Rusia Kerahkan 2.000 Alat Tempur Baru untuk Lawan NATO

 

Sistem rudal pertahanan S-300, salah satu unit tempur andalan Rusia. | (Reuters)

 

MOSKOW - Menteri Pertahanan Rusia, Sergey Shoigu, mengatakan bahwa lebih dari 2.000 unit alat tempur baru dan modern akan dikerahkan di distrik militer barat Rusia tahun ini. Langkah itu dilakukan untuk melawan NATO yang telah menumpuk kekuatan militer di depan “pintu” Rusia.

Shoigu telah bersumpah mengambil tindakan pembalasan atas langkah penumpukan militer NATO secara besar-besaran di perbatasan Rusia di Eropa Timur.

“AS dan anggota NATO lainnya terus membangun potensi militer mereka, pertama dan terutama di negara-negara tetangga Rusia,” kata Shoigu dalam sebuah pernyataan yang dirilis Departemen Pertahanan Rusia.

“Lebih dari 2.000 unit alat baru dan modern akan dikerahkan di distrik militer barat Rusia tahun ini,” lanjut pernyataan Shoigu, seperti dikutip AFP, Kamis (30/6/2016).

 

Menhan Rusia menyebut bahwa saat ini NATO dan Amerika Serikat (AS) telah mengerahkan sekitar 1.200 buah peralatan militer, termasuk 30 jet tempur, serta lebih dari 1.000 tentara di wilayah negara-negara Eropa Timur secara rotasi.

”Kapal-kapal Angkatan Laut AS serta kapal militer dari anggota NATO lainnya secara teratur memasuki Baltik dan Laut Hitam,” lanjut Shoigu.

Dia menambahkan bahwa NATO juga terus memodernisasi dan meningkatkan berbagai fasilitas militer di Polandia, Rumania, Bulgaria dan Baltik untuk membawa negara-negara itu ke standar NATO.

Menurut Shoigu, penyebaran sistem pertahanan anti-rudal (ABM) AS di Eropa Timur merupakan sumber perhatian khusus bagi militer Rusia.

”Pada tanggal 12 Mei, sistem anti-rudal Aegis di kompleks pertahanan darat mulai beroperasi di Rumania,” ujarnya. Dengan sistem itu, kompleks pertahanan darat Rumania dapat digunakan untuk meluncurkan rudal Tomahawk. AS juga bersiap membangun sistem serupa di Polandia.






Credit  Sindonews

Tjahjo: Pangkalan Militer Akan Ubah Wajah Indonesia di 2017

 

Pangkalan militer di Natuna mulai dibangun. Kawasan di barat daya Kalimantan itu jadi basis pertahanan RI di tepi wilayah sengketa Laut China Selatan. (ANTARA/M Risyal Hidayat)

 

Jakarta, CB -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan, pembangunan pangkalan militer di Natuna penting untuk menjaga sumber daya alam di kawasan itu. Tak cuma di Natuna, pangkalan militer akan dibangun di wilayah-wilayah lain yang berada di garis terluar perbatasan Indonesia.

“Targetnya, mudah-mudahan (pembangunan pangkalan militer) 2017 sudah selesai. Wajah Indonesia nanti akan berubah total,” kata Tjahjo di Kantor Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, Jakarta, Kamis (30/6).

Natuna sebagai salah satu wilayah yang bakal berubah wajah, belakangan menjadi titik panas setelah Indonesia dan China terlibat tiga kali insiden di perairannya. China menyebut perairan Natuna yang berdasarkan laut internasional merupakan zona eksklusif Indonesia, sebagai zona perikanan tradisionalnya.

“Natuna punya potensi jual pariwisata yang tinggi. Harus ada pasukan, radar canggih, satu skuadron pesawat, kapal selam, dan armada-armada pendukung seperti tank di sana,” kata Tjahjo.

Tahun ini pembangunan pangkalan militer di Natuna mulai berjalan. Daerah di barat daya Kalimantan ini akan menjadi basis pertahanan Republik Indonesia di tepi wilayah sengketa Laut China Selatan.

“Natuna kebetulan berbatasan dengan beberapa negara, maka dikembangkan radar monitoring di situ,” ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kantor Presiden, Jakarta, sehari sebelumnya.

Sebagai rangkaian dari pembangunan pangkalan militer itu, landasan pacu di Natuna akan diperbaiki dan dikembangkan hingga bisa didarati pesawat berbadan besar.

“Untuk menjaga kedaulatan Natuna sebagai pulau terdepan RI, saya perintahkan TNI khususnya Angkatan Laut dan Bakamla (Badan Keamanan Laut) meningkatkan patroli penjagaan di kawasan itu,” kata Presiden Jokowi.
Jokowi juga menginstruksikan pengembangan industri perikanan. Berdasarkan laporan yang ia terima, hasil laut Natuna baru 8,9 persen dari potensi yang dimiliki. Oleh sebab itu pemerintah akan membangun gudang penyimpanan ikan awal Agustus di Natuna.

Potensi minyak-gas di Natuna juga jadi perhatian. Dari 16 blok migas di Natuna, hanya lima yang berproduksi, sedangkan tujuh blok dalam tahap eksplorasi dan empat blok sisanya dalam proses terminasi.

“Ini perlu didorong lagi, dipercepat sehingga mendatangkan manfaat bagi kita,” kata Jokowi.

Selain itu, Presiden memerintahkan perbaikan dan pembangunan infrastruktur di Natuna untuk mempercepat akses masyarakat dan meningkatkan konektivitas mereka.
Soal pangkalan militer, selain di Natuna, Saumlaki di Tanimbar Maluku Tenggara Barat dan Morotai di Halmahera Maluku yang berbatasan dengan Australia dan Papua Nugini, juga akan memilikinya.

“Semua wilayah perbatasan akan diperkuat,” kata Tjahjo.

Terlebih, daerah-daerah perbatasan selama ini marak dengan kasus penyelundupan, mulai rokok, narkotik, sampai manusia.

Kasus penyelundupan narkotik dan barang ilegal yang tinggi di perbatasan, menurut Sekretaris BNPP Triyono Budi Sasonko, merupakan tantangan terbesar lembaganya.

Ia mencontohkan perbatasan Kalimantan Utara yang rawan penyelundupan narkotik. “Kaltara itu meski provinsi baru, ancaman narkobanya nomor dua setelah DKI Jakarta.”

Perkuat peran BNPP

Untuk menunjang pengamanan di perbatasan, pemerintah akan memperkuat peran Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan. Petugas BNPP nantinya lebih banyak turun ke lapangan untuk memonitor. Mereka juga akan merancang perencanaan dan menyusun anggaran terkait fasilitas infrastruktur yang masih kurang dan mesti diperbaiki.

“Kami akan membangun gapura-gapura perbatasan, kantor-kantor imigrasi, bea cukai dan sebagainya. Mudah-mudahan 2017 selesai, sehingga 2018 tinggal melengkapi jika perlu dibangun terminal, rumah sakit, pasar tradisional, dan lain-lain,” ucap Tjahjo selaku pengarah sekaligus anggota BNPP.

Sejak 2015, BNPP telah membangun pelabuhan, jalan, bandara dan menara base transceiver station (BTS) di 187 kecamatan di perbatasan. Pada 2017, Tjahjo yakin pembangunan infrastruktur akan rampung.

“Pada 2017, satuan-satuan TNI harus sudah siap semua. Radar siap, pasukan siap, asrama siap,” kata Tjahjo.

Meski mengakui pemangkasan anggaran untuk kementerian dan lembaga menghambat pembangunan infrastrukur dan fasilitas penunjang di daerah perbatasan, Tjahjo optimistis Kementerian Keuangan akan meningkatkan anggaran untuk BNPP.

“Pada 2015, anggaran kami hampir Rp14 triliun. Tahun 2016 Rp9,2 triliun. Pada 2017 kami minta Rp17 triliun. Namun kami tak mau egois, ikut apa perintah Presiden. Sekarang dipotong, siapa tahu tahun depan naik,” ujar Tjahjo.




Credit  CNN Indonesia

Nelayan, Pasukan Garda Depan China di Laut China Selatan

 

 

Indonesia kini hendak menggunakan pola China: tangkap ikan di Laut Natuna, maka terbukti perairan tersebut berada di bawah kuasa dan kendali Indonesia. (REUTERS/Tim Wimborne)

 

Jakarta, CB -- Nelayan-nelayan China berperan penting sebagai perpanjangan tangan pemerintah Negeri Tirai Bambu di Laut China Selatan. Berlayar menyebar cukup jauh dari negaranya, mereka menebar jala di perairan-perairan yang disebut China sebagai zona perikanan tradisionalnya.

Zona perikanan tradisional yang diklaim China itu kerap lebih dekat dengan negara-negara Asia Tenggara ketimbang China sendiri, termasuk zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna yang amat jauh dari China. Perairan di barat daya Kalimantan tersebut jadi titik panas hubungan kedua negara beberapa bulan belakangan.

Staf Ahli Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Laksda Surya Wiranto, meyakini kehadiran kapal-kapal China di Natuna bukan sekadar soal menangkap ikan. Pun penangkapan ikan tanpa izin di ZEE Indonesia melanggar hukum laut internasional, yakni United Nations Convention on the Law of the Sea Tahun 1982.

“Itu bagian dari upaya state practice untuk menunjukkan kepada dunia positive occupation China terhadap wilayah maritim di Laut China Selatan. Tiongkok berupaya melakukan ekspansi ke wilayah berdaulat Indonesia. Jadi jika dibiarkan, status quo, dan Indonesia diam, China akan mengokupasi (menguasai) perairan Natuna,” kata Surya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (28/6).
Kecurigaan Surya itu persis dengan yang pernah dikemukakan Zhang Hongzhou, pakar di S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapura. Menurutnya, seperti dikutip dari The Washington Post, Selasa (12/4), nelayan-nelayan digunakan pemerintah China untuk misi politik.

“Nelayan-nelayan dan kapal mereka menjadi alat penting otoritas China untuk memperluas kehadiran mereka, serta memperkuat klaim China atas perairan yang dipersengketakan. Nelayan berperan kian penting, berada di garis depan sengketa Laut China Selatan, dan karenanya insiden perikanan bisa memicu ketegangan diplomatik lebih besar di antara China dan negara-negara kawasan itu,” kata Zhang.

Armada nelayan China yang bergentayangan hingga mendekati pantai negara-negara tetangganya, membuat Negeri Tirai Bambu lebih sering terlibat konflik. Insiden di Natuna yang membuat berang Indonesia misalnya, terjadi hanya beberapa mil laut dari garis pantai Natuna, namun berjarak 900 mil laut dari Hainan –wilayah paling selatan China.

Nine-dashed line, peta yang dibuat China untuk mengklaim wilayah di Laut China Selatan. Perairan Natuna di Indonesia yang bahkan berjarak 900 mil laut dari China, ikut dimasukkan dalam peta itu, memicu ketegangan antara kedua negara. (CNN Indonesia/Fajrian)

Krisis meletup rutin di Laut China Selatan dan perairan sekitarnya yang dimasukkan China ke dalam peta nine-dashed line buatannya, serta disebut sebagai zona perairan tradisionalnya. Tak tanggung-tanggung, China mengklaim 90 persen wilayah Laut China Selatan sebagai miliknya.

Selain dengan Indonesia, ketegangan juga berkobar antara China dengan Malaysia dan Vietnam. Nelayan-nelayan China yang mengembara jauh kerap dikawal oleh kapal penjaga pantai negaranya. Ini termasuk salah satu hal yang dikeluhkan Indonesia pasca-insiden terakhirnya dengan China di Natuna pada 17 Juni, saat kapal Han Tan Cou ditangkap TNI Angkatan Laut karena menurunkan jaring di ZEE Indonesia.

“Kapal ikan China berbeda dengan negara lain karena di-back up sama coast guard-nya. Kapal Vietnam misal tidak ada yang dikawal, dan kalau diperiksa tidak melawan karena sadar salah (telah mengambil ikan di ZEE Indonesia). Kapal China tidak begitu,” kata Asisten Operasi Panglima Komando Armada Republik Indonesia Kawasan Barat, Kolonel Laut I Gusti Kompiang Aribawa.

Tak pelak, China dituding sedang bersiasat untuk mengukuhkan dominasinya di Laut China Selatan, termasuk dengan berekspansi atau memperluas wilayah maritimnya.
Sebelum insiden ketiga dengan Indonesia pada 17 Juni, China juga punya perkara nyaris serupa dengan Malaysia. Kantor berita Malaysia, Bernama, melaporkan 100 kapal China terdeteksi melanggar wilayah perairan Malaysia di Laut China Selatan pada 25 Maret, di titik yang berjarak kurang dari 100 mil laut dari Serawak di utara Kalimantan, dan 800 mil laut dari Hainan.

Seperti di perairan Natuna, kapal-kapal ikan di perairan Malaysia itu dikawal oleh kapal penjaga pantai China. Soal kapal penjaga pantai China itu, Indonesia melalui Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat Laksamana Muda A Taufiq R, menyatakan curiga kapal penjaga itu merupakan perpanjangan tangan resmi pemerintah China.

Enam hari sebelumnya, 19 Maret, China baru terlibat insiden –yang kedua– dengan Indonesia. Kala itu Kapal Pengawas Hiu 11 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang hendak menangkap kapal Kway Fey yang diduga mencuri ikan, diintervensi kapal penjaga pantai China dengan menabrak Kway Fey.

Kecurigaan terhadap China memuncak karena awal Maret itu, Vietnam menangkap kapal China yang disebut memasok bahan bakar untuk kapal-kapal nelayan China di perairan Vietnam.

Tangkap ikan, kuasai laut

The Washington Post yang menemui seorang nelayan China di pelabuhan perikanan Tanmen, selatan Hainan, melaporkan betapa sisi ekonomi dan politik dari misi Negeri Tirai Bambu di Laut China Selatan saling berkelindan.

“Itu air kami. Tapi jika kami tidak menangkap ikan di sana, bagaimana kami bisa mengklaim itu wilayah kami?” kata Chen Yuguo, kapten kapal nelayan berusia 50 tahun yang baru kembali dari pelayarannya ke Kepulauan Spratly, salah satu wilayah sengketa di Laut China Selatan.

Hasil tangkapan ikan di Spratly, kata Chen, jauh lebih baik ketimbang di perairan lepas pantai China. Kapal Chen dilengkapi sistem navigasi satelit canggih yang menurutnya disediakan oleh pemerintah China.

Sistem navigasi satelit yang diberikan cuma-cuma untuk sekitar 50 ribu kapal itu membuat nelayan-nelayan China yang mengalami kesulitan di laut, dapat dengan segera mengirim sinyal darurat ke kapal penjaga pantai China. Sinyal itu menunjukkan lokasi persis keberadaan mereka.

Pemerintah China memang murah hati kepada melayan-nelayan mereka. Selain menyediakan sistem navigasi satelit, subsidi bahan bakar minyak diberikan. Pun subsidi untuk membuat kapal pukat baja dengan ukuran lebih besar.

Nelayan-nelayan di Hainan bahkan berkata, kala ketegangan di Laut China Selatan sedang meningkat, pemerintah sering mengirim mereka berlayar ke Spratly dengan pengawasan kapal penjaga pantai China.

“Ketika negara membutuhkan kami, kami akan pergi tanpa berpikir dua kali untuk membela hak-hak kami,” ujar Chen.

Alan Dupont, profesor keamanan internasional di University of New South Wales, Sydney, Australia, menyebut strategi China di Laut China Selatan itu terbagi dalam empat tahap: menangkap (ikan), melindungi (kapal nelayan), menguasai (wilayah), dan mengendalikan (wilayah yang telah dikuasai).

Strategi tersebut belakangan membuat Indonesia, yang sesungguhnya netral dan tak memiliki klaim sengketa di Laut China Selatan, gerah karena ZEE-nya di Natuna ikut diklaim China. Indonesia dan China pun berbalas melayangkan nota protes.
Untuk mencegah upaya ekspansi China lebih dalam ke perairan Natuna, Indonesia segera membangun “benteng.” Pangkalan militer akan dibangun di Natuna sebagai salah satu basis pertahanan terluar negeri itu.

Industri minyak-gas dan perikanan di Natuna pun bakal dibangun besar-besaran. Pemerintah RI bahkan berencana mengirim nelayan-nelayan di pantai utara Jawa ke Natuna untuk memancing di perairan kaya ikan itu.

Guna mematahkan klaim China atas perairan Natuna, Indonesia kini menggunakan pola China: menangkap ikan di Laut Natuna akan jadi bukti bahwa perairan itu berada di bawah kuasa dan kendali Indonesia.


Credit  CNN Indonesia

PM Kamboja copot Jenderal karena menolak ditilang Polantas

 

Phnom Penh (CB) - Perdana Menteri Kamboja Samdech Techo Hun Sen pada Kamis mencopot jabatan Letnan Jenderal Mam Srim Vanna karena menghina seorang polisi lalu lintas (polantas) dan menolak ditilang oleh polisi tersebut.

Namun pada hari yang sama, Hun Sen kemudian mengembalikan Mam Srim Vanna ke jabatannya semula, yaitu wakil direktur jenderal Departemen Imigrasi.

Hun Sen pada Kamis pagi sudah menandatangani perintah untuk mencopot Vanna dari posisinya setelah pejabat tersebut menghina seorang polisi lalu lintas ketika keduanya berdebat soal pelanggaran hukum.

"Untuk memberikan kesempatan kepada pejabat tersebut (Letjen Vanna, red), yang telah melayani negara dengan penuh pengabdian dan telah mengakui kesalahannya, saya memutuskan untuk membatalkan perintah yang saya tandatangani pagi ini menyangkut kasus Jenderal Mam Srim Vanna," kata perdana menteri di laman Facebooknya.

Jabatan Letjen Vanna dikembalikan lagi setelah ia pada Kamis bertemu dengan polisi lalu lintas yang dihinanya dan menyampaikan permohonan maaf kepada petugas kepolisian tersebut.

Vanna terlibat argumentasi dengan sang polantas ketika ia melanggar lampu merah saat menyetir mobil di Phnom Penh pada Senin dan menolak ditilang oleh polisi tersebut, demikian menurut cuplikan video yang diunggah di media sosial.

Sang jenderal menghina dengan menyebut polantas tersebut sebagai "Polisi lalu lintas Ar". Ar adalah kata hinaan untuk menyebut anak-anak atau anak muda.

Hun Sen menegaskan bahwa pemakaian kata itu tidak hanya menghina bawahan tapi juga berarti memandang rendah keseluruhan unit polisi lalu lintas. Demikian Xinhua.


Credit  ANTARA News

Singapura segera putuskan pembelian helikopter militer satu miliar dolar

 

Bendera Singapura (istimewa)

 

Singapura (CB) - Singapura segera memutuskan pembelian sejumlah helikopter militer baru dengan perkiraan anggaran satu miliar dolar AS, setelah penundaan akibat kecelakaan pesawat sipil oleh salah satu perusahaan penawar, kata Menteri Pertahanan Ng Eng Hen, Kamis.

Negara kota kecil itu mempunyai anggaran militer terbesar di Asia Tenggara pada saat China meningkatkan tindakan angkuh dalam sengketa di Laut China Selatan, sehingga negara di kawasan tersebut meningkatkan belanja pertahanan.

Singapura membekukan rencana untuk mengganti 32 helikopter super puma yang sudah menua setelah pada 29 April terjadi kecelakaan pesawat sipil super puma dari Airbus, sementara jenis militer pesawat itu adalah helikopter terdepan yang akan memenangkan pembelian.

Negara kota itu merupakan nasabah incaran, ketika diketahui bakal mengumumkan rencana akhir pembelian pada paruh pertama tahun ini, setelah mempelajarinya selama 18 bulan.

"Kami sedang melakukan tahap akhir evaluasi untuk penggantian," kata Ng kepada wartawan, "Kami akan segera mengumumkannya."

Namun, menteri itu tidak memberikan ancer-ancer waktunya.

Persaingan untuk memenangkan kontrak terjadi antara helikopter Airbus dan perusahaan Italia Leonardo Finmeccanica.

Itu ujian penting pertama untuk memulihkan kepercayaan diri setelah kecelakaan menewaskan 13 warga Norwegia.

"Manakala ada perkembangan, komite evaluasi akan melihatnya," kata Ng, "Anda tidak bisa mengabaikannya dan itu bisa terjadi pada semua program."

Armada jet tempur F15 dan F16 Singapura yang ada saat ini sudah memenuhi kebutuhan, kata Ng, meskipun para ahli mengharapkan negara itu untuk memesan jenis pesawat tempur penyerang gabungan, Lockheed F-35 pada akhir dasawarsa ini.

"Kami menyaksikannya, tetapi tidak terburu-buru, dan belum ada kepastian waktu yang kita perlukan untuk suatu penilaian," kata Ng.

Negara kecil itu juga mempelajari helikopter pengangkat taktis untuk menggantikan jenis Chinooks dari Boeing.

Singapura dapat meningkatkan kemampuan pertahanan udara selain pembelian helikopter dengan memperluas pangkalan udara di Tengah dan Changi menjadi "pangkalan udara pintar" yang berpotensi disiapkan untuk meluncurkan pesawat udara dan memulihkannya dengan sistem otomatis.

Dua kapal selam baru jenis 218SG produksi dari perusahaan Jerman ThyssenKrupp akan melengkapi armada negeri itu pada 2020.

Untuk perlindungan dari serangan teror, Singapura akan membentuk satu Pasukan Tentara Penyebar terlatih dengan kekuatan setara satu batalyon militer yang dapat menanggapi keadaan dalam hitungan menit.

Ng mengatakan, adalah tidak menguntungkan bahwa para pemuka negara ASEAN mencabut pernyataan bersama mengenai wilayah sengketa di Laut China Selatan, dimana Singapura bukan negara yang mengajukan pengakuan atas wilayah tersebut, dalam pertemuan tingkat menteri luar negeri pada Juni.

"Kami berharap bahwa masalah itu akan segera membaik, tetapi semua masih seperti itu," katanya.



Credit  ANTARA News

China sudah lama tidak jelas soal klaim Laut China Selatan

Peta konflik klaim wilayah antar-negara di Laut Tiongkok Selatan. (inquirer.net)

Jakarta (CB) - Pakar hukum laut internasional Hasyim Djalal mengingatkan bahwa klaim yang tidak jelas dari Republik Rakyat China terkait dengan persoalan Laut China Selatan sudah lama terjadi.

"Sesungguhnya isu 9 dash line (garis putus-putus di Laut China Selatan yang diklaim China) sudah lama muncul. Yang pertama muncul tahun 1947, tapi tidak jelas maksudnya apa," kata Hasyim Djalal dalam diskusi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Jakarta, Kamis.

Semenjak itu, ujar Hasyim Djalal, sudah banyak peristiwa berkembang dan salah satu insiden yang terbesar adalah konflik antara China dan Vietnam pada tahun 1988, sehingga puluhan serdadu Vietnam menjadi korban.

Dia juga mengingatkan bahwa setelah diberlakukan Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982, China juga menggunakan prinsip negara-negara kepulauan dengan menggunakan gugus-gugus kepulauan Paracel yang direbut China dari Vietnam pada tahun 1974.

"Tahun 1974 China mengambil Paracel dari Vietnam Selatan, tetapi karena saat itu Vietnam Utara melawan Vietnam Selatan yang didukung Amerika Serikat (AS), tidak kedengaran reaksi yang keras dari Vietnam Utara," paparnya.

Dia mengemukakan, pada tahun 1994 pihak Indonesia sudah mengirimkan nota diplomatik untuk menanyakan apa yang diklaim China di Laut China Selatan, dan di mana saja koordinatnya.

Namun terhadap nota diplomatik tersebut ternyata tidak ada jawaban dari pemerintahan China.

Hasyim mengungkapkan bahwa saat Menlu Ali Alatas pada tahun 1995 ke China, dijawab bahwa Indonesia tidak perlu khawatir karena lautan Natuna telah diakui merupakan milik Republik Indonesia.



Credit  ANTARA News

China tak berhak atas "traditonal fishing ground" di ZEE Indonesia

 

Presiden Tinjau KRI Imam Bonjol Presiden Joko Widodo meninjau KRI Imam Bonjol 383 usai memimpin rapat rapat terbatas tentang Natuna di atas kapal perang tersebut saat berlayar di perairan Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (23/6/2016). (ANTARA FOTO/Setpres-Krishadiyanto) 

 

Jakarta (CB) - Traditional fishing ground yang diklaim China di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah hal yang tidak benar, kata pakar hukum laut internasional Profesor Hasyim Djalal.

"Zona Ekonomi Ekskusif Indonesia (ZEEI) sesuai dengan ketentuan hukum laut internasional. Di dalam ZEEI tidak ada traditional fishing ground China," kata Hasyim Djalal dalam diskusi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Jakarta, Kamis.

Hasyim Djalal juga mengingatkan bahwa dalam Konvensi PBB tentang hukum laut tidak muncul istilah "traditional fishing ground", namun yang ada adalah "traditional fishing rights".

Masih sesuai dalam konvensi hukum laut, ujar dia, "traditional fishing rights" juga harus dirumuskan dengan negara terkait yang memiliki zona ekonomi sehingga memiliki kedaulatan akan sumber daya di sana.

"Makanya konvensi hukum laut mengatur hak-hak atas zona ekonomi itu," katanya.

Sementara itu, pengajar hukum internasional Fakultas Hukum UI Prof Melda Kamil Ariadno mengingatkan Indonesia adalah negara yang perbatasannya sangat terbuka dan dapat dimasuki dari mana saja sehingga sangat rentan dilanggar oleh kapal-kapal asing.

Apalagi, ujar Melda Kamil, ditengarai penegakan hukum di kawasan perairan masih lemah dan tidak terintegrasi sehingga ada daerah yang tidak bisa diawasi secara terus menerus sehingga wajar bila pemerintah membentuk Satgas 115 Anti-IUUF.

Melda mengapresiasi kinerja penegak hukum selama ini yang telah memberantas kapal ikan asing serta diberikan efek jera dengan ditenggelamkannya sejumlah kapal ikan asing, tetapi langkah-langkah ini juga masih belum cukup dan harus terus dioptimalkan ke depannya.

Untuk itu, ujar dia, sudah selayaknya ada kejelasan di seluruh wilayah perairan Indonesia mengenai siapa yang bisa melakuan penegakan hukum terhadap pihak yang melanggar sehingga SOP-nya juga harus lebih jelas.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan pernyataan Tiongkok bahwa perairan Natuna termasuk dalam wilayah penangkapan ikan tradisional mereka adalah klaim yang tidak berdasar.

"Dari sejak awal ketika insiden pertama terjadi, saat muncul kalimat traditional fishing ground (wilayah penangkapan ikan tradisional), yang kita perlukan adalah dasar yang dijadikan pertimbangan atas klaim tersebut," kata Menlu Retno usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR di Gedung MPR/DPR RI Jakarta, Senin (20/6).

Pernyataan tersebut disampaikan Menlu RI tersebut untuk menanggapi pernyataan juru bicara kementerian luar negeri Tiongkok yang menyatakan kapal Tiongkok berhak menangkap ikan di perairan Natuna karena termasuk wilayah penangkapan ikan tradisional mereka.

Pada Sabtu (18/6), jubir Kemlu Tiongkok menyampaikan protes melalui laman resmi mereka yang kemudian dimuat di media Tiongkok dan internasional, atas penangkapan satu kapal dan tujuh ABK Tiongkok oleh TNI AL karena melakukan penangkapan ikan ilegal di Natuna pada Jumat (17/6) lalu.

Penangkapan kapal ikan Tiongkok di wilayah ZEE pada 17 Juni tersebut merupakan kejadian yang ketiga kalinya, setelah sebelumnya TNI AL menangkap kapal dan ABK Tiongkok di perairan Natuna pada Maret dan Mei 2016.

"Apabila nanti terulang lagi, sikap yang sama akan dilakukan oleh Indonesia karena ini adalah sikap yang kita lakukan di ZEE kita dan sesuai dengan hukum internasional," kata Menlu.*



Credit  ANTARA News

Tiongkok tidak akan akui putusan sengketa Laut China Selatan

 

Kapal-kapal nelayan China di Kepulauan Spratly, yang juga diklaim oleh Taiwan, Vietnam, Malaysia, Filipina dan Brunei. (AFP)

 

Beijing (CB) - Tiongkok menyatakan tidak akan mengakui putusan yang akan dikeluarkan Mahkamah Arbitrase Internasional pada 12 Juli mengenai tuntutan Filipina setelah Tiongkok meningkatkan program pembangunan lapangan udara dan fasilitas militer di Kepulauan Spratly di Laut China Selatan, yang kepemilikannya diklaim oleh enam negara.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hong Lei dalam pernyataan tertulis yang diterima Antara di Beijing, Kamis, menegaskan bahwa tindakan Filipina mengajukan persoalan Laut China Selatan ke pengadilan arbitrase internasional "ilegal dan tidak berdasar sama sekali."

"Proses persidangan yang didasarkan pada tindakan yang tidak legal menghasilkan keputusan yang juga tidak memiliki legalitas secara internasional. Dan karenanya Tiongkok tidak akan mengakui, karena Tiongkok tidak berpartisipasi dalam hal tersebut," katanya.

Hong Lei menegaskan Arbitrase Internasional tidak memiliki yurisdiksi terhadap sengketa di Laut China Selatan antara Tiongkok dengan negara-negara lain yang bersengketa di wilayah perairan tersebut.

"Jadi, secara legal keputusan tersebut tidak mengikat dan Tiongkok tidak akan pernah menerima serta melaksanakan keputusan yang nanti akan dihasilkan," tuturnya.

Pengadilan arbitrase internasional (Permanent Court of Arbitration/PCA) di Den Haag di laman resminya menyatakan keputusan kasus sengketa itu akan disampaikan pada 12 Juli 2016 dan bahwa keputusan majelis pertama akan dikirim lewat surel ke kedua pihak terkait.

Tiongkok menggerakkan mesin diplomasinya untuk mencari "dukungan" sejumlah negara tentang sikap dan posisinya di Laut China Selatan dan mengklaim telah mendapat dukungan dari 40 negara.




Credit  ANTARA News

Soal Stasiun Antariksa, Rusia Ingin 'Cerai' dengan ISS

Rusia berambisi bikin stasiun antariksa sendiri.

Stasiun luar angkasa yang digadang pengganti ISS (USS)

CB – Rusia dikabarkan ingin memisahkan diri dengan Stasiun Antariksa Internasional (ISS). Rusia akan membangun stasiun antariksa tersendiri yang dinamakan Russian Orbital Station (ROS).
Rencana 'perceraian' Rusia dengan negara-negara lain yang menggunakan ISS secara bersamaan, karena negara Eropa Timur itu memiliki target besar dengan misi menjelajah Bulan pada 2030.
Menurut pakar luar angkasa Rusia, Anatoly Zak, rencana Rusia dalam membangun stasiun antariksa sendiri sudah terungkap. Sebelumnya, Rusia memiliki rencana pembangunan stasiun tersebut bernama Orbital Piloted Assembly and Experiment Complex (OPSEK).
Sebagaimana dikabarkan Daily Mail, Kamis 30 Juni 2016, stasiun luar angkasa Rusia itu akan mulai dibentuk dengan pemisahan modul di ISS, yakni Nauka. Dijadwalkan pembentukan tersebut akan dimulai pada Desember 2017, sebelum dipisahkan nantinya.
"Berdasarkan RKK Eneria, kontraktor Rusia di ISS, pos (stasiun) baru itu akan mulai pemisahan Nauka pada pertengahan 2020-an," ucapnya.
Usai pemisahan itu, Nauka harus memiliki dua modul bahkan lebih di belakangnya. Salah satu dari dua modul itu bernama Node Module, yang bentuknya seperti mainan anak-anaknya yang bisa terhubung keenam modul lainnya untuk kapal awak, kargo, dan elemen pendukung lainnya.
"Kru (ROS) bisa dikirim dengan menggunakan pesawat luar angkasa Soyuz model lama ataupun generasi terbaru yang saat ini dalam tahap pengembangan," sebut Zak.
Terbentuknya ROS akan memudahkan Rusia untuk menjalankan misi eksplorasi Bulan. Mereka ingin menciptakan koloni manusia di satelit alami Bumi tersebut. Roscosmos, badan antariksa Rusia, mengatakan dasar Bulan akan digunakan penelitian dan penambangan mineral berharga. Namun, isu yang beredar, bahan Bulan itu untuk keperluan militer Rusia.
"Pada tahap awal, dasar Bulan akan diawaki oleh tidak lebih dari 2-4 orang dengan jumlah kenaikan menjadi10-12 orang nantinya," ucap Ola Zharoca dari Central Research Institute of Machine Building.

Credit  VIVA.co.id

Duterte Dilantik Jadi Presiden Filipina, Ini Programnya

Ia dikenal sangat keras menghadapi kejahatan.

Rodrigo Duterte (kanan) dilantik jadi Presiden Filipina, Kamis, 30 Juni 2016. (Reuters)

CB – Rodrigo Duterte hari ini resmi dilantik sebagai presiden ke-16 Republik Filipina. Gaya kepemimpinannya yang eksentrik diharapkan dapat memberikan energi baru dan kemajuan bagi rakyat Filipina.
Mantan jaksa berusia 71 tahun itu, yang juga pernah menjabat sebagai wali kota Davao, meraih kemenangan gemilang dalam pemilihan umum bulan Mei lalu. Melalui kampanyenya yang keras terhadap aksi kejahatan dan peredaran narkoba, kehadiran Duterte menimbulkan pro dan kontra bagi masyarkat Filipina, juga merebut perhatian dunia.
Beberapa program kerja Duterte yang akan dilaksanakan selama enam tahun masa jabatannya diantaranya mengambil tindakan ekstrim untuk menghentikan tindak kejahatan di Filipina, dengan memberikan perintah kepada pasukan keamanan untuk menembak mati pelaku kejahatan, memberikan bonus bagi siapapun yang bisa menangkap pengedar narkoba dan mengembalikan hukuman gantung.
Selain itu, seperti dilansir dari laman Manila Bulletin, Kamis, 30 Juni 2016, Duterte juga mempunya program untuk memperlambat pertumbuhan populasi Filipina, di mana baru-baru ini melonjak melampaui 100 juta jiwa. Untuk mewujudkan program tersebut, Duterte meminta instansi pemerintah untuk memasok kondom gratis dan pil KB kepada warga miskin.
Mengingat aksi kejahatan yang cukup marak di Filipina, Duterte berencana untuk memberlakukan pembatasan jam nasional bagi anak-anak, melarang penjualan alkohol pada waktu tertentu, dan melarang orang-orang untuk berkaraoke juga di waktu tertentu.
Untuk kemajuan investasi, Duterte rencananya akan mendukung perubahan konstitusi yang mendukung masuknya investasi asing dan peningkatan koneksi internet di negara itu untuk menghadapi kompetisi dari pemain asing.
Pasca memburuknya hubungan Filipina - China atas sengketa teritorial Laut China Selatan, Duterte mengatakan ia ingin bersikap "ramah" dengan Beijing. Meski presiden sebelumnya bersikap menolak mengadakan perundingan langsung dengan China atas sengketa maritim, namun Duterte berjanji akan bersikap terbuka dan akan membuka peluang investasi China di bidang infrastruktur.


Credit  VIVA.co.id

Jepang: Aktivitas Militer China di Laut Sengketa Meningkat

 

 

Selama ini, Jepang terlibat sengketa dengan China atas Kepulauan Senkaku atau Diaoyu di Laut China Selatan yang membentang sekitar 220 kilometer di timur laut Taiwan. (Reuters/Kyodo/File Photo)

 

Jakarta, CB -- Kepala Pasukan Pertahanan Jepang Katsutoshi Kawano mengatakan bahwa aktivitas militer China di Laut China Selatan terus meningkat.

"Tampaknya aktivitas China meningkat di laut dan udara," ujar Katsutoshi dalam jumpa pers di Tokyo, seperti dikutip Reuters, Kamis (30/6).

Akibat meningkatnya aktivitas militer China ini, jet Angkatan Udara Jepang pun menambah patrolinya hingga sekitar 200 kali selama tiga bulan ini, terpaut jauh dari periode yang sama pada tahun lalu yang hanya mencapai 114.

Selama ini, Jepang terlibat sengketa dengan China atas Kepulauan Senkaku atau Diaoyu di Laut China Selatan yang membentang sekitar 220 kilometer di timur laut Taiwan.

Sementara itu, Jepang terus menunjukkan dukungannya terhadap negara-negara Asia Tenggara yang juga bersengketa dengan China di Laut China Selatan, seperti Filipina dan Vietnam.

Jepang khawatir, China meningkatkan aktivitasnya di Laut China Selatan sebagai tanggapan atas dukungan tersebut.

Katsutoshi kemudian mengungkapkan kekhawatiran terhadap reaksi China nantinya atas hasil Pengadilan Arbitrase yang diajukan oleh Filipina. Keputusan itu akan diumumkan pada 12 Juli mendatang.

Filipina mengajukan tuntutan hukum atas klaim China terhadap 90 persen perairan Laut China Selatan. Menurut Filipina, hal itu melanggar Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNCLOS, dan membatasi hak mereka untuk mengeksploitasi sumber daya di zona ekonomi eksklusif.



Credit  CNN Indonesia

'China Langgar Hukum Jika Tolak Putusan soal Laut Sengketa'

 

 

 China sendiri menilai bahwa pengadilan arbitrase yang berbasis di Den Haag, Belanda, itu tidak memiliki yurisdiksi yang relevan dalam sengketa Laut China Selatan. (Reuters/CSIS Asia Maritime Transparency Initiative)

 

Jakarta, CB -- Kepala pengacara Filipina Paul Reichler menyatakan bahwa jika China tidak menghormati keputusan pengadilan arbitrase internasional soal sengketa Laut China Selatan bulan depan, maka China bisa disebut sebagai "negara pelanggar hukum."

Dalam wawancara dengan Reuters pada Rabu (30/6), veteran pengacara Washington itu mengaku yakin bahwa Pengadilan Arbitrase Permanen, yang berbasis di Den Haag, Belanda, akan mengeluarkan keputusan yang mendukung klaim Manila melawan Beijing pada 12 Juli mendatang.

Reichler, yang mengepalai tim hukum Manila dalam kasus yang sudah berumur 3,5 tahun itu mengaku ia belum mengetahui hasil keputusan pengadilan dan memperkirakan tidak akan mengetahuinya hingga saat terakhir menjelang pengumuman.

Namun, ia tak sedikit pun ragu bahwa Manila akan memenangkan argumen hukum terhadap kasus ini, sesuai dengan berbagai perkiraan para pakar internasional.

"Kami yakin kami akan berhasil," kata Reichler, sembari menyebut bahwa kasus ini merupakan salah satu kasus yang memiliki jangkauan hukum terjauh oleh pengadilan itu.

Kasus ini diajukan oleh Filipina untuk menantang klaim China, yang mencapai hampir 90 persen, di Laut China Selatan dengan sembilan garis putus-putus, atau 'nine-dashed line.' Garis ini meliputi ratusan pulau, terumbu karang dan wilayah perairan yang tumpang-tindih dengan Filipina, Taiwan, Malaysia, Brunei, Vietnam dan Indonesia di Natuna.

Reichler mengatakan jika keputusan pengadilan memenangkan gugatan yang dilayangkan Filipina, maka akan "membuat China tak dapat meluncurkan klaim seperti itu" terhadap Laut China Selatan di mata hukum. Keputusan pengadilan akan diambil dengan mempertimbangkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, UNCLOS.

China sendiri menilai bahwa pengadilan arbitrase itu tidak memiliki yurisdiksi yang relevan dalam sengketa Laut China Selatan dan tidak harus menghasilkan keputusan apapun.

Terkait hal ini, Reichler menyatakan jika China menolak keputusan pengadilan berarti negara itu "pada dasarnya menyatakan diri sebagai negara pelanggar hukum," yang tidak menghormati aturan hukum.

Reichler memiliki reputasi sebagai pengacara internasional yang mewakili negara-negara kecil melawan kekuatan besar. Salah satu kasus yang pernah ditanganinya adalah ketika Nikaragua menuduh Amerika Serikat mendanai kelompok pemberontak sayap kanan Cobra melawan pemerintahan sayap kiri pada dekade 1980-an silam.

Keputusan Pengadilan Arbitrase Permanen pada Juli mendatang akan menentukan klaim China terhadap perairan Laut China Selatan, LCS, yang diperkirakan kaya minyak. (Reuters/U.S. Navy)

Di tengah meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan, Reichler menyatakan bahwa "tak seorang pun ingin, atau bahkan mempertimbangkan, penggunaan kekuatan."

Reichler memperkirakan China akan menghadapi tekanan kuat untuk mematuhi keputusan pengadilan internasional dari berbagai negara yang bersengketa dengannya di Laut China Selatan.

"Mungkin ada saatnya nanti China akan menyadari bahwa mereka akan lebih merugi, ketimbang mendapatkan manfaat, dari upanya yang menciptakan situasi yang kacau tanpa hukum," katanya.

Filipina berpendapat bahwa klaim China di perairan dengan nilai perdagangan mencapai US$5 triliun itu melanggar Konvensi PBB tentang Hukum Laut dan membatasi hak untuk mengeksploitasi sumber daya dan daerah penangkapan ikan dalam zona ekonomi eksklusifnya.

Sekutu Filipina, Amerika Serikat, menyatakan mendukung pengadilan itu dan mendesak adanya resolusi yang damai atas sengketa itu. "Kami mendukung resolusi damai sengketa di Laut China Selatan, termasuk penggunaan mekanisme hukum internasional seperti arbitrase," ujar juru bicara Departemen Luar Negeri AS Anna Richey-Allen.

Sebelumnya, AS sudah memperingatkan China agar tidak mengambil tindakan provokatif tambahan menjelang keputusan pengadilan. AS juga telah memperingatkan China untuk tidak mendeklarasikan zona pertahanan udara di Laut China Selatan, seperti yang dilakukannya di Laut China Timur pada 2013 lalu.


Credit  CNN Indonesia

Rusia cabut pembatasan perjalanan ke Turki

Presiden Rusia Vladimir Putin. (REUTERS/Alexei Nikolsky/Sputnik/Kremlin)

Moskow (CB) - Presiden Rusia Vladimir Putin pada Rabu (29/6) mencabut pembatasan perjalanan warganya ke Turki dan memerintahkan normalisasi perdagangan setelah dia memperbaiki hubungan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan lewat percakapan telepon pertama mereka sejak Ankara menembak jatuh pesawat militer Rusia.

Setelah insiden November tahun lalu itu, Moskow menjatuhkan sejumlah sanksi kepada Ankara, termasuk embargo terhadap beberapa produk makanan Turki, serta larangan penerbangan sewaan dan penjualan paket tur ke sana serta pemberlakuan kembali visa untuk pengunjung asal Turki.

"Saya ingin memulai dengan masalah pariwisata... kita mencabut pembatasan administratif di area ini," kata Putin kepada para menteri dalam pernyataan yang disiarkan di televisi.

"Saya meminta pemerintah Rusia memulai proses normalisasi perdagangan umum dan hubungan ekonomi dengan Turki," kata dia seperti dikutip kantor berita AFP.

Langkah tersebut dilakukan beberapa jam setelah tiga bom bunuh diri meledak di bandara internasional Ataturk di Istanbul, Turki, dan menewaskan 41 orang, termasuk 13 warga asing. Serangan itu terjadi pada awal musim wisata penting di Turki.

Terobosan diplomatik penting dengan Rusia dihasilkan dalam pembicaraan telepon Putin dengan Erdogan.

Kantor Kepresidenan Turki menyatakan bahwa Erdogan dan Putin "menyoroti pentingnja normalisasi hubungan bilateral antara Turki dan Rusia."

Erdogan diperkirakan bertemu dengan Putin pada September di sela pertemuan G20 di China menurut pejabat Turki yang namanya tak mau disebut kepada kantor berita AFP.


Credit  ANTARA News

Militer NATO Dua Kali Lipat di Pintu Rusia, Moskow Dipaksa Membalas

 

Tank-tank tempur M1 Abrams Amerika Serikat dikerahkan di Latvia saat manuver bersama NATO. | (Reuters/Ints Kalnins)

 

MOSKOW - Pengerahan kekuatan militer NATO di depan pintu Rusia kini mencapai dua kali lipat dari sebelumnya dan memaksa Moskow untuk mengambil langkah-langkah pembalasan. Demikian disampaikan Menteri Pertahanan Rusia Sergey Shoigu, pada Rabu petang.

”Sekarang NATO dan Amerika Serikat (AS) telah mengerahkan sekitar 1.200 buah peralatan militer, termasuk 30 jet tempur, serta lebih dari 1.000 tentara di wilayah negara-negara Eropa Timur secara rotasi,” kata Shoigu dalam sebuah pernyataan yang dirilis Departemen Pertahanan Rusia.

“Kapal-kapal Angkatan Laut AS serta kapal militer dari anggota NATO lainnya secara teratur memasuki Baltik dan Laut Hitam,” lanjut Shoigu, seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (30/6/2016).

Dia menambahkan bahwa NATO juga terus memodernisasi dan meningkatkan berbagai fasilitas militer di Polandia, Rumania, Bulgaria dan Baltik untuk membawa negara-negara itu ke standar NATO.

Menurut Shoigu, penyebaran sistem pertahanan anti-rudal (ABM) AS di Eropa Timur merupakan sumber perhatian khusus bagi militer Rusia.

”Pada tanggal 12 Mei, sistem anti-rudal Aegis di kompleks pertahanan darat mulai beroperasi di Rumania,” ujarnya. Dengan sistem itu, kompleks pertahanan darat Rumania dapat digunakan untuk meluncurkan rudal Tomahawk. AS juga bersiap membangun sistem serupa di Polandia.

Menhan Rusia ini juga memperingatkan bahwa setelah pertemuan puncak Warsawa yang akan diselenggarakan pada 8-9 Juli, NATO dapat secara signifikan meningkatkan kehadirannya dan aktivitasnya dekat perbatasan Rusia.

”Langkah-langkah dari rekan-rekan Barat kami tersebut mengakibatkan erosi dari stabilitas strategis di Eropa dan memaksa kita untuk mengambil langkah-langkah pembalasan, terutama dalam operasi teater Barat,” imbuh Shoigu. Menurutnya, Rusia dipastikan mengambil tindakan untuk menetralisir ancaman potensial.




Credit  Sindonews

China Kembali Protes Rencana Penyebaran Rudal AS di Korsel

 

China meminta Korsel untuk berhati-hati dalam memutuskan untuk menyebar sistem rudal THAAD buatan AS di Semenanjung Korea. | (Istimewa)

BEIJING - Presiden China, Xi Jinping mendesak Korea Selatan (Korsel) untuk memperhatikan kekhawatiran China mengenai penyebaran sistem pertahanan rudal Amerika Serikat (AS), THAAD, di negara itu. China juga meminta Korsel untuk berhati-hati atas rencana tersebut.

"Korsel harus mementingkan keprihatinan yang sah China pada keamanan dan hati-hati, serta harus tepat mengatasi rencana AS untuk menyebarkan THAAD di Korsel," kata Jinping kepada Perdana Menteri Korsel Hwang Kyo-ahn, seperti disitat Reuters dari kantor berita Xinhua, Rabu (29/6/2016).

Jinping menambahkan, China dan Korsel harus terus bekerja untuk denuklirisasi Semenanjung Korea, bekerjasama untuk memelihara perdamaian dan stabilitas serta memecahkan masalah melalui dialog dan konsultasi.

AS dan Korsel telah memulai pembicaraan tentang kemungkinan penyebaran sistem rudal THAAD, setelah Korea Utara (Korut) menguji coba bom nuklir ke empat kalinya pada Januari dan melakukan uji coba rudal. Rencana ini ditentang oleh China dan Rusia, karena dinilai akan mempengaruhi keamanan kedua negara.

Keputusan Korut untuk mengembangkan kemampuan senjata nuklir juga telah membangkitkan amarah China, satu-satunya sekutu diplomatik dan ekonomi Pyongyang. Namun begitu, China juga menyimpan ketakutan terhadap THAAD dan radarnya karena memiliki jarak tembak yang luas hingga ke China.

Credit  Sindonews

Benarkah Militer RI Boleh Masuk Filipina? Ini Klarifikasi Menhan Gazmin

 

Tentara Nasional Indonesia. | (Ilustrasi/Sindonews)

 

MANILA - Menteri Pertahanan (Menhan) demisioner Filipina Voltaire Gazmin mengklarifikasi informasi yang menyebut militer Indonesia diizinkan masuk Filipina untuk membebaskan tujuh sandera Indonesia dari kelompok Abu Sayyaf.

Menurutnya, militer Indonesia hanya boleh masuk Filipina dalam kasus pengejaran kelompok penjahat yang lari dari wilayah Indonesia ke Filipina.

Menhan Gazmin menegaskan selama insiden terjadi di wilayah Filipina, maka itu menjadi tanggung jawab aparat keamanan Filipina untuk menyelamatkan para sandera.

”Mereka (militer Indonesia) hanya bisa melakukan operasi untuk mengejar di dalam wilayah kita jika insiden itu terjadi dalam perairan mereka, berdasarkan pada prinsip pengejaran,” kata Gazmin, pada Rabu (29/6/2016).

Hal ini konsisten dengan “1975 Border Crossing Agreement” antara Filipina dan Indonesia. Dalam perjanjian itu, pasukan keamanan Indonesia diperbolehkan masuk zona maritim Filipina di bawah konsep pengejaran. Dalam kasus yang sama, pasukan Filipina juga diperbolehkan masuk zona maritim Indonesia di bawah konsep pengejaran.

Ketika operasi pengejaran terjadi, kata Gazmin, pasukan Indonesia hanya diperbolehkan untuk melakukan operasi terbatas. Contoh, berbagi informasi dengan pihak berwenang Filipina, bukan operasi menggunakan senjata.

Gazmin membuat pernyataan ini untuk menanggapi laporan bahwa Filipina telah mengizinkan pasukan Indonesia untuk melakukan operasi penyelamatan tujuh sandera Indonesia di wilayah mereka.

Dia, seperti dikutip Philstar, menambahkan bahwa militer Indonesia dan Filipina sedang membahas opsi penyebaran "marsekal” yang akan mengawal warga sipil memasuki negara masing-masing.




Credit  Sindonews

Pertahanan dan Keamanan Jadi Fokus Belanja K/L APBN-P 2016

 

 

 Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro merinci, alokasi anggaran Kemenhan dalam APBNP 2016 mencapai Rp108,7 triliun atau naik Rp9,3 triliun dari alokasinya pada APBN 2016, yaitu Rp9,3 triliun. Kemudian, anggaran Polri melonjak Rp6,3 triliun menjadi Rp79,3 triliun. Sektor pertahanan dan keamanan mendapatkan prioritas belanja mendesak sebagai upaya untuk melawan kejahatan terorisme dan peredaran narkoba. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A).

 

Jakarta, CB -- Pemerintah menyasar pembangunan pertahanan dan keamanan pada alokasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 (APBNP 2016). Hal itu terlihat dari adanya tambahan pagu anggaran yang diberikan pada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

“Kalau kami lihat Belanja K/L dalam APBNP 2016 maka akan terlihat fokusnya pada pembangunan pertahanan dan keamanan, terutama untuk memperkuat stabilitas keamanan,” tutur Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (29/6).

Bambang merinci, alokasi anggaran Kemenhan dalam APBNP 2016 mencapai Rp108,7 triliun atau naik Rp9,3 triliun dari alokasinya pada APBN 2016, yaitu Rp9,3 triliun. Kemudian, anggaran Polri melonjak Rp6,3 triliun menjadi Rp79,3 triliun. Sektor pertahanan dan keamanan mendapatkan prioritas belanja mendesak sebagai upaya untuk melawan kejahatan terorisme dan peredaran narkoba.

"Selain ke Kemenhan dan Polri, anggaran juga langsung dialokasikan ke BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), BNN (Badan Narkotika Nasional), BIN (Badan Intelijen Negara), dan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan isu terorisme dan narkoba," ucapnya.

Askolani, Direktur Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu menambahkan, penggunaan tambahan anggaran pertahanan dan keamanannya utamanya untuk membeli alat utama sistem senjata. "Selain itu juga untuk meningkatkan wibawa pertahanan kita,” terang dia.

Sementara, sejumlah anggaran K/L dipangkas. Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapatkan pemangkasan terbesar dari Rp104,1 triliun menjadi Rp97,1 triliun. Diikuti oleh, Kementerian Pendidikan dan Budaya dan Kementerian Perhubungan yang anggarannya masing-masing dipangkas sebesar Rp5,6 triliun.

Secara keseluruhan, total anggaran K/L dalam APBNP 2016 mencapai Rp767,8 triliun atau turun Rp 16,3 triliun dari pagu APBN 2016,Rp784,1 triliun.




Credit  CNN Indonesia

Sengketa Filipina-China di LCS Akan Diputuskan 12 Juli

 

 

Keputusan ini akan menentukan klaim China terhadap perairan Laut China Selatan, LCS, yang diperkirakan kaya minyak. (Reuters//U.S. Navy)

 

Jakarta, CB -- Pengadilan arbitrase internasional akan mengumumkan keputusannya soal sengketa teritorial yang diajukan Filipina atas China pada 12 Juli mendatang. Keputusan ini akan menentukan klaim China terhadap perairan Laut China Selatan, LCS, yang diperkirakan kaya minyak.

Dalam pernyataan resmi Pengadilan Arbitrase Permanen yang berbasis di Den Haag, Belanda, disebutkan bahwa pengumuman keputusan sengketa teritorial itu akan diumumkan pada tanggal 12 Juli pukul 11 siang waktu Den Haag. Pihak yang bersengketa dan negara-negara pengamat akan menerima email keputusan itu terlebih dahulu sebelum disiarkan ke publik.

Keputusan itu akan diambil dengan mempertimbangkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, UNCLOS.

Kasus ini diajukan oleh Filipina untuk menantang klaim China, yang mencapai hampir 90 persen, di Laut China Selatan dengan sembilan garis putus-putus, atau 'nine-dashed line.' Garis ini meliputi ratusan pulau, terumbu karang dan wilayah perairan yang tumpang tindih dengan Filipina, Taiwan, Malaysia, Brunei, Vietnam dan Indonesia di Natuna.

Terkait pengumuman keputusan ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hong Lei menyatakan langkah yang dilakukan Manila melalui pengadilan itu bagaikan mencemooh hukum internasional.

"Saya sekali lagi menekankan bahwa pengadilan arbitrase tidak memiliki yurisdiksi yang relevan dalam kasus ini, dan tidak harus menghasilkan keputusan apapun," katanya, dikutip dari Reuters.

"Upaya unilateral Filipina terkait penyelesaian kasus di Laut China Selatan melalui [pengadilan] arbitrase bertentangan dengan hukum internasional," ujar Hong.

"Soal kasus sengketa wilayah dan perselisihan maritim, China tidak menerima penyelesaian sengketa dari pihak ketiga dan tidak menerima penyelesaian sengketa yang dipaksakan kepada China," ucapnya.

Kantor berita resmi China, Xinhua, melaporkan bahwa pengadilan itu "menyalahgunakan hukum" terhadap "yurisdiksi yang dipersengketakan." Xinhua menyebut bahwa kasus ini hanya akan memperburuk sengketa.

"Manila gagal untuk melihat bahwa [pengadilan] arbitrase tersebut hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah di Laut China Selatan, yang tidak memberikan manfaat sedikit pun pada kepentingan berbagai pihak terkait," bunyi laporan Xinhua.

Kasus ini, menurut laporan Xinhua, "bahkan berisiko untuk lebih mempersulit masalah ini dengan memberikan kesan palsu kepada pihak yang bersengketa bahwa mereka bisa mendapatkan keuntungan dengan sengaja menciptakan kekacauan."

Sementara di Manila, sekretaris komunikasi presiden Herminio Coloma Jr menyatakan Filipina "berharap adanya keputusan yang adil dan berkekuatan hukum untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan.

Filipina berpendapat bahwa klaim China di perairan dengan nilai perdagangan mencapai US$5triliun itu melanggar Konvensi PBB tentang Hukum Laut dan membatasi hak untuk mengeksploitasi sumber daya dan daerah penangkapan ikan dalam zona ekonomi eksklusifnya.

Filipina berpendapat bahwa klaim China melanggar Konvensi PBB tentang Hukum Laut dan membatasi hak untuk mengeksploitasi sumber daya dan daerah penangkapan ikan dalam zona ekonomi eksklusif.

Sekutu Filipina, Amerika Serikat, menyatakan mendukung pengadilan itu dan mendesak adanya resolusi yang damai atas sengketa itu. "Kami mendukung resolusi damai sengketa di Laut China Selatan, termasuk penggunaan mekanisme hukum internasional seperti arbitrase," ujar juru bicara Departemen Luar Negeri AS Anna Richey-Allen.

Sebelumnya, AS sudah memperingatkan China agar tidak mengambil tindakan provokatif tambahan menjelang keputusan pengadilan. AS juga telah memperingatkan China untuk tidak mendeklarasikan zona pertahanan udara di Laut China Selatan, seperti yang dilakukannya di Laut China Timur pada 2013 lalu.




Cedit CNN Indonesia

Ada "Tax Amnesty," Bagaimana Prospek Pertumbuhan Ekonomi Indonesia?

 

 

HERU SRI KUMORO Perry Warjiyo, Deputi Gubernur Bank Indonesia.

 

JAKARTA, CB - Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty akan mendorong dana-dana yang ada di luar negeri "pulang" ke Indonesia.
Banyak pihak menilai repatriasi dana akan mampu mendorong kinerja perekonomian Indonesia. Apa benar demikian?
Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan, daya dorong ekonomi dari repatriasi dana akan sangat bergantung kepada jenis investasi yang digunakan untuk menampung dana tersebut.
Ia menyebut, ada banyak instrumen yang bisa dimanfaatkan, namun kecenderungannya adalah dana tersebut terlebih dulu masuk ke sektor keuangan.
"Yang jelas awal-awal di sektor keuangan. Mungkin sebagian beli properti, sebagian beli pabrik. Sehingga, dampak terhadap kenaikan investasi kemungkinan baru akan terjadi di kuartal IV 2016 atau tahun depan," ungkap Perry saat acara buka puasa di kantornya.
Perry menyebut, bank sentral masih menggunakan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5 hingga 5,4 persen pada tahun 2016, dengan tendensi antara 5,1 hingga 5,2 persen.
Meskipun demikian, dampak keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau Brexit dipandang bakal melemahkan pertumbuhan ekonomi dunia.
Perry mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dipatok pada kisaran 5 hingga 5,4 persen sangat bagus dibandingkan negara-negara lainnya. Bahkan, kalaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia nyatanya akan berada pada kisaran 5,1 hingga 5,2 persen, angka itu tetap bagus.
"Sebenarnya yang harus dipikirkan adalah kualitas pertumbuhan. Dalam kondisi ini, semua negara mengalami tekanan seperti ini, kita harus bersyukur bisa di 5,1 sampai 5,2 persen," jelas Perry.
Menurut dia, hal yang penting adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi 5,1 hingga 5,2 persen tersebut dapat menyediakan lapangan kerja lebih banyak.
Oleh sebab itu, beberapa waktu lalu ia menyampaikan kepada pemerintah untuk bisa mempercepat realisasi pengeluaran program-program sosial.
"Karena program sosial itu yang bisa menyerap tenaga kerja, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan. Itu yang perlu dikejar," tutur Perry.

Credit  KOMPAS.com

Irak dapat pinjaman dari AS untuk perangi ISIS

 
 
Perang melawan kelompok yang menamakan diri Negara Islam telah menyedot anggaran Irak. 
 

Amerika Serikat akan memberikan pinjaman senilai US$2,7 miliar atau sekitar Rp35 triliun kepada pemerintah Irak untuk mendanai perang melawan kelompok yang menamakan diri Negara Islam (ISIS).

Pinjaman tersebut akan digunakan untuk membeli amunisi dan merawat pesawat tempur F-16, tank, helikopter tempur dan dan peralatan militer lain.
Biaya perang melawan kelompok ISIS ini menjadi beban besar bagi pemerintah Irak bersamaan dengan penurunan harga minyak dunia yang menjadi andalan ekspor negara itu.
ISIS diperkirakan menguasai sekitar sepertiga wilayah Irak pada 2014 dan hingga kini operasi militer untuk melumpuhkan kelompok itu masih berlangsung.

 

Armada pesawat tempur Irak memerlukan perawatan untuk melanjutkan operasi melawan ISIS. 
 
Dalam kesepakatan pinjaman yang diteken di Baghdad, Rabu (29/06), pemerintah Irak diberi waktu delapan tahun untuk membayar utang, termasuk masa tenggang selama satu tahun.
Menurut Kedutaan Besar Amerika Serikat di ibu kota Irak, bunga pinjaman ditetapkan 6,45%.
Amerika Serikat, yang sempat menduduki Irak selama delapan tahun, memimpin koalisi dalam melakukan serangan udara untuk membantu Irak melawan ISIS.



Credit  BBC