Islandia Punya Presiden Baru Setelah 20 Tahun

 

 

 Gudni Johannesson terpilih sebagai presiden Islandia baru menggantikan presiden sebelumnya yang sudah menjabat sejak 1996. (Reuters/Geirix)

 

Jakarta, CB -- Gudni Johannesson terpilih sebagai presiden Islandia baru pasca merebaknya skandal Panama Papers yang berujung pengunduran diri Perdana Menteri Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson pada April lalu.

Johannesson, seorang sejarawan, memenangkan suara mayoritas dengan angka 39,1 persen pada pemilu yang berlangsung Sabtu lalu. Ia menjadi presiden baru negara dengan populasi sekitar 332 ribu orang itu setelah 20 tahun.
“Beberapa pekan terakhir tak terlupakan. Kehidupan berubah, namun untuk yang terbaik. Saya sekarang, dan selalu, akan bersyukur untuk semua—bagi waktu yang Anda tuangkan untuk mendengarkan visi saya, dan dukungan dan semangat tak terhitung yang Anda berikan kepada saya. Terima kasih,” kata Johannesson dalam pernyataan yang dirilis di situsnya setelah dinyatakan menang.

Johannesson maju dalam pencalonan setelah Gunnlaugsson mundur. Ketika itu pada April, jalanan di Islandia penuh pemrotes yang menuntut pengunduran dirinya segera setelah Panama Papers menyebut ia memiliki investasi di sebuah perusahaan offshore.
Dua hari kemudian, Sigurdur Ingi Johannsson, yang tadinya menjabat sebagai menteri pertanian, dilantik sebagai perdana menteri baru.

Johannesson sendiri merayakan kemenangannya pada Minggu (26/6)—tepat pada ulang tahunnya ke-48—dengan istri dan empat anaknya di ibu kota Reykjavik.

Ia menggantikan presiden Olafur Ragnar Grimsson, 73, yang sudah menjabat sebagai presiden Islandia sejak 1996.



Credit  CNN Indonesia

'Nine-Dashed Line China ke Natuna Bak Muncul dari Langit'

 

Nine-dashed line, garis imajiner yang digunakan China untuk mengklaim wilayah di Laut China Selatan yang dipersengketakan sejumlah negara Asia, menjorok hingga teritori Indonesia di perairan Natuna. (Wikipedia/U.S. Central Intelligence Agency) 

 

Jakarta, CB -- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan pemerintah Republik Rakyat China tak pernah menjelaskan apapun soal nine-dashed line, yakni garis imajiner yang digunakan China untuk mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan yang menjadi sengketa sejumlah negara di Asia.

“Nine-dashed line Tiongkok tiba-tiba masuk merusuk ke wilayah ZEE (zona ekonomi eksklusif) Indonesia. Di sini mulai muncul persoalan antara Indonesia dengan China,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu RI, Damos Dumoli Agusman, kepada CNNIndonesia.com, Rabu malam (22/6).

Damos berkata, Indonesia pertama kali tahu soal nine-dashed line 23 tahun lalu, yakni 1993, pada Workshop on Managing Potential Conflicts in the South China Sea. Kala itu delegasi China mendistribusikan satu peta yang di dalamnya tercantum nine-dashed line menjorok hingga perairan Natuna.

“Indonesia waktu itu bereaksi, apa maksud peta ini? Tiongkok membisu. Dia bilang, terserahlah Anda menafsirkannya,” ujar Damos.

“Tiba-tiba garis itu seperti muncul begitu saja dari langit. Cara menarik garisnya pun kami tidak tahu,” kata Damos yang ditugasi Kemlu RI menangani persoalan teknis terkait Laut China Selatan.

Menurut Damos, dampak dari nine-dashed line bukan soal kepemilikan pulau, melainkan batas maritim.
Nine-dashed line China mulai menjadi persoalan serius bagi Indonesia tahun ini, tepatnya 19 Maret 2016, kala terjadi insiden antara Kapal Pengawas Hiu 11 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan Kapal Kway Fey yang berbendera China. Konflik terbuka pertama antara Indonesia-China meletup di perairan Natuna.

Saat Kapal Pengawas Hiu 11 hendak menangkap Kapal Kway Fey yang diduga mencuri ikan, muncul kapal pengawas China yang mengintervensi dengan menabrak Kway Fey.

Pemerintah Indonesia langsung melayangkan nota protes ke China, menuduh Negeri Tirai Bambu melanggar kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia, serta melanggar upaya penegakan hukum oleh aparat Indonesia di ZEE Indonesia.

Pada ZEE yang berjarak 200 mil laut dari garis pangkal suatu negara, negara itu berhak melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam. ZEE Indonesia itulah yang dimasuki Kway Fey.

Insiden pertama Indonesia-China di Natuna itu disambut China dengan penjelasan bahwa dalam zona nine-dashed line, nelayan-nelayannya menangkap ikan di situ.

Indonesia bergeming dan melakukan razia terhadap kapal-kapal asing yang menangkap ikan di Natuna. “Begitu dirazia, dia (China) protes, dan mulailah muncul istilah ‘This is our traditional fishing ground.’ Indonesia jelas protes,” kata Damos.

“Apa itu traditional fishing ground? Tidak ada dalam UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea). Indonesia menolak itu. We don’t recognize traditional fishing ground,” tegas Damos.

Ketika insiden kedua terjadi antara Indonesia dan China, 27 Mei 2016, menurut Damos China mulai berani mengeluarkan kartunya.

“Mereka bilang, ‘Yes, we have different opinion and yes, we have overlapping maritime rights and interest.’ Itu istilah dia,” ujar Damos menirukan ucapan perwakilan China.

Namun, imbuh Damos, saat ditanya apa yang dimaksud China sesungguhnya, China tak bisa menjelaskan dengan gamblang. China berkata, berhak menangkap ikan di perairan Natuna atas dasar historis, dan alasan itu ditolak oleh Indonesia.

Posisi perairan Natuna berhadapan dengan wilayah sengketa Laut China Selatan. (Hobe/Holger Behr via Wikimedia Commons)

Damos menegaskan, tak ada wilayah tumpang-tindih (overlapping) antara Indonesia dan China. “Overlapping itu harus berdasarkan basis yang valid. Tidak mungkin mengklaim sesuatu tanpa basis.”

Ia mengibaratkan ulah China seperti orang bertamu yang kemudian mengklaim rumah tamunya. “Tiba-tiba rumahmu didatangi orang, lalu orang itu bicara, ‘Ini rumahku, dari nenek moyangku.’ Bingung kan. Baru bisa dibilang overlapping jika dia bilang, ‘Ini rumahku, ini sertifikatnya.’ Tapi ini kan tidak,” kata Damos.

China disebut Damos tak pernah menafsirkan nine-dashed line secara klir hingga saat ini. Akibatnya muncul berbagai intrepetasi dari sejumlah negara.

Pemerintah China, dalam nota protesnya kepada Indonesia atas insiden ketiga di Natuna saat kapal ikan Han Tan Cou terkena tembakan kapal perang RI, kembali menyatakan kapal mereka berada pada perairan dengan klaim “tumpang-tindih”. Alasan ini pun kembali tak diterima Indonesia.

“Indonesia mempertahankan zona ekonomi eksklusifnya sesuai hukum internasional. Hukum laut membenarkan Indonesia membuat zona ekonomi eksklusif. Indonesia punya kedaulatan atas kekayaan alamnya. Tidak pernah ada kesepakatan soal traditional fishing ground dengan China,” kata pakar hukum laut internasional RI, Hasyim Djalal.

Hasyim, mantan diplomat yang pernah mewakili Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa, kini ditunjuk pemerintah RI menjadi ketua tim untuk menangani persoalan Laut China Selatan, termasuk Natuna.


Credit  CNN Indonesia

China Mengaku 40 Negara Dukung Klaimnya di Laut China Selatan

 

 

China mengaku sudah lebih dari 40 negara yang mengakui klaimnya yang hampir 90 persen di perairan yang diduga kaya minyak itu. (Reuters/CSIS Asia Maritime Transparency Initiative)

 

Jakarta, CB -- Kementerian Luar Negeri China menyatakan dukungan negara-negara di dunia terhadap klaimnya di Laut China Selatan setiap hari makin meningkat. China mengaku sudah lebih dari 40 negara yang mengakui klaimnya yang hampir 90 persen di perairan yang diduga kaya minyak itu.

Juru bicara Kemlu China Hua Chunying menyatakan bahwa berbagai laporan publik menunjukkan setidaknya 47 negara telah menawarkan dukungan terhadap klaim China. Chunying menambahkan bahwa jumlah negara yang mendukung bisa saja lebih, karena sejumlah laporan dukungan tidak dipublikasikan.

"Jumlah mereka yang mendukung China naik dari hari ke hari, jadi saya tidak punya cara untuk memberikan Anda jumlah yang tepat," katanya pada konferensi pers harian China, Kamis (23/6), dikutip dari Reuters.

Chunying menyebut hingga saat ini hanya delapan dari 40 negara yang mempublikasikan dukungannya terhadap China, termasuk Zimbabwe dan Sri Lanka. Ia juga menilai bahwa jumlah dukungan sebenarnya bukanlah hal yang paling penting.

"Selama Anda memiliki posisi yang obyektif dan tidak memihak, selama Anda memahami poin utama dari sejarah Laut China Selatan dan esensi dari apa yang disebut 'kasus arbitrase', [maka] negara, organisasi atau individu yang tidak bias akan tanpa ragu mendukung posisi China," ujarnya.

Pusat Studi Strategis dan Internasional Washington mengungkapkan Niger dan Afghanistan termasuk dari delapan negara yang sudah mempublikasikan dukungannya kepada China.

Pernyataan ini dilontarkan Chunying untuk menepis keraguan soal jumlah negara yang telah menawarkan dukungan kepada Negeri Tirai Bambu itu dalam menghadapi tuntutan hukum yang diajukan Filipina ke Pengadilan Arbitrase Tetap di Den Haag untuk melemahkan klaim China di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS. Keputusan pengadilan diperkirakan akan diumumkan beberapa pekan mendatang.

China mengklaim hampir 90 persen wilayah Laut China Selatan yang memiliki nilai perdagangan mencapai US$5 triliun per tahun, atau sepertiga dari total perdagangan global. Klaim Chin ditandai dengan sembilan garis putus-putus, atau nine-dashed line, meliputi ratusan pulau, terumbu karang dan wilayah perairan yang tumpang tindih dengan Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam.

Nine-dashed line China juga meliputi perairan Natuna yang selama ini merupakan teritori Indonesia.

China menolak mengakui kasus dan otoritas pengadilan arbitrase itu, dan menegaskan bahwa seluruh perselisihan harus diselesaikan melalui perundingan bilateral.

Pada Rabu (22/6), seorang pejabat senior AS menyuarakan ketidakyakinan terhadap jumlah negara yang mendukung klaim China di LCS dan menduga bisa saja terdapat sejumlah kesempakatan tertentu antar China dan negara yang mendukungnya.

Para pakar dan pejabat memperkirakan keputusan pengadilan arbitrase akan menolak sebagian besar klaim Beijing di Laut China Selatan.



Credit  CNN Indonesia

Inggris Keluar dari Uni Eropa, Kelompok Anti-Islam Bersorak

 

 

Tokoh-tokoh sayap kanan Eropa, seperti di Perancis dan Belanda, bersorak atas keluarnya Inggris dari Eropa. Hal ini akan menjadi preseden bagi negara lain. (Reuters/Neil Hall)

 

Jakarta, CB -- Referendum Brexit yang digelar Kamis pekan ini di Inggris menunjukkan kemenangan kubu "keluar", yang artinya negara itu akan segera hengkang dari Uni Eropa. Hasil ini membuat kelompok-kelompok sayap kanan dan ultra-nasionalis di Eropa bersorak.

Salah satunya adalah Marine Le Pen, pemimpin partai sayap-kanan Perancis, Front Nasional, yang mengaku menyambut baik hasil referendum. Bahkan, dia mengatakan referendum Inggris akan menjadi preseden juga di Perancis.


"Kemenangan bagi kebebasan! Sekarang waktunya referendum yang sama di Perancis," kata Le Pen dalam akun Twitternya, Jumat (24/6).

Le Pen terkenal dengan jargonnya yang anti-Islam, salah satunya menyerukan larangan jilbab di Perancis dan ditutupnya negara itu bagi imigran Muslim. Tahun 2011, Le Pen dikecam karena menyamakan shalat berjamaah umat Islam di jalan seperti pendudukan Nazi di Perancis.

Sorakan yang sama juga datang dari tokoh sayap kanan anti-Islam di Belanda, Geert Wilders. Seperti Le Pen, Wilders mengatakan referendum Inggris bisa juga ditiru oleh Belanda.

"Kami ingin berkuasa di negeri sendiri, menguasai uang sendiri, perbatasan sendiri dan kebijakan imigrasi sendiri. Jika saya menjadi perdana menteri, akan ada referendum bagi Belanda untuk meninggalkan Uni Eropa. Biarkan rakyat Belanda yang memilih," kata Wilders dalam situs pribadinya.

Wilders, ketua Partai Kebebasan, adalah penggawa anti-Islam dan anti-imigran Belanda yang membuat film kontroversial berjudul Fitna tahun 2008. Dia mengatakan, Islamisasi di Belanda harus dihentikan dan menyamakan Al-Quran dengan manifesto Hitler "Mein Kampf".

Referendum Brexit sendiri didukung oleh kubu sayap kanan di Inggris, salah satunya adalah Partai UKIP. Pemimpin partai tersebut, Nigel Farage, dikenal sebagai sosok rasis yang pernah mengatakan bahwa mereka "tidak akan pernah mendapatkan suara negro" dan mengucapkan kalimat rasis terhadap warga China dalam siaran langsung radio, serta kepada masyarakat keturunan Romania di Inggris.
Menurutnya, Inggris mulai kebanjiran pengungsi akibat wilayah tanpa batas Uni Eropa, membuat negara itu terancam jadi ladang perkosaan. Dalam kampanye Brexit, UKIP membuat poster rasis soal gelombang pengungsi Suriah ke Inggris. Menurutnya, Inggris mulai penuh imigran karena bergabung dengan Uni Eropa.

Kemenangan Brexit membuat Farage girang.

Hasil penghitungan suara menunjukkan warga Inggris memilih hengkang dari Uni Eropa. (Dan Kitwood/Getty Images)

"Saya sekarang berani bermimpi fajar kemerdekaan Inggris mulai datang," kata Farage yang juga mendesak Perdana Menteri David Cameron segera mundur jika "keluar" menang.

Tokoh lainnya pendukung Brexit adalah Boris Johnson, mantan wali kota London. Johnson dianggap rasis setelah mengkritik Presiden Amerika Serikat Barack Obama karena "keturunan Kenya". Menurut Johnson, Inggris telah dibanjiri para imigran Timur Tengah dan Eropa yang tidak memiliki kemampuan kerja.

Kelompok-kelompok ultra-nasionalis juga berada di balik Johnson dan Farage, sebut saja organisasi supremasi kulit putih English Defence League, partai nasional-ekstrem Britain First dan British National Party.

Mail on Sunday dalam penyelidikannya menemukan bahwa kampanye Brexit telah "disusupi" oleh para aktivis Neo-Nazi yang berpengaruh, salah satunya adalah Mark Collet, anggota British National Party.

Collet terkenal dengan komentarnya yang anti-Yahudi pada tahun 2013. "Yahudi dibuang dari semua negara, termasuk Inggris....tidak akan ada asap tanpa api," kata dia kala itu.




Credit  CNN Indonesia

Inggris Keluar dari UE, Skotlandia Serukan Referendum

 

 

Menteri Pertama Skotlandia Nicola Sturgeon memerintahkan para pejabat pemerintahannya untuk menyusun rencana referendum kemerdekaan kedua jika Brexit benar terjadi. (Reuters/Russell Cheyne)

 

Jakarta, CB -- Menteri Pertama Skotlandia Nicola Sturgeon memerintahkan para pejabat pemerintahannya untuk menyusun rencana referendum kemerdekaan kedua sebagai antisipasi hasil referendum Brexit.

Perhitungan suara di 98 persen distrik di seluruh Britania Raya menunjukkan 51,82 persen suara menyatakan Inggris harus keluar dari Uni Eropa. Sementara, hanya 48,18 persen suara yang menyatakan Inggris harus tetap berada di blok itu.

Diberitakan The Telegraph pada Jumat (24/6), Sturgeon memerintahkan seluruh anggota parlemen Skotlandia untuk mempertimbangkan "semua opsi untuk melindungi hubungan kita dengan Eropa dan Uni Eropa" jika Skotlandia terancam meninggalkan Uni Eropa karena mayoritas warga Inggris memilih 'Keluar'.
Juru bicara resmi Sturgeon kemudian mengonfirmasi bahwa pernyataan Sturgeon itu mengacu pada rencana referendum kedua Skotlandia--untuk memutuskan apakah tetap bersama atau berpisah dari Inggris, agar Skotlandia tetap bergabung Uni Eropa.

Penghitungan suara di Skotlandia sendiri menujukkan 62 persen warga menginginkan tetap bergabung dengan Uni Eropa, melawan 38 persen ingin keluar dari UE.

Penghitungan suara di Skotlandia menujukkan 62 persen warga menginginkan tetap bergabung dengan Uni Eropa, melawan 38 persen ingin keluar dari UE. (Reuters/Clodagh Kilcoyne)

"Biarkan saya jelaskan, sebagai Menteri Pertama, tugas saya adalah untuk melindungi kepentingan Skotlandia dalam segala situasi dan, oleh karena itu, saya memastikan bahwa perencanaan yang tepat untuk segala kemungkinan tengah dilakukan oleh Pemerintah Skotlandia," ujarnya.
Selain Sturgeon, mantan pemimpin Skotlandia Alex Salmond juga menyerukan referendum kemerdekaan kedua untuk negaranya jika gerakan Brexit berhasil menang.

Salmond merupakan pemimpin Partai Nasional Skotlandia dan mantan menteri pertama Skotlandia ketika negaranya menjalani referendum kemerdekaan pada 2014 lalu. Ia kini duduk di parlemen Inggris mewakili Skotlandia dan merupakan penggiat kampanye pro-Eropa dalam referendum Brexit.
Dalam wawancaranya dengan Washington Post beberapa pekan sebelum referendum Uni Eropa digelar, Salmond memperkirakan bahwa banyak warga Skotlandia akan memilih untuk tetap berada di Uni Eropa, ketimbang keluar. Sebaliknya, warga Inggris cenderung untuk memilih keluar dari Uni Eropa.

"Saya pikir ini mencerminkan dua pandangan yang berbeda untuk masing-masing negara. Perihal Eropa saling terkait dengan perihal kemerdekaan, dan banyak warga yang akan memilih [bergabung dengan] Eropa karena mereka mendukung kemerdekaan Skotlandia dalam konteks Eropa," ujarnya.
"Saya berkampanye untuk 'Tetap' di seluruh negara di kepulauan ini, di Inggris, Skotlandia, Irlandia dan Wales. Namun, jika situasinya menunjukkan Skotlandia memilih 'Tetap' sedangkan Inggris memilih 'Keluar', dan karena Inggris memiliki populasi 10 kali lebih besar ketimbang Skotlandia, maka menurut saya referendum kemerdekaan Skotlandia akan terjadi sekitar dua tahun mendatang dan kali ini hasilnya akan 'Ya'," kata Salmond.

Salmond mengaku sadar bahwa dengan mendukung Uni Eropa, Skotlandia harus tunduk kepada berbagai kebijakan blok itu, termasuk soal imigrasi. Terkait hal ini, Salmond menyatakan, "Skotlandia belum penuh. Artinya, kami jauh lebih peduli soal pertumbuhan negara, penduduk dan semangat ekonomi serta memungkinkan siapapun yang memiliki komitmen dan keterampilan untuk menetap di negara kami."

"Kami lebih seperti Amerika 100 tahun yang lalu, ketimbang Inggris saat ini," ucap Salmond.




Credit  CNN Indonesia

Inggris Keluar Uni Eropa, PM David Cameron Mundur

 

Perdana Menteri Inggris David Cameron menyatakan mengundurkan diri usai referendum Brexit yang memastikan negara itu keluar dari Uni Eropa. (Reuters/Stefan Wermuth)

 

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Inggris David Cameron menyatakan mengundurkan diri usai referendum Brexit yang memastikan negara itu keluar dari Uni Eropa.

Dalam pernyataannya Jumat (24/6) Cameron di depan kantornya di London mengatakan akan mengundurkan diri dari kursi perdana menteri sebelum musim gugur tahun ini.
Pernyataannya ini disampaikan menyusul penghitungan suara yang menunjukkan Inggris akan keluar dari Uni Eropa. Sebanyak hampir 52 persen pemilih menginginkan keluar dari Uni Eropa, sementara 48 persen lainnya masih tetap ingin berada di UE.
Cameron dalam pidatonya yang dikutip dari The Guardian mengaku bangga atas kinerjanya sebagai pemimpin Inggris.

Dia telah membentuk koalisi pemerintahan, mengadakan referendum Skotlandia dan referendum Brexit. Cameron sendiri adalah pendukung Inggris tetap berada di UE.

"Saya memperjuangkan referendum dengan kepala dan hati," kata Cameron.

Namun dia mengatakan, rakyat Inggris telah membuat keputusan. "Rakyat Inggris telah memutuskan mengikuti jalan lain, jadi mereka perlu perdana menteri baru," ujar Cameron.
Cameron mengatakan perdana menteri baru akan segera menjabat saat konferensi Partai Konservatif. Perdana menteri yang baru nanti, kata Cameron, yang nanti akan memutuskan soal negosiasi ulang UE yang dimuat dalam Traktat 50.

Traktat 50 adalah perjanjian keluar dari Uni Eropa yang akan memakan waktu hingga dua tahun. Selama itu, akan dilakukan berbagai perundingan untuk transisi.

Selama belum ada PM terpilih baru, Cameron menyatakan tetap meyakinkan pasar dan investor bahwa perekonomian mereka masih kuat. Dia juga meyakinkan warga Inggris di luar negeri dan warga Uni Eropa di Inggris bahwa tidak akan ada perubahan dalam waktu dekat.

Boris Johnson, tokoh Partai Konservatif pendukung Brexit disinyalir merupakan tokoh kuat pengganti Cameron. Namun hal ini masih harus ditentukan dalam rapat Partai Konservatif. Jika ada dua calon, maka akan ditentukan melalui pemungutan suara.




Credit  CNN Indonesia

Inggris Pilih Keluar dari Uni Eropa

 

 

Perhitungan sebagian besar suara yang masuk pada referendum Uni Eropa menunjukkan mayoritas warga Inggris memilih keluar dari blok 28 negara itu. (Reuters/Toby Melville)

 

Jakarta, CB -- Perhitungan sebagian besar suara yang masuk pada referendum Uni Eropa untuk menentukan keanggotaan Inggris di Uni Eropa menunjukkan bahwa mayoritas warga Inggris memilih keluar dari blok 28 negara itu.
CNN melaporkan bahwa dari perhitungan suara di 98 persen distrik di seluruh Britania Raya, sebanyak 51,82 persen suara menyatakan Inggris harus keluar dari Uni Eropa. Sementara, hanya 48,18 persen suara yang menyatakan Inggris harus tetap berada di blok itu.

Dengan hasil ini, maka dipastikan Inggris akan keluar dari Uni Eropa, dan tidak ada kemungkinan kubu 'Tetap' akan menang. Inggris akan menjadi negara pertama yang keluar dari Uni Eropa.

"Saya sekarang berani bermimpi bahwa fajar akan datang dan menyinari Britania Raya yang merdeka," kata Nigel Farage, pemimpin partai nasionalis UKIP yang mendukung Inggris berpisah dari Uni Eropa.

Meski demikian, perhitungan suara masih terus dilakukan. Namun hingga saat ini perhitungan suara sudah masuk dari hampir 382 distrik di seluruh Britania Raya.

Dengan hasil ini, para pemimpin Eropa juga diperkirakan harus menghadapi sentimen anti-Uni Eropa yang akan menguat di penjuru Benua Biru itu usai referendum Brexit.
Sebelumnya,  Perdana Menteri David Cameron mendesak warga Inggris untuk memilih tetap berada di Uni Eropa, dan terus memperingatkan bahwa keluar dari Uni Eropa berisiko besar terhadap sektor perdagangan dan investasi, kemungkinan terjadi resesi, melemahkan pound sterling dan membuat harga bahan pokok dan biaya liburan menjadi lebih mahal.

"Terima kasih untuk semua orang yang memilih Inggris tetap kuat, lebih aman dan lebih baik di Eropa - dan ribuan penggiat kampanye 'Tetap' di seluruh Inggris," kata Cameron di akun Facebook miliknya.




Credit  CNN Indonesia

Inggris Jadi Negara Pertama yang Hengkang dari Uni Eropa

 

 Perhitungan sementara hasil Referendum Brexit menunjukkan Inggris akan menjadi negara pertama yang keluar dari Uni Eropa. (Reuters/Toby Melville)

 

Jakarta, CB -- Perhitungan suara hasil Referendum Brexit menunjukkan mayoritas warga Inggris memilih 'keluar', membuat negara itu menjadi negara pertama yang hengkang dari Uni Eropa.

CNN melaporkan bahwa dari perhitungan suara di 98 persen distrik di seluruh Britania Raya, sebanyak 51,82 persen suara menyatakan Inggris harus keluar dari Uni Eropa. Sementara, hanya 48,18 persen suara yang menyatakan Inggris harus tetap berada di blok itu.
Hampir 46,5 juta orang terdaftar mengikuti referendum pada Kamis pekan ini. Para politisi pendukung Brexit telah menyuarakan kemenangan mereka, salah satunya pemimpin partai sayap kanan Inggris, UKIP, Nigel Farage.

"Saya sekarang berani bermimpi fajar kemerdekaan Inggris mulai datang," kata Farage yang juga mendesak Perdana Menteri David Cameron segera mundur jika "keluar" menang.

Sejarawan Simon Schama kepada CNN mengatakan Inggris akan menjadi negara pertama yang akan meninggal Uni Eropa, dan menurutnya hal itu akan menjadi bencana.

"Kita tengah berada di ujung tanduk yang berbahaya soal integritas dan persatuan Eropa. Jadi jika Inggris meninggalkan Uni Eropa, kita akan memasuki periode yang sangat gelap dan berbahaya di Eropa dan juga sejarah dunia," kata Schama.

Pasar finansial kisruh di tengah referendum dengan nilai mata uang pound sterling dan euro yang anjlok. Para ekonom memprediksi, perekonomian Inggris akan hancur jika meninggalkan Eropa.

Sebelumnya pada 1982, Greenland juga telah menyatakan keluar dari Uni Eropa. Namun Greenland adalah pulau yang merupakan bagian dari Denmark, sementara Inggris sebuah negara.
Bagi Uni Eropa, keluarnya Inggris juga menjadi bencana, masa depan blok negara-negara Eropa itu dipertanyakan.

Pasalnya, Inggris adalah negara ekonomi terbesar di Uni Eropa setelah Jerman. Inggris menyumbang seperenam dari total perekonomian Uni Eropa.

Secara politik dan keamanan Inggris juga memegang peran penting. Inggris adalah negara pemilik senjata nuklir di Eropa serta memiliki hak veto di dewan Keamanan PBB.


Credit  CNN Indonesia

Kini, Miliarder Asia Dominasi Daftar Orang Superkaya Dunia

 

 

THINKSTOCK Ilustrasi

NEW YORK, CB — Para miliarder asal Asia kini lebih kaya dan mengendalikan kekayaan ketimbang para miliarder yang berasal dari Amerika Utara, Eropa, dan kawasan lainnya.
Hal ini berdasarkan laporan yang dipublikasikan perusahaan keuangan Capgemini. Laporan bertajuk World Health Report tersebut menyebutkan, para miliarder asal Asia didominasi oleh negara China dan Jepang.
Pada 2015 lalu, kekayaan mereka dilaporkan melonjak 10 persen. Tahun lalu, para miliarder di dunia memiliki total kekayaan mencapai 60 triliun dollar AS.
Menurut Capgemini, jumlah kekayaan ini meningkat hingga empat kali lipat dibandingkan 30 tahun silam dan bisa terus meningkat hingga mencapai 100 triliun dollar AS pada tahun 2025 mendatang.
Pertumbuhan jumlah orang superkaya Asia, yang didefinisikan memiliki aset minimal 1 juta dollar AS, terjadi pada saat China dan Jepang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Capgemini menemukan, pertumbuhan itu utamanya didorong oleh industri jasa keuangan, teknologi, dan layanan kesehatan. Bila dijumlahkan secara keseluruhan, para miliarder Asia memiliki kekayaan mencapai 17,4 triliun dollar AS.
Adapun para miliarder di Amerika Utara memiliki kekayaan mencapai 16,6 triliun dollar AS.
"Asia Pasifik akan cenderung terus menjadi kekuatan dominan dalam dekade mendatang, merepresentasikan dua per lima dari total orang-orang superkaya dunia, lebih dari Eropa, Amerika Latin, Timur Tengah, dan Afrika jika digabungkan," tulis Capgemini dalam laporannya.
Buruknya kinerja pasar ekuitas AS melemahkan pertumbuhan ekonomi Amerika Utara hingga bertengger pada posisi 2,3 persen tahun lalu. Meskipun demikian, AS tetap memiliki jumlah miliarder terbanyak, yakni 4,45 juta orang.
Adapun kekayaan para miliarder Eropa meningkat 4,8 persen, yang dipimpin oleh Spanyol, meskipun negara itu memiliki angka pengangguran yang tinggi.
Sementara itu, Inggris berada di posisi kelima negara yang memiliki jumlah miliarder terbanyak meski cuma meningkat 1 persen menjadi 553.000 orang.
Para miliarder di Amerika Latin harus rela kekayaannya turun 3,7 persen, disebabkan ketidakstabilan politik dan turbulensi pasar saham di Brasil.
Secara keseluruhan, kekayaan yang dikendalikan para miliarder di seluruh dunia meningkat 4 persen tahun lalu menjadi 58,7 triliun dollar AS.




Credit  KOMPAS.com

Hikmahanto: klaim China ingkari ZEE Indonesia

 

Presiden Joko Widodo (tengah) meninjau KRI Imam Bonjol 383 usai memimpin rapat rapat terbatas tentang Natuna di atas kapal perang tersebut saat berlayar di perairan Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (23/6/2016). KRI Imam Bonjol adalah kapal yang digunakan Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) untuk menangkap kapal Cina yang diduga menangkap ikan secara ilegal di perairan Natuna beberapa waktu lalu.(ANTARA FOTO/Setpres-Krishadiyanto)

 

Jakarta (CB) - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengatakan klaim China atas Traditional Fishing Ground yang didasarkan Sembilan Garis Putus sama saja dengan menafikan keberadaan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

"Konsep ZEE Indonesia didasarkan pada hukum internasional dan UNCLOS. Justru Traditional Fishing Ground dan Sembilan Garis Putus tidak dikenal dalam hukum internasional dan UNCLOS," ujar Hikmahanto Juwana dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan kunjungan Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri ke Natuna dan melakukan rapat terbatas menunjukkan ketegasan pemerintah Indonesia terhadap klaim pemerintah China.

"Pesan yang hendak disampaikan adalah agar pemerintah China tidak bermain api dengan Indonesia di wilayah Natuna," kata dia.

Presiden telah tepat memberi instruksi kepada Menteri KKP dan Menteri ESDM agar negara hadir di ZEE dan Landas Kontinen agar nelayan dan pelaku usaha lebih intens melakukan eksploitasi kekayaan alam di zona maritim tersebut.

"Menlu juga harus terus membuat protes atas penangkapan ikan yang ilegal di ZEE Indonesia bahkan ada kesan difasilitasinya para nelayan China untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk pengerahan kapal-kapal penjaga pantai yang melebihi laut teritorial China," kata Hikmahanto.

Di samping itu, lanjut dia, Menlu dapat menyampaikan pesan kepada pemerintah China apabila mereka terus mendorong para nelayannya untuk melakukan penangkapan ikan tanpa izin dari pemerintah Indonesia.

Pesan tersebut adalah Indonesia akan mengevaluasi posisi Indonesia sebagai mediator yang jujur dalam konflik kepulauan di Laut China Selatan.


Credit  ANTARA News

Indonesia Tidak Bisa Tolerir Penyanderaan WNI Ketiga Kalinya

Menteri Luar Negeri RI, Retno Lestari Priansari Marsudi (Foto: Antara)

JAKARTA – Untuk ketiga kalinya, warga Negara Indonesia (WNI) yang juga anak buah kapal (ABK) disandera di perairan Filipina Selatan belum lama ini.
Meski belum diketahui dengan jelas kelompok mana yang menangkapnya, tapi diketahui ada dua kelompok senjata berbeda yang menangkap ketujuh WNI tersebut secara terpisah.
"Indonesia dengan ini mengecam penangkapan yang terjadi di perairan Filipina untuk ketiga kalinya. Dan karena hal tersebut, Indonesia tidak dapat menoleransi kejadian ini," tukas Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno LP Marsudi di Kemenlu, Jumat (24/6/2016).
Pemerintah berjanji akan melakukan segala cara untuk menyelamatkan mereka. Untuk itu, sekarang Menlu Retno dan segenap tim penyelamat terkait, akan membahas hal ini di Kemenko Polhukam untuk menetapkan langkah strategis berikutnya.
Ketujuh ABK WNI disandera pada tempat dan waktu yang terpisah Rabu 22 Juni 2016. Tiga orang pertama kru tugboat Charles 001 Tongkang Robby 152 dicegat dan disandera kelompok bersenjata sekira pukul 11.30 waktu setempat.
Lalu untuk kedua kalinya, kapal pembawa batu bara yang sama dicegat lagi oleh kelompok bersenjata yang berbeda sekira pukul 12.45 waktu setempat. Pada penyanderaan kedua ini, empat orang diculik. Sementara enam sisanya dibiarkan pergi.
"Mengenai penyebabnya, kami baru bisa menduga-duga. Jadi belum ada kepastian soal itu. Tapi siang ini, kemungkinan kami akan mendapatkan semua detailnya," timpal juru bicara Kemenlu, Armanatha Nasir.

Credit  Okezone

Indonesia kecam penyanderaan ABK terulang di Filipina

Menlu Retno Marsudi (ANTARA FOTO/HO/Setpres/ama/16)

 

Jakarta (CB) - Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengecam aksi penyanderaan terhadap anak buah kapal (ABK) asal Indonesia oleh kelompok bersenjata yang kembali terjadi di Filipina Selatan pada 20 Juni 2016.

"Pemerintah Indonesia mengecam keras terulangnya penyanderaan terhap (ABK) WNI oleh kelompok bersenjata di Filipina Selatan. Kejadian yang ketiga kalinya ini sangat tidak dapat ditoleransi," kata Menlu Retno di Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Jumat.

Menlu mengatakan bahwa pada 23 Juni 2016, pihaknya mendapat konfirmasi bahwa telah terjadi penyanderaan terhadap tujuh ABK WNI dari Kapal Tugboat Charles 001 dan Kapal Tongkang Robby 152.

Retno juga menyebutkan bahwa penyanderaan terhadap tujuh ABK Indonesia itu terjadi di Laut Sulu dalam dua tahap, yaitu pada 20 Juni sekitar pukul 11.30 waktu setempat dan sekitar 12.45 waktu setempat oleh dua kelompok bersenjata yang berbeda.

"Pada saat terjadi penyanderaan kapal membawa 13 orang ABK, tujuh ABK disandera dan enam lainnya dibebaskan. Saat ini keenam ABK yang dibebaskan dalam perjalanan membawa kapal Tugboat Charles 001 dan Tongkang Robby 152 ke Samarinda," ungkap dia.

Terkait hal itu, kata Retno, Pemerintah Indonesia meminta kepada pemerintah Filipina untuk memastikan keamanan di wilayah perairan Filipina Selatan sehingga tidak mengganggu kegiatan ekonomi kawasan sekitar.

"Dalam kaitan ini Pemerintah Indonesia siap untuk memberikan kerja samanya," ujar dia.

Menlu Retno menambahkan, Pemerintah Indonesia akan melakukan semua cara yang memungkinkan untuk membebaskan para sandera ABK tersebut.

Selain itu, lanjut Retno, Pemerintah Indonesia akan melakukan rapat koordinasi di kantor Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan dengan melibatkan semua pihak terkait untuk mengambil langkah secara cepat, terukur, dan aman dalam upaya pembebasan ketujuh sandera ABK.

"Keselamatan ketujuh ABK WNI merupakan prioritas," kata dia.


Credit  ANTARA News

Kisruh Natuna, Pakar Sebut China Sengaja Provokasi Indonesia

 

Ilustrasi. | (SINDOphoto)

JAKARTA - Pakar hukum internasional menilai kekisruhan yang terjadi di perairan Natuna merupakan tindakan sengaja dari China untuk memprovokasi Indonesia. China bermanuver karena putusan pengadilan arbitrase di Den Haag dipredikasi membatalkan klaim China terhadap hampir seluruh kawasan Laut China Selatan.

Pendapat itu disampaikan Melda Kamil Ariadno, seorang profesor hukum internasional di Universitas Indonesia.

”Pengadilan Tetap Arbitrase akan mengeluarkan vonis dan saya percaya itu akan membatalkan klaim China terkait nine-dash line (garis sembilan bidang). Itulah mengapa China melakukan beberapa manuver,” ujarnya.

Komentar Profesor Melda ini muncul setelah Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Natuna bersama Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi, Menko Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang terkenal dengan sikap kerasnya terhadap kapal asing pencuri ikan.

Presiden Jokowi bahkan menggelar rapat kabinet di atas kapal perang Indonesia di perairan Natuna, yang sekaligus menjadi pesan yang ditujukan pada China bahwa Natuna bagian dari kedaulatan Indonesia.

Ditanya apakah konflik Indonesia dan China atas insiden di Natuna, Melda mengatakan: "Ingat, ini bukan hanya kita yang membutuhkan China, namun China membutuhkan kita. Jadi kita perlu memiliki hubungan yang baik tetapi tidak harus datang dengan mempertaruhkan hak kedaulatan.”

Indonesia dan China sudah tiga kali terlibat insiden di perairan Natuna. Yang terbaru, kapal perang Indonesia menembaki kapal nelayan China karena diduga mencuri ikan di Natuna. Alih-alih meminta maaf, Pemerintah China justru memprotes keras dan menyalahkan Indonesia yang dianggap menyalahgunakan kekuatan militer. China juga mengklaim, kapal nelayannya beroperasi di perairan tradisional mereka.

Indonesia yang tertarik untuk mendorong investasi asing dari China, sebelumnya telah mengecilkan pertengkaran maritim. Namun, kali ini Presiden Jokowi menyampaikan sikap tegas. 

Jokowi bahkan menuliskan pesan di buku tamu kapal perang Indonesia di Natuna, bahwa dia meminta militer Indonesia menjaga Natuna sebagai bagian dari kedaulatan Indonesia. Pesan itu ramai diperbincangkan publik di media sosial.

”Saya pikir itu adalah masalah besar,” kata Evan Laksmana, dari Pusat Studi Strategis dan Internasional di Jakarta, mengomentari kunjungan Jokowi ke Natuna, seperti dikutip Sydney Morning Herald, Jumat (24/6/2016).

 ”Hanya karena kami berkomitmen untuk menjaga hubungan baik dengan China, tidak berarti Indonesia bersedia untuk menjual perairan. Itulah keseimbangan Jokowi. Itu perlu dibuat jelas bahwa pulau-pulau dan perairan sekitarnya adalah milik kita,” katanya.


Credit  Sindonews

Kunjungan Jokowi ke Natuna Sinyal Agar China Tak Main Api dengan Indonesia

Foto: Presiden Jokowi di atas KRI Imam Bonjol 383 (M Iqbal/detikcom)


Jakarta - Klaim China terhadap Laut China Selatan melalui 9 Garis Putus (nine dash line) ditentang pemerintah Indonesia. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Perairan Natuna dianggap sebagai sinyal agar China tak bermain api kepada Indonesia.

"Kunjungan Presiden dengan sejumlah menteri ke Natuna dan melakukan rapat terbatas menunjukkan ketegasan pemerintah Indonesia terhadap klaim pemerintah China," kata Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Kamis (23/6/2016) malam.


"Pesan yang hendak disampaikan adalah agar pemerintah China tidak bermain api dengan Indonesia di wilayah Natuna," jelasnya.

Pihak keamanan laut Indonesia beberapa kali harus berhadapan dengan nelayan China yang kedapatan mencari ikan di perairan Natuna. China menganggap kawasan tersebut masih masuk ke dalam Traditional Fishing Ground mereka.

"Konsep ZEE Indonesia didasarkan pada hukum internasional dan UNCLOS. Justru Traditional Fishing Ground dan Sembilan Garis Putus tidak dikenal dalam hukum internasional dan UNCLOS," jelas Hikmahanto.


"Presiden telah tepat memberi instruksi kepada Menteri KKP dan Menteri ESDM agar negara hadir di ZEE dan Landas Kontinen. Tujuannya adalah agar nelayan dan pelaku usaha lebih intens melakukan eksploitasi kekayaan alam di zona maritim tersebut," imbuh doktor lulusan University of Nottingham itu.

Muhammad Iqbal/detikcom

 

Credit  news.detik.com

Usai Kunjungan Jokowi, Pertahanan di Natuna Akan Dikembangkan

Presiden Jokowi di Natuna/ Foto: Muhammad Iqbal/detikcom

Jakarta - Usai rapat di KRI Imam Bonjol, Presiden Joko Widodo ingin ada pengembangan berbagai aspek di perairan Natuna. Salah satunya adalah mengembangkan pertahanan TNI dan perekonomian bagi warga di kepulauan wilayah Natuna.

"(Dalam rapat), Panglima TNI juga menyampaikan paparan mengenai rencana pengembangan pertahanan di wilayah Natuna dan sekitarnya," ucap Menlu Retno Marsudi usai rapat di atas KRI Imam Bonjol yang berlayar di perairan Natuna, Kamis (23/6/2016).

Rapat berlangsung satu jam di atas KRI Imam Bonjol 383 yang melaut di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Hadir sejumlah anggota kabinet Kerja dalam rapat bertema 'percepatan pembangunan di Natuna' itu.

Yaitu Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menko Polhukam Luhut Pandjaitan, Menteri KKP Susi Pudjiastuti, Seskab Pramono Anung, Menteri ESDM Sudirman Said, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi, Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Kepala Bakamla Arie Soedewo, serta Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun.

Menko Polhukam Luhut saat ditanya soal detail pengembangan pertahanan di Natuna ke depan, belum mau menjawab rinci. Namun dia memastikan peningkatan pertahanan itu tak akan ganggu stabilitas di kawasan.

"Saya kira masih kita pelajari, tapi tadi kita fokus masalah ekonomi dan masalah kedaulatan. Jadi tadi tadi Bu Menlu sampaikan kita tidak ingin mengganggu stabilitas keamanan di kawasan ini," ucap Luhut.

Salah satu yang dikembangkan itu adalah Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lanal) di Natuna. "Ya pastilah itu dilakukan sedang dalam perencanaan, tentu tidak bisa kita buka semua," tambah Luhut.

Selain soal pertahanan, sektor yang dikembangkan lain di Natuna adalah ekonomi, migas, dan perikanan. Natuna punya cadangan blok migas yang besar dengan potensi perikanan yang juga besar.

"(Soal) listrik tadi menteri ESDM sudah katakan bahwa gas sedang dialirkan ke Pulau Pamping dan itu mungkin 50 mega watt atau secara bertahap akan disampaikan," ucap Luhut soal listrik di Natuna.


Credit  news.detik.com

RI Satu-satunya Negara yang Masih Buka Perwakilan di Allepo

 

Duta Besar Indonesia untuk Suriah, Djoko Harjanto bertemu TKI di Allepo. (KBRI Damaskus)

 

DAMASKUS - Indonesia menjadi satu-satunya negara yang masih membuka kantor perwakilan di wilayah Allepo, Suriah. Hal itu diutarakan oleh pihak Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) di Damaskus.
 
"Sebelum krisis, Aleppo sebagai kota kedua terbesar di Suriah setelah ibukota Damaskus yang ramai dipenuhi dengan konsulat berbagai negara. Kini, Indonesia adalah satu-satunya perwakilan asing yang masih mempertahankan kantor cabang konsuler di Aleppo," sebut pernyataan KBRI Damaskus, dalam siaran pers yang diterima Sindonews pada Kamis (23/6).
 
"Keberadaannya masih penting untuk dipertahankan hingga saat ini. Mengingat masih banyaknya TKI yang terkepung di wilayah Aleppo, majikan yang bermasalah, dan kemampuan Satgas Perlindungan KBRI Damaskus yang sulit menjangkau Aleppo," lanjut pernyataan itu.
 
KBRI Damaskus memang baru saja melakukan kunjungan ke Kantor Cabang Konsuler di daerah Fransiskan, Aleppo dan mengadakan sosialisasi dengan para WNI di shelter. Sebanyak tujuh orang TKI masih diperjuangkan hak-haknya oleh pengacara retainer KBRI Damaskus Muhammad Akra.
 
Duta Besar Indonesia untuk Suriah,  Djoko Harjanto menegaskan, pengiriman TKI ke seluruh wilayah Timur Tengah telah ditutup dan dilarang untuk kembali lagi ke Suriah setelah direpatriasi oleh KBRI Damaskus.
 
Sejak 2012 hingga saat ini, KBRI Damaskus telah merepatriasi sebanyak 12.410 WNI dari Suriah kembali ke Indonesia dalam 275 gelombang. TKI dari Aleppo dan seluruh wilayah Suriah akan diantarkan ke Damaskus untuk diproses kepulangannya ke Indonesia. Namun demikian, repatriasi WNI Suriah belum dapat dipastikan kapan akan berakhir.


Credit  Sindonews

KBRI Damaskus: Allepo Hancur, Tapi Tak Separah yang Dibayangkan

 

Kondisi Allepo tidak semengerikan yang digambarkan oleh banyak media Barat. (KBRI Damaskus)

 

DAMASKUS - Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) di Damaskus, Suriah mengatakan, Allepo saat ini memang telah hancur oleh pertempuran. Namun, kondisinya tidak semengerikan yang digambarkan oleh banyak media Barat.

Kondisi ini diketahui saat Duta Besar Indonesia untuk Suriah, Djoko Harjanto bersama dengan sejumlah staf KBRI Damaskus melakukan kunjungan kerja di salah satu wilayah yang paling bergejolak di Suriah itu.

Menurut keterangan KBRI Damaskus, wilayah Aleppo yang paling hancur dan masih terus baku tembak, antara lain Kota Tua Aleppo (Masjid Umawi Aleppo dan Benteng Aleppo), distrik Ramouse, Amiriyah, Hamadaniah, dan Salahudden yang dikuasai oleh pemberontak Free Syrian Army (FSA). 

Rumah dan gedung hancur oleh kedua belah pihak yang bertikai, banyak penduduk Aleppo yang mengungsi ke Lattakia, Tartous, dan Damaskus. Sementara penduduk Aleppo yang bertahan mencoba untuk bangkit menata kehidupan kembali di tengah kesulitan yang melanda.

"Namun demikian, berbeda dengan pemberitaan media Barat di mana kondisi Aleppo hancur total, Pemerintah Suriah masih menguasai sebesar 25% dari total wilayah Kota Aleppo. Di wilayah yang dikuasai Pemerintah, sendi-sendi kehidupan masih berjalan, meski air dan listrik menjadi sangat langka," kata KBRI Damaskus dalam siaran pers yang diterima Sindonews pada Kamis (23/6).

"Kondisi keamanan Aleppo sangat rentan, dimana pemberontak dan teroris menembakan mortar secara acak dan membabi buta ke arah wilayah pemerintah; juga penembak jitu (snipper) yang merajalela di gedung-gedung kota. Lantai paling atas Hotel Al-Shahba, tempat Dubes RI menginap pernah terkena mortar berkali-kali, juga kesulitan air dan listrik. Bahkan restoran tempat makan malam (15/6) Dubes RI menjadi sasaran snipper tidak jauh dari tempat Dubes RI duduk di restoran tersebut," sambungnya.

Sementara itu, Di Allepo, Djoko sempat melakukan pertemuan dengan Koordinator Lapangan organisasi-organisasi PBB, Rami. Setidaknya terdapat delapan organisasi PBB yang beroperasi di Aleppo, yaitu UNICEF, UNHCR, UNWP, UNOCHA, IOM, UNHABITAT, WHO, dan UNOAC dengan 63 WN Suriah dan tujuh staf internasional dari Sri Lanka dan India yang bergerak di 170 daerah menangani sekitar 200.000 internally displaced person.

Dalam pertemuan itu, Rami mengatakan bahwa pemberontak kerap kali melontarkan mortar secara acak ke arah wilayah pemerintah. 

“Yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat di luar Aleppo, pada saat kampanye #AleppoBurning marak di media sosial, justru wilayah pemerintah cukup parah dihujani dengan ribuan mortar selama tiga hari non-stop. Termasuk di antaranya lantai 21 hotel tempat Dubes RI menginap di Aleppo hancur akibat serangan mortar," ucap Rami.

Rami menambahkan, penyaluran bantuan kemanusiaan organisasi-organisasi PBB juga tetap atas seizin dan bekerja sama Pemerintah Suriah. Melalui kantor PBB di Jenewa, Pemerintah Inggris memberikan sumbangan kemanusiaan untuk Aleppo terbesar, yaitu sekitar USD 200 juta.

Credit  Sindonews

Erdogan: UE Tak Terima Turki Karena Kami Negara Muslim

 

Presiden Turki Tayyip Erdogan mengatakan alasan sebenarnya Uni Eropa (UE) tidak kunjung menerima Turki sebagai anggota baru mereka. (Reuters)

 

ANKARA - Presiden Turki Tayyip Erdogan mengatakan alasan sebenarnya Uni Eropa (UE) tidak kunjung menerima Turki sebagai anggota baru mereka. Penyebabnya karena mayoritas penduduk Turki adalah Muslim. 

"Eropa, kalian tidak menginginkan kami karena mayoritas penduduk kami adalah Muslim. Anda (UE) tidak bisa membutikan sebaliknya," kata Erdogan dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Bangkok Post pada Kamis (23/6).

Di kesempatan yang sama, Erdogan juga mengatakan, dirinya memiliki rencana untuk membuat referendum seperti yang dilakukan Inggris, untuk menentukan apakah Turki akan melanjutkan negosiasi dengan UE atau tidak. Erdogan akan menyerahkan keputusan itu pada masyarkat Turki.

"Kita akan menggelar jajak pendapat secara nasional, seperti yang Inggris lakukan saat ini. Kami akan bertanya kepada masyarkat, apakah kita harus melanjutkan atau menghentikan negosiasi dengan UE. Jika pilihannya adalah lanjutkan, maka kita akan lanjutkan," sambungnya.

Turki sendiri memang sudah lama mengajukan diri sebagai anggota baru UE. Namun, sayangnya sampai detik ini negosiasi antara UE dan Turki, agar negara Otoman itu bisa masuk menjadi anggota UE, masih belum menemukan kata sepakat.

Credit  Sindonews

Media China Kecam Penyebaran Kapal Induk AS

 

Media China kecam keberadaan kapal induk USS John C. Stennis dan USS Ronald Reagen milik AS di Filipina | (Dvidshub)

 

BEIJING - Media China mengkritik keras Amerika Serikat (AS) setelah mengerahkan dua kapal induk ke Filipina untuk misi pelatihan di Asia Timur. Belakangan, ketegangan militer tengah meningkat di kawasan ini.

 

"AS memilih salah sasaran dalam bermain trik ini dari China. Arogansi dan kecemasan Washington berada di balik salah penilaian ini, dan itu adalah wajah sebenarnya dari sebuah hegemoni," tulis People's Daily, media resmi Partai Komunis yang berkuasa, seperti dikutip dari Reuters, Rabu (22/6/2016).

Tulisan itu diterbitkan di bawah nama pena "Zhong Sheng," homonim berbahasa China untuk frase "Suara China" yang sering digunakan untuk mengekspresikan pandangan media itu pada kebijakan luar negeri.

Kepala Angkatan Laut AS mengatakan, penyebaran kapal induk adalah sinyal dari komitmen AS terhadap keamanan regional dan menambahkan bahwa ia berharap itu akan menghalangi setiap upaya untuk mengguncang wilayah tersebut.

Komando Pasifik AS (PACOM) mengatakan, operator telah memulai operasi ganda mereka pada hari Sabtu, termasuk latihan pertahanan udara, pengawasan laut, pelatihan tempur udara defensif dan serangan jarak jauh.

Credit  Sindonews

AS Peringatkan China atas Provokasi di Laut China Selatan

 

Kawasan Laut China Selatan yang jadi sengketa antara China dan beberapa negara ASEAN. | (Reuters)

 

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) memperingatkan China atas tindakan provokatif tambahan menjelang putusan pengadilan internasional soal sengketa Laut China Selatan.

Putusan pengadilan arbitrase yang gugatannya diajukan Filipina itu diprediksi akan menolak klaim China atas sebagian besar kawasan Laut China Selatan.

Wakil Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Asia Timur, Colin Willett, mengatakan puluhan negara mendukung proses pengadilan arbitrase soal sengketa Laut China Selatan.

Willett mengatakan Washington telah tersedia banyak pilihan untuk menanggapi setiap langkah China setelah putusan pengadilan arbitrase keluar. Menurutnya, AS bekerja untuk menggalang kekuatan sekutu dan mitra di wilayah untuk bersatu melawan setiap tindakan provokatif.

”Kami, Amerika Serikat, yang memiliki kepentingan nasional yang sangat jelas di kawasan,” kata Willett kepada Reuters, Kamis (23/6/2016).

”Kami memiliki kepentingan dalam menegakkan komitmen pertahanan kami dan kemitraan keamanan kami,” katanya lagi.

Filipina adalah salah satu dari negara ASEAN yang berseteru dengan China atas sengketa wilayah Laut China Selatan. Selain Filipina, ada Malaysia, Brunei, Vietnam dan Taiwan yang terlibat sengketa.

AS sejatinya tidak terlibat dalam sengketa Laut China Selatan. Namun, AS menolak klaim kawasan maritim itu dan menegaskan bahwa Laut China Selatan sebagai kawasan internasional. AS bersumpah untuk menegakkan kebebasan bernavigasi di Laut China Selatan.



Credit  Sindonews

Buku 600 Tahun Ini Jadi Dalih China Pemilik Laut China Selatan

 

Buku kuno berusia 600 tahun yang jadi dalih China sebagai pemilik kawasan Laut China Selatan. | (YouTube)

 

BEIJING - Buku kuno yang dijuluki “holy grail” ini diklaim ditulis lebih dari 600 tahun yang silam. Buku kuno tulisan tangan inilah yang jadi dalih China sebagai pemilik hampir seluruh kawasan Laut China Selatan yang kini disengketakan banyak negara.

Buku tersebut juga diklaim China sudah jadi warisan turun-temurun nelayan China sejak ditulis. Buku itu merupakan panduan navigasi tradisional yang dikenal sebagai “genglubu”.

Dalam buku tersebut terdapat petunjuk navigasi ke kepulauan Spartly di Laut China Selatan yang diklaim China dengan nama Kepulauan Nansha dan Huangyan. Namun oleh Filipina dan Taiwan juga diklaim dengan nama Scarborough Shoal.

”Buku ini tidak mudah untuk dipahami atau diuraikan, karena menggunakan kata-kata kuno dan ungkapan kuno untuk petunjuk. Tapi begitu ‘kode’ terpecahkan,  akurasinya perlu dipertanyakan,” tulis China Daily yang mengulas tentang buku kuno tersebut, Kamis (23/6/2016).

Pemilik buku kuno ini adalah seorang pensiunan nelayan berusia 81 tahun bernama Su Chengfen. Dia mengatakan kepada media pemerintah China bahwa dia mewarisi buku kuno itu dari ayahnya ketika dia menjadi kapten kapal pada usia 23 tahun. Su mengatakan ayahnya diberi buku oleh kakeknya.

”Saya mengandalkan itu selama bertahun-tahun sampai saya punya peta modern dari Laut China Selatan pada tahun 1985,” katanya.

Menurut ulasan media China, ada sekitar 1.000 “genglubu” yang beredar, tetapi akademisi memperkirakan hanya sekitar selusin yang masih ada. Dari jumlah itu, buku milik Su dianggap sebagai yang paling rinci dan penting.

Gao Zhiguo, Direktur Institut China untuk Strategi Pembangunan Kelautan, yang jadi ahli di Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut, menyebut buku kuno tersebut sebagai ”bukti besi berlapis”.

”Kami dapat menyimpulkan hak bersejarah China untuk memancing dan berlayar di Laut China Selatan, serta (hak) berdaulat. Salah satu buku tentang genglubu mengalahkan seribu kata,” ujarnya.

Zhou Weimin, mantan profesor Hainan University dan penulis buku tentang genglubu berjudul An Arcane Book About The South China Sea  mengatakan buku milik Su adalah “bukti tak terbantahkan kedaulatan China atas Kepulauan Huangyan”.

”Tidak seperti versi lain (dari genglubu), itu menggambarkan rute yang tepat menuju Kepulauan  Huangyan. Ini jelas membuktikan bahwa generasi nelayan China telah bekerja di pulau itu,” katanya.


Zhou mengatakan nelayan China di zaman kuno menyebut ada 136 pulau dan terumbu karang di berbagai genglubu, dan itu masih banyak yang digunakan sampai sekarang.


Credit  Sindonews

Tiba di Natuna, Jokowi gelar rapat di KRI yang tembak kapal Cina

 
Image caption Kunjungan ke Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau adalah kunjungan Jokowi yang pertama. 
 

Untuk pertama kalinya Presiden Joko Widodo beserta sejumlah menteri kabinet kerja, Kamis (23/06) ini berkunjung ke Perairan Natuna, Propinsi Kepulauan Riau.

Kunjungan di Natuna dilakukan menyusul protes pemerintah Cina pekan lalu atas penembakan kapal nelayan dan penangkapan sejumlah ABK-nya yang diduga mencuri ikan di Natuna.
“Sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, Presiden ingin tunjukkan Natuna adalah bagian dari kedaulatan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia),” ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung, kepada wartawan, Rabu (22/06).

Presiden yang telah tiba di Kabupaten Natuna, pada pukul 10.00 WIB, didampingi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti dan tiga kepala staf TNI.
Mereka dijadwalkan menggelar rapat terbatas di Kapal Perang Indonesia (KRI) Imam Bonjol-383. KRI tersebut adalah kapal perang yang pekan lalu menembak kapal nelayan Cina yang diduga mencuri ikan di perairan Natuna, wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana menyebut rapat terbatas akan membahas sejumlah hal penting yang “berkaitan dengan perairan Natuna yang posisinya berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan”.

 
Image caption Proses penangkapan kapal nelayan Cina.

Insiden dengan kapal nelayan Cina

Sebelumnya, pemerintah Cina telah berkali-kali melakukan aksi dan menyampaikan protes atas penangkapan kapal nelayan dan anak buah kapalnya (ABK) karena dituduh menangkap ikan secara ilegal di perairan Natuna.
Insiden pertama, pada 19 Maret lalu, di mana proses penangkapan kapal nelayan Cina yang diduga menangkap ikan secara ilegal, ‘dihalang-halangi’ oleh kapal penjaga pantai Cina, dengan menabrak kapal ikan itu "agar rusak sehingga tak dapat ditarik."

  
 Cina melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri, Hua Chunying, berkali-kali menyampaikan protes terhadap penangkapan kapal Cina. 
 
Selanjutnya, delapan ABK dan sebuah kapal asal Cina, ditangkap oleh TNI angkatan laut (AL) pada Jumat, 27 Mei, dengan alasan yang sama. Kementerian Luar Negeri Cina mengeluarkan protes terhadap penangkapan ini.
Peristiwa terbaru trjadi Jumat (17/06): TNI AL mengamankan sebuah kapal berbendera Cina dan tujuh ABK-nya karena disebut mencuri ikan di perairan Natuna. Protes sama dikeluarkan Kemenlu Cina, yang kali ini diikuti klaim bahwa TNI AL telah melukai salah satu ABK. Klaim itu telah dibantah TNI.

Bantahan Indonesia

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hua Chunying, mengklaim, di Natuna, nelayannya menangkap ikan di kawasan penangkapan ikan tradisional Cina.
Namun, pemerintah Indonesia membantah klaim tersebut.

Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Selasa (21/06), Menteri Susi Pudjiastuti menegaskan tidak mengakui wilayah tradisional penangkapan ikan dari negara manapun.

 
 Susi tegaskan Indonesia tidak akui traditional fishing zone negara manapun, termasuk Cina. 
 
“Kami tidak mengetahui dan tidak mengakui traditional fishing zone siapapun di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kecuali di satu wilayah yang telah kita tandatangani bersama di Selat Malaka dengan pemerintah Malaysia,” kata Susi.
Sementara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan pihaknya tidak akan menyampaikan protes balasan terhadap pemerintah Cina. Retno menyatakan penangkapan kapal nelayan Cina, baik oleh TNI AL maupun KKP, “telah tepat untuk menghadapi situasi yang terjadi.”




Credit  BBC

Dewan Keamanan PBB Bahas Peluncuran Misil Korea Utara

 

Sejumlah anggota Partai Buruh Korea bertepuk tangan usai Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, menyampaikan pidatonya dalam kongres di Pyongyang, 9 Mei 2016. REUTERS

 

CB, Jakarta - Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan khusus, Rabu 22 Juni 2016, kemarin membahas peluncuran peluru kendali balistik atau misil balistik terbaru milik Korea Utara. Peluncuran misil tersebut dianggap sebagai bentuk kekejaman yang tidak bisa diterima.

“Kami ingin reaksi pasti Dewan Keamanan secepatnya terkait hal ini, “ kata perwakilan Prancis, Francois Delattre, seperti dilansir The Guardian, Rabu, 22 Juni 2016.

Peluru kendali berjangkauan medium itu kabarnya mampu menjangkau wilayah basis Amerika Serikat (AS). Korea Utara meluncurkan dua misil pada Rabu pagi, dengan jarak 250 mil atau 400 kilometer. Ini merupakan jangkauan terjauh dari misil Musudan, yaitu hampir lebih dari setengah perjalanan arah barat daya menuju pesisir Jepang.

Peluncuran ini juga menimbulkan kekhawatiran dan ancaman terhadap militer Jepang. “Ancaman kepada Jepang cukup intensif,” kata Menteri Pertahanan Jepang Gen Nakatami. Peluncuran misil tersebut juga dianggap sebagai bentuk aksi pemberontakan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un yang mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang melarang pengembangan teknologi misil.


Credit  TEMPO.CO

India Meluncurkan 20 Satelit Sekaligus

   

Poster peluncuran satelit lapan A3/IPB. pusteksat.lapan.go.id

 

CB, New Delhi - India sukses meluncurkan 20 satelit dalam sebuah misi, Rabu, 22 Juni 2016. Sebagian besar satelit tersebut ditujukan untuk melayani klien internasional dalam mengejar pangsa lebih besar dari 300 miliar dolar Amerika di industri antariksa global.

Angka tersebut adalah yang tertinggi dari satelit yang pernah diluncurkan sekaligus ke luar angkasa oleh India. Namun jumlah ini belum dapat mengalahkan rekor peluncuran tunggal 37 satelit oleh Rusia pada 2014.

Perdana Menteri Narendra Modi menyebutkan peluncuran ini sebagai “prestasi monumental” untuk Indian Space Research Organisation (ISRO). Modi berulang kali memuji usaha para ilmuwan yang dua tahun lalu telah mengirim wahana antariksa ke orbit Mars.

Peluncuran roket PSLV-C34 itu membawa 20 satelit, termasuk satelit seri Cortosat-2 dan 19 satelit penumpang. Di antaranya satelit Lapan A-3/IPB yang akan memantau pertanian dan maritim di Indonesia. "Peluncuran ini tampak seperti membawa burung-burung terbang ke luar angkasa,” ucap Ketua ISRO Kiran Kumar.

Dalam laman Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) disebutkan roket PSLV adalah kendaraan peluncur yang telah sukses membawa 113 satelit. Dari angka itu, 74 di antaranya untuk klien internasional. Semua satelit diluncurkan pada Rabu, kecuali tiga satelit untuk klien internasional. Porsi untuk satelit Amerika Serikat lebih dari setengahnya.


Credit  TEMPO.CO

Roket Terbesar Apollo Saturn V Masuk Museum

 

Roket Saturn V dipamerkan di Infinity Science Centre. dailymail.co.uk

 

CB, Jakarta - Inilah roket terbesar dan terkuat yang pernah dibangun dan telah mengirim manusia ke orbit menuju bulan. Salah satu sisa bagian tahap pertama dari roket NASA, Saturn V, kini tengah meniti perjalanan akhir yang berbeda dari sebelumnya.

Roket tersebut akan dipamerkan di Infinity Science Centre, tempat pengunjung resmi untuk Nasa Stennis Space Centre. Roket tersebut akan melakukan perjalanan panjang menuju pameran.

Mesin pendorong roket diangkut terlebih dulu dengan perahu kanal kemudian melalui jalan darat dari Michoud Assembly Facility NASA di New Orleans sampai Infinity Science Centre di Mississippi.

"Ada pepatah, jika Anda ingin mencapai bulan, Anda harus melalui Mississippi Selatan lebih dulu,” ujar John Wilson, Direktur Eksekutif untuk Infinity Science Centre. “Tujuan kami dengan pameran pertama Saturn V adalah mendidik para pengunjung kami mengenai peran penting kami dalam eksplorasi ruang angkasa."

Booster sepanjang 138 kaki ini dijadwalkan meluncur pada misi Apollo 19 sebelum dibatalkan pada 1973. Booster tersebut mendorong roket seberat 3.250 ton terbang sejauh 42 mil ke langit hanya dalam waktu 2 menit 41 detik dengan kecepatan 6.164 mil per jam.

Pada tahap awal, roket ini akan dimuat ke kapal tongkang di dermaga Michoud Assembly Facility NASA dan melakukan perjalanan sepanjang Sungai Pearl. Perjalanan ini mencapai 40 mil jalur air hingga NASA Stennis Space Centre di Mississippi.

Kemudian booster tersebut akan diturunkan dari kapal tongkang dan dibawa dalam perjalanan darat selama semalam di sepanjang Interstate 10. Lima mesin roket F1 kemudian dipasang pada booster sebelum dipamerkan.


Credit  TEMPO.CO