Rabu, 22 Juli 2015

Rusia Akan Beli Pesawat Amfibi 'Pemusnah' Kapal Selam Musuh

Pesawat Be-200 ES Rusia saat Atraksi di Paris Air Show. Rusia Ingin Beli Pesawat Amfibi Be-200 'Pemusnah Kapal Selam Musuh (Foto: Reuters)
Pesawat Be-200 ES Rusia saat Atraksi di Paris Air Show. Rusia Ingin Beli Pesawat Amfibi Be-200 'Pemusnah Kapal Selam Musuh (Foto: Reuters)
MOSKOW (CB) - Angkatan Laut Rusia berencana untuk membeli pesawat amfibi Be-200 “pemusnah” kapal selam musuh. Rencana itu akan diwujudkan tahun 2020 mendatang.
Pesawat amfibi Be-200 bertujuan untuk menggantikan armada Angkatan Laut Rusia yang sudah usang. Rencana itu dilaporkan media Rusia, RIA Novosti yang mengutip sumber di Angkatan Laut Rusia, semalam.
”Otoritas Angkatan Laut telah memutuskan bahwa perlu untuk membeli konfigurasi anti-kapal selam, yakni pesawat amfibi Be-200 untuk tahun 2020. Pesawat itu untuk mencari, mendeteksi dan menghancurkan kapal selam (musuh),” kata pejabat Angkatan Laut Rusia yang berbicara dengan syarat anonim.
Rencana Kremlin untuk membeli pesawat amfibi Be-200 pertama kali terungkap pada 2013. Saat itu, rencananya Rusia akan membeli enam unit. Tapi, belum jelas apakah pesawat amfibi yang akan dibeli itu akan dilengkapi fasilitas anti-kapal selam atau tidak, sebab pejabat Angkatan Laut Kremlin saat itu tidak menjelaskan inovasi teknologi dari pesawat amfibi itu.
Awal bulan ini, Russian Helicopters, sebuah perusahaan manufaktur pertahanan Rusia mengumumkan rencananya untuk memperbaharui produksi helikopter militer Mi-14. Produk alutsista Rusia itu juga disebut-sebut berteknologi amfibi dan pernah digunakan untuk dinas militer sebelum Soviet runtuh awal 1990-an.
Presiden Rusia, Vladimir Putin telah berjanji bahwa Kremlin akan menghabiskan dana lebih dari 21 triliun rubel, atau sekitar USD340 miliar untuk memodernisasi militer pada tahun 2020.
Namun, beberapa hari lalu, Wakil Menteri Pertahanan Rusia, Yuri Borisov melapor kepada Presiden Vladimir Putin bahwa militer Rusia gagal memenuhi rencananya untuk melengkapi angkatan bersenjata Rusia dengan senjata modern.
Penyebab kegagalan itu karena ekonomi Rusia sedang “sakit” akibat dijatuhi sanksi oleh negara-negara Barat. ”Alasan objektif untuk kegagalan dalam memenuhi pesanan pengadaan pertahanan negara termasuk pembatasan pasokan suku cadang dan bahan impor, terkait dengan sanksi, penghentian produksi dan hilangnya berbagai teknologi,” kata Borisov.



Credit  Okezone

Menguak Sejarah 'Salam Nazi' Keluarga Kerajaan Inggris

Menguak Arti 'Salam Nazi' Keluarga Kerajaan Inggris (Foto: BBC)
Menguak Arti 'Salam Nazi' Keluarga Kerajaan Inggris (Foto: BBC)
LONDON (CB) - Foto hitam putih kabur yang menunjukkan Ibu Suri, Edward VIII, dan Ratu Elizabeth melakukan salam hormat ala Nazi mungkin mengejutkan. Tapi apa konteks sejarah di belakangnya?
Tanggal pasti dari rekaman selama 17 detik itu masih tak jelas -tapi sepertinya diambil pada 1933 atau 1934. Nazi mulai berkuasa pada Januari 1933.
Tentu saja, Ratu Elizabeth saat itu masih anak-anak sehingga ia bisa lepas dari kritikan, tapi kenapa orang-orang dewasa terlihat melakukan salam hormat itu?
"Masa itu masih sangat awal," kata Julie Gottlieb, pengajar sejarah modern senior di Sheffield University dan penulis Guilty Women: Foreign Policy and Appeasement in Inter-War Britain.
Pada masa itu, ia menjelaskan, beberapa elemen aristokrat tak mau berprasangka dengan rezim baru tersebut. Gottlieb berargumen bahwa Nazi berupaya keras untuk merangkul kelas penguasa di Inggris.
Ada berbagai tur perjalanan yang diatur secara seksama untuk bangsawan dan anggota parlemen Inggris. "Aristokrat diundang ke rapat akbar di Nuremberg dan selalu diberi perlakuan istimewa," katanya.
Pada 1934, Daily Mail dan Daily Mirror menerbitkan tajuk utama yang mendukung fasis Inggris Sir Oswald Mosley. Sebagian besar dari elite penguasa Inggris bersimpati pada fasisme, menurut sejarawan budaya Christopher Cook.
Selalu ada kecurigaan tentang kecenderungan politik Edward VIII, terutama karena kedekatannya dengan Hitler. Tapi tak pernah ada keraguan akan Ibu Suri.
Sulit untuk mengetahui apakah keluarga kerajaan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di Jerman pada awal 1930-an.
"Ibu Suri tak akan tahu banyak tentang Hitler pada masa itu karena dia baru saja naik tampuk kekuasaan," kata sejarawan kerajaan Hugo Vickers.
"Ibu Suri adalah figur utama Perang Dunia II, mengenakan pakaian seperti rakyat biasa, dan mengutamakan kedamaian," katanya. "Ibu Suri tak suka dengan ajaran Nazi."
Gestur dari video itu di masa lalu tampak lebih ambigu dibanding sekarang. "Bahkan ini belum tentu salam hormat Nazi," kata Vickers, karena mirip dengan salam hormat fasis Italia dan pada bendera Amerika atau salam hormat Bellamy.
Namun, yang lain berpendapat bahwa Pangeran Edward (atau Edward VIII) dan Duchess of York (atau Ibu Suri) sangat sadar akan apa yang sedang mereka lakukan.
Karina Urbach dari Institute of Historical Research di University of London dan penulis Go-Betweens for Hitler mengatakan bahwa Ibu Suri pasti sudah melihat salut Nazi saat mengunjungi Italia pada 1930 dan Jerman pada 1928.
Keluarga kerajaan juga memiliki banyak kerabat Jerman dan orang-orang penting pada masa itu juga menerima penjelasan dari kantor Kementerian Luar Negeri, kata Cook.
Namun, detail yang kabur akan popularitas Partai Nazi mungkin tak sepenting akan ancaman lebih besar yang mereka pikir akan datang. Banyak keluarga kerajaan melihat fasisme partai Nazi adalah solusi dari ketakutan mereka, kata Urbach.
"Banyak orang pada 1930an percaya bahwa mereka hidup di tengah perang ideologi. Pilihannya antara komunisme atau fasisme dan kita harus mendukung fasisme," kata Urbach.
Pangeran Edward juga "terobsesi" dengan pembunuhan sepupu-sepupunya keluarga Romanov di Rusia, katanya. Sama seperti kebanyakan penduduk, keluarga kerajaan juga masih trauma dengan kengerian Perang Dunia I.
Menurut Gottlieb, ada pemahaman dan simpati akan Jerman pada waktu itu. Ikatan antara dua negara juga "personal dan nyata dan membudaya".
Keluarga kerajaan saat itu, menurutnya, pro-penyerahan kekuasaan. "Kebijakan itu tak berarti pro-Jerman meski kebijakan tersebut memaklumi dan menyembunyikan banyak dampak-dampaknya."
Namun pro-penyerahan kekuasaan adalah pemikiran banyak politisi serta sentimen publik.
Menurut para sejarawan, aksi Ibu Suri dan Raja Edward VIII, saat itu masih Pangeran Edward, melakukan salam hormat Nazi mungkin bisa dijelaskan dengan mudah.
"Hitler sering diejek dan selalu ada di koran dan kartun dan dia menjadi objek candaan, dan salam hormat itu adalah kekhasannya," kata Gottlieb. "Tak mengherankan untuk meniru gayanya hanya untuk lucu-lucuan."
Debat akan tepat atau tidaknya merilis rekaman tersebut tentu akan berlanjut, serta tentang bagaimana rekaman tersebut bisa dikirim ke koran, tapi sebagian berpikir bahwa rekaman ini tak akan memberi informasi mendalam dari apa yang selama ini sudah diketahui tentang sikap keluarga kerajaan pada periode tersebut.
"Insting saya, ini adalah kekonyolan yang tidak dipikir baik-baik yang menjadi lebih konyol karena menjadi bagian dari arsip Windsor yang tertutup, yang tidak kita ketahui," kata Cook, sebagaimana dikutip dari BBC, Rabu (22/7/2015).



Credit  Okezone


Insiden Lillehammer, Kasus Salah Bunuh Agen Mossad

Insiden Lillehammer, Kasus Salah Bunuh Agen Mossad
Uri Brodsky (tengah) anggota Mossad di Polandia (7/7). AP/Czarek Sokolowski
 
 
CB, Jakarta - Pada 21 Juli 1973, dua orang agen dari unit penyerang badan intelijen Israel, Mossad, keluar dari Volvo abu-abu di Jalan Storgten di Lillehammer, Norwegia. Mereka langsung mengarahkan moncong senjatanya ke arah pria muda yang baru keluar dari bioskop bersama pacarnya yang sedang hamil. Empat belas peluru dilepaskan, meskipun penembak sama sekali tak menyakiti wanita di sebelahnya.

Seperti dilansir situs Daily Beast edisi 21 Juli 2015, para agen Mossad itu dikirim ke Lillehammer untuk membunuh Ali Hassan Salameh, pemimpin kelompok militan Palestina 'Black September' yang dianggap sebagai dalang pembunuhan 11 atlet Israel pada Olimpiade Munich tahun 1972.

Salah satu agen yang terlibat dalam tim penyerang adalah Sylvia Rafael. Agen perempuan itu sebenarnya terlihat gelisah atas kelangsungan misinya dan ia juga tak begitu yakin bahwa orang yang menjadi targetnya ini adalah benar-benar Salameh. Sebab, pria yang mereka ikuti itu tidak sekalipun terlihat berbalik untuk melihat apakah ada agen musuh yang mengikutinya.

Namun, Sylvia tidak membatalkan serangan itu. Sebanyak 14 peluru ditembakkan dan membuat korbannya tewas seketika. Baru belakangan ia mengetahui bahwa pemuda yang tergeletak mati di batu-batuan itu adalah orang tak bersalah. Ia adalah pelayan berkebangsaan Maroko bernama Ahmed Bouchiki, bukan Salameh.

Pembunuhan Bouchiki memicu kecaman internasional. Tak berselang lama, Sylvia dan lima anggota timnya ditangkap dan diadili di pengadilan Norwegia. Sylvia dihukum dengan pasal pembunuhan berencana, spionase, serta penggunaan dokumen palsu, dan dijatuhi hukuman lima setengah tahun di sebuah penjara di Oslo. Pada tahun 1975, dia dibebaskan setelah menjalani hukuman lima belas bulan penjara.

Kisah hidup Sylvia, dan juga Lillehammer Affair ini, dikisahkan oleh Moti Kfir dalam buku Sylvia Rafael: The Life and Death of a Mossad Spy. Moti adalah orang yang merekrut dan mengawasi pelatihan Sylvia. Setelah keluar dari penjara, perempuan kelahiran Afrika Selatan itu menolak kembali ke Mossad dan memilih tinggal di Norwegia dan menikah dengan Annaeus Schjødt, mantan pengacaranya. Pasangan ini lantas pindah ke Afrika Selatan bersama anak-anaknya. Sylvia meninggal karena kanker pada 9 Februari 2005.

Menurut The Daily Beast, kasus Lillehammer ini menunjukkan luasnya jangkauan tindakan Israel untuk mempertahankan diri, yang tentu juga menghadapi konsekuensi atas kesalahan yang dilakukannya. Situs berita berbasis di Amerika Serikat itu mengaitkan kasus Lillehammer ini dengan sikap Israel atas kesepakatan nuklir Iran dengan enam negara besar dunia --Amerika Serikat, Rusia, Cina, Inggris, Prancis dan Jerman-- pada 14 Juli 2015 lalu.

Di tengah kesepakatan nuklir Iran, kata The Daily Beast, penting untuk diingat bahwa Israel memiliki sejarah bahwa tindakan badan intelijennya terbukti mendukung sikap Perdana Menteri-nya. Soal kesepakatan nuklir Iran ini, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa "kita akan selalu mempertahankan diri."

Credit  TEMPO.CO


Indonesia Kecam Pemboman Saat Idul Fitri di Turki

Bom menewaskan 31 orang di kota Suruc yang berbatasan dengan Suriah.

Indonesia Kecam Pemboman Saat Idul Fitri di Turki
Kerabat korban pengeboman di kota Suruc, Turki menangis di atas peti mati jenazah yang akan dimakamkan di pemakaman di Gaziantep, Turki. (21/07/2015) (REUTERS/Stringer) 
CB - Pemerintah Indonesia mengecam serangan bom bunuh diri yang terjadi di kota Suruc, Turki, pada Senin siang, 20 Juli 2015. Akibat tindakan keji di kota yang berbatasan dengan Suriah itu, menewaskan 31 orang. 

Demikian isi keterangan tertulis yang dikutip dari situs resmi Kementerian Luar Negeri, Rabu 22 Juli 2015. Pemerintah Indonesia menyampaikan duka cita dan simpati mendalam kepada rakyat dan Pemerintah Turki. 

"Terjadinya serangan teror di saat umat Islam masih merayakan Idul Fitri menunjukkan pelaku teror tidak memiliki hati nurani dan tidak mewakili ajaran agama mana pun. Pemerintah Indonesia akan terus bekerja sama dengan masyarakat internasional untuk memerangi berbagai kelompok gerakan radikal," ujar Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi. 

Menurut informasi yang dikumpulkan oleh KBRI Ankara, Turki, belum ada laporan mengenai warga Indonesia yang menjadi korban. KBRI Ankara masih terus mengumpulkan informasi dan berkoordinasi dengan aparat setempat dan komunitas warga Indonesia di Turki. 

Bagi WNI yang ingin memberikan atau memperoleh informasi bisa menghubungi kontak KBRI Ankara melalui Fahmi Aris Innayah dan Dyah L. Asmarani di nomor +905 2325 2298

Sementara, pejabat berwenang Turki menduga aksi pengeboman itu didalangi oleh kelompok Islamic State of Iraq and al Sham (ISIS). Perdana Menteri Turki, Ahmet Davutoglu, mengatakan telah berhasil memperoleh identitas tersangka pengeboman. 

Dikutip dari Reuters, Selasa, 21 Juli 2015, otoritas berwenang kini tengah meminta keterangan kerabat tersangka. 



Credit  VIVA.co.id

Baghdadi Serahkan Kewenangan Penuh ke Dewan Syuro ISIS


Baghdadi Serahkan Kewenangan Penuh ke Dewan Syuro ISIS Abu Bakr al-Baghdadi, pemimpin ISIS, telah memberikan mandat kepada Dewan Syuro untuk melakukan langkah apapun demi melawan pasukan Irak dan Amerika Serikat. (Reuters/Stringer)
 
 
Raqqa, CB -- Pemimpin kelompok militan radikal Islam ISIS Abu Bakr al-Baghdadi berencana melanggengkan kekuasaan kelompoknya dengan memberikan kewenangan kepada Dewan Syuro.

Diberitakan The New York Times, Senin (20/7), kewenangan tersebut diberikan oleh Baghdadi sebagai langkah antisipasi jika ke depan dirinya atau petinggi ISIS lainnya meninggal dunia.

Kebijakan Baghdadi ini memperluas kewenangan Dewan Syuro, yang juga menaungi sejumlah bidang seperti perang, keuangan, keagamaan dan lain-lain, untuk mengambil langkah apapun yang dirasa perlu demi melawan intelijen Irak dan Amerika.

Selama ini, gempuran dan perlawanan dari tentara Irak dan koalisi serangan udara yang dipimpin oleh Amerika Serikat cukup memberangus sejumlah wilayah pendudukan ISIS di Irak dan Suriah.

Beberapa petinggi ISIS dilaporkan tewas dalam serangan tersebut, namun ISIS membantah kabar itu dan menyatakan bahwa petinggi mereka masih hidup.

Formasi ISIS di bawah kepemimpinan Baghdadi yang disokong oleh dua kekuatan besar semakin menunjukan kepada dunia bahwa ISIS tidak mudah dihancurkan.

Dua basis besar yang menyokong kekuatan ISIS berasal dari basis al-Qaidah di Irak yang telah teruji militansinya ketika bertempur melawan pasukan Amerika, dan mantan pasukan Baath di bawah kepemimpinan Saddam Hussein yang ahli dalam bidang organisasi, intelijen dan keamanan internal.

Saat ini, ISIS memperluas pengaruh mereka di negara Afrika Utara dengan memanfaatkan kekacauan dan kekosongan keamanan seperti yang terjadi di Irak dan Suriah.

Salah satu wilayah yang kini menjadi target pendudukan ISIS adalah Libya. Puluhan orang di Libya telah menjadi korban pemenggalan militan ISIS.

Selain itu, militan ISIS juga kerap menyerang misi warga asing yang sedang berada di ibu kota Tripoli dan bertempur melawan pasukan militer setempat.



Credit  CNN Indonesia

Abu Bakr al-Baghdadi Larang Produksi Video Eksekusi ISIS


Abu Bakr al-Baghdadi Larang Produksi Video Eksekusi ISIS  
Abu Bakr al-Baghdadi mengeluarkan larangan produksi video eksekusi oleh ISIS karena dinilai mengganggu umat Muslim dan menakuti anak-anak. (Al-Furqan Media/Anadolu Agency/Getty Images)
 
Damaskus, CB -- Pemimpin kelompok radikal Islam, ISIS, dilaporkan melarang produksi video eksekusi setelah sebelumnya merilis rekaman tentara Suriah yang dipenggal oleh seorang bocah.

Pemenggalan petinggi tentara Suriah ini dilakukan oleh militan ISIS yang merupakan anak laki-laki. Anak yang menamakan diri sebagai 'Kalifah pemula' ini melakukan pemenggalan di kota Palmyra, menurut laporan dari Pengamat Suriah untuk HAM basis Inggris (SOHR).


Dalam video pemenggalan tersebut, anak laki-laki ini mengatakan bahwa ISIS tidak hanya akan menduduki kota-kota di Suriah seperti Homs dan Damaskus, tetapi juga Yerusalem dan Roma.

Anak tersebut kemudian memenggal kepala tentara Suriah dan meletakannya di dekat tubuh tentara itu.

ISIS telah memproduksi puluhan video yang memperlihatkan para pejihadnya memenggal tahanan mereka, baik itu laki-laki, perempuan ataupun anak-anak.

Namun, pemenggalan yang dilakukan oleh anak laki-laki ini menjadi yang pertama yang pernah dilakukan oleh ISIS dan dipertunjukkan kepada publik.

Diberitakan Russian Today, Minggu (19/7), kantor berita Suriah ARA News mengklaim pemimpin ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi memerintahkan produksi video eksekusi harus dihentikan.

Dalam surat resmi yang dikirimkan ke pejihad yang mengelola media, Baghdadi mengatakan video-video seperti itu mengganggu umat Muslim dan mungkin akan memuakkan serta menakutkan bagi anak-anak.

Perintah yang belum bisa diverifikasi ini membuat militan ISIS terpecah, menurut kantor berita tersebut.

Namun, beberapa orang di Timur Tengah mengatakan bahwa pelarangan yang dikeluarkan Baghdadi hanya berlaku untuk video-video amatir ISIS yang diambil melalui kamera telepon genggam.

ISIS diketahui sangat aktif mempromosikan pengaruhnya melalui media sosial. Video-video eksekusi 'resmi' ISIS dibuat dan diedit secara profesional sehingga menimbulkan efek menakutkan yang jauh lebih mencolok.


Credit  CNN Indonesia

Inggris Larang Umat Islam Hidup Berkelompok


Inggris Larang Umat Islam Hidup Berkelompok  
Perdana Menteri Inggris David Cameron melancarkan strategi untuk mencegah ekstremisme dan radikalisme, salah satunya melarang umat Islam hidup berkelompok. (Reuters/Suzanne Plunkett)
 
 
Birmingham, CB -- Komunitas Muslim di Inggris tidak lagi diperbolehkan hidup berkelompok dan harus membaur dengan masyarakat sekitar. Menurut Perdana Menteri Inggris David Cameron hal tersebut merupakan salah satu cara mengatasi ekstremisme di negara itu.

Ide itu disampaikan Cameron dalam pidatonya, Senin (20/7), yang mengungkapkan strategi pemerintah dalam menangkal fundamentalisme yang disebutnya sebagai "ideologi beracun". Untuk mencegah Muslim hidup berkelompok, eksklusif dan memisahkan diri, kata Cameron, sekolah dan perumahan dengan populasi umat Islam yang besar harus bersatu dengan komunitas kulit putih di wilayah itu.

Dia mengatakan, sekolah harus mengintegrasikan pengajaran antara Muslim dan warga agama lainnya, serta berbagi fasilitas untuk memastikan keberagaman tercipta di sebuah kelas.


Selain itu, dia akan memerintahkan pemeriksaan pembangunan perumahan untuk memastikan tidak ada permukiman yang warganya hanya terdiri dari satu latar belakang etnis minoritas.

"Tidak benar jika seseorang tumbuh besar dan bersekolah namun tidak pernah melakukan kontak yang berarti dengan masyarakat dari latar belakang dan keyakinan yang berbeda. Hal itu tidak memberikan rasa saling memiliki dan kesepahaman, tapi memecah masyarakat," kata Cameron dalam pidatonya di Ninestiles Academi di Birmingham, dikutip dari The Independent.

Sebelumnya pemerintah Inggris mengatakan bahwa Cameron telah memprioritaskan waktu lima tahun untuk mengatasi radikalisme dan ekstremisme di negara itu. Dalam strateginya, Cameron tidak hanya mengandalkan polisi serta pengadilan, tapi juga mencari cara menyelesaikan masalah dari akar terciptanya radikalisasi.

Cameron memaparkan empat langkah kunci untuk mengatasi ekstremisme, yaitu melawan ideologi ISIS, menghambat proses radikalisasi, memastikan aspirasi Muslim moderat terdengar dan mengatasi krisis identitas yang dialami oleh warga Muslim kelahiran Inggris.

Dia juga menegaskan bahwa warga Inggris "harus tidak toleran" terhadap mereka yang merusak "nilai-nilai liberal dasar" seperti "persamaan hak, tanpa memandang ras, jenis kelamin, atau keyakinan," walaupun mereka tidak melakukan kekerasan.

Ditolak organisasi Islam

Langkah cameron ini menuai kontroversi dengan penolakan dari berbagai organisasi Islam di Inggris. Menurut Ramadhan Foundation, rencana Cameron melarang Muslim hidup berkelompok memunculkan pemahaman yang kabur soal ektremisme dan terorisme.

Ramadhan Foundation mengatakan, Cameron telah menyamakan integrasi dan persatuan umat Islam dengan ekstremisme dan terorisme, padahal tidak demikian.

Mohammed Shafiq, kepala eksekutif Ramadhan Foundation, bahkan mengatakan bahwa perkataan Cameron kontradiktif. Salah satunya adalah anjuran agar Muslim menjunjung kebebasan berbicara, namun di sisi lain melarang umat Islam menentang persamaan terhadap kaum gay.

Padahal, penentangan terhadap homoseksual adalah salah satu bentuk kebebasan berbicara juga yang tidak bisa dianggap sikap ekstrem karena sesuai dengan nilai-nilai yang dianut Inggris.

Penentangan lainnya datang dari organisasi Muslim Council of Britain, MCB, yang mengatakan Cameron terlalu sederhana memahami ekstremisme. Menurut Miqdaad Versi, asisten sekretaris jenderal MCB, Cameron telah salah mengatakan bahwa ideologi adalah akar permasalahan ekstremisme, tanpa melihat dari riset akademis yang menunjukkan banyak faktor penyebab lainnya.

Miqdaad mengatakan bahwa pandangan ekstremis harus diberikan ruang mengudara atas dasar kebebasan berbicara, bukannya dibungkam. Dengan cara ini, kata Miqdaad, pemerintah dan umat Islam lainnya bisa "melawan pemikiran itu dan mencegahnya bergerak di bawah tanah."

Credit  CNN Indonesia


Filipina Bangun Pangkalan Militer Dekat Laut Sengketa


Filipina Bangun Pangkalan Militer Dekat Laut Sengketa Pangkalan militer baru Filipina di Teluk Subic akan mengarah langsung ke perairan yang diperebutkan dengan China. (Reuters/Lorgina Minguito)
 
 
Manila, CB -- Militer Filipina berencana membangun pangkalan jet tempur dan kapal perang di tempat bekas markas angkatan laut Amerika Serikat. Lokasi ini menghadap langsung dengan Laut China Selatan yang dipersengketakan dengan China.

Diberitakan AsiaOne, Senin (20/7), juru bicara Kementerian Pertahanan Filipina Arsenio Andolong mengatakan, pangkalan militer baru Filipina ini terletak di Teluk Subic, sekitar 200 kilometer dari laut sengketa yang kini diduduki China.

Andolong melanjutkan, di pangkalan itu nantinya akan ditempatkan pesawat jet FA-50 dan beberapa kapal tempur.

"Tempat ini ideal: memiliki pelabuhan laut dalam, dan landasan pacunya sempurna untuk FA-50," ujar Andolong.

Sebelumnya pekan lalu pemerintah Manila memang mengatakan akan membuka kembali pangkalan militer di Teluk Subic. Tempat ini sebelumnya telah ditutup selama lebih dari dua dekade setelah menjadi salah satu pangkalan militer terbesar AS di luar negeri.

Untuk pertama kalinya militer Filipina akan menggunakan tempat ini usai menandatangani kesepakatan peminjaman dari pemerintah selama 15 tahun. Rencananya, pangkalan itu akan menjadi markas armada baru yang akan didatangkan dalam beberapa tahun ke depan sebagai bagian dari program modernisasi alutsista.

Pengiriman pertama sekitar 12 jet tempur FA-50 dijadwalkan dilakukan tahun ini, dan 10 lainnya akan dikirim dalam dua tahun, ujar Andolong. Militer Filipina juga akan membeli kapal fregat baru, namun belum memastikan dari mana akan membelinya.

Saat ini Teluk Subic menjadi pelabuhan komersial dan tempat pariwisata yang mengarah ke Laut China Selatan, perairan yang diperebutkan Filipina, China, Brunei, Malaysia, Vietnam dan Taiwan.

Andolong tidak menampik pemilihan Teluk Subic sebagai pangkalan militer karena konflik laut sengketa dengan China. Selain itu dia mengatakan, alasan lainnya adalah kedekatan wilayah itu dengan Scarborough Shoal- wilayah dangkal di Laut China Selatan yang diyakini kaya sumber daya laut- yang kini diduduki China.

Belum ada respons dari China terkait langkah Filipina ini.

Untuk menandingi China di laut sengketa, Filipina telah meningkatkan kemampuan militernya dan memperkuat hubungan pertahanan dengan Amerika Serikat sebagai sekutu dekat.

Andolong mengatakan bahwa kapal AS tetap akan berlabuh dan melakukan latihan militer di Filipina. Namun Manila menegaskan, Teluk Subic tidak akan digunakan sebagai pangkalan AS lagi.


Credit  CNN Indonesia

Korut tidak mau ikut-ikutan Iran soal perundingan nuklir


Korut tidak mau ikut-ikutan Iran soal perundingan nuklir
Seorang tentara berjaga di depan roket Unha-3 yang berada di atas landasan di Situs Peluncuran Satelit Laut Barat, di sebelah barat laut Pyongyang, Korea Utara pada foto 8/4/2012) (arsip/REUTERS/Bobby Yip)
 
 
Seoul (CB) - Pemerintah Korea Utara menyatakan sama sekali tidak berminat  mengikuti langkah Iran berdialog untuk kesepakatan nuklir.

Korut mengemukakan sudah memiliki senjata nuklir karena itu keadaannya tidak dapat dibandingkan dengan Iran.

Satu pekan lalu tercapai kesepakatan nuklir antara Iran dan Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Inggris, Prancis, dan Jerman.

Kesepakatan itu mencabut sanksi yang melumpuhkan perekonomian Iran dan negara itu membatasi program nuklirnya.

 Pemerintah Korut menolak berbagai masukan agar mereka mengikuti langkah Iran.

Korea Utara "tidak tertarik sama sekali dengan dialog yang membahas isu untuk membekukan atau membongkar nuklir Korut secara sepihak," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara, Selasa.

"Tidak logis untuk membandingkan kesepakatan nuklir Iran dengan situasi (Korea Utara) yang terkena dampak tindakan provokatif militer yang konstan dan bermusuhan serta ancaman nuklir terbesar AS," ujar juru bicara itu kepada kantor berita resmi Korut KCNA.

Iran dan Korea Utara, yang merupakan sekutu sejak revolusi Islam Iran pada 1979, telah dikenakan sanksi ekonomi yang sulit terkait dengan program nuklir kontroversial kedua negara itu.

Kesepakatan nuklir yang dicapai dengan Iran disebut-sebut oleh beberapa negara sebagai cetak biru yang mungkin akhirnya dapat digunakan dalam negosiasi dengan Korea Utara.

Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman mengatakan dia berharap kesepakatan nuklir Iran itu akan membuat Pemerintah Korea Utara "berpikir kembali" tentang keberadaan nuklir di negaranya.

Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengatakan keberadaan nuklir di Iran dan di Korut merupakan dua situasi yang "sangat berbeda".

"Korea Utara adalah negara bersenjata nuklir, baik dari segi nama maupun realitas, dan Korut memiliki kepentingan sebagai negara bersenjata nuklir," kata juru bicara itu.

Korea Utara telah melancarkan tiga uji coba nuklir yang sukses pada 2006, 2009 dan 2013.

Pembicaraan antar-enam-negara untuk mengekang ambisi nuklir Korut - yang melibatkan kedua Korea, AS, Tiongkok, Rusia dan Jepang - telah terlupakan sejak Pemerintah Korut mengeluarkan diri dari pembicaraan itu pada 2009.


Credit  ANTARA News



Korea Utara ogah kesepakatan nuklir gaya Iran

Korea Utara ogah kesepakatan nuklir gaya Iran
Dokumentasi Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, tersenyum saat mengikuti sesi latihan terbang oleh dua perempuan pilot mereka, Jo Kum Hyang dan Rim Sol, dalam foto tanpa tanggal dari Kantor Pusat Berita Korea Utara (KCNA), Senin (22/6/15). Kim terkenal jarang memberi pernyataan kepada pers. (REUTERS/KCNA)
... baik dari segi nama maupun realitas, dan Korea Utara memiliki kepentingan sebagai negara bersenjata nuklir...
Seoul (CB) - Pyongyang tidak tertarik sama sekali mengikuti Iran menempuh jalan dialog untuk kesepakatan nuklir, dan bersikeras negara komunis dengan politik isolasi itu memang sudah memiliki senjata nuklir maka keadaanya tidak dapat dibandingkan secara logis dengan Iran.

Satu pekan setelah kesepakatan nuklir bersejarah yang melancarkan jalan mencabut sanksi yang melumpuhkan perekonomian Iran dalam pertukaran untuk membatasi program nuklirnya, Pyongyang menolak berbagai masukan bahwa negara itu mungkin dapat mengikuti langkah Iran.

"Korea Utara tidak tertarik sama sekali dengan dialog yang membahas isu untuk membekukan atau membongkar nuklir Korea Utara secara sepihak," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara, Selasa.

"Hal tidak logis membandingkan kesepakatan nuklir Iran dengan situasi (Korea Utara) yang terkena dampak tindakan provokatif militer konstan dan bermusuhan serta ancaman nuklir terbesar Amerika Serikat," ujar juru bicara itu kepada kantor berita resmi Korut KCNA.

Iran dan Korea Utara, yang merupakan sekutu sejak revolusi Islam Iran pada 1979, telah dikenakan sanksi ekonomi yang sulit terkait dengan program nuklir kontroversial kedua negara itu.

Kesepakatan nuklir yang dicapai dengan Iran disebut-sebut beberapa negara cetak biru yang mungkin akhirnya dapat digunakan dalam negosiasi dengan Korea Utara.

Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Wendy Sherman, berharap kesepakatan nuklir Iran itu akan membuat Korea Utara berpikir kembali tentang keberadaan nuklir di negaranya.

Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengatakan, nuklir di Iran dan di Korea Utara dua situasi sangat berbeda.

"Korea Utara adalah negara bersenjata nuklir, baik dari segi nama maupun realitas, dan Korea Utara memiliki kepentingan sebagai negara bersenjata nuklir," kata juru bicara itu.

Korea Utara telah melancarkan tiga uji coba nuklir yang sukses pada 2006, 2009 dan 2013.

Pembicaraan antar-enam-negara untuk mengekang ambisi nuklir Korea Utara --melibatkan kedua Korea, AS, China, Rusia, dan Jepang-- telah terlupakan sejak pemerintah Korea Utara mengeluarkan diri dari pembicaraan itu pada 2009.


 Credit  ANTARA News

Iran tegaskan komitmennya soal kesepakatan nuklir


Teheran (CB) - Iran menegaskan komitmen terhadap kewajibannya berdasarkan kesepakatan yang dicapai dengan negara besar baru-baru ini di Wina, Austria, kata Kementerian Luar Negeri Iran di dalam pernyataan.

"Iran berkomitmen untuk secara tulus melaksanakan kewajiban sukarelanya berdasarkan Rencana Aksi Menyeluruh Bersama (JCPOA), asalkan pihak AS dan Eropa melakukan tindakan yang sama berkaitan dengan pencabutan sanksi dan pembatasan atas Iran," kata pernyataan yang dikeluarkan setelah kesepakatan itu disahkan dengan suara bulat oleh resolusi Dewan Keamanan PBB pada Senin (20/7).

Pencabutan sanksi dan pembatasan terhadap Iran oleh Amerika Serikat dan Eropa, menurut JCPOA, berarti pengusaha asing dan Iran akan bisa melakukan kesepakatan dengan Iran secara leluasa tanpa ada rasa takut, katanya.

Iran akan melanjutkan kerja samanya dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) guna menerapkan protokol tambahan guna menjamin program nuklirnya telah dan akan tetap bertujuan damai, kata pernyataan tersebut.

Iran secara aktif akan bekerja sama dengan tetangganya dan masyarakat internasional guna menanggulangi aksi teror dan fanatik untuk mendorong kestabilan dan perdamaian, kata pernyataan itu, sebagaimana diberitakan Xinhua.

JCPOA, yang dicapai antara Iran dan negara besar dunia di Wina pekan lalu mengenai program nuklir Iran adalah langkah penting guna menyelesaikan krisis yang tak perlu mengenai program nuklir Iran berdasarkan dialog dan saling menghormati.

Iran menentang pembuatan, penimbunan dan penggunaan senjata nuklir dan memandang penggunaan senjata penghancur massa sebagai perbuatan tak manusiawi --yang bertolak-belakang dengan keamanan dan perdamaian internasional, kata pernyataan itu.

Pada 14 Juli, Iran akhirnya mencapai kesepakatan dengan P5+1 --Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, Tiongkok ditambah Jerman-- mengenai program nuklirnya setelah lebih dari 18 bulan melalui proses pembicaraan maraton.

Credit  ANTARA News

David Cameron serang teori konspirasi ekstrim Yahudi


David Cameron serang teori konspirasi ekstrim Yahudi
Dokumentasi Perdana Menteri Inggris David Cameron menundukkan kepala bersama polisi setelah upacara tabur bunga di tugu peringatan korban pengeboman London pada 7 Juli 2005 di Hyde Park, pusat kota London, Inggris, Selasa (7/7/15). Warga Inggris melakukan hening cipta kemarin untuk memperingati 10 tahun serangan yang menargetkan transportasi publik London dan menewaskan 56 orang, serangan bom bunuh diri pertama oleh militan Islam di Eropa barat. (REUTERS/Peter Nicholls )
... kita harus menghadapi kebenaran tragis bahwa ada orang yang lahir dan dibesarkan di negeri ini tidak benar-benar teridentifikasi dengan Inggris...
London (CB) - Teori konspirasi dari komplotan rahasia Yahudi yang kuat atau rencana Barat untuk menghancurkan Islam harus ditentang dalam upaya melawan radikalisasi, kata Perdana Menteri Inggris, David Cameron, Senin.

Cukup banyak warga Inggris dan negara-negara lain Eropa yang warganya beralih menjadi simpatisan dan anggota kelompok radikal, di antaranya NIIS/ISIS.

Dalam pidato di Birmingham, Inggris Tengah, Cameron yang akan mengumumkan rencana lima tahun ke depan berencana mengatasi pertumbuhan ekstremisme Islam dan berupaya membantu mengintegrasikan segala komunitas di Inggris.

"Anda tidak perlu mendukung kekerasan untuk menganut paham tidak bertoleransi tertentu yang menciptakan iklim di mana ekstremis dapat berkembang," kata Cameron, dalam pernyataan yang dirilis.

Menurut Cameron, ide itu juga didasarkan pada konspirasi bahwa orang Yahudi menggunakan kekuatan jahat atau kekuatan Barat untuk mencapai persetujuan dengan Israel yang sengaja memalukan umat muslim karena tujuannya adalah menghancurkan Islam.

Cameron juga menyerang pandangan yang memandang kemiskinan dan kebijakan luar negeri Barat bertanggung jawab atas terorisme.

"Argumen itu terkait keluhan tentang kemiskinan dan kebijakan luar negeri harus ditentang," kata Cameron.

Pemerintah Konservatif yang berhaluan tengah-kanan pimpinan Cameron telah berupaya mengatasi radikalisasi sejak Cameron memenangkan periode kedua kepemimpinannya untuk jangka waktu lima tahun ke depan pada Mei lalu.

Pertanyaan tidak nyaman telah meningkat sejak gelombang orang-orang yang telah meninggalkan Inggris untuk bergabung dengan kelompok NIIS/ISIS yang telah secara brutal mengontrol wilayah di Irak dan Suriah. Cameron mengatakan, hal itu terjadi karena kebijakan integrasi yang gagal pada masa lalu.

"Untuk semua keberhasilan kami sebagai negara multi-ras, multi-kepercayaan, namun kita harus menghadapi kebenaran tragis bahwa ada orang yang lahir dan dibesarkan di negeri ini tidak benar-benar teridentifikasi dengan Inggris," kata Cameron.

Ia mengatakan ketika kelompok-kelompok seperti NIIS/ISIS berusaha menggalang orang-orang muda Inggris dan meracuni mereka dengan rasa ikut memiliki dan menyatakan, mereka bisa kekurangan di negerinya, dapat membuat mereka lebih rentan terhadap radikalisasi dan bahkan kekerasan terhadap orang Inggris lainnya.

Sebagai tanggapan, perdana menteri mengumumkan ulasan bagaimana cara meningkatkan peluang bagi orang-orang muda dari latar belakang minoritas, membantu orang belajar bahasa Inggris, dan meningkatkan integrasi di masyarakat terpencil di Inggris, menurut pernyataan dari kantor Cameron.

Cameron bersumpah secara penuh menanggapi pembunuhan 30 wisatawan Inggris dalam serangan senjata di Tunisia yang diklaim dilakukan NIIS/ISIS pada bulan lalu.

Cameron juga telah mengindikasikan bahwa ia kemungkinan berusaha meningkatkan peran Inggris dalam pertempuran melawan NIIS/ISIS.

Ia juga berusaha untuk mencari suara lain di parlemen terkait rencana menggelar serangan udara di Suriah, setelah sebelumnya proposal yang dia ajukan ditolak pada 2013.


Credit  ANTARA News


Usut Dalang Tragedi Tolikara, Kembalikan Damai di Papua


Usut Dalang Tragedi Tolikara, Kembalikan Damai di Papua  
Direktur Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama Oditha R Hutabarat (kanan) bersama Ketua Persatuan Gereja Indonesia (PGI) Henriette Hutabarat Lebang (kiri) dan Kepala Biro Humas PGI Jeirry Sumampow (tengah) memberikan keterangan pers di Jakarta, Sabtu (18/7). (Antara Foto/Sigid Kurniawan)
 
 
Jakarta, CB -- Penyerangan di sebuah kawasan di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, terjadi bertepatan dengan hari raya Idul Fitri oleh umat muslim, Jumat (17/7). Akibat penyerangan, puluhan kios, rumah, dan sebuah mushola hangus terbakar.

Berdalih pengamanan, polisi langsung menembak tiga dari 11 orang yang diduga pelaku penyerangan. Endi Wanimbo (15) yang turut dalam penyerangan, meninggal dunia karena luka tembak.

Sebanyak 10 orang lainnya masih dirawat di Rumah Sakit Wamena, Kabupaten Jayawijaya dan RSUD Dok 2, Jayapura. Polda Papua belum menetapkan tersangka dalam kasus ini.

Tepat sehari setelahnya, pejabat daerah bersama Kapolda Papua Inspketur Jenderal Yotje Mende, Panglima Derah Militer XVII/Cendrawasih Mayor Jenderal Fransen G. Siahaan, dan sejumlah tokoh menghelat mediasi. Kesepakatan damai ditandatangani.

Pemerintah daerah akan memberi bantuan modal usaha pada warga yang kiosnya terbakar. Bantuan juga diberikan kepada warga lain yang merugi.

Para pihak sepakat membawa kasus ke jalur hukum. Selain itu, prosedur penembakan oleh aparat juga akan diselidiki.

Kesepakatan serupa diputuskan oleh pemerintah pusat dalam rapat koordinasi pada hari yang sama. Menko Polhukam Tedjo Edhy, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Kapolri Jenderal Badodin Haiti, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso, serta perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri dan TNI, menyesalkan kejadian itu dan mengharapkan tidak akan terulang kembali.

Pemerintah menjanjikan perbaikan seluruh bangunan yang terbakar dan akan merawat korban. Polri mengklaim akan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku dan aktor intelektual di balik kejadian Tolikara.

Kementerian Agama bersama dengan ormas keagamaan, forum kerukunan antar umat beragama, dan tokoh masyarakat berjanji menjaga dan memelihara kerukunan. Dalam rilis di situs resminya, Kementerian Agama telah mengirim satu tim ke Kabupaten Tolikara, Papua, untuk mencari akar masalah.

Sentimen Agama?

Beragam asumsi muncul soal modus dan dalang penyerangan. Berbalut sentimen antar-agama, aksi ini menjadi sorotan khalayak.

Wakil Presiden Jusuf Kalla meyakini pemicu ketegangan adalah penggunaan pengeras suara saat pelaksanaan Salat Idul Fitri yang hanya berjarak sekitar 250 meter dari tempat dilangsungkannya sebuah seminar internasional oleh Sinode Gereja Injili di Indonesia (GIDI). Seminar dihadiri oleh sekitar 2.000 pemuda dari Nias, Sumatera Utara, Papua Barat, Kalimantan (Dayak), Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah.


Soal penggunaan pengeras suara, beredar surat himbauan yang ditandatangani oleh Presiden GIDI Dorman Wandikmbo pada 11 Juli, untuk mengingatkan umat Islam di Tolikara. Surat tersebut bukan untuk melarang ibadah, melainkan imbauan tak menggunakan pengeras suara.

Surat berbunyi, "Mengingat akan diselenggarakannya Seminar dan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) Injili Pemuda Tingkat Pusat bertaraf Nasional/Internasional pada tanggal 15-20 Juli 2015, maka diminta kepada pihak muslim agar tidak melakukan kegiatan peribadatan di lapangan terbuka; tidak menggunakan pengeras suara dan ibadahnya cukup dilakukan di dalam musala atau ruangan tertutup.”


Sementara itu, salah satu warga lokal, Z. Towolom mengatakan, konflik agama tak pernah terjadi di kampung halamannya. Toleransi agama pun dijunjung tinggi.

Towolom yang beragama Kristen dan merupakan jemaat Sinode Gereja Injili di Indonesia (GIDI) di Tolikara, meyakini kerusuhan bukan karena sentimen agama. Hal senada diucapkan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia (PGLII) yang menaungi GIDI, Ronny Mandang. Ronny tak percaya ini adalah gesekan antaragama.

Keduanya meminta agar semua masyarakat, khususnya warga Papua, tidak terpancing oleh isu konflik agama. Alih-alih termakan isu, mereka mengimbau masyarakat perlu menunggu penyelidikan dari penegak hukum untuk mengetahui akar masalahhya.

Desakan Masyarakat

Kecaman serta desakan muncul dari sejumlah lembaga penggiat HAM dan komunitas keberagaman antarumat beragama. Ketua SETARA Institute Hendardi meminta polisi untuk segera melakukan penyelidikan yang adil terkait kerusuhan di Tolikara, Papua.

Jaringan Gusdurian melalui laman resminya juga mengecam aksi tersebut. Aktivis komunitas tersebut, Alissa Wahid, meminta aparat segera menindak tegas pelaku.

Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menyatakan bakal membentuk tim investigasi untuk menyelidiki insiden kerusuhan ini. GMKI menilai ada kejanggalan dari sejumlah informasi yang beredar.


Ketua Umum GMKI Ayub Manuel, timnya akan menelisik penyebab terjadinya insiden. Ayub mengklaim gesekan agama tak pernah terjadi di Papua, terlebih dengan penyerangan rumah ibadah.

Sementara itu, melalui gerakan dunia maya change.org, ribuan orang mempetisi Presiden Joko Widodo, Kalpori Badrodin Haiti, dan Menteri Agama Lukman Hakim. Penggagas petisi, Maimon Herawati, menuntut pemerintah mencokok pelaku penyerangan.


Apa Sikap Pemerintah?

Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengunjungi Distrik Karubaga, Ahad (19/7). Bersama Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Badrodin menemui warga setempat. Badrodin juga berdialog dengan Bupati Tolikara Usman Wanimbo dan memberikan bantuan kepada keluarga korban penembakan.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumulo dijadwalkan bertolak ke Papua selama dua hari sejak Senin (20/7) untuk memantau kondisi pasca penyerangan dan mendapatkan informasi dari lapangan.


Lebih lanjut, Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi), Lenis Kogoya, bakal berkunjung ke Kabupaten Tolikara untuk mengecek perkembangan kasus tersebut pada akhir Juli mendatang. Kunjungannya sekaligus merespons surat dari Bupati Tolikara yang dilayangkan ke Jokowi.

Pihaknya akan menyelidiki semua kerugian yang diderita para korban dan merehabilitasi bangunan yang terbakar. Selain itu, pemerintah akan menjamin lembaga adat Tolikara telah mengambil langkah dengan melaporkan langsung ke Polres setempat.


Credit  CNN Indonesia


Ini Kesaksian Jemaah Salat Id Korban Rusuh di Tolikara

Ini Kesaksian Jemaah Salat Id Korban Rusuh di Tolikara
Bupati Tolikara Usman G. Wanimbo bersama warganya pada awal Desember 2014 lalu. TEMPO/Cunding Levi
 
CB, Jakarta - Insiden yang terjadi di Tolikara, Papua, pada Jumat, 17 Juli 2015, meninggalkan beragam versi. Seorang jemaah yang melaksanakan salat Idul Fitri di Markas Komando Rayon Militer (Makoramil) 1702-11, Karubaga, Nurmin, 32 tahun, menceritakan kembali pengalamannya saat itu.

Pada Jumat pagi, Nurmin berjalan dari rumahnya yang terletak sekitar lima meter dari markas Koramil menuju lapangan Koramil untuk melaksanakan salat Id. Ada ratusan umat muslim yang sudah berkumpul di lapangan markas Koramil. Salat Id pun dimulai.

Namun ketika rakaat pertama takbir kelima, Nurmin mendengar ada suara lantang yang diteriakkan sejumlah orang. "Tidak ada yang namanya ibadah gini, harus berhenti!” kata Nurmin menirukan suara yang didengarnya itu saat diwawancara Tempo, Selasa, 21 Juli 2015.

Mendengar teriakan tersebut, jemaah kehilangan konsentrasi ibadah. Tiba-tiba kondisi mulai memanas karena saling lempar batu antara orang-orang yang berteriak dan jemaah salat Id. Tak lama kemudian terdengar suara tembakan dari aparat. “Semua berlari ketakutan,” ujarnya.

Keadaan mulai ricuh. Nurmin melihat beberapa orang melempar batu ke arahnya, sejumlah kios dan rumah warga di sekitar markas Koramil terbakar. Nurmin dan beberapa jemaah salat Id lantas masuk ke dalam kantor Koramil. "Kami berkumpul di situ, takut kena batu,” ujarnya.

Nurmin mengaku rumahnya ikut terbakar. “Saya tidak tahu siapa yang membakar rumah saya karena banyak orang saat itu,” ujar Nurmin.

Nurmin heran karena selama ini umat muslim dapat melaksanakan ibadah dengan baik. “Tahun kemarin aman-aman saja,” ujarnya. Dia mengaku tidak tahu apa yang membuat kerusuhan tersebut terjadi.

Keterangan dari Nurmin ini sejalan dengan kronologi yang disampaikan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Sehari setelah kejadian, atau pada Sabtu, 18 Juli 2015, Komnas HAM langsung mengeluarkan hasil analisis sementara kerusuhan di Karubuga, Tolikara, Papua.

Pigai menjelaskan, jemaat Gereja Injili di Indonesia (GIDI) marah dan memprotes polisi yang berjaga di sekitar lapangan markas Koramil. "Mereka protes karena sudah memberi imbauan, kemudian polisi balik menembak warga," kata Pigai.

Rentetan tembakan polisi melukai sebelas orang, dan mengakibatkan satu orang meninggal. Kondisi semakin ricuh karena sejumlah kios, rumah, dan tempat ibadah dibakar. "Masyarakat melampiaskan kemarahan ke arah tempat ibadah. Kalau polisi tidak menembaki warga, pasti reaksi mereka berbeda," kata Pigai.

Dia menyayangkan sikap aparat yang arogan. Menurut dia, polisi di Papua terbiasa menangani kerusuhan dengan cara kekerasan.

Sementara itu, Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengakui polisi yang menjaga pelaksanaan salat Id sempat mengeluarkan tembakan peringatan. Namun massa mengamuk hingga menyebabkan puluhan kios dan sebuah tempat ibadah di sekitar lapangan markas Koramil habis terbakar.


Credit  TEMPO.CO


MUI Minta Umat Islam di Tolikara Menahan Diri


JAKARTA, CB
- Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin menyerukan kepada seluruh umat Islam di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, untuk menahan diri atas kekerasan massa yang mengakibatkan kerusakan mushala dan puluhan bangunan lain, Jumat (17/7/2015) pagi.
"Tidak perlu membalas, tunjukkan bahwa kita adalah umat yang toleran," kata dia sebagaimana dikutip Antara, Jumat.

Din meminta polisi mengusut dan menindak para pelakunya sesuai hukum. Ia menyesalkan kejadian itu karena di tengah upaya membangun toleransi antarumat beragama, masih ada kelompok intoleran yang melakukan kekerasan pada umat lain.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla telah menyampaikan penyesalan atas terjadinya insiden tersebut. Berdasarkan laporan yang dia terima, sumber persoalan bermula dari salah paham antarkelompok agama yang mengadakan acara keagamaan masing-masing di daerah itu.
"Memang asal muasalnya soal pengeras suara, jadi mungkin butuh komunikasi lebih baik lagi untuk acara-acara seperti itu," kata Kalla dalam jumpa pers di Istana Wakil Presiden, Jumat siang.
Kepala Kepolisian Indonesia Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, situasi dan kondisi di Papua pascaperistiwa tersebut sudah ditangani dan tidak memerlukan penambahan pasukan.
Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Papua Komisaris Besar Patrige Renwarin mengatakan, berdasarkan laporan yang diperoleh dari Kepala Polres Tolikara, insiden itu berlangsung sekitar pukul 07.00 WIT.

Saat itu, ratusan warga tiba-tiba berdatangan dari berbagai arah dan melempari mushala. Tak lama berselang, massa lalu membakar mushala dan beberapa rumah serta kios yang ada di sekitarnya.
Ratusan umat Muslim di Karubaga yang sedang melaksanakan shalat Id di Lapangan Koramil Tolikara terpaksa membubarkan diri karena takut menjadi sasaran amuk massa.


Credit  KOMPAS.com


Presiden Minta Maaf atas Insiden di Tolikara



JAKARTA, CB
— Presiden Joko Widodo meminta maaf atas peristiwa di Tolikara, Papua, yang terjadi tepat pada saat hari raya Idul Fitri 1436 Hijriah, Jumat (17/7/2015). Dalam kerusuhan tersebut, terjadi pembakaran rumah, kios, dan mushala.

"Saya atas nama lembaga masyarakat adat Papua dan atas nama Presiden RI memohon maaf kepada seluruh masyarakat Muslim di seluruh Indonesia atas musibah di Tolikara," ujar staf khusus presiden, Lenis Kogoya, dalam jumpa pers di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Sabtu (18/7/2015) siang.
Lenis mengaku telah mengirimkan laporan soal insiden di Tolikara kepada Presiden Jokowi, Jumat malam. Laporan tersebut, kata Lenis, melengkapi laporan dari kepolisian dan TNI. 

Rencananya, Lenis akan bertolak ke Tolikara pada 29 Juli 2015 untuk memediasi pihak-pihak yang berkonflik. Tim khusus juga diterjunkan untuk mempersiapkan mediasi.
"Seluruh rencana saya sudah saya laporkan ke Presiden, termasuk upaya untuk membangun kembali seluruh bangunan yang rusak," ujar dia.

Lani menyesalkan insiden itu. Dia menyebut, baru kali ini ada konflik bernuansa agama di tanah Papua.
"Pengalaman saya sampai detik ini, di Papua tak pernah terjadi konflik agama. Tak pernah sekali pun. Kalau perang suku sering," ujar dia.
Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Papua Kombes Patrige Renwarin sebelumnya mengatakan, berdasarkan laporan yang diperoleh dari Kepala Polres Tolikara, insiden pembakaran itu berlangsung sekitar pukul 07.00 WIT.


Saat itu, ratusan warga tiba-tiba berdatangan dari berbagai arah dan melempari mushala. Tak lama berselang, massa lalu membakar mushala dan beberapa rumah serta kios yang ada di sekitarnya. 
Ratusan umat Muslim di Karubaga yang sedang melaksanakan shalat Id di Lapangan Koramil Tolikara terpaksa membubarkan diri karena takut menjadi sasaran amuk massa. Puluhan aparat gabungan kepolisian dibantu TNI membubarkan massa dengan melepas tembakan ke udara.
Melihat kedatangan aparat, massa lalu mundur, tetapi terlihat masih berkumpul di beberapa tempat.




Credit  KOMPAS.com


Polri Bakal Tanggung Jawab Penembakan di Tolikara


JAKARTA - Kapolri Jenderal Badrodin Haiti tak mempermasalahkan penembakan yang dilakukan aparat keamanan TNI/Polri terhadap penyerang warga muslim di Tolikara, Papua saat melaksanakan Salat Id Jumat 17 Juli 2015.

Menurut Badrodin, penembakan itu sudah sesuai prosedur di mana aparat keamanan saat itu dalam kondisi terdesak karena massa yang diduga dari organisasi Gereja Injili di Indonesia (GIDI) Tolikara gagal bernegosiasi dengan warga Muslim disana.

"Tidak perlu penembakan itu ada perintah. Kondisi yang mengharuskan dia menembak, itu bisa saja," tegas Badrodin di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (21/7/2015).
Badrodin menambahkan, Polri akan bertanggungjawab apabila memang anggotanya terbukti melakukan penembakan yang mengakibatkan satu orang tewas dan 11 lainnya terluka. "Ya aparat keamanannya lah (tanggung jawab). Ya harus dipertanggungjawabkan, penanggungjawabnya polisi," pungkas Badrodin.
Seperti diketahui seorang remaja tewas, sementara 11 lainnya luka-luka saat insiden berbau SARA di Kabupaten Tolikara, Papua, tepat saat Hari Raya Idul Fitri 1436 Hiriah pada Jumat 17 Juli 2015. Korban tewas dan beberapa orang luka diakibatkan terjangan timah panas.

Credit  Okezone



Mendagri Selidiki Perda Tolikara soal Aturan Beribadah


JAKARTA, CB — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta Pemerintah Kabupaten Tolikara, Papua, menyelidiki keberadaan peraturan daerah mengenai ketentuan dalam beribadah di wilayah tersebut. Tjahjo menyarankan adanya suatu panitia kerja jika perda tersebut benar-benar ada.

"Saya meminta Bupati dan DPRD Tolikara untuk mencari arsip, apakah benar ada perda tentang ibadah agama tertentu yang diperbolehkan di Tolikara," ujar Tjahjo melalui keterangan pers, Selasa (21/7/2015).

Tjahjo mengakui bahwa hingga saat ini, Kemendagri belum pernah menerima laporan mengenai adanya perda soal beribadah di Tolikara.

Sebelumnya, Ketua Persekutuan Gereja dan Lembaga Injil di Indonesia (PGLII) Roni Mandang mengatakan bahwa ada peraturan daerah di Tolikara yang mengatur mengenai pembatasan pembangunan rumah ibadah. Meski demikian, Roni tidak menjelaskan secara spesifik mengenai perda tersebut.

Kantor berita Antara, Selasa, melaporkan bahwa Bupati Tolikara Usman Wanimbo membenarkan adanya perda yang melarang pembangunan gereja selain Gereja Injili di Indonesia. Hal itu ditetapkan karena aliran gereja tersebutlah yang pertama terbentuk di wilayah itu.

"Memang ada perda yang menyatakan bahwa di sini, kebetulan terbentuknya GIDI di sini sehingga dianggap sudah gereja besar. Masyarakat di sini berpikir, gereja aliran lain tidak bisa bangun di sini. Mau tidak mau masyarakat menerima (perda) itu," kata Usman.

Bupati juga membenarkan bahwa di Tolikara terdapat aturan yang melarang pembangunan masjid. "Itu dalam bentuk peraturan bupati, masjid dilarang juga dibangun dalam perda tersebut. Kalau mushala memang dari dulu ada," ujarnya.

Terkait hal itu, Mendagri meminta jajaran pemda dan DPRD setempat meninjau kembali perda tersebut. Jika peraturan tersebut ada, ia meminta agar Bupati dan DPRD Tolikara membentuk panitia kerja untuk kaji ulang peraturan tersebut.


Credit  KOMPAS.com


Perbudak Tentara AS pada PD II, Mitsubishi Minta Maaf


Perbudak Tentara AS pada PD II, Mitsubishi Minta Maaf  
Ada ratusan tawanan AS yang diperbudak dihukum kerja paksa oleh perusahaan Jepang untuk memenuhi kekurangan tenaga di masa perang.
 
Jakarta, CB -- Perusahaan Konstruksi Jepang Mitsubishi Materials Corp meminta maaf karena telah memperbudak tentara AS yang menjadi tawanan pada Perang Dunia II untuk kerja paksa di pabrik mereka. Mitsubishi adalah perusahaan besar Jepang pertama yang minta maaf.

Diberitakan Reuters. permintaan maaf disampaikan staf eksekutif senior Mitsubishi, Hikaru Kimura, dalam sebuah upacara di Museum Toleransi Simon Wiesenthal Center di Los Angeles, Amerika Serikat.

"Hari ini kami memohon maaf dengan penuh penyesalan atas peristiwa tragis di masa lalu," ujar Kimura.

Total ada sekitar 12 ribu tentara Amerika yang ditawan Jepang dalam PD II. Mereka diperbudak oleh pemerintah dan perusahaan Jepang demi memenuhi kekurangan tenaga kerja di masa perang.

Menurut Rabbi Abraham Cooper, petinggi Simon Wiesentral Center, dalam kerja paksa itu lebih dari 1.100 tawanan meninggal dunia.

Mitsubishi hanya satu dari banyak perusahaan di Jepang yang saat itu memperbudak tawanan perang. Sedikitnya enam kamp tahanan perang di Jepang pada PD II terkait dengan perusahaan Mitsubishi.

Kamp-kamp ini memuat 2.041 tahanan, lebih dari 1.000 di antaranya tentara Amerika, berdasarkan data lembaga riset Asia Policy Point.

Lembaga ini mengatakan, Mitsubishi saat itu memiliki empat lokasi kerja paksa sebelum perang berakhir pada 1945. Perusahaan ini memperbudak sekitar 876 tawanan tentara AS, 27 di antaranya meninggal dunia.

Perdana menteri Jepang sebelumnya telah meminta maaf atas agresi mereka dalam Perang Dunia II. Namun hanya sedikit dari perusahaan swasta yang terlibat dalam kerja paksa mengambil langkah yang sama.

Permintaan maaf Mitsubishi disambut gembira oleh para veteran PD II.

"Ini adalah hari kemenangan. Selama 70 tahun kami menginginkannya," kata James Murphy, 74, veteran perang AS yang menjalani kerja paksa di perusahaan anak perusahaan Mitsubishi, Osarizawa Copper Mine.

Langkah Mitsubishi ini dilakukan di tengah gugatan yang diajukan ahli waris ratusan warga China yang diperbudak selama PD II. Mereka menuntut kompensasi jutaan dolar untuk kekejaman yang dialami nenek moyang mereka selama perang.

Kimura menolak mengomentari gugatan tersebut. Dia juga mengaku tidak tahu apakah permintaan maaf yang sama juga akan disampaikan perusahaan-perusahaan lainnya di Jepang.



Credit  CNN Indonesia



Rabu, 15 Juli 2015

Usai Dilantik, Mulyono Akan Sertijab di Mabes TNI


Letjen Mulyono (Foto: Antara)
Letjen Mulyono (Foto: Antara)
JAKARTA  (CB) - Pangkostrad Letjen Mulyono dipastikan bakal menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Jenderal bintang tiga itu rencananya akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (15/7/2015) pukul 13.00 WIB.
 
"Sudah ditentukan, Pangkostrad Letjen Mulyono yang jadi KSAD, nanti siang dilantik," ungkap Kadispenad Brigjen Wuryanto saat dihubungi, Rabu (15/7/2015).
 
Selanjutnya, Mulyono juga bakal langsung melakukan serah terima jabatan di Mabes TNI AD, Jalan Veteran, Jakarta Pusat. Wuryanto menambahkan, pihaknya meralat acara tersebut yang semula dilakukan besok.
 
"Sertijab nanti jam 15.00 WIB dengan Panglima TNI di Mabesad," imbuhnya.
 
Seperti diketahui, Letjen Mulyono (54) mulai menjabat sebagai Pangkostrad sejak 5 September 2014. Ia merupakan lulusan Akabri angkatan 1983. Sebelum menjadi Pangkostrad, jenderal kelahiran Boyolali, 12 Januari 1961 tersebut pernah menjabat Wakil Dankodiklat TNI AD pada 2012-2013 dan Pangdam Jaya pada tahun 2014.


Credit  Okezone

Mengenal Lebih Dekat KSAD Baru, Letjen Mulyono

Pangkostrad Letjen Mulyono (foto: Antara)
Pangkostrad Letjen Mulyono (foto: Antara)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) siang ini akan melantik Pangkostrad Letjen TNI Mulyono di Istana Negara sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Rabu (17/6/2015)
Okezone mengulas dari berbagai sumber perjalanan karier jenderal yang akan menggantikan Gatot Nurmantyo memimpin posisi tertinggi di TNI AD ini.
Mulyono merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1983. Lulus dari Akmil, dia berdinas di Yonif 712 Kodam VII/Wirabuana sebagai Komandan Peleton (Danton). Dia juga pernah merasakan bertugas di Satuan tempur, Lembaga Pendidikan dan Satuan Teritorial.
Sebagai perwira infanteri, karir Mulyono pun cepat melejit. Hingga pada 10 Mei 2011 melalui keputusan Presiden, dia mendapatkan amanah menjadi Brigadir Jenderal dan menjabat sebagai Direktur latihan di Kodiklat TNI AD.
Beberapa bulan menjabat sebagai Dirlat, Mulyono ditunjuk menjadi Dir Diktrin Kodiklat TNI AD, Pangdam Jaya dan Pangkostrad.
Cek Kesiapan Prajurit Jelang KTT Asia-Afrika
(fmi)
Credit  Okezone



Demi Hal Ini Anak Perempuan Afganistan Menyamar Jadi Pria

Demi Hal Ini Anak Perempuan Afganistan Menyamar Jadi Pria
Seorang perempuan Afganistan menggendong bayinya setelah tiba di pulau Kos, setelah mengarungi laut Aegean Sea antara Turki dan Yunani, 27 Mei 2015. Meskipun cuaca buruk para migran Afganistan tetap mengarungi laut Aegean. REUTERS/Yannis Behrakis
 
CB, Kabul - Tak hanya di Mesir anak perempuan terpaksa menyamar jadi laki-laki . Di Kabul, Afganistan, para orang tua sengaja mengubah penampilan anak perempuannya  layaknya pria.

Seorang anak perempuan usia  6 tahun baru mendaftar di taman kanak-kanak sebagai Mahnoush di Kabul, Afganistan. Ibunya kemudian  menggunting rambutnya hingga pendek, diberi dasi, dan bahkan ia diberi nama baru yang  lebih maskulin di antara anak-anak. Mehran begitu nama barunya.

Gurunya, Momand, menyadari perubahan Mehran yang tidak biasa. Ia lalu menanyakan alasannya kepada Azita, ibu Mahren. Azita kemudian menuturkan  tentang anak-anaknya yang semua perempuan. Ia dan suaminya kemudian memilih putrinya itu menjadi laki-laki.  Momand tidak terkejut, dulu ia juga punya teman yang mengalami hal sama seperti Mahren.

Di Afganistan,  banyak keluarga  yang   pernah membesarkan anak perempuannya sebagai anak laki-laki. Penduduk setempat menyebutnya sebagai 'bacha posh' yang artinya    'berpakaian seperti anak laki-laki'.

Menurut para pegiat kesehatan,  fenomena ini terjadi di semua kalangan baik itu kaya, miskin, terdidik, tidak terdidik, atau kelompok etnis Afghanistas lainnya. Satu-satunya persamaan di antara mereka adalah kebutuhan keluarga akan bocah laki-laki yang keberadaannya sangat penting di masyarakat yang menempatkan perempuan di bawah laki-laki.

Mengubah anak perempuan jadi laki-laki dilakukan agar mereka bisa melakukan pekerjaan yang tak bisa dilakukan perempuan sehingga bisa membantu keluarga. Juga karena memberi rasa aman bagi anak itu sendiri atau karena keluarga yang tak punya anak laki-laki ingin anggotanya lengkap. Di Kabul, semua faktor bisa terjadi bersamaan.

Fenomena ini biasa di Kabul atau Afghanistan. Salah satu yang menyebabkan fenomena ini mudah diterima karena anak perempuan harus menjaga kehormatannya sebelum menikah. Mereka tidak boleh bergaul dengan anak laki-laki atau bersentuhan yang disengaja dan tidak. Jika itu semua terjadi, kesempatan mereka menikah akan mengecil. Reputasi keluarga rusak karena mereka sudah ternoda.

Mehran sadar ia seorang perempuan namun selalu memperkenalkan diri sebagai laki-laki ke orang baru. Status orangtuanya membuat guru-gurunya di sekolah juga membantu menyembunyikan identitas asli Mehran.

Psikoanalis Eleanor Galenson dan Herman Roiphe membuktikan anak-anak mengenal identitas seksualnya sejak umur 15 bulan.Sedangkan di Afghanistan, orangtua berusaha mengaburkan identitas gender itu agar anak mereka -terutama yang perempuan- 'suci' sebelum menikah.

Beda lagi dengan Niima bocah perempuan berusia 10 tahun berambut pendek dan abu-abu namun bersuara sangat feminim. Di luar namanya Abdul Mateen. Ia tinggal di daerah yang sangat miskin di Kabul. Setelah sekolah -hanya dua jam sehari- ia pulang dan berganti pakaian untuk bekerja di toko sayur-mayur dekat rumahnya. Dalam satu hari ia bisa membawa pulang rata-rata US$ 1,3 atau Rp 17,299. Jumlah itu mampu menyokong kehidupan keluarganya yang terdiri dari 8 bersaudara (perempuan semua) dan ibunya.

Niima menjadi laki-laki untuk keberlangsungan hidup keluarganya semata. Sebagai wanita Pasthun, Niima mustahil bisa bekerja di mana pun dengan aturan keluarga yang berlaku. Tak ada yang ingin melakukannya dengan senang hati. Jika Niima semakin besar hingga tidak bisa menyamarkan identitas aslinya lagi, adik-adiknya akan menggantikan perannya.

Ada lagi Shubnum yang mengalami bacha posh. Namun sebelum usianya yang ke-13, identitasnya aslinya terbongkar di sekolah. Teman-teman sekolahnya merasa Shubnum memalukan dan menjadikannya bahan ejekan. Keadaan mengharuskan Nahid, ibu Shubnum- memintanya menjadi bacha posh. Nahid berpisah dengan suaminya meski tidak bercerai. Dengan tiga anaknya, ia perlu seorang laki-laki untuk menutupi kebutuhan keluarganya.

Shubnum termasuk yang tidak menikmati perubahan perannya dari perempuan menjadi anak laki-laki. Ketika ditanya mana yang ia lebih suka di antara keduanya, ia menjawab: "Perempuan. Jadi aku bisa mengenakan perhiasan dan menari."

Mereka adalah minoritas tapi bukan hal aneh melihat mereka di seluruh Afghanistan. Ada satu atau dua di tiap sekolah maupun di toko-toko sebagai pesuruh. Menurut pekerja kesehatan di sana, keluarga dengan putri tunggal cenderung menyulap anaknya menjadi laki-laki.

Konsep wanita di benak pria Afghanistan paling sering ditemui berputar di sifat-sifat seperti sensitif, peduli, lemah secara fisik. Namun perempuan Afghanistan baik kaya, miskin, terdidik atau tidak, menyebut perbedaan perempuan dan pria hanya dengan satu kata: kebebasan. Seorang penulis dari Amerika Serikat Robin Morgan mengatakan, "Jenis kelamin adalah realita, sedang gender dan kebebasan adalah gagasan," terkait fenomena bacha posh ini.

Mehran, Shubnum, Niima, dan perempuan lain di Afghanistan yang terpaksa hidup sebagai pria tidak terlalu peduli dengan status gender mereka. Kebebasan lebih besar artinya dari gender. Masalah gender baru ada jika kebebasan sudah mereka raih. Dengan kebebasan mereka bisa terhindar dari pernikahan yang mereka tak inginkan, meninggalkan rumah, punya kuasa penuh atas tubuh sendiri, memperoleh pendidikan, bekerja, atau kapan mau hamil.

Credit  TEMPO.CO

RI akan Gelar Pameran Budaya Selama Empat Bulan di Eropa

RI akan Gelar Pameran Budaya Selama Empat Bulan di Eropa
Bendera Uni Eropa. Carl Court/Getty Images
CB, Jakarta – Indonesia akan menggelar pameran selama empat bulan di 75 kota di berbagai negara-negara Eropa. Nota kesepahaman itu ditandatangani antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan dengan Presiden Europalia Internasional, Count Georges Jacobs de Hagen di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Selasa, 14 Juli 2015.

Anies berharap Festival Europalia Indonesia yang akan digelar mulai Oktober 2017 hingga Januari 2018 tersebut dapat mempromosikan Indonesia secara lebih baik kepada masyarakat Eropa.

“Banyak hal yang tidak diketahui Eropa tentang Indonesia,” kata Anies, yang berharap masa persiapan dua tahun bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk keberhasilan acara tersebut mempromosikan Indonesia.

“Ini sesuatu yang tidak terjadi dua kali, kita harus dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya,” kata dia.

Presiden Europalia Internasional Georges Jacobs de Hagen mengungkapkan acara tersebut pada awalnya bertujuan untuk saling memperkenalkan budaya negara-negara Eropa.

Baru kemudian, negara-negara yang dianggap mitra penting Eropa diajak serta. Antara lain, Jepang pada 1989, Meksiko pada 2003, Rusia pada 2005, Cina pada 2009, Brazil pada 2011, India pada 2013 dan Turki pada 2015.

Festival Europalia yang biasanya dihadiri sekitar satu juta pengunjung diharapkan akan membawa dampak positif bagi kedua belah pihak.

“Acara budaya seperti ini pada akhirnya juga akan membawa dampak positif bagi ekonomi kedua pihak,” kata Jacobs yang pernah berkunjung ke Indonesia 60 tahun lalu sebagai mahasiswa.

Mantan Duta Besar Indonesia untuk Uni Eropa, Belgia dan Luksemburg, Arif Havas Oegroseno, optimistis festival ini bakal diminati masyarakat Eropa. Selama dia menjabat menjadi duta besar, acara-acara budaya Indonesia yang digelar di KBRI Brussel selalu dihadiri ribuan warga Eropa.

Dia juga yakin Europalia bakal mendorong jumlah wisatawan Eropa ke Indonesia. "Brasil, usai menjadi guest country di Europalia 2011, jumlah wisatawan dari Eropa naik satu sampai dua juta," kata Havas, yang kini menjadi Deputi Kedaulatan Maritim, Kementerian Koordinator bidang Maritim.

Rencananya Festival Europalia Indonesia akan dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo dan Raja Belgia Philip I Brussel, Belgia pada Oktober 2017. Sejumlah dan petinggi Uni Eropa, seperti Presiden Komisi Eropa, Presiden Dewan Eropa dan Presiden Parlemen Eropa akan hadir.

Selama empat bulan, berbagai unsur budaya Indonesia akan ditampilkan. Dikemas dalam empat pilar yakni, warisan budaya, seni kontemporer, seni kreasi baru, serta kolaborasi seniman Indonesia dan Eropa. Indonesia merupakan negara ASEAN pertama yang menjadi guest country untuk Europalia.


Credit  TEMPO.CO

KSAD Baru Dilantik Hari Ini


CB, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo akan melantik Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang baru.

Pelantikan sosok orang nomor 1 di antara jajaran TNI Angkatan Darat (AD) itu bakal digelar hari ini, Rabu (15/7/2015). Dia bakal menggantikan posisi Gatot yang telah dilantik sebagai Panglima TNI pengganti Jenderal Moeldoko yang sudah memasuki masa pensiun.

"Besok akan ada pelantikan KSAD," ujar Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat memberi sambutan pada acara buka puasa bersama 3 ribu anak yatim dan 3 ribu prajurit TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, pada Selasa 14 Juli 2015.

Namun, Gatot yang juga pernah terpilih menjabat sebagai KSAD menggantikan Jenderal Budiman pada Ramadan tahun lalu itu mengaku belum menentukan siapa penggantinya.

"Walau pun KSAD belum ditentukan sekarang," ujar dia.

Sejak dilantik menjadi Panglima TNI oleh Presiden Jokowi pada 8 Juli 2015 lalu, Jenderal Gatot juga masih merangkap sebagai KSAD. Saat ini, setidaknya sudah ada sejumlah calon KSAD yang telah disiapkan Mabes TNI untuk menggantikan Gatot.

Di antaranya adalah, Wakasad Letjen TNI M Munir, Pangkostrad Letjen TNI M Mulyono, Sekretaris Jenderal Kemenhan Letjen TNI R Ediwan Prabowo, dan Inspektur Jenderal (Irjen) Letjen TNI Syafril Mahyudin.

Credit  Liputan6.com

Moeldoko Serahkan Tongkat Komando TNI ke Jenderal Gatot


Moeldoko Serahkan Tongkat Komando TNI ke Jenderal Gatot  
Serah terima jabatan Panglima TNI dari Jenderal Moeldoko ke Jenderal Gatot Nurmantyo di Mabes TNI, Selasa (14/7). (Detik.com/Elza Astari)
 
Jakarta, CB -- Jenderal Gatot Nurmantyo resmi menjabat Panglima TNI. Serah terima jabatan sudah dilakukan secara simbolis dengan diserahkannya tongkat komando Panglima TNI dari Jenderal Moeldoko ke Jenderal Gatot.

Sertijab dilakukan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (14/7). Penyerahan tongkat komando Panglima TNI dilanjutkan dengan panandatanganan berita acara serah terima jabatan.

Dalam pidato sambutannya, Moeldoko berharap Gatot melanjutkan rencana strategis TNI yang selama ini dijalankan. Peningkatan kesejahteraan prajurit, pengembangan kekuatan personel, serta perbaikan dan pemeliharaan alat utama sistem pertahanan adalah bagian dari rencana strategis TNI tersebut.

"Saya percaya Jenderal Gatot akan berbuat lebih baik yang akan membuat TNI makin solid, militan, lebih sejahtera dan dicintai rakyat," kata Moeldoko.

Menyelesaikan jabatan orang nomor satu di tubuh TNI menurutnya jadi kebanggaan tersendiri. Kepada seluruh prajurit, Moeldoko berpesan untuk membantu dan mendukung Jenderal Gatot menjaga kedaulatan bangsa dan negara.

Sementara itu Jenderal Gatot dalam sambutannya mengatakan akan menjaga amanah yang diembannya ini.

"TNI akan tetap berjalan pada koridor kebijakan pembangunan, kekuatan pokok minimum, dan melanjutkan kebijakan yang telah dirintis Jenderal Moeldoko," katanya.

Sebagai Panglima TNI yang baru, Gatot mengucapkan terima kasih dan kebanggaan serta penghormatan yang tinggi kepada Jenderal Moeldoko pengabdiannya selama ini. Setelah tak lagi jadi Penglima TNI, Moeldoko akan segera pensiun.

Credit  CNN Indonesia


Sertijab Panglima TNI Dihelat Sederhana Karena Alasan Ekonomi


Sertijab Panglima TNI Dihelat Sederhana Karena Alasan Ekonomi  
Jenderal Moeldoko resmi melepaskan jabatannya dari Panglima TNI kepada Jenderal Gatot Nurmantyo, Selasa (14/7/2015) di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta. Moeldoko berharap pada panglima yang baru agar terus meningkatkan profesionalitas prajurit yang sejahtera. (Detik Foto/Rachman Haryanto)
 
 
Jakarta, CB -- Tentara Nasional Indonesia menggelar upacara serah terima jabatan Panglima TNI. Jenderal Moeldoko menyerahkan tongkat komando kepada penerusnya, Jenderal Gatot Nurmantyo dalam upacara yang dihelat sederhana di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, hari ini, Selasa (14/7).

Usai upacara, Moeldoko mengatakan upacara sertijab tersebut tidak diselenggarakan semeriah biasa lantaran TNI harus menyesuaikan diri dengan kondisi perekonomian nasional yang tidak begitu menggembirakan.

"Sertijab ini skalanya kami kecilkan karena masih bulan puasa, kondisi ekonomi juga perlu dicermati untuk tidak berlebihan," ujar Moeldoko.

Meski sederhana, jenderal bintang empat yang baru akan pensiun pada Agustus mendatang ini yakin, sertijab tersebut tidak kehilangan makna dan substansi utama.

Sertijab antara Moeldoko dan Gatot dihadiri seluruh perwira tinggi TNI, termasuk Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Ade Supendi, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna.

Hadir pula Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso, beserta sejumlah mantan pimpinan TNI seperti mantan Panglima ABRI Jenderal (Purn) Tri Sutrisno.

Kepada wartawan, Badrodin mengaku sudah menjalin hubungan erat dengan Gatot. Mereka lulus dari akademi masing-masing pada tahun yang sama, yakni tahun 1982.

Badrodin yakin, peristiwa penyerangan terhadap dua prajurit Kostrad di Lapangan Syekh Yusuf, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, akhir pekan lalu, tidak akan merenggangkan hubungan antara institusi kepolisian dan insitusi militer.

Badrodin tidak menampik, perselisihan antara prajurit TNI dan anggota kepolisian kerap terjadi. Namun dia menegaskan, perstiwa-peristiwa itu merupakan persoalan pribadi dan tidak boleh dihubungkan dengan konflik antara lembaga.

"Konflik itu dari dulu memang ada, tidak mungkin tidak ada karena anggota di lapangan, ada sama-sama minum, di situ senggolan bisa terjadi. Tapi yang harus dicegah, urusan pribadi dibawa ke kesatuan," ucap Badrodin.



Credit  CNN Indonesia

Fakta-fakta tentang Pluto yang Ternyata Salah


Fakta-fakta tentang Pluto yang Ternyata Salah 
 Penampakan dari foto Pluto (Dok.NASA)
 
 
Jakarta, CB -- Pluto tergolong unik. Ditemukan oleh astronom bernama Clyde Tombaugh di Observatorium Lowell, Flagstaff, Arizona, Amerika Serikat, pada 18 Februari 1930. Sampai tahun 2006, Pluto masih menyandang status planet ke-sembilan dalam tata surya.

Akan tetapi,  International Astronomical Union (IAU), kelompok yang memberi nama untuk planet-planet memberikan bukti lain bahwa Pluto bukanlah planet. Sebab, diketahui, Pluto tak memiliki beberapa syarat seperti berada di orbit sekitar matahari, memiliki massa yang cukup dan lain sebagainya.


Walaupun bukan lagi menjadi planet ke-sembilan karena letaknya yang paling ujung, Pluto oleh IAU ditetapkan sebagai Planet Katai pada 24 Agustus 2006 karena mempunyai beberapa persamaan dengan planet lainnya.

Tak puas sampai di situ, pesawat nirawak New Horizons buataan NASA dikirimkan khusus untuk menjelajah dan mencari bukti soal status Pluto. Dan sejak Januari 2015, misi New Horizons sudah melakukan penjelajahannya.

Baru setengah tahun menjalankan misinya, New Horizons sudah menemukan beberapa fakta yang cukup mengejutkan. Sebab, fakta ini mematahkan beberapa hal yang sudah diyakini sebelumnya oleh sejumlah kalangan.

Warna Pluto Keliru

luto sebagai objek antariksa paling jauh dan terkecil di dalam sistem tata surya selama ini digambarkan berwarna kelabu atau biru. Namun foto yang dikirim dari pesawat penjelajah New Horizons membuktikan gambaran selama ini salah. Pluto berwarna merah berpasir.

Tim ilmuwan untuk misi New Horizons menerima kiriman foto pada Rabu (8/7) pagi yang ditangkap oleh instrumen Long Range Reconnaissance Imager (LORRI). Gambar yang dihasilkan New Horizons adalah ketika ia sedang terbang di jarak delapan juta kilometer dari Pluto.

Hal paling menonjol adalah corak gelap yang memanjang di khatulistiwa, yang secara informal dikenal sebagai "the whale". (Baca: 10 Hal yang Perlu Diketahui soal Pluto)

Pluto dalam bingkai foto (Dok.NASA)

Tak hanya itu, di sana juga ada area luas nan terang yang berbentuk hati berukuran sekitar dua ribu kilometer di sepanjang kawasan bagian kanan Pluto. Di atasnya adalah kawasan kutub yang juga cukup terang.

Pluto Bukan Planet Kredil
Selama ini di dalam buku pelajaran, Planet Pluto digambarkan sebagai planet yang jauh dari matahari dan berukuran kecil. Namun, soal bentuk Pluto tak kecil-kecil amat.

Misi New Horizons milik NASA telah memperlihatkan banyak ruang yang lebih besar di Pluto. NASA mengatakan Pluto ternyata memiliki diameter 1,473 mil dan menurut pihak mereka, "Agak lebih besar daripada yang diperkirakan sebelumnya."
Pluto dan satelit bulannya (Dok.NASA)

NASA menambahkan, penentuan ini dibuat menggunakan gambar yang dikumpulkan oleh probe Long Range Reconnaissance Imager (Lorri).

"Ukuran Pluto telah diperdebatkan sejak penemuannya pada tahun 1930. Kami sangat senang akhirnya perdebatan tersebut berakhir," kata ilmuwan Bill McKinnon dalam sebuah pernyataan, yang dikutip dari Cnet.

Mengenal New Horizons

New Horizons adalah sebuah keajaiban, dirancang untuk menjelajah ke luar angkasa selama bertahun-tahun, bersama kamera sensitif dan instrumen ilmiahnya yang sempat berhibernasi untuk proteksi.

New Horizons mulai memotret banyak foto planet dingin itu dari kejauhan pada bulan April. Seiring pesawat ini mendekati Pluto, gambar yang diambil diharapkan bisa seratus kali lebih rinci.

"Pesawat ini punya sistem petunjuk, sistem komunikasi, sistem daya penggerak, dan tujuh instrumen ilmiah di tubuhnya. Semuanya berteknologi tinggi. Ia adalah pesawat antariksa paling mutakhir yang pernah dikirim untuk misi tinjauan pertama. Saya rasa gambar-gambar Pluto dan bulannya akan mengejutkan dan memukau orang-orang," ujar Kepala Misi New Horizons dari NASA, Alan Stern.

Dia menambahkan, New Horizons akan melanjutkan mengumpulkan data setelah ia mendekati Pluto. Sumber tenaga pesawat ini memungkinan untuk beroperasi di luar angkasa selama 20 tahun ke depan.

"Kita tidak bisa memprediksi apa temuannya dan itu adalah bagian terbaiknya. Ini adalah eksplorasi sungguhan dan belum pernah ada yang seperti ini sejak era 1980an dan program Voyager. Sudah lama sekali," tandasnya.

Credit  CNN Indonesia