Mungkinkah Jokowi Berpaling dari PDIP dan Lahirkan Partai Baru?

Jakarta (CB) - Pemilu 2019 nanti Pilpres dan Pileg bakal digelar bersamaan, banyak pihak menilai parpol butuh figur kuat sebagai capres untuk memikat pemilih. Mungkinkah Jokowi yang tengah ditekan PDIP saat ini memilih meninggalkan partai banteng moncong putih di last minute jelang Pemilu 2019?

Benih partai baru memang mulai bermunculan, salah satunya dari basis relawan pendukung Jokowi di Pilpres 2014 silam, Ormas Pro Jokowi (Projo). Ketua DPC Ormas Projo Solo, Sugeng Setyadi bahkan berani bicara lahirnya partai baru 'Pro Jokowi' tersebut tinggal menunggu peluit. Siapa peniup peluitnya, sampai kini masih dirahasiakan.

Jokowi memang tengah menghadapi tekanan cukup keras dari PDIP, terutama di tengah konflik KPK-Polri yang belum juga tuntas. Bahkan tak hanya PDIP, sejumlah parpol KIH juga berposisi mendorong Jokowi lekas melantik Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri. Namun dorongan ini tentu bertentangan dengan kemauan rakyat yang menghendaki pelantikan Komjen Budi dibatalkan.

Jelas Jokowi berada dalam posisi dilematis, sebagai Presiden, hak prerogatif Jokowi seperti dicampuri. Pada saat Jokowi dalam posisi sulit dukungan agar Jokowi mendengarkan suara rakyat terus mengalir. Dukungan mengalir dari KMP dan para sesepuh negeri, seperti Presiden RI ke-3 BJ Habibie.

Namun hingga kini Jokowi belum juga mengambil sikap tegas untuk menuntaskan polemik cicak vs buaya jilid III. Jokowi malah menunggu proses praperadilan yang sedang berjalan, tentu memakan waktu, sementara publik semakin menanti sikap tegas Presiden Jokowi memenuhi janji kampanyenya untuk terus menjaga marwah pemberantasan korupsi di Indonesia.

Di saat Jokowi seperti terombang-ambing tekanan politik parpol pendukungnya inilah para relawannya bergerak. Para relawan yang tak terima melihat sang presiden diganggu pun mulai bicara soal kelahiran partai baru, memang belum ada namanya, namun semakin jelas partai itu disiapkan untuk Jokowi agar tak lagi tertekan PDIP dan koalisi pemerintahan lainnya. Istilah 'Partai Pro Jokowi' saat ini semakin santer terdengar di basis relawan Jokowi di daerah.

Namun pertanyaan besarnya adalah apakah Jokowi akan meninggalkan PDIP? Jika saat ini, tentu saja tidak. Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko yakin Jokowi bukanlah orang yang cengeng.

"Kalau melakukan hal itu dalam tanda kutip (Jokowi) terlalu cengeng. Saya sebagai orang PDIP, sebagai orang yang punya visi sama dengan Pak Jokowi, tentu saya akan merasa menyayangkan sekali kalau itu terjadi," kata Budiman di sela-sela rilis dan presentasi survei di kantor Lembaga Survei Indonesia (LSI) di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (2/2/2015).

Keraguan tersebut tentu berlaku jika pertanyaan tersebut dilontarkan hari ini. Lalu bagaimana jika pertanyaan ini dilontarkan di last minute jelang Pilpres 2019, dengan kondisi tekanan yang begitu hebat tak ada jaminan Jokowi bakal dicapreskan lagi di 2019, saat itu mungkinkah Jokowi berpaling dari PDIP dan buat partai baru?


Credit Detiknews

Tiongkok membangun kapal induk kedua?

Kapal Induk pertama Tiongkok pada foto 15 Agustus 2011 usai percobaan pelayaran dan tiba di Pelabuhan Dalian, provinsi Liaoning (Xinhua)

 

Beijing (CB) - Tiongkok diduga sedang membangun kapal induk kedua.

AFP melaporkan, tanda-tanda terbaru mengenai hal itu muncul setelah satu pemerintah daerah memberi ucapan dukungan bagi suatu perusahaan pemenang kontrak pemasok kabel kapal induk.

Pemerintah daerah Changzhou dalam akun di sosial media mengemukakan "Tahun 2015, kita akan fokus mempromosikan beberapa program besar" salah satunya Jiangsu Shangshang Cable Group yang "menang kontrak untuk kapal induk kedua Tiongkok."

Komentar itu ditulis di sosial media Sina Weibo, mikroblogging yang mirip Twitter.

Akhir pekan ini The Changzhou Evening News juga melaporkan hal yang sama, namun artikel mereka maupun posting pemda di Sina Weibo segera dihapus beberapa saat setelah muncul.

Kapal induk pertama Tiongkok dibeli dari Ukraina dan resmi bertugas sejak 2012.

Wakil kepala staf angkatan laut Tiongkok, Song Xue, pada April 2013  mengatakan negaranya "akan memiliki lebih dari satu kapal induk" namun dia tidak merinci kapan hal itu terlaksana.

Bocoran lainnya datang dari Wang Min, sekretaris Partai Komunis Provinsi Liaoning, yang mengatakan negaranya sedang mengerjakan kapal induk kedua dan akan selesai sekitar tahun 2020. Di Provinsi Liaoning terdapat dermaga bagi kapal induk pertama Tiongkok.

Pihak berwenang Tiongkok yang mengurus propaganda memerintahkan segala berita mengenai ucapan Wang Min tersebut dihapus.

Perintah penghapusan tersebut terpantau oleh lembaga monitoring sensor Tiongkok, China Digital Times yang berkantor pusat di Amerika Serikat.

Para komentator nasionalis Tiongkok juga memberi dukungan atas laporan-laporan mengenai pembangunan  kapal induk kedua milik Tiongkok.

Mereka menyebut kapal-kapal induk perlu dibangun untuk menghadapi "provokasi dukungan Barat."

"Tiongkok saat ini adalah ekonomi terbesar kedua di dunia, namun satu-satunya kapal induk yang dimiliki adalah kapal latih yang dibangun kembali dari kapal induk eks-Soviet," tulis Sun Xiaobo di kolom editorial Global Times, Senin. "Tak sebanding dengan kekuatan ekonomi negeri."




Credit  ANTARA News

Tiongkok meneruskan Long March dengan rencana super roket

Long Beach: Para pekerja Tiongkok berjalan melewati versi awal roket Long March. Negara ini terus membidik misi ruang angkasa yang lebih panjang, mengumumkan rencana untuk Long March-9, sebuah roket yang akan menjadi lebih besar dan lebih kuat daripada Saturn 5 yang membawa astronot AS ke bulan. [AFP]

Meskipun Tiongkok berencana untuk mengembangkan roket peluncur super berat yang baru, Long March-9, untuk misi jangka panjang di ruang angkasa yang akan lebih besar dan berdaya lebih kuat daripada Saturn V milik Amerika yang legendaris, tampaknya konstruksi dasar pun tidak akan dimulai hingga satu dekade lagi.
"Tiongkok sedang melakukan penelitian awal untuk wahana peluncur super berat yang akan digunakan dalam misi berawak ke bulan," lapor China Daily. "Long March-9 diharapkan dapat meningkatkan kemampuan bangsa untuk ekspedisi ruang angkasa."
Apa yang penting dari proposal roket multi-tahap ini adalah penegasan akan strategi maraton jangka panjang Tiongkok, yang lambat tapi pasti, menuju penjelajahan ruang angkasa. Perencana program ruang angkasa saat ini tetap yakin bahwa dana dan dukungan politik akan terus mengalir dari kepemimpinan Presiden Xi Jinping, seperti yang mereka nikmati dari pendahulunya Hu Jintao.
"Ada dukungan yang sangat kuat untuk program luar angkasa, baik berawak dan tak berawak, dari masyarakat Tiongkok serta dari kepemimpinan negara itu," Ralph Winnie, kepala program Tiongkok di Eurasian Business Coalition, Washington, DC, mengatakan kepada Asia Pacific Defense Forum [APDF].
Keberhasilan ruang angkasa meningkatkan opini publik
"Keberhasilan program luar angkasa berawak sejak misi sukses pertama [tahun 2004] telah memiliki dampak yang luar biasa pada opini publik," kata Winnie. "Ini telah menghasilkan keyakinan yang luar biasa di seluruh kalangan masyarakat Tiongkok bahwa bangsa mereka terus meningkat dan bahwa semua hal adalah mungkin dan semua kesulitan serta tantangan dapat ditanggulangi."
Pengembangan Long March-9 akan dilakukan secara perlahan tapi menyeluruh, yang menjadi ciri program luar angkasa Tiongkok selama dekade terakhir, menurut laporanChina Daily.
"Kami sedang membahas kelayakan teknologi dan persyaratan untuk Long March-9, dan penelitian tentang solusi atas beberapa kesulitan teknis sudah dimulai," Li Tongyu, kepala produk kedirgantaraan di Teknologi Wahana Peluncur di Akademi Tiongkok, mengatakan kepada surat kabar. "Spesifikasinya sebagian besar akan ditentukan oleh sejumlah faktor, termasuk rencana ruang angkasa pemerintah dan kemampuan industri nasional secara keseluruhan, serta pengembangan mesinnya."
Roket pendorong berat multi-tahap yang dirancang badan itu untuk menggantikan Long March-5 belum diterbangkan. Rencananya, roket ini akan menjalani uji luncur pertama kalinya tahun ini dan diproyeksikan untuk menjadi roket pendorong Tiongkok yang setara dengan roket pendorong AS seperti Delta IV, Atlas V dan Falcon 9.
Long March-5 diproyeksikan untuk memenuhi semua kemampuan angkut program luar angkasa Tiongkok untuk dekade berikutnya, namun perencana program sudah berpikir jauh sebelum itu, Li mengatakan kepada China Daily.
Peluncuran Long March-9 direncanakan untuk tahun 2028
Liang Xiaohong, wakil kepala Teknologi Wahana Peluncur di Akademi Tiongkok, mengatakan Long March-9 direncanakan untuk memiliki muatan maksimum 130 ton dan peluncuran pertama dijadwalkan sekitar tahun 2028, China News Service melaporkan.
Rencana itu diharapkan pada akhirnya mencakup program jangka panjang untuk menjelajahi Mars.
"The China National Space Administration telah memulai penelitian awal untuk program penjelajahan Mars dan membujuk pemerintah untuk memasukkan proyek ini ke agenda ruang angkasa negara," lapor China Daily. Pada bulan November, Tiongkok mempublikasikan prototipe rover Mars-nya di sebuah pertunjukan udara di Provinsi Zhuhai, Guangdong.
"Beijing melihat program ruang angkasa bernilai miliaran dolar ini sebagai penanda posisinya yang meningkat secara global dan meningkatnya keahlian teknis negeri ini, serta bukti kesuksesan pemerintahan Partai Komunis dalam membalikkan nasib bangsa yang dulu pernah amat miskin ini," menurutJapan Times.
"Proyek yang dikelola militer ini memiliki rencana membangun stasiun mengorbit permanen sebelum tahun 2020 dan akhirnya untuk mengirim manusia ke bulan," kata surat kabar itu.
Laporan itu muncul setahun setelah misi bulan Chang'e-3 Tiongkok berhasil melakukan pendaratan di permukaan bulan pada 14 Desember 2013. Tiongkok menyatakan misi rover bulannya, Yutu, atau Kelinci Giok, suatu keberhasilan.
Tiongkok mempertimbangkan pertambangan di bulan
Namun, operasi Yutu ini telah dilanda dengan kesulitan mekanik dan hasilnya diyakini telah mengecewakan terkait misi utama rover dalam mendeteksi elemen super-langka Helium-3 di atau di bawah kerak bulan.
Ilmuwan ruang angkasa Tiongkok telah membuat jelas bahwa mereka berharap untuk menemukan dan akhirnya menambang mineral langka di dan di bawah kerak bulan, terutama elemen berharga dan langka Helium-3, yang diharapkannya bisa digunakan untuk memberi energi pada reaktor fusi nuklir.
Berkat misi Chang'e, Tiongkok bergabung dengan Amerika Serikat dan Rusia sebagai tiga negara yang berhasil mendaratkan sebuah pesawat ruang angkasa tak berawak ke bulan. Pendaratan ini juga merupakan pendaratan pertama yang dikendalikan di permukaan bulan selama 37 tahun.
Amerika Serikat belum melakukan satu pun pendaratan yang berhasil di bulan sejak para astronot Apollo 17 meninggalkan permukaan pada tahun 1972. Rusia [sebelumnya Uni Soviet] berhasil mendarat dengan Luna 24 di tahun 1976

Credit  APDForum

Irak Terima Pasokan Helikopter Tempur Mi-28NE Gelombang Kedua dari Rusia

CB - Irak telah menerima helikopter tempur Rusia Mi-28NE Night Hunter gelombang kedua, hal tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Irak melalui pernyataan resmi yang dirilis pada Minggu (1/1).

Berdasarkan video yang dipublikasikan oleh Kementerian Pertahanan Irak, helikopter tersebut diangkut oleh pesawat jet An-124-100 milik maskapai Volga-Dnepr.

 

Pusat Analisis Perdagangan Senjata Dunia yang berbasis di Moskow mencatat, pada Oktober 2012 lalu Rusia dan Irak menyepakati pengiriman pasokan 28 buah pesawat tempur Mi-35M dan 15 buah pesawat tempur Mi-28NE. Pasokan gelombang pertama tiba di Irak pada 28 Agustus 2014 lalu.

Pesawat tempur Mi-28NE Night Hunter dirancang untuk misi pencarian dan penghancuran tanpa mengenal waktu, bahkan dalam kondisi cuaca buruk sekalipun. Pesawat ini dapat menghancurkan berbagai peralatan dan kendaraan – baik yang bersenjata maupun tidak, menyasar pasukan bersenjata, serta target udara berkecepatan rendah. Pesawat ini dipersenjatai oleh sebuah meriam otomatis 30 mm 2A42, misil kendali anti-tank 9M114 Shturm atau 9M120 Ataka, misil udara-ke-udara 9M39 Igla-V dan R-3, roket tanpa-kendali S-8 dan S-13, serta senapan 23 mm UPK-23-250V.


Pada awal Juli lalu, dalam liputan reportase agen berita Irak NINA News, terdapat gambar yang memperlihatkan setidaknya tiga helikopter buatan Rusia Mi-28N jenis ekspor. Helikopter yang dibuat sebagai pesaing helikopter buatan Amerika AH-64D Apache pada masa Perang Dingin tersebut kini akan bertempur dalam satuan tentara Irak untuk melawan para ekstremis ISIS yang telah menduduki sebagian besar wilayah negara Irak tersebut.

Moskow dan Baghdad telah menandatangani kontrak dadakan untuk memasok pesawat tempur Rusia Su-25 (sekitar lima sampai sepuluh unit) bagi Irak. Pemerintah Nouri al-Maliki sedang sangat membutuhkan pesawat tempur untuk mendukung pasukan darat menghadapi kelompok ekstremis dari Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).


Credit  RBTH Indonesia

TNI-Polri di Malinau Tunjukkan Kekompakan Jaga Perbatasan RI

Anggota TNI dan Polri yang bertugas mengamankan wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kabupaten Malinau, Kaltara, usai apel gabungan, Senin (2/2). Foto: Widayat/Radar Tarakan/JPNN

MALINAU (CB) - Personel TNI dan Polri khususnya yang bertugas di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menunjukkan kekompakannya mengamankan wilayah perbatasan RI-Malaysia.

Seperti yang terlihat dalam apel gabungan Senin (2/2) pagi,. Kegiatan yang dipusatkan di lapangan Batalyon Infanteri 614/Raja Pandhita di Desa Belayan Kecamatan Malinau Utara yang dipimpin langsung Komandan Yonif 614/Raja Pandhita Letkol Danie Hendra, dihadiri Kapolres AKPB Joko Heri Purwono dan Dandim 0910/Malinau Letkol  Agus Bhakti berserat sejumlah perwira di lingkungan Polres, Kodim, Yonif dan Brimob.

Usai apel bersama, Dandim 0910/Malinau Letkol Agus Bhakti menegaskan, kegiatan ini sebelumnya pernah dilaksanakan dan sempat terputus sehingga saat ini mulai digiatkan kembali. Kegiatan ini sifatnya rutin dan merupakan integrasi antara TNI dan Polri di lapangan itu solid dan kompak. Sehingga tidak ada anggapan bahwa TNI dan Polri tidak kompak, walaupun dalam pelaksanaan tugasnya itu berbeda.

“Kita (TNI-Polri, Red.) satu. Kita ini adalah aparat keamanan dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tupoksinya meskipun tugas berbeda-beda. Tetapi pada intinya  untuk ketertiban dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perb atasan dan pedalaman,” ungkap Dandim dilansir Radar Tarakan (Grup JPNN.com), Selasa (3/2).

Menurut Dandim, dirinya bersama Kapolres, Danyon 614/Raja Pandhita  dan Danbrimob sudah merencanakan kegiatan bersama lainnya seperti olah raga bersama, kerja bakti dan lainnya demi memperkuat kekompakan TNI-Polri.

“Termasuk juga menggelar hiburan bersama, kegiatan keagamaan dan sebagainya,” tegas Dandim Agus Bhakti.

Kapolres Malinau AKPB Joko Heru Purwono menambahkan, kegiatan ini juga bertujuan untuk menyatukan kekuatan antara TNI-Polri yang ada di Kabupaten Malinau. Karena kekuatan TNI dan Polri merupakan pilar utama persatuan dan kasatuan bangsa. Kemudian merupakan kekuatan keamanan, sebab TNI dan Polri sudah teruji dalam hal loyalitas dan dedikasi kerjanya untuk bangsa dan negara ini.

Dia menegaskan, adanya kebersamaan dan kekompakan seperti ini sangat dipastikan tidak akan terjadi gesekan antara anggota TNI dan Polri.

“Kalau sudah kompak dan sudah bersama, tidak akan mungkin terjadi gesekan dan tidak mungkin timbul konflik,” pungkasnya.

Credit  JPNN.com

Jeman Tidak Akan Pasok Senjata ke Ukraina

Kanselir Jerman, Angela Merkel tegaskan tak akan kirim senjata ke Ukraina. Foto Reuters

BERLIN (CB) - Pemerintah Jerman menegaskan tak mau mengikuti langkah sekutu mereka, Amerika Serikat (AS), yang akan memasok senjata kepada Ukraina. Menurut pemerintah Jerman, pengiriman senjata justru akan menambah buruk situasi di Ukraina.

"Kami tidak akan memasok senjata kepada Ukraina. Konflik di wilayah tersebut tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan jalur kekerasan," ucap Kanselir Jerman, Angela Merkel dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters, Senin (2/2/2015).

Sebelumnya, seperti diberitakan New York Times, AS mulai memberikan sinyal-sinyal akan memasok senjata kepada pemerintah Ukraina. AS beralasan, langkah ini sebagai bentuk dukungan terhadap pasukan Ukraina, yang saat ini sedang berperang melawan separatis.

”Presiden (Barack) Obama tidak membuat keputusan untuk memasok bantuan mematikan tersebut. Tapi setelah serangkaian kejadian yang membuat pasukan Ukraina menderita dalam beberapa pekan terakhir, pemerintahan Obama mengambil keputusan baru terkait bantuan militer,” tulis media AS itu.

Sementara itu, Rusia melalui Menteri Luar Negeri mereka, Sergei Lavrov mengecam keras tindakan pemerintah AS tersebut. Lavrov menyebut hal ini adalah bukti bahwa AS memang menginginkan perang di Ukraina.
Credit SINDOnews

Ganti Pemerintahan, Proyek Mobil Listrik Pindad Mati Suri

 

Presiden Joko Widodo (kanan) mendapat penjelasan dari Dirut PT Pindad Silmy Karim (kiri) saat kunjungan ke Divisi Senjata PT Pindad, Bandung, Jawa Barat. Pindad memutuskan untuk menghentikan produksi mobil listrik dan fokus mengembangkan alutsista. (ANTARA FOTO/Andhika Wahyu)

 

 

 

Jakarta, CB -- Pergantian pemerintahan dari Susilo Bambang Yudhoyono ke Joko Widodo (Jokowi) menimbulkan ganjalan tersendiri bagi PT Pindad (Persero). Instruksi mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan pada akhir Desember 2012 lalu, agar Pindad memproduksi massal mobil listrik 50 kilowatt (KW) buatannya ternyata tak diimbangi dengan permintaan yang tinggi dari masyarakat.

Alhasil BUMN dengan bisnis inti pembuatan alat dan mesin tempur tersebut memutuskan untuk menghentikan seluruh kegiatan terkait produksi mobil listrik tersebut. Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama Pindad Silmy Karim yang mengatakan, sejak pemerintahan berganti sudah tidak ada lagi instruksi yang jelas bagi Pindad untuk meneruskan program mobil listrik yang tidak berkembang tersebut.

"Mungkin masyarakat kita masih berfikir naik mobil dengan bahan bakar minyak (BBM) lebih bergengsi," kata Silmy saat ditemui di Jakarta, Senin (2/2).

Alhasil, Silmy memutuskan agar Pindad kembali fokus ke industri alutsista dan nonalutsista yang memiliki potensi pasar yang tinggi. Menurutnya, upaya yang dilakukan Pindad untuk memproduksi mobil listrik sangat rumit dan kompleks termasuk untuk pembuatan komponen mesin atau motor penggeraknya.

"Mending buat produksi senjata yang jelas-jelas ada yang beli. Kendaraan itu sistemnya kompleks, menyangkut budaya di satu negara," jelasnya.

Meski demikian, Silmy mengaku Pindad masih sanggup memproduksi mobil listrik jika diperoleh dukungan yang jelas dari pemerintah.
Credit  CNN Indonesia

Suntikan Modal Negara ke Krakatau Steel untuk Putihkan Utang

 

  Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno (kiri) mendengarkan pertanyaan dari Komisi VI DPR dalam rapat kerja di Jakarta, Senin (19/1). Kementrian BUMN meminta kepada DPR untuk mencairkan dana penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp48,01 triliun untuk 35 BUMN. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

 

 

Jakarta, CB -- Perusahaan baja pelat merah, PT Krakatau Steel Tbk (KRAS), memperoleh alokasi penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 956 miliar. Sokongan modal tersebut tidak berbentuk tunai, melainkan berupa status lunas sebagian utang KRAS kepada pemerintah.

Muhammad Zamkhani, Deputi Bidang Usaha Agro dan Industri Strategis BUMN, menjelaskan PMN nontunai yang tengah diperjuangkan pemerintah di DPR untuk mendukung proses administratif KRAS.

"Krakatau Steel akan dapat non cash untuk administratif. Katanya dulu asalnya dari konversi cadangan (laba ditahan) terkumpul jadi modal pemerintah," kata Zamkhani di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (2/2) malam.

KRAS diketahui memiliki utang dividen ke negara sekitar Rp 3 triliun. Sebagian utang tersebut yang akan ditukar guling dengan PMN  nontunai.

Zamkhani menuturkan pada umumnya PMN dibutuhkan BUMN untuk memperkuat permodalan dan mempermudah pengajuan kredit ke perbankan dalam rangka mendukung ekspansi perseroan. Lhusus untuk KRAS, PMN nontunai diberikan agar pemerintah mendapat bagian saham emiten BUMN baja itu.

Dalam dokumen Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan (RAPBNP) 2015 yang diusulkan ke parlemen, pemerintah menganggarkan PMN sebesar Rp 72,97 triliun bagi 40 BUMN yang merupakan peningkatan alokasi paling besar dibandingkan pos belanja lainnya.


Credit  CNN Indonesia

Iran luncurkan satelit pertama sejak 2012

... satelit Fajar itu bisa mengambil gambar secara akurat dari luar angkasa...

Teheran (CB) - Iran pada Senin meluncurkan satelit pengamat, pertama kali sejak 2012, sementara Presiden Iran, Hassan Rouhani, menyatakan, satelit itu masuk ke orbit secara selamat dan bahwa ia pribadi yang memerintahkan pelaksanaannya.

Satelit bernama Fajar itu ditempatkan 450 kilometer di atas permukaan Bumi, kata televisi Al-Alam, stasiun televisi berbahasa Arab milik republik Islam itu.

Peluncuran satelit itu yang keempat kalinya dilakukan Iran setelah tiga lainnya antara 2009-2012.

Satelit dibuat Iran, kata kantor berita resmi IRNA, juga peluncurnya, demikian menurut Rouhani.

Rouhani mengatakan, tujuanya agar Iran tidak punya ketergantungan teknologi luar angkasa dari negara lain.

"Ilmuwan-ilmuwan kita telah memasuki tahap baru dalam menguasai luar angkasa. Kita akan meneruskan langkah ini," kata Rouhani, dalam pernyataan singkat di televisi pemerintah.

Al-Alam mengatakan, satelit Fajar itu bisa mengambil gambar secara akurat dari luar angkasa.

Peluncuran dilakukan di saat Iran memulai perayaan selama 10 hari untuk memperingati revolusi Islam ke-36, yang puncaknya jatuh pada 11 Februari, yaitu "Hari Kemenangan".

"Hari Kemenangan" itu menandai berakhirnya secara resmi kekuasaan Shah Iran yang didukung Amerika Serikat.

Menteri Pertahanan Iran, Jenderal Hossein Dehgan, memberikan pernyataan yang sama dengan Rouhani. Ia mengatakan peluncur tersebut, Safir-Fajr, menunjukkan kemampuan Iran untuk membangun peluncur satelit.

Pada Februari 2010, Iran meluncurkan satelit berisi seekor tikus dan sejumlah kura-kura serta berbagai serangga.

Iran telah meluncurkan dua misi kapsul terpisah di bawah program luar angkasa Iran. Salah satunya, yang dilakukan pada Januari 2013, termasuk menyertakan monyet di dalamnya, yang kemudian kembali ke Bumi dalam keadaan hidup.

Namun demikian, kegiatan-kegiatan luar angkasa Iran telah membuat masyarakat internasional berjaga-jaga di tengah kekhawatiran terkait pembangunan teknologi Teheran yang bisa mengarah ke tujuan militer.

Sejumlah negara Barat curiga bahwa Iran sedang secara diam-diam membangun bom atom. Mereka mengkhawatirkan bahwa teknologi yang digunakan untuk meluncurkan roket-roket luar angkasa itu bisa dialihkan ke kegiatan membangun peluru-peluru balistik jarak jauh.

Teheran telah sekian lama membantah memiliki tujuan-tujuan militer dalam program luar angkasa ataupun kegiatan-kegiatan nuklirnya.

Iran saat ini sedang berada dalam proses perundingan dengan Amerika Serikat dan negara-negara kuat lainnya guna mengakhiri kebuntuan menyangkut kegiatan-kegiatan atom yang disengketakan.

Credit  ANTARA News

Indonesia-Thailand kursus bersama Pasukan Perdamaian PBB

Dokumentasi Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, dan Presiden Susilo Yudhoyono, serta Menteri Pertahanan (saat itu), Purnomo Yusgiantoro, saat mengunjungi Indonesia Peace and Security Centre (IPSC), Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/3). Markas Besar TNI bersama Kementerian Pertahanan memiliki pusat pelatihan pasukan penjaga perdamaian PBB berstandar internasional. (FOTO ANTARA/Widodo S Jusuf)

... agar TNI dan Angkatan Bersenjata Kerajaan Thailand dapat berbagi ilmu dan pengalaman dalam melaksanakan misi PBB...

Jakarta (CB) - Angkatan Bersenjata Kerajaan Thailand dan TNI telah menggelar kursus Pasukan Penjaga Perdamaian PBB untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ke dua negara.

"Kursus ini bernama United Nations Military Observers (UNMO), dilaksanakan di Pusat Pelatihan Penjaga Perdamaian Angkatan Bersenjata Kerajaan Thailand di Provinsi Hua Hin," kata salah satu instruktur TNI, Kapten CPM Hanri Kusuma, dalam pernyataan pers yang diterima ANTARA, di Jakarta, Senin (2/2).

Kursus ini diselenggarakan selama tiga pekan dan telah berakhir pada 1 Februari.

"Pasukan penjaga perdamaian dituntut mampu beroperasi di dalam lingkungan yang bersifat kompleks, oleh karenanya perlu standarisasi kompetensi dan kemampuan sebagai pasukan PBB," kata Kusuma.

Berbagai materi pelajaran diberikan selama kursus, di antaranya negosiasi, mediasi hingga mengemudi.

Sementara itu instruktur lain TNI, Mayor Widianto menambahkan kursus UNMO juga dilaksanakan di Indonesia, di Pusat Misi Pemelihara Perdamaian TNI, Sentul, Bogor dengan mendatangkan personel berpengalaman dari Angkatan Bersenjata Kerajaan Thailand.

"Tujuannya agar TNI dan Angkatan Bersenjata Kerajaan Thailand dapat berbagi ilmu dan pengalaman dalam melaksanakan misi PBB," kata Widianto.

Selama pelatihan, para anggota Angkatan Bersenjata Thailand digembleng instruktur TNI, baik teori di dalam kelas dan praktik di lapangan dengan simulasi mirip dengan situasi di medan tugas sebenarnya.

"Mudah-mudahan kursus UNMO bisa terus ditingkatkan, karena tantangan di dalam melaksanakan misi penjaga perdamaian dunia semakin besar. Pelatihan bersama semacam ini banyak manfaatnya bagi kedua negara," kata Kusuma.



Credit   ANTARA News

Cegah Sengketa dengan Negara Tetangga, Sebanyak 47 Pulau Terluar Disertifikasi

 

KOMPAS/M ZAID WAHYUDI Bendera Merah Putih dari tembaga tertancap di pinggir Pantai Uhum, Desa Purpura, bagian utara Pulau Kisar, Kecamatan Pulau-pulau Terselatan, Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku. Kisar merupakan salah satu dari 92 pulau terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Foto diambil beberapa waktu lalu.

JAKARTA, CB -  Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) kembali akan menyertifikasi 47 pulau terluar dari total 92 pulau terluar di seluruh Indonesia.

"Dengan pensertifikasian ke 47 pulau terluar itu, kita menargetkan akhir 2015 ini seluruh pulau terluar (92 pulau) sudah tersertifikasi dan sudah tercatat di Mahkamah Internasional agar tak ada sengketa dengan negara tetangga," ujar Menteri ATR/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan dalam siaran pers yang diterima, Senin (2/2).

Bagi pulau yang ada penghuninya, BPN akan menerbitkan sertifikat atas nama mesyarakat di sana. Sedangkan bagi pulau tak berpenghuni BPN akan menerbitkan atas nama Kementerian ATR/BPN. "Jika kementerian lain ada yang akan menggunakan kita serahkan kepemilikannya. Yang jelas tetap milik negara," tambah Ferry.

Menurut Ferry, upaya sertifikasi pulau terluar itu dibantu oleh TNI Angkatan Laut, terutama dalam menentukan batas dengan negara-negara tetangga.

"Kita harapkan, dengan pensertifikasian pulau terluar, khususnya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, akan mencegah terjadinya konflik antarnegara," tutup Ferry.
Credit  KOMPAS.com

Babak Pertama KPK VS BG...

 

KOMPAS.com/Tara Marchelin Sebanyak 500 personel polisi berjaga di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait adanya sidang praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan, Senin (2/2/2015).

 

JAKARTA, CB - Babak perdana sidang praperadilan Komjen Budi Gunawan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berjalan mulus. KPK sebagai termohon tidak menghadiri sidang.
Sidang pun hanya dihadiri pemohon, yakni kuasa hukum Budi. Sehingga, hakim Sarpin Rizaldi menunda sidang hingga 9 Februari 2015, pekan depan. Kuasa hukum Budi Gunawan, Maqdir Ismail, sempat meminta hakim mengebut jadwal sidang lanjutan, yakni dengan menggelar sidang lagi pada Selasa (3/2/2015) dan Rabu (4/2/2015).
Namun, hakim Sarpin menolaknya. Hakim berpendapat bahwa dalam KUHAP, waktu sidang lanjutan adalah tujuh hari dari diterimanya bukti-bukti praperadilan. Pihak Budi pun dengan berat hati mengikuti keputusan hakim.
KPK memiliki alasan sendiri mengapa tidak hadir dalam sidang perdana praperadilan. Deputi Pencegahan KPK Johan Budi menyebut, sebenarnya tim hukum KPK sudah datang ke PN Selatan. Namun, tim hukum melihat bahwa materi gugatan praperadilan dari pihak pemohon berubah dan bertambah. KPK pun membutuhkan waktu lebih lama dari waktu yang tersisa untuk mempersiapkan jawaban atas tambahan gugatan tersebut.
Ketidakhadiran itu kemudian dikecam kuasa hukum Budi di luar persidangan. Frederick Yunadi menyebutkan bahwa KPK melecehkan institusi pengadilan.
"Kalau dia menghormati, bikinlah surat resmi atau kirim orang. Tapi enggak dilakukan," ujar Frederick kepada Kompas.com, Senin (2/2/2015) kemarin.
Ketidakhadiran KPK itu, lanjut Frederick, mengundang tanda tanya besar. Mengapa institusi yang menetapkan status tersangka Budi tidak datang saat persidangan yang membuktikan bahwa penetapan itu telah sesuai prosedur atau tidak. Ia kurang puas atas alasan KPK tidak hadir dalam praperadilan.
"Jangan ngarang-ngarang. Itu menunjukkan bahwa ada keanehan, ada sesuatu, mereka tak hadir. Apa itu, saya juga tidak tahu," lanjutnya.
Sidang perdana itu digelar di ruangan sidang utama Prof Oemar Seno Adji. Sidang dengan nomor perkara 04/pid/prap/2015/PN Jakarta Selatan itu molor jauh dari jadwal.
Sesuai rencana, sidang digelar pukul 09.00 WIB, tapi lantaran KPK tidak datang ke persidangan, sidang pun baru dapat dilangsungkan pukul 12.30 WIB.
Sementara itu, di luar sidang...
Keseruan babak perdana KPK versus Budi ini malah terjadi di luar persidangan. Sementara sidang berlangsung tanpa perlawanan, ratusan orang yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Mahasiswa dan Pendukung Praperadilan (Ampera) berteriak-teriak di halaman PN Jaksel menuntut KPK menghentikan kasus Budi.
Selain menggelar orasi, mereka sempat menggelar aksi teatrikal dan mengacung-acungkan spanduk berisi tuntutan. Semula, pendukung Budi menggelar aksinya di Jalan Ampera Raya. Namun, Polisi mempersilakan pendukung Budi masuk ke halaman pengadilan.
Kepala Polres Jakarta Selatan Komisaris Besar Wahyu Hadiningrat mengatakan, aktivitas mereka di tepi jalanan membuat arus lalu lintas macet sehingga diperbolehkan masuk ke pelataran sidang asal tertib dan tidak rusuh.
Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial Eman Suparman menyayangkan tindakan Polisi. "Mencoreng wibawa hukum. Bahkan mereka itu menekan hakim lewat orasi," ujar dia.
Eman mengatakan, semestinya personel polisi mengetahui bahwa sebuah persidangan harus berjalan dengan suasana tenang, tertib dan yang paling penting tidak adanya tekanan dari pihak mana pun terhadap hakim.
Ada pun yang jadi kekhawatiran, sikap permisif polisi itu dapat menjadi argumentasi pengunjuk rasa lainnya yang beraktivitas di area pengadilan. Kondisi itu tidak memberikan dampak positif bagi sebuah persidangan.
"Memang tidak ada aturan khusus yang dapat membatasi pengunjuk rasa boleh masuk atau tidak di halaman pengadilan. Tapi kalau dari etika ya tidak etislah, harusnya Polisi tahu," ujar dia.
Untungnya, teriak-teriakan pengunjuk rasa tak memengaruhi jalannya persidangan. Satu-satunya yang positif selama proses sidang itu, lanjut Eman, adalah ketegasan hakim untuk menolak permintaan pemohon mengebut jadwal sidang lanjutan.
Komisi Yudisial, menurut Eman, komitmen akan mengawasi gerak-gerik Sarpin Rizaldi selaku hakim tunggal dalam perkara ini.

KOMPAS.com/Tara Marchelin Pendukung Polri dan KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (2/2/2015).

 

Credit  KOMPAS.com

 

 

Di tengah keriuhan suasana pendukung Budi Gunawan, sebanyak tujuh wanita berbusana minim, wajah tirus, tubuh kurus semampai dan make up tebal hadir di halaman pengadilan, membuat suasana menjadi lebih berwarna.
Para pewarta foto dan kamerawan televisi berdesakan untuk mengabadikan para wanita tersebut. Bak model, mereka bergaya ala sesi pemotretan, yakni menunjukan selebaran 'Save NKRI' ke wartawan.
"Kami ingi Polri yang kuat dan KPK yang kuat, tanpa saling serang. Makanya kami menyerukan Save NKRI saja," ujar Rosita Mawar (30), wanita yang berprofesi sebagai penyanyi.
Babak pertama KPK versus BG sudah lewat. Kini publik hanya bisa menanti bagaimana babak kedua, pekan depan, berlangsung...

Dikira Naga, Kerangka Besar di Tiongkok Ternyata Dinosaurus

Ilustrasi dinosaurus Mamenchisaurus. (Lida Xing/Universitas Alberta)

 

Jakarta, CB -- Naga adalah binatang mitologi orang Tiongkok. Awalnya tulang belulang memanjang yang ditemukan di Kota Quijang, di barat daya Provinsi Chongqing, Tiongkok, pada 2006, dikira belulang naga oleh penemunya, sekelompok petani.

Tapi ahli paleontology dari Universitas Alberta di Kanada kemudian mendapati bahwa tulang belulang itu adalah spesies baru dinosaurus yang hidup pada periode 160 juta tahun lalu, pada periode Jurassic Akhir.

Kenapa memanjang seperti ular? Rupanya yang tersisa adalah tulang belakang yang panjang. “Kami menemukan tulang belakang dinosaurus yang besar dengan tengkorak dan ekor,” kata Lida Xing, anggota tim peneliti dari Universitas Alberta, yang membuat penemuan itu, kepada CNN, Minggu (1/2).

“Tapi kami tidak menemukan tulang kaki,” katanya lagi. Masuk akal juga kalau kemudian sekelompok petani yang menggali tanah untuk membuat kolam ikan di kota Qijiang itu mengira mereka sudah menemukan belulang naga, binatang yang berbentuk hewan melata dalam penggambaran tradisi Tiongkok.

Kerangka sepanjang 15 meter itu kemudian dinamai Qijianglong alias Naga dari Quijang. Penelitian itu dipublikasikan di Journal of Vertebrate Paleontology.

Para ahli memasukkan spesies baru dinosaurus itu ke dalam grup Mamenchisaurus, yaitu kelompok dinosaurus yang terkenal dengan leher yang panjang. Panjang lehernya bisa setengah dari panjang badannya sendiri.

Dalam kasus Naga dari Quijang, ukuran panjang lehernya mencapai 7 meter lebih. Menariknya, mereka menemukan bagian kepala masih menempel dengan baik ke tulang leher. Ini sesuatu yang jarang ditemukan dalam penemuan belulang dinosaurus. Biasanya kepala dinosaurus gampang terlepas lantaran ukurannya kecil.

Berbeda dengan kebanyakan Mamenchisaurus, tulang leher Naga dari Quijang itu penuh dengan udara, sehingga lebih enteng.

Memperhatikan sambungan tulang lehernya, terlihat bahwa dinosaurus ini lebih mudah menggerakkan lehernya secara horizontal ketimbang ke samping. Diperkirakan dia lebih mudah makan dari pohon-pohon yang tinggi.

Sedangkan umumnya Sauropoda, alias dinosaurus leher panjang, yang sering tampil dalam film, contohnya film “The Land Before Time”, ukuran lehernya hanya sepertiga ukuran panjang badannya.

“Qijianglong adalah hewan yang menakjubkan. Kalau Anda bisa membayangkan hewan yang setengah tubuhnya adalah leher, Anda bisa melihat bahwa evolusi bisa melakukan hal-hal yang luar biasa,” tutur Tetsuto Miyashita, seorang mahasiswa doktoral di Universitas Alberta.

Naga dari Quijang adalah spesies termuda yang ditemukan di kelompok Mamenchisaurus, yang hanya ada di kawasan Asia. “Qijianglong menunjukkan bahwa dinosaurus leher panjang berdiversifikasi dalam cara yang unik di Asia selama masa Jurassic,” kata Miyashita.

“Tak ada di tempat lain dinosaurus dengan leher yang lebih panjang selain di Tiongkok,” katanya lagi.

Penemuan dinosaurus dari spesies Mamenchisaurus di Kota Quijang bukanlah yang pertama dari jenis itu. Sejarah mencatat, Mamenchisaurus sudah ditemukan sejak 1952 di Tiongkok.

Mamenchisaurus pertama ini dinamai Mamenchisaurus constructus. Panjangnya diperkirakan panjangnya antara 13-15 meter. Belulang yang ditemukan tak utuh, hanya tulang leher dengan 14 ruas tulang belakang.

Berturut-turut, temuan Mamenchisaurus berikutnya terjadi pada 1972, 1993, 1994, dan 2001.

Mamenchisaurus berarti Kadal Mamenchi. Kata Mamenchi berasal dari nama tempat penemuan fosil dinosaurus itu pertama kali, yaitu di dekat tempat penyeberangan ferry di Mamingxi, di Sungai Jinsha.

Credit  CNN Indonesia

Militer Inggris Bentuk Brigade Media Sosial

 

Inggris menyadari bahwa peperangan di era informasi ini tidak selalu dengan kekerasan, melainkan juga dengan taktik psikologis yang dimainkan di media sosial. (Wikimedia Commons)

 

London, CB -- Militer Inggris membentuk brigade khusus yang bertugas di berbagai situs media sosial. Tujuannya adalah untuk "berperang" di era informasi dengan menggunakan taktik psikologi di internet.

Diberitakan al-Arabiya, Minggu (1/2), pasukan khusus bernama Brigade 77 ini akan bermarkas di Hermitage, Berkshire dan akan diresmikan pada April mendatang, seperti disampaikan oleh Jenderal Angkatan Darat Sir Nick Carter.

Brigade 77 terdiri dari tentara dan tentara cadangan Angkatan Darat dan Angkatan Laut, yang bertugas "memainkan peranan kunci untuk membantu Inggris berperang di era informasi." Carter menegaskan bahwa ini adalah bukti tentara Inggris tidak hanya memiliki kemampuan yang tradisional.

Brigade khusus ini juga akan membuka lowongan untuk warga sipil yang memiliki kemampuan di bidang media sosial. Tugas mereka adalah menarik hati dan perhatian masyarakat terhadap misi-misi militer Inggris.

Juru bicara militer Inggris mengatakan bahwa pembentukan unit ini didasari pada kesadaran akan perubahan pola peperangan di era modern. Perang saat ini tidak harus disertai kekerasan, sebuah pelajaran penting yang diambil Inggris dari peperangan di Afghanistan dan negara lainnya.

"Tindakan di medan perang modern tidak perlu disertai kekerasan, dan ini adalah pelajaran penting dari operasi kami di Afghanistan," kata dia.

Credit  CNN Indonesia

Dunia Sudah Terbalik, Sekarang KMP yang Dukung Jokowi

INDRA AKUNTO/KOMPAS.com Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Kamis (29/1/2015).


JAKARTA, CB - Pakar hukum tata negara Refly Harun melihat posisi PDI Perjuangan akan terjepit bila melawan opini publik terkait calon Kapolri, Komjen Budi Gunawan.
Publik menginginkan Presiden Joko Widodo tidak melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri karena berstatus tersangka KPK.
"Yang terjepit PDI-P kalau melawan opini publik, tadinya solid malah terjepit sendiri. Dua bulan ke depan yang sering memuji Jokowi adalah KMP (Koalisi Merah Putih)," kata Refly di Bakoel Koffie, Jakarta, Minggu (1/2/2015).
Apalagi, kata Refly, kini KMP menyatakan mengikuti keputusan Presiden Jokowi mengenai nasib Budi Gunawan.
"Dunia sudah menjadi terbalik," ujarnya.
KMP adalah koalisi partai politik di DPR yang dinilai sejumlah pihak sebagai oposisi kerap mengkritisi kebijakan pemerintahan Jokowi-JK.
Menurut Refly, sikap paling aman yang diambil Presiden Joko Widodo adalah tidak melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri dilihat dari aspek hukum, publik dan politik.
‎"Paling aman tidak melantik, apalagi dengan safari (Jokowi) Prabowo, Habibie atau Ical dan SBY. Ini bukan Jokowi tapi PDIP yang terjepit," tuturnya.

Refly mengungkapkan sejarah KPK mendapatkan perlawanan saat berhadapan dengan Polri seperti kasus Kompol Novel. ‎ Untuk itu, kata Refli, jalan terbaik dengan membuang akar permasalahan di Polri dan KPK.
"Dukung KPK penyidikan seprofesional mungkin untuk Budi Gunawan. Lalu Dukung Polri menyelesaikan kasus Bambang Widjojanto," ungkapnya.

Sinyal KMP akan "seiring" dengan Jokowi ditunjukkan dengan kunjungan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ke Istana Bogor menemui Jokowi.
Prabowo dalam keterangan persnya mendukung langkah Jokowi menetapkan calon Kapolri pilihannya.



Credit  KOMPAS.com

Ini Alasan Budi Gunawan Kukuh Gugat KPK ke Pengadilan

Praperadilan Budi Gunawan dinilai mudah dimentahkan hakim.

Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan saat mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan dengan komisi III di gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/1/2015). (VIVAnews/Ikhwan Yanuar)

 

  CB- Kubu Komjen Pol Budi Gunawan optimis mendapat keadilan dari proses praperadilan yang akan digelar pagi ini, Senin, 2 Januari 2014, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut Kuasa Hukum Budi Gunawan, Razman Arif, setidaknya ada tiga dasar persoalan yang akan diuji ke persidangan

Pertama, soal kewenangan KPK dalam menangani pejabat eselon dua. Kedua, apakah penyidiknya masih berstatus penyidik atau tidak. Ketiga, apakah saat kasus itu bergulir, Budi Gunawan berstatus penyelenggara negara.

Razman enggan berpolemik dasar hukum gugatannya ke praperadilan yang dianggap tidak relevan. Menurut dia, dalam pengajuan gugatan ini, publik tidak boleh terpaku pada KUHAP semata. Meski dalam KUHAP, materi gugatan yang diajukan Budi Gunawan rentan dimentahkan, tapi dia berharap hakim dapat bersikap proporsional.

"Kalau tidak menguji ke pengadilan, terus menguji kemana? ke Tuhan?" kata Razman kepada VIVA.co.id.

Dasar hukum gugatan Budi Gunawan atas proses hukum yang dilakukan KPK adalah merujuk pada Pasal 63 ayat 1-4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dimana pasal tersebut berbunyi, “dalam hal seseorang dirugikan sebagai akibat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh KPK secara bertentangan dengan Undang-Undang atau dengan hukum yang berlaku, orang yang bersangkutan berhak untuk mengajukan gugatan rehabilitasi dan/atau kompensasi.”
"Jadi bagi orang yang merasa ada yang tidak sesuai dengan proses hukum di KPK, bisa menempuh aturan hukum yang diatur UU KPK. Kita tidak boleh terpaku pada KUHAP semata, kita lihat situasi ini kan berkembang," ujarnya.

Padahal jika merujuk Pasal 77 sampai Pasal 83 Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, Praperadilan diatur secara limitatif, yakni Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang :

1) Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan ;

2) Sah tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan ; dan

3) Permintaan ganti-rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

"Jadi, status tersangka bukanlah objek untuk praperadilan. Di luar dari komponen itu, tidak bisa dipraperadilankan," kata Anggota Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Miko S Ginting.

Credit  VIVA.co.id

Gara-gara ISIS, Militer Jepang Akan Unjuk Gigi Lagi

Abe ingin mengakhiri larangan militer Jepang terlibat pertempuran.

Shinzo Abe (REUTERS/Yuriko Nakao)

  CB- Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Senin, 2 Februari 2015, mengatakan ingin mendiskusikan sebuah kerangka kerja yang memungkinkan militer Jepang melakukan operasi penyelamatan, bagi warga negara mereka yang dalam bahaya di luar negeri.

Dilansir Reuters, Abe yang telah lama mendorong posisi keamanan lebih kuat untuk Jepang, mengeluarkan pernyataan di hadapan komite parlemen setelah pembunuhan dua warga negara Jepang oleh kelompok militan ISIS.

Abe menginginkan legislasi yang mengakhiri larangan bagi militer Jepang untuk terlibat pertempuran di luar negeri, demi membantu para sekutu Jepang yang menjadi sasaran serangan, dalam konsep pertahanan diri kolektif.

Perubahan itu akan menjadi pergeseran kebijakan militer Jepang yang signifikan, sejak kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Abe mengatakan Jepang harus bekerjasama dengan komunitas internasional, untuk melawan terorisme dan melindungi warganya.

"Jika kita tidak bergerak bersama karena kita takut pada teroris, itu akan menjadi apa yang para teroris keji inginkan," ucap Abe. Dia juga kembali mengulang kecamannya pada ISIS atas pembunuhan jurnalis Jepang Kenji Goto.

Untuk memperlihatkan sikap kerasnya pada ISIS, Abe juga berjanji meningkatkan bantuan kemanusiaan Jepang untuk kelompok-kelompok yang bertempur melawan ISIS di Timur Tengah.


Credit   VIVA.co.id

AS Dukung Patroli Jepang di Laut Cina Selatan

 

Jepang telah memiliki pesawat pengintai jarak jauh jenis P-1 yang memungkinkan Pasukan Bela Diri negara itu mengintai hingga Laut Cina Selatan. (Reuters/Japan Maritime Self-Defense Force/Handout )

 

Tokyo, CB -- Amerika Serikat akan menyambut langkah Jepang untuk memperluat patroli udara ke Laut Cina Selatan untuk mengimbangi peningkatan jumlah kapal laut Tiongkok di wilayah yang diklaim Tiongkok sebagai teritorinya.

“Menurut saya sekutu, mitra dan teman di wilayah akan semakin memandang Jepang sebagai sebagai faktor penstabil,” ujar Laksamana Robert Thomas, Komandan Armada Ketujuh Angkatan Laut AS.

“Terus terang, di Laut Cina Selatan jumlah kapal penangkap ikan Tiongkok dan kapal penjaga pantai negara itu melebihi jumlah kapal negara-negara tetangganya,” kata Thomas.

Kementerian luar negeri Tiongkok mengatakan belum bisa mengeluarkan pernyataan terkait pernyataan Robert Thomas ini.

Saat ini partroli rutin pesawat Jepang hanya mencakup Laut Cina Timur, dimana Tokyo bersitegang dengan Beijing terkait perebutan kepemilikan satu kepulauan.

Perluasan penerbangan pengintaian ke Laut Cina Selatan hampir dipastikan akan meningkatkan ketegangan antara ekonomi terbesar kedua dan ketiga dunia ini.

Pernyataan Laksamana Thomas memperlihatkan dukungan Pentagon terhadap elemen kunci dalam upaya Perdana Menteri Shinzo Abe agar militer Jepang berperan lebih aktif di wilayah.

Hal ini penting karena para pejabat AS dan Jepang kini sedang merundingkan panduan keamanan bilateral baru yang akan memberi Jepang peran lebih besar dalam aliansi kedua negara, 70 tahun setelah Perang Dunia II.

“Menurut saya kegiatan JSDF, Pasukan Bela Diri Maritim Jepang, di Laut Cina Selatan di masa depan masuk akal,” kata Admiral Thomas.

Jepang tidak terlibat dalam perselisihan di Laut Cina Selatan dimana Tiongkok, Filipina, Vietnam, Taiwan, Malaysia dan Brunai saling mengklaim wilayah yang sama.

Tetapi laut ini menjadi sumber dari 10 persen penangkapan ikan global dan merupakan jalur kapal perdagangan bernilai US$5 triliun, yang sebagian besar rute dari dan ke Jepang.

Pesawat Pengintai Baru

Perdana Menteri Shinzo Abe berupaya meloloskan perundangan yang mengijinkan militer Jepang beroperasi lebih bebas di luar negeri sebagai bagian dari interpretasi lebih luas dari kata bela diri yang diijinkan oleh UUD yang berhaluan pasifis.

Perubahan ini bersamaan dengan pengerahan satu pesawat penjaga maritim baru, P-1, yang memiliki daya terbang 8.000 kilometer, dua kali dari daya terbang pesawat yang ada saat ini, dan bisa membuat Jepang bisa melakukan pengawasan lebih jauh di Laut Cina Selatan.

“Ini perkembangan logis dari upaya Abe menciptakan militer yang lebih kuat dan proaktif. Ini juga perubahan penting dari operasi JSDF sebelumnya,” ujar Grant Newsham, peneliti di Forum Studi Strategis Jepang.

Newsham mengatakan mengirim pesawat pengintai ke Laut Cina Selatan akan membuat Jepang meningkatkan hubungan militer dengan negara-negara seperti Filipina, yang menjadi salah satu tujuan Abe dalam upaya melawan kekuatan AL Tiongkok yang semakin besar.

Beijing telah menggarisbawahi cakupan klaim wilayahnya berdasarkan satu peta dengan sembilan garis putus yang meliputi sekitar 90 persen Laut Cina Selatan.

“Sembilan garis putus itu, yang tidak sesuai dengan peraturan dan norma, standar, hukum internasional menciptakan situasi di wilayah itu yang merupakan pertikaian yang tidak perlu terjadi,” kata Laksamana Robert Thomas.
Credit  CNN Indonesia

Jenis Senjata Petugas dalam Penyanderaan Sydney Kini Dipersoalkan

Jenis senjata yang digunakan petugas dalam merespon aksi penyanderaan di Sydney kini mulai dipersoalkan.

  CB - Mantan anggota pasukan elit anti teror Australia, Mitchell McAlister, mempertanyakan pilihan jenis senjata yang dipergunakan petugas dalam mengatasi aksi penyanderaan di sebuah kafe di Sydney pertengahan Desember 2014.

Dalam penyanderaan di Kafe Lindt 16 Desember tersebut, dua sandera yaitu Katrina Dawson dan Tori Johnson serta pelaku Man Haron Monis tewas di tempat. Penyelidikan kasus ini mulai dibuka secara resmi, Kamis (29/1/2015).
Menurut McAlister, ancaman yang timbul dari aksi Man Haron sebenarnya tidak perlu dihadapi dengan respon militer secara besar-besaran.

Pendapat ini dikemukakan McAlister dalam sebuah jurnal yang khusus membahas operasi pasukan khusus di seluruh dunia. Ia mempertanyakan pilihan jenis senjata yang digunakan oleh satuan Unit Operasi Taktis Kepolisian negara bagian New South Wales saat itu.
Menurut dia, pilihan jenis senjata ini kemungkinan besar turut menyebabkan tewasnya katrina Dawson, yang sebelumnya dikabarkan terbunuh oleh peluru polisi.
McAlister yakin, seandainya satuan anti teror pemerintah federal yang diturunkan mengatasi aksi penyanderaan, besar kemungkinan jenis senjata M4A1 tidak akan dipergunakan oleh pasukan.
McAlister sendiri pernah bertugas di Kelompok Taktis pada Pasukan Elit Anti Teror yang berbasis di pangkalan militer tidak jauh dari Sydney.
Kelompok Taktis itu mulai beroperasi tahun 1980 lalu untuk menangani aksi teroris dalam negeri, menyusul peristiwa pemboman di Hotel Hilton Sydney tahun 1978 lalu.
Dia menjelaskan, peluru yang dimuntahkan dari senjata M4A1 ini memiliki efek berbahaya bagi lingkungan sekitar sasaran. Apalagi, interior kafe tempat kejadian terbuat dari tegel kemarik, sehingga kemungkinan pantulan peluru tidak bisa dihindarkan.
Menurut McAlister biasanya satuan khusus anti teror di seluruh dunia lebih memilih jenis senjata seperti MP5 dengan pertimbangan bisa meminimalkan efek muntahan peluru dari senjata petugas.

Credit  Radio Australia

Tak Puas 'Jajah' 30 Negara, Sritex Rambah Pasar Tiongkok

PT Sri Rejeki Isman Tbk. ANTARA FOTO/Audy Alwi

CB, Beijing: PT Sri Rejeki Isman Tbk mulai menjajaki pasar Tiongkok, terutama untuk produk pakaian militer dari sebelumnya benang dan kain yang telah lama diekspor ke negara tersebut.

"Kami sedang jajaki kemungkinan agar produk pakaian militer Sritex dapat menjadi pakaian militer bagi tentara Tiongkok. Kita lakukan secara bilateral," kata Presiden PT Sritex Iwan S Lukminto di Beijing, Rabu (28/1/2015).

Ditemui usai mengikuti rangkaian kunjungan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Sofyan Djalil, dia mengklaim kualitas pakaian militer yang diproduksi perusahaannya telah teruji di berbagai negara. "Jadi, secara kualitas produk kami sudah teruji. Karenanya, kami ingin memasok untuk militer Tiongkok, yang memiliki pasar lebih besar. Dan meski ekonominya melambat, namun untuk consumer goods permintaan tetap ada, seperti benang yang kami ekspor ke Tiongkok selama ini," ungkap Iwan.

Sritex selama ini memasok pakaian militer ke sekitar 30 negara antara lain antara lain tentara Jerman, Inggris, Uni Emirat Arab, Malaysia, Somalia, Australia, Kroasia, dan Hong Kong. PT Sritex juga telah ditunjuk sebagai mitra resmi untuk negara-negara NATO untuk memproduksi seragam militer sejak 1994.

Total volume ekspor seragam militer dari Sritex sepanjang 2014 mencapai lebih dari delapan juta potong atau separuh dari total produksi. Pemasukan pajak negara dari PT Sritex 2014 mencapai Rp250 miliar, di mana separuh dari pajak tersebut berasal dari penghasilan penjualan produk militer.

"PT Sritex akan memperluas pasar dengan merambah beberapa negara lagi serta meningkatkan volume ekspor untuk negara-negara yang sudah menjadi pelanggannya. Kami akan tetap memelihara pasar tradisional, meningkatkan volume dan kualitas, sambil menjajaki pasar baru," kata Iwan.

Dia mengakui, ada kendala di negara-negara tertentu yang mensyaratkan penggunaan seragam militer yakni produksi negeri sendiri. Selain memperkenalkan pakaian militer ke Tiongkok, Iwan mengatakan pihaknya juga tengah menjajaki pembelian sejumlah mesin tekstil serta pengembangan dan penguasaan teknologi guna dapat meningkatkan kapasitas serta kualitas produk di masa datang.

Tak hanya itu, lanjut dia, dengan pelambatan pertumbuhan ekonomi di Tiongkok, menjadikan mereka lebih mudah berinvestasi di Indonesia antara lain karena upah buruh yang dapat terjangkau.

"Salah satu mitra yang akan digandeng untuk berinvestasi di Indonesia, adalah kami. Jadi, semua peluang ini jika digarap serius akan mendatangkan manfaat positif bagi Indonesia. Pelambatan ekonomi di Tiongkok itu momentum
bagi Indonesia untuk lebih meningkatkan kinerja ekonominya," tutur Iwan.

Credit  Metrotvnews.com