Jumat, 26 Desember 2014
Ini pembelaan TNI usai dikritik pedas ketua KPK & Menteri Susi
CB - Ketua KPK Abraham Samad mengkritik pedas TNI dalam menindak pencurian ikan di Indonesia. Kritikan pedas Samad setelah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti curhat kepada ketua KPK itu.
Menanggapi kritikan pedas tersebut, TNI melakukan pembelaan. Menurut Kapuspen Mabes TNI Mayjen Fuad Basya, pemerintah harusnya sudah tahu kapal laut yang dimiliki oleh TNI AL.
"Pemerintah tahu kapal laut kita seberapa dan berapa yang kita cover," kata Fuad di Jakarta, Kamis (25/12).
Fuad menambahkan, saat ini yang penting TNI minta payung hukum untuk penenggelaman kapal. Dia meminta harus ada undang-undang yang memperbolehkan militer tenggelamkan kapal sipil.
"Undang-undang harus dijabarkan apakah TNI boleh tenggelamkan kapal sipil. Kalau ada peraturan itu kan bagus juga. Kan hobi kita tenggelamkan kapal," katanya.
Menurutnya, pihak pengadilan yang lama memberi putusan juga menjadi kendala. Dia menyebut, pengadilan memberikan putusan bisa bertahun-tahun lamanya.
"Yang jelas TNI sudah menjalankan tugas dan apa yang kita lakukan untuk negara," ucapnya.
Seperti diketahui, Ketua KPK Abraham Samad dan Menteri Susi mendesak agar luwes dan gesit basmi pencurian ikan. Menurut dia, tidak ada alasan bagi aparat keamanan dan penegak hukum sengaja menunda-nunda penindakan terhadap pencuri ikan.
"Untuk eksekusi kapal-kapan ilegal fishing, kita imbau TNI dan pihak-pihak terkait melakukan dukungan yang kuat. Harus dijauhi hal-hal yang bersifat birokratis dan rumit," kata Samad dalam jumpa pers.
Samad lantas mengingatkan, KPK bersama TNI dan Polri sudah pernah mengikat perjanjian menjaga sumber daya alam Indonesia. Salah satunya adalah soal menjaga potensi laut.
"Lembaga-lembaga terkait supaya segera merealisasikan. TNI dan Polisi supaya memberikan dukungan yang kuat kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menyelamatkan laut dan perikanan kita," ujar Samad.
Credit Merdeka.com
TNI: Kami Paling Suka Tenggelamkan Kapal Asing tapi Butuh Payung Hukum
Kapal ikan asing asal Vietnam diledakkan dan ditenggelamkan oleh TNI Angkatan Laut di perairan Natuna, Kepulauan Riau, Jumat (5/12). ANTARA FOTO/MI/IMMANUEL ANTONIUS
CB, Jakarta: Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti belakangan tengah galau. Pasalnya, ia mengendus adanya pihak-pihak yang kurang mendukung kebijakan menenggelamkan kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia.
TNI langsung pasang badan, jaminan dukungan tidak perlu diragukan. Namun, ada hal yang mengganjal, yakni, aturan hukum untuk langsung menenggelamkan kapal asing yang ketahuan mencuri ikan.
Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen Fuad Basya memberikan garansi dukungan penuh atas program bos Susi Air tersebut terhadap masalah kapal asing itu. Namun, UU 45/2009 Tentang Perikanan saja tidak cukup untuk langsung mengeksekusi kapal pelaku illegal fishing tersebut.
"Komitmen penuh TNI untuk penegakan kedaulatan negara. Kami malah paling suka menenggelamkan kapal asing. Tapi payung hukum kami butuhkan jangan sampai nanti kita digugat negara lain," kata Jenderal bintang dua itu di Primetime News, Metro TV, Kamis (25/12/2014).
Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Riza Damanik juga mengungkapkan perlunya penjabaran atas UU 45/2009 itu. Menurut dia, bukan hanya soal penegakan hukum tapi juga perlu pelibatan nelayan.
"Sudah lima tahun tapi Peraturan Pemerintah soal UU 45/2009 belum juga turun. Kita butuh PP bukan hanya untuk menegakan aturan hukum di laut tapi juga untuk melibatkan nelayan menjaga laut kita dari pencuri. Hal itu belum diatur spesifik dalam UU 45/2009," tandas Riza.
Credit Metrotvnews.com
KSAL : TNI AL Tak Cuma Urusi Pencurian Ikan
KSAL Laksamana TNI Marsetio
CB, JAKARTA - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Marsetio menyatakan, TNI-AL tak hanya mengurusi penangkapan kapal asing yang melakukan pencurian ikan, melainkan ada tugas pokok dan fungsi lebih dominan, yakni menjaga kedaulatan NKRI.
"Tugas TNI-AL bukannya melakukan penangkapan terhadap pelaku 'illegal fishing', namun ada tiga tupoksi TNI AL yang konkret. Yakni, menjaga kedaulatan NKRI, diplomasi dan penegakkan hukum," kata Marsetio di sela-sela Rapim TNI AL 2015, di Mabes TNI AL Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (24/12/2014).
Sehingga, kata Marsetio, kapal perang yang dimiliki TNI AL tidak bisa seluruhnya dapat digerakan untuk menangkap pelaku "illegal fishing" atau pencurian ikan yang masuk wilayah perairan Indonesia.
"Dari 151 kapal yang dimiliki TNI AL, hanya 50-60 kapal yang beroperasi per harinya. Sisanya, menjalani perawatan dan siaga di pangkalan," kata Marsetio.
Tak hanya itu, kapal TNI AL juga ikut dalam patroli bersama dengan negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, seperti Singapura, Vietnam, Malaysia, Thailand, Filipina dan Australia.
Dalam penegakan hukum di laut, lanjut Marsetio, tak hanya TNI AL yang terlibat, melainkan ada 13 kementerian/lembaga terkait yang memiliki tanggung jawab yang sama, antara lain, Polair, Imigrasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan, dan lainnya.
Fungsi ketiga, adalah diplomasi, di mana TNI AL ikut dalam misi perdamaian PBB, seperti ada dua kapal perang TNI AL yang ditugaskan ke Lebanon, seperti KRI Frans Kaisiepo dan KRI Iskandar Muda.
"Tidak ada tambahan anggaran untuk melakukan penangkapan kapal illegal fishing, khususnya penambahan bahan bakar minyak (BBM)," tukas Marsetio.
Marsetio mengungkapkan, kapal-kapal patroli yang dimiliki TNI AL juga tidak bisa seluruhnya beroperasi lantaran terkendala minimnya stok BBM.
Marsetio menjelaskan, anggaran untuk BBM TNI AL selama setahun tidak cukup dalam mengoperasikan kapal patroli. Tahun 2014, Angkatan Laut membutuhkan anggaran Rp5,6 triliun untuk BBM dalam menggerakkan kapal-kapal patroli lautnya.
"Tapi cuma 28-29 persen saja yang dipenuhi. Idealnya, sebesar Rp6,01 triliun (anggaran BBM TNI AL), baru semua kapal kita bisa bergerak," kata Marsetio.
Marsetio mencontohkan, jajarannya memperoleh informasi ada 20 kapal asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah laut Arafuru, di perairan Papua-Maluku. Sedangkan kapal patroli yang sudah dalam kondisi siap untuk mengejar kapal-kapal itu ada 3 kapal, namun yang bisa dioperasikan hanya satu kapal, lantaran minim BBM.
"Ada tiga kapal di Ambon dalam kondisi siap, tapi cuma satu yang bisa kejar kapal (asing) karena tidak cukup BBM," ujar Marsetio.
Selain itu, lanjut Marsetio, kendala lain lambannya penindakan kapal-kapal asing adalah wilayah laut Indonesia yang sangat luas. Dan membutuhkan waktu berhari-hari untuk mengejar target, ditambah lagi tantangan gelombang laut yang tinggi.
"Wilayah laut kita luas sekali, misalnya, kalau dilihat di peta hanya sekitar 2 cm, tapi kenyataan di lapangan bisa 700-800 mil yang memakan waktu dua hari dengan kecepatan kapal 10-12 knot," kata Marsetio.
Sepanjang tahun 2014, TNI AL berhasil memberikan tindakan tegas kepada kapal asing yang memasuki perairan Indonesia sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebanyak 434 kapal diperiksa, 409 kapal diizinkan melanjutkan pelayaran, 25 kapal dikawal (di-Adhoc), 12 kapal proses bebas karena tak cukup bukti, dan 13 kapal proses hukum.
Sementara yang baru-baru ini dilakukan adalah, ada 4 kapal yang ditenggelamkan, masing-masing 2 kapal ikan asing di perairan Anambas, dan 2 kapal asing di perairan Ambon.
Rapim TNI AL ini dihadiri oleh 251 perserta yang terdiri dari pimpinan TNI AL, pejabat Mabes AL, pejabat nonstruktural, dan pejabat Kotama dan Lemdik TNI AL.
Credit TribunNews
Ke Mana Larinya SDA dari Sumbawa Barat?
KOMPAS.com/YOGA SUKMANA Newmont
CB - Masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat, barangkali bisa merasakan dampak penambangan SDA secara mendalam. Sampai 2038, masyarakat akan sangat akrab dengan perusahaan tambang terbesar kedua di Indonesia yakni PT Newmont Nusa Tenggara (Newmont).
Tak bisa dimungkiri, beroperasinya Newmont menjadi daya tarik kuat berdenyutnya ekonomi Sumbawa Barat. Bahkan, saat Newmont berhenti operasi medio pertengahan 2014 selama 3 bulan, masyarakat sekitar terkena efek yang tidak kecil.
"Eksodus masyarakat dan pegawai besar. Dampaknya masih terasa (saat ini), tapi denyut nadinya mulai kembali," kata salah satu pemilik warung Anwar Hadi di Kecamatan Maluk, Sumbawa Barat, Jumat (19/2014).
Dampak dirumahkannya sekitar 3.000 karyawan Newmont juga sampai di Lombok. Para sopir travel ikut mengeluh karena tak ada pergerakan karyawan Newmont dari Sumbawa ke Lombok dan sebaliknya.
Di Kabupaten Sumbawa Barat, Newmont menjadi jantung ekonomi. Pasalnya, 92 persen pendapatan domestik (PDB) kabupaten disumbang dari Newmont.
Warisan yang hendak ditinggalkan
Seperti diketahui, Newmont memulai bisnisnya di Indonesia tahun 1986 dengan ditandatanganinya Kontrak Karya (KK) bersama Pemerintah Indonesia. Empat tahun berselang, Newmont melakukan eksplorasi selama hampir lima tahun
Pada tahun 1995 sampai 1996, perusahaan asal Amerika Serikat tersebut mengajukan studi kelayakan dan Amdal. Setelah itu memulai konstruksi selama tiga tahun yaitu dari 1997 sampai 1999. Namun baru tahun 2000an Newmont beroperasi dan akan berakhir kontraknya pada 2038 nanti.
Lantas, apa yang hendak "diwariskan" Newmont kepada masyarakat Sumbawa Barat setelah tak lagi beroperasi 2038 nanti?
Senior Manager Operasional Newmont Wudi Raharjo mengatakan, Newmont sudah memikirkan hal tersebut. Dia pun tak mau kalau Newmont hanya mewariskan lubang besar menganga bagi masyarakat.
Oleh karena itu, Newmont kata dia sudah melakukan berbagai program, di antaranya, melakukan reklamasi yaitu penanaman pohon di lahan sekitar area pertambangan. Saat ini ada 200 hektar lahan yang direklamasi, 40 hektar di antaranya dinyatakan berhasil dan sudah dikembalikan ke pemerintah. Dana reklamasi 120.000 dollar per hektar.
Sementara itu, sebagai tanggung jawab Newmont kepada masyarakat, Widi mengatakan bahwa Newmont juga memiliki program di lima bidang yaitu kesehatan (Pengendalian Malaria), pendidikan (beasiswa kepada 11.155 siswa/mahasiswa), ekononi (pembangunan irigasi, pengembangan bibit pertanian), Sosial dan lingkungan.
"Rata-rata dana bantuan setiap tahun Rp 50 Miliar, dari 2010-2013 dana khusus sebesar 48 juta dollar AS (berupa proyek), " kata Widi.
Newmont membantah hasil kekayaan nasional dari Indonesia seluruhnya pergi ke luar negeri. Newmont mengklaim, 67 persen pengeluaran cash mereka untuk Indonesia. Sementara sisanya yaitu 33 persen untuk luar negeri.
Total Kontribusi ke dalam negeri 2010-2013 sebesar 8,8 miliar dollar AS dengan rincian dividen dalam negeri 459 juta dollar AS, pembelian barang dalam negeri (termasuk dana pengembangan masyarakat dan gaji karyawan) sebesar 5,2 miliar dollar AS, dan pembayaran pajak, non pajak dan royalti ke pemerintah pusat dan daerah sebesar 3,1 miliar dollar AS.
Sementara itu, pengeluaran cash luar negeri sebesar 4,3 miliar dollar AS dengan rincian pembayaran dividen luar negeri sebesar 950 juta dollar AS dan biaya impor barang dan jasa sebesar 3,3 miliar dollar AS.
Dengan data itu, perusahaan tambang terbesar kedua di Indonesia tersebut menyatakan bahwa kekayaan SDA di Sumbawa Barat tetap berada di dalam negeri.
Credit KOMPAS.com
Uji coba menunjukkan vaksin eksperimental Ebola aman
Para ilmuwan dari National Institutes of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) di Amerika Serikat mengembangkan vaksin DNA yang mengode protein-protein virus Ebola.
Seperti dilansir kantor berita Xinhua, vaksin itu mengandung rancangan konstruksi protein permukaan luar virus. Respons imun terhadap protein-protein tersebut menunjukkan tingkat perlindungan yang tinggi.
Pada uji fase pertama, para peneliti Makerere University di Uganda mendaftar 108 orang dewasa sehat berusia antara 18 dan 50 tahun.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa kedua vaksin DNA ditoleransi baik pada orang dewasa di Uganda dan reaksi sistemik dilaporkan terjadi pada semua kelompok.
"Ini adalah studi pertama yang menunjukkan perbandingan keamanan dan perlindungan dari vaksin eksperimental Ebola dalam populasi Afrika," kata penulis utama hasil uji coba, Julie Ledgerwood dari NIAID.
"Ini menggembirakan karena mereka yang memiliki risiko paling tinggi terserang Ebola utamanya hidup di Afrika, dan penurunan perlindungan vaksin dalam populasi Afrika terlihat pada penyakit yang lain," kata Ledgerwood.
Menurut Ledgerwood, temuan itu sudah membentuk basis untuk vaksin yang lebih ampuh, menggunakan virus dingin simpanse yang tidak berbahaya, yang sedang dalam pengujian di Amerika Serikat, Inggris, Mali, dan Uganda dalam respons terhadap wabah Ebola.
Credit ANTARA News
Rabu, 24 Desember 2014
Peluncuran "Wonderful Indonesia" dan "Pesona Indonesia"
KOMPAS.com/Dhanang David Aritonang Logo Wonderful Indonesia di badan pesawat Garuda Indonesia.
JAKARTA, CB – Salah satu hal yang juga harus ditingkatkan dalam dunia pariwisata Indonesia yaitu promosi. Hal tersebut yang diungkapkan oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya.
“Untuk meningkatkan pariwisata Indonesia agar potensinya terus bersinar mungkin harus mengambil banyak langkah. Salah satunya ialah meningkatkan infrastruktur. Hanya saja untuk membuat dan memperbaiki infrastruktur itu bisa lama, mungkin sampai 3 tahun. Makanya kita alihkan ke promosi, satu cara yang cepat untuk meningkatkan dan memperlihatkan potensi pariwisata di mata dunia,” ungkap Arief di Jakarta, Selasa (23/12/2014).
Kebutuhan lain untuk promosi ialah penciptaan brand. Menurut Arief satu brand besar bisa menjadi identitas dunia pariwisata. “Hari ini kita menjadi saksi peluncuran brand ''Wonderful Indonesia'dan 'Pesona Indonesia' sebagai country branding yang mempresentasikan daya tarik keindahan alam, keanekaragaman budaya dan keramahtamahan masyarakat Indonesia maupun fasilitas pariwisata menarik lainnya yang dikembangkan oleh orang kreatif Indonesia,” urainya.
Peluncuran brand ini nantinya diharapkan menjadi identitas bangsa. Jadi apa pun produk pariwisata Indonesia akan dibubuhi brand tersebut.
“Jakarta boleh punya ‘Enjoy Jakarta’, tapi nantinya harus ditambahkan ‘by Wonderful Indonesia’ atau ‘by Pesona Indonesia’. Sayang kalau kita pakai banyak brand. Sudah hak ciptanya mahal, butuh biaya lagi untuk promosi. Daripada promosi banyak nama, lebih baik kita berintegrasi, promosi dengan satu nama brand yang menjadi payung besar saja,” katanya lagi.
Dalam kesempatan itu, Arief juga coba membandingkan negara-negara yang sudah memiliki branding pariwisata. “Coba lihat Malaysia dengan Truly Asia-nya atau Thailand dengan Amazing Thailand-nya. Bagus mana? Semua bagus. Mereka berintegrasi mempromosikan satu brand negara. Kita juga harus sepeti itu, bersatu padu mengenalkan Indonesia dengan satu brand besar,” kata Arief.
Untuk penggunaan branding ‘Wonderful Indonesia’ dan ‘Pesona Indonesia’, Arief mengaku akan digunakan dengan jumlah yang seimbang. “Terserah bisa dipakai yang mana saja. Perbandingannya nanti 50:50, mungkin kalau ‘Wonderful Indonesia’ sudah dikenal tapi kalau mau lebih Indonesia lagi bisa pakai ‘Pesona Indonesia’,” tutupnya.
Credit KOMPAS.com
Pemerintah Indonesia Menangkan Perkara Arbitrase Internasional Bank Century
KONTAN/Cheppy A. Muchlis Ilustrasi: Suasana kantor Bank Century di Jakarta (22/1/2009). Bank Century menyatakan dana pihak ketiga (DPK) selama 15 hari di awal tahun ini mencapai Rp100 miliar.
JAKARTA,CB - Pemerintah Indonesia memenangkan perkara arbitrase terkait gugatan yang diajukan oleh salah satu pemegang saham Bank Century, Hesham Al Warraq. Sebelumnya Majelis Arbitrase International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) juga mengeluarkan putusan yang memenangkan Pemerintah Indonesia dalam gugatan yang diajukan oleh Rafat Ali Rizvi.
"Dengan kemenangan ini, dan kemenangan atas gugatan Rafat Ali Rizvi sebelumnya, Pemerintah RI terhindar dari kemungkinan membayar ganti rugi senilai hampir US$ 100 juta, setara dengan Rp. 1,3 triliun," ujar Kepala Pusat Penerangan Umum Kejaksaan Agung, Toni Spontana melalui siaran pers, Rabu (24/12/2014).
Toni mengatakan, Kejaksaan Agung mengajukan tuntutan pidana terhadap Hesham dan Rafat, yang telah melarikan uang senilai lebih dari US$ 300 juta dari Bank Century, berdasarkan ketentuan UU Anti Korupsi dan UU TPPU. Namun, keduanya tidak hadir dalam persidangan sehingga keduanya diadili secara in absentia. Terkait tuntutan pidana tersebut, Hesham justru mengajukan klaim terhadap pemerintah Indonesia pada tahun 2011 sebesar USD 19,8 juta, dengan mengacu kepada Perjanjian Investasi Antar Negara Anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI).
"(Hesham) meminta ganti rugi atas tindakan Indonesia yang dianggap telah melakukan ekspropriasi atas sahamnya di Bank Century. Sehubungan dengan klaim dimaksud, Majelis Arbitrase sepakat untuk menolak gugatan Hesham Al Warraq perihal ekspropriasi," kata Toni.
Menurut Majelis Arbitrase, lanjut Toni, perjanjian OKI mewajibkan setiap investor untuk menahan diri dari seluruh tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum atau moral yang dapat merugikan kepentingan umum.
"Karenanya majelis memutuskan Hesham Al Warraq telah melanggar ketentuan perjanjian OKI, dan oleh karena itu gugatan Hesham Al Warraq ditolak," ucap Toni.
Credit KOMPAS.com
Selain Ikan Iblis, 'Monster' Laut Pernah Terlihat di Rusia
Hiu aneh bergigi tajam, salah satu 'monster' laut yang tertangkap kamera (Dok.Wikipedia)
Snailfish, ikan bertubuh transparan, ditemukan oleh kapal selam robotika asal Skotlandia di Mariana Trench, sebuah perairan di barat Samudera Pasifik. Ia hidup di kedalaman 8.000-an meter di dasar laut.
Bola kecil ini bercahaya di lautan dalam. Gunanya untuk menarik mangsa. Ikan jenis ini pernah terekam video di habitatnya di Monterey Canyon, di Teluk Monterey, California.
Berbagai teori dan spekulasi mengenai kerangka ini bermunculan. Ada ahli yang megatakan bahwa kerangka ini merupakan milik mahluk purba yang hidup di dasar laut. Ada juga yang mengatakan bahwa hewan ini berasal dari Plesiosaurus yang telah hidup sejak 250 juta tahun silam.
Bahkan beberapa pihak menduga bahwa kerangka ini milik aligator atau buaya besar yang dapat hidup di perairan laut. Namun, sejumlah tes memastikan bahwa hewan ini bukanlah buaya atau aligator lainnya.
Beberapa peneliti kemudian menganalisa gambar dan foto yang diambil 2006 ini, setelah beberapa tahun akhirnya para peneliti mendapatkan fakta bahwa kerangka tersebut adalah ikan paus beluga besar yang sudah terkubur dan membusuk di pantai.
Hal ini disimpulkan berdasarkan struktur dan sel-sel tulang serta tengkorak Paus Beluga yang memiliki kemiripan dengan kerangka ini. Namun, yang masih menjadi misteri adalah bulu yang menyelimuti hewan ini.
Credit CNN Indonesia
TNI AL Butuh Rp6 Triliun untuk Operasikan Semua Kapalnya
Kepala Staf AL (KSAL) Laksamana Marsetio di Mabes AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (24/12/2014).MTVN/Yogi Bayu Aji
CB, Jakarta: Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Marsetio mengungkapkan anggaran senilai Rp5,6 triliun yang dialokasikan untuk menggerakan kapal-kapal TNI AL masih jauh dari ideal. Uang sebesar itu hanya mampu mengoperasikan maksimal 29 kapal.
Padahal, ada 150 kapal yang bisa digunakan. Marsetio mengatakan pihaknya punya estimasi biaya untuk menggerakan semua kapal. Jika pemerintah bisa menyediakannya, dia yakin fungsi kapal-kapal itu bisa dioptimalkan.
"Idealnya Rp6,6 triliun baru semua kapal kita bisa gerak," ujar dia di Mabes AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (24/12/2014).
Marsetio menjelaskan, TNI AL kini punya tiga tugas utama. Mereka harus menjaga kedaulatan negara, menegakan hukum dan diplomasi. Untuk itu, bahan bakar untuk menjalankan kapal menjadi amat krusial.
"Fungsi kedaulatan, kapal kita setiap hari 50-60 kapal yang bertugas, dan itu bukan cuma pantau illegal fishing. Belum lagi buat latihan dan tugas lain," kata Marsetio.
Marsetio mencontohkan, di laut Arafuru TNI AL punya tiga kapal. Tapi hanya satu yang bisa beroperasi.
"Di Laut Arafura ada 20 kapal pencuri ikan, tapi yang bisa dikejar cuma satu kapal. Kita punya tiga kapal, tapi hanya satu yang bisa jalan. Sebabnya, nggak ada bahan bakar," ujarnya.
Credit Metrotvnews.com
Inilah Wajah Bumi yang Sebenarnya bila Dilihat dari Luar Angkasa
Japan Meteorological Agency Wajah Bumi dari luar angkasa seperti diambil satelit Himawari 8 milik Jepang. Bumi tampak lebih abu-abu
CB — Seperti apa wajah planet kita bila dilihat dari luar angkasa tanpa diedit atau disesuaikan dengan sudut pandang manusia?
Citra yang diambil oleh satelit cuaca Himawari-8 milik Jepang menunjukkannya. Tanpa diedit, Bumi ternyata tidak sebiru yang dibayangkan.
Himawari 8 yang diluncurkan pada 7 Oktober 2014 lalu memotret Bumi dari ketinggian 35.790 meter. Untuk mengambil gambar, satelit menggunakan instrumen Advanced Himawari Imager.
Himawari 8 bertugas untuk melakukan observasi secara terus-menerus di wilayah Asia Timur dan Pasifik bagian barat. Tahun 2016, Jepang bakal meluncurkan Himawari 9.
Dirilis situs Japan Meteorological Agency pada Kamis (18/12/2014), citra Bumi yang nyata tanpa diedit dilihat dari luar angkasa ternyata lebih abu-abu.
Kata "nyata" di sini punya sedikit jebakan, tergantung pada sudut pandang subyek yang melihatnya.
Bila manusia yang menandang secara langsung, Bumi memang akan tampak kebiruan. Hal itu dipengaruhi oleh kemampuan melihat mata manusia.
Namun demikian, bila satelit yang memotretnya, Bumi tak akan tampak sebiru yang dibayangkan manusia. Warna biru yang dihasilkan biasanya merupakan hasil olahan dari citra.
NASA Pale Blue Dot
Sejumlah citra Bumi dari luar angkasa telah dihasilkan oleh berbagai badan antariksa dunia.
Citra yang paling fenomenal adalah pale blue dot yang dihasilkan Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA), Bumi sebagai titik biru pucat dari Planet Saturnus.
Selain itu, ada pula citra Bumi yang seperti kelereng biru ataupun Bumi yang tampak separuh dilihat dari Bulan.
NASA Pemandangan Bumi Terbit dilihat dari Bulan
Credit KOMPAS.com
Kemenangan Abe akan tingkatkan hubungan pertahanan
CB - Kemenangan mutlak terpilihnya kembali Perdana Menteri Jepang Shinzo
Abe memungkinkannya untuk meneruskan dan mengintensifkan kebijakannya
meningkatkan kemampuan Angkatan Pertahanan Jepang dan memperluas
dukungan Tokyo terhadap bangsa-bangsa demokrasi di kawasan Asia-Pasifik.
Hal ini juga semakin meneguhkan kebijakan Abe melawan klaim wilayah Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan.
“Abe terus berupaya membalikkan kebijakan demilitarisasi keamanan nasional Jepang pasca-Perang Dunia II, mengakhiri sebuah kondisi yang telah berlangsung hampir 70 tahun,” kata Charles W. Freeman Jr., rekan ketua U.S. China Policy Foundation dan ahli AS untuk urusan Asia Timur, kepada Asia Pacific Defense Forum [APDF].
“Hal ini menandai langkah lain dalam proses pengambilan langkah terlambat menuju kondisi normal dalam hal penegasan kepentingan nasional yang independen oleh bangsa-bangsa Asia Timur,” kata Freeman.
Partai Abe terus memperoleh mayoritas kuat
Partai Demokrasi Liberal pimpinan Abe memenangkan 291 dari 475 kursi yang ada di dalam pemilu majelis rendah Jepang pada 14 Desember. Angka itu berkurang sedikit dari jumlah prapemilihan yang sebanyak 295 kursi, tetapi cukup besar untuk memperoleh mayoritas di majelis rendah.
Kemenangan ini menegaskan bahwa Abe telah menerima mandat besar yang dia inginkan untuk membentuk kembali ekonomi dalam negeri Jepang serta kebijakan pertahanan dan asingnya yang belum pernah dilakukan pemimpin Jepang sebelumnya sejak Shigeru Yoshida [1948-54] setelah Perang Dunia II.
“Setelah mengembalikan aliansi LDP [Partai Demokrasi Liberal]-Komeito ke mayoritas dua pertiga di majelis rendah, Abe diyakini sudah hampir pasti akan dipilih kembali sebagai kepala LDP tahun depan untuk masa tiga tahun berikutnya, YANG membuatnya tetap memegang jabatan — kecuali ada halangan besar — hingga 2018 dan membuatnya perdana menteri yang menjabat paling lama dalam puluhan tahun terakhir,” tulis The Japan Times dalam sebuah tajuk rencana pada 15 Desember.
Perdana Menteri bawa Jepang ke arah baru
Selama setahun terakhir, Abe sudah membuat rencana yang jelas tentang arah yang dituju Jepang.
Kabinetnya mengakhiri larangan ekspor senjata yang ketat pada bulan April. Larangan tersebut sudah berlangsung selama hampir satu setengah abad. Pada bulan Juli, pemerintah menafsirkan ulang Konstitusi yang mengizinkan Jepang memiliki hak atas pertahanan diri kolektif.
“Akhirnya, diharapkan pada akhir tahun 2014 akan dilakukan revisi Pedoman Kerja Sama Pertahanan AS-Jepang yang sudah ada dalam bentuknya saat ini sejak tahun 1997,” lapor Asia Times Online.
Abe telah memposisikan Jepang untuk meningkatkan perannya dalam menjaga keamanan regional sambil menguatkan aliansi tradisional AS-Jepang pada saat yang sama.
“Secara geo-strategis, Jepang merupakan sekutu Amerika paling berharga dalam melawan meningkatnya kegigihan Tiongkok , sementara Abe memiliki kemauan politik untuk mendorong agar Jepang memiliki peran menonjol dalam menjaga keamanan kawasan,” laporAsia Times Online.
Abe tidak membuang-buang waktu setelah kemenangan bersejarahnya dengan mengumumkan langkah selanjutnya.
“Kalaupun kita mendapatkan dukungan dari dua pertiga legislator, kita juga harus mendapatkan dukungan mayoritas dalam referendum nasional,” katanya di sebuah program berita TV Tokyo pada 14 Desember. “Kita ingin memulai dari mencoba memperdalam pemahaman publik tentang perlunya mengamendemen Konstitusi.”
Abe memberi kesan bahwa dia mendapatkan sebuah mandat publik untuk bukan hanya untuk program ekonominya tetapi juga untuk keputusannya mengubah penafsiran Konstitusi untuk menghapus larangan Jepang menggunakan haknya atas pertahanan diri secara kolektif, kata Asahi Shimbun.
“Pemerintah juga berniat menyampaikan sebuah undang-undang ke sidang majelis tinggi tahun depan guna menciptakan sebuah kerangka hukum untuk keamanan nasional sejalan dengan penafsiran ulang Konstitusi pada bulan Juli yang menghapus larangan penggunaan hak atas pertahanan kolektif,” kata surat kabar tersebut.
Kemenangan pemilihan kembali Abe adalah kabar baik bagi pemerintahan Obama dan bagi penyeimbangan kembali Asia, kata Shihoko Goto, analis senior Asia di Woodrow Wilson Center di Washington, DC, kepada APDF.
“Bagi Amerika Serikat, kemenangan Abe disambut baik sejauh hal itu berarti stabilitas di dalam kepemimpinan Jepang,” kata Goto. “Masa-masa pintu putar perdana menteri Jepang [sejak Junichiro Koizumi mengakhiri masa jabatan lima tahunnya pada tahun 2006] mestinya usai, dan jenis keamanan politik semacam itu bagus bagi sebuah Washington yang ingin menyelesaikan persoalan,” katanya.
Goto mengatakan kemenangan pemilihan kembali Abe juga akan meningkatkan prospek prakarsa perdagangan bebas Kemitraan Trans-Pasifik [TPP] yang didukung oleh Pemerintah AS.
“Sebuah penyelesaian sukses dalam negosiasi TPP jelas akan lebih meningkatkan hubungan antara Amerika Serikat dengan Jepang,” katanya kepada APDF.
Menyusul kemenangan mutlak terpilihnya kembali Abe, Jepang dan AS pada 19 Desember secara resmi menangguhkan pembaruan pedoman kerja sama pertahanan mereka. Kedua negara tersebut akan menelaah pedoman yang ada saat ini selama semester pertama 2015 guna membentuk rencana baru.
Credit APDForum
Hal ini juga semakin meneguhkan kebijakan Abe melawan klaim wilayah Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan.
“Abe terus berupaya membalikkan kebijakan demilitarisasi keamanan nasional Jepang pasca-Perang Dunia II, mengakhiri sebuah kondisi yang telah berlangsung hampir 70 tahun,” kata Charles W. Freeman Jr., rekan ketua U.S. China Policy Foundation dan ahli AS untuk urusan Asia Timur, kepada Asia Pacific Defense Forum [APDF].
“Hal ini menandai langkah lain dalam proses pengambilan langkah terlambat menuju kondisi normal dalam hal penegasan kepentingan nasional yang independen oleh bangsa-bangsa Asia Timur,” kata Freeman.
Partai Abe terus memperoleh mayoritas kuat
Partai Demokrasi Liberal pimpinan Abe memenangkan 291 dari 475 kursi yang ada di dalam pemilu majelis rendah Jepang pada 14 Desember. Angka itu berkurang sedikit dari jumlah prapemilihan yang sebanyak 295 kursi, tetapi cukup besar untuk memperoleh mayoritas di majelis rendah.
Kemenangan ini menegaskan bahwa Abe telah menerima mandat besar yang dia inginkan untuk membentuk kembali ekonomi dalam negeri Jepang serta kebijakan pertahanan dan asingnya yang belum pernah dilakukan pemimpin Jepang sebelumnya sejak Shigeru Yoshida [1948-54] setelah Perang Dunia II.
“Setelah mengembalikan aliansi LDP [Partai Demokrasi Liberal]-Komeito ke mayoritas dua pertiga di majelis rendah, Abe diyakini sudah hampir pasti akan dipilih kembali sebagai kepala LDP tahun depan untuk masa tiga tahun berikutnya, YANG membuatnya tetap memegang jabatan — kecuali ada halangan besar — hingga 2018 dan membuatnya perdana menteri yang menjabat paling lama dalam puluhan tahun terakhir,” tulis The Japan Times dalam sebuah tajuk rencana pada 15 Desember.
Perdana Menteri bawa Jepang ke arah baru
Selama setahun terakhir, Abe sudah membuat rencana yang jelas tentang arah yang dituju Jepang.
Kabinetnya mengakhiri larangan ekspor senjata yang ketat pada bulan April. Larangan tersebut sudah berlangsung selama hampir satu setengah abad. Pada bulan Juli, pemerintah menafsirkan ulang Konstitusi yang mengizinkan Jepang memiliki hak atas pertahanan diri kolektif.
“Akhirnya, diharapkan pada akhir tahun 2014 akan dilakukan revisi Pedoman Kerja Sama Pertahanan AS-Jepang yang sudah ada dalam bentuknya saat ini sejak tahun 1997,” lapor Asia Times Online.
Abe telah memposisikan Jepang untuk meningkatkan perannya dalam menjaga keamanan regional sambil menguatkan aliansi tradisional AS-Jepang pada saat yang sama.
“Secara geo-strategis, Jepang merupakan sekutu Amerika paling berharga dalam melawan meningkatnya kegigihan Tiongkok , sementara Abe memiliki kemauan politik untuk mendorong agar Jepang memiliki peran menonjol dalam menjaga keamanan kawasan,” laporAsia Times Online.
Abe tidak membuang-buang waktu setelah kemenangan bersejarahnya dengan mengumumkan langkah selanjutnya.
“Kalaupun kita mendapatkan dukungan dari dua pertiga legislator, kita juga harus mendapatkan dukungan mayoritas dalam referendum nasional,” katanya di sebuah program berita TV Tokyo pada 14 Desember. “Kita ingin memulai dari mencoba memperdalam pemahaman publik tentang perlunya mengamendemen Konstitusi.”
Abe memberi kesan bahwa dia mendapatkan sebuah mandat publik untuk bukan hanya untuk program ekonominya tetapi juga untuk keputusannya mengubah penafsiran Konstitusi untuk menghapus larangan Jepang menggunakan haknya atas pertahanan diri secara kolektif, kata Asahi Shimbun.
“Pemerintah juga berniat menyampaikan sebuah undang-undang ke sidang majelis tinggi tahun depan guna menciptakan sebuah kerangka hukum untuk keamanan nasional sejalan dengan penafsiran ulang Konstitusi pada bulan Juli yang menghapus larangan penggunaan hak atas pertahanan kolektif,” kata surat kabar tersebut.
Kemenangan pemilihan kembali Abe adalah kabar baik bagi pemerintahan Obama dan bagi penyeimbangan kembali Asia, kata Shihoko Goto, analis senior Asia di Woodrow Wilson Center di Washington, DC, kepada APDF.
“Bagi Amerika Serikat, kemenangan Abe disambut baik sejauh hal itu berarti stabilitas di dalam kepemimpinan Jepang,” kata Goto. “Masa-masa pintu putar perdana menteri Jepang [sejak Junichiro Koizumi mengakhiri masa jabatan lima tahunnya pada tahun 2006] mestinya usai, dan jenis keamanan politik semacam itu bagus bagi sebuah Washington yang ingin menyelesaikan persoalan,” katanya.
Goto mengatakan kemenangan pemilihan kembali Abe juga akan meningkatkan prospek prakarsa perdagangan bebas Kemitraan Trans-Pasifik [TPP] yang didukung oleh Pemerintah AS.
“Sebuah penyelesaian sukses dalam negosiasi TPP jelas akan lebih meningkatkan hubungan antara Amerika Serikat dengan Jepang,” katanya kepada APDF.
Menyusul kemenangan mutlak terpilihnya kembali Abe, Jepang dan AS pada 19 Desember secara resmi menangguhkan pembaruan pedoman kerja sama pertahanan mereka. Kedua negara tersebut akan menelaah pedoman yang ada saat ini selama semester pertama 2015 guna membentuk rencana baru.
Credit APDForum
Jepang akan menjabarkan ulang 'klausul perdamaian' Konstitusi
CB - Tatkala Jepang semakin mendekati putusan akhir tahun yang diperkirakan mengenai reinterpretasi unsur signifikan dari Konstitusinya, warga dan sekutu Jepang mengamatinya secara intens.
Perdana Menteri Shinzo Abe dan Kabinetnya mengumumkan pada tanggal 1 Juli, tujuan mereka untuk membuat modifikasi besar-besaran pada apa yang secara umum dirujuk sebagai Pasal 9 – “klausul perdamaian” Konstitusi Jepang.
Bagian itu – yang dikonsep setelah Perang Dunia II dan diberlakukan pada tahun 1947 – melarang bentuk pemerintah kemiliteran Jepang, yang dulunya ekstrem, untuk terlibat lagi dalam perang, dan menyatakan bahwa Jepang tidak akan mempertahankan segala bentuk angkatan bersenjata militer dalam arti yang sesungguhnya
Pasal 9 menyatakan:
“Bercita-cita tulus untuk perdamaian internasional berdasarkan keadilan dan ketertiban, rakyat Jepang selamanya meninggalkan perang sebagai hak kedaulatan bangsa dan pengancaman atau penggunaan kekerasan sebagai cara menyelesaikan perselisihan internasional.
“Untuk mencapai tujuan paragraf di atas, angkatan darat, laut, dan udara, serta potensi perang lainnya, tidak akan dipertahankan. Hak negara untuk menyatakan perang tidak akan diakui.”
Abe dan Kabinet Jepang tidak serta-merta ingin mengubah kata-kata klausul itu. Sebaliknya, mereka ingin mengubah bagaimana makna itu ditafsirkan, suatu gerakan yang dirujuk di Jepang sebagai "reinterpretasi" Konstitusi.
Pertimbangan hak terlebih dahulu
Dikaitkan dengan reinterpretasi adalah yaitu hak terlebih dahulu, yang meleluasakan Jepang untuk melakukan serangan awal terhadap lawan yang memusuhi. Hak terlebih dahulu sudah dikemukakan berkali-kali selama 12 tahun terakhir, yang dimulai pada masa yang berpotensi krisis nuklir pada tahun 2002 dengan Korea Utara.
Hak terlebih dahulu sudah sesuai menyusul perselisihan dengan Tiongkok, khususnya apabila menyangkut soal kendali atas Kepulauan Senkaku yang dipegang oleh Jepang di Laut Tiongkok Timur. Tiongkok juga mengklaim kepemilikan kepulauan dan merujuknya dengan nama Diaoyu.
Jepang menyadari tentang jangkauan dan perluasan Tiongkok yang sedang berjalan di perbatasan maritimnya di Laut Tiongkok Timur dan Selatan.
Abe menyerukan bahwa Jepang adalah bangsa yang mencintai perdamaian, tetapi menurut Kepentingan Nasional, juga mengakui bahwa "perdamaian yang kami nikmati hari ini tidak diberikan kepada kami oleh pihak lain. Satu-satunya cara untuk memperolehnya, adalah mewujudkannya dengan tangan kita sendiri.”
Abe bertujuan untuk melakukan reinterpretasi yang resmi mengenai Pasal 9, dan kemungkinan besar tanpa perubahan bahasa, agar siap pada tahun baru. Para analis memperkirakan bahwa keputusan Abe akan meleluasakan Jepang untuk terlibat perang, tetapi hanya untuk membela diri, bukan penyerbuan.
Dengan kata lain, angkatan militer Jepang – yang dikenal sebagai Pasukan Bela Diri Jepang – akan dapat menyerang bangsa lain tanpa peringatan di muka.
Reinterpretasi juga akan meleluasakan pasukan Jepang menawarkan pertolongan dan bantuan kepada negara sekutu jika mereka diserang, bahkan seandainya Jepang bukan merupakan sasaran langsung.
Demikian pula dengan pasukan militer – yang secara teknis sudah dihapus oleh Pasal 9 – akan dapat melanjutkan operasi berdasarkan penafsiran konstitusi saat ini yang lebih merupakan sebagai pasukan keselamatan dan keamanan, bukannya pasukan militer dalam arti yang sesungguhnya.
Reinterpretasi dikaitkan untuk memperbarui panduan kerja sama
Reinterpretasi diperkirakan akan bertepatan dengan upaya bilateral bersama Amerika Serikat untuk memperbarui panduan kerja sama pertahanan, suatu perjanjian yang sudah berusia 17 tahun, yang menyatakan bahwa kedua bangsa akan saling menolong jika salah satunya mengalami serangan militer oleh negara lain. Bangsa-bangsa ini akan menunda tindakannya sampai enam bulan pertama tahun 2015 setelah pemilihan kembali Abe di awal bulan ini.
Abe bukan satu-satunya yang mendesak untuk melakukan reinterpretasi.
“Keputusan ini dapat dilihat sebagai puncak upaya yang sudah berjalan puluhan tahun oleh Amerika Serikat untuk menghentikan Jepang dari konstitusi pasifis dan kebijakan luar negeri pasca PD II, serta menetapkannya kembali pada jalur yang benar, yang kembali lagi menjadi kekuatan militer, namun, kali ini bertindak secara koordinasi dengan kebutuhan kebijakan luar negeri A.S.," menurut Foreign Policy Journal.
Meskipun A.S. mendukung visi Abe untuk reinterpretasi, namun tidak begitu halnya dengan sebagian besar pihak di dalam negerinya. Abe menghadapi oposisi yang cukup tangguh dari para ahli sejarah, kaum pasifis, dan mereka yang berpendapat bahwa Jepang sebaiknya jangan membuat perubahan apa pun, termasuk reinterpretasi, tanpa mengubah bahasa artikel tersebut.
Selain itu, segmen masyarakat Jepang tidak ingin negara mereka menjadi kekuatan militer seperti negara sekutu dan tetangga mereka.
Pada pertengahan Juni 2014 diadakan jajak pendapat, hanya dua minggu sebelum Abe mengumumkan rencananya untuk reinterpretasi, dan tercatat sebesar 56 persen penduduk Jepang menolak prakarsa peningkatan bela diri, dan hanya 28 persen yang mendukungnya, menurut The National Interest.
Namun, dalam jajak pendapat yang lain, 84 persen responden menjawab bahwa mereka akan mendukung pasukan bela diri jika Abe bisa lebih komunikatif dan lebih jelas mengenai tujuan dan visi reinterpretasinya mengenai Pasal 9.
“Pokoknya, apa yang dimiliki Perdana Menteri Abe di sini adalah kegagalan komunikasi,” The National Interest mengatakan. “Kalau ia bisa menjelaskan dengan lebih baik, mengapa reinterpretasi ini akan meninggikan, bukannya merongrong maksud yang mendasari Pasal 9, kemungkinan isu ini akan memberikan daya tarik politis.”
Pembuat undang-undang mendukung Abe
Abe mendapatkan dukungan berlimpah dari Diet, Majelis Rendah Perlemen Jepang. Jajak pendapat pasca pemilu yang dilakukan oleh Asahi Shimbun menemukan bahwa 69 persen dari para anggota yang baru dipilih menyetujui siasat Abe untuk menafsirkan ulang Konstitusi yang akan menghapus larangan hak bangsa untuk membela diri. Hampir semua pembuat undang-undang – 462 dari 475 – berpartisipasi dalam jajak pendapat.
Shigeru Ishiba, sekretaris jenderal Partai Demokratis Liberal yang dipimpin Abe, mengemukakan dengan jelas tujuannya untuk menafsirkan ulang Pasal 9 selama kunjungan ke Washington, D.C. awal tahun ini.
Sekurangnya ada dua negara yang tidak mendukung reinterpretasi Pasal 9, demikian menurut blog Lawfare.
“Sebagian kekuatan regional mengecam apa yang mereka anggap sebagai remilitarisasi Jepang. Khususnya, Tiongkok yang sangat vokal: negara ini menggambarkan reinterpretasi sebagai pukulan terhadap tatanan internasional pasca-Perang Dunia II. Korban lain dari agresi Jepang selama Perang Dunia II, Korea Selatan, juga mengungkapkan kekhawatirannya, meskipun pada tingkat yang lebih rendah,” menurut blog Lawfare.
Kekuatan lain telah menyuarakan dukungan mereka, termasuk A.S. dan beberapa sekutu Jepang, termasuk Australia, Filipina, India, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Thailand dan Vietnam.
Credit APDForum
Rusia Tingkatkan Pengadaan Pesawat Tanpa Awak Militer Empat Kali Lipat
Pesawat pemantau tanpa awak (UAV) Orlan-10. Foto: Press photo
CB - Volume penyediaan kompleks intelejen ruang udara dan pesawat pemantau tanpa awak Orlan-10 ke angkatan bersenjata Rusia tahun ini meningkat empat kali lipat. Tempo pembelian peralatan tersebut rencananya akan tetap dipertahankan oleh Kementerian Pertahanan Rusia di tahun 2015 mendatang.
Pesawat tanpa awak dengan berat awal mencapai 14-18
kilogram ini mampu mengangkut beban barang seberat lima kilogram.
Pesawat yang diluncurkan dengan pelontar lipat tersebut dapat terbang
hingga ketinggian lima ribu meter dan mencapai kecepatan 170 kilometer
per jam. Pesawat ini juga mampu menyiarkan gambar lapangan dalam mode real time ke alat pengendali.
Tahun ini, Orlan—seperti halnya pesawat tanpa awak militer
lain yakni Grusha, Granat, Leer, dan Forpost—untuk pertama kalinya
bergabung dengan tentara Rusia untuk melindungi kamp militer
mereka dari kemungkinan serangan teroris. Dalam latihan militer,
pesawat ini diterbangkan dari ketinggian 30 meter hingga 6.500 meter dan
bertugas memberikan informasi operasional penting pada markas besar
mengenai gerakan kelompok kendaraan lapis baja musuh, pergerakan satuan
militer mereka di perbatasan-perbatasan, serta mengendalikan proses
pemenuhan misi latihan militer tersebut dalam mode real time.
Data hasil pengintaian dan gambar yang diambil dari
foto di udara bisa didapatkan melalui bantuan pesawat tanpa awak.
Informasi-informasi tersebut lalu akan digunakan oleh satuan komando
militer untuk menghancurkan musuh bayangan mereka dalam latihan militer
tersebut.
Perlengkapan teknologi peralatan tersebut juga dapat
menampilkan gambar “pertempuran” yang sedang terjadi, lalu mengamati
hasil dari tembakan senjata artileri serta memberikan koreksi koordinat
tembak bagi senjata artileri itu sendiri.
Pesawat tanpa awak berukuran kecil, Granat, telah
meningkatkan efektivitas tembakan divisi artileri sebesar 1,5 hingga dua
kali lebih besar berkat penurunan waktu penemuan sasaran dan ketepatan
penunjukkan posisi sasaran yang akurat. Selain itu, kompleks intelejen,
pengendalian, dan komunikasi bergerak (pesawat tanpa awak masuk ke
dalamnya), dapat bekerja sebagai alat penyiar ulang komunikasi dengan
markas besar tingkat tinggi. Semua data audio dan visual disampaikan
melalui saluran yang terlindungi hingga jarak seratus kilometer.
Tentu para anggota militer ingin melihat pesawat
tanpa awak universal, yang siap tidak hanya menampilkan informasi
tentang musuh kepada pusat komando dalam moda waktu nyata saja, tetapi
juga menghancurkan objek musuh tersebut bila diperlukan. Akan tetapi,
itu adalah tugas untuk masa yang akan datang.
Pesawat tanpa awak ini kini dimiliki oleh seluruh
brigade angkatan darat dan divisi tentara Rusia. Belum lama ini, telah
dibentuk subdivisi alat terbang tanpa awak di struktur kemiliteran
tersebut.
Pesawat tanpa awak ini secara aktif digunakan untuk
menekan gelombang radio elektronik obyek “asing”. Sebagai contoh, dengan
bantuan pesawat tanpa awak, mereka dapat meredam gelombang telepon
seluler.
Credit RBTH Indonesia
Kekuatan Aviasi Angkatan Laut Rusia yang Baru: Universal dan Multifungsi
Satuan aviasi angkatan laut Rusia memilih jalan untuk memodernisasi pesawat patroli antikapal miliknya. Foto: RIA Novosti
CB - Kekuatan aviasi untuk angkatan laut—yang merupakan hasil reformasi pasca-Uni Soviet—berada dalam posisi paling sulit dibanding satuan Angkatan Laut Rusia lain.
Setelah kehilangan semua pesawat pembom strategis Tu-95, pesawat serbu, dan pesawat jet tempur miliknya, Angkatan Laut Rusia
telah kehilangan kemampuan untuk melindungi kapal dan satuan penjagaan
pantai miliknya secara mandiri, serta tak bisa lagi memberi bantuan
tembakan dari udara bagi mereka. Saat ini Rusia tengah memulihkan
kembali kekuatan aviasi angkatan lautnya, meski untuk memenuhi rencana ambisius tersebut, pemerintah harus melewati jalan yang panjang.
Ancaman Kapal Selam
Satuan aviasi angkatan laut Rusia memilih jalan untuk
memodernisasi pesawat patroli antikapal miliknya. Peluang kesuksesan
pembaharuan tersebut meningkat tajam berkat dipasangnya kompleks radio
elektronik yang baru.
Musim panas
lalu, pesawat patroli Il-38N pertama yang sudah dimodernisasi
didatangkan ke Pusat Penggunaan dan Pendidikan Ulang Militer Penerbang
Aviasi Armada Laut Rusia 859 di kota Yeysk. Berdasarkan kontrak dengan
Kementerian Pertahanan Rusia, perusahaan Il harus memodernisasi lima
unit pesawat tersebut.
Keunggulan utama Il-38N terletak pada sistem
penguncian sasaran dan pencarian terbaru Novella-P-38. Modifikasi ekspor
sistem ini mendapatkan julukan yang sangar, yakni “ular laut” dan
dipasang di pesawat modifikasi Il-38SD milik Angkatan Laut India. Saat
ini terdapat lima unit pesawat tersebut. Ciri khas yang khusus dari
pesawat ini adalah kemampuan untuk membawa dua roket antikapal Kh-35E.
Sistem pesawat tersebut memiliki radar resolusi tinggi. Antena radar dimasukkan ke dalam fairing di bawah hidung pesawat. Selain itu, pesawat juga memiliki sistem observasi optik elektronik gyrostabilized
Lanner-A dalam kontainer yang menyerupai bola di bagian hidung pesawat
dan sistem komando taktis, serta sistem intelejen elektronik.
Kapal Induk Militer Masa Depan
Jet tempur angkatan laut Su-33 dan MiG-29K
dikembangkan secara bersamaan dalam lingkup program Soviet untuk
pembentukan kekuatan kapal-kapal induk yang lengkap. Su-33 dikembangkan
sebagai jet tempur penakluk kepemimpinan di ruang udara, sedangkan
MiG-29K dikembangkan sebagai pesawat multifungsi untuk menjamin kinerja
sistem pertahanan udara dalam jarak dekat dan penyerangan sasaran di
atas air dan darat. Namun, kedua pesawat tersebut malah bersaing satu
sama lain.
Pada 2012, Kementerian Pertahanan Rusia telah
menandatangani kontrak pemesanan 20 unit MiG-29K dan empat unit
MiG-29KUB. Hingga Desember ini, Angkatan Laut Rusia sudah memiliki
sepuluh unit MiG-29K dan empat unit Sparka.
Pesawat ini berbeda jauh dengan MiG-29K generasi pertama. Pesawat ini dipersenjatai dengan kompleks avionik dan board system baru
dan mampu menggunakan persenjataan yang dikendalikan maupun senjata
otomatis untuk kelas udara-ke-udara dan udara-ke-darat. Jika pembentukan
kekuatan kapal induk dalam Armada Laut Rusia terealisasi, maka
MiG-29K/KUB akan menjadi kekuatan serbu utama mereka.
Jet tempur multifungsi Su-30SM dibeli untuk
meningkatkan potensi kekuatan tempur satuan aviasi Angkatan Laut Rusia.
Pesawat ini dirancang untuk menggantikan Su-24 yang sudah menua di
Krimea. Pada Desember 2013, kontrak pertama telah ditandatangani untuk
penyediaan lima pesawat tempur. Tiga unit pertama akan diserahkan pada
musim panas tahun depan. Pada September lalu, telah ditandatangani
kontrak kedua untuk tujuh unit pesawat, dengan total nilai kontrak
tersebut mencapai 12 miliar rubel.
“Pesawat-pesawat muktahir itu mampu bertempur
melawan sasaran di udara, di atas laut, dan di darat, yang secara
signifikan meningkatkan potensi kekuatan aviasi angkatan laut Rusia,” kata Wakil Menteri Pertahanan Rusia Yuriy Borisov saat menandatangani kontrak.
Pemburu Bersayap Putar
Pembaharuan serius juga dinantikan dalam armada helikopter satuan aviasi Angkatan Laut Rusia.
Pertama, armada laut Rusia harus memiliki helikopter
tempur berbasis kapal Ka-52K yang berciri khas memiliki baling-baling
dua tingkat dan memiliki sayap. Program kedua adalah modernisasi armada
besar helikopter pencarian dan pertolongan (Ka-27PS) serta helikopter
antikapal (Ka-27PL). Secara keseluruhan, kemungkinan sekitar 50 unit
helikopter Ka-27PL/PS akan mengikuti program modernisasi dan masa
kerjanya dapat meningkat sepuluh hingga 15 tahun.
Jika semua rencana dan program-program ambisius yang memiliki tujuan untuk meningkatkan potensi tempur kekuatan aviasi armada laut Rusia ini berhasil dilaksanakan, maka untuk pertama kalinya dalam periode pasca-Uni Soviet Rusia bisa memiliki satuan tempur laut universal dan multifungsi yang komprehensif.
Credit RBTH Indonesia
Bebatuan Diduga Peninggalan Purbakala Ditemukan di Gunung Jompong Trenggalek
Trenggalek (CB) - Ratusan bebatuan yang diduga peninggalan purbakala ditemukan tersebar di Gunung Jompong, Desa Sukokidul, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek.
Bebatuan itu tersebar di lahan seluas sekitar 15 hektar milik Perhutani dan terletak sekitar 26 kilometer sebelah barat Kota Trenggalek, namun bentuknya berbeda dengan situs bebatuan yang ada di Gunung Padang.
Jika di Gunung Padang batu-batunya hampir merata bentuknya persegi panjang. Sedangkan di Gunung Jumpong, bentuknya beragam, seperti lonjoran, lingga, pipih bulat bahkan ada yang seperti tulang. Bebatuan itu tersebar mulai dari puncak hingga menurun sekitar 100 meter dan letaknya tidak beraturan.
Dari penelusuran detikcom, lokasi situs hanya berjarak sekitar 300 meter dari pemukiman penduduk Desa Sukokidul. Untuk mencapai ke lokasi tersebut, terlebih dahulu melintasi jalan setapak di tengah ladang tanaman jagung maupun ketela pohon milik warga. Kondisi jalan sangat licin setelah diguyur hujan.
Setelah melintasi ladang milik warga, baru kita naik menuju ke lahan Gunung Jompong milik Perhutani. Ada tiang tanda bahwa lahan tersebut adalah milik negara. Namun, boleh dikelola warga sekitar untuk bercocok tanam jagung.
Perjalanan dari rumah penduduk sampai ke perbatasan lahan masih tak ditemukan bebatuan situs yang diduga peninggalan purbakal. Setelah mendekat sekitar 150 meter dari pucuk Gunung Jompong, baru ditemukan bebatuan yang bentuknya lonjong tersebar dan berserakan di ladang yang digarap warga. Semakin mendekat ke atas, semakin banyak bebatuan yang sebagian tertata dan bertumpukan.
"Batu-batu ini sudah lama ada di sini," kata Kepala Desa Sukokidul, Pule, Trenggalek kepada detikcom yang turut menyusuri situs tersebut, Selasa (23/12/2014
Semakin naik semakin banyak bebatuan. Namun, ada yang tertanam dengan bertumpukan dan ada yang terpisah-pisah. Di atas bagian puncak, juga ditemukan batu yang biasa digunakan sebagai tempat ritual.
Setelah melihat lokasi di bagian atas, Kades Trimo menunjukkan struktur batu lainnya. Ada bongkahan batu besar yang strukturnya terdapat garis-garis tembok dan melekat. Namun, tidak ada unsur semen atau perekat batu. Semuanya terlihat menyatu.
Ada batu besar yang permukaan atasnya ukuran sekitar 3,5 x 5 meter. Ada batu yang berdiri agak miring dengan motif bergaris seperti pilar-pilar yang menyatu.
Sebelum menuju ke lokasi batu yang ukurannya besar dan seperti tembok, detikcom melihat ada bongkahan batu seperti tulang. Tak jauh dari lokasi tersebut, juga ditemukan batu yang seperti tulang yang sudah patah. Sebagian patahnya tetanam di tanah dan separuhnya tergeletak berdekatan dengan batuan lainnya.
Juga ada batu yang seperti linggah. Di dekat batu tersebut, berjejer rapi bebatuan dengan bentuk yang lonjong dan ukuran yang tak sama.
Kepala Desa Trimo mengaku tidak tahu siapa pertama kali yang menemukan 'situs' bebatuan tersebut. "Tidak tahu siapa yang pertama kali menemukannya. Tapi dari dulu masyarakat sudah tahu ada bebatuan, cuma dianggap seperti batu biasa," tuturnya.
Ia menambahkan, sejarah munculnya bebatuan di Gunung Jumpong yang lokasinya sekitar 26 km sebelah barat Kota Trenggalek tersebut juga tidak tahu. Apakah ada kaitannya bebatuan tersebut sebagai tempat peribadatan atau pemukiman manusia purbakala.
"Mohon maaf, secara persis juga nggak tahu sejarahnya," jelasnya.
Credit DetikNews
Langganan:
Postingan (Atom)