Lucu, Kapal perang Indonesia dan Malaysia ini punya nama sama

 
KRI Todak-KD Todak. ©2014 Merdeka.com


CB - Ada fakta menarik soal kapal perang milik TNI Angkatan Laut dan Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM). Kedua negara punya kapal perang bernama sama.

Kapal perang itu adalah Kapal Republik Indonesia (KRI) Todak dan Kapal Diraja (KD) Todak. Bedanya KRI Todak bernomor lambung 361 sementara KD Todak bernomor 3506.

Nama Todak diambil dari nama ikan galak dengan mulut seperti pedang. Ikan ini sering juga disebut ikan cucut.

KRI Todak merupakan kapal patroli cepat buatan dalam negeri. Kapal jenis FPB-57 Nav V ini diproduksi tahun 1999 dan mulai masuk jajaran TNI AL setahun setelahnya. Kini KRI Todak bertugas Komando Armada Barat TNI AL.

Selain KRI Todak 631, TNI AL memiliki beberapa kapal sejenis seperti KRI Lemadang 632, KRI Hiu 634, dan KRI Layang 635.

KRI Todak memiliki bobot pada muatan penuh 445 ton. Berdimensi 58,10 meter x 7,62 meter x 2,85 meter. Ditenagai oleh 2 mesin diesel yang sanggup mendorong kapal hingga kecepatan 30 knot.

Kapal ini punya 2 rudal permukaan-ke-permukaan C 802, buatan China dengan jangkauan maksimal sekitar 130 Km.

Selain 2 rudal, KRI Todak juga punya 1 Meriam Bofors SAK 40/70 berkaliber 40 mm dengan kecepatan tembakan 300 rpm dan 2 kanon Penangkis Serangan Udara Rheinmetall kaliber 20 mm dengan kecepatan tembakan 1000 rpm. Jangkauannya bisa mencapai 2 Km untuk target udara.

Nama KRI Todak sering disebut akhir-akhir ini. Dia ikut bertugas dalam misi memburu kapal asing dan menenggelamkan kapal pencuri ikan dari Vietnam di Natuna beberapa minggu lalu.

Sebelumnya KRI Todak juga beberapa kali menangkap kapal pencuri ikan dan kapal ikan yang menggunakan pukat harimau. Dia juga terlibat mencari pesawat Malaysia Airlines MH370 yang sempat diduga jatuh di perairan Indonesia.
Bagaimana dengan KD Todak?


Credit Merdeka.com

80 persen kapal di indonesia masih diimpor

ilustrasi - Pekerja mengecat kapal pinisi di Galangan Kapal Muara Baru, Jakarta pada foto 17 November 2014. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja) 

 

 

Jakarta (CB) - Sekitar 80 persen dari 13.224 unit kapal niaga yang beroperasi di Indonesia merupakan kapal impor dari Tiongkok, Jepang, dan Korea, bahkan kapal buatan dalam negeri memiliki kandungan komponen impor 60 persen-70 persen.

"Pembelian kapal impor mencapai 1,25 miliar dolar AS per tahun. Ini sangat disayangkan," kata Ketua Ikatan Perusahaan Industri Galangan Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia, Eddy Kurniawan pada "Focus Group Discussion: Revitalisasi Industri Perkapalan Nasional" yang diselenggarakan BPPT di Jakarta, Rabu.

Penyebabnya, kata dia, kapal buatan dalam negeri relatif lebih mahal 10 persen-30 persen dibanding yang impor, selain itu waktu produksi relatif lebih lama, karena minimnya dukungan industri komponen dan penunjang, katanya.

Untuk membuat sebuah kapal di galangan domestik, ujar dia, modal dari lembaga keuangan dalam negeri juga sulit diperoleh, ditambah lagi suku bunga relatif tinggi dibanding dengan lembaga pembiayaan luar negeri.

Ditambah lagi galangan kapal untuk pembuatan maupun reparasi kapal yang jumlahnya 198 galangan di dalam negeri belum mampu mencukupi kebutuhan nasional, tambahnya.

Menurut dia, jika Indonesia ingin memajukan industri kapal dan galangan kapal dalam negeri, langkah pertama adalah memberi insentif fiskal dan moneter bagi industri ini dengan menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk penyerahan pembangunan kapal dari 10 persen menjadi nol persen.

"Juga menghapus PPN penyerahan impor/pembelian komponen kapal dari 10 persen menjadi nol persen dan bea masuk komponen kapal dari 5-12,5 persen menjadi nol persen. Karena di dunia semua ini tidak lazim," katanya.

Setelah pemerintah memberi insentif fiskal dan moneter bagi industri galangan kapal, maka negara akan mendapat keuntungan yakni menghentikan potensi devisa yang hilang ke luar negeri dari pembelian kapal impor yang mencapai 1,25 miliar dolar AS per tahun, katanya.

Sementara itu, pakar hukum kelautan Dr Chandra Motik mengatakan, rencana Presiden Joko Widodo mengimpor 500-2.500 kapal dari Tiongkok untuk memenuhi kebutuhan program Tol Laut akan menganaktirikan industri kapal nasional.

Ia meminta segala peraturan yang menghambat perkembangan industri kapal nasional direvisi.


Credit ANTARA News

Jokowi Janji Tambah Anggaran Alutsista TNI di APBN-P

 
indra/kompas.com Pameran alutsista TNI di Monas



JAKARTA, CB - Presiden Joko Widodo berjanji akan menyediakan anggaran untuk melengkapi alat utama sistem senjata TNI. Hal itu diungkapkan Jokowi seusai meninjau lokasi pameran alutsista TNI AD, di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Rabu (17/12/2014).
"Saya enggak hapal secara rinci, tapi jelas akan kita tambahkan lagi dlm APBN-P, semuanya penting, semuanya masih kurang dan terus akan kita tambah," kata Jokowi.
Ia menjelaskan, berdasarkan pengamatannya pada alutsista yang dipamerkan, alutsista TNI tergolong cukup komplet. Hanya saja, ada beberapa jenis alutsista yang harus diremajakan atau diganti baru.
Menurut Jokowi, ketersediaan alutsista sangat penting untuk menunjang tugas besar TNI menjaga kedaulatan bangsa. Lebih dari itu, wibawa Indonesia juga akan meningkat dan makin disegani negara lain jika memiliki alutsista yang memadai.
"TNI memiliki alutsista ada yang sudah modern, ada yang ketinggalan. Tapi komitmen pemerintah saya kira kita ingin perbaiki semuanya dan kita ingin negara ini punya wibawa," ujarnya.
Terkait dengan acara pameran alutsista TNI Angkatan Darat, Jokowi memberikan apresiasi yang baik. Ia yakin, acara ini akan meningkatkan kebanggaan masyarakat pada TNI.
"Saya lihat masyarakat sangat bangga memiliki TNI dan rasa memiliki itu yang ingin kita hadirkan dalam pameran sehingga bisa menimbulkan semangat bela negara," ucapnya.
Pameran alutsista TNI AD digelar mulai 12-15 Desember 2014 dan merupakan pameran alutsista ketiga yang digelar TNI pada tahun 2014.
Sebelumnya, pameran serupa pernah diadakan pada acara puncak HUT TNI ke-69 di Armatim Ujung, Surabaya dan di HUT Ke-65 Kodam V Brawijaya pada (8/10/2014). Dalam acara ini, masyarakat bisa melihat dan berfoto bersama dengan 200 unit peralatan tempur yang dipamerkan. Di antaranya Tank Leopard, helikopter, persenjataan infanteri, kavaleri, artileri medan, artileri pertahanan udara, dan penerbad.
Selain pameran alutsista, acara ini juga dimeriahkan dengan pagelaran kesenian dari Satuan Jajaran Kodam Jaya dan Komam III/Siliwangi, Panjat Tebing, lomba fotografi, pengenalan pakaian TNI AD dari masa ke masa, dan menampilkan berbagai macam sajian kuliner.


Credit KOMPAS.com

Sebanyak 175 Prajurit TNI Siap Berangkat ke Kongo

Misi TNI Kontingen Garuda ke Kongo. (sumber: Antara)

 

 

Jakarta (CB) - Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI Brigjen TNI AM Putranto mewakili Asops Panglima TNI bertindak sebagai inspektur upacara pada upacara penutupan latihan penyiapan Satuan Tugas Kompi Zeni (Satgas Kizi) TNI Kontingen Garuda (Konga) XX-L/Monusco (Mission de I’Organisation de republic des Nation Unies Pour la Stabilisation en Republique Democratique du Congo) di lapangan Canti Dharma PMPP Sentul-Bogor, Rabu (17/12). Sebanyak 175 prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Kizi TNI Konga XX-L/Monusco siap berangkat ke Republik Demokratik Kongo dalam misi perdamaian PBB selama satu tahun.
Pelatihan penyiapan Satgas Kizi Konga XX-L yang berlangsung selama satu bulan dari 17 November 2014 sampai dengan 17 Desember 2014 diikuti oleh 210 personel TNI. Mereka terdiri dari 175 orang pada misi Monusco di Kongo, 33 orang ditugaskan pada misi Minusca di Central Afrika dan 2 orang Military Staffpada misi Minusma di Mali.
Sebanyak 175 prajurit TNI Satgas Kizi Konga XX-L terdiri dari TNI AD 151 personel, TNI AL19 personel dan TNI AU 5 personel, dipimpin Mayor Inf Y.SK Tarigan (Akmil 1998) sebagai Komandan Satgas yang diproyeksikan menggantikan Satgas Kizi Konga XX-K dan akan diberangkatkan 9 Januari 2015.
Dalam sambutan Asops Panglima TNI yang dibacakan Komandan PMPP TNI berpesan agar tetap tingkatkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga selalu senantiasa dalam lindungan-Nya. Kedua, selalu berpedoman kepada Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI serta hormati hak azasi manusia. Ketiga, pahami karakterisitik daerah operasi sehingga dapat mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi sesuai dengan Standar Operational Procedure (SOP) dan Rule of Engagement (ROE) penugasan.
Keempat, pelihara dan tingkatkan kesamaptaan jasmani, kesehatan, kemampuan berbahasa Inggris dan bahasa Perancis serta kemampuan penggunaan IT karena sangat bermanfaat pada penugasan di komunitas Internasional dan yang kelima, sebagai duta bangsa senantiasa tetap jaga jati diri sebagai prajurit TNI.
Upacara penutupan dihadiri oleh Direktur Latihan Kodiklat TNI Brigjen TNI Surawahadi, Kapusinfolahta TNI Marsma TNI Agus Mustofa, dan Pejabat PMPP TNI, serta beberapa pejabat dari perwakilan masing-masing Angkatan.



Credit BeritaSatu

Kuasai Beladiri Yong Moo Do Jadi Parameter Kenaikan Pangkat TNI

 


BALIKPAPAN, CB – Kemahiran dalam beladiri Yong Moo Do menjadi salah satu ukuran bagi kenaikan pangkat seorang serdadu di lingkungan TNI Angkatan Darat. Serdadu yang telah menyandang sabuk hitam, setidaknya Dan I, memiliki peluang besar naik pangkat.

Kemahiran beladiri Yong Moo Do ini melengkapi syarat utama lain seperti menembak dan olahraga berenang.

“Tiap anggota yang menguasai Yong Moo Do, pada 1 April depan (2015), akan ada kenaikan Dan I. Penguasaan Yong Moo Do menjadi salah satu penilaian bagi kenaikan pangkat anggota. Ini kebijakan (panglima),” kata Nam Deok Hoo (Mr Nam), pelatih Yong Moo Do, pemegang sabuk hitam Dan IV.

Beladiri tangan kosong ini telah menjadi beladiri wajib di TNI Angkatan Darat sejak 2008. Beladiri ini pertama kali diperkenalkan saat perayaan HUT TNI pada 2008 silam.

Tidak seperti beladiri Korea, Tae Kwon Do, yang lebih banyak dikenal, Yong Moo Do tidak hanya mengandalkan tendangan. Gerakan dan aksi dalam Yong Moo Do juga memadukan tinju, bantingan, kuncian hingga piting. Perpaduan ini dilatari gerakan dalam Tae Kwon Do, Judo, Kendo dan beladiri tradisional Korea Hankido dan Ssireum, beladiri bantingan ala gulat.

“Beladiri ini memiliki materi lengkap seperti pukulan, tendangan dan kuncian. Beladiri ini membutuhkan badan kuat juga. Ketika TNI melihat ini, maka dirasa cocok untuk tentara,” kata Nam.

Yong Moo Do berkembang pesat di Korea sejak 10 tahun silam. Masuk ke Indonesia dibawa TNI tahun 2008 dan pertama diperkenalkan pada HUT TNI saat itu. Sejak itu, Yong Moo Do menjadi beladiri wajib bagi TNI AD.

“Beladiri ini keras. Yang keras-keras itu memang cocok dengan tentara,” kata Wakil Kepala Staf AD Letnan Jenderal TNI M Munir.

Kendati beladiri keras, perkembangnya ternyata menggembirakan. Masyarakat menerima kehadiran beladiri ini. Sejumlah pengurus daerah pun terus terbentuk di berbagai provinsi, di antaranya Nanggroe Aceh Darussalam, DKI Jakarta, Kaltim, Kaltara, Kalsel, Sulsel, hingga Papua.

Petarung Yong Moo Do dari delapan daerah di Indonesia itu kini tengah meramaikan Kejuaraan Nasional Yong Moo Do memperebutkan Piala Kepala Staf Angkatan Darat di Doom BSCC Balikpapan Kalimantan Timur, 17-18 Desember 2014. Lebih dari 450 atlet yang semuanya adalah serdadu turun ke ajang ini. Wakasad Letjen TNI M Munir membuka Kejurnas ini.


Credit KOMPAS.com

TNI AD Rencanakan Beli 7 Helikopter Apache

 
TRIBUN BATAM/ARGIANTO DA NUGROHO Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Gatot Nurmantyo



JAKARTA, CB - Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan, TNI AD akan membeli 7 helikopter jenis Apache untuk memperkuat sistem alutsista TNI AD. Rencananya, ketujuh helikopter tersebut baru bisa melengkapi alutsista milik TNI AD pada tahun 2017.
"Jadi Apache tersebut kita sudah memesan," ujar Gatot, dalam acara penutupan pameran Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) TNI AD 2014 di lapangan Monas, Jakarta, Rabu (17/12/2014).
AH-64 Apache merupakan helikopter tempur dengan empat baling-baling utama dan bermesin ganda yang didesain Hughes Helicopters, perusahaan manufaktur asal Amerika Serikat. Helikopter tempur ini dilengkapi dengan meriam rantai M230 di bawah moncongnya dan bisa disematkan persenjataan lain termasuk roket.
Umumnya, helikopter tempur ini menjadi andalan dalam penyerbuan karena bisa digunakan dalam berbagai keadaan cuaca. Pasukan Amerika Serikat menjadikan Apache sebagai senjata andalan dalam Perang Teluk, terutama dalam operasi Desert Storm.
Gatot mengatakan, selain memesan Apache, TNI AD juga akan membeli helikopter M 17, Tank dan Panser Anoa jenis amphibi untuk melengkapi alutsista TNI AD. Pembelian alutsista tersebut akan disesuaikan dengan anggaran TNI AD.
Selain itu, menurut Gatot, TNI AD akan memprioritaskan pembelian alutsista pada industri dalam negeri, salah satunya pada PT Pindad. Namun, jika ada alutsista yang lebih canggih dari buatan PT Pindad, TNI akan beralih pada produsen lain. "Ini demi menjaga persaingan," kata Gatot.


Credit KOMPAS.com

Kolaborasi Ciamik TNI-Polri Tuntaskan Penyanderaan di Gresik

Surabaya (CB) - Beda institusi dan tugas, bukan berarti tak bisa bekerjasama. Inilah yang ditunjukkan TNI dan Polri di Gresik. Kedua institusi ini berkolaborasi menuntaskan drama penyanderaan siswi SD. Pelaku didor mati, korban berhasil diselamatkan.

Drama penyanderaan itu berawal saat Fuad Ahmad (32) mencengkeram siswi SDN Tlogopatut 2, Zahriani Putri Agustin, dan membawanya ke Kodim 0817 Gresik yang berada di seberang sekolah, Rabu (16/12/2014). Pelaku mengancam korban dengan pisau dan minta diantar ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Personel Kodim kaget dengan aksi mengerikan di siang bolong itu. Apalagi pelaku tampak sangat nekat. Polisi datang dan sempat menyamar menjadi wartawan untuk bernegosiasi. Sayang, rencana itu gagal.

Pelaku masuk ke salah satu ruangan di Kodim dan bernegosiasi. Akhirnya disepakati, pelaku akan diantar ke pelabuhan dengan kawalan 2 mobil. Di luar kesepakatan itu, polisi dan Kodim diam-diam menyusun skenario.

Pelaku diantar dengan menggunakan mobil patroli Kodim dan dikawal 2 mobil polisi. Sesuai skenario, di tengah jalan, tepatnya di Jl Veteran Gresik, mobil polisi yang berada di depan rombongan pengantar pelaku, pura-pura mogok. Otomatis, 2 mobil di belakangnya juga ikut berhenti. Nah, saat pelaku lengah, polisi dan TNI bergerak. Mereka menyergap pelaku yang masih berada di dalam mobil. Sempat terjadi pergumulan sebelum akhirnya pelaku didor.

Drama penyanderaan itu, dari awal hingga pelaku didor, berlangsung selama 3 jam. Waktu yang cukup singkat dibanding kejadian serupa di sebuah kafe di Sydney, New South Wales, Australia, 2 hari lalu, yang memakan waktu setengah hari. Meski korban terluka, aksi pembebasan sandera di Gresik tersebut boleh dibilang sukses. Bravo TNI-Polri!


Credit DetiNews

Sanksi Barat dan Harga Minyak Menerjang Perekonomian Rusia

 
DMITRY SEREBRYAKOV / AFP Nilai tukar mata uang Rusia, rubel, rontok di tengah penurunan harga minyak dunia, konflik Ukraina, dan ketidakpercayaan pasar terhadap kebijakan bank sentralnya yang menaikkan tinggi suku bunga acuan. Gambar diunggah pada Selasa (16/12/2014), memperlihatkan seorang perempuan berlatarkan papan kurs di depan bank terbesar di Rusia.


JAKARTA, CB – Masalah politik Rusia dengan Ukraina ditengarai menjadi akar permasalahan kolapsnya ekonomi negari Beruang Merah itu. Ditambah lagi, membanjirnya pasokan minyak mentah dari negara-negara penghasil minyak (OPEC) telah memperparah kondisi Rusia yang juga adalah produsen minyak.

“Sejak menyerang Ukraina, Rusia mendapat sanksi yang terus berjalan sampai sekarang. Jadi ada pertempuran senjata, dan pertempuran ekonomi saat ini. Ekonomi Rusia kolaps, terpuruk, dan membuat sentimen di emerging market menjadi jelek sekarang ini,” kata Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara, di Jakarta, Rabu (17/12/2014).

Sejak dikenai sanksi itu pula, rubel Rusia terus melemah. Bank Sentral Rusia tercatat sepanjang tahun ini sudah enam kali menaikkan suku bunga acuan. Mereka pun melakukan intervensi ke pasar valas untuk mengerem pelemahan. Hasilnya cadangan devisa tergerus hingga tinggal 400 miliar dollar AS.

Terakhir, Bank Sentral Rusia menaikkan 650 basis poin suku bunga acuannya menjadi di level 17 persen. Padahal, belum ada sepekan sebelumnya, suku bunga acuan juga sudah naik 100 basis poin. Namun, rubel Rusia justru semakin terteken.

Harga minyak
Mirza juga menyampaikan, selain sanksi dari Barat--Eropa dan Amerika--, Rusia juga berhadapan dengan merosotnya harga minyak dunia. Negara-negara anggota OPEC, ujar dia, dengan senjaga pula tetap membanjiri pasar dengan pasokan minyak agar penjualan minyak menjadi tidak ekonomis.

“Harga minyak dunia turun drastis membuat prospek ekonomi Rusia terkontraksi negatif pada tahun depan. Ini juga yang menyebabkan mata uang rubel Rusia turun dan Bank Sentral-nya mencoba bertahan dengan menaikkan suku bunga,” papar Mirza.

Mirza mengatakan, Rusia selama ini sama-sama dipandang sebagai emerging market seperti Indonesia. Namun begitu, dia yakin investor akan melihat perbedaan di antara dua negara dan memberikan ekspektasi yang berbeda terhadap Indonesia.

Pelaku pasar, sebut Mirza, akan melihat fundamental Indonesia, dan kebijakan investasi yang akan diambil pemerintah baru. “Joko Widodo terbuka untuk asing investasi, PTSP, peningkatan ekspor perikanan. Kalau ini terealisasi baik, orang akan melihat lagi Indonesia, dan rupiah bisa stabil,” tegas Mirza.


Credit KOMPAS.com

Faisal Basri: Kritis, Bukan Berarti Kami Harus Berkelahi Terus Sama Pertamina

Menteri ESDM Sudirman Said (kanan), Menteri BUMN Rini M Soemarno (kiri), dan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri, bersalaman usai memberikan keterangan kepada wartawan tentang pembentukan Tim Reformasi Tata Kelola Migas di Gedung ESDM, Jakarta Pusat, Minggu (16/11/2014). Tim Reformasi Tata Kelola Migas resmi dibentuk oleh Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN untuk meninjau kebijakan pemerintah di sektor energi dari hulu sampai hilir, serta mengkaji ulang keberadaan SKK Migas dan BP Migas.


JAKARTA, CB – Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas) Faisal Basri menegaskan bahwa pembentukan timnya antara lain bertujuan menghilangkan celah yang memberi ruang bagi mafia migas. Namun, bukan berarti tim ini juga harus selalu berseberangan sikap dengan Pertamina.

“Insya Allah (kami) kritis terus. Kritis itu tidak berarti kami berkelahi sama Pertamina terus kan?” kata Faisal, dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu (17/12/2014). Dia mengatakan, tim ini akan terus berupaya menemukan akar permasalahan dan penghambat solusinya.

Faisal mengatakan, dalam pertemuannya dengan Pertamina dan Pertamina Energy Trading Limited (Petral) pada Rabu siang, data-data yang dipaparkan perusahaan tersebut sangat membantu kerja timnya.

Pertemuan tersebut berlangsung cukup lama, yakni sejak pukul 10.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB. Menurut Faisal, sejumlah pertanyaan yang diajukan ke Pertamina dan Petral mencakup proses pengadaan minyak mentah, kondisi kilang Pertamina, dan peran Petral.

Namun, Faisal menegaskan, masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab karena keterbatasan otoritas Pertamina, pun tim anti-mafia migas. “Misalnya terkait dengan persoalan aturan. Ada aturan dari Ditjen Migas terkait spek. Nanti kami sama-sama setelah ini duduk dengan Ditjen Migas, Pertamina," kata dia.

Rencana pertemuan itu, lanjut Faisal, bertujuan membenahi spesifikasi soal bahan bakar minyak ini. "Reform spek atau upgrade spek minyak bagi kebaikan masyarakat. Masa kita punya kesempatan dapat spek bagus tapi malah dapat yang di bawahnya?” sebut dia.

Oleh karenanya, meski mengaku mendapat banyak masukan untuk menyusun rekomendasi, Faisal dan tim menegaskan belum ada kesimpulan yang bisa diambil dari pertemuan lima jam pada Rabu siang.

Duduk berdampingan dengan Faisal, VP Corporate Communication Ali Mundakir mengatakan, pertemuan pada siang itu merupakan langkah baik untuk menciptakan iklim tata kelola industri migas yang baik.

“Prinsipnya Pertamina sangat mendukung data yang dibutuhkan tim. Termasuk jika ada hal yang ingin didalami atau dilihat langsung oleh tim reformasi," janji Ali. "Saya pikir iklim ini sangat bagus. Kami senang semoga data yang kami sampaikan berguna bagi tim, khususnya untuk menjalankan tugasnya, membangun tata kelola migas yang lebih baik untuk Indonesia.”


Credit KOMPAS.com

TNI akan tambah 17 pos baru di perbatasan

Wilayah Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia (istimewa)

Tujuannya untuk menyatakan kehadiran negara dan memberi rasa aman kepada rakyat kita yang tinggal di dekat perbatasan dengan negara tetangga,"

Balikpapan (CB) - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat berencana menambah 17 pos baru di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

"Tujuannya untuk menyatakan kehadiran negara dan memberi rasa aman kepada rakyat kita yang tinggal di dekat perbatasan dengan negara tetangga," kata Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) VI Mulawarman Mayor Jenderal TNI Benny Indra Pujihastono di Balikpapan, Rabu.

Kodam VI Mulawarman bertanggung jawab mengawasi perbatasan sepanjang 1.038 kilometer dari timur laut ke barat daya perbatasan dengan negara bagian Sabah dan Sarawak, dua negara federasi Malaysia.

TNI AD sudah memiliki 33 pos saat ini. Dengan tambahan 17 pos lagi tahun depan maka akan ada 50 pos yang memantau wilayah utara NKRI.

"Selain itu juga ada dua batalyon dari kesatuan-kesatuan dari Kodam lain yang turut berjaga di perbatasan," kata Panglima.

Saat ini dua batalyon dari Kostrad, yaitu Batalyon Infanteri Lintas Udara 433 dan Batalyon Infanteri 413 tengah bertugas mengawal patok-patok sempadan dan mencegah semua yang ilegal.

Ditambah kekuatan organik Kodam VI Mulawarman sendiri, ada 892 personel yang terlibat dalam pengamanan perbatasan.

Pada jarak sepanjang itu ada 33 pos. Setiap pos rata-rata berkekuatan 15-20 prajurit yang siaga 24 jam. Biaya pembangunan seluruhnya berasal dari anggaran untuk Kementerian Pertahanan dari APBN 2015.

Saat ini TNI AD sudah mengawasi perbatasan dengan 33 pos yang tersebar mulai dari pesisir Kabupaten Nunukan di timur laut Kalimantan Utara, hingga bagian hulu Sungai Boh di Pegunungan Schwanner di barat laut, di bagian barat Kabupaten Malinau, dan ujung barat laut Kabupaten Mahakam Ulu.

Nunukan dan Malinau sekarang bagian dari Provinsi Kalimantan Utara, provinsi yang baru setahun ini dilepaskan Kalimantan Timur untuk mempercepat pembangunan perbatasan. Mahakam Ulu juga dari otonomi baru, pecahan dari Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.


Credit ANTARA News

Obama umumkan `babak baru` hubungan AS-Kuba

Kamis, 18 Desember 2014 03:16 WIB | 3.974 Views

Presiden Amerika Serikat Barack Obama (ANTARA FOTO/REUTERS/Kevin Lamarque/pras)

 

Washington (CB) - Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengatakan, Rabu, "babak baru" hubungan Washington dengan Kuba sudah dibuka, dengan mengatakan sudah saatnya "pendekatan kuno", yang gagal membawa hubungan melangkah maju, diakhiri.

"Melalui perubahan-perubahan ini, kita berniat untuk menciptakan lebih banyak kesempatan bagi rakyat Amerika dan Kuba serta memulai babak yang baru," kata Obama.

  Credit ANTARA News

Raul Castro: Kuba akan `jalin kembali hubungan diplomatik` dengan AS

Fidel Castro (kanan) dan Raul Castro (kiri) (FOTO ANTARA/REUTERS)

Kami telah sepakat untuk membangun kembali hubungan diplomatik setelah lebih dari setengah abad."

Havana (CB) - Presiden Kuba Raul Castro mengatakan, Rabu, Kuba telah setuju untuk menjalin kembali hubungan diplomatiknya dengan musuh Perang Dingin negara itu, Amerika Serikat, setelah pertukaran tahanan yang dilakukan kedua negara membuka jalan bagi terobosan bersejarah.

"Kami telah sepakat untuk membangun kembali hubungan diplomatik setelah lebih dari setengah abad," katanya saat menyampaikan pidato yang disiarkan secara nasional, lapor AFP.

Namun, ia menambahkan bahwa masalah pemecah belah, yakni embargo perdagangan yang diterapkan AS dan disebut Castro sebagai "pemblokiran", itu masih belum dapat selesaikan.

 Credit ANTARA News

Uni Eropa Dukung Pembentukan Negara Palestina

 

 Swedia, Inggris, Perancis dan Irlandia telah mengakui Palestina sebagai sebuah negara. (Reuters/Ammar Awad)

 

 

Brussels, CB -- Mengikuti beberapa negara Eropa yang telah mengakui secara negara Palestina, parlemen Uni Eropa juga menyatakan mendukung resolusi pembentukan negara Palestina.

Meskipun begitu, Uni Eropa menyatakan dukungan ini hanya bersifat prinsip, dan bukan dukungan secara langsung.

Dukungan ini terlihat dalam pemungutan suara anggota parlemen, di mana 498 anggota memilih mendukung pengakuan Palestina sebagai negara, sementara hanya 88 anggota yang memilih sebaliknya.

"Parlemen Eropa mendukung pengakuan prinsip negara Palestina dan solusi dua negara. Parlemen percaya keputusan ini akan berjalan seiring dengan perkembangan pembicaraan damai, yang harus terus dilakukan," begitu bunyi pernyataan Uni Eropa, dilansir dari Reuters, Rabu (17/12).

Anggota parlemen sayap kiri awalnya mendesak 28 negara anggota Uni Eropa untuk mengakui negara Palestina tanpa syarat.

Desakan ini menyusul keputusan Swedia pada Oktober lalu untuk mendukung pembentukan negara Palestina tanpa syarat. Tindakan serupa juga telah dilakukan Inggris, Perancis dan Irlandia.

Dukungan dari tiga negara Eropa ini menunjukkan ketidaksabaran Eropa atas resolusi damai Palestina dengan Israel yang tak juga memperlihatkan kemajuan.

Sejak perundingan damai kedua negara yang dipimpin Amerika Serikat pada April lalu tidak berjalan, Israel terus menekan Palestina dengan melebarkan pembangunan permukiman di sejumlah wilayah yang termasuk dalam teritori negara Palestina.



Namun, anggota parlemen Uni Eropa sayap kanan dan tengah mengatakan dukungan untuk pengakuan Palestina sebagai sebuah negara seharusnya hanya merupakan bagian dari perjanjian yang dinegosiasikan dengan Israel.

"Meskipun mendukung, Parlemen Eropa jelas menolak pengakuan negara Palestina tanpa syarat yang terpisah dari perundingan damai," kata Elmar Brok, pemimpin komite urusan luar negeri parlemen Uni Eropa asal Jerman.

Sebelumnya, Pengadilan Uni Eropa memutuskan kelompok Islam Palestina Hamas harus dihapus dari daftar teroris yang dirilis oleh blok itu pada 2001.

Uni Eropa menilai keputusan sebelumnya untuk menempatkan Hamas dalam daftar teroris merupakan keputusan yang berdasarkan laporan media, bukan berdasarkan analisis.



Credit CNN Indonesia

Indonesia Ikut Tender Alutsista Militer Filipina

 

 Indonesia menangkan tender untuk dua kapal angkut militer Filipina. (Ilustrasi/Antara Photo/Suryanto)

 

 

 

Manila, CB -- Filipina akan membeli dua fregat, dua helikopter dan tiga kapal perang untuk ditempatkan di Laut China Selatan yang menjadi sengketa dengan Tiongkok.

Indonesia dan Italia mengajukan tender untuk dua helikopter anti-kapal selam, sementara Korea Selatan, Spanyol dan Perancis telah mengajukan penawaran untuk dua pesawat siluman dan fregat, kata Laksamana Caesar Taccad, kepala sistem senjata Angkatan Laut Filipina kepada wartawan, seperti dikutip dari Reuters.

Indonesia telah memenangkan kontrak untuk dua kapal angkut militer dan akan memberikan kapal pertama pada awal 2016. Taiwan dan lima galangan kapal lainnya bersaing untuk tiga kapal penyerang multi-fungsi yang dilengkapi rudal.

Sementara itu, Amerika Serikat akan memasok radar pesisir.

Filipina telah memulai program modernisasi untuk meningkatkan kemampuan mempertahankan perbatasan maritimnya dalam waktu 15 tahun dan dengan anggaran sebesar US$2 miliar.

Daftar pengadaan yang diumumkan pada Rabu (17/12) akan dibeli dengan dana dari anggaran itu.

Tiongkok mengklaim sekitar 90 persen dari seluruh Laut China Selatan termasuk wilayah yang berada dalam kedaulatan Filipina , Brunei , Malaysia, Vietnam dan Taiwan.

Konfrontasi antara Filipina dan Tiongkok terus meningkat sejak Juni 2012 ketika Tiongkok merebut wilayah yang dikenal dengan Scarborough Shoal yang diyakini kaya akan minyak dan gas bumi serta sumber daya perikanan.

"Peristiwa di barat Laut Filipina memunculkan beberapa urgensi akuisisi," kata Taccad.

Tiongkok telah melakukan reklamasi lahan di berbagai bagian dari pulau-pulau Spratly dan tampaknya sedang membangun lapangan terbang dan pelabuhan di lima titik mengontrol Spratly.

Filipina, yang merupakan sekutu dekat AS, telah membawa kasus arbitrase internasional terhadap Tiongkok, mencari klarifikasi mengenai hak mereka di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut.

Namun Tiongkok menolak untuk ambil bagian dalam arbitrase tersebut. Putusan terkait arbitrase tersebut diharapkan akan keluar tahun depan.

Vietnam baru-baru ini mengajukan posisinya ke pengadilan arbitrase, memancing kemarahan Tiongkok.


 Credit CNN Indonesia

Anggaran Siap, Pembebasan Lahan di Situs Gunung Padang Akan Dilakukan Awal 2015

KOMPAS IMAGES/ANDREAN KRISTIANTO Batu situs Megalitikum Gunung Padang yang dikelilingi keindahan alam pegunungan di kawasan Cianjur, Jawa Barat, Jumat (15/3/2013). Gunung padang merupakan situs pra-sejarah peninggalan Megalitikum yang berupa punden berundak yang terdiri dari susunan batuan andesit yang umurnya diperkirakan jauh lebih tua daripada piramida mesir sekitar 10.000 tahun sebelum masehi.

CIANJUR, CB - Pemerintah pusat dan propinsi telah menyiapkan anggaran Rp10 miliar untuk pembebasan lahan di Situs Gunung Padang, Cianjur, Jabar.
Pembebasan lahan akan dilaksanakan awal 2015, kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Cianjur, Tedy Artiawan, di Cianjur, Selasa (16/12/2014).
Dia mengatakan, pemerintah pusat dan provinsi menyiapkan anggaran untuk pembebasan lahan di sekitar situs, dengan rincian Rp7 miliar dari pusat dan Rp3 miliar dari pemerintah provinsi.
"Total keseluruhan anggaran pembebasan lahan ini Rp10 miliar. Tahun depan pembebasan lahan akan segera dilakukan," katanya.
Pihaknya belum mengetahui berapa jumlah rumah yang akan direlokasi karena saat ini masih dilakukan pendataan, sedangkan zona utama Situs Gunung Padang telah ditambah menjadi 29 hektare yang sebelumnya hanya 4,5 hektare.
"Diharapkan pembebasan lahan tidak ada polemik, tapi warga sekitar memang sudah setuju dan bersedia untuk direlokasi," katanya.
Saat ini, tambah dia, kawasan situs baru dilakukan penataan dengan membuat drainase dan tembok penahan tebing dengan anggaran dari provinsi senilai Rp3 miliar. Penataan tersebut diharapkan selesai sesuai jadwal yang ditentukan akhir Desember.
"Jalan sepanjang 22 kilometer dari mulai pertigaan Warungkondang hingga Desa Karyamukti telah diperbaiki pemerintah pusat. Sebab Kemendikdub telah menginstruksikan bahwa jalur itu menjadi jalan strategis pemerintah propinsi," katanya.
Pihaknya berharap ekskavasi dan penelitian segera dilanjutkan mengingat pembebasan lahan dan penataan akan segera dilakukan, meskipun hasil penelitian awal yang dilakukan Tim Nasional Penelitian Gunung Padang mengalami perbedaan pendapat.
"Perbedaan pendapat itu hal yang sudah biasa dan akan menciptakan hal yang baru. Tidak apa-apa sekarang masih ada perbedaan pendapat yang penting penelitian segera dilanjutkan dan kami sangat mendukung," katanya.

Credit KOMPAS.com

Pembangkit Energi Terbarukan Pasok 21 Persen Listrik Nasional

 

 Pekerja melakukan instalasi turbin di Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) Segara di Desa Bentek, Gondang, Lombok Utara, NTB, Senin (8/12). PLTMH Segara ini memiliki tiga unit turbin pembangkit yang telah beroperasi dan satu unit dalam proses pembangunan dengan kapasitas terpasang total sebesar tujuh MW untuk mendukung ketahanan listrik PLN di wilayah NTB. (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

 

 

Jakarta, CB -- Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mencatat sampai akhir 2014 ini, kontribusi pembangkit listrik bertenaga energi terbarukan menyumbang 10.744,16 megawatt (MW) dari total kapasitas terpasang listrik nasional.

Angka tersebut menurut Rida setara dengan 21 persen dari total kapasitas listrik yang dimiliki Indonesia saat ini sebesar 51.981 MW. "Walaupun masih sedikit kapasitasnya, tapi capaian ini tidak terlalu buruk," ujar Rida dikutip dari situs resmi Kementerian, Rabu (17/12).

Rida optimistis pengembangan pembangkit listrik dengan tenaga energi terbarukan akan lebih masif ke depan. Sebab ketersediaan energi berbasis sumberdaya fosil semakin hari cadangannya semakin menipis dan langka. Kondisi tersebut membuat harga minyak dan batubara cenderung meningkat. Hal ini menurut Rida harus dicermati oleh PT PLN (Persero) maupun perusahaan pembangkit listrik swasta (independent power producer/IPP).

Bahkan International Renewable Energy Agency (IRENA) memperkirakan pada 2030 nanti bauran total energi meningkat dua kali lipat dengan semakin banyaknya sumber daya energi terbarukan. Prediksi IRENA lainnya pada tahun yang sama bauran energi baru terbarukan meningkat tiga kali lipat berdasarkan total konsumsi energi global.

Butuh Insentif

Untuk mendorong pengembangan energi baru terbarukan pada masa mendatang, Rida menyebut pemerintah telah menyusun sejumlah rencana diantaranya meningkatkan kerjasama antar stakeholder yang terkait dengan pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi, kemudian mendorong keterlibatan industri lokal, lalu mendorong kontribusi perbankan nasional dalam pengembangan energi baru terbarukan dan upaya konservasi energi.

"Kami juga melakukan diseminasi program efisiensi energi kepada masyarakat,"tambahnya.

Upaya lain yang juga dilakukan adalah pembangunan infrastruktur oleh pemerintah dan terakhir memberikan insentif untuk pengembangan energi baru terbarukan dan upaya konservasi energi. "Insentif berupa dukungan kebijakan fiskal, subsidi, feed in tariff, penciptaan pasar melalui kebijakan mandatori serta kebijakan investasi," pungkasnya.


Credit CNN Indonesia

Indonesia Butuh Minimal 40 PLTN pada 2050

 

Inti nuklir di dalam kolam reaktor riset nuklir di reaktor serba guna G. A Siwabessy milik Badan Tenaga Atom Nasional (Batan), Puspiptek, Tangerang Selatan, Banten. (Ilustrasi: Antara/BNPT) 

 

 

CB, Jakarta: Indonesia idealnya memiliki setidaknya 40 PLTN pada 2050 mendatang. Jumlah ini diperlukan untuk memenuhi pasokan kebutuhan listrik nasional.

Satu reaktor PLTN setidaknya harus dapat menghasilkan sekurang-kurangnya 1000 megawatt jika ingin memenuhi kebutuhan listrik nasional.

Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Djarot Wisnubroto mengatakan pembangunan satu PLTN membutuhkan setidaknya delapan hingga sepuluh tahun lamanya. Biaya yang dibutuhkan untuk membangun satu PLTN sangat tergantung kepada besaran daya yang dihasilkan.

Untuk membangun PLTN yang mampu menghasilkan 150 megawatt dibutuhkan dana setidaknya Rp10 triliun. Sementara itu untuk membangun PLTN yang mampu menghasilkan daya sebesar 1.000 megawatt dibutuhkan dana Rp30 triliun sampai Rp40 triliun.

Indonesia membutuhkan energi listrik sebesar 115 gigawatt pada 2025 mendatang. Pada saat ini energi listrik yang dihasilkan baru mencapai 36 gigawatt.

"Untuk memenuhi kekurangan pasokan energi listrik maka perlu dibangun PLTN sebagai alternatif dari penggunaan energi baru dan dapat diperbaharui," ujarnya.

Berdasarkan Perpres nomor 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional dibutuhkan setidaknya empat PLTN di Indonesia pada 2025 mendatang. Kalaupun keempat PLTN sudah dibangun sebelum 2025, mereka baru dapat memasok 2% kebutuhan listrik nasional.

Djarot menegaskan pemerintah tidak pernah menomorsatukan suatu jenis sumber energi tertentu. Berdasarkan Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 5 tahun 2006, nuklir masih menjadi pilihan sumber energi yang dapat digunakan.

"Walaupun menjadi pilihan terakhir tapi bukan berarti nuklir baru dipakai saat sumber energi lain sudah habis. Jalan yang sudah dibangun kearah sana sudah jauh dimulai sebelum nuklir digunakan," tandasnya.

Sosialisasi nuklir yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) nomor 14 tahun 2011 mengenai percepatan pembangunan nasional menunjukkan pemerintah mengakui nuklir sebagai salah satu bentuk kekuatan yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan nasional.

Djarot mengatakan semuanya tergantung kepada kesiapan semua lini pemerintahan dan sejauh mana masyarakat memahami dan menerima nuklir. BATAN hanya berpikir soal pengembangan teknologi nuklir dan keselamatannya.

Program nuklir, baik energi maupun non energi, adalah kebijakan pemerintah. Saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah berkomitmen mengurang emisi karbon menjadi 26% pada 2020. Karena itu, penggunaan PLTN menjadi tidak terhindarkan.

Investasi awal pembangunan PLTN, kata Djarot, memang terbilang mahal. Namun saat bicara mengenai operasional maka akan menjadi lebih murah. Kelemahan lainnya adalah kebijakan ini sangat tergantung lintas parpol atau politisi.


Credit Metrotvnews.com

Mendesak, Pembangunan PLTN untuk Atasi Krisis Energi Listrik

JAKARTA (CB)- Pemerintah hingga kini belum memberikan sinyal terkait rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Padahal krisis energi listrik didaerah terus meluas dan mulai mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.

Kepala Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) Djarot  Sulistio Wisnusubroto mengatakan bahwa membangun PLTN situasinya sudah sangat mendesak. “Kebutuhan listrik setiap saat terus meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk. Sementara bahan bakar fosil makin hari persediaannya makin habis,” jelas Djarot kemarin.
Karena itu membangun PLTN harus segera dilakukan oleh pemerintah. Jangan menunggu krisis energi listrik tersebut memadamkan semua aliran listrik di Indonesia secara keseluruhan.
Diakui Djarot, hal yang selama ini menghambat pembangunan PLTN adalah infrastruktur dan sikap penolakan masyarakat terhadap nuklir. Tetapi jajak pendapat yang terus dilakukan oleh BATAN sejak 2010-2014 menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Secara nasional, masyarakat sudah mau menerima PLTN dengan catatan harus diawasi dengan ketat.
“Krisis energi listrik telah mendorong masyarakat untuk menyetujui dibangunnya PLTN,” tambahnya.
Untuk membangun PLTN itu sendiri dikatakan Djarot prosesnya tidak mudah. Setelah dilakukan studi tapak, lalu keluar kepres, pembangunan baru bisa dimulai.
“Dan hasilnya baru bisa dinikmati 8 hingga 10 tahun yang akan datang,” tukas Djarot.
Itu sebabnya, BATAN terus mendorong agar pemerintah segera membangun PLTN. Dengan kurun waktu pembangunan yang cukup lama tersebut, masih memungkinkan Indonesia terhindar dari krisis energi listrik yang sangat parah.
“Hasil jajak pendapat terbaru dimana masyarakat sudah menginginkan adanya PLTN akan kami sampaikan kepada Presiden dan Menteri ESDM. Kami berharap pemerintah tidak terlambat memutuskan,” pungkas Djarot.
Dalam studi yang melibatkan 5000 responden secara acak tersebut ditemukan fakta bahwa meningkatnya penerimaan nuklir didasari atas keinginan masyarakat untuk tidak lagi ada pemadaman listrik, harga listrik jadi murah, mencptakan lapangan kerja, tidak mengeluarkan polusi dan alih teknologi.
Adapun hasil rekapitulasi jajak pendapat iptek nuklir 2014 terlihat 72 persen responden tingkat nasional setuju PLTN, 57 persen masyarakat Bangka Belitung setuju PLTN dibangun di Babel dan 74 persen responden di Jawa-Sumatera-Bali setuju dibangun PLTN.


Credit Pos Kota

Menkeu: Rupiah Lemah Momentum Kebangkitan Industri Manufaktur

 

 Produksi motor di pabrik Astra Honda Motor, Karawang, Jawa barat, Kamis (11/12) (CNN Indonesia/Noor Aspasia Hasibuan)

 

 

Jakarta, CB -- Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belakangan ini, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menekankan pentingnya membangkitkan industri manufaktur Indonesia.

“Harusnya ketika kita mengalami pelemahan rupiah, inilah saatnya manufaktur kita untuk dihidupkan kembali, paling tidak didorong,” ujar Bambang, dikutip dari situs resmi Kementerian Keuangan, Rabu (17/12).

Bambang menilai korelasi antara pertumbuhan industri manufaktur dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sangat kuat. Oleh karena itu, saat ini merupakan momentum yang tepat untuk membangkitkan kembali industri manufaktur Indonesia.

Dia menambahkan meskipun kontribusinya mengalami penurunan jika dibandingkan era 1990-an, namun sampai saat ini sektor manufaktur masih merupakan kontributor terbesar Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. “Manufaktur itu sangat critical bagi perekonomian kita, karena dia adalah kontributor terbesar dalam PDB kita,” jelas Menkeu.

Terlebih melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar dan penurunan harga minyak dipercaya akan berimbas pada kinerja ekspor Indonesia, yang saat ini masih didominasi oleh ekspor komoditas.

“Dengan harga minyak yang rendah, semua komoditas harganya akan rendah, padahal kita ekspornya mayoritas masih komoditas,” kata Bambang.

Namun permintaan Menteri Bambang tersebut tidak bisa direalisasikan industri manufaktur tanpa bantuan pemerintah. Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) meminta insentif keringanan pajak ekspor dari pemerintah guna mendongkrak kinerja ekspor produk yang dihasilkannya. Tanpa dukungan fiskal tersebut, AISI pesimistis ekspor motor bisa meningkat 50 persen pada 2015 seperti yang diharapkan pemerintah.

“Insentif contohnya menelaah pajak ekspor. Harus ditelaah satu persatu untuk tipe apa. Itu saja cukup kok. Kalau tidak, terkait komponen dan bahan baku yang masih impor. Banyak yang dari luar negeri dan dirakit di dalam negeri,” ujar Ketua Bidang Komersil AISI Sigit Kumala di Karawang, beberapa waktu lalu.

“Terutama adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada 2015, harus kita lihat lagi dong, disiapkan dengan matang,” ujarnya.


Credit CNN Indonesia

Menperin serahkan kewenangan perizinan bidang industri ke BKPM

Menperin Saleh Husin menyerahkan kewenangan perizinan bidang industri kepada Kepala BKPM Franky Sibarani untuk menjadi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Jakarta, Selasa. (Sella Panduarsa Gareta)

kecuali izin untuk industri strategis, yang berkaitan dengan lingkungan dan beberapa bidang lain...

Jakarta (CB) - Kementerian Perindustrian menyerahkan kewenangan perizinan bidang industri ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk bisa menjadi bagian dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

"Kami mengimplementasikan arahan presiden untuk mewujudkan PTSP, agar investor lebih mudah melaksanakan perizinan," ujar Menteri Perindustrian Saleh Husin saat melakukan tinjauan PTSP di Jakarta, Selasa.

Menperin mengatakan, Kemenperin menjadi pionir Kementerian/ Lembaga yang menyerahkan kewenangan perizinan tersebut ke BKPM, yang diharapkan akan diikuti oleh instansi lain, baik di provinsi maupun daerah.

"Memang seluruh perizinan kami limpahkan ke BKPM, kecuali izin untuk industri strategis, yang berkaitan dengan lingkungan dan beberapa bidang lain, selebihnya semua kami harapkan menjadi satu atap," ujar Menperin.

Sekjen Kemenperin Ansari Bukhari menambahkan, terkait perizinan industri strategis tersebut, BKPM masih memiki kewajiban untuk minta pertimbangan teknis kepada menperin.

"Seluruh izin di pusat sudah diserahkan ke BKPM. Tapi, untuk beberapa industri prioritas, ada kewajiban dari BKPM untuk minta pertimbangan teknis menperin, misalnya soal lingkungan dan kapasitas terpasang industri yang sudah ada," ujar Ansari.

Sementara itu, Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan, penyerahan kewenangan perizinan oleh Kemenperin merupakan dukungan yang sangat kuat untuk mensukseskan PTSP.

Menurutnya, dari 1.249 bidang usaha pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), 436 di antaranya adalah bidang usaha terkait industri, mulai dari industri makanan minuman, alas kaki hingga padat karya.

Franky belum bisa memastikan, seberapa singkat PTSP bisa memangkas proses perizinan usaha di Indonesia, namun ia mencontohkan pada industri makanan minuman, dibutuhkan 27 izin usaha terkait dalam waktu 730 hari sebelum adanya PTSP.

"Untuk industri makanan minuman, ada 27 izin terkait. Prosesnya menurut Prosedur Operasional Standar resmi itu 730 hari berdasarkan SOP resmi. Untuk satu industri saja, itu melibatkan Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan POM, Kementerian Kesehatan dan belum lagi Standar Nasional Indonesia (SNI)," kata Franky.

Franky berharap, dengan bergabungnya kementerian dan lembaga terkait pada program PTSP, proses perizinan tersebut bisa dipangkas lebih singkat.

"Tapi kami pastikan akan lebih cepat, mudah-mudahan dari 730 hari, bisa menjadi 73 hari," ujarnya.


Credit ANTARA News