Presiden Jokowi pertimbangkan usulan penambahan organisasi TNI

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Jusuf Kalla (tengah) mendengarkan paparan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko (kanan) saat pertemuan di Istana Bogor, Jabar, Jumat (28/11). (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)

Dalam proses secepatnya, biar digodok di tingkat atas dulu baru disampaikan ke saya kalau sudah final termasuk Komando Gabungan WIlayah Pertahanan, termasuk Armada Tengah

Bogor (CB) - Presiden Joko Widodo mempertimbangkan penambahan dan penataan organisasi TNI diantaranya pembentukan Komando Daerah Militer di Manado dan Papua serta Armada Tengah untuk Angkatan Laut.

"Dalam proses secepatnya, biar digodok di tingkat atas dulu baru disampaikan ke saya kalau sudah final termasuk Komando Gabungan WIlayah Pertahanan, termasuk Armada Tengah," kata Presiden di Istana Bogor, Jumat.

Sebelumnya Panglima TNI Jenderal Moeldoko dalam paparannya di Istana Bogor dalam pertemuan antara Presiden dan Wakil Presiden dengan para Panglima Komando Utama (Pangkotama), Jumat, mengatakan saat ini TNI melakukan penataan organisasi.

"Kami telah melakukan penataan organisasi, pertama pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, kami mengusulkan atas pembentukan tiga komando gabungan pertahanan," kata Panglima TNI.

Ditambahkannya, "Untuk itu hanya menunggu keputusan Bapak Presiden, mohon kiranya bisa membuat keputusan atas terbentuknya tiga komando wilayah pertahanan."

Panglima juga mengatakan, "Pembangunan dan pembentukan organisasi kami akan bentuk Kodam Manado dan Papua dan pembentukan Divisi 3 Kostrad, TNI AL kita akan bentuk satu komando armada, Armada Tengah, Koops Angkatan Udara, kita tambah satu Koops Angkatan Udara 3."

Credit  ANTARA News

Punya 600 Ribu Insinyur, Indonesia Berpotensi Dominasi Pasar Bebas Asean

 
 ILUSTRASI

CB, JAKARTA - Kebutuhan negara Asean akan pelaku industri konstruksi dan tenaga ahli konstruksi atau para insinyur, akan terus meningkat terutama saat diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada 2015 mendatang.
Ketua Steering Committee Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Sri Rachma Chandrawati, mengatakan Indonesia harus siap menghadapi pasar bebas Asean ini tahun depan. Caranya dengan membenahi regulasi serta meningkatkan daya saing pelaku dan tenaga ahli di industri konstruksi.
Dengan memiliki sedikitnya 600 ribu insinyur atau ahli konstruksi, serta 117.042 kontraktor, Indonesia dianggap berpotensi mendominasi industri konstruksi saat diberlakukannya pasar bebas Asean ini. Asalkan, kata Rachma, daya saing dan nilai tambah para pelaku dan tenaga kerja di industri konstruksi ini terus ditingkatkan.
"Performa industri kontruksi Indonesia saat ini memang sangat membanggakan. Industri konstruksi dianggap menjadi faktor penting yang mendorong bertumbuhnya ekonomi nasional," kata Rachma, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kadin Indonesia dalam Bidang Konstruksi dan Pertanahan, di Century Park Hotel, Senayan, Jakarta, Kamis (27/10/2014).
Ia menuturkan banyaknya tenaga kerja yang terserap, menjadikan industri ini sebagai salah satu solusi mengurangi pengangguran di Indonesia.
"Namun dalam MEA atau pasar bebas Asean 2015 nanti, daya saing industri konstruksi nasional kita tetap perlu ditingkatkan. Juga kemampuan sumber daya manusianya, agar lebih kompetitif," kata Rachma.
Dalam rakernas yang bertema 'Kesiapan Industri Jasa Konstruksi dan Regulasi Pertanahan Dalam Menyongsong Asean Economic Community 2015' ini, memang lebih banyak menyoroti kesiapan industri konstruksi Indonesia dalam menghadapi pasar bebas Asean, 2015 mendatang.
Sementara itu, Bambang Sujagad, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Konstruksi dan Pertanahan, mengungkapkan Indonesia memiliki daya saing yang cukup tinggi dalam industri jasa konstruksi di kawasan Asia Tenggara atau Asean.
"Dengan memiliki sedikitnya 600.000 insinyur atau ahli konstruksi, yang kompetensinya sejajar dengan ahli konstruksi negara lain, Indonesia dianggap sangat kompetitif," kata Bambang.
Walaupun begitu, katanya, Indonesia harus mampu memberi nilai tambah agar bisa unggul dalam industri ini. Salah satunya, kata dia, dengan pembentukan regulasi dan kebijakan persaingan pembangunan infrastruktur.
"Juga sertifikasi pelaku industri jasa konstruksi, agar ada kepercayaan dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan," katanya.
Dengan begitu, menurut Bambang, Indonesia tidak akan menjadi penonton saja dalam industri inin namun juga pelaku aktif.
Berdasarkan data Kadin Indonesia, jumlah kontraktor di Indonesia sebanyak 117.042. Sementara konsultan kontraktor sebanyak 4.414 konsultan. Dari jumlah itu, tenaga ahli konstruksi hanya berjumlah 10 persen, tenaga terampil 30 persen dan kelompok buruh mendominasi sebesar 60 persen.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Suryo Bambang Sulisto, mengatakan kekuatan jasa konstruksi terletak pada sumber daya manusia yang dimiliki dan unggul. "Tidak hanya tenaga kerja atau tenaga ahli, tetapi juga yang mampu menguasai dan mengembangkan teknologi," ujarnya.
Menurutnya walau badan usaha jasa konstruksi di Indonesia jumlahnya banyak, sebagian besar masuk dalam usaha skala menengah dan kecil.
"Jumlah tenaga kerja kita juga dibilang banyak. Tapi tenaga ahlinya terbilang sedikit. Karenanya diharapkan daya saing mereka lebih ditingkatkan lagi," kata Suryo.



Credit TRIBUNNEWS.COM

Taiwan Akan Alihkan Investasi ke Indonesia

Chief Secretary Bureau of Foreign Trade Taiwan Paul Wang dalam diskusi dengan sejumlah pemimpun redaksi dari Indonesia di Taipei, 27 November 2014. (sumber: Primus Dorimulu/ Beritasatu.com)

Taipei (CB) - Kenaikan upah di RRT mendorong Taiwan untuk mengalihkan investasi ke negara-negara Asean, termasuk Indonesia. Saat ini, RRT masih menjadi tujuan utama investasi, yakni mencapai 54% dari total investasi langsung Taiwan. Sekitar 70% ekspor Taiwan pun ke China Mainland. Ke depan, dominasi RRT akan dikurangi untuk mengurangi risiko dan memaksimalkan keuntungan.
Demikian dikemukakan Chief Secretary Bureau of Foreign Trade Taiwan Paul Wang, Deputy Minister National Development Council Taiwan Kao Shien Quey, dan Director General Department of Cultural and Educational Affairs Joseph SC Hua dalam diskusi dengan sejumlah pemimpun redaksi dari Indonesia di Taipei, Kamis (27/11).
"Taiwan tidak mau menaruh telur dalam satu keranjang. Ke depan, risiko investasi dan perdagangan makin besar, sehingga kami harus melakukan diversifikasi," ungkap Joseph SC Hua.
Berpenduduk 23 juta, Taiwan kini masuk kelompok negara maju dengan produk domestik bruto (PDB) US$ 500 miliar dan PDB per kapita di atas US$ 20.000. Indonesia dengan 250 juta penduduk memiliki PDB US$ 870 miliar dan PDB per kapita US$ 3.500. PDB RRT yang saat ini berpenduduk 1,4 miliar mencapai US$ 8,2 triliun, sedang PDB per kapita Negeri Tirai Bambu di atas US$ 7.000.
Pada Tahun 2013, total ekspor Taiwan sebesar US$ 305 miliar, naik 50% dari tahun 2009. Sedang impor pada periode yang sama sekitar US$ 270 miliar. Sekitar 40% dari total ekspor ditujukan ke RRT. Sisanya, 19% ke kawasan Asean, 10,7% ke AS, 9,1% ke Eropa, dan lain-lain 15,3%. Selama tahun 1991-2013, sekitar 54% dari total investasi langsung Taiwan berada di RRT. Investasi Taiwan di Asean menempati peringkat kedua, yakni 16% dari total investasi.
"Ke depan, kami harus melakukan diversifikasi investasi dan ekspor kami agar tidak terlalu tergantung pada RRT," kata Deputy Minister National Development Council Taiwan Kao Shien Quey. Indonesia yang saat ini menjadi menempati peringkat kedua tujuan investasi di Asean setelah Vietnam akan menjadi perhatian Taiwan. Tapi, diakui, Myanmar juga merupakan salah satu negara Asean yang kian menarik.
RRT menempati peringkat pertama tujuan investasi dan ekspor Taiwan karena tiga hal, kata Chief Secretary Bureau of Foreign Trade Taiwan Paul Wang. Pertama, latar belakang bahasa dan budaya yang sama. Kedua, jarak kedua negara yang dekat. Ketiga, unit usaha di Taiwan didominasi oleh usaha kecil dan menengah (UKM). Sekitar 98% pelaku bisnis di Taiwan adalah UKM.
Namun ke depan, diversifkasi wilayah tujuan investasi sudah menjadi keharusan. Apalagi saat ini, biaya buruh di RRT sudah sangat tinggi. Para pengusaha Taiwan kini sedang serius mencari negara baru sebagai tujuan investasi. Peluang investasi di bidang infrastruktur transportasi dan energi yang sedang ditawarkan Indonesia cukup menarik bagi Taiwan.
Jumlah pelaku bisnis kelas UKM di Taiwan sekitar 1,3 juta dan tenaga kerja yang terserap sekitar 8,6 juta orang atau 78% dari total tenaga kerja. Nilai penjualan UKM tahun 2013 sekitar NT$ 11,3 triliun. Meski besar dalam jumlah pelaku, ekspor UKM sekitar 15% dari total ekspor.
Meski RRT kini mencatat peningkatan pesat di bidang ekonomi dan penguasaan teknologi, kata Joseph SC Hua, kemajuan Taiwan cukup sulit dikejar. Namun dia mengakui, persaingan memperebutkan pasar semakin ketat. Apalagi sekitar 70% produk Taiwan overlapping dengan Korsel.
Indonesia hingga saat ini masih surplus dalam perdagangan dengan Taiwan. Pada 2013, ekspor Indonesia ke Taiwan mencapai US$ 7,2 miliar, sedang impor hanya US$ 5,2 miliar. Indonesia mencatat surplus US$ 2 miliar dalam perdagangan dengan RRT.
Secara akumulatif, investasi Taiwan di Indonesia US$ 15,2 miliar. Selama Januari-Juni 2013, investasi Taiwan di Indonesia sebesar US$ 121 miliar, naik 710% dibanding periode sebelumnya. Sekitar 214.175 orang Indonesia saat ini bekerja di Taiwan.
Hubungan bisnis Indonesia-Taiwan sudah terjalin lebih dari tiga dekade. Setiap tahun, wisatawan dari Taiwan yang mengunjungi Indonesia lebih dari 166.300. Dua maskapai Taiwan -- China Airlines dan EVA Air -- sudah membuka rute Taipei-Indonesia. Dalam sepekan, penerbangan Taiwan-Indonesia sudah mencapai 108 penerbangan.

Credit BeritaSatu

Rusia Siap Bantu RI Kembangkan Energi Nuklir

Rusia Siap Bantu RI Kembangkan Energi Nuklir (Foto: Ilustrasi/Reuters)

JAKARTA (CB) - Pemerintah Rusia menawarkan kerjasama pada Indonesia untuk mengembangkan dua blok Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) senilai USD8 miliar atau Rp97,4 triliun (kurs Rp12.187 per USD). PLTN yang akan dikembangkan tersebut rencananya berkapasitas 2.400 megawatt (mw).
Kerjasama tersebut akan dilakukan melalui BUMN Rusia, Rosatom State Atomic Energy Corporation (Rosatom). Kerjasama yang ditawarkan Rosatom bukan hanya sebatas jasa pembangunan dan perawatan PLTN, tetapi juga menawarkan solusi yang menyeluruh dibidang ketenaganukliran dari pembangunan PLTN yang paling canggih, paling modern dan paling aman hingga transfer teknologi, kandungan lokal yang tinggi, pembiayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
"Pemerintah Rusia akan memberikan bantuan pinjaman untuk pembangunan PLTN, bantuan pembiayaan dapat dalam bentuk bantuan kenegaraan, joint venture antara Rosatom dan perusahaan lokal atau konsorsium , semua peluang masih terbuka," kata Senior Expert, Representasi Perdagangan Federasi Rusia di Republik Indonesia, Sergey Kukushkin yang dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Jumat (28/11/2014).
Namun, diakuinya hingga saat ini tawaran kerja sama ini belum mendapat respon oleh Pemerintah Indonesia. Alasannya karena Pemerintah Indonesia masih belum memprioritaskan pembangunan PLTN dan saat ini masih pada tahap pengkajian dan penelitian.

Credit OkeZone

RI Resmi Gabung Bank Infrastruktur Asia, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)

RI Resmi Gabung Bank Infrastruktur Asian (Bambang Brodjonegoro: Okezone)

JAKARTA (CB) - Indonesia telah resmi bergabung dalam Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Memorandum of Understanding (MoU) AIIB ditandatangani Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah Indonesia pada tanggal 25 November 2014 bertempat di Kementerian Keuangan.
Dilansir dari keterangan tertulis Kementerian Keuangan, Jumat (28/11/2014), MoU pendirian AIIB sebenarnya sudah ditandatangani pada tanggal 23-24 Oktober 2014 oleh 21 negara, yaitu sembilan negara ASEAN (kecuali Indonesia), Bangladesh, India, Kazakhstan, Kuwait, Mongolia, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Sri Lanka, Uzbekistan dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Pada kesempatan tersebut Indonesia tidak dapat ikut menandatangani dikarenakan masih dalam proses transisi pemerintahan baru.
Setelah penandatanganan MoU pendirian AIIB, 22 negara tersebut akan terlibat dalam persiapan operasional pembentukan AIIB untuk menyusun rancangan Articles of Agreement (AoA) dan memberikan dukungan teknis terkait dengan proses negosiasi AoA.
Sebagai informasi, inisiatif pendirian AIIB diprakarsai oleh Presiden RRT, Xi Jinping saat pertemuan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) bulan Oktober 2013 di Bali. Tujuan pembentukan AIIB adalah untuk mendukung kegiatan perekonomian secara keseluruhan serta memenuhi gap dalam pembiayaan infrastruktur yang tidak dapat dipenuhi oleh Bank Pembangunan Multilateral lain.
Pendirian AIIB sangat penting bagi Indonesia untuk akselerasi pembangunan sektor infrastruktur dalam negeri yang mencakup sektor energi, transportasi, telekomunikasi pembangunan pertanian dan infrastruktur pedesaan, sanitasi dan air bersih, perlindungan lingkungan, logistik dan perkotaan dan sektor produktif lainnya.

Credit OkeZone

Diskriminasi Kulit Hitam di Amerika Serikat

Kerusuhan rasial di Ferguson menjadi peringatan betapa diskriminasi terhadap warga kulit hitam di Amerika Serikat masih menjadi momok. Di banyak bidang situasinya justru memburuk setelah era Martin Luther King.

Sebuah Ilusi tentang Persamaan 

Ketika Barack Obama dikukuhkan sebagai presiden kulit hitam pertama AS, banyak yang menilai Amerika Serikat telah memasuki era "Post Racial", sebuah negara tanpa perbedaan ras dan diskriminasi. Tidak cuma kasus di Ferguson, data-data statistik lainnya mengubur imipian tersebut.

Kemiskinan

  


Penduduk kulit hitam mendominasi statistik kemiskinan Amerika Serikat. Situasi tersebut tidak berubah banyak sejak 30 Tahun lalu. Tahun 1974 cuma 8 persen warga kulit putih dililit kemiskinan (kini 10%), sementara pada warga kulit hitam jumlahnya sebesar 30 persen (kini 28%).

Separuh Prespektif

Diskriminasi di pasar tenaga kerja AS berlangsung hampir secara sistematis. Tingkat pengangguran masyarakat kulit hitam sejak 50 tahun adalah dua kali lipat lebih tinggi ketimbang warga kulit putih. Mirisnya jumlah tersebut tidak berubah terlepas dari pertumbuhan ekonomi atau perubahan pada tingkat pengagguran secara umum.

Perbedaan Pendapatan

Sejak 1950 pendapatan rata-rata warga kulit hitam selalu berada di bawah 60% dari upah yang diterima oleh warga kulit putih. Cuma pada tahun 1969/1970 jumlahnya meningkat menjadi sekitar 63 persen.

Jurang Kemakmuran

 

Saat ini rata-rata kekayaan warga kulit putih berkisar 97.000 US Dollar. Sementara warga hitam cuma berkisar 4.900 USD, atau 1500 USD lebih sedikit ketimbang tahun 1980. Melihat perbedaan pendapatan antara dua kelompok yang signifikan, tidak heran jika kemampuan warga Afro-Amerika buat menabung atau menyimpan harta lebih sedikit ketimbang warga kulit putih.

Risiko Dibui

Peluang buat seorang warga kulit hitam mendekam di balik terali bui enam kali lipat lebih besar ketimbang seorang kulit putih. Menurut data NAACP, organisasi lobi kulit hitam AS, jumlah warga kulit putih yang menggunakan narkoba lima kali lipat lebih banyak ketimbang warga hitam. Namun warga Afro-Amerika yang didakwa terkait narkoba berjumlah 10 kali lipat lebih banyak ketimbang kulit putih

Cuma Pendidikan Dasar

Menurut catatan tahun 2012, cuma 21 persen warga Afro-Amerika yang memiliki ijazah universitas. Sementara warga kulit putih mencatat angka 34 persen. Secara ironis Departemen Pendidikan AS mengeluarkan statistik 2009 lalu, bahwa untuk pertamakalinya terdapat lebih banyak pemuda kulit hitam yang sedang berkuliah ketimbang mendekam di penjara.

Pendidikan Terpisah

Pengucilan adalah keseharian pada sistem pendidikan AS. Hampir 40 persen bocah kulit hitam menempuh pendidikan di sekolah-sekolah yang juga didominasi oleh murid Afro-Amerika. Jumlah ini banyak berkurang ketimbang tahun 1968 yang mencatat angka 68%. Tidak berubah adalah fakta bahwa tigaperempat bocah kulit hitam belajar di sekolah yang lebih dari 50% muridnya non kulit putih.

Besar di Ghetto

Segregasi di tengah masyarakat AS juga terlihat pada tempat tinggal. 45 persen bocah kulit hitam yang berasal dari keluarga miskin, hidup di wilayah-wilayah kumuh atau Ghetto. Sebaliknya cuma 12 persen bocah kulit putih yang hidup dalam situasi serupa.

Dua Realita yang Berjauhan

 

Lebih dari 50% warga kulit hitam Amerika Serikat menyebut empat hal sebagai ladang diskriminasi, yakni perlakuan aparat kepolisian, pekerjaan, pengadilan dan sekolah. Sementara pada warga kulit putih jumlahnya kurang dari 30 persen. Secara keseluruhan penduduk Afro-Amerika meyakini adanya praktik diskriminasi berbau rasisme terhadap mereka, entah itu di restoran atau rumah sakit.

Euforia Berakhir

Sebanyak 35% Warga kulit putih menilai kondisi hidup mereka lebih baik ketimbang lima tahun lalu. Sementara pada warga Afro-Amerika, jumlahnya cuma berkisar 26 persen. Euforia sempat memuncak ketika Barack Obama terpilih sebagai presiden Amerika 2009 silam. Namun kini harapan akan perbaikan situasi warga kulit hitam tergerus oleh realita.

Credit dw.de

Penyebaran Virus HIV Meningkat di Eropa dan Asia Tengah

Pada 2013 saja, infeksi virus HIV dilaporkan terjadi di 53 negara dari kawasan Eropa. WHO menyebutkan lebih dari 105.000 kasus infeksi dilaporkan terjadi di Eropa Timur dan Asia Tengah. (Ilustrasi/CNN Indonesia/Fajrian)

London, CB -- Meskipun terdapat kemajuan besar dalam mengobati dan mencegah HIV/AIDS belakangan ini, penyebaran virus ini terus meningkat terutama di Eropa dan Asia Tengah. Tercatat, 136 ribu orang terinfeksi virus mematikan ini pada tahun lalu.

Badan Kesehatan Dunia, WHO, dan Pusat Eropa untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, ECDC, menunjukkan kasus infeksi virus HIV pada 2013 meningkat 80 persen, dibandingkan tahun 2004 lalu.

Angka ini membuat target Eropa untuk menghentikan penyebaran virus HIV pada 2015 menjadi sangat mustahil.

"Eropa tidak berhasil mencapai target Millennium Development Goal pada 2015, dan waktu hampir habis. Kita tak bisa lengah dalam mencegah penyebaran virus ini," kata Direktur Regional WHO, Zsuzsanna Jakab, seperti ditulis Reuters, Kamis (27/11).

Virus HIV, yang merupakan singkatan dari human immunodeficiency virus, menyerang sistem kekebalan tubuh dan menyebabkan penyakit seumur hidup. Sementara, akhir dari tahap infeksi, atau kondisi saat sistem kekebalan tubuh telah hancur disebut AIDS.

HIV menyebar melalui darah, air mani dan air susu ibu. Hingga saat ini, belum ada obat yang dapat menyembuhkan AIDS. Namun, obat antiretroviral dapat membantu memperpanjang usia penderita AIDS dan mencegah penularan virus kepada orang lain.

Pada 2013 saja, infeksi virus HIV dilaporkan terjadi di 53 negara dari kawasan Eropa. WHO menyebutkan lebih dari 105.000 kasus infeksi dilaporkan terjadi di Eropa Timur dan Asia Tengah.

Dibandingkan dengan tahun 2004, kasus infeksi virus HIV baru di negara Eropa Timur dan Asia Tengah telah melonjak dua kali lipat, sebagian besar didorong oleh epidemi HIV di kalangan pengguna narkoba yang tak juga menurun.

Di Eropa Timur, 77 persen dari semua kasus infeksi terbaru dilaporkan pada tahun 2013. Dua pertiga dari kasus di antara pengguna narkoba suntikan terlambat dideteksi.

"Ini berarti risiko penularan virus menjadi lebih tinggi, biaya pengobatan semakin mahal, dan kemungkinan tidak tertolong lebih besar," kata Jakab.

Direktur ECDC, Marc Sprenger menyatakan kelompok berisiko HIV tinggi tidak mendapatkan penanganan yang cepat dan efektif. Sebagian besar dari mereka adalah pria gay dan biseksual.

Di Uni Eropa, penularan HIV tertinggi terjadi karena hubungan seksual selama pria, dengan persentase sebanyak 42 persen dari seluruh kasus infeksi baru pada 2013.

Credit CNN Indonesia

Keputusan politik Eropa untuk pemisahan bisnis Google

Parlemen Eropa tidak punya kewenangan menerapkan pemisahan bisnis Google. 

 

CB - Parlemen Eropa memutuskan untuk mendukung pemisahan bisnis Google sebagai tanggapan atas keluhan bahwa mereka mendahulukan diri sendiri dalam hasil pencariannya.

Walau parlemen tidak memiliki kekuatan untuk menerapkannya, keputusan tersebut memberi pesan yang jelas kepada pihak regulator di Eropa untuk bertindak keras kepada raksasa internet itu.
Adapun keputusan akhir berada di tangan Komisaris Persaingan Uni Eropa, Margrethe Vestager.
Google menguasai sekitar 90% pasar mesin pencari internet di Eropa dan para pesaingnya meminta Komisaris Persaingan Uni Eropa melakukan penyelidikan atas empat hal.
Salah satunya adalah dalam cara Google menampilkan layanannya sendiri secara vertikal dibandingkan dengan produk saingan lain maupun hak eksklusif Google untuk menjual iklan dalam pencarian yang digunakan orang.
Komisaris Persaingan sebelumnya, Joaquin Almunia, berupaya menyelesaikan gugatan yang diajukan para pesaing Google namun tidak berhasil.
Hingga saat ini Komisaris Persaingan Uni Eropa belum pernah memerintahkan pemisahan perusahaan dan banyak yang berpendapat kecil kemungkinan mengambil tindakan tersebut dalam kasus Google.
Upaya untuk membahas masalah ini di parlemen Uni Eropa diajukan oleh Andreas Schwab, dari Partai Kristen Demokrat Jerman, dan Ramon Tremosa dari Partai Liberal Spanyol.
Parlemen memutuskan bahwa cara terbaik dalam memecahkan masalah dengan raksasa internet itu adalah dengan memisahkan mesin pencarinya dari layanan komersial mereka lainnya untuk menjamin persaingan yang seimbang di Eropa.

 Credit BBCIndonesia

Menteri Ini Bahkan Tak Percaya Industri Pertahanan Australia untuk Bikin Kano

Menteri Pertahanan David Johnston mengatakan tidak percaya ASC bahkan untuk membuat perahu kano. (Credit: AAP)

CB - Menteri Pertahanan Australia David Johnston pekan ini menjadi bulan-bulanan di media karena komentarnya dalam dengar pendapat di Senat, yang menyebutkan bahwa ia tidak akan percaya industri pertahanan Australia bahkan untuk membikin perahu kano.

Pernyataan ini membuat Perdana Menteri Tony Abbott harus menjawab serangan dari kubu oposisi di DPR yang mendesak agar Menhan Johnston dipecat dari jabatannya.
Chris Burns dari Defence Teaming Centre mengatakan komentar Menhan telah meremehkan industri pertahanan Australia.
Sebelumnya sebuah review atas program pertahanan Australia menyoroti sejumlah isu termasuk kapabilitas ASC, industri pertahanan milik pemerintah, serta sub kontraktor utama lainnya.
ASC adalah perusahaan yang melakukan perawatan armada kapal selam Australia, Collins Class, serta sedang membuat kapal Air Warfare Destroyers.
"Kami ingin bertemu dengan Menteri Johnston untuk mendapat penjelasan," kata Chris Burns.
Hal senada disampaikan Glenn Thompson dari Serikat Pekerja Manufaktur (AMWU). "Kami juga ingin minta penjelasan atas pernyataan Menteri Pertahanan," katanya.
Pemerintah Australia telah mengumumkan akan membeli kapal selam buatan Jepang untuk mengganti armada Collins Class.
Pengumuman itu telah menimbulkan ketegangan di Adelaide, yang selama ini menjadi basis industri pertahanan Australia.
Sebelum pemilu, Partai Koalisi berjanji akan membangun kapal selam di Adelaide. Diperkirakan, biaya yang akan terserap dalam proyek ini antara 20 hingga 40 miliar dollar.

Credit  radioaustralia.net.au

UNHCR Desak Australia Hentikan Penahanan Pencari Suaka di Bawah Umur

CB - Badan urusan pengungsi PBB, UNHCR, mendesak Australia untuk segera menghentikan penahanan para pencari suaka yang masih berada di bawah umur. Menurut UNHCR, praktek semacam ini merupakan pelangaran hukum internasional dan hak asasi anak-anak.
Demikian dikemukakan perwakilan UNHCR di Jakarta, Thomas Vargas, berkaitan dengan peringatan 25 tahun ditandatanganinya Konvensi Hak Asasi Anak.
Ini merupakan salah satu konvensi PBB yang paling banyak ditandatangani. Australia sendiri merupakan salah satu negara penandatangan konvensi ini.

Menurut Thomas Vargas, praktek yang yang dijalankan Australia dengan menahan anak-anak dalam detensi imigrasi, jelas-jelas merupakan pelanggaran hak asasi anak dan juga hukum internasional.
"Kami mengimbau setiap negara di dunia untuk tidak menggunakan anak-anak sebagai jaminan untuk menyelesaikan persoalan yang tidak akan bisa diselesaikan secara unilateral," katanya.
Menurut Vargas, anak-anak tidak seharusnya berada dalam tahanan. "Hal ini jelas diatur dalam hukum internasional yang menyebutkan anak-anak tidak boleh ditahan,' katanya.
Ia mendorong Australia untuk menyediakan pilihan merumahkan pencari suaka di bawah umur ke komunitas.
Vargas mencatat di Australia saat terdapat lebih dari 600 anak-anak pencari suaka yang berada dalam detensi imigrasi.
Menyinggung mengenai kebijakan baru Australia yang akan membatasi penerimaan pencari suaka yang mengajukan klaim melalui UNHCR Jakarta, Vargas menyatakan hal itu tidak akan menghentikan manusia perahu datang ke Australia.
Menteri Imigrasi Australia Scott Morrison pekan lalu mengumumkan kebijakan yang menyatakan pencari suaka yang mengajukan suaka ke Australia melalui UNHCR Jakarta terhitung sejak Juni 2014, tidak lagi akan diterima di Australia.
Selain itu, mereka yang telah mengajukan suaka sebelum Juni, jumlahnya akan dibatasi dan masa tunggunya akan dibuat lebih lama.
Pihak Kementrian Luar Negeri Indonesia telah memanggil Duta Besar Australia untuk menyampaikan sikap bahwa kebijakan baru Australia ini bisa mengganggu hubungan kedua negara.
Menurut pendapat Vargas, kebijakan baru ini tidak akan menyelesaikan masalah. "Mungkin dalam jangka pendek kedatangan perahu akan berhenti, tapi selanjutnya perahu-perahu itu akan mencari titik keberangkatan baru menuju Australia," katanya.
Pekan lalu sebuah perahu yang mengangkut puluhan pencari suaka ditemukan di salah satu pulau di Micronesia. Menurut para pencari suaka itu, mereka berangkat dari Indonesia dengan tujuan Australia.

Credit jpnn.com

Pesawat Pembawa Manusia ke Mars Segera Uji Terbang Pertama

Uji terbang dilakukan pekan depan.

 
Kapsul Orion sedang dipindahkan dari Launch Abort System Facility di Kennedy Space Center, Florida, 11 November 2014.(REUTERS/Mike Brown)

CB - Badan Antariksa Amerika Serikat (National Aeronautics and Space Administration/NASA) telah memberikan sinyal positif terkait kesiapannya meluncurkan pesawat kapsul Orion, pekan depan. Misi eksplorasi ruang angkasa ini merupakan tes terbang pertama sebagai rangkaian misi membawa manusia ke Planet Mars.

Kesiapan uji terbang pertama ini disampaikan berdasarkan laporan dari perusahaan yang memproduksi Orion, Lockheed Martin. Perusahaan ini telah memberikan lampu hijau kepada NASA untuk melakukan pengujiannya. NASA pun menyambut dengan gembira mendengar pernyataan tersebut.

"Kesiapan Tinjauan Penerbangan (FRR) merupakan penilaian yang ketat terhadap pesawat ruang angkasa, mulai dari sistem, misi operasi, dan fungsi dukungan yang diperlukan untuk berhasil melakukan uji perbangan Orion ke ruang angkasa," ujar pejabat NASA dalam sebuah pernyataan dikutip dari Fox News, Jumat, 28 November 2014.

Seperti diproyeksikan sebelumnya, badan keantariksaan AS itu berharap Orion dapat membawa manusia untuk tujuan yang sudah diidam-idamkan, yaitu menginjak permukaan Mars di masa mendatang.

Sebelum mimpi itu terealisasi, maka NASA akan melakukan uji terbang Orion untuk pertama kalinya pada minggu depan.

Menurut jadwal, kapsul Orion akan memulai peluncurannya di United Launch Alliance Delta IV Heavy Rocket di Florida, Amerika Serikat. Kapsul antariksa ini telah dibenamkan lebih dari 1.000 sensor sebagai pengumpul data tentang peluncurannya ke antariksa dan saat kembali ke bumi.

Setelah mencapai ruang angkasa, Orion akan dua kali mengorbit bumi, dengan salah satu orbitnya dari ketinggian 3.600 mil atau 5.800 kilometer dari bumi. Uji coba terbang ini dijadwalkan berlangsung selama 4,5 jam penerbangan.

Untuk mencapai jarak sejauh itu, Orion akan dibantu tiga buah roket raksasa Delta IV yang mampu mengangkat kapasitas muatan 70 metrik ton (77 ton) pada uji pertamanya.

Namun, NASA pun tak memungkiri roket tersebut dapat mendorong lebih jauh lagi yang bisa menarik muatan hingaa 130 metrik ton (143 ton) untuk mencapai Mars.

Orion pun sudah dipersiapkan sebuah sistem parasut yang akan berfungsi saat pendaratan ke bumi. NASA berharap Orion akan mendarat di Samudera Pasifik. Dalam pendaratan itu, NASA bakal dibantu Angkatan Laut Amerika Serikat dan Lockheed Martin.

"Pangkalan laut di San Diego, dua kapal angkatan laut, jangkar pelabuhan, kapal penyelamat, semua telah dilengkapi dengan peralatan yang diperlukan, saat Orion kembali dari uji terbang pertamanya itu," kata NASA.

Credit  VIVAnews

Minim Perhatian, Banyak Insinyur Pesawat RI Pindah Kewarganegaraan

 
Bogor (CB) -Industri dirgantara Indonesia pernah mengalami masa keemasan, yang puncaknya terjadi pada pertengahan 1990-an. Banyak putra-putri terbaik Indonesia dikirim untuk tugas belajar ke luar negeri. Mereka dididik untuk menjadi ahli pesawat terbang.

Saat program pengembangan pesawat nasional terhenti pasca krisis ekonomi 1998, banyak insinyur pesawat Indonesia hijrah ke produsen pesawat dunia, termasuk para insinyur pesawat baru. Mereka memilih bekerja di Airbus, Boeing, Bombardier, hingga Embraer.

Tak sedikit tenaga ahli tersebut yang memutuskan meninggalkan status kewarganegaraan Indonesia karena memperoleh tempat dan fasilitas dari negara tempat mereka bekerja, seperti Amerika Serikat (AS) dan Kanada. Mereka juga memperoleh perlindungan dari negara, tempat tinggal, dan pekerjaan.

"Pertemuan saya dengan pegawai Boeing asal Indonesia di Seattle (markas Boeing). Kebanyakan engineer eks PT DI. Ada 20-an orang terlacak. Sebagian besar sudah ganti warga negara. Saya sangat sedih," kata Kepala Program Pesawat Terbang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Agus Aribowo kepada detikFinance di Pusat Teknologi Penerbangan LAPAN, Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/11/2014).

Insinyur asal Indonesia yang beralih kewarganegaraan, kata Agus, merupakan tenaga ahli yang sangat dibutuhkan di industri penerbangan nasional. Mereka memiliki kemampuan membuat dan merancang komponen utama di pesawat terbang.

"Mereka itu yang kerjakan di bagian uama atau vital pesawat. Pokoknya yang Pak Habibie pegang. Dari desain pesawat, sistem, main structure. Itu semua orang-orang pintar asal Indonesia yang ada Boeing," jelasnya.

Keputusan orang asli Indonesia tersebut tidak bisa dipersalahkan. Alasannya tentu ialah perhatian dari pemerintah yang minim. Agus memandang, insinyur asli Indonesia yang bekerja di raksasa produsen pesawat dunia bisa saja kembali ke Tanah Air, asalkan pemerintah merancang program pengembangan pesawat yang jelas.

"Negera kita harus punya program yang bersifat nasional seperti memberi pancingan agar mereka pulang. Kata mereka gaji bukan persoalan utama. Yang utama adalah kejelasan keberlangsungan program," tegasnya.


Credit detikFinance

Keren! RI Rancang Pesawat Baling-baling Komersial Terbesar di Dunia

CB - Jakarta. Pengembangan pesawat terbang di Indonesia kembali bergairah pasca tertidur lama. Industri pesawat terbang nasional sempat mati suri pasca dihentikannya program pesawat baling-baling N250 dan pesawat mesin jet N2130 saat krisis ekonomi 1998.
Kemudian pada tahun 2000-an muncul ide mengembangkan pesawat perintis bermesin turboprop N219. Pengembangan pesawat ternyata tidak berhenti di N219. Kali ini, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) mengusulkan pengembangan pesawat komersial atau penumpang baling-baling (propeller) terbesar di dunia. Pesawat yang bernama N2140 ini, nantinya mampu membawa 144 penumpang. "Kita dapat ide dari pesawat A400 M yang memiliki baling-baling besar. Ini nggak masuk ke pasar jet. Kita kembangkan pesawat yang cocok dengan kondisi Indonesia," kata Kepala Program Pesawat Terbang LAPAN Agus Aribowo di Pusat Teknologi Penerbangan LAPAN, Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/11). A400 M merupakan pesawat angkut militer atau cargo berbadan lebar yang diciptakan oleh Airbus Military. Pengembangan N2140 nantinya akan memakai mesin EuroProp. Ini merupakan mesin terbaru, setelah turboprop, untuk kelas propeller. Meski bukan mesin jet, EuroProp memiliki kemampuan layaknya mesin pesawat jet. Daya jangkau pesawat ini menyerupai daya jelajah pesawat sekelas Boeing 737 hingga Airbus A320. "EuroProp bisa masuk transonic. Kalau Boeing (Boeing 737) kecepatan 0,78 mach (kecepatan suara), kalau EuroProp 0,7 mach. Ini nggak beda jauh," jelasnya. Keunggulan pesawat N2140 daripada pesawat bermesin jet sekelas Airbus 320 dan Boeing 737 ialah konsumsi bahan bakar. Pesawat baling-baling ini hemat dalam pemakaian BBM sekitar 20-25% daripada pesawat jet. Keunggulan sangat bermanfaat bagi maskapai komersial karena selama ini menerima hantaman tingginya biaya avtur. Harga avtur sendiri menyumbang komposisi sekitar 60% dari biaya di industri penerbangan. Selain hemat BBM, pesawat N2140 bisa mendarat atau terbang di landasan lebih pendek daripada pesawat jet dengan ukuran serupa. Selain itu, LAPAN merancang kondisi suara atau tingkat kebisingan di dalam kabin pesawat yang sangat rendah meskipun pesawat tidak memakai mesin jet. "Ini pakai noise active control. Jadi suara engine dikombinasikan dengan suara di dalam cabin agar bisa menghilangkan resonansi sehingga tingkat kebisingan menjadi lemah," papar Agus. Pengembangan N2140 merupakan bagian dari loncatan program N219. Konsep awal setelah N219, LAPAN dan PT Dirgantara Indonesia (Persero) akan mengembangkan pesawat N245 dan N270. Khusus program N270, pengembangannya diubah karena ada program pengembangan pesawat R80 atau pesawat berpenumpang 80 orang yang memiliki pasar sejenis. Ahasil LAPAN mencari jalan keluar sehingga lahirnya konsep pesawat propeller angkutan penumpang berbadan lebar terbesar pertama di dunia. Pesaing pesawat tipe propeller, ATR, sama sekali belum memiliki rencana untuk mengembangkan pesawat baling-baling penerbangan sipil di atas 100 penumpang. "Kita nggak masuk di kelas jet. Kita main propeller yang terbaru dan belum ada yang masuk. Kalau ATR nggak main ke sana,' ujarnya. Program N2140 nantinya akan diusulkan kepada pemerintah untuk memperoleh dukungan pendanaan. Pesawat N2140 akan masuk program 15 tahun atau jangka panjang dari LAPAN. Setidaknya untuk membiayai program pengembangan hingga proses sertifikasi N2140, diperlukan dukungan pendanaan di atas Rp 1 triliun. "Kita planning 15 tahun sehingga bisa diproduksi rencananya tahun 2030 atau pemerintah ingin 10 tahun. Ini juga bisa karena sudah dibuktikan oleh PT DI yang sanggup 10 tahun waktu pengembangan N250," kata Agus.

Credit MedanBisnis

5.700 orang mati akibat ebola di seluruh dunia

Dokumentasi penemu virus ebola, Peter Piot, saat menyampaikan konferensi pers di PBB, usai konsultasi informal di WHO, di Jenewa, Selasa (7/10). (REUTERS/Denis Balibouse)

... tidak ada obat resmi disetujui untuk penyakit ini, beberapa negara, termasuk Rusia, saat ini sedang mengembangkan vaksin ebola...

Jenewa (CB) - Wabah mematikan virus ebola saat ini telah menewaskan 5.689 orang di seluruh dunia dari 15.935 kasus yang terdaftar di delapan negara pada 23 November, kata Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Rabu.

"Kasus kejadian stabil di Guinea, stabil atau menurun di Liberia, namun masih dapat meningkat di Sierra Leone," kata laporan itu. WHO menekankan, tiga negara itu tetap terburuk terkena virus, dengan sekitar 600 kasus baru yang telah dilaporkan di Sierra Leone dalam sepekan terakhir.

Hanya beberapa kasus telah dilaporkan di bagian lain dari Afrika, Eropa, dan Amerika Utara.

Wabah ebola saat ini dimulai di Guinea pada Desember 2013 dan menyebar ke Liberia, Sierra Leone, Nigeria dan Senegal. Namun, WHO menyatakan Nigeria dan Senegal Ebola bebas ebola pada Oktober.

Virus ini ditularkan melalui kontak langsung dengan cairan tubuh orang yang terinfeksi. Meskipun tidak ada obat resmi disetujui untuk penyakit ini, beberapa negara, termasuk Rusia, saat ini sedang mengembangkan vaksin ebola.

Menurut laporan Reuters dari Dakar, Sierra Leone, Rabu,  meminta Amerika Serikat untuk mengirim bantuan militer guna memerangi Ebola karena situasinya masih tertinggal dari Guinea dan Liberia yang merupakan negara tetangga di Afrika Barat dalam memerangi virus itu.

Jumlah korban meninggal terparah oleh ebola setidaknya mencapai 5.689 orang, kata WHO, akibat masuknya virus itu ke negara-negara Afrika yang memiliki infrastruktur dan sistem perawatan kesehatan yang buruk.

Saat pejangkitan virus tersebut dapat dikontrol di Liberia berkat aksi penanggulangan kesehatan oleh pasukan AS, laju infeksi virus justru meningkat di Sierra Leone.

Laju transmisi di Guinea, negara pertama yang melaporkan kasus ebola, juga semakin melambat meskipun jumlah kasusnya meningkat di Mali.

"Saya yakin sekarang saat jumlah kasus di Liberia telah menurun. Dia (Presiden Barack Obama) akan meminta Departemen Pertahanan dan Departemen Luar Negeri untuk mengarahkan perhatian untuk membantu Sierra Leone, kata Menteri Komunikasi dan Informasi Sierra Leone, Alpha Kanu.

Kanu juga meminta AS untuk membantu Guinea dan mendesak Inggris untuk menyediakan lebih banyak bantuan bagi Sierra Leone.

Inggris yang merupakan mantan penguasa kolonial Sierra Leone, telah mengirim anggota militer untuk membangun pusat perawatan, juga tiga helikopter dan rumah sakit angkatan laut berkapasitas seratus tempat tidur. Bantuan AS di Liberia melibatkan 3.000 tentara.

"Perbedaan antara Liberia dan Sierra Leone adalah respon Amerika lebih cepat dan kuat pada awalnya, menggunakan teknologi yang lebih mudah dipakai dibandingkan apa yang dilakukan Inggris di Sierra Leone," kata Kanu kepada wartawan.


Credit ANTARA News

Hadapi Ancaman Rusia, Militer NATO "Terseok-seok"

Para serdadu AS yang dikerahkan di Baltik untuk cegah agresi Rusia. Sedangkan NATO mengakui kekuatan militernya saat ini bermasalah. | (Reuters)

BRUSSELS (CB) - Di saat Rusia mengerahkan kekuatan militer ke Crimea, NATO yang jadi andalan negara-negara Eropa timur untuk menghadapi ancaman Rusia justru mengalami masalah.

Kekuatan militer NATO pada saat ini dilaporkan “terseok-seok” karena krisis. Kendati demikian, NATO mengklaim masih bisa berdiri untuk melindungi anggota-anggotanya di Eropa timur.

“Kami telah menemukan bahwa kemampuan (militer) mengalami kesulitan dari apa yang mungkin diharapkan sekutu (NATO), ketika mengambil keputusan di Wales,” kata Duta Besar Inggris untuk NATO, Adam Thomson, kepada wartawan.

Salah satu alasannya adalah perampingan angkatan bersenjata NATO. Sehingga mengurangi kemampuan untuk mengoplos peralatan militer di seluruh Eropa sejak Perang Dingin.

”Kemampuan kami telah bergerser begitu jauh dari apa yang dikembangkan untuk pertahanan kolektif sejak Perang Dingin,” ujarnya, seperti dikutip Reuters, Jumat (28/11/2014).

Para Menteri Luar Negeri NATO akan bertemu pada hari Selasa pekan depan untuk meninjau kemajuan NATO sejak menggelar pertemuan puncak. NATO berharap para menteri pertahanan dari sekutu-sekutu NATO menyetujui rancangan untuk mengatur kekuatan NATO pada Februari 2015 mendatang.

Diplomat NATO lain yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan perdebatan untuk mengatur ulang ujung tombak kekuatan NATO selalu berujung pada pertanyaan yang sama.”Siapa yang akan
membayar untuk itu, dan siapa yang akan menyediakan pasukan dan peralatan tempur?,” katanya.

Selama ini Amerika Serikat (AS) sebagai anggota NATO yang paling dominan memainkan peran utama untuk memberikan jaminan keamanan bagi anggota-anggota NATO di Eropa timur dari ancaman Rusia. 
 
Selain peralatan udara dan alat berat, AS setidaknya telah mengerahkan 100 tentaranya di negara-negara Baltik, Polandia, Rumania dan Bulgaria.

Credit SINDOnews

Utusan Malaysia Pertanyakan Hubungan Jokowi-AS

Presiden Joko Widodo dan Presiden AS Barack Obama (Foto: AFP)


CB, Kuala Lumpur: Kritik media Malaysia mengenai penangkapan nelayan Malaysia, melebar ke hubungan Presiden Joko Widodo dan Amerika Serikat (AS).

"Satu lagi yang perlu diketahui tentang Jokowi adalah hubungan dengan Amerika Serikat. Saat berkampanye dulu pernah tercetus isu bahwa Jokowi adalah proxy AS tetapi dia menolak," tulis editorial Utusan Malaysia, seperti disitat Metrotvnews.com, Jumat (28/11/2014).
"Namun Duta Besar AS untuk Indonesia, Robert orris Blake menegaskan AS siap bekerjasama militer dan maritim pada era Jokowi," lanjut editorial tersebut.

Utusan Malaysia menilai, ini seolah membenarkan hubungan istimewa yang dimiliki oleh Presiden Indonesia ketujuh. Mereka menyoroti hal tersebut, karena sejak 1991 Kongres AS melarang penjualan senjata ke Indonesia menyusul isu Timor Leste.

Kini AS sanggup menyediakan sistem pertahanan dan pemantauan berteknologi tinggi di perairan Indonesia termasuk Selat Malaka.

"Pada era Jokowi, AS berpeluang memperluas kekuasaannya di Asia setelah memiliki basis di Korea Selatan dan Jepang. Ini mungkin memicu konflik dari sudut geopolitik negara yang bertetangga dengan Indonesia. Ini suatu yang tidak begitu "sehat" sebenarnya," tutup editorial tersebut.


Credit Metrotvnews.com

Polri Ditempatkan di Bawah Kementerian, Mungkinkah?

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Martinus Sitompul (tengah) sedang menegor dan memberikan pengarahan kepada anggotanya yang kepergok berlehai - lehai saat bertugas mengamankan mudik / balik di Kilometer 42 Tol Cipularang, Karawang, Jawa Barat, Jumat, (1/8/2014). 

CB, JAKARTA -- Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengusulkan posisi kepolisian lebih baik di bawah kementerian. Usulan ini muncul setelah dia membandingkan TNI yang berada di bawah Kementerian Pertahanan. Mungkinkan wacana itu akan terealisasi?
“Belum ada rencana. Orang punya wacana bisa saja, tapi harus punya kajian mendalam,” ujar Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno di istana kepresidenan, Kamis (27/11/2014).
Tedjo mengaku menempatkan Polri di bawah kementerian tidak semudah mengangkat Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW). Sehingga, Tedjo melihat wacana itu bukan berarti harus segera terlaksana.
“Jangan seperti sudah pasti akan jadi. Ini rencana yang harus sudah dilakukan ada kajian-kajiannya,” ucapnya.
Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto membandingkan dengan negara-negara lain, di mana Polri berada di bawah kementerian. Namun, dia mengungkapkan, pemerintah masih harus mempertimbangkan reformasi keamanan yang dilakukan di Indonesia pada tahun 1999 di mana ada pemisahan TNI dan Polri dan amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian yang secara eksplisit menempatkan Polri di bawah presiden.
Andi mengaku masih belum mengetahui apakah Polri akan ditempatkan di bawah kementerian. Apabila terjadi, dia memastikan Polri tidak akan berada di bawah Kementerian Pertahanan.
“Yang pasti tidak mungkin di bawah Kemhan karena salah satu misi reformasi adalah memisahkan TNI dan Polri. Jadi tidak mungkin Kemhan yang orientasinya lebih banyak militer, membawahi Polri yang karakternya sipil,” ucap Andi.

Credit POS KUPANG.COM

Petani Kecil Sawit Subsidi Industri Eropa

CB, Bandung - Masih saja minyak sawit beserta turunannya dari Indonesia dimusuhi di pasar Uni Eropa. Bukan persoalan rusaknya ekosistem atau pencemaran udara, ini murni persaingan dagang.
Tanpa bermaksud membela industri sawit Indonesia, Arif Havas Oegroseno, Duta Besar Indonesia untuk Belgia, Luxemburg dan Uni Eropa mengatakan bahwa produk minyak sawit tanah air, baik dari segi kualitas maupun harga, masih jauh lebih baik dari produk yang dihasilkan petani-petani di Eropa.
"Sangat sederhana. Eropa punya jutaan petani yang menghasilkan minyak nabati sun flower, dan langsung berkompetisi dengan minyak sawit Indonesia. Kalau isu-nya adalah perang dagang, kita akan segera masuk," kata Arif kepada wartawan dalam keterangan persnya di sela Indonesian Palm Oil Confrence (IPOC) 2014 di Bandung, Jawa Barat.
Lebih ironis lagi, industri besar di Eropa meminta agar Indonesia mendapat hukuman anti dumping dengan membayar denda sebesar 180 juta Euro. Padahal, hampir separuh minyak sawit untuk kepentingan ekspor diproduksi petani kecil yang menggarap 4,4 juta hektar lahan.
Ini artinya, sama saja petani kecil Indonesia mensubsidi industri raksasa di Eropa. "Kabar ini yang tidak pernah muncul di diskusi sawit," kata Arif.

Credit INILAHCOM

Ketua OJK Akui Perbankan Belum Mengenal Industri Kemaritiman

 lustrasi: Kapal pengangkut barang bersandar di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, yang dikelola PT Pelabuhan Indonesia II, Rabu (21/12/2011). PT Pelindo II akan segera merealisasikan untuk merealisasikan kapal ro-ro khusus barang agar angkutan barang tidak terlalu membebani jalan raya.

JAKARTA, CB - Dukungan industri perbankan untuk sektor maritim, khususnya dalam bentuk pembiayaan, masih minim. Padahal, industri perbankan dan industri keuangan non-bank ditargetkan menjadi sumber pendanaan penting bagi sektor maritim.
Hal ini terjadi, menurut Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad, karena ketidaktahuan pelaku industri keuangan pada sektor maritim.
"Tak kenal maka tak masuk (untuk berinvestasi), sayang kan? Perlu ada edukasi praktisi lembaga keuangan agar pengetahuan dan literasi di bidang kemaritiman bisa dorong minat untuk lebih jauh lagi membiayai industri kemaritiman," ujar Muliaman dalam pembukaan diskusi fokus grup yang diadakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta, Kamis (27/11/2014).
"Perbankan Indonesia menilai kondisi maritim risikonya tinggi karena ketidakpahaman," imbuhnya.
Dalam pidato pembukaannya, Muliaman mengatakan bahwa industri perbankan, industri keuangan non-bank akan ditargetkan menjadi tulang punggung penyediaan kredit bagi pelaku sektor maritim. Namun, sebelumnya, sektor maritim juga dituntut untuk berbenah diri.
"Kalau ada perusahaan kemaritiman yang belum listed saya dorong untuk listed ke pasar modal. Penyaluran kredit ke pelaku usaha di bidang kemaritiman perlu ditingkatkan, terutama nelayan dan masyarakat kemaritiman. Meningkatkan keahlian di bidang kelautan. Dengan demikian, kita punya kompetensi," ujarnya.
Sejauh ini, kinerja pendanaan dari perbankan untuk sektor maritim pun masih belum memuaskan. Berdasarkan laporan industri perdagangan per September 2014, jumlah kredit perbankan untuk bidang kemaritiman sebesar Rp 67,33 triliun.
Jumlah ini hanya sekitar 1,85 persen dari total keseluruhan kredit perbankan yang jumlah totalnya mencapai Rp 3.561 triliun. Jumlah tersebut memang meningkat dari posisi akhir 2013, Rp 61,19 triliun. Namun, kredit macet (non performing loan, NPL-nya) juga meningkat. NPL kredit kemaritiman per September 2014 14,19 persen dan akhir tahun 2013 13,05 persen.
"NPL-nya juga besar, saya tidak tahu apa betul untuk cari ikan atau untuk kebutuhan lain," pungkasnya.

Credit KOMPAS.com

Panas Bumi Jadi 'Senjata' RI Kurangi Tingkat Karbon

Total panas bumi RI mencapai 28.617 MW, baru dipakai 1.341 MW.

 

 Sumur energi panas bumi di Areal Gas Alam Patuha Jawa Barat

CB - Indonesia mendapat dukungan untuk komitmen menurunkan tingkat karbonisasi (dekarbonisasi) dengan menerapkan kebijakan energi keberlanjutan di berbagai sektor.

Dukungan itu disampaikan dalam peserta forum workshop Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama United Nation-Sustainable Development Solution Network (UN-SDSN).

"Dari hasil workshop ini UN-SDSN sepakat untuk bekerja sama melahirkan berbagai program yang bisa membantu Indonesia mencapai target dekarbonisasi,” kata I.B Putra Prathama, Senior Advisory Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada penutupan workshop di Jakarta, kemarin.

Forum itu menyepakati dekarbonisasi di sektor transportasi, energi, turisme, perkotaan dan pulau kecil.

Putra mengatakan, peluang untuk menekan dekarbonisasi melalui sektor energi cukup tinggi, karena Indonesia mempunyai sumber energi ramah lingkungan yang sangat besar seperti panas bumi dan biofuel.

“Kita terbesar di dunia,” kata Putra.

Diperkirakan, total panas bumi di Indonesia mencapai 28.617 Megawatt (MW) dan sampai saat ini baru dimanfaatkan 1.341 MW. Indonesia masih kalah dibandingkan Filipina yang telah memanfaatkan 1.904 MW panas bumi.

Menurut Putra, peluang Indonesia meningkatkan penggunaan panas bumi terbuka luas, setelah pemerintah mengeluarkan Undang-undang No.21 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Panas Bumi.

Sedangkan untuk biofuel, lanjut Putra, Indonesia mempunyai 11 spesies tanaman yang bisa diolah menjadi biomassa untuk menghasilkan biofuel seperti etanol dan metanol.

“Sebagian besar dari spesies itu tidak terkait dengan tanaman pangan,” katanya.

Seperti diketahui, Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk menurunkan tingkat korbonisasi sampai 26 persen pada 2020 mendatang.

Untuk mencapai target itu, menurut leader council UN-SDSN, Mari Pangestu, sektor energi bisa berperan cukup besar untuk penggunaan sumber energi yang ramah lingkungan dan manajemen pengelolaan energi di sektor transportasi, industri, gedung-gedung, sampai rumah tangga.

“Meski bukan penyumbang terbesar terhadap karbonisasi atau emisi CO2, sektor energi bisa berkontribusi," kata Mari.

Standar Listrik Kota

Mari menambahkan Indonesia juga berpeluang untuk menurunkan emisi CO2 melalui penataan perkotaan dan sumber energi di pulau-pulau kecil. Sampai saat ini, Indonesia belum mempunyai standarisasi penggunaan listrik di perkantoran atau gedung-gedung seperti negara lain.

Sementara, di kota-kota besar, 30 persen konsumsi listrik untuk perkantoran dan gedung-gedung.

Untuk itu, ia mengajak penekanan konsumsi listrik dengan menerapkan standarisasi untuk gedung-gedung melalui sistem sertifikasi.

"Bagi mereka yang bisa mencapai standar tertentu akan diberi insentif, sementara yang tidak bisa mencapai standar minimal dikenakan sanksi,” kata mantan Menteri Parekraf ini.

Untuk kepulauan terpencil dan pulau kecil,diharapkan pemerintah mendorong berdirinya pembangkit listrik dengan sumber energi terbarukan atau ramah lingkungan sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.

“Kita akan melakukan pemetaan potensi dan UN-SDSN telah mendapat komitmen dari Skotlandia sebagai negara yang mempunyai pengalaman luas di bidang ini siap membantu Indonesia,” kata Mari.

Credit VIVAnews