CUPUMA

Selasa, 09 April 2019

Narendra Modi Ingin Hapus Status Khusus Kashmir

Perbatasan Kashmir yang memisahkan India dan Pakistan.

Foto: Zee Media Bureau

Status khusus Jammu dan Kashmir dinilai PM India menghambat integrasi negara.

CB, NEW DELHI -- Perdana Menteri India Narendra Modi berjanji akan menghapus status khusus wilayah Jammu dan Kashmir jika memenangkan pemilu India yang dijadwalkan digelar pada Kamis (11/4). Menurutnya, status tersebut menghambat integrasi negara.

"Nasionalisme adalah inspirasi kami," kata Modi dalam manifesto pemilu yang dirilis partainya, Bharatiya Janata Party (BJP), pada Senin (8/4).

Dia meyakini status khusus Jammu dan Kashmir yang diatur dalam Pasal 35A amandemen konstitusi tahun 1954 sudah tak relevan. "Kami percaya bahwa Pasal 35A merupakan hambatan dalam pengembangan negara," ujar Modi.

Pasal 35A diperkenalkan melalui perintah kepresidenan pada 1954. Pasal tersebut melanjutkan peraturan wilayah yang lama berdasarkan Pasal 370 Konstitusi India.

Pasal 370 menyangkal tentang hak kepemilikan orang luar atau asing, seperti properti, misalnya, di wilayah tersebut. Pasal itu juga memungkinkan Kashmir memiliki konstitusi sendiri. Dalam realisasinya, undang-undang konstitusional seperti Pasal 35A dan Pasal 370 melarang warga India atau warga asing memasuki Kashmir tanpa izin.

BJP secara konsisten mengadvokasi untuk mengakhiri status konstitusional khusus Kashmir. Sebab, hal itu dianggap menghambat integrasi Kashmir dengan negara bagian lain di India.

Para pemimpin politik di Kashmir, yang berpenduduk mayoritas Muslim, telah memperingatkan bahwa mencabut status khusus wilayah tersebut dapat memicu kerusuhan dan aksi huru-hara. Di sisi lain, India memang memerangi kelompok bersenjata yang dianggap sebagai pemberontak di wilayah tersebut selama tiga dekade terakhir.

"Dalam lima tahun terakhir, kami telah melakukan semua upaya yang diperlukan untuk memastikan perdamaian di Jammu dan Kashmir melalui tindakan dan kebijakan yang tegas," kata BJP dalam manifestonya.

"Kami berkomitmen untuk mengatasi semua hambatan dalam cara pembangunan dan menyediakan sumber daya keuangan yang memadai untuk semua wilayah negara bagian," ujar BJP.

Presiden Partai Konferensi Nasional Kashmir Farooq Abdullah mengatakan rencana Modi dan BJP mencabut status khusus Kashmir adalah sebuah kekeliruan. Dia bersumpah tak akan membiarkan hal itu terjadi. "Mereka keliru. Kami akan berjuang melawannya," kata dia.

Pada 14 Februari lalu, insiden bom bunuh diri di Pulwama, Kashmir nyaris menyeret India ke dalam konfrontasi dengan Pakistan. India menuding Islamabad terlibat dalam serangan yang menewaskan 44 personel militernya tersebut.

Tuduhan itu dilayangkan meskipun kelompok Jaish-e-Mohammad telah mengkalim bertanggung jawab dan menjadi dalang di balik insiden bom bunuh diri di sana. Pemerintah Pakistan sendiri membantah tegas tudingan India.

Sebagai iktikad baik Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menawarkan bantuan kepada India untuk menyelidiki insiden tersebut. Alih-alih menerima tawaran Khan, India justru melancarkan serangan udara ke Kashmir.

Pakistan menembak jatuh dua tempur India yang melewati Garis Kontrol Kashmir, yakni perbatasan de facto kedua negara. Satu pilot India ditangkap dan ditahan. Belakangan Pakistan memutuskan memulangkan pilot tersebut guna meredakan ketegangan dan mencegah berlanjutnya eskalasi.

Kashmir merupakan sebuah wilayah di Himalaya dengan penduduk mayoritas Muslim yang dipersengketakan India dan Pakistan. Beberapa kelompok di Jammu dan Kashmir telah berperang melawan India guna meraih kemerdekaan. Kalaupun tidak berhasil merdeka, mereka ingin berpisah dari India dan bergabung dengan Pakistan.

Credit republika.co.id

Trump Sebut Korps Garda Revolusi Iran sebagai Organisasi Teroris

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Reuters

CB, Washington --- Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengatakan dia akan memasukkan pasukan elit Iran Korps Garda Revolusi Islam ke dalam kategori organisasi teroris.

Tindakan ini memancing kecaman dari Iran dan menimbulkan kekhawatiran adanya serangan balasan terhadap pasukan AS.
Ini pertama kalinya AS secara resmi memberi label organisasi militer negara lain sebagai kelompok teroris. Sebelumnya, AS pernah mengenakan sanksi kepada unit militer Cina karena pembelian sistem anti-rudal S-400 dari Rusia.

“Langkah ini terkait realita bahwa Iran bukan hanya negara yang mensponsori terorisme tapi IRGC berpartisipasi secara aktif, membiayai, dan mempromosikan terorisme sebagai alat negara,” kata Trump seperti dilansir CNN pada Senin, 8 April 2019.
IRGC adalah singkatan dari Iran Revolutionary Guard Corps atau Korps Garda Revolusi Iran. Trump juga menyebut IRGC sebagai alat utama pemerintah Iran untuk mengarahkan dan mengimplementasikan kampanye teroris global.
Menurut Reuters, keputusan Trump ini merupakan lanjutan dari sikap garis keras Trump terhadap Iran sejak menyatakan AS keluar dari perjanjian nuklir Iran pada 2015. Ini dilanjutkan dengan pengenaan kembali sejumlah sanksi ekonomi termasuk pelarangan penggunaan dolar dan ekspor minyak oleh Iran.

Langkah AS ini bakal mulai berlaku pada 15 April 2019.
Mengeni ini Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, mengatakan,”Ini dilakukan sebagai respon langsung rezim yang di luar hukum dan seharusnya tidak mengejutkan semua orang.”

Kemenlu AS mengatakan iRGC Iran telah terlibat dalam aktivitas teroris sejak pembentukannya. Misalnya, IRGC dituding terlibat dalam pengeboman Khobar Towers pada 1996 di Arab Saudi, yang menewaskan 19 orang AS. Juga ada rencana serangan terhadap dubes Saudi di AS, yang gagal.

Credit tempo.co

Iran Deklarasikan AS Sebagai Negara Sponsor Terorisme

Ilustrasi CENTCOM. (AFP Photo/Mandel Ngan)

Jakarta, CB -- Dewan Keamanan Nasional Iran mendeklarasikan Amerika Serikat sebagai negara sponsor terorisme pada Senin (8/4).

"Mendeklarasikan bahwa kami menganggap rezim AS sebagai negara sponsor terorisme dan Komando Pusat Amerika atau CENTCOM dan semua pasukannya terkait dengan kelompok teroris," demikian pernyataan dewan tersebut yang dilansir di kantor berita IRNA.

CENTCOM sendiri merupakan komando militer AS yang meliputi sejumlah zona perang, seperti Afghanistan, Irak, Suriah, dan Yaman.

Lebih jauh, dewan tersebut kemudian menyatakan bahwa mereka mengambil langkah ini sebagai tanggapan atas keputusan AS untuk memasukkan Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) sebagai "organisasi teroris."

"[Keputusan itu] ilegal dan konyol," demikian bunyi pernyataan Dewan Keamanan Nasional Iran sebagaimana dikutip AFP.

Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif, menganggap AS sengaja mengambil keputusan itu menjelang pemilihan umum yang akan diikuti Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

"Lagi-lagi hadiah sebelum pemilu yang salah untuk Netanyahu. Langkah berbahaya AS untuk kawasan," tulis Zarif melalui Twitter.

Ini memang kali pertama AS menyematkan predikat kelompok teroris pada entitas pemerintah asing. Sebelumnya, mereka selalu memberikan label tersebut kepada kelompok gerilya atau entitas informal lainnya.

Credit cnnindonesia.com

Erdogan Lakukan Pertemuan dengan Putin di Moskow

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bersama Presiden Rusia Vladimir Putin.

Foto: Kremlin Pool Photo via AP

Erdogan dan Putin membahas soal rencana pembangunan pabrik nuklir di Turki

CB, MOSKOW -- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow, Senin (8/4). Peningkatan kerja sama bilateral menjadi topik utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

"Saya mengusulkan agar kita membahas bidang-bidang kerja sama khusus, pelaksanaan proyek-proyek bersama yang paling penting, dan garis besar pedoman untuk perluasan lebih lanjut dari ikatan yang saling menguntungkan dalam cara bisnis serta konstruktif yang sama dengan partisipasi pemerintah," kata Putin, dikutip laman Anadolu Agency.

Terkait kerja sama ekonomi, Putin mengatakan Rusia dan Turki sedang meningkatkan perdagangan bilateral serta arus investasi. "Tahun lalu volume perdagangan naik hampir 16 persen menjadi 25 miliar dolar AS, volumen investasi bersama mendekati 20 miliar dolar AS," ungkapnya.

"Saya percaya perluasan perdagangan akan terbantu dengan mengangkat pembatasan di bidang ini, diversifikasi berbagai produk, peluncuran proyek bersama baru di industri, metalurgi, pertanian, dan teknologi informasi," ujar Putin.

Di bidang energi, saat ini Rusia merupakan pemasok gas alam terbesar ke Turki. Tahun lalu, Moskow mengekspor 24 miliar kubik gas alam ke Ankara. "Ini mencakup hampir setengah dari kebutuhan negara," kata Putin.

Proyek strategis lainnya adalah pembangunan pabrik nuklir Akkuyu di Turki. Peluncuran unit pertama ditetapkan pada 2023. "Pada tahap ini perlu untuk menarik dana tambahan dan menyimpulkan kesepakatan dengan investor potensial Turki," ucap Putin.

Selain itu, Putin juga menggadang-gadang kerja sama militer antara negaranya dan Turki. Ia mengklaim pembahasan tentang pembelian sistem pertahanan udara Rusia S-400 telah dibahas dengan Erdogan.

"Ada proyek-proyek menjanjikan lainnya dalam pekerjaan yang terkait dengan pasokan produk militer Rusia ke Turki," kata Putin.

Selain kerja sama bilateral, Putin dan Erdogan juga membahas tentang krisis Suriah. Kedua negara tersebut diketahui memiliki peran langsung dalam konflik di negara tersebut.

"Kami sedang mengoordinasikan upaya untuk merevitalisasi proses politik Suriah, termasuk dengan pandangan untuk membentuk komite konstitusional sesegera mungkin," ujar Putin.

Credit republika.co.id

Erdogan: Tepi Barat adalah Milik Palestina!

ANKARA - Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu atas pernyataan terbarunya mengenai Tepi Barat, Palestina. Netanyahu mengatakan akan memperluas aneksasi Israel atas Tepi Barat jika memenangkan pemilu yang akan digelar 9 April mendatang.

Berbicara jelang bertolak ke Rusia, Erdogan mengatakan bahwa Tepi Barat adalah milik Palestina. Pernyataan Netanyahu, lanjut Erdogan, tidak akan mengubah apapun dan merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional.

"Segala sesuatu yang dilakukan negara itu bertentangan dengan hukum internasional dan resolusi PBB. Tepi Barat milik Palestina dan kami akan terus mendukung Palestina," kata Erdogan, seperti dilansir Xinhua pada Senin (8/4).

Sebelumnya diwartakan, Netanyahu bersumpah untuk sepenuhnya mencaplok Tepi Barat, jika ia memenangkan pemilihan umum Israel. Dia mengatakan akan memberlakukan kedaulatan atas permukiman di Yudea dan Samaria di Tepi Barat, jika dia menang dalam pemilihan umum pekan depan.

Pria yang merupakan pemimpin partai sayap kanan Israel, Likud, mengatakan pemerintahannya berikutnya tidak akan memisahkan antara blok permukiman besar Israel dan pos-pos kecil di Tepi Barat.

Israel merebut Tepi Barat dalam perang 1967 dan telah membangun permukiman di sana. Saat ini, setidaknya terdapat 650 ribu pemukim Yahudi yang hidup dan tinggal di lebih dari 100 permukiman di Tepi Barat dan juga Yerusalem Timur.

Credit sindonews.com

Inggris Kecam Rencana Israel Perluas Permukiman di Tepi Barat

LONDON - Menteri Negara Urusan Timur Tengah Inggris, Mark Field melemparkan kecaman keras atas rencana Israel untuk memperluas permukiman Yahudi di wilayah Tepi Barat, Palestina. Dunia internasional menilai permukiman Yahudi di wilayah Palestina adalah sesuatu yang ilegal.

"Inggris mengecam keras pernyataan pemerintah Israel pada 5 April atas rencana dan tender untuk lebih banyak permukiman di Tepi Barat," kata Field dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (8/4).

Field mengatakan, rencana baru-baru ini mengungkapkan permukiman baru, sebagai tindak lagi dari pengumuman yang dibuat Israel pada bulan Desember. Saat itu, Israel mengatakan akan mebangun lebih dari 2.000 unit rumah baru di Tepi Barat.

"Permukiman ilegal di bawah hukum internasional dan merusak kelayakan fisik solusi dua negara," ungkapnya.

Mendesak Israel untuk menghentikan tindakan kontraproduktif, dia menyerukan semua pihak untuk berkomitmen pada upaya lebih lanjut untuk mengurangi ketegangan saat ini dan menciptakan lingkungan yang tepat untuk perdamaian yang adil dan abadi.

Saat ini setidaknya terdapat 650 ribu pemukim Yahudi yang hidup dan tinggal di lebih dari 100 permukiman di wilayah pendudukan, yakni di Tepi Barat dan juga Yerusalem Timur.

Credit sindonews.com

Hamas Kecam Pernyataan Menlu Oman Soal Israel

GAZA - Hamas melemparkan kecaman keras atas pernyataan yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri Oman, Yusuf bin Alawi bin Abdullah soal Israel. Yusuf mengatakan, negara-negara Arab harus bekerja untuk mengakhiri ketakutan Israel mengenai keberadaannya.

Dalam sebuah pernyataan, Hamas menggambarkan pernyataan yang dibuat oleh Yusuf adalah sesuatu yang bertentangan dengan semua fakta yang ada di lapangan dan juga logika.

"Di bawah logika moral atau politik mana kita harus meminta korban meyakinkan algojo dan penjajah tentang masa depannya? tanya Hamas, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (8/4).

"Israel adalah perampas kekuasaan, yang memiliki pasukan paling kuat di kawasan itu, melakukan pembunuhan sistematis dan penghancuran terhadap rakyat kami, Yahudisasi Yerusalem, menodai situs-situs suci, mengancam seluruh wilayah dan mengabaikan hukum internasional," sambungnya.

Sebelumnya diwartakan, di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Yordania, Yusuf mengatakan ketika Israel menerima dukungan politik, ekonomi dan militer dari komunitas internasional, mereka masih tidak merasa aman tentang masa depannya sebagai negara non-Arab di kawasan.
Negara-negara Arab, papar Yusuf harus mampu melihat ke dalam masalah ini dan berusaha untuk mengakhiri ketakutan Israel tersebut.

Pernyataan Yusuf sendiri muncul di tengah-tengah pemulihan hubungan antara Oman dan Israel. Hubungan kedua negara membaik setelah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengunjungi negara Teluk itu pada Oktober lalu untuk bertemu dengan Sultan Qaboos bin Said.

Credit sindonews.com

Netanyahu Galang Suara Pemilu dengan Kebijakan Permukiman

Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu.

Foto: Ronen Zvulun/Pool Photo via AP

Netanyahu ingin menguasai wilayah Tepi Barat

CB, YERUSALEM -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menentukan syarat-syarat untuk menerima rencana damai Amerika Serikat (AS) yang disebut 'kesepakatan abad ini'. Sebuah langkah yang menurut para pakar bertujuan untuk mendapatkan suara dalam pemungutan suara pada Selasa (9/4).

Dalam wawancaranya dengan surat kabar Israel Hayom, Netanyahu yang juga pemimpin partai sayap kanan Likud mengatakan ia belum berkoordinasi dengan Presiden AS Donald Trump tentang kesepakatan tersebut. Tapi ia sudah menentukan 'tiga syarat dasarnya'.

"Tidak ada satu pun pemukiman yang digusur dari Tepi Barat. Tepi Barat tetap dalam kuasa Israel, dan Yerusalem tidak dipecah," kata Netanyahu, dilansir di Anadolu Agency, Senin (6/4).

Mengomentari tentang keberadaan Otoritas Palestina (PA) di Tepi Barat dan pergerakan Hamas di Jalur Gaza, Netanyahu mengatakan ia menolak kekuasaan PA di Gaza. Alasannya karena Israel mendapatkan manfaat dari sisi Palestina.

PA langsung mengutuk dan menolak pernyataan Netanyahu tersebut. Kantor berita WAFA melaporkan PA menyebut komentar itu 'tidak bertanggung jawab'.

Kepada Anadolu Agency, dosen ilmu politik dan hubungan internasional Birzeit University, Nabil al-Khatib mengatakan pernyataan Netanyahu menunjukan sikap pemerintah Israel yang sudah lama diketahui. "Kesepakatan abad ini tidak akan jauh dari posisi Israel," kata Khatib.

Ia menekankan posisi Palestina terhadap pemerintah AS. Menurutnya, Palestina harus terus menolak mediasi yang dilakukan Amerika dan menolak untuk proposal apa pun yang AS ajukan.

Partai sayap kanan Likud dan koalisi Biru dan Putih yang dipimpin Benny Gantz diprediksi akan menjadi rival utama dalam pemilu tahun ini. Khatib tidak yakin hubungan Trump dan Netanyahu akan retak karena kesepakatan abad ini.

"Nada pernyataan Netanyahu didorong pemilih, dia ingin menunjukkan dirinya sebagai orang yang mengajukan syarat terhadap Amerika," kata Khatib.

Menurutnya di masa depan, rencana AS mungkin akan sesuai dengan posisi Israel. Perbedaan-perbedaannya pun hanya ada di rincian-rincian yang sangat terbatas.

Namun ia menekankan jika AS mengajukan persyaratan dalam rencana damai maka akan sulit bagi Netanyahu untuk menolaknya. Menurut Khatib sangat memalukan bagi Netanyahu untuk menolaknya karena hubungannya yang luar biasa baik dengan Trump.

Khatib yakin Trump dapat menghindari Netanyahu dari tekanan politik internal sebelum pemilu. Caranya dengan 'menunda memperkenalkan' kesepakatan damai yang ia ajukan.

Kepala Pusat Hubungan Israel dan Palestina Al-Quda yang bermarkas di Tepi Barat, Emad Abu Awwad mengatakan pernyataan Netanyahu 'menegaskan' kebijakan permukiman di Tepi Barat. Awwad mengatakan perdana menteri itu akan mendapatkan suara dari pernyataan tersebut.

"Ia sudah mengadopsi kebijakan itu di lapangan sejak ia mulai menjabat, kebijakannya sudah mapan dan sistematis tapi dia juga ingin menekankannya kembali agar (kebijakan itu) memberikannya banyak suara," kata Awwad.

Berhentinya proses perdamaian sejak 2014 lalu, kata Awwad, tema kampanye Netanyahu dalam pemilu 2015 lalu 'menegaskan tidak akan ada perdamaian'. Awwad menunjukkan video saat Netanyahu mengatakan hal itu.

"Perdamaian tidak ada dalam agenda Likud tapi menghilangkan mimpi negeri Palestina secara bertahap tanpa mengungkapkannya kepada publik dunia," kata Awwad.

Credit republika.co.id

Trump Ungkap Sosok Pembisik Soal Keputusan Akui Golan Milik Israel

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengungkap sosok di balik kebijakannya membuat keputusan untuk mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai milik Israel. Sosok tersebut adalah Jared Kushner, menantu sekaligus penasihat Trump.

Berbicara saat pertemuan Koalisi Yahudi Republik di Las Vegas, Trump mengatakan dia membuat keputusan itu dengan sangat cepat, setelah sebelumnya mendapatkan pelajaran sejarah singkat dari Kushner.

Trump mengatakan, pelajaran itu dia dapat saat menggelar dalam diskusi mengenai sambungan telepon dengan Kusher, Duta Besar AS untuk Israel David Friedman, serta penasihat Gedung Putih untuk Israel Jason Greenblatt, mengenai situasi Golan.

"Saya katakan kepada mereka, bantu saya, beri aku sedikit sejarah, cepat. Saya Ingin cepat, saya punya banyak hal yang sedang saya kerjakan, mulai dari China hingga Korea Utara. Beri saya penjelasan singkat," kata Trump, seperti dilansir PressTV pada Senin (8/4).

Pasca diskusi tersebut, Trump kemudian mengatakan, dia langsung mengusulkan untuk mengakui Golan sebagai milik Israel. Usulan ini, papar Trump, mengejutkan Friedman dan juga Grenbalt.

"Saya membuat keputusan, itu sudah selesai. Kami membuat keputusan cepat dan kami membuat keputusan yang baik," ungkapnya.

Seperti diketahui, pada 25 Maret Trump menandatangi sebuah dokumen yang berisi pengakuan atas kedaulatan Israel di Dataran Tinggi Golan. Dokumen ini diteken saat Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengunjungi Washington.

Credit sindonews.com

S-300 Rusia Dilaporkan Gagal Jatuhkan F-35 Israel saat Gempur Aleppo

DAMASKUS - Militer Suriah dilaporkan mengaktifkan sistem rudal S-300 Rusia selama pesawat jet tempur F-35 Israel membombardir wilayah Aleppo pekan lalu. Namun, senjata pertahanan Moskow itu disebut tidak mampu mendeteksi apalagi menembak jatuh jet tempur siluman buatan Amerika Serikat tersebut.

DEBKAfile, situs berita intelijen dan keamanan Israel, melaporkan hal itu dalam laporannya. Namun, Suriah, Rusia maupun Israel belum berkomentar atas laporan tersebut. Jet-jet tempur menggempur Aleppo pada Maret lalu dengan klaim menargetkan aset-aset militer Iran.

"Pada malam 27 Maret, Angkatan Udara Israel meluncurkan serangan udara ke sasaran di pinggiran Aleppo, Suriah, menggunakan pesawat tempur F-35. Sistem pertahanan udara Suriah dan, khususnya, sistem rudal pertahanan udara yang dikembangkan Rusia tidak dapat memperbaiki pendekatan mereka, dan terlebih lagi, untuk menjatuhkan target udara," bunyi laporan tersebut yang dikutip Sabtu (6/4/2019).

"Berdasarkan data pendekatan Israel untuk mengebom target, serta kemampuan teknis radar S-300 Rusia, dapat disimpulkan bahwa jet-jet tempur Israel dengan percaya diri tidak memasuki zona deteksi dan, bahkan lebih, menghindari sistem SAM," lanjut laporan tersebut, yang menambahkan bawa pesawat tempur F-35 dalam serangan itu dilengkapi dengan bom terpandu, GBU-39.

Laporan lain dari situs Avia.Pro lebih kritis lagi dengan menuduh sistem rudal S-300 buatan Rusia yang dioperasikan militer Suriah gagal melacak pesawat tempur Israel.

"Meskipun gagal melindungi wilayah udara Suriah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia belum menjawab mengapa radar yang sama untuk S-300 Suriah tidak dapat mendeteksi pesawat Israel," klaim publikasi tersebut, mengutip para ahli militer.

Laporan itu juga meremehkan teknologi militer Rusia di Pangkalan Udara Khmeimim, di barat daya Latakia, tidak dapat melacak pesawat tempur Israel.

Kendati demikian, seorang sumber militer Suriah mengatakan kepada Al-Masdar tak lama setelah serangan pekan lalu bahwa unit pertahanan udara Damaskus hanya menggunakan sistem rudal S-200, bukan S-300, untuk mencoba mengusir serangan Israel.

Menurut sumber tersebut, Suriah memang memiliki sistem pertahanan udara S-300 buatan Rusia, namun personel militernya masih menjalani pelatihan untuk menggunakannya dalam operasi yang berhubungan dengan pertempuran.

Credit sindonews.com

Ribuan Penduduk Inggris di Perancis Terancam Dideportasi

Bendera Uni Eropa dan bendera Inggris yang ditinggalkan demonstran pro-Brexit di Parliament Square di London, 29 Maret 2019.

Foto: AP Photo/Matt Dunham

Lebih dari 14 ribu warga Inggris membangun rumah mereka di pinggiran Perancis

CB, HUELGOAT -- Sarah Waddington mungkin akan benci dengan Inggris setelah adanya referendum British Exit (Brexit). Pada 2016, ia telah meninggalkan kehidupannya di Cornwall, menjual rumahnya dan pindah ke Brittany, daerah pesisir di Barat Laut Prancis.

"Saya suka Perancis," kata Waddington (66 tahun) yang merupakan pensiunan pegawai negeri sipil. "Perancis lebih berorientasi pada komunitas, lebih peduli. Lebih peduli pada orang tua dari pada di Inggris," kata dia seperti dikutip Washington Post, 7 April 2018.

Beberapa tahun belakakangan, lebih dari 14 ribu warga Inggris membangun rumah mereka di pinggiran Perancis. Mereka merehab rumah-rumah granit, membuka toko kecil dan aktif di klub catur dan berbagai organisasi komunitas.

Di desa ini, ekspatriat Inggris David Neal membuka Brittany Pub, yang menyediakan ikan dan kentang, dan menyediakan tontonan dengan Channel Inggris.

Namun, kini warga Inggris di tempat itu dan penghujung Eropa lainnya menghadapi ketidakjelasan. Jika Perdana Menteri Theresa May tidak dapat meyakinkan Pimpinan Eropa untuk menjamin perpanjangan masa Brexit pekan ini, Inggris Raya dijadwalkan keluar dari Uni Eropa tanpa syarat pada 12 April. Dengan begitu, maka warga Inggris di seluruh Eropa harus pulang ke negaranya.

Tiap negara yang tergabung di Uni Eropa sejatinya sudah menyiapkan rencana masing masing dalam mengurus para penduduk Inggris yang terkatung-katung pasca-Brexit ini. Sebanyak 11 dari 27 negara, warga Inggris tetap diperbolehkan tinggal selama yang mereka inginkan. Tetapi di 17 negara lainnya, para warga Inggris harus mengurus kependudukan.

Di Perancis, mereka hanya punya waktu satu tahun mengurus dokumen mereka, atau mereka akan kehilangan fasilitas kesehatan hingga ancaman deportasi. Seperti diberitakan Washington Post, para warga Inggris itu sebenarnya ingin tinggal di Perancis. Bahkan, banyak di antara mereka yang sudah mengurus dengan Perancis untuk mengurus izin tinggal tetap itu.

Christina Jones (71 tahun) butuh waktu enam minggu untuk dirinya dan suaminya untik mendapat izin tinggal, untuk melamar sebagai Warga tetap Perancis. "Kami punya kehidupan yang baik di sini," ujarnya. Meski ia pun menyadari Brexit pada 2016 lalu menyulitkna dirinya dan ekspat-ekspat lainnya.

Nasib para warga Inggris di Perancis ini pun masih tergantung pada bagaimana finalisasi keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa.

Yang menjadi perhatian lain, sejak Juni 2016, Poundsterling terus melemah dari 1,28 Euro ke 1,17 Euro. Kondisi ini pun makin memperburuk keadaan warga Inggris yang berada di berbagai belahan Eropa, khususnya di Perancis.

Terlebih lagi, para penduduk Inggris itu menggantungkan nasib pada uang pensiunan dengan mata uang Inggris. Mereka khawatir mereka akan berada di bawah garis kemiskinan Perancis.

Seorang agen real estate di Huelgoat, Sylvie Mayer (60 tahun) mengaku sudah merasakan efek Brexit. Hal ini ditandai dari berkurangnya warga Inggris yang membeli properti di kawasan Brittany. Pada musim panas 2016, 80 persen kliennya orang Inggris. Saat ini, hanya setengahnya uang merupakan orang Inggris.

Maud Camus (33 tahun) bekerja di Huelgoat Cafe La Pailotte. Ia mengatakan, 40 persen kliennya adalah orang Inggris. Ia membayangkan masa depan di mana Brexit semakin menyulitkan orang Inggris untuk tinggal di Perancis.

"Kalau warga Inggris tidak di sini, pasti tempat ini semakin sepi. Tanpa mereka, Hidup semakin runyam," ujar dia.

Credit republika.co.id

Tiga Tentara AS dan Satu Kontraktor Tewas Terkena Bom di Afghanistan

KABUL - Tiga tentara Amerika Serikat (AS) dan seorang kontraktor tewas terkena ledakan bom di dekat pangkalan utama Amerika di dekat Kabul, Afghanistan. Serangan bom pada hari Senin itu diklaim kelompok Taliban sebagai ulah mereka.

Menurut militer AS, ledakan di dekat Lapangan Terbang Bagram yang merupakan fasilitas militer AS terbesar di negara tersebut.

Dalam sebuah pernyataan, militer Washington juga mengakui bahwa tiga tentara AS lainnya terluka dalam ledakan itu dan sedang menerima perawatan.

Kelompok Taliban, seperti dikutip Al Jazeera, Selasa (9/4/2019), mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu dan menggambarkannya sebagai bom bunuh diri dengan mobil.

Kelompok itu mengatakan seorang penyerang meledakkan kendaraan bermuatan bahan peledak di dekat pangkalan militer di provinsi Parwan.

Ini adalah salah satu serangan paling mematikan baru-baru ini terhadap personel AS. Pada November, ledakan bom di pinggir jalan menewaskan tiga tentara AS di dekat kota Ghazni, Afghanistan tengah.

Bulan lalu dua tentara Amerika juga tewas di Afghanistan saat melakukan operasi. Kendati demikian, perang di negara tersebut telah mengambil korban yang jauh lebih besar pada pasukan keamanan Afghanistan dan warga sipil.

Presiden Ashraf Ghani, saat berbicara di Forum Ekonomi Dunia pada Januari, mengatakan bahwa sekitar 45.000 pasukan keamanan Afghanistan telah terbunuh sejak dia menjabat pada September 2014. Menurutnya, rata-rata korban tewas mencapai 849 orang per bulan.

Saat ini, ada sekitar 14.000 pasukan AS di Afghanistan. Presiden Donald Trump berencana menarik pasukan Wasington dari negara tersebut, namun jadwal penarikannya belum pernah disampaikan pada publik.

Credit sindonews.com

8 Fakta Penting tentang Jenderal Khalifa Haftar

Komandan Libya yang berbasis di timur, Khalifa Haftar menghadiri konferensi Keamanan Umum, di Benghazi, Libya, 14 Oktober 2017. [REUTERS / Esam Omran]

CB, Jakarta - Jenderal Khalifa Haftar dilaporkan sebagai pemain kunci bagi perdamaian dan stabilitas keamanan di Libya.
Pasukan Nasional Libya yang dibentuk Haftar secara gencar melakukan serangan ke arah kota Tripoli dengan maksud menguasainya. Tripoli merupakan pusat pemerintah Libya yang diakui dunia internasional.

Haftar telah bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Sabtu, 6 April 2017 untuk membahas penyelesaian politik secara damai di Libya. Namun ajakan damai sepertinya diabaikan.

Seperti apa sepak terjang pria bernama lengkap Khalifa Belqasim Haftar berusia 75 tahun ini.
Berikut 6 fakta menarik tentang Haftar yang dilansir dari Deutsche Welle, The Independent, dan Aljazeera.

1. Haftar dulunya merupakan sosok yang setia kepada kolonel Muammar Gaddafi. Haftar yang pernah mengecap pelatihan militer di Uni Sovyeet dan Mesir ikut serta melakukan kudeta menjatuhkan raja Idris tahun 1960. Kudeta ini membawa Kolonel Muammar Gaddafi berkuasa di Libya.
2. Haftar sebagai komandan pasukan Libya dalam perang melawan Chad tahun 1987. Libya kalah dalam perang ini. Haftar ditangkap pasukan Chad dan dikirim ke AS tahun 1990.
3. Selama tinggal di AS, Haftar bekerja untuk CIA yang menentang pemerintahan Gaddafi.
4. Haftar bermukim di utara Virginia. Dari sini Haftar selama 2 dekade merancang cara untuk menjatuhkan dan membunuh Gaddafi.
5. Haftar kembali ke Libya tahun 2011 saat terjadi unjuk rasa besar-besaran, Arab Spring, yang didukung NATO untuk menjatuhkan kekuasaan Gaddafi dan membunuhnya.

6. Haftar naik daun menjadi komandan tertinggi militer yang memimpin para pemberontak setelah kematian Gaddafi.
7. Sejak 2014, pasukan Haftar telah merebut kendali atas area bulan sabit minyak Libya dari sebagian besar milisi pro pmerintah dan kelompok Islam di timur yang merupakan lokasi ladang minyak dan terminal ekspor.
8. Pekan lalu, pasukan Khalifa Haftar melakukan serangan bertubi-tubi untuk menguasai Tripoli. Serangan ini dilakukan saat PBB sedang memediasi penyelesaian politik melalui pemilu untuk mengakhiri kemelut politik di Libya.

Credit tempo.co

Desakan PBB Terkait Konflik Internal Libya Terganjal Rusia

Ilustrasi rapat Dewan Keamanan PBB. (REUTERS/Andrew Kelly)

Jakarta, CB -- Upaya yang ditempuh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk mencegah perang saudara di Libya terganjal. Penyebabnya adalah Rusia tidak sepakat dengan desakan DK PBB kepada pasukan loyalis Jenderal Khalifa Haftar untuk menghentikan penyerbuan ke Kota Tripoli.

Seperti dilansir AFP, Senin (8/4), Rusia berkeras menolak pernyataan desakan DK PBB terkait konflik Libya. Sebab menurut mereka, seharusnya seruan itu ditujukan kepada kedua belah pihak yang sedang bertikai.

Penolakan Rusia atas pernyataan DK PBB soal Libya dianggap berat sebelah karena mereka mendukung Haftar, selain Uni Emirat Arab dan Mesir.

Di samping itu, Rusia menuduh Amerika Serikat mengubah usulan desakan DK PBB. Usulan Inggris juga ditolak Rusia.

Akhirnya, DK PBB menerbitkan pernyataan mendesak pasukan Haftar menghentikan serangan, dan seluruh pasukan tidak memancing pertikaian.

DK PBB juga meminta semua pihak yang hendak merusak perdamaian Libya supaya segera ditahan. Mereka juga meminta semua faksi politik di Libya mendukung konferensi nasional untuk menentukan pemilihan umum.

Pertempuran sengit terjadi sejak Minggu (7/4) pekan lalu. Misi PBB untuk Libya (UNSMIL) meminta kedua pasukan melakukan gencatan senjata demi kemanusiaan, pada pukul 16.00 sampai 18.00 waktu setempat.

Haftar yang merupakan panglima Pasukan Nasional Libya (LNA), mengirim serdadunya untuk menguasai Tripoli. Haftar yang mendukung pemerintah tandingan di Benghazi menyerang pemerintah yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pemerintah Libya yang didukung PBB (GNA) membalas penyerbuan pasukan Haftar. Menurut juru bicara pasukan GNA, Kolonel Mohamed Gnounou, bertujuan menumpas pasukan liar dan yang menyerang kota-kota Libya.

Sejak pasukan pemberontak yang didukung Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) berhasil menumbangkan Muammar Khadafi pada 2011, pemerintah Libya justru kacau balau. Haftar yang mempunyai pasukan menguasai wilayah timur dengan pusat pemerintahan di Benghazi.

Sejumlah persenjataan pasukan Libya di masa mendiang Khadafi juga dicuri dan dijual di pasar gelap.

Pemerintahan Perdana Menteri Fayez al-Sarraj pun tidak efektif. Sebab, dia tidak mampu menjaga wilayahnya karena sejumlah suku mempersenjatai diri dan menguasai ladang-ladang minyak. Di samping itu beberapa kelompok bersenjata saling serang memperebutkan banyak hal.

Karena konflik terus-terusan terjadi, juga menjadi lahan subur kelompok bersenjata dan persembunyian teroris seperti ISIS, Libya dianggap sebagai negara gagal (failed state).

Sebelum pecah pertempuran, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, sudah berupaya membujuk Haftar supaya mengurungkan niatnya menyerbu Tripoli. Namun, upaya itu tidak membuahkan hasil.

Credit cnnindonesia.com

Uni Eropa serukan gencatan senjata di Libya

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Federica Mogherini pada Senin menyerukan gencatan senjata di Libya dan kembali ke perundingan politik saat pertempuran antar faksi yang bermusuhan kian memanas.

Luksemburg (CB) - Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Federica Mogherini pada Senin menyerukan gencatan senjata di Libya dan kembali ke perundingan politik saat pertempuran antar faksi yang bermusuhan kian memanas.

Mogherini, yang memimpin rapat para menteri luar negeri Uni Eropa di Luksemburg, mengatakan pesan Eropa harus "menerapkan secara penuh gencatan senjata demi kemanusiaan ... dan untuk menghindari aksi militer dan eskalasi lebih lanjut serta kembali ke jalur politik."

Mogherini, yang juga berbicara dengan utusan khusus PBB untuk Libya, Ghassan Salame pada Senin pagi, menuturkan bahwa para menteri Uni Eropa bersatu menyuarakan seruan G7 bagi komandan militer Libya Khalifa Haftar agar berhenti menuju Tripoli.

Tentara Nasional Libya (LNA) pimpinan Haftar mengatakan pada Jumat, bahwa pasukannya bergerak menuju pinggiran selatan Tripoli dan merebut bekas bandara internasional mereka, dengan mengancam pemerintahan yang diakui internasional yang bermarkas di Tripoli.

Serangan oleh LNA, yang bersekutu dengan pemerintahan pararel yang berbasis di kota timur utama Benghazi, mengintensifkan perebutan kekuasaan yang telah memecah negara penghasil minyak tersebut sejak tergulingnya Muammar Gaddafi pada 2011.

"Kita harus berupaya melakukan apapun guna menghentikan operasi militer, sehingga tidak terjadi perang sipil di Libya," kata Menteri Luar Negeri Luxemburg, Jean Asselborn kepada awak media.

Credit antaranews.com

Konflik Libya, AS Pindahkan Sementara Pasukan

Ilustrasi prajurit Amerika Serikat. (Delil SOULEIMAN / AFP)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat memutuskan memindahkan sejumlah pasukan mereka di Libya. Hal itu terjadi karena pasukan dua pemerintah yang saling berseberangan di negara itu bertempur di Tripoli.

"Situasi keamanan di Libya semakin rumit dan sulit diperkirakan," kata Komandan Komando Afrika AS (AFRICOM), Jenderal Marinir Thomas Waldhauser, seperti dilansir CNN, Senin (8/4).

Juru Bicara AFRICOM, Kolonel Chris Karns, menyatakan pasukan AS saat ini dievakuasi ke lokasi rahasia. Namun, dia menjamin hal itu tidak mengganggu kemampuan mereka untuk menanggapi ancaman dan sasaran.

"Untuk alasan keamanan, saya tidak akan memberitahu ke mana pasukan ini berpindah. Ini penting supaya kelompok bersenjata tidak tahu keberadaan kami, tetapi kami menggunakan seluruh sumber daya secara efisien," kata Karns.

Panglima Angkatan Bersenjata Pasukan Nasional Libya (LNA), Jenderal Khalifa Haftar, mengirim pasukannya mencoba menguasai Tripoli. Haftar yang mendukung pemerintah tandingan di Benghazi menyerang pemerintah yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pertempuran sengit terjadi sejak Minggu (7/4) pekan lalu. Misi PBB untuk Libya (UNSMIL) meminta kedua pasukan melakukan gencatan senjata demi kemanusiaan, pada pukul 16.00 sampai 18.00 waktu setempat.

Pemerintah Libya yang didukung PBB (GNA) membalas penyerbuan pasukan Haftar. Menurut juru bicara pasukan GNA, Kolonel Mohamed Gnounou, bertujuan menumpas pasukan liar dan yang menyerang kota-kota Libya.

Sejak pasukan pemberontak yang didukung Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) berhasil menumbangkan Moamar Khadafi pada 2011, pemerintah Libya justru kacau balau. Haftar yang mempunyai pasukan menguasai wilayah timur dengan pusat pemerintahan di Benghazi.

Sejumlah persenjataan pasukan Libya di masa mendiang Khadafi juga dicuri dan dijual di pasar gelap.

Pemerintahan Perdana Menteri Fayez al-Sarraj pun tidak efektif. Sebab, dia tidak mampu menjaga wilayahnya karena sejumlah suku mempersenjatai diri dan menguasai ladang-ladang minyak, dan beberapa kelompok bersenjata malah saling serang memperebutkan banyak hal.

PBB hanya mengakui pemerintah Libya di Tripoli. Sedangkan faksi lain membentuk pemerintah tandingan di Benghazi. Karena konflik terus-terusan terjadi, juga menjadi lahan subur kelompok bersenjata dan persembunyian teroris seperti ISIS, Libya dianggap sebagai negara gagal (failed state).

Sebelum pecah pertempuran, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, sudah berupaya membujuk Haftar supaya mengurungkan niatnya menyerbu Tripoli. Namun, upaya itu tidak membuahkan hasil.

Konflik ini bisa membuat arus pengungsi dari Libya bisa bertambah.

Credit cnnindonesia.com

Pasukan Dua Pemerintah di Libya Saling Serang di Tripoli

Ilustrasi pasukan Libya. (REUTERS/Hani Amara)

Jakarta, CB -- Pertikaian dua poros politik di Libya sampai saat ini menelan 32 korban meninggal dan 50 orang luka-luka. Jumlah korban masih ada kemungkinan bisa bertambah karena pertempuran masih berlangsung dan bisa mengarah kepada perang sipil.

Seperti dilansir AFP, Senin (8/4), pertempuran sengit terjadi antara pasukan Panglima Khalifa Haftar yang mendukung pemerintah Libya di Benghazi dengan prajurit pro pemerintah yang diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa (GNA) di Tripoli.

Haftar menyatakan 14 pasukannya meninggal dalam pertempuran itu. Kedua angkatan bersenjata juga melakukan serangan udara.

Haftar mencoba menguasai Tripoli dengan mengerahkan pasukan sejak Kamis pekan lalu. Karena hal itu, pasukan pro GNA menggelar operasi Gunung Api Amarah.

Menurut juru bicara pasukan GNA, Kolonel Mohamed Gnounou, bertujuan menumpas pasukan liar dan yang menyerang kota-kota Libya.

Sejak pasukan pemberontak yang didukung Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) berhasil menumbangkan Moamar Khadafi pada 2011, pemerintah Libya justru kacau balau. Sejumlah suku mempersenjatai diri dan menguasai ladang-ladang minyak, dan beberapa kelompok bersenjata malah saling serang.

PBB hanya mengakui pemerintah Libya di Tripoli. Sedangkan faksi lain membentuk pemerintah tandingan di Benghazi. Karena konflik terus-terusan terjadi, juga menjadi lahan subur kelompok bersenjata dan persembunyian teroris, Libya dianggap sebagai negara gagal (failed state).

Sejumlah persenjataan pasukan Libya di masa mendiang Khadafi juga dicuri dan dijual di pasar gelap. Sekelumit situasi kekacauan di Libya digambarkan dalam film garapan sutradara Michael Bay berjudul '13 Hours: Secret Soldiers of Benghazi'.

Film itu mengisahkan tentang sejumlah anggota keamanan yang disewa Agensi Intelijen Pusat Amerika Serikat (CIA), yang berjuang mempertahankan diri dari serangan kelompok bersenjata. Mereka bertempur saat kelompok bersenjata menyerang konsulat AS di Benghazi, mengakibatkan Duta Besar AS, J. Christopher Stevens, dan staf teknologi informasi Kementerian Luar Negeri, Sean Smith, meninggal.

Credit cnnindonesia.com

Pangeran Abdul Aziz Terpilih sebagai Presiden ISSF

JEDDAH - Majelis Umum Islamic Solidarity Sports Federation (ISSF/Federasi Olahraga Solidaritas Islam) dengan suara bulat menunjuk Pangeran Arab Saudi, Abdul Aziz bin Turki Al Faisal sebagai Presiden baru ISSF, Senin (8/4). Pangeran Abdul Aziz akan menduduki posisi ini untuk periode 2019-2021. Ia menggantikan Turki Al-Sheikh yang telah mengundurkan diri baru-baru ini.

Dalam pidato pengukuhannya di hadapan Majelis Umum, di Jeddah, Arab Saudi, dia berjanji pada delegasi dari 57 negara Muslim, bahwa dia akan mengerahkan energinya untuk mempromosikan kegiatan ISSF di negara-negara Muslim.

"Kami akan menggabungkan upaya kami untuk meningkatkan nilai olahraga untuk pencapaian tujuan dan sasaran kami,” ungkapnya. Pangeran Abdul Aziz juga menekankan, ISSF harus aktif, efektif, dan melakukan pendekatan khusus dalam menjalankan program dan turnamen.

Dalam pandangannya, ISSF harus kreatif untuk mencapai tujuan. Menurutnya, masa depan dan rencana ISSF harus diselaraskan dengan peningkatan olahraga internasional melalui penyediaan sumber daya keuangan. Selain menjalin kemitraan dengan pusat-pusat khusus dan untuk memenuhi syarat pemuda berbakat dan produksi kreativitas.

“Kami di ISSF akan bekerja keras dalam meningkatkan toleransi, moderasi, dan keberadaan bersama yang damai di antara para pemuda Umma,” tambahnya. Usai menobatkan Pangeran Abdul Aziz sebagai Presiden yang baru, Majelis Umum ISSF langsung mengadakan pertemuan luar biasa.

ISSF sendiri didirikan dengan tujuan untuk mengawasi penyelenggaraan Islamic Solidarity Games, yang diadakan setiap empat tahun sekali. Selain itu juga untuk mengatur turnamen dan kejuaraan di antara tim olahraga negara anggota Organisasi Kerjasama Islam. ISSF didirikan pada tahun 1985 dengan kantor pusat permanen di Riyadh. Kini, ISSF fokus dalam persiapan Islamic Solidarity Games ke-5 yang akan diselenggarakan pada 2021, di Istanbul, Turki.

Credit sindonews.com

Terlibat Pembunuhan Khashoggi, 16 Warga Saudi Dijatuhi Sanksi AS

WASHINGTON - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) dalam siaran pers mengumumkan bahwa 16 warga Arab Saudi telah dijatuhi sanksi dan dilarang memasuki Amerika Serikat. Ke-16 orang tersebut dianggap terlibat dalam pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.

"Menteri Luar Negeri Michael Richard Pompeo secara terbuka menunjuk individu-individu berikut atas peran mereka dalam pembunuhan Jamal Khashoggi...individu-individu dan anggota keluarga dekat mereka tidak memenuhi syarat untuk masuk ke Amerika Serikat," bunyi siaran pers departemen tersebut, yang dikutip Sputnik, Selasa (9/4/2019).

Kashoggi adalah jurnalis Saudi pengkritik kerajaan dan telah tinggal di pengasingan di AS. Dia dibunuh di Konsulat Saudi di Turki pada 2 Oktober 2018. Dia mengunjungi konsulat tersebut karena ingin mengurus dokumen perceraian dengan mantan istrinya sebagai syarat untuk menikahi tunangannya, seorang wanita Turki.

Ke-16 warga Saudi yang dijatuhi sanksi AS adalah; Saud al-Qahtani; Maher Mutreb; Salah Tubaigy; Meshal Albostani; Naif Alarifi; Mohammed Alzahrani; Mansour Abahussain; Khalid Alotaibi; Abdulaziz Alhawsawi; Waleed Alsehri; Thaar Alharbi; Fahad Albalawi; Badr Alotaibi; Mustafa Almadani; Saif Alqahtani; dan Turki Alsehri.

Hubungan AS dan Saudi telah tegang sejak operasi nakal intelijen Saudi dalam pembunuhan Khashoggi. Jurnalis itu berstatus sebagai penduduk AS dan kolumnis Washington Post.

Agen-agen intelijen AS dilaporkan sudah menyimpulkan bahwa Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) terlibat dalam pembunuhan itu. Namun, investigasi internal Saudi menyatakan Pangeran MBS tidak terlibat.

Otoritas Saudi sejauh ini telah menangkap 11 tersangka dan telah diadili. Beberapa dari mereka telah dituntut hukuman mati.

Sementara itu, Kantor Kejaksaan Istanbul Turki mengatakan pembunuhan Khashoggi telah direncanakan sebelumnya. Sedangkan penyelidikan PBB menyimpulkan bahwa pejabat pemerintah Saudi terlibat dalam pembunuhan tersebut.

Credit sindonews.com

Tensi di Laut Cina Selatan, 2 Kapal Perang Rusia Tiba di Filipina

Kapal-kapal Rusia berlabuh di Manila, memulai kunjungan selama 5 hari ke Filipina. [Rambo Talabong / Rappler]

CB, Jakarta - Dua kapal perang perusak dan kapal tanker Rusia bersauh di Filipina di tengah ketegangan Laut Cina Selatan.
Kapal perusak Laksamana Tributs dan Vinogradov, yang diklasifikasikan sebagai kapal perusak anti-kapal selam besar, bersauh di Manila pada Senin pagi, bersama kapal tanker Laksamana Irkut, menurut laporan kantor berita Philippine News Agency, dikutip dari CNN, 8 April 2019.

Ini kedua kalinya pada tahun ini, kapal Rusia bersauh di Filipina. Januari lalu, tiga kapal perang Rusia juga bersauh di Manila untuk promosa perdamaian stabilitas, dan kerja sama maritim.

Tiga kapal perang Rusia berlabuh di Port of Manila memulai kunjungan baik selama 5 hari oleh Armada Pasifik Rusia.

"Kedatangan rekan-rekan kami dari Angkatan Laut Rusia menggarisbawahi upaya berkelanjutan untuk lebih memperkuat hubungan antara pemerintah kami dan angkatan laut. Ini akan semakin meningkatkan dan mempertahankan promosi perdamaian dan stabilitas dan kerja sama maritim," kata Kapten Angkatan Laut Filipina Constancio Reyes Jr, dikutip dari Rappler.

Kapal anti-kapal selam Rusia Admiral Tributs dan Vinogradoy dan kapal tanker Irkut bersauh di Pelabuhan Manila pada Senin.[philstar]
Kedatangan Armada Pasifik Rusia terjadi hanya beberapa bulan sebelum kedua negara akan menandatangani perjanjian kerja sama angkatan laut, kemungkinan pada bulan Juli, yang dilaporkan akan melibatkan lebih banyak latihan bersama dan kunjungan pelabuhan timbal balik.

Rusia dan Cina juga telah bergerak lebih dekat bersama dalam beberapa tahun terakhir, melakukan latihan militer bersama dan menandatangani kesepakatan ekonomi, dengan kedua belah pihak mengklaim hubungan berada pada tingkat terbaik dalam sejarah.
Kunjungan Rusia hari Senin juga datang di tengah latihan bersama tahunan Balikatan antara Filipina dan AS, yang berakhir pada 12 April.
Latihan Balikatan melibatkan lebih dari 7.500 pasukan, pesawat tempur siluman F-35B dan termasuk pelatihan penembakan langsung dan operasi amfibi.

Sementara kunjungan kapal Rusia tidak sebesar itu, namun hubungan Rusia yang semakin besar dengan Filipina dan kehadirannya di wilayah itu terjadi pada saat meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan.
Pemerintah Filipina mengatakan ratusan kapal Cina, termasuk beberapa kapal militer, telah terlihat di sekitar Pulau Thitu dalam gugus Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan, yang dikendalikan oleh Manila tetapi diklaim oleh Beijing.

Credit tempo.co

UU Syariah di Brunei, Militer Inggris Diminta Cabut Gelar Sultan

Sultan Hassanal Bolkiah. REUTERS/Ahim Rani

CB, Jakarta - Angkatan Laut dan Angkatan Udara Kerajaan Inggris didesak untuk mencabut gelar militer kehormatan yang dianugerahkan kepada Sultan Hassanal Bolkiah oleh Ratu Elizabeth II, menyusul penerapan UU syariah di Brunei.
Rabu pekan lalu, Brunei memperkenalkan hukum rajam sampai mati terhadap homoseksual, setelah Sultan Hassanal Bolkiah melakukan beberapa reformasi terhadap hukum pidana negara tersebut, yang didasarkan pada hukum syariah Islam sejak 2014.

Merek dagang, selebritas, pemerintah, dan universitas sejauh ini mengambil tindakan dengan melarang perusahaan milik Brunei dan memboikot sembilan hotel mewah bintang lima milik Sultan Hassanal Bolkiah, seperti dikutip dari Business Insider, 8 April 2019.

Pada Jumat, Stephen Evans, CEO Perhimpunan Sekuler Nasional Inggris menyerukan Angkatan Udara Britania Raya dan Angkatan Laut Kerajaan untuk mencopot gelar kehormatan Sultan yang dianugerahkan kepadanya.

"Undang-undang baru Brunei yang tercela adalah pelanggaran HAM dasar dan bertentangan dengan nilai-nilai yang seharusnya mendefinisikan institusi Inggris," kata Evans mengatakan kepada The Observer.
"Melucuti gelar kehormatan sultan yang telah mereka berikan kepadanya akan mengirimkan pesan penting bahwa mereka tidak ingin dengan cara apapun terkait dengan barbarisme abad pertengahan semacam ini."

Ratu Elizabeth II dari Inggris dan Sultan Hassanal Bolkiah dari Brunei [asianews.eu]
Sultan Hassanal Bolkiah diangkat menjadi Laksamana kehormatan di Angkatan Laut Kerajaan Inggris pada tahun 2001, setelah ia lulus dari pelatihan musim panas di Britannia Royal Naval College, Dartmouth.
Sultan juga diangkat menjadi Marsekal Kepala Udara kehormatan di Angkatan Udara, diberikan oleh Ratu.
Keputusan untuk menghadiahi Sultan dengan penghargaan tidak dibuat oleh Ratu sendiri, kata Istana Buckingham.
"Yang Mulia bertindak atas saran pemerintah sehubungan dengan penunjukan yang terhormat ini," kata juru bicara Istana Buckingham.
Seruan agar Sultan dilucuti gelar kehormatan militer Inggris-nya datang di tengah serangan balasan terhadap Brunei.

Pada hari Rabu, Universitas Aberdeen di Skotlandia mengatakan sedang mempertimbangkan untuk membatalkan gelar kehormatan yang diberikannya kepada Sultan pada tahun 1995. Kings College London, yang memberinya gelar doktor kehormatan pada tahun 2011, membuat saran serupa.
Hampir 60.000 orang telah menandatangani petisi yang menuntut agar Universitas Oxford mencabut gelar kehormatan yang diberikan kepada Hassanal Bolkiah pada tahun 1993. Universitas pertama-tama menolak untuk mencabutnya, tetapi sekarang mempertimbangkan kembali langkah itu.
Kampanye untuk memboikot sembilan hotel milik Sultan Hassanal Bolkiah, salah satu kepala negara terkaya di dunia dengan kekayaan sekitar Rp 283 triliun, dimulai oleh selebriti dan mencapai puncaknya pada Kamis ketika delapan hotel Brunei menghapus akun Twitter mereka.

Credit tempo.co

Protes Kelapa Sawit, Indonesia dan Malaysia Datangi Uni Eropa

Konferensi pers Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution - kedua kanan, Sekjen Menteri Industri Malaysia Tan Yeow Chong - kanan soal keberatan Indonesia dan Malaysia atas diskriminasi kelapa sawit oleh Uni Eropa. Sumber: TEMPO/Suci Sekar

CB, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bersama Sekjen Kementerian Industri Malaysia Tan Yew Chong mengajukan secara langsung protes keras kepada Uni Eropa atas tindakan organisasi itu yang dinilai mengisolasi industri kelapa sawit kedua negara.
Protes langsung disampaikan Darmin dan Tan dengan mendatangi markas Uni Eropa di ibu kota Brussels, Belgia pada Senin, 8 April 2019, setelah sebelumnya melayangkan surat keberatan kepada organisasi itu. Kedatangan Darmin dan Tan juga sebagai tindak lanjut keputusan Indonesia dan Malaysia untuk bersama melawan regulasi penerapan perintah energi terbarukan Uni Eropa II atau Delegated Act.
Menurut Darmin, industri minyak kelapa sawit telah mendorong perekonomian Indonesia, menekan inflasi dan menciptakan tenaga kerja. Saat ini ada sekitar 5 juta pekerja yang mencari nafkah di sektor ini.
"Pemerintah Indonesia sudah melakukan langkah-langkah penting pengelolaan kelapa sawit. Diskriminasi ini memperlihatkan pengabaian terhadap upaya kami. Kami ingin memberantas kemiskinan di wilayah pinggir. Ada sekitar 19 juta petani kelapa sawit dan keluarganya yang akan terkena dampak akibat diskriminasi ini," kata Darmin, Senin, 8 April 2019 di Brussels, Belgia.

Konferensi pers Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, kiri, keberatan Indonesia dan Malaysia atas diskriminasi kelapa sawit oleh Uni Eropa. Sumber: TEMPO/Suci Sekar

Sebelumnya pada Februari lalu, Komisi Eropa mengumumkan rencana membatasi penggunaan tanaman biofuel proses penanamannya melakukan penggundulan hutan, diantaranya kelapa sawit. Langkah ini pukulan bagi Indonesia dan Malaysia yang merupakan produsen minyak kelapa sawit dunia. Indonesia dan Malaysia diperkirakan memasok 85 persen kebutuhan minyak kelapa sawit dunia.
Melalui rencana ini, maka Uni Eropa akan menentukan bahan bakar apa yang akan menjadi target energi terbarukan mereka. Biofuels secara tidak langsung mengarah pada perubahan penggunaan lahan dan emisi gas rumah kaca yang lebih tinggi akan dikeluarkan pada 2023.
Dalam pernyataannya, Darmin mengatakan Uni Eropa telah mengirimkan sinyal menggunakan lingkungan untuk hambat kelapa sawit Indonesia. Tindakan diskriminasi terhadap kepala sawit ini akan berdampak pada jutaan orang, khususnya mereka yang bekerja di industri ini. Untuk itu, Indonesia dan Malaysia ingin ada dialog konstruktif dengan Uni Eropa untuk kesinambungan industri kelapa sawit.

Credit tempo.co

Presiden Korsel Minta Trump Ringankan Sanksi untuk Korut

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in bersalaman dengan pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un di Pyongyang, Rabu (19/8).

Foto: Pyongyang Press Corps Pool via AP

Presiden Korsel aktif dalam pembahasan perdamaian dengan Korut

CB, JAKARTA -- Presiden Korea Selatan Moon Jae-in berencana meringankan sanksi untuk Korea Utara. Rencana tersebut akan disampaikan Moon Jae-in saat bertemu Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih pekan ini.

Presiden Korsel akan mengunjungi Washington DC dalam rangka perkumpulan Diplomasi Nuklir Korea Utara, di mana kedua pemimpin negara akan mendiskusikan denuklirisasi Korea Utara, yang diharapkan membawa kedamaian di Semenanjung Korea.

"Moon berencana untuk mengupayakan diplomasi dengan meminta Trump untuk memberikan langkah-langkah timbal balik setelah Seoul dan Washington menjabarkan dasar yang diperlukan melalui diskusi tingkat kerja," kata pejabat Korea Selatan kepada Korean Times, Senin (8/4).

Meski belum diketahui sanksi mana yang dimaksud, namun Korea Selatan tampaknya akan mencoba mengupayakan pengurangan sanksi yang berdampak langsung pada para penduduk. "Sepertinya Presiden Moon akan mengendurkan sanksi yang memengaruhi kehidupan warga Korut," kata Pemerintah Korsel.

Moon diketahui memang aktif dalam pembahasan perdamaian dengan Korut. Upaya perdamaian antara Korut dan AS tertunda setelah pertemuan Trump dan Kim Jong Un di Hanoi beberapa waktu lalu berakhir tanpa adanya keputusan apapun.

Trump menyatakan, pihaknya menarik diri dari upaya kesepakatan karena Korut meminta pencabutan seluruh sanksi sebelum menyetujui denuklirisasi total. Namun, Korut membantah klaim Trump, menyatakan bahwa Korut hanya ingin menghapus sanksi yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat.

Credit republika.co.id

Korsel Kerahkan F-35, Media Korut Peringatkan Konsekuensi Bencana

SEOUL - Media pemerintah Korea Utara (Korut), Uriminzokkiri, mengecam Korea Selatan (Korsel) atas keputusannya untuk mengerahkan jet tempur siluman F-35A buatan Amerika Serikat (AS). Media itu memperingatkan konsekuensi bencana yang ditimbulkan dari pengerahan jet tempur canggih tersebut.

Uriminzokkiri merupakan salah satu media cabang dari Korea Central News Agency (KCNA), kantor berita rezim Korut.

Dalam artikel editorialnya, media tersebut menyerukan Seoul untuk mempertimbangkan dampak buruk dari penempatan jet-jet tempur di sekitar Semenanjung Korea. "Tindakan tidak bersahabat ini memperburuk ketegangan militer di Semenanjung Korea dan merupakan tantangan langsung terhadap upaya untuk mencapai perdamaian," tulis media tersebut, dikutip Sputnik, Senin (8/4/2019).

Korea Selatan menerima dua jet tempur F-35A perdana akhir bulan lalu. Pada akhir tahun ini, negara tersebut kemungkinan akan menerima delapan unit lagi.

Seoul memesan total 40 unit jet tempur siluman F-35 dari Lokcheed Martin AS. Sebelum pengiriman, pilot Korea Selatan menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk berlatih mengoperasikan enam pesawat F-35A di sebuah pangkalan udara di Arizona.

Sementara itu, armada Angkatan Udara Korea Utara sebagian besar terdiri dari pesawat terbang era Soviet, termasuk MiG-21 dan Su-25 yang dibangun dengan lisensi. Negara komunis itu juga memiliki MiG-23 dan MiG-29, yang pertama kali diperkenalkan pada awal tahun 1980-an dan berfungsi sebagai pesawat tempur paling modern di negara itu.

Awal tahun ini, harapan untuk kemajuan dalam mencapai perdamaian di Semenanjung Korea itu memudar karena pembicaraan antara pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden AS Donald Trump di Hanoi runtuh tanpa menghasilkan kesepakatan. Pekan lalu, Pelaksana Tugas Menteri Pertahanan AS Patrick Shanahan menekankan bahwa AS tidak akan mengurangi tingkat latihan militernya dengan Korea Selatan, dan sebaliknya akan membangun kemampuan manuver.

Credit sindonews.com

Mesir ungkap mumi berumur 2.500 tahun di makam terlantar

Illustrasi - Mesir mengungkapkan keberadaan mumi dari pemuka agama yang diperkirakan berumur 2.500 tahun dari sebuah makam kuno di bagian selatan Kairo.

Minya, Mesir (CB) - Mesir mengungkapkan keberadaan mumi dari pemuka agama yang diperkirakan berumur 2.500 tahun dari sebuah makam kuno di bagian selatan Kairo.

Seorang ahli tentang Mesir, Zahi Hawass dan tim Mesir membuka tiga sarkofagus atau tempat penyimpanan jenazah Mesir dari dinast ke 26.
Salah satunya berisi satu mumi yang diawetkan dengan sangat baik, dari jenazah seorang pendeta yang disegani, terbungkus kain dan berhiaskan emas menggambarkan Dewi Isis dari Mesir kuno.

Tim tersebut juga membuka dua sarkofagus yang lain salah satunya berisi mumi perempuan berhiaskan manik-manik biru dan yang lainnya dengan ayah di makam keluarga. Temuan itu disiarkan langsung oleh saluran Discovery pada Minggu.

Dalam situs makam di provinsi Minya, tim juga menemukan kepala lilin yang langka. "Saya belum pernah menemukan benda seperti ini dalam periode akhir," kata Hawass.

Para arkeolog Mesir menemukan situs tersebut satu setengah tahun yang lalu dan penggalian masih berlanjut.

"Saya sangat yakin bahwa situs ini perlu digali mungkin hingga 50 tahun ke depan," kata Hawass kepada Reuters sehari sebelum tiga sarkofagus itu dibuka. Dia mengharapkan akan menemukan lebih banyak kuburan di tempat tersebut.

Pada 1927, sebuah sarkofagus dari batu kapur berukuran raksasa ditemukan di kawasan tersebut dan ditempatkan di museum Mesir di Kairo, tapi situs ini kemudian dilupakan, kata Hawass.

Akan tetapi dua tahun yang lalu, ditemukan penggalian tidak berizin dan dihentikan, katanya. Kejadian itu memperingatkan para arkeologis yang kemudian memulai penggalian.

Credit antaranews.com

Bocor, Enam Pangkalan Kandidat Lokasi Komando Luar Angkasa AS

WASHINGTON - Angkatan Udara Amerika Serikat (AS) telah mengumumkan enam pangkalan militer yang dapat menjadi lokasi komando tempur baru militer, Komando Luar Angkasa. Begitu bunyi memorandum yang didapatkan oleh kantor berita CNN.

Empat lokasi yang diusulkan terletak di Colorado. Dua lokasi lainnya adalah di Alabama dan California.

Tidak adanya pangkalan militer berbasis di Florida dalam daftar itu pastinya akan mengecewakan anggota Kongres. Pasalnya, mereka secara terbuka menganjurkan agar pusat komando itu ditempatkan di Negara Bagian Sunshine.

Pada bulan Desember, Senator Republik Marco Rubio menulis surat kepada Menteri Pertahanan saat itu Jim Mattis menyerukan agar pusat komando itu didirikan di Florida dan bulan lalu selama dengar pendapat Komite Layanan Bersenjata DPR, anggota DPR dari Partai Republik Michael Waltz mendesak penjabat Sekretaris Pertahanan Pat Shanahan untuk menempatkannya di sana.

"Dengan segala hormat kepada kolega saya dari Florida, Colorado satu mil lebih dekat ke ruang angkasa daripada Florida dan tempat yang bagus untuk aset ruang angkasa," canda anggota DPR dari Partai Demokrat Jason Crow dari Colorado membalas komentar Waltz.

Keenam lokasi itu adalah Pangkalan Angkatan Udara Buckley, Pangkalan Angkatan Udara Mount Cheyenne, Pangkalan Angkatan Udara Peterson, dan Pangkalan Angkatan Udara Schriever - semuanya di Colorado. Nama lain adalah Arsenal Redstone di Alabama dan Pangkalan Angkatan Udara Vandenberg di California.

Memo itu, yang telah disetujui oleh Sekretaris Angkatan Udara Heather Wilson, juga mengatakan bahwa tenaga yang diproyeksikan untuk Komando Luar Angkasa AS adalah 1.450 personel, termasuk 390 perwira militer, 183 personel tamtama, 827 warga sipil dan 50 kontraktor.

Sekitar 350 personel tersebut akan diambil dari Komando Komponen Ruang Angkasa Gabungan yang ada, yang saat ini merupakan bagian dari Komando Strategis AS.

Trump menominasikan Jenderal Angkatan Udara John Raymond, yang saat ini memimpin Komando Luar Angkasa Angkatan Udara, untuk memimpin Komando Luar Angkasa yang baru bulan lalu.

Analisis Angkatan Udara menggunakan seperangkat kriteria untuk menentukan di mana komando itu akan ditempatkan, yang termasuk biaya, lokasi bersama dengan organisasi militer yang ada yang akan menjadi komponen Komando Luar Angkasa di masa depan, lapangan udara yang mempunyai akses ke pesawat C-17, konektivitas komunikasi, gedung administrasi dan dukungan pangkalan yang tersedia.

"Menempatkan Komando Luar Angkasa Amerika Serikat pada instalasi ruang angkasa Departemen Pertahanan akan menyelaraskan komando dengan keahlian kritis pasukan luar angkasa dan memberikan tenaga militer, sipil, dan ruang angkasa komersial untuk perekrutan dan retensi Komando Luar Angkasa Amerika Serikat," sebuah dokumen yang dilampirkan pada memo itu mengatakan seperti dikutip dari CNN, Sabtu (6/4/2019).

Memo itu juga mengidentifikasi organisasi komponen militer yang ada yang akan ditugaskan ke Komando Luar Angkasa AS: Pusat Perang Navigasi Gabungan di Pangkalan Angkatan Udara Kirtland, Pusat Peringatan Rudal di Mount Cheyenne, Pusat Inframerah Persisten Overhead Bersama di Pangkalan Angkatan Udara Buckley, dan Pusat Pertahanan Luar Angkasa Nasional di Schriever.

Pusat Operasi Luar Angkasa Gabungan di Pangkalan Angkatan Udara Vandenberg, Komando Luar Angkasa Angkatan Udara di Pangkalan Angkatan Udara Peterson, Komando Pertahanan Ruang Angkasa dan Rudal di Redstone Arsenal dan Komando Armada Siber AS/Armada Kesepuluh Amerika Serikat di Fort Meade juga termasuk.

Shanahan mengatakan bahwa pembentukan Komando Luar Angkasa harus diberi prioritas sehubungan dengan Angkatan Luar Angkasa yang diusulkan Trump. Shanahan menyebut perintah itu yang termudah dan paling berdampak dari berbagai aspek Angkatan.

Trump mengarahkan pembentukan Komando Luar Angkasa pada bulan Desember, menjadikannya satu-satunya komando tempur ke-11 yang menyutkan sejumlah bagian.

Berbeda dengan pendirian dinas terpisah, komando tersebut membutuhkan keterlibatan kongres yang lebih sedikit dan dianggap kurang kontroversial.

Angkatan Luar Angkasa yang diusulkan akan jatuh di bawah Angkatan Udara dan memiliki hubungan yang mirip dengan hubungan Korps Marinir AS dengan Departemen Angkatan Laut.

Pembentukan Angkatan Luar Angkasa adalah bagian dari permintaan anggaran pertahanan pada 2020 oleh pemerintah Trump untuk Kongres.

Komite Layanan Bersenjata Senat akan mengadakan sidang minggu depan terkait Angkatan Luar Angkasa yang menghadirkan Shanahan dan ketua Kepala Staf Gabungan, Jenderal Joseph Dunford.

Credit sindonews.com

Rusia Bangun Pangkalan Militer di Kawasan Arktik

Rusia membangun pangkalan militer Northern Clover di Pulau Kotelny di kawasan Arktik, Kutub Utara, dan mulai beroperasi sejak 2016. Mil.ru/Russia Today

CB, Pulau Kotelny – Pemerintah Rusia membangun pangkalan militer di Pulau Kotelny di kawasan Arktik, kutub utara.

Pangkalan militer Northern Clover merupakan pangkalan militer terbaru di perbatasan Rusia.
Pangkalan ini bisa menaungi 250 orang tentara dan memiliki suplai logistik untuk setahun tanpa bantuan dari luar.

“Pangkalan ini lebih dekat ke Alaska dibandingkan ke Moskow,” begitu dilansir CNN pada Jumat, 5 April 2019.

Markas terluar ini merupakan satu dari tiga markas baru yang dibangun pemerintahan Presiden Vladimir Putin untuk menjaga garis pantai di kawasan Arktik.
Militer Rusia mengatakan telah membangun 475 pos militer dalam enam tahun ini, yang tersebar dari perbatasan di wilayah barat dengan negara NATO hingga ke Selat Bering di sisi timur.
Pasukan armada utara Rusia mulai bertugas di pangkalan di Pulau Kotelny pada 2016. Para tentara tidak perlu keluar bangunan dan merasakan dinginnya cuaca di Arktik kecuali mereka sedang bertugas. Ini karena semua bangunan di lokasi ini terkoneksi.

Hanya satu bangunan yang berdiri sendiri yaitu sebuah kapel Orthodox, yang berjarak sekitar 20 meter dari pusat markas.
“Pangkalan ini melakukan kontrol radar, monitor wilayah udara, mengamankan jalur di Laut Selatan, dan menghilangkan kerusakan lingkungan,” kata Major Vladimir Pasechnik, komandan grup taktis di Pangkalan Northern Clover.

Pangkalan ini memiliki sistem rudal pertahanan garis pantai dan sistem rudal darat ke udara Pantsir jarak menengah yang telah dikustom agar sesuai dengan kondisi dingin di Arktik. Ini membuat semua sistem senjata bisa beroperasi meski suhu turun hingga 50 derajat celcius.

Militer Rusia juga bakal menambah kekuatan di Arktik dengan memasang sistem anti-rudal S-400 versi Arktik. Sistem pertahanan anti-serangan udara juga bakal dipasang di sebuah markas terdekat di daratan utama.

Credit tempo.co

Menlu RI, Korsel diskusikan perlindungan pekerja migran Indonesia

Ilustrasi - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyoroti isu perlindungan pekerja migran Indonesia dalam Sidang Komisi Bersama (JCM) ke-3 dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-Wha di Jakarta,

Jakarta (CB) - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyoroti isu perlindungan pekerja migran Indonesia dalam Sidang Komisi Bersama (JCM) ke-3 dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-Wha di Jakarta, Senin.

“Saya menegaskan kembali pentingnya perlindungan bagi lebih dari 36 ribu pekerja migran Indonesia di Republik Korea Selatan,” kata Menlu Retno.

Secara khusus kedua menlu membahas upaya yang dapat dilakukan guna meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia di Korsel, utamanya bagi mereka yang bekerja di sektor perikanan.

Pemerintah Indonesia berharap dapat menyelesaikan negosiasi rancangan MoU tentang sistem izin kerja (employment permit system/EPS) yang belum menaungi pekerja Indonesia yang bekerja di sektor perikanan di Korsel.

“Saya meminta perhatian khusus diberikan kepada para pelaut Indonesia, yang tidak termasuk dalam skema EPS,” tutur Menlu Retno.

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI Desra Percaya menjelaskan bahwa pekerja di sektor perikanan dalam skema EPS tidak menikmati kondisi kerja yang sama dengan pekerja di sektor lain seperti jam kerja yang tidak tepat, tidak ada uang lembur, dan hari libur tidak menentu.

Hal ini diatur oleh UU Korsel mengenai pekerja sektor perikanan, sehingga perlu upaya besar untuk mengubah kondisi kerja tersebut.

Pemerintah Indonesia mengusulkan diaktifkannya kelompok kerja bersama (joint working group) sebagai forum untuk membahas persoalan pekerja migran Indonesia di Korsel.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga menilai pentingnya membentuk kelompok kerja bersama untuk membahas peningkatan perlindungan dan kesejahteraan para WNI yang menjadi anak buah kapal, yang juga belum dijamin dalam skema EPS.

“Pihak Korsel kesulitan untuk mengakomodasi sektor ini dalam EPS karena memang bukan bagian dari tupoksi yang menjadi mandat Kementerian Ketenagakerjaan setempat,” kata Desra.

Sejak 2004, Korsel menerima pekerja migran berketerampilan rendah dari 16 negara melalui skema EPS, untuk menanggapi kurangnya tenaga kerja di sektor pertanian, perikanan, serta UMKM di negara tersebut.

Jumlah pekerja asing yang mengikuti skema EPS di Korsel meningkat secara bertahap sejak 2014, dan mencapai puncaknya pada 2016 dengan 58 ribu pekerja.

Pekerja asing yang masuk ke Korsel melalui skema EPS dapat menggunakan hak-hak dasar dan menerima manfaat yang sama dengan pekerja lokal.

Menlu Korsel Kang Kyung-Wha memastikan bahwa pemerintahnya bekerja sangat keras untuk memastikan hak-hak, kesejahteraan, dan keselamatan WNI yang bekerja di bawah skema EPS.

“Kami melindungi mereka yang mendapat manfaat dari skema EPS maupun mereka yang bekerja di sektor perikanan,” tutur Kang.

Credit antaranews.com

Kemlu Berupaya Pulangkan Heri dan Jenazah Hariadin dari Filipina

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia sedang berupaya memulangkan jenazah Hariadin dari Filipina. Warga negara Indonesia (WNI) itu meninggal saat melarikan diri dari kelompok bersenjata yang menyanderanya.

Hariadin meninggal ketika mengarungi laut dalam pelariannya Jumat pekan lalu. Hariadin bersama sandera asal Indonesia lainnya, Heri Ardiansyah, berusaha berenang ke Pulau Bangalao guna menghindari serangan angkatan bersenjata Filipina terhadap kelompok bersenjata.

Juru bicara Kemlu Indonesia Arrmanatha Christiawan Nasir mengatakan Kemlu juga akan memulangkan Heri yang berhasil selamat saat melarikan diri. Heri diselamatkan oleh militer Filipina.

"Kita sedang berupaya memulangkan jenazah saudara Hariadin dan juga Heri yang saat ini dalam kondisi sehat. Kita akan pulangkan secepat mungkin, harapan kita dalam dua hari ke depan bisa segera kembali ke Indonesia," ucap Arrmanatha, Senin (8/4/2019).

Menurutnya, kondisi kesehatan Heri sangat baik. Setelah diselamatkan, Heri langsung mendapatkan peratawan dari dokter di Filipina.

"Heri kondisinya dalam keadaan baik. Setelah sampai Zamboanga, dia sudah mendapat perawatan kesehatan dari dokter dan sudah di-briefing dan dari info yang kita terima kondisinya dalam keadaan sehat. Kita sedang siapkan dokumen administrasi sehingga dia bisa kembali ke Indonesia," ujarnya.

Heri dan Hariadin diculik bersama seorang warga negara Malaysia, Jari Abdullah, di Perairan Kinabatangan, Sandakan, Malaysia, pada 5 Desember 2018 lalu. Ketiganya diculik oleh kelompok bersenjata di Flipina selatan saat sedang bekerja di kapal penangkap ikan SN259/4/AF.

Arrmanatha mengatakan saat ini sudah tidak ada WNI yang menjadi sandera kelompok bersenjata di Filipina. "Jadi 2016 itu ada 36 sandera yang ada di Filipina, perlahan kita bebaskan dan ini yang terakhir terbebas dan dari 36 ada satu meninggal," katanya, merujuk pada Hariadin.

Credit sindonews.com

Paus Francis: AS dan Eropa Penyebab Kehancuran Timur Tengah

MILAN - Pemimimpin spiritual Vatikan, Paus Franciskus mengatakan, Amerika Serikat (AS) dan Eropa merupakan penyebab kehancuran dan kematian banyak orang, termasuk anak-anak, di tempat-tempat seperti Yaman, Suriah, dan Afghanistan. Paus Francis menyebut, senjata dari Eropa dan AS banyak mengambil nyawa di kawasan itu.

AS dan negara-negara Eropa, seperti Inggris dan Prancis, telah menjual banyak senjata ke Arab Saudi dan sekutunya, yang telah melakukan operasi militer di Yaman sejak Maret 2015 lalu.

"Orang kaya Eropa dan Amerika menjual senjata, digunakan untuk membunuh anak-anak dan membunuh orang," kata Paus Francis, ketika berbicara kepada para siswa dan guru di San Carlo Institute di Milan, Italia.

Dia mengatakan negara-negara yang dilanda kekerasan seperti Yaman, Suriah, dan Afghanistan tidak akan menyaksikan perang jika bukan karena adanya senjata-senjata, yang sebagian besar berasal dari AS dan Eropa.

"Sebuah negara yang memproduksi dan menjual senjata, berdasarkan nurani, bertanggung jawab kematian setiap anak dan kehancuran setiap keluarga," ungkapnya, seperti dilansir Arab News pada Senin (8/4).

Dia juga berbicara tentang perlunya negara-negara menyambut para migran. Di mana, Paus Francis menegaskan, dia menolak hubungan apa pun antara integrasi migran dan peningkatan angka kejahatan di sebuah negara.

"Orang asing bukanlah sumber dari sebagian besar kejahatan. Kita juga banyak memiliki pencari suaka di Italia. Mafia bukan diciptakan oleh orang Nigeria. Mafia adalah milik kita dan semua dari kita memiliki kemungkinan menjadi penjahat. Migran membawa kita kekayaan karena Eropa telah dibuat oleh para migran," tukasnya.

Credit sindonews.com