Kamis, 21 Februari 2019

Dialog ASEAN-Rusia tekankan kerja sama kemitraan strategis


Dialog ASEAN-Rusia tekankan kerja sama kemitraan strategis

Pertemuan 16th ASEAN-Russia Senior Officials’ Meeting di Bali, 19-20 Februari 2019.  (Dokumentasi Kemlu)




Jakarta (CB) - Dialog ASEAN-Rusia menekankan kerja sama kemitraan strategis yang bermanfaat bagi rakyat, ujar Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Jose Tavares.

"Peningkatan kerja sama kemitraan ASEAN dengan Rusia menjadi Kerja Sama Strategis harus memberikan manfaat konkret bagi keuntungan dan kemakmuran rakyat di kawasan," kata Jose Tavares dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Pernyataan tersebut disampaikan ?Jose Tavares Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN/Ketua Senior Officials (SOM) ASEAN-Indonesia pada saat memimpin Pertemuan 16th ASEAN-Russia Senior Officials- Meeting di Bali, 19-20 Februari 2019.

ASEAN-Russia SOM ini merupakan pertemuan tahunan tingkat pejabat tinggi dan merupakan pertemuan pertama pasca Indonesia menjadi negara koordinator kerja sama kemitraan ASEAN-Rusia periode 2018-2021. Pertemuan dipimpin bersama oleh Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN/Ketua SOM ASEAN-Indonesia, H.E. Jose Tavares, dan Wakil Menteri Luar Negeri/Ketua SOM Rusia, H.E. Igor Morgulov.

Pada kesempatan ini, Indonesia menjadi lead discussant bagi ASEAN dalam pembahasan agenda Arsitektur Regional di Kawasan Asia Pasifik. ASEAN-Rusia sepakat dukung arsitektur regional yang terbuka, transparan dan inklusif demi kemajuan bersama.

"ASEAN saat ini tengah menyusun konsep bersama tentang kerja sama Indo-Pasifik. Pada waktunya nanti, dukungan para mitra wicara ASEAN, termasuk Rusia, menjadi sangat penting untuk mengimplementasikan konsep ini menjadi kerja sama konkret," ujar Dirjen Jose.

Selama Indonesia menjadi negara koordinator kerja sama ASEAN-Rusia, ada 3 (tiga) bidang kerja sama yang menjadi fokus, yaitu kontra - terorisme, keamanan siber, dan penanganan bencana. Ketiga bidang kerja sama ini dipandang dapat mendatangkan manfaat yang luas, terutama bagi masyarakat di kawasan.

"Kita harus manfaatkan momentum peningkatan kemitraan strategis untuk `redouble efforts` dalam penguatan kerja sama, termasuk dalam melaksanakan Rencana Aksi 2016-2020," tegas Dirjen Jose.

Rusia menyampaikan komitmennya untuk memperkuat kerja sama ASEAN-Rusia di bidang kontra - terorisme. Komitmen kerja sama ini tercermin dari berbagai statement yang telah diadopsi dalam kerangka kerja sama ASEAN dengan Rusia.

Lebih lanjut, Indonesia bersama dengan Rusia akan memimpin ASEAN Regional Forum Inter-Sessional Meeting (ARF ISM) on Counter Terrorism and Transnational Crime di Bali pada 21-22 Maret 2019.

Di bidang kerja sama keamanan siber, ASEAN dan Rusia sepakat untuk mengimplementasikan Statement of ASEAN and the Russian Federation on Cooperation in the Field of Security of and in the Use of Information and Communication Technologies yang telah diadopsi para Pemimpin Negara ASEAN dan Rusia pada KTT ke-3 ASEAN-Rusia di Singapura pada November 2018.

ASEAN dan Rusia membahas pembentukan mekanisme dialog antara ASEAN dan Rusia untuk membahas isu-isu terkait keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Saat ini, ASEAN dan Rusia juga sedang membahas sebuah dokumen Memorandum of Understanding (MOU) dalam bidang kerja sama penanganan bencana.

Diharapkan kedepannya ASEAN dan Rusia menjadi Kawasan dengan tingkat ketahanan (resilient) yang tinggi terhadap bencana alam.

Selain itu, Pertemuan juga menggarisbawahi perlunya penguatan interaksi people-to-people sebagai fondasi kemitraan ASEAN-Rusia.

Pada hakekatnya, kerja sama kemitraan ASEAN-Rusia yang telah terjalin lebih dari 20 tahun, telah memiliki fondasi dasarnya yaitu, kemitraan strategis serta rencana aksi periode 2016-2020.

Tantangannya saat ini dan ke depan adalah bagaimana mengimplementasikannya ke dalam berbagai program kerja sama yang nyata sehingga dapat memberikan hasil dan manfaat yang konkret bagi ASEAN dan kawasan.

Untuk itu, peran Indonesia sebagai Country Coordinator periode 2018-2021 akan menjadi sangat signifikan dan krusial.





Credit  antaranews.com



Vietnam Bersiap Sambut Kedatangan Kim Jong-un dengan Kereta


Vietnam Bersiap Sambut Kedatangan Kim Jong-un dengan Kereta
Vietnam mempersiapkan penyambutan Kim Jong-un yang diperkirakan akan datang menggunakan kereta menjelang pertemuan dengan Donald Trump di Hanoi pekan depan. (Reuters/Kham)



Jakarta, CB -- Vietnam mulai mempersiapkan penyambutan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, yang diperkirakan akan datang menggunakan kereta menjelang pertemuan keduanya dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, di Hanoi pekan depan.

Dua sumber pemerintahan Vietnam mengatakan kepada Reuters bahwa Kim diperkirakan akan memulai perjalanan dengan kereta dari Pyongyang, Korut, menuju China.


Setelah itu, Kim akan melanjutkan perjalanan dengan kereta dari China menuju Stasiun Dong Dang yang terletak di daerah perbatasan Vietnam.

Kim lantas turun dari kereta dan dijemput dengan iring-iringan mobil yang kemudian akan mengantarnya ke Hanoi, di mana ia bakal bertemu Trump.


Tiga sumber lainnya membeberkan kepada Reuters bahwa salah satu kandidat kuat lokasi pertemuan Trump dan Kim adalah Pesanggrahan Pemerintahan Vietnam.

Selain itu, pemerintah Vietnam juga menyiagakan Metropole Hotel yang terletak di seberang Pesanggrahan Pemerintahan sebagai lokasi cadangan pertemuan tersebut.

Seorang saksi mata Reuters juga mengaku melihat tangan kanan Kim, Kim Chang-son, berkunjung ke Pesanggrahan Pemerintahan dan sejumlah hotel, seperti Metropole dan Melia, yang berlokasi di Hanoi.

Salah satu sumber mengatakan Kim kemungkinan akan bermalam di Hotel Melia selama di Vietnam. Namun, kelima sumber Reuters itu menekankan bahwa semua rencana ini masih dapat berubah sesuai situasi.



Credit  cnnindonesia.com



China Tutup Sementara Tibet Menjelang 60 Tahun Pendudukan


China Tutup Sementara Tibet Menjelang 60 Tahun Pendudukan
Ilustrasi pemukiman di Tibet. (AFP PHOTO / Johannes EISELE)




Jakarta, CB -- Pemerintah China dilaporkan menutup sementara akses kunjungan orang asing ke Tibet. Hal itu diperkirakan sebagai upaya untuk mencegah peringatan 60 tahun pemberontakan dan pendudukan Negeri Tirai Bambu pada 10 Maret mendatang terekspos.

Seperti dilaporkan Associated Press, Rabu (20/2), penutupan akses bagi orang asing itu sudah berlangsung selama beberapa pekan. Dari sejumlah agen perjalanan di Tibet yang dikontak, yakni Tibet Youth International Travel Service, Tibet Vista, dan Go to Tibet menyatakan mereka tidak diizinkan memfasilitasi kunjungan orang asing hingga 1 April mendatang.

Belum jelas sejak kapan larangan itu diberlakukan, tetapi menurut laporan hal itu dimulai sejak awal Februari. Para pegawai juga menolak membeberkan secara rinci alasan pelarangan itu, termasuk ketika diminta untuk menyebutkan nama untuk keperluan kutipan dalam pemberitaan.


Meski demikian, larangan bagi orang asing berkunjung ke Tibet memang bukan kali ini saja diterapkan. Bahkan wartawan dan diplomat pun tidak diperkenankan masuk ke sana karena dijaga ketat tentara China. Namun, peringatan 60 tahun penjajahan Tibet oleh China menjadi daya tarik tersendiri.

Setelah perang 1959 yang berakhir dengan kekalahan, China menduduki Tibet. Pemuka Buddha Tertinggi di Tibet, Tenzin Gyatso (83), yang diberi gelar Dalai Lama ke-14 terpaksa mengungsi ke India. Dia bermukim di sana hingga hari ini.

China mengklaim Tibet adalah wilayahnya dan Dalai Lama adalah simbol separatis. Mereka juga menganggap Kerajaan Tibet sebagai wujud feodalisme dan merupakan musuh ideologi komunisme yang dianut Negeri Tirai Bambu.

Pada 2009 sempat pecah kerusuhan di Ibu Kota Lhasa dan sekitarnya. Warga Tibet menyerang dan merusak individu serta entitas bisnis warga China hingga menewaskan 18 orang.

Aksi bakar diri juga kerap dilakukan oleh warga dan pendeta Buddha Tibet sebagai bentuk protes atas pendudukan China, dan meminta Dalai Lama kembali.

Di sisi lain, Tibet adalah salah satu tujuan wisata yang ramai dikunjungi turis asing. Mereka pergi ke sana untuk merasakan mendaki gunung es atau menilik budaya setempat. Namun, untuk menuju ke sana para pelancong harus melewati proses dan mengantongi izin khusus di samping visa China. 




Credit  cnnindonesia.com



Dewan HAM PBB Khawatirkan Merebaknya Kekerasan pada Muslim di India


Dewan HAM PBB Khawatirkan Merebaknya Kekerasan pada Muslim di India
Kepala Dewan HAM PBB, Michelle Bachelet menyatakan kekhawatiran bahwa serangan Kashmir dapat digunakan untuk menargetkan masyarakat Kashmir dan Muslim di India. Foto/Istimewa

JENEWA - Kepala Dewan HAM PBB, Michelle Bachelet menyatakan kekhawatiran bahwa serangan bom bunuh diri yang terjadi di Kashmir beberapa waktu lalu dapat digunakan untuk menargetkan masyarakat Kashmir dan Muslim di India.

"Saya prihatin dengan laporan dari India bahwa beberapa elemen menggunakan serangan Pulwama sebagai pembenaran untuk ancaman dan potensi aksi kekerasan yang menargetkan masyarakat Kashmir dan Muslim," kata Bachelet, merujuk lokasi serangan bom bunuh diri yang menewaskan 44 polisi paramiliter India.

Terkait dengan serangan bom bunuh diri, Bachelet menyatakan mengecam keras serangan itu dan menuntut pihak berwenang untuk dapat segera menemukan dan membawa mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan.

"Kami mengakui tindakan yang diambil oleh otoritas India untuk mengatasi insiden ini dan kami berharap bahwa pemerintah akan terus mengambil langkah-langkah untuk melindungi orang dari segala bentuk kerusakan yang mungkin diarahkan pada mereka karena etnisitas atau identitas mereka," katanya.

"Kami berharap meningkatnya ketegangan antara dua tetangga (India dan Pakistan) yang memiliki senjata nuklir tidak akan menambah ketidakamanan di kawasan ini," tambahnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (20/2).

Seperti diketahui, India menuding intelijen Pakistan turut memilik andil dalam serangan yang dilancarkan olehJaish-e Mohammad itu. Alasannya,Jaish-e Mohammadsebuah kelompok militan yang berbasis di Pakistan dan menginginkan negara bagian India Jammu dan Kashmir menjadi bagian dari Pakistan.Islamabad sendiri telah membantah terlibat dalam serangan itu dan bahkanPerdana Menteri Pakistan, Imran Khan telah mengatakan, Pakistan siap membantu India menyelidiki serangan paling mematikan di Kashmir dalam beberapa dasawarsa itu. 




Credit sindonews.com



Napi Pakistan Dibunuh di Penjara India Buntut Bom Kashmir


Napi Pakistan Dibunuh di Penjara India Buntut Bom Kashmir
Ilustrasi pembunuhan. (Istockphoto/fergregory)



Jakarta, CB -- Seorang narapidana asal Pakistan yang dipenjara seumur hidup dibunuh oleh sesama napi. Menurut keterangan aparat, peristiwa itu adalah sebagai aksi pembalasan karena sentimen anti-Pakistan akibat peristiwa serangan bom bunuh diri di Kashmir yang menewaskan 40 anggota satuan paramiliter beberapa hari lalu.

Seperti dilansir AFP, Rabu (20/2), peristiwa pembunuhan itu terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Pusat Jaipur, negara bagian Rajasthan. Menurut Kepala Kepolisian Rajasthan, Kapil Garg, peristiwa itu bermula dari perkelahian.


Sang napi asal Pakistan yang tidak disebutkan namanya lantas dianiaya dan dilempari batu hingga meninggal. Napi yang tewas itu sudah menjalani delapan tahun masa hukuman. Peristiwa itu terjadi setelah ramai beredar pesan hasutan di kalangan warga India untuk melakukan pembalasan atas serangan bom bunuh diri di Kashmir.

Peristiwa serupa juga pernah terjadi pada Mei 2013. Saat itu seorang tahanan asal Pakistan tewas dibunuh sesama tahanan asal India di penjara Kashmir. Hal itu diduga sebagai balasan karena seorang napi asal India di Pakistan tewas dibunuh.


Wilayah Kashmir yang diperebutkan oleh India dan Pakistan akhirnya dibagi dua. Namun, di wilayah mayoritas berpenduduk Muslim yang dikuasai India selalu bergolak.

Kedua negara itu selalu bersaing sejak merdeka dari Inggris pada 1947.

Kelompok Jaish-e-Mohammed (JeM) mengaku bertanggung jawab atas insiden bom bunuh diri di Kashmir. Mereka disebut bersembunyi di Pakistan, dan 'dipelihara' oleh badan intelijen mereka, Inter-Service Intelligence (ISI).

Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, menyatakan kesiapan untuk membantu penyelidikan serangan bom bunuh diri yang menewaskan 41 personel paramiliter India pekan lalu. Namun, ia memperingatkan India agar tak menyerang negaranya.

Khan meminta India berbagi bukti jika memang ada indikasi Pakistan terlibat dalam bom bunuh diri tersebut. Sebab, tuduhan itu sudah sejak lama dilontarkan oleh India.

Selama penyelidikan masih belum rampung, Khan meminta India tidak melakukan serangan, terutama setelah Perdana Menteri India, Narendra Modi mengancam akan ada respons kuat terkait insiden tersebut.




Credit  cnnindonesia.com



Rouhani: Ketegangan Iran-AS Sudah di Tingkat Maksimal


Rouhani: Ketegangan Iran-AS Sudah di Tingkat Maksimal
Presiden Iran, Hassan Rouhani mengatakan, ketegangan antara AS-Iran berada dalam level yang maksimal dan ketegangan pada titik ini sangat jarang terjadi. Foto/Reuters

TEHERAN - Presiden Iran, Hassan Rouhani mengatakan, ketegangan antara Teheran dan Washington sudah berada dalam level yang maksimal. Rouhani menyebut, ketegangan pada titik ini sangat jarang terjadi.

Permusuhan antara Washington dan Teheran, musuh bebuyutan sejak revolusi Iran tahun 1979, telah meningkat sejak Mei, ketika Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran dan menerapkan kembali sanksi yang dicabut berdasarkan perjanjian tersebut.

"Ketegangan antara Iran dan AS saat ini sudah maksimal. Amerika telah menggunakan semua kekuatannya untuk melawan kita," kata Rouhani. Ia juga mengatakan hubungan kedua negara tidak pernah setegang ini.

Rouhani, seperti dilansir Reuters pada Rabu (20/2), kemudian mengatakan bahwa konferensi di Timur Tengah yang diselenggarakan oleh ASt di ibukota Polandia, Warsawa minggu lalu tidak mencapai tujuannya.

Para pejabat senior dari 60 negara berkumpul di Warsawa, di mana Amerika Serikat berharap untuk meningkatkan tekanan terhadap Iran, tetapi paska pertemuan para Menteri Luar Negeri dari negara-negara besar Eropa masih berkomitmen untuk kesepakatan nuklir tidak hadir.

"Ini adalah satu lagi kegagalan kebijakan regional AS," tukasnya.




Credit  sindonews.com




Rusia Salahkan AS Atas 'Kekacauan' di Timur Tengah


Rusia Salahkan AS Atas Kekacauan di Timur Tengah
Rusia menyalahkan AS atas terorisme, perang, dan ketidakstabilan yang mengganggu Timur Tengah. Foto/Ilustrasi/Istimewa

MOSKOW - Amerika Serikat (AS) harus disalahkan atas terorisme, perang, dan ketidakstabilan yang mengganggu Timur Tengah. Hal itu dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov.

Menurut Lavrov kebijakan Barat yang berat telah menyebabkan berbagai krisis regional. Karenanya, Rusia berkomitmen untuk mengedepankan proses dialog damai guna membantu menyelesaikan masalah Timur Tengah.

"Timur Tengah, yang telah mengalami periode ujian berat, masih memegang tempat utama dalam agenda global," kata Lavrov dalam pernyataan yang dibacakan oleh Utusan Presiden Rusia untuk Timur Tengah dan Afrika dan Wakil Menteri Luar Negeri Mikhail Bogdanov.

"Baik masa depan pemerintah kawasan, keamanan internasional dan stabilitas bergantung pada bagaimana situasi akan berkembang di sana," sambung Bogdanov seperti dilansir dari Newsweek, Rabu (20/2/2019).

Pesan itu juga mengkritik metode rekayasa geopolitik, upaya memaksakan model pembangunan dan nilai-nilai asing pada orang-orang di Timur Tengah dan Afrika Utara, terutama melalui penggunaan kekuatan. Menurut Lavrov, cara-cara ini telah menyebabkan melemahnya atau runtuhnya sebuah negara dan gelombang terorisme internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya di sejumlah negara.

"Selain itu, (cara cara seperti itu) telah menyebabkan krisis migrasi besar-besaran, mengganggu stabilitas keseimbangan etno-confessional yang telah terkonsolidasi selama berabad-abad," pernyataan itu melanjutkan.

Moskow secara konsisten kritis terhadap AS dan keterlibatan Barat di Timur Tengah, khususnya dalam perang saudara yang sedang berlangsung di Suriah. Sementara Rusia telah mendukung Presiden Bashar al-Assad, sekutu barat mengecam sang diktator dan menawarkan dukungan diplomatik, keuangan, dan militer kepada pemberontak yang berjuang untuk menggulingkannya. 





Credit  sindonews.com



MBS Sebut Potensi Investasi Rp1.404 Triliun di India


MBS Sebut Potensi Investasi Rp1.404 Triliun di India
MBS Sebut Potensi Investasi Rp1.404 Triliun di India

NEW DELHI - Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) melihat peluang investasi lebih dari USD100 miliar (Rp1.404 triliun) di India dalam dua tahun mendatang.

Pernyataan MBS itu muncul kemarin saat dia memulai lawatan resmi pertama di tengah ketegangan antara India dan Pakistan. India menggelar karpet merah untuk MBS yang saat ini mencari dukungan diplomatik melawan Pakistan setelah serangan militan di Kashmir.

MBS juga mendapat sambutan hangat di Pakistan saat kedua pihak menandatangani kesepakatan investasi senilai USD20 miliar untuk membantu perekonomian Pakistan.

Saat konferensi pers setelah bertemu Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi, MBS menyatakan terorisme menjadi kekhawatiran bersama dan Saudi siap berbagi intelijen dengan India untuk menghadapinya.

India menyalahkan Pakistan karena dianggap tidak berbuat banyak untuk membersihkan kelompok militan yang berlindung di negara itu, termasuk yang mengaku bertanggung jawab dalam serangan di Kashmir pekan lalu. Pakistan menyangkal tuduhan India tersebut.

“Kita menghadapi tantangan serupa, ekstremisme dan terorisme, serta kami menyatakan pada India bahwa kami siap bekerja sama dalam bidang politik dan intelijen untuk mengkoordinasikan upaya kami,” papar MBS, dilansir Reuters.

Pembenahan struktur keamanan domestik Saudi membantu mengurangi rencana pengeboman al Qaeda dalam satu dekade silam. Namun Saudi masih mengahdapi sejumlah serangan oleh para militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan militan syiah di wilayah bagian timur.

Saudi juga memimpin koalisi negara-negara Arab dalam perang di Yaman untuk melawan para pejuang Houthi yang beraliansi dengan Iran.

MBS juga menyatakan ingin memperluas hubungan dagang dengan India. “Hari ini kami perkirakan peluang-peluang yang kami targetkan di India di berbagai bidang melebihi USD100 miliar dalam dua tahun mendatang. Kami ingin bekerja sama dengan Anda, Perdana Menteri, untuk memastikan investasi ini dibuat dan memastikan pengembalian bermanfaat bagi kedua negara,” ujar MBS.

Perusahaan minyak dan gas alam Saudi Aramco menyatakan telah berunding dengan perusahaan India, Reliance Industries Ltd, untuk kemungkinan invetasi dan melihat peluang lain.





Credit  sindonews.com




Kemenlu Sebut Sedang Upayakan Pembebasan Sandera Abu Sayyaf


Kemenlu Sebut Sedang Upayakan Pembebasan Sandera Abu Sayyaf
Ilustrasi penyanderaan WNI yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf. (Foto: Istockphoto/cyano66)




Jakarta, CB -- Kelompok teroris Abu Sayyaf diketahui menyandera tiga orang nelayan, dua berasal dari Indonesia dan satu dari Malaysia. Kelompok itu telah membuat video amatir berisi ancaman yang lantas beredar luas.

Tiga orang itu adalah Heri Ardiansyah (19) dan Hariadin (45), serta Jari Abdulla (24) yang merupakan warga negara Malaysia. Ketiganya bekerja sebagai nelayan kapal pukat yang sedang berlabuh di Sandakan, Sabah, berdekatan dengan kawasan Kepulauan Tawi-tawi di Filipina.

Video tersebut menarik perhatian seorang aktivis Wakatobi, Dariono yang meminta pemerintah pusat secepatnya mengambil tindakan mediasi terkait penyanderaan itu.


Ia mengungkapkan bahwa tayangan video itu menampilkan kedua sandera asal Indonesia yang mulutnya ditutup dengan lakban, juga kedua mata ditutup dan tubuh terikat kain hitam. Lima orang yang mengenakan seragam bersenjata lengkap tanpa mengelilingi mereka.

"Saya adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan saya nelayan di Sabah, Sandakan. Saya kena tangkap oleh Abu Sayyaf di Laut Sandakan. Saya minta perhatian pemerintah Republik Indonesia, terutama Presiden dan Bapak Dadang yang mengurus," ujar seorang sandera dalam video.

Menanggapi video terkait, Kementerian Luar Negeri RI memberikan sejumlah konfirmasi pada Rabu (20/2) malam. Mereka menyatakan telah menerima laporan penculikan itu, serta telah menghubungi keluarga sandera sembari terus melakukan upaya-upaya pembebasan.

"Kedua orang yang muncul di video adalah WNI asal Wakatobi, Sulawasi Tenggara, atas nama Hariadin dan Heri Ardiansyah. Keduanya diculk kelompok bersenjata Filipina Selatan saat bekerja menangkap ikan di perairan Sandakan, Sabah, Malaysia pada 5 Desember 2018 bersama satu orang warga negara Malaysia," kata pihak Kemenlu dalam pesan yang diterima CNNIndonesia.com.

Kemenlu mengungkapkan, pihaknya terus berkomunikasi dengan keluarga kedua WNI di Wakatobi untuk menyampaikan perkembangan upaya pembebasan.

"Kasus ini adalah penculikan ke-11 yang dilakukan terhadap WNI di perairan Sabah, Malaysia, oleh kelompok bersenjata di Filipina Selatan," ujarnya.

Terkait video yang beredar, disebutkan bahwa kelompok Abu Sayyaf selalu melakukan hal serupa untuk memberi tekanan. "Video semacam ini selalu disebarkan oleh penyandera dalam setiap kasus penyanderaan, untuk menekan keluarga," katanya.




Credit  cnnindonesia.com




Abu Sayyaf Kembali Culik WNI Sedang Melaut


Abu Sayyaf Kembali Culik WNI Sedang Melaut
Ilustrasi kelompok Abu Sayyaf. (SITE INTEL GROUP via REUTERS)



Jakarta, CB -- Kelompok teroris Abu Sayyaf dilaporkan menyandera tiga nelayan asal Indonesia dan Malaysia. Mereka bahkan mengunggah video berisi ancaman ketiganya bakal dipancung jika permintaan tebusan tidak dibayar.

Seperti dilansir The Straits Times, Rabu (20/2), ketiga nelayan yang disandera Abu Sayyaf itu terdiri dari dua warga Indonesia, Heri Ardiansyah (19) dan Hariadin (45), serta satu orang warga Malaysia bernama Jari Abdulla (24).

Video rekaman itu marak beredar di media sosial Facebook. Ketiganya adalah nelayan kapal pukat yang berlabuh di Sandakan, Sabah. Daerah itu berada sangat dekat dengan kawasan Kepulauan Tawi-tawi di Filipina.


Mereka dilaporkan ditawan Abu Sayyaf sejak 5 Desember 2018 lalu.

Rekaman video itu muncul beberapa hari setelah perwakilan Abu Sayyaf mengontak istri Jari, Nadin Junianti Abdullah. Saat itu penyandera meminta supaya dia mengabarkan kepada otoritas Malaysia untuk segera mengontak mereka mengatur pembayaran tebusan dan pembebasan.

Menurut Nadin, sang penyandera mengancam suaminya bakal kesulitan jika permintaan mereka tidak dipenuhi. Dia juga diminta mengontak jurnalis Malaysia pada 11 Februari lalu.

Hanya saja Nadin tidak mengungkap berapa jumlah uang tebusan yang diminta. Hingga berita ini dibuat, Kementerian Luar Negeri Indonesia belum memberikan konfirmasi mengenai kejadian itu.




Credit  cnnindonesia.com



Rusia Sebut Oposisi Venezuela Undang Intervensi Asing


Rusia Sebut Oposisi Venezuela Undang Intervensi Asing
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengingatkan presiden interim Venezuela Juan Guaido untuk tidak mengundang intervensi asing. (Foto: Reuters/Sergio Perez)




Jakarta, CB -- Juan Guaido yang memproklamirkan dirinya sebagai presiden interim Venezuela mendapat peringatan dari Rusia. Moskow disebut meminta Guaido untuk tidak 'mengundang intervensi asing' dengan menggunakan pengiriman bantuan sebagai 'perlindungan'.

Moskow juga menyerukan dialog antara pemerintah dan oposisi.

Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov mengungkapkan bahwa Rusia khawatir mengenai ancaman AS yang secara aktif didukung oleh oposisi Venezuela, yang pada dasarnya dianggap mengundang intervensi asing.


Menurut Lavrov, intervensi semacam itu tidak akan membawa hasil seperti yang diinginkan Guaido, baik bila dilakukan secara langsung maupun 'di bawah perlindungan bantuan kemanusiaan'.



Militer Venezuela yang telah menyatakan setia terhadap Presiden Nicolas Maduro mengatakan akan terus bersiaga setelah Guaido berjanji membawa bantuan masuk ke negara yang sedang mengalami krisis tersebut. Bantuan inilah yang disebut Maduro sebagai invasi AS.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menolak mengesampingkan aksi militer. Ia memperingatkan bahwa militer Venezuela bisa 'kehilangan segalanya'.

Lavrov mengatakan ancaman AS ini merupakan pelanggaran. "Tidak diragukan, (ancaman) itu adalah pelanggaran terhadap Piagam PBB dan campur tangan langsung ke urusan dalam negeri sebuah negara merdeka," katanya, dilansir dari AFP.

Dirinya berharap Guaido mau menanggapi inisiatif dialog mediasi yang ditawarkan. "Hasil yang baik hanya datang dari dialog politik inklusif," lanjutnya.



Pengiriman makanan dan obat-obatan dari AS dan sekitar 50 negara lain saat ini dilarang masuk oleh Maduro. Hal ini menjadi pemicu fokus perebutan kekuasaan antara Maduro dan Guaido, terutama karena rakyat disebut sudah menderita akibat krisis ekonomi.

Maduro menyatakan sekitar 300 ton bantuan Rusia akan sampai Venezuela pada Rabu (20/2). Ia juga mengumumkan kedatangan bantuan dari sekutu lainnya, yaitu China dan Kuba.

Pada Rabu (20/2), surat kabar Rusia Rossiiskaya Gazeta mengutip ucapan Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez yang mengatakan bantuan telah tiba di negaranya.

"Kami berterima kasih kepada Rusia atas pengiriman peralatan medis yang telah tiba di Venezuela," ucapnya dalam bincang dengan surat kabar terkait.






Credit  cnnindonesia.com




Gaya Bepergian Presiden Meksiko Buat Pusing Paspampres


Gaya Bepergian Presiden Meksiko Buat Pusing Paspampres
Presiden Meksiko, Andres Manuel Lopez Obrador. (AFP PHOTO / RONALDO SCHEMIDT)



Jakarta, CB -- Gaya sederhana Presiden Meksiko, Andres Manuel Lopez Obrador, ternyata kerap membuat para ajudannya kerepotan, terutama ketika berpergian. Tak seperti kebanyakan petinggi negara yang menggunakan fasilitas kelas satu yang disediakan negara, Obrador lebih senang bepergian menggunakan pesawat komersial di kelas ekonomi.

Obrador juga sering melayani warga yang ingin berswafoto dengan dirinya hingga mencium, memeluk, bahkan merangkulnya.

"Tentu saja, foto seperti apa saja yang Anda suka," kata Obrador kepada seorang wanita di bandara yang ingin berfoto dengannya saat hendak menaiki pesawat menuju Sinaloa, Selasa (19/2).


Dikutip AFP, Obrador memang dikenal sebagai sosok yang sederhana. Lelaki yang akrab disapa dengan inisialnya, AMLO, bahkan telah menjual puluhan pesawat pemerintah, termasuk pesawat kepresidenan yang bernilai US$218 juta pada awal Desember lalu, dua hari setelah dirinya resmi menjabat sebagai presiden.


Dia merasa tak pantas berpergian dengan pesawat jutaan dolar itu, ketika masih banyak warganya yang terhimpit kemiskinan.

Selain enggan menggunakan pesawat kepresidenan, Obrador juga ogah dikawal dengan banyak ajudan. Dalam penerbangannya menuju Sinaloa, pria 65 tahun itu juga hanya ditemani oleh lima ajudannya yang tak bersenjata.

Padahal, Sinaloa merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kriminalitas tinggi dan sarang kartel narkoba pimpinan Joaquim "El Chapo" Archivaldo Guzmán Loera.

Para ajudan Obrador itu juga disebut bukan berasal dari agen spesialis keamanan. Mereka dikabarkan direkrut untuk mengamankan sang presiden hanya berdasarkan "kesetiaan atau loyalitas."

Sebagai contoh, Obrador menunjuk Danel Asaf, sebagai kepala ajudannya. Asaf merupakan seorang mantan pekerja restoran asal Libanon dan kandidat anggota legislatif Mexico City, tanpa latar belakang keamanan.
Gaya Bepergian Presiden Meksiko Buat Pusing Paspampres
Presiden Meksiko, Andres Manuel Lopez Obrador. (Reuters/Goran Tomasevic)
Tak hanya para ajudan, petugas bandara dan pramugari pesawat juga kerap dibuat kelimpungan jika Obrador tengah berpergian.

"Ketika dia harus menunggu di bandara, itu adalah momen yang paling buruk," ucap seorang kepolisian bandara yang tak ingin disebutkan namanya.

"Orang-orang menyerbunya (Obrador). Jika suatu hari seseorang ingin melakukan hal yang buruk padanya, kami tidak akan bisa menghentikan mereka karena dia (Obrador) tidak suka dikhawal. Dia tidak bisa terus seperti ini, dia harus mau menggunakan ruang VIP."

Seorang pramugari pesawat yang ditumpangi Obrador, Alejandra Martinez, mengaku perjalanan bersama sang presiden membuatnya sakit kepala.

"Sangat mengerikan bahwa dia ada di dalam penerbangan bersama saya. Orang-orang jadi mengabaikan instruksi (keselamatan). Mereka meninggalkan tempat duduk pesawat bahkan selama turbulensi," kata Martinez.

"Sejumlah wartawan yang ikut juga tidak bisa mengerti bahwa mereka tidak bisa menggunakan kamera saat sedang terbang di udara karena bisa menjadi proyektil ketika sesuatu yang tidak terduga terjadi."

Menanggapi pengamanannya, Obrador menyatakan dia berserah diri dan yakin Tuhan akan selalu melindunginya.


"Saya memiliki banyak perlindungan, ini adalah perisai saya," ucapnya sambil menunjukan gambar Yesus.

Sikap dekat dengan rakyatnya itu cukup ampuh mengerek popularitas Obrador. Berdasarkan hasil jajak pendapat Mitofsky, Obrador meraih dukungan dari rakyatnya hingga 80 persen, tertinggi dalam sejarah.






Credit  cnnindonesia.com




Rabu, 20 Februari 2019

Rudal S-400 Rusia Rusak Diterjang Badai saat Dikirim ke China


Rudal S-400 Rusia Rusak Diterjang Badai saat Dikirim ke China
Sistem pertahanan rudal S-400 Triumf Rusia. Foto/Pravda.ru

ABU DHABI - Rudal-rudal untuk sistem pertahanan S-400 Rusia terpaksa dihancurkan karena rusak akibat diterjang badai saat dikirim ke China melalui kapal. Namun, senjata-senjata untuk Beijing itu akan diganti oleh Moskow.

Mengutip surat kabar Pravda, Rabu (20/2/2019), Kepala Teknologi Rusia, Sergei Chemezov, mengklarifikasi nasib rudal anti-pesawat yang seharusnya dikirim ke China tersebut.

Berbicara pada konferensi pers di pameran senjata IDEX di Abu Dhabi, Chemezov mengatakan bahwa Rusia mengirim rudal anti-pesawat terpandu untuk sistem S-400 Triumf ke China sesuai dengan kontrak. Namun, kapal yang membawa rudal diterjang badai dan rudal tersebut harus dihancurkan karena rusak. 

Sekarang, lanjut Chemezov, Rusia membuat rudal baru yang akan dikirim ke China segera.

Nilai kontrak untuk pasokan enam divisi S-400 Rusia ke China mencapai lebih dari USD3 miliar. Pengangkutan rudal ke China dimulai pada tanggal 18 Februari. Namun, pada hari berikutnya, kapal dihantam badai di kawasan Selat Inggris. Selama terjangan badai, peralatan pemasangan pecah dan beberapa rudal rusak parah.

Kapten kapal lantas memutuskan untuk mengembalikan kapal ke Rusia. Kapal tersebut membawa pos komando, stasiun radar, peralatan listrik dan alat bantu, suku cadang, aksesori, dan elemen lain dari sistem S-400.

Rudal anti-pesawat dari sistem S-400 dapat menyerang target aerodinamis pada ketinggian hingga 27 kilometer dan target balistik pada ketinggian hingga 25 kilometer. 



Credit  sindonews.com




Pembelian Pesawat Sukhoi dari Rusia Dijadwal Ulang


Pesawat Sukhoi Su-35 bermanuver di langit Rusia.
Pesawat Sukhoi Su-35 bermanuver di langit Rusia.
Foto: sputniknews.com

Pembelian pesawat Sukhoi dari Rusia juga tidak akan dibayar tunai.



CB, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, mengatakan, pada kunjungannya ke Rusia beberapa waktu lalu, terdapat pembicaraan soal pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Salah satunya mengenai penjadwalan ulang jangka waktu pembelian Sukhoi SU-35.

"Disinggung sedikit mengenai masalah pembelian Sukhoi dengan suatu penjadwalan ulang tentang jangka waktunya," jelas Wiranto saat ditemui wartawan di kantornya di Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (19/2).

Selain soal penjadwalan ulang terkait jangka waktu pembelian alutsista buatan negeri tirai besi itu, pembahasan juga dilakukan mengenai sistem pembayarannya. Wiranto menjelaskan, jika sebelumnya sistem pembayaran pembelian Sukhoi SU-35 itu menggunakan uang tunai, kini pemerintah Indonesia mengajukan adanya imbal dagang sebagian.

"Yang tadinya kita cash, kita ajukan adanya imbal dagang sebagian. Mereka setuju kok, tinggal masalah teknis saja," ungkap dia.

Sebelumnya, perundingan untuk membeli 11 pesawat tempur Sukhoi SU-35 dari Rusia telah selesai dan kontraknya ditandatangani kedua belah pihak pada Februari 2018. Akhir 2018 lalu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva mengatakan, ada beberapa masalah teknis yang menjadi kendala, namun kedua belah pihak sepakat hal itu dapat diselesaikan pada 2019.

Ketika itu, Dubes Vorobieva juga meminta Indonesia untuk menunggu proses produksi pesawat Sukhoi SU-35. Sebelumnya, Indonesia telah menandatangani kontrak perundingan pembelian pesawat tempur Sukhoi-35 dengan Rusia.



Credit  republika.co.id





Mahathir: Indonesia Adalah Saudara Kami


Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad
Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad
Foto: The Star

Indonesia dan Malaysia lahir dari rumpun dan tradisi yang sama




CB, PUTRA JAYA— Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohammad, mengatakan masyarakat Indonesia dan Malaysia perlu saling mengenal satu sama lain dalam salah satu upaya untuk memperkuat hubungan antarkedua bangsa serumpun tersebut.


"Masyarakat Indonesia adalah saudara kami. Kami ingin hubungan yang semakin kuat," kata Mahathir kepada sejumlah pemimpin redaksi Indonesia yang bergabung dalam Ikatan Setia Kawan Wartawan Malaysia Indonesia (ISWAMI) di Putra Jaya, Malaysia, Selaa (19/2).

Mahathir mengakui memang hubungan antara kedua negara itu bukan tanpa masalah tetapi hal itu persoalan kecil yang dapat diatasi dengan baik.


Mahathir mencontohkan salah satu persoalan yang pernah dialami kedua negara tersebut adalah masalah konfrontasi yang telah lalu dan setelah peristiwa itu selesai, tidak ada lagi masalah yang besar.


"Selepas konfrontasi sudah tidak ada lagi masalah yang besar, tidak ada angkat senjata, bahkan hubungan Indonesia dan Malaysia semakin membaik karena kedua negara memiliki banyak persamaan-persamaan," kata Mahathir.


Pada kesempatan itu, Mahathir juga mengimbau wartawan-wartawan Indonesia dan Malaysia untuk terus bertukar informasi dalam upaya turut membantu pemerintahan kedua negara menjaga hubungan yang baik di berbagai bidang.


Menurut perdana menteri Malaysia tersebut, siapapun yang nantinya memimpin Malaysia harus dapat meningkatkan kerja sama bilateral dengan Indonesia.


"Saya tidak akan lama-lama lagi memimpin, dan saat ini sedang menyiapkan pengganti. Ini janji saya untuk meletakkan jabatan mungkin dalam waktu dua atau tiga tahun lagi terutama ketika persoalan-persoalan besar termasuk utang-utang negara terselesaikan," kata Mahathir.


Sebanyak 15 pemimpin redaksi media massa Indonesia yang tergabung dalam ISWAMI berada di pusat pemerintahan Malaysia, Putra Jaya, pada 18-20 Februari 2019 guna memenuhi undangan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohammad.



Credit  republika.co.id





Myanmar Bentuk Panel Reformasi Konstitusi Rancangan Militer


Myanmar Bentuk Panel Reformasi Konstitusi Rancangan Militer
Ilustrasi militer Myanmar. (Reuters/Soe Zeya Tun)



Jakarta, CB -- Myanmar membentuk komite untuk membahas reformasi konstitusi rancangan militer, langkah pertama Aung San Suu Kyi yang dianggap menunjukkan perlawanannya terhadap kekuasaan angkatan bersenjata dalam pemerintahan.

Tun Tun Hein, seorang anggota parlemen dari partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), mengatakan bahwa tujuan utama panel itu adalah "menulis rancangan untuk mengubah konstitusi 2008."


Ia kemudian menjabarkan bahwa panel itu akan berisi 46 anggota dewan, yaitu 18 dari NLD, 8 dari tentara, sementara sisanya dari partai lainnya.

Hingga kini, belum ada rincian bagian dari konstitusi yang akan direformasi. Namun, pembentukan panel ini dianggap sebagai ancaman nyata bagi kekuasaan militer dalam pemerintahan.


Di bawah konstitusi yang disusun pada 2008 lalu, militer mengendalikan semua kementerian keamanan dan diberikan seperempat jatah kursi parlemen. Dengan demikian, tentara memiliki hak veto untuk semua perubahan konstitusi.


Sejak bertarung dalam pemilu, NLD terus berjanji akan mengubah aturan tersebut. Panel ini sendiri dibentuk tak lama setelah dua pengadilan Myanmar menjatuhkan hukuman mati atas dua terdakwa pembunuhan Ko Ni, pengacara Muslim yang memperjuangkan perombakan regulasi militer tersebut.

Menjadi target ujaran kebencian online oleh para nasionalis Budha, Ko Ni ditembak dari jarak dekat tepat di kepala di luar bandara Yangon pada Januari 2017.

Saat itu, sebagai penasihat hukum NLD, Ko Ni sedang bekerja untuk mengamandemen konstitusi yang dirancang oleh militer pada 2008.





Credit  cnnindonesia.com




Diplomat: Pasukan AS Tinggalkan Irak jika Diminta Baghdad



Diplomat: Pasukan AS Tinggalkan Irak jika Diminta Baghdad
Foto/Ilustrasi/Istimewa

 

BAGHDAD - Pasukan Amerika Serikat (AS) akan meninggalkan Irak jika Baghdad memintanya. Hal itu diungkapkan oleh Kuasa Usaha Kedutaan Besar AS di Irak, Joey Hood.

"Kehadiran pasukan AS saat ini datang atas permintaan pemerintah federal Irak," ujar Hood.

"Angkatan bersenjata Irak tidak siap untuk menjaga keamanan (Irak) tanpa dukungan pasukan asing," tambah diplomat itu, melanjutkan untuk menggambarkan laporan media baru-baru ini mengenai mobilisasi pasukan AS yang baru sebagai disinformasi.

"Sebagian besar rekaman ini berasal dari tahun 2006," ungkap Hood mengacu pada video yang dibagikan secara online yang konon menunjukkan penyebaran pasukan AS yang baru di Irak.

Ia menyatakan bahwa AS tidak akan menggunakan wilayah Irak atau wilayah udaranya untuk menyerang negara lain di wilayah itu.

"Presiden (Donald) Trump telah berulang kali mengatakan bahwa dia tidak ingin pasukan AS melakukan 'perang yang tidak perlu'," kata Hood seperti disitir dari Anadolu, Rabu (20/2/2019).

"Dia tentu tidak ingin perang dengan Iran," imbuhnya, menekankan bahwa pemerintahan Trump lebih suka menggunakan cara diplomatik seperti sanksi ekonomi untuk mencapai tujuannya.

Menurut Hood, pemerintah AS juga tidak ingin mengubah atau mengamandemen perjanjian strategis antara Washington dan Baghdad. Ia merujuk pada Perjanjian Kerangka Kerja Strategis AS-Irak 2008, yang mengatur hubungan antara kedua negara, terutama dalam bidang militer dan urusan ekonomi.

Hood juga membantah keberadaan pangkalan AS di Irak. "Hanya pelatih dan penasihat," ucapnya.

Diperkirakan 5.000 pasukan AS tetap berada di Irak sejak 2014, ketika Washington membangun koalisi militer bersama-sama dengan tujuan memerangi kelompok teroris ISIS.

Selain melatih pasukan Irak, koalisi yang dipimpin AS terus memberikan dukungan udara kepada tentara Irak, yang memungkinkannya untuk memburu dan menghancurkan keberadaan kelompok teroris yang masih tersisa.

Pada akhir 2017, Baghdad menyatakan kemenangan atas ISIS setelah perang tiga tahun yang berakhir dengan jatuhnya Mosul, benteng terakhir kelompok ekstrimis yang tersisa di Irak.

Akan tetapi, tentara Irak terus melakukan operasi terhadap "sel-sel tidur" ISIS yang diduga tetap aktif di bagian-bagian tertentu negara itu. 



Credit  sindonews.com






Inggris Cabut Kewarganegaraan Pengantin ISIS Shamima Begum


Inggris Cabut Kewarganegaraan Pengantin ISIS Shamima Begum
Shamima Begum, 19, remaja ISIS asal Inggris yang minta dipulangkan dari Suriah. Foto/Daily Mirror

LONDON - Departemen Dalam Negeri Inggris mencabut status kewarganegaraan Shamima Begum, 19, remaja yang bergabung dengan kelompok ISIS di Suriah dan menikah dengan militan kelompok teror tersebut. Remaja yang jadi pengantin ISIS itu kini dilarang masuk Inggris.

Begum sebelumnya menyatakan keinginannya untuk kembali ke Inggris dengan bayinya yang baru lahir. Remaja yang tumbuh di Bethnal Green, London timur, itu awalnya memiliki dua kewarganegaraan yakni Bangladesh-Inggris.

Dalam sepucuk surat yang dikirim ke keluarganya di London timur, para pejabat departemen mengatakan Menteri Dalam Negeri Sajid Javid telah membuat keputusan dalam "keadaan yang ringan".

"Silakan temukan kertas terlampir yang berkaitan dengan keputusan yang diambil oleh Menteri Dalam Negeri, untuk mencabut putri Anda, Shamima Begum, dari kewarganegaraan Inggris-nya," bunyi surat tersebut, dikutip The Telegraph, Rabu (20/2/2019).

"Mengingat keadaan putri Anda, pemberitahuan tentang keputusan Menteri Dalam Negeri telah diajukan hari ini (19 Februari), dan perintah untuk menghapus kewarganegaraan Inggris-nya telah dibuat," lanjut surat tersebut.

Surat itu berlanjut dengan desakan kepada keluarga Begum untuk membuat remaja itu sadar akan keputusannya. Namun, dalam surat tersebut Begum ditegaskan masih memiliki hak untuk banding.

Dalam sebuah pernyataan, pengacara keluarga mengaku sangat kecewa dengan keputusan pemerintah.

"(Keluarga) sangat kecewa dengan niat Home Office (Departemen Dalam Negeri) untuk membuat perintah yang membuat Shamima kehilangan kewarganegaraannya. Kami sedang mempertimbangkan semua jalur hukum untuk menentang keputusan ini," kata pengacara keluarga Begum, Tasnime Akunjee.

Sebagai Menteri Dalam Negeri, Javid memiliki kewenangan untuk mengecualikan siapa saja yang diduga terlibat dalam kegiatan teroris dengan alasan bahwa kehadiran mereka di Inggris tidak kondusif bagi kepentingan publik.

Begum melakukan perjalanan ke Suriah dari rumahnya di London timur pada Desember 2014 dan menikah dengan seorang petempur Islamic State atau ISIS.

Dua anak pertamanya meninggal, dan minggu lalu dia ditemukan di sebuah kamp pengungsi di mana dia mengeluarkan permohonan untuk kembali ke Inggris.

Tetapi, meskipun mengatakan dia ingin membesarkan bayi laki-lakinya dalam kedamaian dan keamanan di Inggris, dia bersikeras dia tidak menyesal telah bepergian ke Suriah.

Dia juga dikritik karena menyamakan kematian 22 orang dalam serangan teror di Manchester Arena dengan warga sipil yang dibom di wilayah ISIS.

Sebelumnya pejabat polisi Inggris, Cressida Dick, mengatakan Begum dapat ditangkap dan berpotensi didakwa jika dia kembali ke Inggris. Tetapi dia juga mengakui bahwa bepergian ke Suriah bukanlah pelanggaran, dan mengatakan polisi akan membutuhkan bukti bahwa dia terlibat dalam kejahatan atau terorisme untuk mengajukan tuntutan. 



Credit  sindonews.com




Lavrov: Pemaksaan Nilai Barat Rusak Keseimbangan Timur Tengah


Lavrov: Pemaksaan Nilai Barat Rusak Keseimbangan Timur Tengah
Lavrov mengatakan, Barat berupaya untuk memaksakan nilai-nilai mereka pada negara-negara Timur Tengah dan ini merusak keseimbangan yang ada di wilayah itu. Foto/Reuters

MOSKOW - Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov mengatakan, Barat berupaya untuk memaksakan nilai-nilai mereka pada negara-negara Timur Tengah. Hal ini, ungkap Lavrov, telah merusak keseimbangan yang ada di wilayah itu, yang sebelumnya telah memakan waktu berabad-abad untuk dibangun.

Dalam pidato yang dibacakan Wakil Menteri Luar Negeri, Mikhail Bogdanov di konferensi Timur Tengah dari Klub Diskusi Internasional Valdai, disebutkan bahwa stabilitas Timur Tengah dicapai dengan perjuangan keras selama berabad-abad. Namun, setelah tercapai, Barat merusaknya dengan memaksakan nilai-nilai mereka.

"Timur Tengah, yang telah mengalami periode ujian berat, masih memegang tempat sentral dalam agenda global. Baik di masa depan pemerintah kawasan, keamanan internasional dan stabilitas bergantung pada bagaimana situasi akan berkembang di sana," bunyi pidato Lavrov, seperti dilansir Tass pada Selasa (19/2).

"Metode rekayasa geopolitik, upaya memaksakan model pembangunan asing dan nilai-nilai pada rakyat Timur Tengah dan Afrika Utara, terutama melalui penggunaan kekuatan, telah menyebabkan melemahnya atau runtuhnya negara-negara dan gelombang terorisme internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya. di sejumlah negara. Selain itu, telah menyebabkan krisis migrasi besar-besaran, mengacaukan keseimbangan etno-pengakuan yang telah terkonsolidasi selama berabad-abad," sambungnya.

Dia kemudian menekankan bahwa Moskow telah secara konsisten menyerukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan di kawasan itu melalui cara-cara politik dan diplomatik dan dengan sepenuhnya mematuhi hukum internasional. 




Credit  sindonews.com





Palestina-Jordania kutuk penutupan Masjid Al-Aqsha oleh Israel


Palestina-Jordania kutuk penutupan Masjid Al-Aqsha oleh Israel
Ilustrasi Foto: Masjid Kubbah Ash-Shakhrah di komplek Masjid Al-Aqsha (Anadolu)




Ramallah, Palestina, (CB) - Presiden Palestina dan Jordania dengan keras mengutuk penutupan dengan menggunakan rantai dan gembok kompleks pemakaman Gerbang Ar-Rahmah --yang berdampingan dengan tembok timur Masjid Al-Aqsha.

Kantor Presiden Palestina juga menentang rencana Israel untuk melakukan penutupan sementara dan pemisahan sebagian masjid tersebut.

Di dalam satu pernyataan yang dikeluarkan Senin (18/2), sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Palestina, WAFA --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa pagi, Kantor Presiden Palestina menganggap kekuatan pendudukan Israel bertanggung jawab atas ketegangan dan situasi yang memburuk di wilayah tersebut.

Kantor Presiden Palestina memperingatkan Israel agar tidak melanjutkan kebijakan penindasan dan sewenang-wenangnya, yang hanya akan mengakibatkan aksi pembalasan dan menyulut kemarahan rakyat Palestina.

Kantor Presiden Palestina menegaskan kantor itu mengikuti tindakan Israel saat ini di dalam kompleks Masjid Al-Aqsha, dan melakukan kontak untuk "menekan Israel, penguasa pendudukan", untuk menghentikan agresinya terhadap masjid tersebut, orang yang beribadah, dan menuntut dilestarikannya status quo 1967 masjid itu.


Sementara itu, Kementerian Urusan Luar Negeri dan Ekspatriat Jordania mengutuk "dengan sekeras-kerasnya" penutupan Israel atas Masjid Al-Aqsha di Al-Quds (Jerusalem), yang diduduki, dan peneyrangan terhadap orang yang beribadah.

Juru bicara kementerian tersebut Sufian Al-Qudah menuntut Israel "bertindak sejalan dengan hukum internasional dan segera membuka kembali pintu gerbang itu, menghormati kesucian tempat suci tersebut, tidak melarang orang yang ingin beribadah memasuki kompleks Masjid Al-Aqsha, menarik pasukan keamanannya dari kompleks tempat suci itu dan menghormati perasaan umat Muslim", kata Kantor Berita Jordania, Petra.

Juru bicara tersebut mengecam tindakan Israel terhadap Masjid Al-Aqsha sebagai "pelanggaran nyata terhadap status quo hukum dan sejarah dan kewajiban Israel berdasarkan hukum internasional serta hukum kemanusiaan internasional, sebagai kekuatan pendudukan, dan menganggapnya sepenuhnya bertanggung jawab atas keselamatan masjid itu".

Ia menekankan bahwa Kementeri Luar Negeri Jordania "mengikuti perkembangan berbahaya ini melalui bermacam saluran guna menjamin pemukaan kembali gerbang tersebut dan pemulihan ketenangan di Al-Haram Asy-Syarif".

Ia mengatakan kementerian itu telah melancarkan protes ke Kementerian Luar Negeri Israel, dan menyampaikan pengutukan pemerintah terhadap tindakan provokatif Israel terhadal Al-Haram Asy-Syarif, dan menuntut penghentian segera semua tindakan tersebut, kata Petra.




Credit  antaranews.com




Israel sita-ratakan lahan di Tepi Barat buat perluasan permukiman


Israel sita-ratakan lahan di Tepi Barat buat perluasan permukiman
Seorang anak perempuan Palestina duduk di sebuah sofa setelah pasukan Israel menghancurkan konstruksi Palestina di desa Al-Eizariya, di Tepi Barat, timur Yerusalem, Selasa (20/2/2018). (REUTERS/Ammar Awad)




Qalqiliya, Palestina, (CB) - Pasukan keamanan Israel meratakan lahan di Desa Siniria dan Masha di sebelah selatan Kota Qalqilya di bagian utara Tepi Barat Sungai Jordan, kata Ketua Dewan Siniria Mohammad Ash-Sheikh.

Ia mengatakan Israel meratakan dengan tanah lahan tersebut sebagai awal bagi perluasan empat permukiman Yahudi tidak sah yang dibangun di lahan milik kedua desa itu.

Ia mengatakan ratusan dunum lahan diratakan dengan tanah tanpa pemberitahuan kepada pemilik tanah tersebut mengenai keputusan untuk menyita tanah itu, demikian laporan Kantor Berita Palestina, WAFA --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa pagi. (1 dunum = 1.000 meter persegi).

Buldoser militer Israel juga meratakan dengan tanah satu jalur luas lahan pertanian milik orang Palestina di Desa Burin, sebelah selatan Nablus, kata seorang pegiat lokal.

Ghassan Daghlas, yang memantau kegiatan pembangunan permukiman Yahudi di bagian utara Tepi Barat, mengatakan pasukan Israel meratakan dengan tanah lahan pertanian luas yang ditanami pohon almond milik warga Burin dengan tujuan perluasan pos terdepan permukiman Yahudi tidak sah di dekatnya, Givat Runim.




Credit  antaranews.com





Palestina: Trump Ciptakan Masalah Baru di Kawasan



Palestina: Trump Ciptakan Masalah Baru di Kawasan
Palestina sebut Trump bukan menyelesaikan masalah yang ada di Timur Tengah, khususnya isu Israel-Palestina, tapi justru menciptakan masalah baru di kawasan. Foto/Reuters

RAMALLAH - Palestina mengatakan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump bukan menyelesaikan masalah yang ada di Timur Tengah, khususnya isu Israel-Palestina, tapi justru menciptakan masalah baru di kawasan.

Nabil Shaath, seorang penasihat untuk Presiden Palestina, Mahmoud Abbas menyatakan, Trump bukanlah orang yang mampu menciptakan perdamaian di kawasan. Dengan kebijakannya, ucap Shaath, Trump justru terus menerus menciptakan masalah baru.

"Trump bukanlah orang yang dapat menciptakan perdamaian di daerah itu. Dia adalah orang yang dapat melanjutkan masalah di daerah tersebut. Dan, pada kenyataannya, menciptakan masalah baru di daerah yang kadang-kadang sangat sulit diantisipasi," kata Shaath, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (19/2).

Shaath kemudian mengatakan, satu-satunya solusi yang mungkin untuk konflik Israel-Palestina hari ini adalah solusi dua negara. Namun, bagaimanapun, ini akan sulit untuk diterapkan di bawah pemerintahan Israel dan AS saat ini.

Dia juga mengatakan, dengan mengadakan konferensi tentang Timur Tengah di Polandia, berusaha untuk membangun aliansi Israel-Arab melawan Iran daripada mencari solusi jangka panjang untuk masalah-masalah kawasan, khususnya, konflik Israel-Palestina.


Konferensi "Menteri untuk Mempromosikan Masa Depan Perdamaian dan Keamanan di Timur Tengah" diadakan di Warsawa pada 13-14 Februari. Acara ini mayoritas membahas masalah Iran dan hanya sedikit menyinggung masalah Israel-Palestina.

"Gagasan pertemuan Warsawa diarahkan terhadap Iran. Ini adalah upaya untuk menciptakan aliansi Arab-Israel melawan Iran, itu bukan upaya untuk menciptakan perdamaian di Palestina. Konferensi ini bukan upaya untuk menciptakan solusi untuk masalah Palestina dan pada kenyataannya, masalah Israel," ungkapnya.



Credit  sindonews.com




Marak Anti-Semitisme, Israel Panggil Pulang Warganya


Anti Semit
Anti Semit
Foto: adl.org

Terjadi lonjakan 74 persen pelanggaran anti-Yahudi tahun lalu.




CB, PRANCIS – Menteri Imigrasi Israel, Yoav Gallant mengimbau warga Yahudi yang berada di Prancis untuk "pulang" ke Israel. Hal itu disampaikan menyusul terjadinya vandalisme anti-Semit di sebuah pemakaman orang-orang Yahudi di Prancis timur.


"Penodaan pemakaman Yahudi di Prancis memunculkan gambaran masa-masa kelam dalam sejarah orang-orang Yahudi," kata Gallant dalam sebuah pernyataan, Rabu (20/2) seperti dikutip dari Aljazeera.

Ia menegaskan dirinya mengutuk sikap anti-Semit tersebut. "Pekan lalu, saya mengunjungi komunitas Yahudi di Paris yang berada di bawah serangan anti-Semit dan dalam proses asimilasi. Saya dengan tegas mengutuk anti-Semitisme di Prancis dan memanggil orang-orang Yahudi (untuk) pulang, berimigrasi ke Israel," paparnya.


Sebelumnya, sekitar 80 kuburan di pemakaman Yahudi di Desa Quatzenheim, ditemukan dalam keadaan dicoret-coret oleh orang tidak dikenal.


Hal senada juga disampaikan kepala keamanan setempat, Jean-Luc Marx yang mengutuk gerakan anti-Semit.


"Dalam kemungkinan terbesar, terminologi anti-Semit yang mengerikan ini dan mengirimkan dukungan penuh kepada komunitas Yahudi yang kembali menjadi sasaran," ujar Jean-Luc Marx.


Pada 2018 lalu, polisi Prancis mencatat terjadi lonjakan sebesar 74 persen terhadap pelanggaran anti-Yahudi yang dilaporkan.


Hal ini menyebabkan kekhawatiran di negara yang merupakan rumah bagi populasi terbesar Yahudi di Eropa.


Di tahun yang sama, menurut data Kementerian Gallant, sebanyak 2.679 orang Yahudi dari Prancis berimigrasi ke Israel.


"Hal itu tidak berhenti, kejutan demi kejutan terus terjadi," kata Kepala Regional Lembaga Yahudi Utama Prancis, Maurice Dahan, setelah kejadian di Alsace.


Rencananya akan dilakukan demonstrasi di Paris dan kota-kota sekitarnya pada hari Selasa. Tujuannya untuk mengecam gejolak anti-Semit dalam beberapa pekan terakhir.


Para politisi pun mendesak partisipasi besar-besaran setelah seorang penulis Prancis terkemuka menjadi sasaran serangan anti-Semit oleh seorang pengunjuk rasa di Paris, Sabtu (16/2).



Credit  republika.co.id





Masyarakat Prancis Gelar Pawai Anti-Semitisme


Anti Semit
Anti Semit
Foto: adl.org

Tercatat ada 541 peristiwa terkait anti-Semitisme pada 2018.



CB, PARIS— Warga biasa atau pejabat tinggi di Paris dan kota-kota Prancis lainnya menggelar pawai untuk melawan anti-Semitisme. Pawai ini dilakukan setelah munculnya anti-Semit yang mengejutkan seluruh Prancis. 


"Setiap warga Prancis, karena ia laki-laki atau perempuan Yahudi, dilecehkan, diancam atau lebih buruk lagi dilukai atau dibunuh, maka seluruh negeri ikut merasakannya," kata Presiden Prancis Emmanuel Macron, di konferensi pers usai bertemu dengan Presiden Georgia Salome Zurabishvili, Selasa (19/2).

Beberapa jam sebelum pawai dimulai Macron mendatangi sebuah pemakaman Yahudi di kota kecil Alsace dimana para pelaku anti-Semitisme melakukan tindakan vadalisme.


Di akun Twitternya, Menteri Dalam Negeri Prancis Christophe Castaner mengatakan tindakan pengerusakan itu 'di luar batas dan menjijikkan'.

Sebanyak 80 makam Yahudi di Quatzenheim dirusak. Seorang sekretaris kota, Marie-Helene Schott, mengatakan beberapa makam dicoret gambar swastika, simbol Nazi.


Mantan presiden Prancis Francois Hollande dan Nicolas Sarkozy juga bergabung dengan pawai tersebut di jalanan Paris.


Meningkatnya anti-Semitisme di Prancis melonjak ketika para demonstran rompi kuning menyerang filsuf terkemuka Alain Finkielkraut pekan. Prancis rumah orang Yahudi terbesar setelah Israel dan Amerika Serikat. 


Pengerusakan makam terjadi beberapa hari setelah pemerintah Prancis melaporkan pada 2018 lalu ada peningkatan insiden anti-Semistime yang sangat besar.


Tercatat ada 541 peristiwa terkait anti-Semitisme pada 2018 naik 74 persen dibandingkan tahun 2017 yang hanya 311 peristiwa.


Perdana Menteri Edouard Philippe memimpin pejabat-pejabat pemerintah dalam pawai tersebut.


Pemimpin-pemimpin badan legislatif Prancis yaitu Ketua National Assembly Richard Ferrand dan ketua Senat Gerard Learcher juga mengheningkan cipta di Paris.


"Anti-Semitisme sangat mengakar di masyarakat Prancis, kami ingin berpikir sebaliknya tapi itu faktanya, kami harus benar-benar berniat, saya akan katakan dengan sangat marah, untuk melawannya, dengan kesadaran bahwa ini pertarungan lama dan berjalan dengan sangat lama," kata Philippe kepada Majalah L’Express


Gambar swastika juga ditemukan di lukisan jalanan Simone Veil, penyintas kamp kematian Nazi dan mantan presiden Parlemen Uni Eropa yang meninggal 2017 lalu.


Kata 'Juden' digambar di jendala sebuah restoran bagel di Paris. Dua pohon monumen pengingat seorang Yahudi yang tewas disiksa sampai mati 2016 lalu juga dirusak dan salah satunya ditebang.


Pada Jumat (15/2) lalu dua orang remaja ditangkap karena menembaki lingkungan Yahudi di Sarcelles, pinggiran kota Paris dengan senapan angin.


Kepada stasiun televisi BFMTV Walikota Sarcelles Patrick Haddad mengatakan jaksa yakin motif menembakkan itu anti-Semitisme.


Partai politik Prancis dari segala spektrum datang ke Paris. Tapi partai Marine Le Pen yang berasal dari kelompok sayap kanan mengadakan acara sendiri.


Menurut sosiolog Prancis Danny Trom yang menulis buku 'France Without Jews' setiap tahunnya ada ribuan orang Yahudi meninggalkan Prancis. Penyebab utamanya karena anti-Semitisme yang terus meningkat di negara itu. 



Credit  republika.co.id



Amerika Desak Pakistan Hukum Dalang Bom Kashmir


Amerika Desak Pakistan Hukum Dalang Bom Kashmir
Ilustrasi korban serangan bom bunuh diri di Kashmir yang memicu meningkatnya tensi hubungan India dan Pakistan. (Foto: Istockphoto/Sestovic)




Jakarta, CB -- Amerika Serikat menunjukkan dukungan pada India dengan mendesak Pakistan untuk segera menemukan dalang di balik bom Kashmir yang membunuh 41 orang personel paramiliter India pada Kamis (14/2).

"Kami telah berkomunikasi dengan pemerintah India, tidak hanya untuk menyampaikan belasungkawa, tetapi juga dukungan kuat kami untuk India di masa berat menghadapi terorisme ini," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Robert Palladino.

"Kami mendesak Pakistan untuk bekerja sama dalam penyelidikan atas serangan itu dan menghukum siapapun yang bertanggung jawab," lanjut Palladono.


Ia juga menyatakan, Washington telah mengontak Islamabad terkait serangan yang langsung memanaskan hubungan India dan Pakistan itu.


Selepas serangan bom bunuh diri yang mengejutkan, India menuduh Pakistan sebagai dalang pelakunya, namun mereka membantahnya. Kelompok teror Jaish-e-Mohammed yang berbasis di Pakistan mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Perdana Menteri Pakistan Imran Khan, menyatakan pihaknya siap membantu penyelidikan. Dirinya pun menyetujui campur tangan PBB yang menawarkan mediasi untuk kedua negara.

Namun ia menegaskan bahwa India sebaiknya tidak melakukan serangan, menanggapi ancaman 'respons kuat' yang dilontarkan oleh Perdana Menteri Narendra Modi.


"Jika Anda memiliki intelijen yang dapat menunjukkan keterlibatan warga Pakistan, berikan pada kami. Saya jamin kami akan mengambil tindakan," kata Khan.

India telah lama menuduh Pakistan menyembunyikan gerilyawan yang melancarkan serangan di tanahnya, sementara Islamabad berulang kali berikrar akan menindak kelompok itu jika Delhi memberikan bukti keterlibatan mereka.




Credit  cnnindonesia.com




PBB Tawarkan Mediasi untuk Turunkan Ketegangan India-Pakistan


PBB Tawarkan Mediasi untuk Turunkan Ketegangan India-Pakistan
Sekjen PBB Antonio Guterres menawarkan mediasi untuk menengahi pertikaian India dan Pakistan. (Foto: Reuters/Linus Escandor Ii/Pool)




Jakarta, CB -- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta India dan Pakistan untuk segera mengambil langkah guna menurunkan tensi panas di antara kedua negara. Ia juga menawarkan mediasi PBB jika keduanya setuju.

Hubungan India dan Pakistan menegang setelah terjadi serangan bunuh diri pada Kamis (14/2) yang membunuh 41 personel paramiliter India.

"Kami sangat prihatin dengan naiknya ketegangan antara kedua negara," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric.


Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi telah setuju jika PBB campur tangan. Dilansir dari AFP, ia menuliskan sebuah surat persetujuan.


"Sangat penting untuk mengambil langkah eskalasi. PBB harus turun tangan untukmenurunkan tensi," ujar Qureshi dalam suratnya, Senin (17/1).

Serangan bunuh diri tersebut diklaim kelompok berbasis di Pakistan Jasih-e-Mohammed (JeM), namun Qureshi bersikeras bahwa investigasi tetap diperlukan agar hal itu benar-benar terbukti.

Menanggapi panasnya situasi, Prancis disebut sedang mempertimbangkan mendorong PBB untuk menempatkan Masood Azhar, pemimpin JeM, dalam daftar teror PBB. Namun para diplomat Prancis menyebut China menentang pertimbangan tersebut. 

China sendiri telah dua kali menentang jika pemimpin JeM itu dimasukkan daftar hitam, masing-masing pada 2016 dan 2017. JeM telah masuk daftar teror pada 2001.

Kashmir telah terpecah antara India dan Pakistan sejak merdeka dari Inggris pada 1947. Kedua negara mengklaim kepemilikan sepenuhnya atas wilayah tersebut. Perang telah pecah sebanyak dua kali sehubungan dengan perselisihan tersebut.



Credit  cnnindonesia.com




PM: Pakistan akan balas kalau India menyerang


PM: Pakistan akan balas kalau India menyerang
Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menghadiri pertemuan di Great Hall of the People di Beijing, 2 November 2018. REUTERS/Thomas Peter/Pool/File Photo




Islamabad/Srinagar (CB) - Perdana Menteri Pakistan Imran Khan mengatakan, Selasa, pihaknya akan melancarkan pembalasan jika India melakukan serangan dalam menanggapi pengeboman di Kashmir, wilayah yang disengketakan.

India menyalahkan Pakistan atas insiden tersebut.

Pada saat yang sama, PM Khan menambahkan bahwa ia ingin bekerja sama dalam mengusut pengeboman itu.

Ketegangan antara kedua negara pemilik senjata nuklir itu telah meningkat tajam setelah 40 polisi paramiliter India tewas dalam pengeboman bunuh diri pada Kamis pekan lalu di wilayah Kashmir yang dikendalikan India.

Kelompok garis keras Jaish-e-Mohammed (JeM), yang berpusat di Pakistan, menyatakan sebagai pelaku serangan.

Pakistan sendiri membantah memiliki keterlibatan apa pun dan meminta Perserikatan Bangsa-bangsa untuk menengahi.

Namun Perdana Menteri India Narendra Modi, yang menghadapi pemilihan umum pada Mei, berada di bawah tekanan untuk melakukan pembalasan.

Modi mengatakan ia sudah mempersilakan pasukan keamanan India untuk menjalankan "reaksi keras".

Dalam pernyataan yang disiarkan televisi, PM Khan menyatakan mendengar seruan di India itu terkait pembalasan dan ia mengatakan dirinya berharap "akal sehat yang akan menang".

"Kalau kalian pikir bahwa kalian akan melakukan serangan macam apa pun terhadap Pakistan, Pakistan tidak hanya akan mempertimbangkan untuk membalas, Pakistan akan membalas," tegas Khan.

Pakistan dan India telah terlibat dalam tiga peperangan sejak 1947, yang dua di antaranya berkaitan dengan Kashmir.


Credit  antaranews.com



Jet Militer India Tabrakan Saat Latihan, Satu Pilot Tewas


Jet Militer India Tabrakan Saat Latihan, Satu Pilot Tewas
Dua jet angkatan udara India bertabrakan saat melakukan latihan akrobatik di udara pada Selasa (19/2), menewaskan satu dari tiga pilot di dalamnya. (Reuters/Abhishek N. Chinnappa/File Photo)




Jakarta, CB -- Dua jet angkatan udara India bertabrakan saat melakukan latihan akrobatik di udara pada Selasa (19/2), menewaskan satu dari tiga pilot di dalamnya.

"Satu pilot tewas karena cedera fatal, sementara dua pilot lainnya berhasil keluar dari pesawat dengan kursi lontar setelah tabrakan terjadi di udara," bunyi pernyataan Angkatan udara India seperti dikutip AFP.

Saksi mata melaporkan salah satu pesawat lepas kendali setelah bertabrakan dan jatuh di daerah perumahan dekat pangkalan udara Yelahanka di selatan Bangalore.

Ia mengatakan "bola api besar sempat muncul di langit" ketika kedua pesawat bertabrakan.


Aparat berwenang menuturkan satu warga sipil ikut terluka akibat puing-puing pesawat. Kedua pilot yang selamat juga mengalami cedera ringan.

Otoritas India langsung membuka penyelidikan untuk mengusut insiden tersebut.

Semula, kedua jet Hawk tersebut tengah melakukan latihan peragaan akrobatik yang dilakukan tim Surya Kiran untuk pertunjukan Aero India besok, Rabu (20/2).

Kecelakaan ini merupakan insiden mematikan kedua yang terjadi di wilayah itu selama Februari. Pada 1 Februari lalu, dua pilot tewas setelah jet yang mereka tumpangi jatuh di dekat Banglore.

Selama beberapa tahun terakhir, angkatan udara India tercatat mengalami sejumlah kecelakaan. Belakangan, negara di Asia Selatan itu menginvestasikan miliaran dolar untuk memodernisasi angkatan udaranya demi membendung kekuatan rivalnya, China.


Credit  cnnindonesia.com



Setelah India, Giliran Iran Tuding Pakistan Dalang Serangan Bom



Setelah India, Giliran Iran Tuding Pakistan Dalang Serangan Bom
Puluhan ribu pelayat menghadiri pemakaman anggota Garda Revolusi Iran yang menjadi korban bom bunuh diri pada 13 Februari lalu di pusat kota Iran, Isfahan. Banyak pelayat meneriakan kata-kata balas dendam.


TEHERAN - Pelaku bom bunuh diri yang melakukan serangan dan menewaskan 27 anggota Garda Revolusi Iran (IRGC) pekan lalu adalah warga negara Pakistan. Demikian yang dikatakan pasukan elit Iran itu.

"Pembom bunuh diri itu bernama Hafez Mohammad-Ali dan berasal dari Pakistan," kata Brigadir Jenderal Mohammad Pakpour, komandan pasukan darat IRGC, dikutip AFP dari kantor berita Sepah, Rabu (20/2/2019).

Aksi bom bunuh diri yang terjadi pada 13 Februari itu menghantam sebuah bus yang membawa anggota IRGC. Insiden itu terjadi di provinsi tenggara Sistan-Baluchistan yang bergejolak, yang berbatasan dengan Pakistan.

Pakpour mengatakan penyelidikan terhadap serangan itu telah membuat kemajuan setelah model mobil berisi bahan peledak yang meledak di sebelah bus telah diidentifikasi.

"Dua hari yang lalu petunjuk pertama, seorang wanita, diidentifikasi dan ditangkap, dan melalui wanita ini, kami mendapatkan petunjuk yang lain," jelas Pakpour.

"Selain pembom bunuh diri, salah satu kaki tangan yang dicurigai adalah juga orang Pakistan," ujarnya.

Pakpour mengatakan serangan pada awalnya direncanakan untuk 11 Februari bertepatan dengan perayaan peringatan 40 tahun revolusi Islam Iran yang didominasi Syiah.

"Tetapi pasukan keamanan telah "sepenuhnya siap" pada hari itu," ucapnya.

Kelompok Jaish al-Adl (Tentara Keadilan), yang menurut Teheran sebagian besar basis operasinya di Pakistan, mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.

Iran menuduh tentara dan badan intelijen Pakistan melindungi kelompok itu.


Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mehmood Qureshi mengatakan negaranya bekerja sama dengan Iran dalam penyelidikan atas serangan itu dan telah menyerahkan para tersangka kepada Iran.

"Kami akan bekerja sama sepenuhnya dengan Iran, kami memiliki kontak operasional dengan Iran," Qureshi mengatakan kepada televisi pemerintah Pakistan.

Sebelumnya, India juga menuding Pakistan berada di balik serangan bom pada 14 Februari lalu yang menewaskan 41 tentara paramiliternya di Kashmir. India mengaku telah mengantongi bukti tidak terbantahkan atas keterlibatan Pakistan.




Credit  sindonews.com