CUPUMA

Rabu, 20 Februari 2019

Komandan India Tuduh Intelijen Pakistan di Balik Teror Kashmir

Tentara India berpatroli di jalan saat jam malam di Jammu, Kashmir, 16 Februari 2019. [REUTERS / Mukesh Gupta]

CB, Jakarta - Komandan militer India di wilayah Kashmir mengatakan agen intelijen Pakistan (ISIS) terlibat dalam serangan pekan lalu pada konvoi keamanan yang diklaim oleh kelompok militan yang bermarkas di Pakistan.
Setidaknya 40 pria paramiliter tewas dalam pemboman mobil bunuh diri di jalan Kashmir pada hari Kamis. Kelompok militan Jaish-e-Mohammad (JeM) yang berbasis di Pakistan mengaku bertanggung jawab.

Dikutip dari Reuters, 19 Februari 2019, India menuduh Pakistan berada di balik serangan itu dan ketegangan meningkat antara dua negara yang memiliki senjata nuklir.
Pakistan mengutuk pemboman itu dan membantah terlibat. Pada hari Selasa Pakistan meminta PBB untuk campur tangan, mengingat situasi keamanan yang memburuk.

Polisi berjaga di jalan selama jam malam di Jammu, Kashmir, 17 Februari 2019.[REUTERS/Mukesh Gupta]
Letnan Jenderal K.J.S. Dhillon mengatakan bahwa para pemimpin di balik serangan itu sedang dilacak, dan itu telah diatur dari sisi perbatasan Pakistan.
"Itu dikendalikan dari seberang oleh ISI dan komandan Pakistan dan JeM," katanya.

Namun Dhillon tidak memberikan bukti atas tuduhannya.Dia mengatakan dia tidak bisa lebih spesifik tentang penyelidikan ledakan dan dugaan peran badan intelijen militer Pakistan, kecuali untuk mencatat hubungan dekatnya dengan Jaish.
"JeM adalah anak dari tentara Pakistan, dan ISI. Serangan itu didalangi oleh Pakistan, ISI dan JeM," katanya di Srinagar.

Seorang prajurit Angkatan Darat India membawa peluncur roket di dekat lokasi pertempuran senjata antara militan dan pasukan keamanan India di desa Pinglan di distrik Pulwama, Kashmir selatan, 18 Februari 2019. [REUTERS / Younis Khaliq]

Pakistan menuntut India melakukan penyelidikan terbuka dan kredibel atas serangan itu untuk mendukung klaimnya.
"Mengaitkannya dengan Pakistan bahkan sebelum investigasi adalah tidak masuk akal," kata Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi dalam suratnya kepada Sekretaris Jenderal AS Antonio Guterres yang meminta keterlibatan AS untuk mengurangi ketegangan.
"Dengan perasaan mendesak saya menarik perhatian Anda pada situasi keamanan yang memburuk di wilayah kami akibat ancaman penggunaan kekuatan terhadap Pakistan oleh India," katanya.

Perdana Menteri India Narendra Modi telah menjanjikan tanggapan keras terhadap serangan yang telah menyebabkan kemarahan di seluruh negeri.India telah lama menyalahkan Pakistan atas pemberontakan hampir 30 tahun di Jammu dan Kashmir, satu-satunya negara mayoritas Muslim, namun Pakistan mengatakan hanya memberikan dukungan moral dan diplomatik kepada rakyat Kashmir dalam perjuangan mereka untuk menentukan nasib sendiri.

Credit tempo.co

Garda Revolusi Gerebek Pos Militan Terkait Bom Bunuh Diri

Pasukan Garda Revolusi Iran

Foto: AP

Iran menyebut Jaish al Adl berlindung di wilayah Pakistan.

CB, DUBAI -- Garda Revolusi berhasil membubarkan kelompok militan di Iran bagian tenggara terkait serangan bom bunuh diri yang menewaskan 27 anggota pasukan pengawal tersebut di perbatasan dengan Pakistan, pekan lalu.

"Tadi malam, suatu sel teroris dikenali dan dihancurkan dalam suatu operasi," kata koprs tersebut dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita semi-pemerintah, Tasnim.

Tiga anggota kelompok militan itu ditangkap dan bahan peledak disita dari rumah-rumah di kota Saravan dan Khash.

"Mereka terhubung dengan serangan bom bunuh diri pekan lalu. Korps akan terus melanjutkan upaya-upayanya untuk membalas serangan teroris yang mematikan itu," katanya.

Kelompok Sunni Jaish al Adl yang disebut mencari hak lebih besar dan kehidupan yang lebih mapan bagi suku minoritas Baluchi, mengaku bertanggungjawab atas serangan tersebut.

Syiah Iran mengatakan bahwa kelompok milisi tersebut dioperasikan dari kantong perlindungan di Pakistan. Iran berulang kali mengajak negara-negara tetangganya untuk memberantas mereka.

Penguasa Iran menuding saingan mereka, Sunni Arab Saudi dan Uni Emirat Arab membiayai kelompok militan Sunni yang menyerang pasukan Iran. Arab Saudi dan UAE membantah memberi dukungan militan seperti itu. Iran memanggil duta besar Pakistan untuk memprotes serangan tersebut.

Credit republika.co.id

Cina Ingin Bangun Hubungan Strategis dengan Iran

Aktivitas pengeboran di ladan minyak Iran

Foto: REUTERS

Iran merupakan pengimpor minyak mentah terbesar keempat ke Cina tahun lalu.

CB, BEIJING -- Pemerintah Cina ingin membangun hubungan strategis dengan Iran. Hal itu diungkapkan Beijing beberapa hari sebelun Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) dijadwalkan mengunjungi negara tersebut.

Anggota Dewan Negara Cina Wang Yi melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif di Beijing pada Selasa (19/2). Pada kesempatan itu, Wang memuji pidato Zarif saat menghadiri Konferensi Keamanan di Munchen, Jerman, akhir pekan lalu.

Pidato yang dimaksud Wang adalah ketika Zarif menuding Israel menghendaki peperangan terhadap Iran. Zarif juga menuduh Israel melanggar hukum internasional karena melancarkan serangan udara terhadap Suriah. Sebagai sekutu Damaskus, Zarif menyatakan bahwa tindakan Israel telah melanggar kedaulatan Suriah.

Menurut Wang, Zarif telah dengan lantang membela hak-hak Iran. "Saya melihat di televisi bagaimana Anda membela hak-hak Iran dengan keras dan jelas di Konferensi Keamanan Munchen. Saya pikir ratusan juta warga Cina juga menyaksikan apa yang Anda katakan dan Anda adalah orang terkenal sekarang," ujar Wang.

"Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memiliki komunikasi strategis yang mendalam dengan teman lama saya guna memperdalam kepercayaan strategis antara kedua negara kita dan memastikan kemajuan baru dari kemitraan strategis serta komprehensif bilateral," kata Wang.

Berdasarkan keterangan yang dirilis Kementerian Luar Negeri Cina, Wang berharap Iran memainkan peran yang lebih konstruktif dalam urusan regionalnya. Namun tak dijelaskan secara terperinci apa maksud dari pernyataan Wang.

Sementara itu Zarif juga memuji hubungan bilateral yang telah terjalin antara Iran dan Cina. Menurut dia hubungan tersebut sangat berharga bagi negaranya.

"Kami menganggap kemitraan strategis yang komprehensif antara Iran dan Cina adalah salah satu hubungan terpenting kami," ujar Zarif.

Iran merupakan pengimpor minyak mentah terbesar keempat ke Cina tahun lalu. Sementara Cina merupakan investor penting di sektor manufaktur dan bidang lainnya di Teheran.

Keinginan Cina membangun kemitraan strategis dengan Iran diungkapkan menjelang kunjungan Pangeran MBS ke negara tersebut. Saudi dan Iran diketahui telah terlibat dalam perselisihan diplomatik selama beberapa tahun terakhir.

Pangeran MBS memang sedang melakukan tur Asia. Pada Ahad hingga Senin lalu, dia berada di Pakistan dan bertemu Perdana Menteri Imran Khan serta Presiden Arif Alvi.

Pangeran MBS telah menandatangani kesepakatan kerja sama dan investasi senilai 20 miliar dolar AS dengan Pakistan. Kesepakatan tersebut termasuk rencana pembangunan kilang minyak dan kompleks petrokimia di kota pelabuhan Gwadar.

Dari Islamabad, Pangeran MBS bertolak ke India pada Selasa (19/2). Dalam kunjungannya ke New Delhi, dia diperkirakan akan turut membahas ketegangan baru-baru ini antara India dan Pakistan akibat serangan bom bunuh diri di wilayah yang dipersengketakan kedua negara, yakni Kashmir. Sebanyak 44 personel militer India tewas dalam insiden tersebut.

Dari India, Pangeran MBS dijadwalkan mengunjungi Cina akhir. Di Beijing, dia akan bertemu dengan Presiden Xi Jinping dan pejabat Cina lainnya.

Belum ada informasi apakah keinginan Cina membangun kemitraan strategis dengan Iran akan mempengaruhi hubungan antara Riyadh dan Beijing.

Pada Maret 2017, Raja Salman bin Abdulaziz telah mengunjungi Cina. Kala itu, Raja Salman dan Xi Jinping menandatangani kesepakatan kerja sama senilai 65 miliar dolar AS.

Kesepakatan kerja sama itu meliputi sejumlah sektor, mulai dari energi hingga ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam kunjungan Raja Salman dua tahun lalu, Saudi Basic Industries Corp dan Sinopec sepakat mengembangkan proyek-proyek petrokimia di Cina dan Saudi.

Sinopec dan SABIC adalah salah satu perusahaan petrokimia terbesar di dunia yang bersama-sama mengoperasikan kilang di Tianjin.

Credit republika.co.id

Turki desak NATO dukung perang negeri itu melawan teror

Ketua Parlemen Turki Binali Yildirim. (Anadolu)

Ankara, Turki, (CB) - Ketua parlemen Turki pada Senin (18/2) mendesak NATO agar membantu perang negerinya melawan kelompok teror.

"Saya senang untuk merayakan ulang tahun ke-67 keanggotaan Turki di NATO," kata Binali Yildirim di dalam satu pernyataan.

Ketika menceritakan bagaimana Turki bergabung dengan NATO pada 18 Februari 1952, Yildirim mengatakan, "Turki memainkan peran penting dalam menyediakan keperluan pertahanan sebagai anggota penting perhimpunan tersebut."

Sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa pagi, Yildirim menambahkan bahwa Turki "dengan tekad kuat melanjutkan perangnya melawan terorisme".

"Sehubungan dengan ini, kami berharap sekutu kami mendukung operasi Turki yang telah dilancarkan negeri ini dengan sangat tekun melawan organisasi PKK/PYD/YPG dan Da`esh," katanya.

Turki telah menjadi anggota NATO selama 67 tahun dan menggembar-gemborkan diri sebagai militer terbesar kedua di aliansi itu, setelah AS.

Dalam kegiatan teror selama lebih dari 30 tahun melawan Turki, PKK --yang dimasukkan ke dalam daftar organisasi teroris oleh Turki, AS dan Uni Eropa-- telah bertanggung-jawab atas kematian sebanyak 40.000 orang. YPG/PYD adalah cabang PKK di Suriah.

Lebih dari 300 orang telah kehilangan nyawa mereka dalam serangan yang diklaim oleh Da`esh di Turki, dengan sasaran warga sipil dalam berbagai serangan senjata api, roket dan bom.

Credit antaranews.com

Senjata buatan Amerika-Israel ditinggalkan di Damaskus

Ilustrasi Foto. (SANA)

Pinggir Damaskus, Suriah, (CB) - Dalam proses pekerjaan yang terus dilakukan untuk mengamankan daerah yang dibebaskan di pinggir Damaskus, pemerintah menemukan banyak senjata dan amunisi, termasuk roket buatan Amerika dan Israel.

Satu sumber mengatakan kepada SANA --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa pagi-- saat satuan teknisi menyisir daerah yang dibebaskan dari gerilyawan di Pinggir Damaskus, Suriah, mereka menemukan roket buatan Amerika dan Israel.

Selain itu, mereka juga menemukan banyak amunisi, bom dan bermacam jenis senjata ringan dan sedang yang disembunyikan di gudang bawah tanah.

Sumber tersebut mengatakan amunisi yang disita itu meliputi banyak peluru senapan mesin yang berukuran sedang, senapan, tank dan senjata artileri, selain ratusan roket Grad dan banyak lagi rudal anti-tank buatan Amerika serta roket 128 mm buatan Israel.

Sumber itu menambahkan pemerintah juga menemukan banyak peluru RPG, bom, rudal Malyutka dan roket anti-tank.

Credit antaranews.com

Trump Gerak Cepat Jual Teknologi Nuklir AS ke Saudi

WASHINGTON - Pemerintah Presiden Donald Trump melangkahi Kongres Amerika Serikat (AS) guna memajukan penjualan teknologi nuklir untuk pembangkit listrik kepada Arab Saudi. Para analis keamanan selama ini khawatir teknologi itu akan memungkinkan Riyadh untuk membuat senjata nuklir di masa depan dan berpotensi memicu perlombaan senjata di Timur Tengah.

Langkah pemerintah Trump juga memicu kekhawatiran akan pelanggaran hukum AS yang melarang transfer teknologi ke negara lain. Komite Pengawasan dan Reformasi Kongres mengungkap kebijakan pemerintah Trump itu dalam laporan terbarunya.

Para anggota Kongres AS sampai saat ini masih khawatir tentang stabilitas kepemimpinan Saudi di bawah Putra Mahkota Mohammed bin Salman sejak pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi dan perang di Yaman.

Laporan Kongres mengatakan beberapa whistleblower yang tidak disebutkan namanya telah mengajukan peringatan tentang upaya Gedung Putih untuk mempercepat transfer teknologi nuklir AS yang sangat sensitif untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir baru di Arab Saudi.

"Pengungkap fakta yang muncul telah memperingatkan tentang konflik kepentingan di antara penasihat top Gedung Putih yang dapat berimplikasi pada undang-undang pidana federal," kata ketua komite, Elijah Cummings, yang juga politisi Demokrat, dalam surat tertanggal 19 Februari untuk Gedung Putih.

Komite sedang menyelidiki upaya oleh perusahaan-perusahaan tenaga nuklir AS untuk memenangkan persetujuan administrasi Trump guna membangun pembangkit listrik tenaga nuklir di Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya.

Konsorsium IP3

Sasaran utama penyelidikan Komite Pengawasan dan Reformasi Kongres adalah upaya IP3 International, sebuah konsorsium produsen tenaga nuklir yang mulai melobi selama transisi pemerintahan Trump pada akhir 2016 dan awal 2017. Lobi itu untuk memenangkan persetujuan presiden guna mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir di Arab Saudi.

Pada 12 Februari lalu, Trump melakukan pertemuan dengan perwakilan IP3 International dan CEO produsen energi nuklir utama AS untuk membahas pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir di Yordania dan Arab Saudi. Menurut laporan komite yang dikutip Bloomberg, Rabu (20/2/2019), pertemuan itu diprakarsai oleh pendiri IP3, pensiunan Jenderal Angkatan Darat Jack Keane.

Credit sindonews.com

Inggris Tumpuk Militer di Arktik untuk Melawan Aktivitas Rusia

LONDON - Menteri Pertahanan Inggris Gavin Williamson mengumumkan pada hari Minggu bahwa kehadiran militer negaranya di Kutub Utara atau Arktik akan ditingkatkan. Tujuannya, untuk melawan aktivitas Rusia di wilayah tersebut.

"Apakah itu mempertajam keterampilan kami dalam kondisi di bawah nol, belajar dari sekutu lama seperti Norwegia atau memantau ancaman kapal selam dengan pesawat Poseidon kami, kami akan tetap waspada terhadap tantangan baru," kata Williamson, dikutip The Telegraph, Senin (18/2/2019).

Dia mengatakan pesawat P8 Poseidon baru akan digunakan untuk membatasi aktivitas kapal selam Rusia di wilayah tersebut. Williamson membuat pernyataan itu saat berkunjung ke pangkalan baru Marinir Kerajaan Inggris di daerah Bardufoss, Norwegia utara.

Marinir Kerajaan Inggris juga akan mengerahkan lebih dari 1.000 tentara ke Norwegia setiap tahun selama periode 10 tahun untuk pelatihan. Menurut Williamson, pengiriman tentara itu sesuai kesepakatan antara kedua negara.

Sembilan pesawat P8 Poseidon Inggris akan dikerahkan ke Pangkalan Udara Royal Air Force Lossiemouth di Skotlandia pada tahun 2020 untuk melakukan pengintaian di Atlantik Utara dan di Arktik.

Williamson telah berulang kali menyatakan keprihatinannya atas dugaan peningkatan kehadiran militer Rusia di Kutub Utara dan upaya-upaya militerisasi kawasan itu. London juga sebelumnya mengklaim bahwa navigasi di Kutub Utara dapat dibatasi sebagai akibat dari tindakan Moskow yang dituduhkan.

Pada akhir September 2018, Williamson meluncurkan doktrin pertahanan baru Inggris bernama "Defense Arctic Strategy". Penerbitan doktrin pertahanan itu diklaim sebagai respons meningkatnya ancaman di wilayah Arktik dan dugaan upaya Rusia untuk militerisasi wilayah tersebut.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov pada hari Sabtu pekan lalu mengatakan bahwa Moskow mencatat peningkatan militer aliansi NATO di Kutub Utara dan ingin mengetahui mandat yang ingin dicapai oleh aliansi di wilayah tersebut.

"Kami mencatat peningkatan kegiatan anggota NATO. Kami membahas ini dengan tetangga kami, Norwegia. Kami ingin memahami mandat seperti apa yang akan dimiliki NATO di Kutub Utara," kata Lavrov, di sela-sela Konferensi Keamanan Munich.

Lavrov mengatakan Rusia telah mengusulkan banyak proyek konstruktif di Dewan Arktik—sebuah forum kerja sama antarpemerintah untuk negara-negara Arktik—dan struktur terkait lainnya tentang kerja sama di kawasan itu.

"Kami tidak percaya bahwa kerja sama Arktik memerlukan dimensi militer, dan saya berharap ini akan menjadi masalah dengan mitra kami juga," ujar Menlu Lavrov.

Dewan Arktik dibentuk untuk negara-negara Arktik agar bekerja sama dalam isu-isu seperti melindungi masyarakat adat, pembangunan berkelanjutan, dan perlindungan lingkungan. Menurut Deklarasi Ottawa 1996, anggota Dewan Arktik di antaranya Kanada, Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, Rusia, Swedia, dan Amerika Serikat. Finlandia memegang kepemimpinan sejak 2017 dan Islandia akan memimpin dewan itu dari 2019 hingga 2021.

Credit sindonews.com

Sejarah Hari Ini: Roosevelt Tanda Tangani Perintah 9066

Franklin Delano Roosevelt

Foto: history.com

Perintah dikeluarkan 10 hari setelah Jepang mengebom Pearl Harbor.

CB, WASHINGTON -- Sepuluh hari setelah Jepang mengebom Pearl Harbor, Presiden Amerika Serikat (AS) Franklin D. Roosevelt menandatangani Executive Order atau Perintah Presiden 9066.

Perintah yang dikeluarkan hari ini pada 1942 tersebut mengizinkan setiap atau semua orang yang dianggap perlu atau diinginkan dipindahkan dari wilayah militer.

Seperti dilansir History pada gilirannya militer mendefinisikan seluruh Pantai Barat, rumah bagi mayoritas warga keturunan Jepang sebagai wilayah militer.

Pada Juni lebih dari 110 ribu warga AS keturunan Jepang dipindahkan ke kamp-kamp pengasingan terpencil yang dibangun militer di seluruh AS. Selama dua setengah tahun banyak warga keturunan Jepang yang mengalami kondisi kehidupan yang sangat sulit dan perilaku yang sangat buruk dari militer AS.

Pada 17 Desemnber 1944 Mayor Jendral Henry C. Pratt mengeluarkan Proklomasi Publik nomor 21 yang mendeklarasikan pada 2 Januari 1945 seluruh warga keturunan Jepang di Amerika yang 'dievakuasi' dari Pantai Barat dapat kembali ke rumah mereka.

Selama Perang Dunia II sebanyak 10 orang Amerika dinyatakan mata-mata yang bekerja untuk Jepang. Tapi tidak satu pun dari mereka yang keturunan Jepang.

Pada 1988 Presiden AS Ronald Reagen menandatangani undang-undang untuk memberikan semua mantan tahanan yang masih hidup dengan cek bebas pajak senilai 20 ribu dolar AS. Pemerintah AS juga sudah meminta maaf atas kejadian tersebut.

Credit republika.co.id

Brasil akan Kirim Bantuan ke Venezuela Bersama AS

Pemimpin Majelis Nasional Juan Guaido memproklamirkan diri sebagai presiden sementara Venezuela di Central University of Venezuela di Caracas, Jumat (8/2).

Foto: AP Photo/Ariana Cubillos

Brasil bersama AS mengakui kepemimpinan Juan Guaido di Venezuela.

CB, BRASILIA -- Juru bicara presiden Brasil Jenderal Otavio Rego Barros mengatakan pada 23 Februari negaranya bersama Amerika Serikat (AS) akan mengirimkan bantuan kemanusiaan ke perbatasan Venezuela. Pengiriman bantuan tersebut sesuai dengan permintaan pemimpin oposisi yang mendeklarasikan diri menjadi presiden sementara Venezuela Juan Guaido.

Pada Rabu (20/2), Rego Barros mengatakan distribusi makanan dan obat-obatan itu akan dikirimkan melalui kota Boa Vista yang berbatasan dengan Venezuela. Bantuan tersebut akan dibawa truk Venezuela yang dikemudikan orang Venezuela dan diorganisasi oleh Guaido.

Oposisi pemerintah Venezuela berusaha untuk membawa bantuan kemanusiaan dari Kolombia, Curacao, dan Brasil masuk pada tanggal 23 Febuari, meski Presiden Nicolas Maduro menolak bantuan itu dengan membantah adanya krisis kemanusiaan di Venezuela.

Oposisi Maduro berharap militer Venezuela melanggar perintah menghalangi bantuan masuk. Pemerintah Brasil yang kini dipimpin presiden dari kelompok kanan Jair Bolsonaro mengakui Guaido sebagai pemimpin sah Venezuela sampai pemilihan umum digelar.

Dalam pernyataannya Kementerian Luar Negeri Brasil mengatakan bantuan tersebut akan ditempatkan di Boa Vista dan di kota perbatasan Pacaraima untuk dikumpulkan oleh 'pemerintahan sementara Presiden Juan Guaido'. "Brasil bergabung dengan inisiatif penting internasional untuk mendukung pemerintah Gauido dan rakyat Venezuela," kata pernyataan Kementeri Luar Negeri Brasil tersebut.

Credit republika.co.id

UE: Sanksi Baru pada Venezuela Bisa Dijatuhkan Kapan Saja

BRUSSELS - Menteri Luar Negeri Uni Eropa (UE), Federica Mogherini memperingatkan bahwa sanksi baru terhadap Venezuela dapat dikenakan kapan saja. UE, sama halnya dengan Amerika Serikat (AS), mendukung pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido."Suatu keputusan yang mungkin akan diambil kapan saja oleh UE untuk menjatuhkan sanksi baru terhadap Venezuela," kata Mogherini saat konferensi pers setelah sesi Dewan Urusan Luar Negeri UE di Brussels, Belgia.Pernyataan itu muncul setelah pemerintah Venezuela mengusir lima anggota Parlemen Eropa ke negara itu untuk mengunjungi Guaido. "Kami menyesal bahwa Venezuela tidak mengizinkan anggota parlemen masuk," katanya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Selasa (19/2).Terkait dengan pelarangan lima anggota Parlemen Eropa, Guaido sebelumnya mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintahan Nicolas Maduro tersebut sangat tidak masuk akal.Anggota Parlemen Eropa yang diusir adalah Esteban Gonzalez Pons, Jose Ignacio Salafranca, Gabriel Mato Adrover dari Spanyol. Lalu Esther de Lange dari Belanda dan Paulo Rangel dari Portugal.Sementara itu, Menteri Luar Negeri Venezuela, Jorge Arreaza mengatakan Eropa memiliki "tujuan konspirasi" dan dikirim kembali dari bandara utama negara itu Maiquetia.

Credit sindonews.com

Menhan Venezuela: Ingin Gulingkan Maduro, Langkahi Mayat Kami

CARACAS - Menteri Pertahanan (Menhan) Venezuela Vladimir Padrino memerintahkan Angkatan Bersenjata negara tersebut tetap siaga di sepanjang perbatasan negara untuk mencegah potensi pelanggaran teritorial. Dia menantang siapa pun yang ingin menggulingkan Presiden Nicolas Maduro untuk melangkahi mayat para tentara.

Padrino mengatakan para perwira dan tentara Venezuela tetap patuh dan tunduk kepada Presiden Maduro, yang oleh sekitar 50 negara di seluruh dunia tidak lagi mengakuinya sebagai kepala negara yang sah. Dia menolak pemaksaan pemerintahan baru, meski ada dorongan dari asing sekalipun.

"Mereka yang berupaya menjadi presiden di sini, di Venezuela, harus melangkahi mayat kami," katanya, dalam komentar yang disiarkan di stasiun televisi pemerintah, yang dikutip Al Jazeera, Rabu (20/2/2019).

Komentar Padrino itu merujuk pada pemimpin oposisi Juan Guaido, yang telah mendeklarasikan diri sebagai presiden sementara Veneuela dan mengecam Maduro sebagai pemimpin tidak sah.

Komitmen loyalitas Menhan Padrino disampaikan setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendesak militer Venezuela untuk menerima tawaran amnesti dan mendukung pemimpin oposisi Juan Guaido atau kehilangan segalanya.

Ancaman Trump disampaikan saat berbicara kepada para pendukung dan ekspatriat Venezuela di Miami pada hari Minggu waktu setempat. Dia memiliki pesan untuk para pejabat yang membantu menjaga Maduro tetap pada kekuasaannya.

"Mata seluruh dunia tertuju pada Anda hari ini, setiap hari dan setiap hari di masa depan," katanya.

"Anda tidak bisa bersembunyi dari pilihan yang sekarang berhadapan dengan Anda. Anda dapat memilih untuk menerima tawaran amnesti murah hati dari Presiden Guaido untuk menjalani hidup Anda dengan damai bersama keluarga dan bangsa Anda," kata Trump.

"Atau Anda bisa memilih jalan kedua; terus mendukung Maduro. Jika Anda memilih jalan ini, Anda tidak akan menemukan pelabuhan yang aman, tidak ada jalan keluar yang mudah dan tidak ada jalan keluar. Anda akan kehilangan segalanya," imbuh dia.

Pada hari Minggu Guaido menuduh pemerintah Maduro "tidak rasional" karena mengusir lima anggota parlemen Eropa yang berkunjung.

Anggota Parlemen Eropa diusir tanpa penjelasan itu termasuk Esteban Gonzalez Pons dari Spanyol, Gabriel Mato Adrover dan Esther de Lange dari Belanda dan Paulo Rangel dari Portugal.

Menteri Luar Negeri Jorge Arreaza mengatakan Eropa memiliki "tujuan konspirasi" dan para anggota parlemen itu dikirim kembali dari bandara Maiquetia.

Credit sindonews.com

Militer Venezuela Tegaskan Setia pada Nicolas Maduro

Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino menyatakan pihaknya akan tetap setia pada Presiden Nicolas Maduro. (Foto: Reuters/Manaure Quintero)

Jakarta, CB -- Angkatan bersenjata Venezuela mengatakan mereka mewaspadai pelanggaran perbatasan, menyusul ancaman yang dikeluarkan oleh Presiden AS Donald Trump yang mendesak mereka untuk mendukung pemimpin oposisi Juan Guaido.

"Angkatan bersenjata akan tetap dikerahkan dan harus waspada di sepanjang perbatasan... untuk menghindari pelanggaran integritas wilayah," kata Menteri Pertahanan Vladimir Padrino saat membacakan pernyataan bersama para komandan Venezuela.

"Kami menegaskan kembali ketaatan, subordinasi dan kesetiaan kami kepada Presiden Nicolas Maduro," lanjutnya.

Maduro menghadapi tekanan tinggi untuk menghentikan keputusannya memblokade bantuan internasional yang kebanyakan datang dari Amerika. Ia memerintahkan militer untuk menutup perbatasan lantaran menganggap langkah pemberian bantuan itu sebagai bentuk intervensi Amerika.

Guaido sebagai pemimpin oposisi yang mendeklarasikan diri sebagai presiden interim Venezuela, terus berupaya melawan blokade tersebut. Ia didukung oleh Amerika dan sekitar 50 negara lain.

Guaido disebut telah menawarkan amnesti kepada komandan militer jika mereka memilih meninggalkan Maduro.

Trump diketahui menolak mengesampingkan aksi militer AS di Venezuela. Dirinya kembali memberi tekanan dengan mengeluarkan peringatan kepada militer Venezuela.

Ia menegaskan bahwa para pendukung Maduro tidak akan menemukan tempat bersembunyi yang aman dan bahwa tidak akan ada jalan keluar yang mudah. "Anda akan kehilangan segalanya," katanya, Senin (18/2).

Padrino menanggapi ancaman tersebut dengan menyebut Trump arogan.

"Jika kekuatan asing mencoba membantu pemerintahan dengan paksaan, mereka harus melakukannya di atas mayat kami," kata Padrino.

Credit cnnindonesia.com

AS Kerahkan Kapal Induk dan 5 Kapal Perang di Tengah Krisis Venezuela

WASHINGTON - Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) mengerahkan kapal induk dan lima kapal perang untuk latihan militer di Samudra Altlantik dan lepas pantai Florida. Manuver yang telah dimulai sejak 25 Januari itu digelar di tengah krisis politik yang memanas di Venezuela.

Kapal perang Spanyol juga diundang untuk ikut latihan militer yang dinamai "COMPTUEX". Latihan dirancang untuk mempersiapkan diri sebelum penugasan militer.

Armada Tempur Kapal Induk (CSG) yang dikerahkan AS terdiri dari kapal induk bertenaga nuklir USS Abraham Lincoln (CVN-72), sebuah kapal perang dengan rudal jelajah dan empat kapal perusak. Sedangkan kapal dari Spanyol yang berpartisipasi adalah kapal fregat.

"GSG memiliki kemampuan lintas platform untuk beroperasi di mana pun dan kapan pun diperlukan, dan di samping memiliki fleksibilitas dan keberlanjutan untuk berperang dalam skala besar dan memastikan kebebasan laut, CSG adalah simbol yang terlihat dan (tekad) kuat dari komitmen AS terhadap sekutu, mitra dan teman," bunyi siaran pers Angkatan Laut AS, yang dikutip Maritim Herald, Selasa (19/2/2019).

USS Abraham Lincoln dan kapal-kapal pengawalnya meninggalkan pelabuhan Norfolk, di negara bagian Virginia, untuk memulai latihan di Samudra Atlantik, tempat pelatihan ini biasanya beroperasi.

Meskipun lokasi dan nasib pengerahan kapal-kapal tempur itu tidak diketahui, konsultan militer Stratfor and Southfront telah menemukan CSG di suatu tempat di Atlantik di lepas pantai negara bagian Florida.

Kapal induk USS Abraham Lincoln juga dilengkapi dengan jet tempur siluman F-35C Lightning II Lockheed Martin.

Kapal-kapal dan pesawat tempur tersebut berpartisipasi dalam Compound Training Exercise (COMPTUEX) yang berupaya mengintegrasikan unit-unit yang berbeda dalam kelompok yang sama dan menyatakan kemampuan mereka untuk memulai penempatan. Proses ini biasanya berlangsung sekitar satu bulan. Dalam beberapa hari terakhir dilaporkan bahwa kelompok tempur kapal induk tersebut telah mencoba melintasi selat, sebuah manuver yang diperlukan untuk memasuki Laut Karibia.

Meskipun tujuan dan misi akhir dari latihan itu tidak diketahui, manuver dan pengerahan terjadi di tengah krisis politik yang semakin memanas di Venezuela. Krisis politik mulai pecah setelah pemimpin oposisi Juan Guaido menyatakan diri sebagai presiden sementara pada bulan Januari lalu dengan tujuan untuk menggantikan presiden terpilih Nicolas Maduro dan menyerukan pemilu baru yang bebas.

AS telah mendukung dan mengakui Guaido sebagai presiden sementara Venezuela dan tidak mengakui Maduro yang menang pemilu 2018 lalu. Dalam perkembangan terbaru, Presiden Donald Trump mengancam militer Venezuela jika tidak mendukung Guaido.

Credit sindonews.com

Perang Konser di Tengah Krisis Ekonomi Venezuela

Ilustrasi protes anti-Maduro. (Reuters/Carlos Garcia Rawlins)

Jakarta, CB -- Venezuela akan menggelar konser di perbatasan dengan Kolombia di hari yang sama ketika filantropis asal Inggris, Richard Branson, bakal menghelat acara di tempat serupa untuk mendesak agar bantuan bisa masuk ke negara krisis itu.

Adu acara ini bermula ketika Branson mengumumkan bahwa ia akan menggelar konser amal di Cucuta pada 22 Februari mendatang dengan bintang tamu sejumlah musisi Latin terkemuka.

Tak lama setelah itu, Menteri Kebudayaan Venezuela, Jorge Rodriguez, mengatakan pemerintah telah menerima permintaan dari banyak musisi lokal yang ingin ambil bagian dalam "sebuah pertemuan besar, konser besar untuk perdamaian dan kehidupan."

Rodriguez mengatakan konser pro-pemerintah ini bertujuan "untuk mengakhiri agresi brutal yang menjadikan rakyat kita sebagai sasarannya."

Konser ini akan diadakan di jembatan Simon Bolivar yang menghubungkan San Antonio, Venezuela, dengan Cucuta, Kolombia. Di sana, bantuan yang dikirim AS tertahan karena Presiden Nicolas Maduro memblokade perbatasan.

Maduro tak mengizinkan bantuan itu masuk, mengatakan bahwa hal tersebut akan menjadi langkah awal invasi AS.

Langkah ini ditentang Juan Guaido, pemimpin oposisi Venezuela yang memproklamirkan diri sebagai presiden interim dan mendapatkan dukungan dari 50 negara.

Guaido mengatakan bahwa ada sekitar 300 ribu warga Venezuela terancam meninggal akibat krisis ekonomi di negaranya yang sedang mengalami hiperinflasi.

Ia sendiri sudah memperingatkan militer, yang masih setia kepada Maduro, agar tidak memblokade bantuan kemanusiaan.

Ia menyebut pemblokiran akses bantuan kemanusiaan ini "hampir seperti genosida" dan militer kemungkinan bertanggung jawab atas kematian 40 demonstran dalam unjuk rasa anti-Maduro sejak 21 Januari lalu.

Credit cnnindonesia.com

Langgar Protokol, PM India Sambut Langsung MBS di Bandara

Presiden India Narendra Modi menyambut Pangeran Muhammad bin Salman di Bandara.

Foto: AP/Manish Swarup)

Kunjungan Pangeran MBS dinilai sebagai babak baru hubungan di antara keduanya.

CB, NEW DELHI -- Perdana Menteri India, Narendra Modi memutuskan melanggar protokol pemerintah, untuk secara pribadi menyambut Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman ke New Delhi di bandara, pada Selasa (20/2).

Biasanya, perdana menteri tidak akan menerima pejabat asing di bandara. Melainkan mengirim pejabat atau menteri pemerintahan junior.

"Sebuah babak baru dalam hubungan bilateral," cicit juru bicara Kementerian Luar Negeri, Raveesh Kumar, dengan mengunggah foto itu melalui di Twitter.

Modi dijadwalkan mengadakan pembicaraan pada Rabu dengan putra mahkota, yang sebelumnya telah mengunjungi Pakistan. Di Pakistan, Pangeran MBS juga menerima sambutan mewah.

Perjalanan MBS dilakukan setelah pengeboman di wilayah Kashmir yang disengketakan pada Kamis. Insiden itu menewaskan 40 paramiliter India. Pemerintah India menyalahkan Pakistan atas serangan tersebut.

Kendati memanas, kedua negara bertetangga itu sangat tertarik untuk mempererat hubungan dengan Arab Saudi.

Arab Saudi merupakan pemasok utama minyak mentah India, tetapi kedua negara telah memperluas hubungan di luar energi. Pemerintah mereka telah sepakat untuk membangun kemitraan strategis.

Selama perjalanan, India mengharapkan putra mahkota untuk mengumumkan investasi awal dalam Dana Investasi dan Infrastruktur Nasional. "Ini untuk membantu mempercepat pembangunan pelabuhan dan jalan raya," kata seorang pejabat India dan media pemerintah Saudi.

MBS juga dijadwalkan akan mengunjungi Cina, Malaysia, dan Indonesia selama tur yang merupakan kunjungan pertamanya ke kawasan itu sejak protes atas pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post, di konsulat Saudi di Istanbul pada Oktober.

"Putra Mahkota dijadwalkan meninggalkan New Delhi pada Rabu malam," kata Kementerian Luar Negeri India.

Credit republika.co.id

3 Fakta Kedekatan Arab Saudi dan Pakistan

Perdana Menteri Pakistan Imran Khan (kanan) menyambut Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman di Angkatan Udara Pakistan (PAF) Pangkalan Nur Khan di Rawalpindi, Pakistan 17 Februari 2019.[Departemen Informasi Pers (PID) / Handout via REUTERS]

CB, Islamabad – Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, memuji hubungan negaranya dengan Arab Saudi saat Putra Mahkota Pangeran Mohammed Bin Salman berkunjung sejak 17 - 18 Februari 2019.

Khan juga mengatakan hubungan kedua negara selalu dekat selama ini. Dia lalu menyampaikan permintaan khusus kepada MBS, sapaan pangeran, mengenai kondisi 2.5 juta warga Pakistan di Arab Saudi, yang mungkin mengalami kesulitan saat bekerja.

Imran Khan berharap MBS dan pemerintah Saudi menganggap warga Paksitan yang bekerja di sana sebagai warga negaranya sendiri.
“Mereka sangat dekat dengan hati saya. Mereka meninggalkan keluarga dan anak-anak dan bersusah payah lalu pergi untuk mendapatkan penghasilan. Mereka tidak bertemu dengan keluarganya selama enam bulan hingga setahun,” kata Khan kepada MBS saat tiba di Pakistan pada Ahad, 17 Februari 2019 seperti dilansir NDTV.

Berikut ini beberapa bentuk kedekatan hubungan Arab Saudi dan Pakistan selama ini seperti dilansir Diplomat:

Pinjaman

PM Khan mengunjungi Arab Saudi secara resmi sebulan setelah dia resmi menjabat sebagai orang nomor satu di Pakistan, yaitu pada September 2018. Kunjungan ini sebenarnya upaya Pakistan untuk mendapatkan bantuan finansial sehingga tidak perlu meminjam ke IMF.
Dari kunjungan pertama ini, Pakistan mendapatkan bantuan tunai senilai US$3 miliar atau sekitar Rp42 triliun. Pakistan juga mendapatkan penangguhan pembayaran minyak dengan nilai yang sama. Pada 2014, Arab Saudi juga meminjamkan Pakistan uang senilai US$1.5 miliar atau sekitar Rp21 triliun.

OKI dan Dana Hibah

Kedua negara merupakan anggota Organisasi Kerjasama Islam. Sebelum Imran Khan, PM Nawaz Sharif juga memiliki hubungan baik dengan pimpinan kerajaan Arab Saudi. Pada saat Pakistan terkena bencana gempa bumi, Arab Saudi juga memberikan bantuan senilai US$10 juta atau sekitar Rp140 miliar. Saat banjir melanda sebagian daerah Pakistan pada 2010 – 2011, Arab Saudi juga menggelontorkan dana bantuan senilai US$170 juta atau sekitar Rp2.4 triliun.

Militer

Pakistan memiliki hubungan militer yang dekat dengan Arab Saudi. Jenderal Raheel Sharif, yang merupakan bekas Panglima militer Pakistan, ditunjuk sebagai komandan tertinggi pasukan Aliansi Militer Islam, yang juga melibatkan Arab Saudi. Pada Februari 2018, Pakistan mengirimkan pasukan untuk menjaga perbatasan Arab Saudi. PM Khan juga mendukung perang Arab Saudi di Yaman dan mengecam musuh Houthi, yang bertempur melawan pemerintahan dukungan Riyadhs.

Credit tempo.co

Putra Mahkota Arab Saudi Dapat Penghargaan Tertinggi Pakistan

Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed Bin Salman, mendapat penghargaan tertinggi Nishan-e-Pakistan dari Presiden Pakistan, Arif Alvi, pada Senin, 18 Februari 2019. Dia tiba di lokasi dengan menaiki kereta kuda tradisional dan didampingi PM Imran Khan. PTI Official

CB, Islamabad – Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, mendapat penghargaan tertinggi dalam kunjungannya ke Pakistan pada Senin, 18 Februari 2019.

Pada kunjungan di hari kedua atau hari terakhir, MBS, begitu panggilan pangeran, bertemu dengan Presiden Pakistan Arif Alvi di ibu kota Islamabad. MBS bakal melanjutkan kunjungan ke India lalu ke Cina.
Pangeran mendapat penghargaan Nishan-e-Pakistan (Order of Pakistan) dalam sebuah upacara formal.

“Arab Saudi dan Pakistan merupakan mitra tak terpisahkan selama kurun waktu yang panjang. Kita telah bersama selama berabad-abad. Persahabatan kita terikat dalam agama dan kultur,” kata Alvi dalam sambutan pada upacara pemberian penghargaan di rumah dinas Presiden seperti dilansir News18 pada Senin, 18 Februari 2019 waktu setempat.

MBS tiba di lokasi upacara dalam rangkaian kereta kuda tradisional ditemani Perdana Menteri Imran Khan. Pasukan pengamanan Presiden menjaga arak-arakan ini.
Saat tiba di lokasi rumah dinas Presiden Pakistan, Presiden Alvi, Menteri Luar Negeri Shah Mehmood Qureshi dan Menteri Informasi Fawad Chaudhry menyambutnya.
“Meskipun ada jarak geografis yang jauh diantara kita tapi kita tetap dekat dalam hati. Kunjungan Perdana Menteri baru-baru ini dan kunjungan Anda menguatkan persahabatan diantara kita,” kata Presiden Alvi.

Menanggapi pemberian penghargaan ini, MB mengatakan,”Saya merasa terhormat bertemu dengan Presiden Pakistan. Saya berterima kasih atas penghormatan Anda kepada saya dengan penghargaan tertinggi Pakistan,” kata MBS, yang merupakan putra Raja Salman bin Abdulaziz.
MBS melanjutkan hubungan persaudaraan Arab Saudi dan Pakistan fokus pada prinsip solidaritas Islam. “Ini model yang diadopsi oleh bangsa-bangsa lain. Hubungan kedua negara berlangsung sejak 67 tahun silam, yang menyaksikan pembangunan terus menerus dan saling menguntungkan diantara kedua negara.”

MBS juga menyebut bahwa hubungan kedua negara terbangun berdasarkan prinsip kejujuran, saling pengertian, dan saling menghormati sejak awal kedua negara berdiri.

Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed Bin Salman, menerima penghargaan tertinggi Pakistan yaitu Nishan-e-Pakistan dari Presiden Pakistan, Arif Alvi, di Islamabad pada Senin, 18 Februari 2019.

Aljazeera melansir penghargaan ini diberikan sehari setelah kedua negara menandatangani kerja sama senilai sekitar US$20 miliar atau sekitar Rp282 triliun. Kerja sama ini meliputi bidang pengolahan minyak, petrokimia, pembangkit listrik, energi alternatif dan olah raga.
Arab Saudi terlibat dalam proyek pembangunan pengolahan minyak di pelabuhan Gwadar di Pakistan selatan. Saudi juga mengakuisisi pembangkit listrik milik pemerintah dan mengerjakan sejumlah proyek penambangan di Pakistan.
Kunjungan MBS ke beberapa negara Asia termasuk Pakistan ini dinilai bagian dari upaya memperbaiki citranya, yang tercoreng kasus pembunuhan keji jurnalis Arab Saudi, Jamal Khashoggi. Hingga kini, jasad Khashoggi belum juga ditemukan setelah tewas terbunuh di kantor Konsulat Jenderal Arab Saudi di Istanbul, Turki, pada 2 Oktber 2018. Proses persidangan kasus ini masih berlangsung di Arab Saudi. Pembunuhan ini melibatkan lembaga intelijen Arab Saudi yaitu Direktorat Intelijen Umum.

Credit tempo.co

200 Keluarga Terjebak di Kawasan ISIS di Suriah

ISIS bertahan di kantong terakhir mereka di Baghouz. (Foto: Fadel SENNA / AFP)

Jakarta, CB -- Sekitar 200 keluarga disebut PBB terjebak di sebuah kawasan di Suriah yang dikuasai ISIS. Menurut Kepala Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet, pasukan ISIS menghentikan usaha melarikan diri yang dilakukan para warga sipil.

Bachelet menyerukan agar diberikan jalan yang aman bagi keluarga-keluarga tersebut.

Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung oleh Amerika sudah berada di posisi siap mengalahkan ISIS yang masih bertahan di kantong terakhir mereka di desa Baghouz di timur Suriah. Diperkirakan ratusan anggota ISIS dan sekitar 2,000 warga sipil berada di bawah kepungan.

"Banyak keluarga terancam serangan udara dan darat yang dilakukan pasukan Koalisi pimpinan AS dan para sekutu SDF di darat," kata Bachelet dilansir dari Reuters.

"Kami paham bahwa ISIS tampaknya mencegah sebagian, atau kalau tidak, semuanya untuk melarikan diri. Jadi besar potensi kejahatan perang yang dilakukan ISIS," ujar Rupert Colville selaku juru bicara Bachelet.

Berdasar hukum internasional, SDF yang menyerang ISIS berkewajiban untuk mengambil langkah apapun yang diperlukan untuk mencegah warga sipil bercampur dengan anggota IS.

Di barat laut Suriah, pasukan pemerintah Suriah beserta sekutu mereka telah mengintensifkan kampanya pemboman di Idlib dan daerah sekitar dalam beberapa minggu terakhir. Ditambah lagi, menurut Bachelet, terjadi serangan oleh kelompok-kelompok bersenjata yang menewaskan warga sipil.

Pada Senin (18/2) dua bom meledak di pusat kota Idlib yang dikuasai oleh pemberontak. Petugas medis dan saksi mata melaporkan setidaknya 15 orang meninggal dunia, dan melukai sejumlah lainnya.

Bachelet menyebutkan, jumlah korban tewas dari insiden bom kembar itu berkembang menjadi 16 orang, sementara 70 orang lain luka-luka.

Di kesempatan yang sama, Bachelet juga mengungkapkan keprihatinan atas 20,000 orang yang meloloskan diri dari berbagai kawasan yang dikuasai ISIS belakangan ini. Mereka ditampung di kamp-kamp sementara yang masih didominasi oleh kelompok-kelompok bersenjata Kurdi, termasuk SDF, yang dilaporkan mencegah para pengungsi meninggalkan kamp.

"Perhatian khusus harus diberikan pada warga sipil, dan jika memungkinkan mereka harus diperlakukan dengan manusiawi dan diizinkan untuk meninggalkan kamp. Tidak seharusnya mereka ditahan, kecuali bila dicurigai melakukan kejahatan tertentu," ucap Colville.

Credit cnnindonesia.com

Pasukan Mesir Dilaporkan Tewaskan 16 Militan

Kepolisian Mesir

Foto: AP

Sejumlah amunisi dan bahan peledak berhasil disita.

CB, KAIRO -- Pasukan keamanan Mesir membunuh 16 tersangka militan dalam dua razia terpisah di Kota Arish di Sinai Utara. Demikian dilaporkan al-Ahram pada Selasa (20/2).

Laporan tersebut tersiar sehari setelah ledakan di Kairo tengah yang menewaskan tiga personel polisi. "Sepuluh tersangka militan dibunuh di distrik Obeidat di Arish dan enam lainnya dibunuh di distrik Abu Eita kota tersebut," tulis Al Ahram.

Sejumlah pucuk senjata, amunisi dan bahan peledak yang tak diungkap jumlahnya ditemukan di Abu Eita.

Kedua pihak terlibat dalam baku tembak. Tak disebutkan apakah ada korban di pihak pasukan keamanan. "Jasad-jasad para militan dibawa ke rumah-rumah sakit di kota Ismailia untuk diperiksa dan diidentifikasi," kata sumber-sumber medis dan keamanan.

Mesir memerangi pemberontakan militan Islam sejak 2013, sebagaian besar terkonsentrasi di Sinai Utara.

Credit republika.co.id

Bom Bunuh Diri Guncang Kairo, Tak Ada Korban WNI

KAIRO - Aksi bom bunuh diri mengguncang Kairo, Mesir, Senin (18/2/2019) malam waktu setempat. Duta Besar Indonesia untuk Mesir Helmy Fauzi memastikan tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban.

“Tidak ada WNI yang menjadi korban dari insiden tersebut," kata Dubes Helmy di KBRI Kairo, Selasa (19/2/2019) dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews.com.

Aksi bom bunuh diri terjadi di Distrik Gamaleya, Darb Al-Ahmar, Kairo, pada Senin pukul 22.00 malam waktu setempat atau Selasa pukul 03.00 WIB. Lokasi kejadian berada di belakang Masjid Al-Azhar, Distrik Gamaleya, Darb Al-Ahmar, Kairo.

Pihak aparat keamanan mengidentifikasi pelaku bom bunuh diri adalah Al-Hasan Abdullah, 37. Serangan itu menyebabkan tiga orang meninggal dunia dan lima orang lainnya terluka.

Tiga korban jiwa tersebut berasal dari pihak aparat kepolisian. Dua di antaranya merupakan petugas yang menyergap pelaku, sebelum akhirnya Al-Hassan menarik pemicu bom rakitan yang dibawa.

Sedangkan 5 orang korban luka terdiri dari dua aparat kepolisian dan tiga warga sipil termasuk seorang mahasiswa asal Thailand. Semua korban sipil saat ini dirawat di Rumah Sakit Husein. Sementara korban dari aparat keamanan dirawat di RS Kepolisian.

Sekadar diketahui, Distrik Gamaleya Darb Al-Ahmar atau dikenal dengan Darosah merupakan kompleks Al-Azhar yang padat penduduk. Banyak mahasiswa asing dari berbagai negara yang sedang studi di Universitas Al-Azhar tinggal di kawasan tersebut. Salah satu pusat perbelanjaan yang terkenal di Kairo, Khan el Khalili juga berada di kawasan itu.

Credit sindonews.com

'Jagoan' Trump untuk Dubes AS di PBB Mengundurkan Diri

WASHINGTON - Calon Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat (AS) untuk PBB pilihan Presiden Donald Trump, Heather Nauert, menarik diri karena alasan keluarga. Demikian pernyataan yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri AS.

Nauert adalah juru bicara Departemen Luar Negeri AS ketika Trump memilihnya untuk posisi itu setelah bekerja sebagai anchor bagi Fox News Channel yang berhaluan konservatif. Penunjukkannya sebagai Dubes AS untuk PBB menuai kritik dari Partai Demokrat karena pengalaman diplomatiknya dinilai kurang.

"Dua bulan terakhir telah melelahkan bagi keluarga saya dan oleh karena itu demi kepentingan keluarga saya bahwa saya menarik nama saya dari pertimbangan," kata Nauert yang tertuang dalam pernyataan Departemen Luar Negeri AS seperti dilansir dari Reuters, Minggu (17/2/2019).

Pernyataan itu tidak menjelaskan kesulitan yang dihadapi keluarganya, tetapi Washington Post mengatakan suami dan anak-anak Nauert memilih untuk tetap tinggal di New York ketika dia bekerja di Washington.

Seseorang yang akrab dengan masalah ini mengatakan kepada Reuters Nauert menarik diri dari pertimbangan karena dia memiliki seorang pengasuh anak yang secara hukum legal di AS namun visa kerjanya tidak tepat. Nauert sendiri tidak bisa dihubungi untuk dimintai komentar.

Sementara pihak Gedung Putih tidak memiliki informasi tentang siapa antrean berikutnya dalam nominasi Dubes AS untuk PBB.

Trump telah mengumumkan pada 7 Desember ia akan mencalonkan Nauert untuk posisi itu menggantikan Nikki Haley, yang mengundurkan diri pada akhir 2018. Haley adalah mantan gubernur Carolina Selatan yang juga memiliki sedikit pengalaman dalam urusan diplomatik sebelum mengambil posisi duta besar.

Gedung Putih belum secara resmi mengajukan nominasi Nauert ke Senat.

Nauert bergabung dengan Departemen Luar Negeri sebagai juru bicara pada April 2017, tiga bulan pemerintahan Trump terbentuk. Ia kemudian ditunjuk sebagai wakil menteri untuk diplomasi publik dan urusan publik pada awal 2018.

Peran duta besar AS untuk PBB adalah posisi internasional yang sangat prestisius. Sementara Nauert memiliki sedikit pengalaman diplomatik, negara-negara lain dengan hak veto di Dewan Keamanan PBB diwakili oleh duta besar dengan pengalaman puluhan tahun bekerja dalam kebijakan luar negeri.

"Dia jelas tidak memenuhi syarat untuk pekerjaan ini tetapi hari ini tampaknya kualifikasi paling penting adalah Anda muncul di layar TV Donald Trump," sindir Senator asal Partai Demokrat Chris Murphy tentang Nauert di CNN pada bulan Desember lalu.

Duta Besar AS untuk Jerman Richard Grenell, sebelumnya juru bicara AS di PBB terlama, adalah di antara kemungkinan pengganti Nauert sebagai kandidat, seorang yang akrab dengan masalah tersebut mengatakan kepada Reuters.

Grenell telah menjadi tokoh kontroversial di Jerman. Pada Juni 2018 ia mengatakan dalam sebuah wawancara dengan outlet berita sayap kanan Breitbart News, "Saya benar-benar ingin memberdayakan kaum konservatif lainnya di seluruh Eropa."

Pernyataannya ini menuai kritik dari beberapa anggota parlemen Jerman sebagai tanggapan.

Credit sindonews.com

Mantan pemimpin EU: Inggris kemungkinkan tunda Brexit

Para warga penentang Brexit berunjuk rasa di luar Gedung Parlemen di Westminster, London, Inggris, 14 Februari 2019. (REUTERS/HENRY NICHOLLS)

London (CB) - Inggris kemungkinan akan menunda Brexit dan tidak akan meninggalkan Uni Eropa pada Maret, kata mantan Presiden Komisi Uni Eropa Jose Manuel Barroso, Selasa.

Ia menambahkan bahwa Uni Eropa kemungkinan akan menerima permintaan perpanjangan guna menyelesaikan rincian pemisahan Inggris dari blok tersebut.

"Menurut saya, skenario yang paling mungkin muncul adalah tidak melakukannya (Inggris berpisah dari Uni Eropa, red) pada Maret tahun ini. Kita perlu lebih ... persiapan," kata Barroso kepada Sky News. Ia menjawab pertanyaan soal apakah menurut dia Brexit akan terjadi sesuai jadwal, yaitu tanggal 29 Maret.

Barroso saat ini menjabat sebagai kepala noneksekutif di Goldman Sachs.

"Bahkan kalau sekarang ada kesepakatan positif, dari sudut pandang praktis jelas bahwa segalanya belum siap. Jadi, saya kira hal yang perlu dilakukan adalah melakukan perpanjangan, dan saya yakin jika Inggris meminta perpanjangan Pasal 50, negara-negara Uni Eropa akan dengan mudah menerimanya."

Credit antaranews.com

Petani pemimpin penentangan Presiden Nikaragua dipenjara 216 tahun

Seorang warga dengan lukisan bendera Nikaragua di wajahnya berdemonstrasi menentang pemerintahan Presiden Nikaragua Daniel Ortega di San Jose, Costa Rica, 20 Januari 2019. (REUTERS/JUAN CARLOS ULATE)

Managua (CB) - Petani yang membantu memimpin aksi protes terhadap Presiden Nikaragua Daniel Ortega tahun lalu pada Senin (18/2) divonis 216 tahun penjara.

Hukuman itu dijatuhkan beberapa hari setelah para pemimpin bisnis meminta pemerintah membebaskan tahanan, yang dianggap sebagai tahanan politik.

Hakim memvonis Medardo Mairena setelah petani itu dinyatakan bersalah pada Desember lalu terkait terorisme, pembunuhan dan kejahatan terorganisasi. Tuduhan tersebut dibantah oleh Medardo.

Sebelum ditahan pada Juli lalu, Medardo merupakan anggota oposisi yang berpartisipasi dalam dialog dengan pemerintah. Dialog itu pun tidak membuahkan hasil.

Lebih dari 320 orang tewas dalam aksi protes terhadap Ortega tahun lalu, setelah pendukung pemerintah dan polisi menembaki kerumunan massa. Sejak saat itu, aksi turun ke jalan meruncing dan pemerintah menekan media oposisi dan sejumlah organisasi yang dianggap mendukung aksi protes tersebut.

Selama akhir pekan, pemerintah dan kelompok pengusaha menggelar pertemuan guna memulai kembali pembicaraan untuk mengakhiri krisis yang menghancurkan perekonomian negara Amerika Tengah itu.

Kelompok pengusaha meminta pembebasan lebih dari 600 orang yang mereka anggap sebagai tahanan politik.

Mairena merupakan pemimpin gerakan yang menentang proyek pembangunan terusan yang didukung China. Terusan tersebut nantinya akan menghubungkan laut pasifik dan Atlantik, yang menyaingi Kanal Panama.

Meski mendapat vonis tersebut, konstitusi negara tidak membolehkan warga Nikaragua dipenjara lebih dari 30 tahun.

"Ini adalah vonis yang berlebihan, konyol dan bermuatan politik," kata pengacara Mairena, Julio Montenegro, saat konferensi pers. "Kami akan mengajukan banding ... dan mendatangi mahkamah internasional."

Hakim Edgard Altamirano memutuskan bahwa Mairena merupakan dalang dari tewasnya lima polisi selama protes di kotamadya selatan Nikaragua dan penculikan dua petugas lainnya.

Sejumlah organisasi termasuk Perseriatan Bangsa-bangsa, mengkritik "penggunaan kekuatan berlebihan" untuk mengendalikan protes dan menyalahkan pemerintahan Ortega atas sebagian besar kematian. Mantan gerilyawan sayap kiri tersebut mengatakan dirinya merupakan korban upaya kudeta.

Credit antaranews.com

Utusan Korut ke Vietnam Jelang KTT Trump-Kim Jong-un

Utusan Korut untuk AS, Kim Hyok Chol, bertolak ke Vietnam guna mendiskusikan persiapan pertemuan kedua Presiden Donald Trump dan Kim Jong-un di Hanoi. (AFP Photo/Ed Jones)

Jakarta, CB -- Utusan Korea Utara untuk Amerika Serikat, Kim Hyok Chol, dilaporkan bertolak ke Vietnam guna mendiskusikan persiapan pertemuan kedua Presiden Donald Trump dan Kim Jong-un di Hanoi pada 27-28 Februari mendatang.

Kim Hyok Chol dilaporkan tiba di Beijing, China, Selasa (19/2) sekitar pukul 10.00 waktu lokal dan diperkirakan akan melanjutkan penerbangan ke Hanoi di hari yang sama.

Di Hanoi, Kim Hyok Chol akan bertemu dengan utusan AS untuk Korut, Stephen Beigun. Awal bulan ini, keduanya bertemu di Pyongyang dan mendiskusikan "posisi masing-masing pihak mengenai denuklirisasi" jelang KTT kedua Trump dan Kim Jong-un nanti.

Beigun mengatakan pembicaraannya dengan Kim Hyok Chol di Pyongyang produktif, tapi meminta lebih banyak dialog lagi antara kedua belah pihak.

"Untuk saat ini dan seterusnya, kami memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan bersama Korut," ucap Beigun.

Meski begitu, dia yakin bahwa kedua negara tetap berkomitmen membuat progres signifikan terkait denuklirisasi.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri AS menyatakan pertemuan Beigun dan Kim Hyok Chol di Hanoi akan lebih jauh mengeksplorasi "komitmen Trump dan Kim Jong-un terkait perlucutan senjata nuklir di Semenanjung Korea secara menyeluruh."

Kementerian itu juga menyebut pertemuan kedua utusan itu diharapkan mampu mengeksplorasi penguatan relasi AS-Korut dan membangun perdamaian abadi di Semenanjung Korea.

Selain itu, deklarasi perdamaian yang akan mengakhiri Perang Korea 1950-1953 juga diperkirakan akan diangkat Beigun dan Kim Hyok Chol. Bulan lalu, Beigun mengatakan Trump "siap untuk mengakhiri perang."

Tiga hari sebelum kedatangan Kim Hyok Chol, Kepala Staf Pemimpin Korut, Kim Chang Son, telah lebih dulu tiba di Hanoi untuk mempersiapkan masalah protokol dan keamanan dengan pihak AS.

Sejumlah ahli berharap ada progres nyata terkait denuklirisasi dalam perjumpaan kedua Trump dan Kim nanti karena pada pertemuan perdana mereka di Singapura tahun lalu dianggap gagal meraih kemajuan signifikan.

Credit cnnindonesia.com

Selasa, 19 Februari 2019

Presiden Iran: Sanksi AS adalah 'Perang Ekonomi'

TEHERAN - Presiden Iran, Hassan Rouhani, menggambarkan sanksi Amerika Serikat (AS) sebagai perang ekonomi yang sedang dilakukan terhadap Teheran. Ia lantas menekankan bahwa perang ekonomi lebih sulit daripada perang militer.

Hal itu diungkapkan Rouhani ketika meresmikan fase ketiga dan terakhir dari kilang Bintang Teluk Persia yang dibangun di kota pelabuhan Teluk Persia, Bandar Abbas. Pembangunan kilang dimulai pada 2006 dan sekarang memiliki kapasitas 400 ribu barel per hari, yang berjumlah sekitar 20 persen dari 2,1 juta barel kapasitas penyulingan harian Iran.

Rouhani memuji pembangunan tersebut, mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi bahwa pembangunan itu datang meskipun Amerika menjatuhkan sanksi paling keras terhadap Iran.

Pemerintahan Trump tahun lalu menarik AS keluar dari kesepakatan nuklir Iran dengan kekuatan dunia dan menjatuhkan sanksi terhadap Iran, dengan menargetkan sektor minyak yang vital.

"Kami telah meresmikan proyek-proyek nasional besar dalam situasi ini," kata Rouhani pada upacara peresmian itu seperti dikutip dari Washington Times, Selasa (19/2/2019).

Ia menambahkan bahwa pembangunan ini terjadi terlepas dari upaya AS, Israel dan sekutu mereka untuk meningkatkan tekanan terhadap Iran.

Sementara itu juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menepis laporan AS soal mantan spesialis kontra-intelijen Angkatan Udara AS yang membelot ke Iran meskipun ada peringatan dari FBI. Monica Elfriede Witt (39) telah dituduh mengungkapkan informasi rahasia kepada pemerintah Teheran, termasuk nama kode dan misi rahasia program Pentagon.

"Saya pikir itu tidak benar, dan itu adalah propaganda media yang ditujukan untuk Iran," kata Bahram Ghasemi tanpa menjelaskan secara spesifik.

Credit sindonews.com

Rusia Ciptakan Drone Kamikaze

ABU DHABI - Industri militer Rusia seolah tak pernah berhenti berinovasi. Teranyar, perusahaan perlengkapan militer asal Rusia, Kalashnikov Group, berhasil menciptakan drone baru KYB. Hebatnya, seperti dilansir sputniknews.com, drone tersebut mampu melakukan serangan inti dengan menabrakkan dan meledakkan diri.

Drone KYB ini secara resmi diperlihatkan pada pameran senjata global IDEX 2019 di Abu Dhabi, Uni Emirates Arab (UEA). Ini merupakan pertama kalinya KYB dipamerkan di luar Rusia.

Dengan demikian, kehadiran KYB merupakan lompatan baru akan fungsi pesawat tanpa awak (unmanned aerial vehicle/UAV) tersebut pertama kali dikembangkan Jerman selama Perang Dunia II. Sebelumnya, drone militer diarahkan untuk misi intelijen, pengintaian, dan pengawasan.

“Drone ini sukses melalui berbagai uji coba dan sudah siap digunakan,” ungkap Kalashnikov di sela-sela pameran senjata global IDEX 2019 di Abu Dhabi, Minggu (17/2).

Dengan daya tampung hingga tiga kilogram, KYB dapat terbang selama 30 menit dan melaju dengan kecepatan 30–80 kilometer per jam.

Sejauh ini, tidak diketahui seberapa besar nilai penjualan KYB. Namun, Direktur Jenderal eksportir produk militer Rusia Rosoboronexport, Alexander Mikheev, optimistis produk-produk Rusia, termasuk KYB, banyak diburu.

Saat ini perusahaan militer Rusia lainnya, Sukhoi, juga sedang mengembangkan pesawat tempur tanpa awak Okhotnik. Drone itu sudah berhasil melalui uji penerbangan di Pangkalan Udara Fasilitas Asosiasi Produksi Pesawat Novosibirsk. Meski berukuran besar, drone itu digerakkan dengan mesin jet modern.

Okhotnik dari desainnya mirip dengan RQ-170 milik Amerika Serikat (AS), sedangkan dari spesifikasinya mirip dengan Tian Ying milik China. Pakar militer Rusia, Dmitry Safonov, mengatakan drone itu akan menjadi peralatan militer yang sangat tangguh dan efektif karena kekuatannya sama dengan sebuah jet tempur. “Bedanya, drone itu dikendalikan dari depan komputer di pangkalan militer,” kata Safonov, dilansir thedrive.com.

Okhotnik tidak dilengkapi dengan ekor dan memiliki berat selama take-off sebesar 25 ton. Pesawat tempur siluman tersebut juga mampu mengudara dengan kecepatan hingga 5.000 kilometer per jam. “Dengan kemajuan teknologi seperti saat ini dan adanya kecerdasan buatan, drone akan menjadi peralatan militer yang berbahaya,” kata Safonov. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan bahwa drone jarak menengah atau tempur akan segera diluncurkan untuk mendukung operasi militer.

Rusia sedikitnya telah meluncurkan 70 drone modern selama perang saudara di Suriah. Drone Forpost dan Orlan-10 telah berhasil menemukan lebih dari 47.000 target dari balik awan. Namun, tidak ada satu pun drone yang diluncurkan yang dilengkapi dengan armamen. Semuanya hanya beroperasi sebagai mata-mata.

Drone tempur Rusia lainnya yang siap diproduksi massal ialah Orion. Drone seberat 1.000 kilogram itu mampu melakukan penerbangan selama 24 jam dan menyerang target dengan rudal, juga bom seberat 25 dan 50 kilogram. Pakar militer Aleksey Leonkov mengatakan bahwa drone Rusia mulai bangkit.

Selama periode 1990-an atau 2000-an, Rusia sempat tertinggal dari AS dan China dalam pengembangan drone. Sebagian besar proyek UAV dan UCAV dibekukan atau ditunda. Namun dengan keterlibatan dalam perang Suriah, Rusia mencoba mengejar ketertinggalan dari AS dan menjaga citra sebagai negara adidaya.

Sejauh ini, AS masih unggul. Setelah menanamkan modal miliaran dolar AS dan uji coba ekstensif selama beberapa dekade, pengalaman AS dalam teknologi drone sulit dikalahkan, baik dalam desain maupun inovasi. AS telah menggunakan drone dalam berbagai konflik, dari Irak, Yaman, hingga Somalia.

Militer AS mengoperasikan UAV dalam skala yang amat besar. Sampai Januari 2014, rinciannya meliputi 7.362 RQ-11 Ravens; 990 AeroVironment Wasp IIIs; 1.137 AeroVironment RQ-20 Pumas; 306 RQ-16 T-Hawk; 246 Predators; MQ-1C Grey Eagles; 126 MQ-9 Reapers; 491 RQ-7 Shadow; dan 33 RQ-4 Global Hawk.

Tentara Angkatan Udara (AU) AS juga melatih lebih banyak pilot drone ketimbang pilot jet tempur atau bomber karena tiga kali lebih cepat. Sampai Agustus 2013, jumlah pilot pesawat tanpa awak (remotely piloted aircraft/RPA) mencapai 1.300 atau 8,5% dari total pilot Tentara AU AS, naik dari 3,3% pada 2008.

China juga tidak mau kalah. Dengan ketatnya persaingan militer, China mulai melakukan investasi besar-besaran dalam produksi drone dan menarik banyak perusahaan, baik badan usaha milik negara maupun swasta. Penggunaan drone juga diyakini penting bagi China untuk mengakses wilayah udara di kawasan sengketa.

Pada tahun lalu, China memamerkan drone generasi baru yang dianggap sebagai UAV paling canggih. CH7 disebut lebih baik dibanding RQ-170 milik AS dan hampir sebanding dengan RQ-180. Kepala Insinyur dan Desainer CH7, Shi Wen, mengatakan bahwa CH7 memiliki daya penetrasi yang hebat dan daya jelajah yang jauh.

“CH7 memiliki tempat penyimpanan senjata, mulai senjata pelontar, misil, hingga bom,” ujar Wen, dikutipi indiatimes.com.

Dengan kecepatan tinggi dan kemampuan melakukan operasi senyap, drone itu dapat melakukan beragam misi di tengah kondisi genting. CH7 juga dapat mengganggu sinyal radar elektronik.

Credit sindonews.com

16 Negara Bagian Gugat Deklarasi Darurat Nasional Trump

WASHINGTON - Sedikitnya 16 negara bagian Amerika Serikat (AS) telah mengajukan gugatan menentang deklarasi darurat nasional Presiden Donald Trump. Presiden Donald Trump mengumumkan darurat nasional pada akhir pekan lalu dalam upaya mendanai pembangunan tembok di perbatasan Meksiko yang dijanjikannya.

Kelompok negara bagian itu dipimpin oleh Jaksa Agung California Xavier Becerra. Mereka mengajukan gugatan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Utara California.

"Kami akan mencoba untuk menghentikan Presiden dari melanggar Konstitusi, pemisahan kekuasaan, mencuri uang dari Amerika dan negara-negara yang telah dialokasikan oleh Kongres, secara sah," kata Becerra seperti disitir dari CNN, Selasa (19/2/2019).

Becerra berpendapat bahwa negara-negara bagian telah berdiri untuk menantang Trump karena dana yang disesuaikan dengan mereka mungkin berisiko.

"Jika Presiden pada dasarnya mencuri uang yang telah dialokasikan untuk pergi ke berbagai negara guna berbagai keperluan, kita dirugikan, orang-orang kita dirugikan," ucapnya.

Jaksa agung dari Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon dan Virginia bergabung dengan California dalam gugatan itu.

Ini adalah tantangan terbaru untuk menghantam pemerintahan Trump, yang telah menghadapi serangkaian tuntutan hukum atas deklarasi darurat nasional. Selama akhir pekan, Pusat Keanekaragaman Hayati, Jaringan Perbatasan untuk Hak Asasi Manusia, berbaris bersama Beto O'Rourke di El Paso, Texas, minggu lalu, dan Serikat Kebebasan Sipil Amerika mengumumkan tuntutan hukum.

Inti dari setiap gugatan adalah argumen Trump menghindari Kongres untuk mendanai pembangunan tembok di sepanjang perbatasan AS-Meksiko dengan menyatakan keadaan darurat.

"Konstitusi memberi Kongres kekuasaan pada pendanaan, dan tidak ada presiden sebelumnya yang pernah mencoba menggunakan kekuatan darurat untuk mendanai proyek yang dipilih - khususnya proyek domestik skala besar yang permanen seperti ini - bertentangan dengan kemauan kongres. Ini jelas tidak patut," ujar Dror Ladin, staf pengacara di Proyek Keamanan Nasional ACLU.

Gelombang tuntutan hukum terhadap deklarasi darurat nasional sudah diperkirakan sebelumnya, meskipun melawan mereka di pengadilan sepertinya akan sulit.

Undang-undang Keadaan Darurat Nasional memungkinkan Presiden untuk mengumumkan keadaan darurat nasional dan membuka banyak simpanan dengan meminta otoritas hukum tertentu. Presiden memiliki keleluasaan besar atas apa yang merupakan keadaan darurat nasional. Akibatnya, para ahli hukum berpendapat bahwa memperjuangkan deklarasi berdasarkan keadaan darurat itu sendiri kemungkinan akan sulit. Pertanyaan lainnya adalah apakah undang-undang yang digunakan Trump - yang dalam hal ini, mengharuskan penggunaan angkatan bersenjata - dapat digunakan untuk mendanai pembangunan tembok.

Di bawah deklarasi tersebut, pemerintah akan mengeluarkan USD2,5 miliar dana narkotika militer dan USD3,6 miliar dalam pendanaan konstruksi militer. Penjabat Menteri Pertahanan AS Patrick Shanahan mengatakan dia akan mulai mempelajari proyek mana yang harus diambil dan menentukan apakah tembok perbatasan diperlukan untuk mendukung penggunaan angkatan bersenjata.

Bukan hanya tuntutan hukum yang harus dihadapi pemerintah AS, tetapi juga kemungkinan resolusi bersama yang diajukan oleh Demokrat untuk mengakhiri deklarasi. Resolusi itu perlu disetujui oleh DPR dan kemudian Senat, sebelum menuju ke meja Presiden.

Pada hari Minggu, penasihat Gedung Putih Stephen Miller mengindikasikan bahwa Trump akan memberikan veto pertama masa kepresidenannya jika anggota parlemen mencoba untuk mengakhiri deklarasi.

Keadaan darurat nasional dapat bertahan selama satu tahun dan kemudian berakhir, kecuali jika Presiden memperbaharui deklarasi 90 hari sebelumnya, terang Robert Chesney, yang bertugas di Departemen Kehakiman dan mengajar di Universitas Texas di Sekolah Hukum Austin. Setiap enam bulan, Kongres dapat mempertimbangkan apakah akan mengajukan resolusi bersama untuk mengakhiri keadaan darurat.

Menurut The Brennan Center, ada 58 keadaan darurat nasional antara tahun 1978 dan 2018. Dari jumlah tersebut, 31 masih berlaku hingga saat ini.

Credit sindonews.com

Trump Berpidato, Maduro Sebut seperti Nazi

Presiden AS, Donald Trump (kiri) dan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Access24

CB, Miami – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memperingatkan militer Venezuela, yang tetap setia kepada Presiden Nicolas Maduro, bahwa mereka memiliki masa depan beresiko.

Trump, yang mendukung oposisi Venezuela untuk menjatuhkan Maduro, mendesak agar bantuan kemanusiaan AS diizinkan masuk.
“Anda tidak akan mendapatkan tempat aman untuk bersembunyi, tidak ada pintu keluar yang mudah dan tidak ada jalan keluar. Kalian akan kehilangan semuanya,” kata Trump dihadapan warga keturunan Venezuela dan Kuba di Miami pada Senin, 18 Februari 2019 seperti dilansir Reuters.

Trump mendukung tokoh oposisi Juan Guaido, yang merupakan Presiden Majelis Nasional Venezuela atau semacam lembaga parlemen. Guaido telah menyatakan diri sebagai Presiden interim pada Januari 2019 dan mendesak Maduro untuk mundur. Maduro baru saja memenangkan pemilu pada 2018 dan dilantik pada awal Januari 2019 untuk masa tugas periode kedua.

Kritik menyebut Maduro memenangkan pemilu yang curang. Saat ini, tokoh sosialis itu mendapatkan dukungan dari Rusia, Cina, Turki, Kuba, dan Meksiko. Maduro juga mendapatkan dukungan dari militer, yang beraliran sosialis.
Menanggapi pidato itu, Maduro mengatakan pidato Trump bergaya Nazi. Menurut dia, Trump bertindak seakan dia adalah pemilik Venezuela dan warga negara adalah budaknya.
Trump juga memperingatkan militer Venezuela untuk tidak mencoba melukai Guaido atau pemimpin oposisi lainnya. Dia mendesak mereka menerima amnesti yang dijanjikan Guaido dan mengizinkan makanan dan obat-obatan kiriman AS masuk ke Venezuela.

Saat ini, bantuan AS menumpuk di perbatasan Kolombia dengan Venezuela di daerah bernama Cucuta. Militer Venezuela membarikade jalan penghubung kedua negara yang melewati Cucuta sehingga bantuan tidak bisa dikirim masuk.
Maduro menyebut bantuan itu sebagai pertunjukan AS. Dia membantah terjadinya krisis meskipun banyak warga kesulitan pangan dan obat-obatan.
“Kita tidak akan membuat orang terhormat Venezuela menjadi pengemis Venezuela,” kata Maduro dalam pernyataan yang disiarkan stasiun televisi pada Senin, 18 Februari 2019. “Kita tidak akan menerimanya.”

Maduro mengatakan negaranya menerima banyak bantuan kemanusiaan dari negara lain seperti Rusia. Menurut dia, Rusia mengirim bantuan sebanyak 300 ton pada Rabu pekan lalu. Namun, dia menyebut kiriman ini sebagai suplai yang telah dibayar.
Trump juga mengecam ideologi sosialisme sebagai ideologi yang sekarat di kawasan negara Barat. Dia juga melabeli Maduro sebagai boneka dari Kuba, yang berbasis ideologi komunis.
“Amerika tidak akan menjadi negara sosialis,” kata Trump, yang terindikasi berupaya mendapatkan dukungan warga keturunan Spanyol di Florida untuk pemilihan Presiden 2020. Florida diperkirakan bakal menjadi negara bagian penentu.
Menurut NBC News, Trump menjanjikan hari baru bagi Venezuela dalam pidatonya. “Kita di sini untuk menyatakan bahwa hari baru datang ke Amerika Latin,” kata Trump. “Warga Venezuela berdiri untuk kebebasan dan demokrasi dan AS berdiri tepat disebelahnya.”

Credit tempo.co