PT PAL Serahkan Kapal Perang Rumah Sakit Jenis LPD 124 ke TNI AL

Ilustrasi kapal perang milik Australia. TEMPO/Iqbal Lubis

CB, Jakarta - PT PAL Indonesia menyerahkan Kapal Perang Rumah Sakit jenis Landing Platform Dock (LPD) 124 dengan nama KRI Semarang pesanan TNI AL, sebagai bagian melengkapi armada militer multi tugas yang mampu mendukung tugas nonmiliter.

Penyerahan dilakukan di Dermaga Divisi Kapal Niaga, PT PAL Indonesia, Kawasan Ujung Tanjung Perak, Surabaya, Senin, 21 Januari 2019. Direktur Utama PT PAL Indonesia, Budiman Saleh mengatakan kapal yang diproduksi insan PAL Indonesia ini telah melalui tahap pengecekan dan serangkaian pengetesan yang ketat.

"Setelah melalui tahapan 'sea trial' yang dilaksanakan tiga hari, kemudian dilanjutkan dengan Commodorre Inspection, kapal ini telah teruji kualifikasinya," tutur Budiman.

Ia mengatakan, dengan sumber daya yang ada, PT PAL Indonesia selalu siap untuk pesanan selanjutnya, dan tidak akan henti-hentinya melakukan transformasi untuk pasar kapal kombatan.

Dikatakannya, proses produksi kapal sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan, dengan adanya penambahan fungsi khusus yang akan melengkapi tugas kapal ini ke depannya. Sebelumnya, kapal perang rumah sakit ini proses pengerjaannya dilakukan selama 23 bulan dengan fasilitas dua kapal pengangkut kecil atau "Landing Craft Utility" (LCU) dan total daya angkut 700 penumpang.

Kapal dengan nomor pembangunan W000298 ini dibangun atas kontrak jual beli NO KTR/03/02-49/I/2017/Disadal memiliki kecepatan sebesar 16 knot dengan mesin pendorong sebesar 2 x 2920 KW dan mampu bertahan selama 30 hari di laut serta bisa mengangkut tiga helikopter dan dua kapal LCVP serta beberapa kendaraan tempur.

Sementara itu, dengan adanya tambahan satu kapal perang rumah sakit, melengkapi armada TNI AL yang sebelumnya hanya memiliki satu kapal perang rumah sakit, yakni KRI dr Soeharso.

Credit TEMPO.CO

https://nasional.tempo.co/amp/1167033/pt-pal-serahkan-kapal-perang-rumah-sakit-jenis-lpd-124-ke-tni-al

Mahathir: Israel Sangat Kuat, tapi Malaysia Tak Harus Bersahabat

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. Foto/REUTERS

KUALA LUMPUR - Perdana Menteri Mahathir Mohamad menegaskan bahwa orang Israel tidak boleh datang ke Malaysia karena kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatik. Dia mengakui rezim Zionis sangat kuat, tapi Kuala Lumpur tak harus menunjukkan persahabatannya

Perdana Menteri berusia 93 tahun ini mengatakan Malaysia memiliki hak untuk menjaga perbatasannya agar tertutup bagi orang-orang tertentu, terutama dari negara-negara yang merasa banyak melakukan kesalahan.

"Banyak negara saat ini melihat orang luar datang ke negara mereka dan tidak terlalu senang tentang hal itu. Mereka menggulingkan pemerintah tersebut karena mengizinkan imigran masuk," ujar Mahathir.

"Jadi, sebuah negara memiliki hak untuk menjaga perbatasannya tertutup bagi orang-orang tertentu, itu sebabnya perbatasan ada di sana, tetapi di Malaysia, kami tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sama sekali dan kami merasa bahwa mereka melakukan banyak hal yang salah," lanjut dia setelah menyampaikan pidatonya untuk Oxford Union yang disiarkan langsung oleh Astro Awani dari London pada Sabtu (19/1/2019) pagi.

Mahathir menyampaikan hal itu ketika diminta oleh Presiden Oxford Union Daniel Wilkinson menjelaskan larangan Malaysia atas partisipasi atlet Israel dalam Kejuaraan Para Renang Dunia yang akan diadakan di Sarawak pada bulan Juli mendatang.

Perenang dari sekitar 70 negara diperkirakan akan bersaing di kejuaraan 29 Juli-4 Agustus. Kejuaraan itu menjadi tonggak penting sebelum Olimpiade Tokyo tahun 2020.

Ditanya apakah adil untuk menghukum orang Israel dan bukannya pemerintah Israel, Mahathir mengatakan bahwa sebagian besar orang Israel terlihat mendukung pendirian yang diambil oleh pemerintah mereka.

“Kami tidak bisa berbuat banyak tentang pemerintah Israel, mereka sangat kuat. Jadi, kami tidak mengatakan apa-apa tentang pemerintah Israel tetapi kami tidak harus menunjukkan persahabatan kepada mereka," katanya, yang dilansir Bernama.

Pemimpin Malaysia itu mengaku tidak keberatan bahwa pernyataannya terhadap Israel dianggap anti-Semit. Dia menegaskan bahwa haknya untuk mengatakan apa pun tentang tindakan Israel terhadap Palestina.

"Saya tidak bisa mengerti ini. Kami berbicara tentang kebebasan berbicara, tetapi Anda tidak bisa mengatakan apa-apa terhadap Israel, terhadap orang Yahudi, mengapa begitu? Jika kita bebas mengatakan apa yang kita sukai, kita dapat mengatakannya, tetapi kita dianggap anti-Semit oleh orang Yahudi," paparnya.

"Itu adalah hak mereka untuk memegang pendapat seperti itu pada saya, ini hak saya untuk memberi tahu mereka juga bahwa mereka telah melakukan banyak hal yang salah," katanya, yang mendapat tepuk tangan dari kerumunan.

Credit Sindonews.com



https://international.sindonews.com/read/1371833/40/mahathir-israel-sangat-kuat-tapi-malaysia-tak-harus-bersahabat-1547880727

Dituding Anti-semit, PM Mahathir Mohamad: Saya Tidak Peduli

Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, mendorong Malaysia agar menjadi masyarakat tanpa uang tunai. Gagasan ini bagian dari upaya untuk membuat tindak kejahatan korupsi semakin sulit. Sumber: Razak Ghazali/malaymail.com

CB, Jakarta - Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad membela diri atas tudingan anti-semit karena dirinya menolak visa atlet Israel yang akan berlomba di World Para Swimming Championships, Sarawak pada Juli mendatang.

Ini disampaikan Mahathir saat menyampaikan ceramah di Oxford Union Address dan menekankan bahwa Malaysia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel.

"Saya tidak berpikir mereka harus datang ke negara kita karena kita tidak memiliki hubungan dengan mereka. Dan kita merasa bahwa mereka akan membawa banyak masalah dan lolos begitu saja karena tidak ada yang berani mengatakan apa pun terhadap mereka," kata Mahathir, dilansir dari New Straits Times, 19 Januari 2019.

Pekan lalu pemerintah Malaysia menolak warga Israel untuk masuk ke Malaysia untuk acara apapun dan hal ini dikecam oleh media Yahudi.

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad (tengah) tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Kamis, 11 Oktober 2018. Mahathir dijadwalkan akan menghadiri ASEAN Leaders Gathering di kawasan Nusa Dua, Bali. ANTARA/ICom/AM IMF - WBG/Fikri Yusuf

Dalam laporan media Israel Arutz Sheva, Menteri Luar Negeri Israel mengecam Malaysia karena melarang atlet Israel berpartisipasi dalam salah satu agenda Paralympics 2020.

"Pemerintah Malaysia telah mengambil keputusan untuk melarang partisipasi warga Israel dalam acara-acara olahraga internasional resmi di Malaysia, termasuk partisipasi atlet-atlet penyandang disabilitas dalam kompetisi renang yang diselenggarakan oleh Komite Paralimpik Internasional," kata pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Israel.

"Ini memalukan dan benar-benar menentang semangat Olimpiade," tambah rilis kementerian. Kecaman itu menambahkan bahwa "Israel mengutuk keputusan itu, yang diilhami, dan tanpa diragukan lagi, oleh anti-semit fanatik PM Malaysia Mahatir.

Mahathir membalas tudingan anti-semit dan menanggapnya tidak adil dan berat sebelah.

"Itu tidak adil menyebut saya antisemitisme. Mereka harusnya menyebut orang lain anti-semit. Orang-orang Arab juga orang semit," kata Mahathir.

Ketika ditanya kenapa Mahathir tidak menentang langsung pemerintahan Israel daripada mengomentari Yahudi, Mahathir menjawab Malaysia tidak bisa melakukan apapun terhadap pemerintah Israel karena mereka sangat kuat. Namun Mahathir menekankan Malaysia tidak perlu menunjukkan persahabatan kepada Israel dan bahwa Malaysia hanya menerima orang-orang yang disukai untuk masuk ke Malaysia. Dia juga mengatakan pemerintah Israel tidak pernah peduli opini orang lain dan mengecam kejahatan perang Israel.

"Saya punya hak untuk bicara. Jika mereka tidak suka, mereka tinggal bilang kalau tidak suka. Saya tidak peduli," tutur Mahathir.

"Tapi orang-orang yang banyak melakukan pelanggaran, kita anggap mereka tidak pantas mengunjungi Malaysia. Itu adalah hak kita," kata Mahathir Mohamad.

Credit TEMPO.CO


https://dunia.tempo.co/read/1166680/dituding-anti-semit-pm-mahathir-mohamad-saya-tidak-peduli

Peremajaan Alutsista, Singapura Penjajakan Beli Jet F-35

Ilustrasi pesawat tempur siluman F-25. (AFP PHOTO / JACK GUEZ)

Jakarta, CB -- Menteri Pertahanan Singapura, Ng Eng Hen mengatakan negaranya berencana membeli sejumlah jet tempur mutakhir F-35, guna menggantikan armada F-16 yang dinilai sudah uzur. Ng menganggap jet tempur canggih buatan perusahaan Amerika Serikat, Lockheed Martin, itu paling cocok untuk menggantikan armada 'Fighting Falcon'.

"Mereka (pejabat pertahan) telah memutuskan bahwa F-35 akan menjadi petarung penggati yang paling cocok," tulis Ng dalam unggahannya di Facebook, pada Jumat (18/1).

"Kami ingin membeli beberapa pesawat itu terlebih dahulu sehingga bisa secara penuh mengevaluasi kapabilitas F-35 sebelum memutuskan membeli untuk armada penuh."

Dikutip Reuters, Ng mengatakan pihaknya akan berbicara dengan mitra mereka di AS untuk membicarakan rencana pembelian tersebut. Dia memaparkan butuh waktu sekitar sembilan bulan hingga satu tahun untuk menyelesaikan persyaratan kesepakatan pembelian awal.

F-35 merupakan salah satu jet tempur generasi kelima di dunia, dan hasil penjualannya menyumbang sekitar seperempat total pendapatan Lockheed.

Berdasarkan kontrak negosiasi dengan Kementerian Pertahanan AS, harga jual F-35 bervariasi mulai dari seri F-35A sekitar US$90 juta atau sekitar Rp1,2 triliun.

Harga tersebut sempat dikritik Presiden Donald Trump dan pejabat AS lainnya, yang juga mengeluh perusahaan kerap mengulur waktu produksi dan pembengkakan biaya.

Tahun lalu, seluruh F-35 buatan Lockheed Martin terpaksa ditarik untuk pemeriksaan mesin, menyusul insiden kecelakaan F-35B pada 28 September lalu di dekat Beaufort, South Carolina. 

Credit CNN Indonesia



https://m.cnnindonesia.com/internasional/20190118184034-106-362041/peremajaan-alutsista-singapura-penjajakan-beli-jet-f-35

Strategi Rudal Pertahanan AS Disebut Memicu Perlombaan Senjata

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump (kiri), dan Presiden Rusia, Vladimir Putin (kanan), bersalaman di istana kepresidenan Finlandia untuk memulai pertemuan empat mata dalam KTT AS -- Rusia pertama, Senin, 16 Juli 2018. Doug Mills/The New York Times

CB, Jakarta - Strategi rudal pertahanan Amerika Serikat hanya akan membuka perlombaan senjata di angkasa. Rusia juga menyebut, strategi rudal pertahanan Amerika Serikat hanya akan memicu peluncuran kembali ‘bintang-bintang’ era perang dingin.

Dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia, Moskow mengutuk strategi rudal pertahanan Amerika Serikat itu karena dinilai tak bertanggung jawab dan mencerminkan sebuah bentuk konfrontasi. Dalam keterangannya, Rusia tidak menyebut akan membalas tindakan Amerika Serikat itu dengan sebuah rencana baru untuk mengembangkan kemampuan nuklirnya.

Sebelumnya pada Kamis, 17 Januari 2019, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkap sebuah rencana untuk mengembangkan sensor yang berpusat di ruang angkasa untuk mendeteksi rudal-rudal musuh. Trump juga mengungkap pihaknya sedang mengekplorasi senjata-senjata untuk menangkal rudal-rudal musuh sebelum rudal itu jatuh di wilayah daratan Amerika Serikat.

Menanggapi pernyataan Trump itu, Kementerian Luar Negeri Rusia menyerukan kepada Washington agar memikirkan ulang rencananya itu dan melakukan dialog dengan Moskow untuk menemukan kata sepakat terkait bagaimana mengatur senjata nuklir dunia.

“Strategi ini secara de facto memberikan lampu hijau kepada prospek mendasarkan kemampuan serangan rudal di ruang angkasa. Implementasi ide-ide ini pasti akan mengarah pada dimulainya perlombaan senjata di ruang angkasa, yang akan memiliki konsekuensi paling negatif bagi keamanan dan stabilitas internasional. Untuk itu, kami ingin menyerukan pemerintahan Trump agar memikirkan kembali rencana mereka dan meninggalkan upaya tak bertanggung jawab ini yang mengingatkan pada era mantan Presiden Reagan," tulis Kementerian Luar Negeri Rusia, seperti dikutip dari Reuters, Sabtu, 19 Januari 2019.

Perlombaan senjata akan menjadi sebuah beban finansial yang besar bagi Rusia yang sekarang ini perekonomiannya sedang lesu setelah bertahun-tahun harga minyak turun dan mengalami resesi ekonomi akibat sanksi ekonomi yang dijatuhkan negara-negara barat. Dukungan masyarakat Rusia terhadap Presiden Vladimir Putin mulai tergerus karena masyarakat tak puas dengan standar hidup dan turunnya pemasukan rumah tangga.

Credit TEMPO.CO



https://dunia.tempo.co/read/1166563/strategi-rudal-pertahanan-as-disebut-memicu-perlombaan-senjata

Serbia-Rusia Teken Kerjasama Pengembangan Nuklir

Perusahaan energi atom Rusia, Rosatom menuturkan Rusia dan Serbia telah menandatangani dokumen kerja sama strategis untuk penggunaan energi nuklir secara damai. Foto/Istimewa

MOSKOW - Perusahaan energi atom negara Rusia, Rosatom menuturkan Rusia dan Serbia telah menandatangani dokumen kerja sama strategis untuk penggunaan energi nuklir secara damai.

Dalam sebuah pernyataan, Rosatom menuturkan perjanjian tersebut yang ditandangai oleh Direktur Jenderal Rosatom, Alexey Likhachev dan Menteri Teknologi Serbia, Nenad Popovich, dieteken saat Presiden Rusia, Vladimir Putin melakukan kunjungan ke Serbia.

Likhachev dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Jumat (18/1), menuturkan bahwa kerjasama ini termasuk pembangunan pusat sains, teknologi, dan inovasi nuklir.

"Secara khusus, implementasi proyek untuk membangun pusat ilmu nuklir, teknologi dan inovasi tidak hanya akan memberikan dorongan kuat untuk kerja sama bilateral antara Rusia dan Serbia di sejumlah bidang inovatif, termasuk kedokteran, industri dan pertanian, tetapi akan juga berfungsi sebagai platform untuk kerja sama di tingkat seluruh kawasan Eropa Tengah," kata Likhachev.

Dia kemudian, mengatakan perjanjian tersebut juga memungkinkan untuk kerjasama di beberapa bidang, termasuk penciptaan dan peningkatan infrastruktur energi nuklir Serbia, desain, konstruksi dan modernisasi reaktor nuklir penelitian.

Selain itu, kerjasama ini juga mencakup pengembangan aplikasi teknologi radiasi di bidang pertanian dan industri, pendidikan, pelatihan dan pelatihan ulang spesialis untuk industri nuklir, serta pengembangan teknologi kedokteran berbasis nuklir.

Credit Sindonews.com





https://international.sindonews.com/read/1371688/41/serbia-rusia-teken-kerjasama-pengembangan-nuklir-1547818875

Rusia: AS Sedang Cari Alasan untuk Kembali Sanksi Korut

Rusia mengatakan, Amerika Serikat (AS) sedang mencari-cari alasan untuk menjatuhkan sanksi baru terhadap Korea Utara (Korut). Foto/Istimewa

PYONGYANG - Rusia mengatakan, Amerika Serikat (AS) sedang mencari-cari alasan untuk menjatuhkan sanksi baru terhadap Korea Utara (Korut). Ini adalah respon atas tuduhan Washington bahwa Pyongyang mendapat sistem pertahanan udara dari Moskow.

Duta Besar Rusia untuk Korut, Alexander Matsegora mengatakan, tuduhan Korut diduga memperoleh teknologi pertahanan rudal Rusia adalah upaya AS untuk menemukan dalih untuk menjatuhkan lebih banyak sanksi pada Pyongyang.

"Washington dengan tergesa-gesa mencari dalih lain untuk melanjutkan dan meningkatkan tekanan sanksi terhadap Korut. Tuduhan Amerika bahwa Korut telah memperoleh sistem pertahanan udara yang baru mungkin menghasilkan salah satu alasan seperti itu," kata Matsegora, seperti dilansir Tass pada Jumat (18/1).

Sebelumnya diwartakan, AS dalam Tinjauan Pertahanan Rudal 2019 menuturkan bahwa Korut telah memperoleh teknologi pertahanan rudal Rusia dan sedang mengembangkan kemampuan pertahanan rudalnya sendiri.

"Meskipun mereka (Korut) sediri yang memproduksi sistem ini. Sistem pertahanan udara dan sistem radar itu memiliki kesamaan dengan sistem pertahanan yang dimilik oleh Rusia," bunyi Tinjauan Pertahanan Rudal AS.

Credit Sindonews.com



https://international.sindonews.com/read/1371657/40/rusia-as-sedang-cari-alasan-untuk-kembali-sanksi-korut-1547809760

Urusan Nuklir Mandek, Pejabat AS-Korut Bertemu di Swedia

Ilustrasi. (Reuters/Jonathan Ernst)

Jakarta, CB -- Sejumlah diplomat tingkat tinggi Amerika Serikat dan Korea Utara dilaporkan mengadakan pertemuan di Stockholm, Swedia, pada Jumat (18/1), di tengah kemandekan perundingan perlucutan senjata nuklir kedua negara.

Seorang sumber diplomatik mengonfirmasi kabar ini kepada Reuters dan mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari konferensi tingkat tinggi antara Presiden Donald Trump dan Kim Jong-un di Singapura tahun lalu.

"Setelah pertemuan di Singapura, semuanya tersendat. Tujuan pertemuan ini untuk menyuntikkan energi dan mengambil langkah ke depan untuk hubungan AS dan Korut," ujar sumber tersebut.

Sumber itu kemudian menjabarkan bahwa pertemuan itu dihadiri sejumlah pejabat tingkat tinggi, seperti Wakil Menteri Luar Negeri Korut, Choe Son Hui, dan utusan khusus AS, Stephen Biegun.

Sebagai tuan rumah, Menteri Luar Negeri Swedia, Margot Wallstrom, dan Sekretaris Kabinet, Annika Soder, juga utusan untuk Korea, Kent Harstedt, juga hadir dalam rapat ini.

Menurut sumber terseut, rapat yang sudah direncanakan secara sembunyi-sembunyi sejak beberapa bulan lalu ini sebenarnya sudah dimulai dari Kamis dan akan berlanjut hingga akhir pekan.

Sementara itu, orang nomor dua di Korut, Kim Yong-chol, juga berkunjung ke AS untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri, Mike Pompeo, dan jika memungkinkan, ia juga bakal menemui Trump.

Isu perlucutan senjata nuklir mulai memanas setelah Trump dan Kim Jong-un bertemu tahun lalu. Salah satu kesepakatan yang tercapai dalam pertemuan itu adalah denuklirisasi.

Namun, sejak saat itu, pembicaraan mengenai denuklirisasi ini dianggap stagnan karena perbedaan definisi perlucutan senjata nuklir kedua negara. 

Credit CNN Indonesia

https://m.cnnindonesia.com/internasional/20190118221919-134-362087/urusan-nuklir-mandek-pejabat-as-korut-bertemu-di-swedia

NASA dan China Ternyata Berkolaborasi dalam Penjelajahan Bulan

Ilustrasi (Getty Images)

Washington DC - Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA ternyata melakukan kolaborasi dengan otoritas luar angkasa China dalam misi penjelajahan Bulan. Kolaborasi ini dilakukan saat AS sedang menyusun kerangka kerja legal yang tegas demi melindungi keamanan nasional dan mencegah transfer teknologi ke China.

"Dengan persetujuan yang diperlukan dari Kongres, NASA melakukan diskusi dengan China untuk menjajaki kemungkinan mengamati kendaraan penjelajah bulan milik mereka, Chang'e 4, menggunakan instrumen kendaraan luar angkasa @NASAMoon milik kami," tutur Associate Administrator NASA untuk Direktorat Misi Ilmiah, Thomas Zurbuchen, via Twitter seperti dilansir AFP, Sabtu (19/1/2019). 

Keterangan Zurbuchen via Twitter itu mengonfirmasi pernyataan senada yang disampaikan Wakil Ketua Komandan Program Eksplorasi Bulan China, Wu Yanhua, pada Senin (14/1) lalu. 

NASA berbagi informasi dari sebuah satelit AS sementara Chinamemberitahu AS soal koordinat garis lintang dan garis bujur juga waktu pendaratan kendaraan luar angkasanya di sisi terjauh Bulan beberapa waktu lalu. Harapan dari kolaborasi ini adalah Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) milik NASA bisa mengamati pendaratan bersejarah dari Chang'e 4 pada 3 Januari lalu.

NASA telah memberikan jalur orbit LRO kepada China, namun ternyata Chang'e 4 tidak berada di lokasi yang tepat untuk dipantau oleh LRO. "Untuk sejumlah alasan, NASA tidak mampu menetapkan orbit LRO pada lokasi optimal saat pendaratan Chang'e 4 terjadi, namun NASA masih tertarik pada kemungkinan mendeteksi kendaraan itu setelah pendaratan," demikian pernyataan NASA. 

"Informasi ilmiah akan dikumpulkan soal bagaimana debu Bulan yang terlontar ke atas saat pendaratan luar angkasa bisa membantu misi yang akan datang dan bagaimana mereka ada di permukaan Bulan," imbuh pernyataan itu. 

Pengamatan semacam itu dinilai bisa membantu para astronot mempersiapkan misi ke Bulan di masa mendatang. 

Diketahui bahwa orbiter Bulan milik NASA akan melewati lokasi pendaratan Chang'e 4 pada 31 Januari mendatang. Nantinya LRO milik NASA itu akan mengambil foto-foto kendaraan luar angkasa buatan China yang berhasil mendarat di sisi terjauh Bulan yang jarang didatangi misi luar angkasa.

Ditambahkan NASA bahwa temuan signifikan dari kolaborasi dengan China itu akan dibagikan dengan komunitas peneliti global pada Februari mendatang dalam forum luar angkasa PBB di Austria. 

Diketahui sejak tahun 2011, Kongres AS melarang NASA maupun Kantor Kebijakan Ilmiah dan Teknologi Gedung Putih menggunakan anggaran federal 'untuk mengembangkan, mendesain, merencanakan, menyebarluaskan, menerapkan atau mengeksekusi kebijakan, program, perintah bilateral atau kontrak semacamnya dalam berpartisipasi, berkolaborasi dan berkoordinasi secara bilateral dalam cara apapun dengan China atau setiap perusahaan milik China'.

Namun larangan tersebut memiliki pengecualian. NASA harus bisa meyakinkan Kongres AS dan FBI bahwa aktivitas dengan China itu tidak akan berisiko pada 'transfer teknologi, data atau informasi lain dengan implikasi keamanan nasional atau keamanan ekonomi pada China atau perusahaan milik China'.

Credit detiknews

https://m.detik.com/news/internasional/d-4391825/nasa-dan-china-ternyata-berkolaborasi-dalam-penjelajahan-bulan

China Umbar Ancaman, AS Tak Takut Kirim Kapal Induk ke Selat Taiwan

Kepala Operasi Angkatan Laut (CNO) AS Laksamana John Richardson. Foto/REUTERS

TOKYO - Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) tidak mengesampingkan untuk mengirim kapal induk ke Selat Taiwan meski China telah mengumbar ancaman dengan senjata canggih. Beijing yang telah mengancam Taipei dengan kekuatan militer untuk reunifikasi telah memodernisasi senjatanya dengan misil DF-26 yang dijuluki sebagai "rudal pembunuh kapal".

Washington telah mengirim kapal-kapal perangnya melalui jalur laut strategis yang memisahkan Taiwan dari China (Tiongkok) daratan tersebut tiga kali sepanjang tahun lalu. Namun, Washington belum mengirim satu kapal induk dalam 10 tahun terakhir.

"Kami tidak benar-benar melihat batasan apa pun pada jenis kapal apa pun yang dapat melewati perairan itu," kata Kepala Operasi Angkatan Laut (CNO) AS Laksamana John Richardson kepada wartawan di Tokyo hari Jumat, ketika ditanya apakah senjata Tiongkok yang lebih canggih akan menimbulkan risiko yang terlalu besar.

"Kami melihat Selat Taiwan sebagai perairan internasional yang lain, jadi itu sebabnya kami melakukan transit," ujarnya, yang dikutip dari Reuters, Sabtu (19/1/2019).

Kapal induk Amerika—biasanya dilengkapi dengan sekitar 80 pesawat jet tempur dan sekitar 5.000 awak—adalah kunci kemampuan militer AS untuk memproyeksikan kekuatan secara global.

Komentar Richardson tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan lintas selat di mana Beijing mengancam reunifikasi China dengan Taiwan, termasuk menggunakan kekuatan militer jika perlu.

Awal bulan ini Presiden Tiongkok Xi Jinping menegaskan bahwa negaranya tidak akan mengesampingkan penggunaan kekuatan militer dan bersikeras Taiwan harus dipersatukan kembali dengan daratan China.

Dia juga mengatakan Beijing memiliki opsi untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan terhadap pasukan eksternal yang melakukan intervensi untuk mencegah reunifikasi Taiwan dan China secara damai. Xi belum lama ini juga memerintahkan tentara militernya untuk siap perang.

Presiden Tawian Tsai Ing-wen telah menyerukan dukungan internasional dalam membela wilayah yang dia pimpin. Wilayah yang dianggap China sebagai provinsinya yang membangkang itu tetap menolak kebijakan "satu-China".

AS sendiri dalam sebuah laporan Badan Intelijen Pertahanan (DIA) menyebut Taiwan sebagai pendorong utama modernisasi militer Tiongkok.

Richardson, yang mengunjungi Tiongkok sebelum melakukan perjalanan ke Jepang, mengaku sudah menyampaikan kepada rekan-rekannya dari China bahwa Amerika Serikat menentang tindakan sepihak oleh Beijing atau pun Taipei.

Dia juga mendesak Tiongkok untuk tetap berpegang pada aturan internasional selama pertemuan di Beijing.

Permintaan Richardson itu muncul setelah sebuah kapal perang Tiongkok mendekati kapal perang Amerika, USS Decatur, pada Oktober lalu dan memaksanya untuk mengubah rute karena mendekati pulau yang diklaim Beijing di Laut China Selatan. Washington tetap menentang klaim teritorial Tiongkok di Laut China Selatan.

"Kami telah membuat ini sangat jelas bahwa ini adalah perjalanan, keberangkatan dari kepatuhan normal terhadap aturan-aturan itu dan kami berharap bahwa perilaku di masa depan akan jauh lebih konsisten," kata Richardson.

"Kita seharusnya tidak melihat satu sama lain sebagai kehadiran yang mengancam di perairan itu," imbuh dia.

Analis mencatat bahwa sikap yang lebih tegas baik AS dan China yang telah diadopsi di Taiwan cenderung meluas ke wilayah lain.

James Floyd Downes, seorang dosen ilmu politik komparatif di Chinese University of Hong Kong, mengatakan; "Masalah Taiwan kemungkinan akan bertindak sebagai penghalang utama antara kedua negara dan pada akhirnya menghentikan mereka dari bekerja sama. Bentrokan sangat jauh di cakrawala di masa depan antara China dan AS."

Downes juga berpendapat bahwa ketidaksepakatan mereka pada Taiwan kemungkinan akan memengaruhi sikap mereka pada bidang-bidang lain seperti ekonomi dan perang dagang yang sedang berlangsung.

"Ini juga bisa berdampak buruk pada ekonomi global jika hubungan dingin berlanjut," kata Downes.

Ryo Hinata-Yamaguchi, seorang profesor tamu di Universitas Nasional Pusan ​​di Korea Selatan dan asisten di Forum Pasifik, mengatakan komentar Richardson adalah sinyal yang jelas dari AS bahwa Washington tidak akan diintimidasi oleh kemajuan militer Beijing.

“Kedua belah pihak memandang satu sama lain sebagai pihak yang mengabaikan status quo. AS semakin khawatir tentang postur China terhadap Taiwan, dan respons Washington tentu akan memperburuk (sikap) Beijing," kata Ryo.

Credit Sindonews.com





https://international.sindonews.com/read/1371796/40/china-umbar-ancaman-as-tak-takut-kirim-kapal-induk-ke-selat-taiwan-1547869063

Venezuela di Ambang Kudeta, Militer Diklaim Siap Melawan Maduro

Demo kelompok oposisi Venezuela yang menentang rezim Presiden Nicolas Maduro. Foto/REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

CARACAS - Venezuela di ambang kudeta militer setelah angkatan bersenjata diklaim siap untuk berbalik melawan presiden negara itu, Nicolas Maduro. Klaim ini muncul dari para perwira angkatan bersenjata yang berada di pengasingan.

Para perwira yang menjadi oposisi anti-rezim Maduro itu mendesak orang-orang untuk turun ke jalan. Mereka ingin Presiden Majelis Nasional, Juan Guaido, dilantik sebagai presiden dan panglima tertinggi negara.

Para pejabat militer di pengasingan yang berbasis di Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa para perwira yang melayani negara saat ini menjadi kecewa dengan Maduro. Namun, belum ada yang mau memimpin pemberontakan secara habis-habisan. 

Para perwira oposisi itu juga mengklaim bahwa militer tidak mau menindas para pemrotes secara besar-besaran.

"Kami berada di waktu terbaik untuk sesuatu seperti apa yang terjadi pada tahun 2002," kata Mayor Jenderal Herbert Garcia Plaza, perwira non-aktif yang sekarang tinggal di Washington, merujuk pada kudeta militer yang menyebabkan penggulingan singkat Presiden Hugo Chavez.

"Angkatan bersenjata hari ini tidak memiliki kapasitas atau keinginan untuk melawan penduduk dalam protes besar-besaran," ujarnya, seperti dikutip Sputnik, Sabtu (19/1/2019).

Jenderal Anotonio Rivero, perwira non-aktif lain yang tinggal di Miami, juga mengklaim militer Venezuela kecewa pada Maduro. Menurutnya, para perwira aktif ingin melihat Presiden Majelis Nasional, Juan Guaido, mengambil peran sebagai panglima tertinggi.

Menurut Rivero, Guaido seharusnya dilantik sebagai pemimpin bangsa pada 10 Januari 2019.

Komentar para perwira non-aktif itu muncul sebagai apa yang terlihat menjadi bagian dari upaya kudeta terkoordinasi yang lebih besar. Menurut laporan MSN, materi-materi hasutan untuk kudeta mulai menyebar di media sosial.

Sebuah video yan beredar menunjukkan orang-orang berseragam militer yang mengaku mewakili bagian penting dari angkatan bersenjata, menghasut rakyat Venezuela untuk protes besar-besaran pada 23 Januari 2019.

"Yakinlah bahwa Anda dapat sepenuhnya menggunakan hak-hak konstitusional Anda dan pergi ke jalan-jalan untuk memprotes secara damai pada 23 Januari. Angkatan bersenjata secara konstitusional diberi mandat untuk menjamin keamanan semua rakyat Venezuela," kata kelompok itu dalam sebuah komunike yang dibacakan oleh perwira militer yang membangkang, Letnan Hidalgo Azuaje.

Kendati demikian, klaim-klaim para perwira non-aktif yang provokatif itu bertentangan dengan pernyataan yang telah dikeluarkan oleh pejabat pertahanan di dalam negeri.

Menteri Pertahanan Vladimir Padrino Lopez menyatakan pada pekan lalu bahwa dia siap untuk menyerahkan hidupnya untuk membela pemerintahan Maduro.

Pada 10 Januari, Presiden Venezuela Nicolas Maduro dilantik sebagai presiden untuk masa jabatan periode kedua, yang membuatnya akan berkuasa hingga 2025. Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo mengecam perkembangan politik di negara Amerika Latin itu dengan mengatakan rezim Maduro tidak sah. Pompeo mengancam akan menggunakan kekuatan ekonomi dan diplomatik AS secara penuh untuk "mengembalikan demokrasi" yang nyata ke rakyat Venezuela.

Credit Sindonews.com


https://international.sindonews.com/read/1371869/42/venezuela-di-ambang-kudeta-militer-diklaim-siap-melawan-maduro-1547890135

Soal Larangan Atlet, Mahathir: Israel Tidak Boleh Masuk Malaysia

PM Malaysia Mahathir Mohamad. REUTERS

CB, Jakarta - Perdana Menteri Mahathir Mohamad menekankan bahwa orang Israel seharusnya tidak boleh datang ke Malaysia karena negara itu tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, setelah Malaysia menolak terbitkan visa bagi atlet Israel.

Mahathir mengatakan, Malaysia memiliki hak untuk menjaga perbatasannya tertutup bagi orang-orang tertentu, terutama dari negara-negara yang dirasa banyak melakukan pelanggaran.

"Banyak negara saat ini melihat orang luar datang ke negara mereka dan tidak terlalu senang tentang hal itu. Mereka menggulingkan pemerintah mereka karena mereka mengizinkan imigran masuk," papar Mahathir, seperti dikutip dari laporan The Star, 19 Januari 2019.

"Jadi, sebuah negara memiliki hak untuk menjaga perbatasannya tertutup bagi orang-orang tertentu, itu sebabnya perbatasan ada di sana, tetapi di Malaysia, kami tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sama sekali dan kami merasa bahwa mereka melakukan banyak hal yang salah dan lolos begitu saja, tetapi tidak mempedulikan mereka karena tidak ada yang berani mengatakan apa pun terhadap mereka," katanya setelah menyampaikan ceramah Oxford Union pada Sabtu 19 Januari.

PM Malaysia Mahathir Mohamad berpidato di Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa di New York pada Jumat, 28 September 2018 waktu setempat. UN News

Perdana Menteri menegaskan kembali hal ini ketika ditanya oleh Presiden Serikat Oxford Daniel Wilkinson tentang larangan Malaysia atas partisipasi atlet Israel dalam World Para Swimming Championships yang akan diadakan di Sarawak pada Juli.

Perenang dari sekitar 70 negara dijadwalkan akan bersaing di kejuaraan pada 29 Juli-4 Agustus, perlombaan penting sebelum Paralimpiade Tokyo tahun depan.

Ketika ditanya apakah adil untuk menghukum orang Israel dan bukan pemerintah Israel, Perdana Menteri mengatakan bahwa tampaknya sebagian besar orang Israel mendukung keputusan yang diambil oleh pemerintah mereka.

"Kami tidak bisa berbuat banyak tentang pemerintah Israel, mereka sangat kuat. Jadi, kami tidak mengatakan apa-apa tentang pemerintah Israel tetapi kami tidak harus menunjukkan persahabatan kepada mereka," tukas Mahathir.

Mahathir juga mengatakan bahwa dia tidak keberatan bahwa pernyataannya terhadap Israel dianggap anti-semitisme, mencatat bahwa itu adalah haknya untuk mengatakan apa pun tentang tindakan Israel terhadap Palestina.

"Saya tidak bisa mengerti ini. Kami berbicara tentang kebebasan berbicara, tetapi Anda tidak bisa mengatakan apa-apa terhadap Israel, terhadap orang Yahudi, mengapa begitu? Jika kita bebas mengatakan apa yang kita sukai, kita dapat mengatakannya, tetapi kita dianggap anti-semitisme oleh orang Yahudi," tambahnya.

"Itu adalah hak mereka untuk berpegang pada pendapat seperti itu terhadap saya, ini hak saya untuk memberi tahu mereka juga bahwa mereka telah melakukan banyak hal yang salah," lanjut PM Malaysia Mahathir Mohamad menanggapi tudingan anti-semitisme karena melarang masuk atlet Israel ke negaranya.

Credit TEMPO.CO


https://dunia.tempo.co/read/1166675/soal-larangan-atlet-mahathir-israel-tidak-boleh-masuk-malaysia

Ditahan di AS, Jurnalis Iran Jadi Saksi Material Kasus 'Misterius'

Marzieh Hashemi (Hossein Hashemi via AP)

Washington DC - Seorang jurnalis wanita Iran bernama Marzieh Hashemi ternyata ditahan otoritas Amerika Serikat (AS) sebagai saksi untuk sebuah kasus 'misterius'. Dokumen pengadilan AS menyatakan Hashemi tidak terjerat tindak kriminal apapun di AS dan akan dibebaskan segera.

Hashemi, yang merupakan penyiar berita ternama untuk televisi Iran berbahasa Inggris, Press TV, ini ditahan setelah mendarat di Bandara Internasional St Louis Lambert di St Louis, Missouri, AS pada Minggu (13/1) waktu setempat. 

Alasan penahanan Hashemi tidak langsung dijelaskan oleh otoritas AS. Penahanan ini memicu kecaman keras otoritas Iran yang menyebutnya sebagai 'permainan politik'.

Seperti dilansir CNN, Sabtu (19/1/2019), sebuah dokumen pengadilan AS yang dirilis pada Jumat (18/1) waktu setempat mengungkapkan bahwa Hashemi ditahan di AS sebagai saksi material. Tidak disebut lebih lanjut kasus apa yang membutuhkan keterangan Hashemi sebagai saksi. 

Diketahui bahwa istilah saksi material merupakan sebutan untuk seorang saksi yang keterangannya kemungkinan besar menjadi bukti cukup penting untuk mempengaruhi hasil persidangan. 

Dokumen pengadilan itu juga menyebutkan bahwa Hashemi akan dibebaskan dari sebuah fasilitas penahanan di Washington DC setelah dia memberikan keterangan di hadapan 'dewan juri yang menyelidiki pelanggaran-pelanggaran aturan hukum kriminal AS'. Tidak diketahui secara jelas kasus yang dimaksud.

Disebutkan dokumen pengadilan itu bahwa Hashemi telah menunjuk seorang pengacara dan telah dua kali hadir dalam persidangan di pengadilan federal AS sejak dia ditahan. 

Hashemi yang lahir di AS ini sempat menjadi warga negara AS dengan nama asli Melanie Franklin, sebelum menikah dengan serang pria Iran. Hashemi menjadi seorang mualaf dan tinggal di Iran selama bertahun-tahun. Otoritas Iran menyebut Hashemi sebagai warga negaranya. 

Pada hari dia ditangkap, Hashemi disebut hendak mengunjungi saudara laki-lakinya yang sakit juga menemui anggota keluarganya yang lain di AS. Namun keterangan Press TV dan pihak keluarganya menyebut Hashemi hendak merekam sebuah dokumenter soal Black Lives Matter.

Sejak ditahan, Hashemi baru diperbolehkan menghubungi keluarganya pada Selasa (15/1) lalu. Kepada anak perempuannya, Hashemi menyebut dirinya diborgol dan dirantai di bagian kaki serta diperlakukan seperti pelaku kriminal. Tak hanya itu, jilbab yang dipakai Hashemi juga dilepas secara paksa dan dia diambil fotonya tanpa jilbab oleh otoritas setempat. 

Credit detikNews


https://m.detik.com/news/internasional/d-4391795/ditahan-di-as-jurnalis-iran-jadi-saksi-material-kasus-misterius

Kolombia Berkabung 3 Hari Usai Ledakan Bom Tewaskan 21 Orang

ledakan bom di Kolombia (Foto: CNN)

Bogota - Pemerintah Kolombia mengumumkan masa berkabung nasional selama tiga hari menyusul serangan bom mobil di Bogota, ibu kota Kolombia. Ledakan bom mobil di akademi pelatihan kadet kepolisian tersebut menewaskan sedikitnya 21 orang, termasuk pelaku.

Otoritas menyatakan telah mengidentifikasi pelaku pengeboman yang juga melukai 68 orang tersebut. Pria itu diketahui tidak terkait dengan kelompok-kelompok gerilyawan bersenjata.

Kementerian Pertahanan menyatakan, aksi teroris itu dilakukan dengan menggunakan sebuah kendaraan bermuatan 80 kilogram bahan peledak.

"Sayangnya, korban awal adalah 21 orang tewas, termasuk orang yang bertanggung jawab atas insiden tersebut, dan 68 orang luka-luka," demikian disampaikan kepolisian Kolombia dalam sebuah pernyataan seperti dilansir kantor berita AFP, Jumat (18/1/2019).

Kepolisian menambahkan, sebanyak 58 orang dari 68 korban luka telah dibolehkan meninggalkan rumah sakit. Serangan bom ini merupakan insiden serupa terburuk di Bogota dalam kurun waktu 16 tahun terakhir.

"Semua warga Kolombia menolak terorisme dan kita bersatu dalam memeranginya," demikian cuitan Presiden Ivan Duque di Twitter usai ledakan bom mobil tersebut.

Kemudian dalam statemennya, Presiden Ivan Duque mengatakan bahwa dirinya telah memerintahkan tambahan personel di perbatasan-perbatasan Kolombia dan rute-rute dari dan ke kota-kota di Kolombia.

Sejauh ini belum ada pihak atau kelompok yang mengklaim bertanggung jawab atas ledakan bom tersebut. Pelaku yang diidentifikasi sebagai Jose Aldemar Rojas Rodriguez mengemudikan kendaraannya menuju Sekolah General Francisco de Paula Santander Office di sebelah selatan Bogota saat berlangsung seremoni promosi bagi para kadet polisi.

Credit detikNews


https://m.detik.com/news/internasional/d-4390654/kolombia-berkabung-3-hari-usai-ledakan-bom-tewaskan-21-orang

Meksiko setujui pembentukan garda nasional penumpas kejahatan

Omar Trevino Morales, yang dikenal dengan sebutan "Z-42" dan merupakan pemimpin kartel narkoba Zetas, dikawal tentara saat konferensi media mengenai penahanannya di Kota Meksiko, Meksiko, Rabu (4/3). Pasukan keamanan Meksiko berhasil menangkap Morales, pemimpin kartel narkoba Zetas dan salah satu orang paling dicari di Meksiko, kata pejabat keamanan Rabu lalu. Omar Trevino Morales merupakan saudara dari mantan pemimpin Zetas yang telah telah ditangkap sebelumnya yaitu Miguel Angel Trevino Morales. (REUTERS/Edgard Garrido )

Mexico City (CB) - Legislator Meksiko dalam pemungutan suara pada Rabu menyetujui pembentukan garda nasional baru beranggotakan 60.000 personel untuk memerangi kejahatan terorganisasi.

Pembentukan garda itu didukung penuh oleh Presiden Andres Manuel Lopez Obrador .

Proposal pembentukan garda disetujui oleh sekitar tiga perempat anggota majelis rendah Kongres, 362 memilih setuju berbanding 119 suara menolak. Perubahan konstitusi Meksiko memerlukan dua pertiga suara dukungan di kedua majelis.

Partai MORENA naungan Obrador bekerja sama dengan sekutu-sekutu kecil berhaluan kiri dan legislator dari Partai Revolusioner Institusional (PRI) dalam menyetujui pembentukan garda nasional baru yang akan menggantikan angkatan bersenjata dalam memerangi kejahatan termasuk  terhadap kartel-kartel narkoba.

Kalangan pengkritik mengkhawatirkan bahwa pembentukan garda baru akan menimbulkan militerisme lebih lanjut dalam perang terhadap kejahatan serta berujung pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Beberapa penentang proposal itu bahkan menyerukan perubahan yang dapat membatasi pengerahan kekuatan dan menghilangkan perlindungan terhadap penuntutan bila personelnya melakukan kejahatan terhadap warga sipil.

Pada tahap awal, garda tersebut akan terdiri atas sekitar 60.000 personel dari pasukan militer dan kepolisian federal, namun masih belum jelas apakah garda akan diperkuat oleh tenaga rekrut baru.

Menurut naskah proposal tersebut, kepala pasukan garda akan dijabat warga sipil, namun kepala operasionalnya akan dijabat perwira militer.

Proposal itu masih harus mendapat persetujuan dari Senat, lalu mayoritas legislator negara bagian. Meskipun demikian, keduanya kemungkinan besa menyetujui mengingat kekuatan politik MORENA dan sekutu-sekutunya di penjuru Meksiko.

Obrador, yang menjabat pada 1 Desember, mengatakan dia juga ingin menyelesaikan masalah lama Meksiko atas kekerasan dan pelanggaran hukum geng dengan mengatasi kemiskinan dan kesenjangan. Dia mengisayaratkan kemungkinan pengampunan bagi sejumlah pelaku aksi kriminal yang lebih ringan.

Pembentukan garda nasional ini bukanlah hal baru yang diupayakan pemerintah untuk mengatasi masalah keamanan dengan diplomasi yang berbeda.

Pemerintahan mantan presiden Enrique Pena Nieto sebelumnya membentuk gendarmeri untuk mengawasi penumpasan kejahatan terorganisasi, namun kekuatan satuan itu kemudian dipangkas.

Lebih dari satu dasawarsa sebelumnya, mantan presiden Felipe Calderon pernah mengerahkan angkatan bersenjata untuk memerangi kartel narkoba. Tapi ketika kebijakan itu berhasil menewaskan atau menangkap para pemimpin kartel, kelompok kriminal menjadi terpecah dan kekerasan geng merenggut lebih dari 170 ribu jiwa.

Credit  antaranews.com

Pihak bertikai Yaman mulai rundingkan pertukaran tahanan

Delegasi dari gerakan Houthi, yang bersekutu dengan Iran, serta pemerintah Yaman, yang didukung Arab Saudi, bertemu di Amman, Jordania pada 17 Januari, 2019, untuk merundingkan pertukaran tahanan. (REUTERS/Muhammad Hamed)

Amman (CB) - Pihak-pihak yang bertikai di Yaman memulai perundingan di Amman pada Rabu untuk membahas pelaksanaan pertukaran tahanan sebagai bagaian dari upaya perdamaian yang dipimpin Perserikatan Bangsa-bangsa,  kata para pejabat PBB dan delegasi.

Pertukaran tahanan tersebut akan memungkinkan banyak keluarga berkumpul kembali.

Delegasi gerakan Al Houthi ,yang bersekutu dengan Iran, dan pemerintah Yaman, yang didukung Arab Saudi, sebelumnya bertemu di Ibu Kota Jordania untuk membahas pertukaran tersebut, yang disepakati dalam pembicaraan pimpinan PBB di Swedia, Desember lalu.

"Kedua pihak bertukar daftar tahanan di Swedia dan mereka kini membahas langkah-langkah untuk menjalankannya," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric kepada awak media di New York.

Negara-negara Barat, beberapa di antaranya memasok senjata dan intelijen untuk koalisi pimpinan Saudi yang mendukung pemerintah, telah menekan kedua pihak untuk menyepakati jalan untuk membangun kepercayaan.

Upaya itu dilakukan untuk menerapkan genjatan senjata yang lebih luas dan proses politik guna mengakhiri peperangan yang telah menewaskan puluhan ribu orang.

Sebagai bagian dari upaya itu, kedua pihak telah memberikan sekitar 15.000 nama tahanan untuk pertukaran, yang menurut para delegasi akan dilakukan melalui bandara Sanaa yang dikuasai pemberontak di Yaman utara dan bandara Sayun yang dikuasai pemerintah di selatan.

Langkah itu juga meliputi rencana untuk penarikan dari Hudaidah, kota pelabuhan yang diperebutkan, bantuan bagi jutaan orang yang menghadapi kelaparan, dan menempatkan kota tersebut di bawah kendali entitas sementara.

Kepala Delegasi Pemerintah Yaman Hadi Haig mengatakan kedua pihak melakukan verifikasi atas daftar tahanan sebagai bagian dari proses lima tahap sebelum pertukaran tahanan dilaksanakan.

Pertukaran tahanan akan diawasi PBB dan Komite Palang Merah Internasional (ICRC). Menurut ICRC, koalisi pimpinan Saudi harus menjamin bahwa wilayah udara aman untuk diterbangi. 

Credit  antaranews.com

Trump Bakal Tarik Amerika Keluar NATO?

Presiden AS, Donald Trump, dan Kanselir Jerman, Angela Merkel, dalam pertemuan bilateral mereka saat KTT NATO, Rabu, 11 Juli 2018 di Brussels, Belgia. [AP Photo / Pablo Martinez Monsivais]

CB, Washington – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengutarakan niatnya beberapa kali untuk menarik diri dari keanggotaan North Atlantic Treaty Organization atau pakta pertahanan NATO.

Media CNBC melansir New York Times memberitakan Trump mengutarakan niatnya ini secara privat ke sejumlah penasehatnya pada 2018.
“Niat itu diutarakan pertama kali pada tahun lalu saat pemimpin AS ini mengatakan dia bisa meninggalkan blok pertahanan yang berisi 29 negara anggota tanpa persetujuan Kongres,” begitu dilansir CNBC pada Selasa, 15 Januari 2019.

Saat itu, Trump mendesak negara-negara anggota untuk meningkatkan anggaran untuk iuran keanggotaan NATO. Sejak itu, tokoh dari Partai Republik ini telah mundur dari rencananya keluar dari NATO.
Seusai pertemuan NATO yang berlangsung kacau pada Juli 2018, Trump mengklaim negara-negara anggota berkomitmen memenuhi permintaannya dan mengatakan penarikan diri AS dari pakta pertahanan itu tidak perlu dilakukan.

Mengenai rencana Trump itu, seorang pejabat Gedung Putih mengulangi pernyataan Presiden pada Juli 2018. Saat itu, Trump mengatakan komitmen Washington terhadap NATO sangat kuat dan aliansi itu sangat penting.
Ada analisis yang menyatakan pelemahan NATO justru menjadi tujuan geopolitik dari Presiden Rusia, Vladimir Putin.

Sebelum membahas penarikan diri dari NATO, Trump telah diketahui kurang suka berpartisipasi di organisasi internasional. Ini misalnya, Trump menarik AS keluar dari kesepakatan Paris mengenai perubahan iklim. Trump juga menyatakan AS keluar dari perjanjian dagang Pasifik.

 

Menanggapi rencana Trump ini, para politisi di Kongres AS bereaksi. Sekelompok senator dari Partai Republik dan Demokrat merancang undang-undang untuk mencegah Trump menarik AS keluar dari NATO tanpa persetujuan Senat. Media Axios melansir undang-undang serupa juga bakal dibuat di DPR AS.

Credit  tempo.co

Amerika Jajaki Teknologi Laser Luar Angkasa Hadapi Rudal

Ilustrasi senjata laser luar angkasa. Youtube.com

CB, Washington – Kajian Pentagon dalam dokumen Missile Defense Review Amerika Serikat menyoroti perlunya pengembangan kemampuan teknologi laser untuk pertahanan berbasis luar angkasa.

 

Teknologi pertahanan luar angkasa ini diperlukan untuk mengatasi serangan rudal balistik, yang dimiliki negara-negara seperti Korea Utara, Iran, Rusia dan Cina.
Menurut seorang pejabat senior pemerintahan, kajian ini mengenai teknologi sensor berbasis luar angkasa untuk mendeteksi serangan rudal jarak jauh sebelum diluncurkan musuh.

“Juga permintaan agar studi mengenai penggunaan senjata laser untuk melawan rudal balistik yang diluncurkan negara musuh,” begitu dilansir seorang pejabat senior AS seperti dilansir ABC News pada Kamis, 17 Januari 2019.

 

Presiden AS, Donald Trump, mengumumkan kajian Missile Defense Review ini di Pentagon. Dalam pernyataannya, Trump mengatakan,”Tujuan kita sederhana: memastikan kita dapat mendeteksi dan menghancurkan setiap serangan rudal terhadap AS, dari manapun, dan kapanpun.”
Menurut pejabat senior AS tadi, kajian ini menyajikan informasi lengkap mengenai kemampuan pertahanan rudal, program dan postur,” kata pejabat ini. “Kajian ini menyajikan apa yang kita punya hari ini, apa perbaikan yang akan dilakukan, dan apa program generasi berikutnya untuk mendului ancaman.”

 

Salah satu poin kunci dalam pertahanan rudal AS adalah senjata berbasis luar angkasa. “Luar angkasa merupakan kunci untuk pertahanan rudal berikutnya,” kata dia.
Reuters melansir kajian Missile Defense Review merekomendasikan studi mengenai teknologi berbasis laser yang bisa digunakan untuk menembak jatuh rudal musuh.
Ini mengingatkan pada rencana pertahanan luar angkasa era Presiden Ronald Reagan pada 1980 yang dikenal sebagai “Star Wars Initiative”.

 

“AS sekarang menyesuaikan postur pertahanannya untuk menghadapi serangan rudal termasuk rudal jelajah dan hipersonik,” kata Trump.
Pengembangan sistem pertahanan ini melibatkan sejumlah perusahaan teknologi senjata yaitu Raytheon, Lockheed Martin, dan Boeing.
“Pemerintah berkomitmen untuk membuat program pertahanan rudal yang dapat menangkal serangan rudal terhadap setiap kota di AS. Kita tidak akan pernah menegosiasikan hak kita untuk melakukan ini,” kata Trump.
Seorang anggota DPR senior Rusia, Viktor Bondarev, seperti dilansir Interfax, mengatakan pengumuman Trump soal sistem pertahanan rudal baru ini meningkatkan ketegangan global.
AS bakal menambah jumlah rudal pencegat di Alaska dari 44 buah menjadi 64 buah.

 

Trump juga menyebut Iran sebagai negara di Timur Tengah dengan kemampuan rudal balistik terbesar di Timur Tengah.
“Keinginannya untuk memiliki rudal penangkis strategis terhadap AS bisa membawanya mengembangkan ICBM,” begitu bunyi kajian Missile Defense Review mengenai Iran. ICBM merupakan singkatan dari Intercontinental Ballistic Missile.

Credit  tempo.co

Dua Jet Bomber Su-34 Rusia Tabrakan, Nasib Pilot Belum Diketahui

Pesawat jet pembom Su-34 Rusia. Foto/Sputnik/Maksim Blinov

MOSKOW - Dua pesawat jet pembom (bomber) Su-34 Rusia secara tidak sengaja bertabrakan di tengah penerbangan di Timur Jauh Rusia, Jumat (18/1/2019). Militer setempat belum bisa memastikan kedua pilot karena masih dalam pencarian tim penyelamat.

Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan kedua jet “saling menyentuh” di udara saat terbang di atas Laut Jepang. Para awak pesawat terlontar keluar, namun belum ditemukan keberadaannya.

Operasi pencarian dan penyelamatan yang melibatkan pesawat An-12 dan dua helikopter Mi-8 telah diluncurkan.

Insiden itu terjadi selama penerbangan pelatihan. Menurut militer Moskow, kedua pesawat yang tabrakan tidak membawa senjata apa pun.

Seorang sumber militer kepada Sputnik mengatakan para kru berhasil mengeluarkan diri dari pesawat mereka. "Sebuah Su-34 menghilang dari radar di Timur Jauh. Pilot pesawat kedua yang terbang di sebelahnya melihat dua parasut terbuka dari kru yang mengeluarkan (diri)," kata sumber tersebut.

Belum jelas penyebab tabrakan kedua pesawat tersebut. Pesawat dengan bobot 45 ton dan memiliki kemampuan terbang dengan kecepatan Mach 1,8 itu dirancang untuk membawa pesenjataan hingga 8 ton.

Pesawat pembom itu memiliki radius taktis 4.000 km dan mampu melakukan penerbangan hingga sejauh 18.000 meter.

Pesawat Su-34 juga dapat dilengkapi tiga tangki bahan bakar tambahan, yang memungkinkannya terbang 8 jam tanpa pengisian bahan bakar. 

Credit  sindonews.com

Rusia Sebar Sistem Rudal Iskander Berkemampuan Nuklir di Dekat Ukraina

Gambar satelit dari Imagesat International menunjukkan penyebaran sistem rudal Iskander Rusia di dekat perbatasan Ukraina dan Mongolia. Foto/Imagesat International

MOSKOW - Gambar satelit yang diambil pada hari Kamis mengungkapkan penyebaran baterai rudal Iskander dan peluncurnya di dekat perbatasan Ukraina. Misil Iskander yang mampu membawa hulu ledak nuklir tersebut akan menempatkan Kiev dan sebagian besar sekutu NATO dalam bahaya.

Gambar satelit yang dirilis Fox News, Jumat (18/1/2019) diperoleh dari Imagesat International. Foto tersebut menunjukkan penyebaran baru sistem rudal Iskander di Krasnodar, 270 mil dari perbatasan Rusia dengan Ukraina.

Selain baterai misil dan peluncur, gambar-gambar yang dirilis juga menunjukkan beberapa bungker dan senyawa hanggar lainnya.

Di dekat peluncur terdapat kendaraan transloader yang memungkinkan reload cepat dari rudal ke peluncur. Salah satu pintu bungker terbuka, dan kendaraan reload lain terlihat keluar dari sana.

Rudal balistik Iskander memiliki jangkauan hingga 310 mil dan dapat membawa baik hulu ledak nuklir.

Moskow juga diketahui menempatkan empat peluncur rudal dan satu kendaraan pemuat di dekat perbatasan Rusia dengan Mongolia, di Ulan-Ude.

Pemerintah maupun militer Moskow belum berkomentar atas laporan pengerahan sistem rudal Iskander di dekat perbatasan Rusia dengan Ukraina.

Awal pekan ini, Nikolai Patrushev, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, mengatakan otoritas Ukraina sedang "dikontrol" oleh Barat, dan memperingatkan risiko dari hal itu.

"Kelanjutan kebijakan tersebut oleh otoritas Kiev dapat berkontribusi pada hilangnya kewarganegaraan (warga) Ukraina," kata Patrushev kepada Rossiyskaya Gazeta, yang dikutip TASS.

November lalu, kapal perang Rusia menembaki tiga kapal militer Ukraina di dekat pantai Crimea, Laut Hitam. Tiga kapal Ukraina dan 24 tentaranya ditangkap dan diadili atas tuduhan melanggar wilayah Rusia di Crimea.

Insiden itu menandai bentrokan langsung dan paling berbahaya antara Moskow dan Kiev dalam beberapa tahun terakhir. 

Credit  sindonews.com

Trump Ingin Rudal Musuh Tak Bisa Berlindung di Bumi dan Langit

Presiden Donald John Trump pidato dalam peluncuran dokumen Missile Defense Review (MDR) terbaru Amerika Serikat di Pentagon, Kamis (17/1/2019). Foto/REUTERS/Kevin Lamarque

WASHINGTON - Presiden Donald John Trump menyampaikan pidato bombastis untuk menandai penerbitan Missile Defense Review (MDR) baru Amerika Serikat (AS). MDR atau Tinjauan Pertahanan Rudal anyar Amerika ini mencakup upaya penghilangan semua kendala, mempersenjatai ruang angkasa, dan menyulap perisai rudal yang impunitas melalui teknologi baru.

"Kami akan memastikan bahwa rudal musuh tidak menemukan tempat perlindungan di Bumi atau di langit di atas," kata Trump di Pentagon, hari Kamis waktu setempat.

"Tujuan kami sederhana; untuk memastikan bahwa kami dapat mendeteksi dan menghancurkan rudal yang diluncurkan terhadap Amerika Serikat di mana saja, kapan saja, di tempat mana pun," kata Trump, seperti dikutip New York Times, Jumat (18/1/2019).

Namun, Pentagon tidak merinci bagaimana cara AS melakukan semua itu. Baik dokumen MDR setebal 100 halaman, maupun ringkasan eksekutif 24 halaman yang menawarkan ambisi keunggulan sistem pertahanan rudal Amerika cenderung membicarakan teknologi baru yang diklaim akan lebih baik.

"Kami akan mengakui bahwa ruang angkasa adalah domain perang baru dengan Angkatan Antariksa (AS) memimpin," kata Trump.

“Anggaran saya yang akan datang akan berinvestasi dalam teknologi lapisan pertahanan rudal berbasis ruang angkasa. Itu pada akhirnya akan menjadi bagian yang sangat, sangat besar dari pertahanan kita," ujarnya.

Pengumuman Trump itu muncul sehari setelah AS mengonfirmasi akan memulai menarik diri dari perjanjian Intermediate-range Nuclear Forces (INF) 1987. Perjanjian yang diteken AS dan Uni Soviet—dan dipertahankan oleh Rusia—itu untuk mencegah perang nuklir dengan membatasi penyebaran rudal jarak menengah di Eropa. 

Alasan Amerika keluar dari traktat INF 1987 adalah karena Rusia mengembangkan sistem rudal yang melanggar perjanjian tersebut. Namun, tuduhan itu tidak disertai klaim yang menguatkannya. Ketika Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton mengunjungi Moskow pada Oktober 2018 lalu, dia secara terbuka berbicara tentang perjanjian INF yang sama usangnya dengan perjanjian rudal anti-balistik (ABM) yang ditolak Washington pada tahun 2002.

Dokumen MDR terbaru AS memprioritaskan ancaman dari apa yang disebutnya negara-negara "nakal" dan secara khusus disebutkan Korea Utara dan Iran di dalamnya. Dokumen itu juga menyinggung Rusia dan China yang berani menganggap operasi militer AS sebagai ancaman terhadap keamanan mereka.

Credit  sindonews.com

AS Sebut Militer China Siap Berperang Dengan Taiwan

Ilustrasi pasukan angkatan bersenjata China. (AFP PHOTO / STR)

Jakarta, CB -- Badan Intelijen Pertahanan Amerika Serikat memperkirakan China akan menggunakan segala cara, termasuk berperang, untuk menguasai Taiwan. Menurut AS, militer Negeri Tirai Bambu dalam kondisi cukup kuat untuk menghadapi pihak-pihak yang menghalangi kepentingan mereka di kawasan Asia.

"Kepentingan lama Beijing untuk menyatukan Taiwan dengan daratan China, serta menghalangi upaya Taiwan untuk menyatakan kemerdekaan, telah menjadi faktor pendorong utama modernisasi militer China," demikian isi laporan itu, dikutip CNN, Kamis (17/1).

China sudah menyatakan kepada AS mereka tidak segan menggunakan kekuatan militer untuk menguasai Taiwan. Mereka juga tidak asal menggertak karena AS pun mengakui modernisasi militer China.


"Jika seseorang mencoba memisahkan Taiwan dari China, militer China akan melakukan apa pun untuk melindungi reunifikasi nasional, kedaulatan nasional dan integritas wilayah," kata anggota Komisi Militer Pusat China, Jenderal Li Zuocheng kepada Kepala Operasi Angkatan Laut AS, Laksamana John Richardson.


Berdasarkan laporan, Badan Intelejen Pertahanan AS memperkirakan China menghabiskan lebih dari US$200 miliar pada 2018 untuk pembaruan persenjataan Angkatan Darat. Direktur Badan Intelijen Pertahanan AS, Letnan Jenderal Robert Ashley, menyatakan China telah menggunakan berbagai cara untuk memperoleh teknologi canggih demi meningkatkan kemampuan militernya.

"China mengerahkan dana dan berbagai upaya untuk memperoleh teknologi dengan segala cara yang ada. Undang-undang dalam negeri memaksa mitra asing yang berbasis di China untuk mengalihkan teknologi mereka, dengan imbalan dapat masuk ke pasar China yang menguntungkan. China juga telah menggunakan cara lain untuk mengamankan teknologi dan keahlian yang dibutuhkan," kata Ashley.

Dengan cara itu, China tidak harus menanam modal untuk penelitian dan pengembangan yang mahal untuk mendapatkan teknologi baru.

"Sebaliknya, China telah secara rutin mengadopsi program terbaik dan paling efektif yang diperoleh dari militer asing melalui pembelian langsung atau pencurian kekayaan intelektual. Dengan melakukan itu, China telah mampu berfokus pada percepatan modernisasi militernya," lanjut Ashley.


Ashley mengatakan saat ini China mempunyai sejumlah persenjataan paling modern di dunia. Salah satunya adalah meriam elektronik (railgun) yang sudah dipasang di kapal perang mereka.

Laporan itu menyatakan sebagian besar rudal China mampu menghantam Taiwan. China juga telah mengembangkan sistem persenjataan baru. Yakni hulu ledak H-6 yang digabungkan dengan rudal jelajah CJ-20, yang dilaporkan mampu menjangkau pangkalan militer AS di Guam.

Laporan AS juga menyatakan China telah membangun sejumlah alat utama sistem persenjataan termasuk kapal selam, kapal perang permukaan, kapal patroli rudal, pesawat tempur maritim dan sistem pertahanan darat yang menggunakan rudal jelajah kapal baru dan rudal daratan ke udara (surface to air) yang canggih.

"China juga telah mengembangkan rudal balistik anti-kapal pertama di dunia, sebuah sistem yang dirancang khusus untuk menyerang kapal induk musuh," tulis laporan itu.


AS menyatakan dengan bekal persenjataan itu, China berharap akan membuat gentar gerakan pro-kemerdekaan Taiwan. Termasuk jika mereka harus berperang dengan Taiwan dan pihak ketiga.

Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen mengatakan mereka tetap tidak akan mau bergabung dengan China, meski dijanjikan mempertahankan sistem pemerintahan demokrasi seperti halnya Hong Kong.

Selama kunjungannya ke China, Laksamana Richardson mengatakan Angkatan Laut AS akan terus mengirim kapal perang ke mana pun asal sesuai izin hukum internasional, termasuk melakukan operasi pelayaran dengan alasan kebebasan navigasi di Laut China Selatan.


"Angkatan Laut AS akan terus melakukan operasi rutin yang legal di seluruh dunia, untuk melindungi hak-hak, kebebasan, serta pemanfaatan wilayah laut dan udara yang dijamin secara hukum bagi semua pihak," kata Richardson.






Credit  cnnindonesia.com

Venezuela Tahan Belasan Agen Intelijen

Juan Guaido, oposisi pemerintahan Presiden Nicolas Maduro, dicegat dan ditahan singkat oleh para agen intelijen Venezuela ketika sedang dalam perjalanan. (AFP/Federico Parra)

Jakarta, CB -- Pengadilan Venezuela memenjarakan belasan agen intelijen terkait penahanan singkat pimpinan parlemen Juan Guaido, Rabu (16/1).

Mereka menjalani penahanan pra-persidangan setelah dituding "menyalahkan wewenang, perampasan kebebasan secara tidak sah dan terkait dengan tindak kejahatan."

Pada Minggu (13/1) lalu, Guaido sedang menuju lokasi demonstrasi di Caracas ketika mobilnya disetop dan ia lalu ditahan oleh agen SEBIN, badan intelijen Venezuela.

Pemerintahan Presiden Nicolas Maduro sendiri membantah terlibat dalam operasi tersebut dan menyebut bahwa empat agen pelaku sudah diberhentikan.

Sebaliknya, Maduro mencap seluruh insiden itu sebagai "sirkus media" dan menuding para agen itu bersekongkol dengan oposisi Venezuela.

Sementara itu, Guaido merespons dengan mengejek Maduro dan mempertanyakan kontrol terhadap badan-badan keamanan negara.

"Jadi Maduro tidak lagi mengendalikan angkatan bersenjata karena rantai komando terputus," kata Guaido.




"Siapa yang memimpin rezim sekarang? Jika mereka mengakui bahwa mereka tidak mengendalikan badan keamanan negara, maka ada masalah serius di Miraflores," tambahnya, merujuk ke istana presiden.

Guaido sebelumnya berusaha untuk menarik dukungan dari militer saat ia memimpin upaya oposisi untuk melengserkan Maduro dan membentuk pemerintahan transisi.

Namun Maduro tetap mendapat dukungan komando tinggi militer, yang pekan lalu menjanjikan "kesetiaan absolut."

Guaido telah menjanjikan "amnesti" bagi militer mana pun yang menolak Maduro dan menyerukan protes rakyat pada pekan depan.

Majelis Nasional yang dikendalikan oposisi, yang dia pimpin, dibiarkan tidak efektif sejak majelis tertinggi yang loyal kepada Maduro mengisi badan itu dan melucuti semua kekuatan Guaido pada 2017.




Credit  cnnindonesia.com

Rusia Tolak Hancurkan Rudal 9M729, AS Keluar dari Perjanjian INF

Sistem rudal 9M729 Rusia yang dituduh Amerika Serikat melanggar perjanjian INF 1987. Foto/REUTERS/Sergei Karpukhin

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) mengonfirmasi mulai keluar dari perjanjian Intermediate-range Nuclear Forces (INF) 1987 pada 2 Februari 2019 setelah pembicaraan dengan Rusia berakhir dengan kegagalan. Alasan utama Washington menarik diri dari perjanjian senjata nuklir era Perang Dingin itu adalah karena Moskow menolak menghancurkan sistem rudal 9M729.

AS telah menolak tawaran Moskow untuk memeriksa rudal baru Rusia yang diduga melanggar perjanjian senjata nuklir tersebut. Wakil Menteri Luar Negeri untuk Kontrol Senjata dan Keamanan Internasional, Andrea Thompson, membenarkan niat AS untuk menarik diri dari traktat INF setelah pertemuan kedua dengan delegasi Rusia di Jenewa berakhir dengan kebuntuan.

Presiden AS Donald Trump telah mengejutkan sekutu Washington ketika dia mengumumkan niatnya untuk meninggalkan perjanjian INF 1987 pada Oktober. Perjanjian tersebut mengamanatkan penghancuran ribuan senjata AS dan Soviet, dan telah membuat rudal nuklir AS ditarik keluar dari Eropa selama tiga dekade.


Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menuduh AS bersikap keras kepala. Menurutnya, Moskow telah menawarkan untuk mengizinkan para ahli Washington memeriksa rudal yang dicurigai itu, yang menurutnya tidak melanggar batas yang ditetapkan dalam perjanjian INF 1987.

"Namun, perwakilan AS tiba dengan posisi siap yang didasarkan pada ultimatum dan berpusat pada permintaan bagi kita untuk menghancurkan roket ini, peluncurnya, dan semua peralatan terkait di bawah pengawasan AS," kata Lavrov.

Thompson mencatat bahwa AS telah menuntut transparansi Rusia atas rudal selama lebih dari lima tahun. Dia mengonfirmasi bahwa tawaran inspeksi tidak cukup dan bahwa AS menuntut penghancuran sistem rudal, yang dikenal sebagai 9M729.

"Kami menjelaskan kepada rekan-rekan Rusia kami secara khusus apa yang harus mereka lakukan untuk kembali ke kepatuhan dengan cara yang dapat kami konfirmasikan, penghancuran yang dapat diverifikasi dari sistem yang tidak patuh," kata Thompson, seperti dikutip The Guardian, Kamis (17/1/2019).

"Untuk melihat rudal itu tidak mengonfirmasi jarak yang bisa ditempuh rudal itu, dan pada akhirnya itu adalah pelanggaran terhadap perjanjian itu," kata Thompson dalam konferensi telepon dengan wartawan.

Dia mengatakan bahwa saat ini tidak ada rencana untuk pembicaraan lanjutan tentang INF sebelum batas waktu 2 Februari ditetapkan oleh administrasi Trump, meskipun para diplomat AS dan Rusia akan bertemu, termasuk pada pertemuan puncak dewan NATO-Rusia minggu depan.

Thompson mengatakan jika Rusia tidak menunjukkan kesediaan untuk mematuhi perjanjian dengan batas waktu, AS akan menangguhkan kewajibannya sendiri, yang berarti bahwa departemen pertahanan AS dapat memulai penelitian dan pengembangan rudal dengan jangkauan yang saat ini dilarang oleh INF, dari 500 hingga 5.500 km.

Pada saat yang sama, dia mengatakan kepada wartawan bahwa AS akan secara resmi memberikan pemberitahuan tentang penarikannya dari perjanjian itu, yang dapat mulai berlaku pada 2 Agustus.

Setelah itu, tidak akan ada pembatasan penyebaran rudal jarak menengah di Eropa atau Pasifik.

Pemerintahan Obama telah mengeluh kepada Rusia tentang rudal barunya tetapi tidak mengancam untuk meninggalkan perjanjian tersebut. Para diplomat mengatakan bahwa Penasihat Keamanan Nasional Trump, John Bolton, membujuknya untuk menarik AS keluar dari traktat INF 1987, meskipun ada penentangan dari Departemen Pertahanan dan dari sekutu Eropa-nya. 

Credit  sindonews.com

Pertama Kali, AS Hendak Beli 2 Sistem Rudal Iron Dome Israel

Sistem pertahanan rudal Iron Dome saat mengintersepsi roket yang ditembakkan dari Gaza, Palestina. Foto/REUTERS

WASHINGTON - Militer Amerika Serikat (AS), untuk pertama kalinya, berencana untuk membeli dua baterai sistem pertahanan rudal Iron Dome dari Israel. Pentagon telah meminta Kongres untuk menyetujui anggaran USD373 juta guna pembelian perisai misil canggih itu.

Ketertarikan Amerika terhadap senjata pertahanan rezim Zionis itu dilaporkan Inside Defense pada hari Rabu (16/1/2019). AS jarang membeli senjata dari negara asing baik karena keunggulan teknologinya maupun karena alasan keamanan nasional.

Menurut laporan Inside Defense, militer Amerika berusaha untuk memperoleh dua baterai Iron Dome dengan 12 peluncur, dua sistem radar, dua sistem manajemen pertempuran dan 240 rudal intersepsi pada tahun 2020. Tujuannya, untuk memberikan perlindungan sementara pasukan darat AS terhadap kendaraan udara tak berawak, mortir, roket, artileri dan rudal jelajah di zona konflik di seluruh dunia. 

Rencana Pentagon untuk mengakuisisi perisai rudal rezim Zionis itu sejatinya sudah setahun lalu, namun tidak dipublikasikan. Laporan permintaan persetujuan kepada Kongres itu setebal 14 halaman dan tertanggal 26 Oktober 2018. Laporan itu berasal dari eksekutif akuisisi Angkatan Darat AS Bruce Jette.

"Berdasarkan analisis biaya, jadwal dan kinerja, Angkatan Darat (telah memutuskan untuk); mengisi dua baterai IFPC sementara dari Iron Dome pada (tahun fiskal) 2020," bunyi dokumen yang diterima Kongres.

Sistem pertahanan Iron Dome Israel dirancang untuk mencegat dan menghancurkan roket jarak pendek dan peluru artileri. Sistem ini telah menjadi andalan rezim Zionis dari dalam menghadapi ancaman roket, mortir hingga rudal balistik canggih dari Iran, Suriah, Hizbullah hingga Hamas.

Dokumen Angkatan Darat AS yang diserahkan ke Kongres mengatakan bahwa berdasarkan analisis biaya dan hasil simulasi baru-baru ini, sistem Iron Dome (Kubah Besi) adalah pilihan terbaik untuk memenuhi kebutuhan dan persyaratan yang mendesak.

"Sistem Iron Dome memberikan nilai terbaik bagi Angkatan Darat berdasarkan pada jadwal, biaya per pembunuhan, magazine depth, dan kemampuan melawan ancaman tertentu," lanjut dokumen tersebut. 

Credit  sindonews.com

Pentagon Akui Persenjataan Cina Paling Maju di Dunia, Kalahkan AS

Tentara Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) ambil bagian dalam parade militer untuk memperingati ulang tahun ke-90 berdirinya angkatan darat di markas pelatihan militer Zhurihe di Daerah Otonom Mongolia Dalam, Cina, 30 Juli 2017. China Daily/REUTERS

CB, Jakarta - Pentagon mengakui Cina memiliki sistem persenjataan yang paling maju di dunia bahkan ada yang melampaui seluruh pesaingnya termasuk Amerika Serikat.
Pernyataan Pentagon ini dirilis pada hari Selasa, 15 Januari 2019.

Laporan terbuka Badan Intelijen Pertahanan AS menyatakan, Beijing telah melakukan lompatan militer yang sangat besar dalam beberapa tahun terakhir.Cina juga diuntungkan dengan membuat undang-undang yang memaksa mitra luar negerinya untuk membocorkan rahasia teknis sebagai pertukaran dengan akses pasar Cina yang luas.
"Hasil dari pendekatan beragam untuk mengakuisisi teknologi adalah Angkatan Bersenjata Pembebasan Rakyat, PLA, di ambang bidang sejumlah sistem persenjataan yang paling modern di dunia," ujar laporan Badan Intelijen Pertahanan AS bertajuk China Military Power.

Sebuah tank Cina diterjunkan di tempat latihan Tsugol, sekitar 250 kilometer (156 mil) tenggara Kota Chita, selama latihan militer Vostok-2018 di Siberia Timur, Rusia, Kamis, 13 September 2018. Latihan selama seminggu bersama militer Cina dan Mongolia ini diberi nama Vostok-2018 dan digelar di Siberia timur pada 11 September. (AP Photo/Sergei Grits)

"Di beberapa bidang malah sudah memimpin dunia," ujarnya.
Kemajuan militer meliputi kemampuan kapabilitas terbarunya di udara, laut, ruang angkasa dan dunia maya akan membawa Cina mampu untuk mewujudkan keinginannya di wilayah ini," ujarnya.
Laporan intelijen menyebutkan Cina pun sedang mengembangkan pesawat siluman pengebom jarak medium dan panjang yang mampu melakukan serangan dengan target regional maupun global. Pesawat ini akan beroperasi sekitar tahun 2025.

Seorang staf senior Badan Intelijen Pertahanan AS dalam pernyataannya kepada Pentagon mengatakan, dirinya sangat khawatir dengan kemajuan militer Cina yang sudah cukup canggih, sehingga membuat para jenderal PLA percaya diri untuk menginvasi Taiwan.Catatan lain, Cina sudah 40 tahun lamanya tidak terlibat perang. Militer Cina yang berjumlah besar dengan struktur komando bersama kurang berpengalaman dalam konflik nyata di dunia.

Credit  tempo.co

AS: China Pemimpin Dunia dalam Teknologi Rudal Hipersonik

Prototype pesawat pembom siluman China. Foto/Screen grab CCTV

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) mengakui China telah menjadi pemimpin dunia dalam teknologi rudal hipersonik. Pengakuan itu muncul dalam penilaian Pentagon yang dirilis Selasa lalu.

Laporan itu berasal dari Badan Intelijen Pertahanan (DIA) AS dengan status tak diklasifikasi. Menurut laporan itu, Beijing telah membuat langkah militer yang sangat besar dalam beberapa tahun terakhir, yang sebagian berkat undang-undang domestik yang memaksa mitra asing untuk membocorkan rahasia teknis dengan imbalan akses ke pasar China yang luas.

"Sebagai hasil dari memperoleh teknologi dengan cara apa pun yang tersedia, China sekarang berada di ujung tombak dalam berbagai teknologi, termasuk dengan desain angkatan lautnya, dengan rudal jarak menengah dan dengan senjata hipersonik—di mana rudal dapat terbang berkali-kali dengan kecepatan suara—, dan sistem pertahanan rudal," bunyi laporan DIA.


"Hasil dari pendekatan beragam untuk akuisisi teknologi ini adalah PLA (Tentara Pembebasan Rakyat) di ambang penerjunan beberapa sistem senjata paling modern di dunia," lanjut laporan DIA yang berjudul "China Military Power" sebagaiman dikutip AFP, Kamis (17/1/2019).

"Di beberapa wilayah, itu sudah memimpin dunia," imbuh laporan tersebut.

Laporan itu menyatakan, militer China yang meningkat memungkinnnya memiliki kemampuan canggih di udara, di laut, di ruang angkasa, dan di dunia maya. "Yang akan memungkinkan China untuk memaksakan kehendaknya di kawasan," papar laporan DIA.

China sendiri saat ini fokus pada prospek konflik dengan Taiwan. China menganggap pulau itu bagian dari wilayahnya, meski saat ini sudah memerintah sendiri.

Beijing sebelumnya mengatakan tidak akan ragu untuk menggunakan kekerasan jika Taipei secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan. Beijing juga tidak akan mentolerir intervensi eksternal termasuk oleh Amerika Serikat (AS) dalam urusan Taiwan.

Berbicara kepada wartawan di Pentagon, seorang pejabat senior intelijen pertahanan mengatakan dia khawatir bahwa militer China sekarang sudah cukup maju sehingga para jenderal PLA dapat merasa yakin mereka dapat menyerang Taiwan.

"Kekhawatiran terbesar adalah bahwa ketika banyak teknologi ini matang, (China) akan mencapai titik di mana secara internal dalam pengambilan keputusan mereka, mereka akan memutuskan bahwa menggunakan kekuatan militer untuk konflik regional adalah sesuatu yang lebih dekat," kata pejabat itu yang berbicara dengan syarat anonim.

Namun, pejabat itu ragu jika Beijing akan melalukan agresi. Menurutnya, China tidak pernah berperang selama 40 tahun dan struktur komando militer dan gabungannya yang besar tidak memiliki pengalaman dalam konflik dunia nyata.

"Diperlukan beberapa saat bagi (PLA) untuk dapat bekerja bersama layanan-layanan (militer) ini," ujarnya.

Laporan intelijen Pentagon itu menambahkan China sedang mengembangkan pesawat pembom siluman jarak menengah dan panjang yang baru, yang mampu menyerang target regional dan global.

Pesawat-pesawat tersebut kemungkinan akan mencapai kemampuan operasional awal sekitar 2025.

Pejabat intelijen Pentagon tersebut menyatakan China menyimpan banyak rahasia pengembangan militernya dengan melakukan penelitian di kompleks bawah tanah, jauh dari mata satelit yang mengintip. 

Credit  sindonews.com

Jenderal Cina Bertemu Laksamana Amerika di Beijing, Bicara Apa?

Presiden Cina Xi Jinping saat acara makan siang bersama dengan Presiden Donald Trump setelah pertemuan KTT G20 di Buenos Aires, Argentina, 1 Desember 2018. REUTERS/Kevin Lamarque

CB, Beijing – Pejabat militer tinggi Cina mengatakan negaranya tidak akan menoleransi gangguan mengenai Taiwan.

Jenderal Li Zuocheng, yang merupakan kepala departemen staf gabungan, mengatakan ini sambil menekankan perlunya penguatan kerja sama antara Cina dan AS.
“Jenderal Li Zuocheng membuat pernyataan ini saat pertemuan dengan Laksamana John Richardson, yang merupakan kepala operasi angkatan laut AS, di Beijing,” begitu dilansir SCMP pada Rabu, 16 Januari 2019.

 

Richardson berada di Cina dalam kunjungan tiga hari. Dia juga akan mengunjungi markas Tentara Pembebasan Rakyat untuk komando wilayah timur di Nanjing.
Menurut kementerian pertahanan Cina, kedua pemimpin militer melakukan tukar menukar pandangan mendalam mengenai Taiwan dan Laut Cina Selatan.

“Isu Taiwan merupakan urusan internal Cina yang menyangkut kepentingan inti Cina dan perasaan rakyat Cina hingga Selat Taiwan. Cina tidak akan membiarkan adanya gangguan dari luar,” kata Li dalam pernyataan yang dibagikan tadi.
Li menambahkan,”Jika ada yang ingin memisahkan Taiwan dari Cina maka militer Cina akan menjaga persatuan nasional dengan biaya berapapun untuk melindungi kedaulatan dan integritas wilayah Cina.”

Li juga menekankan kepentingan bersama AS dan Cina mengalahkan perbedaan yang ada dan kerap muncul dalam hubungan 40 tahun terakhir. “Kerja sama merupakan pilihan terbaik untuk kedua negara,” kata Li, yang merupakan anggota dari Komisi Militer Pusat.

Menurut Li,”Militer kedua negara sebaiknya saling menghormati dan memperkuat rasa saling percaya dan komunikasi, menangani risiko dengan selayaknya dan berkerja sama membuat saling tukar perwira militer sebagai stabilisasi hubungan kedua negara,” kata dia.


Seperti dilansir Reuters, Presiden Cina, Xi Jinping telah mengeluarkan perintah agar pasukan PLA siap menghadapi perang menyusul meningkatnya tantangan global di regional.
Hubungan AS dan Cina mulai memanas pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump. Dia menyetujui keluarnya undang-undang yang mengatur kunjungan pejabat AS ke Taiwan dan sebalikny. Dia juga menyetujui lahirnya UU yang mengatur akses bagi diplomat dan media AS agar bisa mengunjungi Tibet. Cina menganggap Taiwan dan Tibet sebagai bagian dari kedaulatannya.

Credit  tempo.co

Militer Cina Pasang Howitzer Mobile di Dataran Tibet

Pasukan militer Cina berbaris di depan Istana Potala di Tibet. Tibetan Review

CB, Beijing – Militer Cina memasang kanon howitzer mobil untuk memperkuat pasukannya di dataran Himalaya. Meriam ini dipasang di kendaraan untuk meningkatkan mobilitas dalam pertempuran di dataran tinggi.

 

“Ini adalah senjata howitzer yang dipasang di kendaraan PLC-181,” begitu dilansir Global Times seperti dilansir News 18 pada 8 Januari 2019.
Senjata modifikasi ini digunakan oleh brigade artileri di Tibet saat terjadi ketegangan antara India dan Cina di daratan Doklam. Menurut analis militer Song Zhongping, kanon  ini memiliki daya tembak hingga 50 kilometer. Proyektil yang ditembakkan berteknologi canggih yaitu bisa terpandu oleh sinar laser dan satelit.

Kendaraan tempur Tipe 15 ini memiliki mesin yang mampu menghasilkan tenaga hingga 1000 tenaga kuda. Dan kendaraan ini jauh lebih ringan daripada tank tempur utama atau main battle tank, yang beratnya sekitar 32 – 35 ton. Tank lebih ditujukan untuk digunakan pada daerah terjal di daerah Himalaya.

Penggunaan mobile howitzer ini menunjukkan upaya militer Cina melakukan modernisasi peralatan meskipun ketegangan mereda di perbatasan dengan India.

Sebagai bagian dari latihan 2019, brigade artileri di Komando Militer Tibet, yang dikuasai Cina, tentara diwajibkan mengikui berbagai simulasi latihan di dataran Qinghai - Tibet, yang terletak sekitar 3.700 meter.

Ini terkait langsung dengan perintah Presiden Cina, Xi Jinping, yang juga mengepalai militer, agar pasukan bersiap untuk perang karena meningkatnya tantangan. Xi Jiping telah setidaknya dua kali mengeluarkan perintah ini setelah kapal perang AS melakukan manuver di Selat Taiwan dan Laut Cina Selatan pada 2018 dan awal 2019.

 Untuk meningkatkan dukungan bagi prajurit, Cina memasang stasiun oksigen yang bertugas di dataran Tibet dan kerap mengalami sakit akibat ketinggian karena kurang oksigen.

Credit  tempo.co