Bekas Menteri Israel Disebut Jadi Mata-mata Iran, Teheran Bilang?

Bekas Menteri Energi dan Infrastruktur Israel, Gonen Segev, terlihat sedang menunggu Mahkamah Agung terkait banding kasus yang dialaminya pada 18 Agustus 2006. Times of Israel/Flash90

CB, Teheran – Juru bicara pemerintah Iran, Mohammad Bagher Nobakht, menepis kabar soal bekas menteri Israel yang menjadi mata-mata Iran lalu tertangkap. Menurut pejabat ini, berita itu sebaiknya diabaikan saja.
“Tidak jelas ini masalah apa tapi kita harus mengabaikannya,” kata Nobakht kepada media dalam jumpa pers seperti dilansir media Israel, Times of Israel, Kamis, 21 Juni 2018.

Nobakht melanjutkan,”Rezim Zionis menggunakan berbagai cara untuk menyalahkan Republik Islam Iran.”
Ini merupakan pernyataan pertama dari pejabat tinggi Iran mengenai kabar penangkapan Segev. Pada Senin malam, 18 Juni 2018, media Iran, Isna, memberitakan informasi ini dengan menyebutnya sebagai informasi bohong.

Gonen Segev di depan gedung parlemen Israel, Knesset, pada 15 Marte 1993.[Times of Israel]
Pemerintah Iran selama ini tidak menanggapi kabar penangkapan bekas menteri Energi dan Infrastruktur Israel, Gonen Segev, oleh dinas intelijen dalam negeri Shin Bet.

“Rezim Zionis dikenal karena membuat informasi bohong mengenai Iran dan sejak pelanggaran perjanjian nuklir oleh pemerintah AS, Israel memulai serangan Iranophobia,” begitu dilansir situs Isna. “Para ahli menyatakan tuduhan (terkait Segev) ini merupakan bagian dari upaya Netanyahu menciptakan informasi bohong mengenai Iran.”
Sejak berita penangkapan Segev muncul, sebagian pengguna jejaring sosial di Iran mulai menyebarkan tagar #freeGonenSegev.
Shin Bet menuding Segev menjadi mata-mata bagi Iran selama enam tahun terakhir. Ini membuat Segev sebagai tokoh tertinggi yang terkena tuduhan menjadi mata-mata asing dalam sejarah Israel.
Segev, yang pernah menjadi dokter, pernah menjalani tahanan dalam kasus penyelundupan ekstasi. Dia lalu pindah ke Nigeria setelah bebas pada 2007. Dia pernah bertugas di Knesset dan menjabat menteri Energi dan Infrastruktur pada era PM Yitzhak Rabin dan Shimon Peres pada 1995 dan 1996.

Juru bicara pemerintah Iran, Mohammad Bagher Nobakht. Iran Mirror
Menurut Shin Bet, Segev pernah menjalin kontak dengan dinas intelijen Iran pada 2012 lewat kedutaan Iran di Nigeria.
“Segev memberikan informasi kepada atasannya mengenai sektor energi Israel, lokasi petugas keamanan, dan gedung-gedung serta pejabat diplomatik dan badan keamanan,” begitu pernyataan Shin Bet yang dilansir pada Senin, 18 Juni 2018.
Shin Bet juga menuding Segev berusaha menjalin kontak dengan tokoh-tokoh keamanan dan diplomasi Israel untuk menggali informasi dan dikirimkan ke Iran.
Segev ditangkap di Guinea Khatulistiwa setelah tiba dari Nigeria pada pertengahan Mei 2018. Polisi Guinea lalu mengekstradisinya ke Israel.
Pada Jumat pekan lalu, Segev mulai didakwa di pengadilan Jerusalem dengan dakwaan membantu musuh pada masa perang, memata-matai, dan sejumlah kejahatan lainnya. Namun, kasus ini baru dibuka ke publik pada Senin pekan ini.
Pengacara Segev mengatakan dokumen dakwaan menggambarkan hal berbeda dengan informasi yang dipublikasikan. Channel 10 melansir Segev mengaku sebenarnya berusaha menipu dinas intelijen Iran agar dia bisa pulang ke Israel sebagai pahlawan.
Saat ini, Segev telah dipindahkan dari fasilitas Shin Bet ke penjara Gilboa di utara Israel. Kasus ini akan kembali disidangkan pada 9 Juli 2018.

Credit  tempo.co

Tertangkap Jadi Mata-mata Iran, Bekas Menteri Israel Bilang Ini

Mantan perdana menteri Israel, Yitzhak Rabin (kanan), berbicara dengan mantan menteri energi, Gonen Segev (kiri), dalam konferensi di Yerusalem.[REUTERS/GPO/Handout]

CB, Tel Aviv – Bekas menteri Energi dan Infrastruktur Israel, Gonen Segev, dikabarkan mengakui melakukan kegiatan mata-mata untuk Iran namun bertujuan membantu Israel.
Media Channel 10, seperti dilansir Jerusalem Post, memberitakan Segev justru berharap bakal dianggap sebagai pahlawan bagi Israel.

“Saya ingin menipu orang-orang Iran dan kembali ke Israel sebagai pahlawan,” kata Segev kepada para penyidik seperti dilansir Channel 10 dan Jerusalem Post, Selasa, 19 Juni 2018 waktu setempat.
Segev saat ini sedang ditahan di sebuah lokasi penahanan yang dikontrol dinas intelijen dalam negeri Israel, Shin Bet, selama sembilan hari. Dia belum diperbolehkan untuk bertemu pengacara sejak tertangkap sebulan lalu.

Menurut Channel 10, intelijen Iran memancing Segev sebelum merekrutnya dengan mengundangnya mengobati pasien di kedutaan besar Iran di Abuja, Nigeria, pada 2012. Setelah direkrut, Segev datang ke Iran sebanyak dua kali menemui atasannya di dinas intelijen Iran.
 
Foto anggota parlemen Israel (Knesset), Dr. Gonen Segev, yang dirilis lembaga pers pemerintah Israel (GPO) pada 18 Juni 2018.[REUTERS/GPO/Handout]
Segev pernah dipenjara dalam kasus penyelundupan obat-obatan terlarang, dan penipuan. Pada 2005, Segev ditangkap dan dijatuhi hukuman atas penyelundupan obat-obatan terlarang, penipuan kartu kredit dan mencoba menyelundupkan 32 ribu butir pil ekstasi dari Belanda ke Israel.
Dia diekstradisi dari Guinea Khatulistiwa setelah ditangkap pada bulan lalu dengan tuduhan membantu musuh dan memata-matai Israel serta memberikan informasi intelijen kepada Iran.
Intelijen Israel mencurigai Segev telah menyerahkan sejumlah informasi kepada dinas intelijen Iran seperti informasi mengenai industri energi, lokasi keamanan, gedung dan pejabat politik serta keamanan Israel.
Kepada penyidik dari Shin Bet, Segev mengaku tidak menyerahkan informasi rahasia apapun kepada petugas intelijen Iran. Dia juga mengaku tidak memiliki motif ideologi dan keuangan terkait tindakannya itu.
Segev pernah tinggal di Nigeria dan aktif di komunitas Yahudi selama sepuluh tahun di sana. Dia juga membuka praktek pengobatan setelah izinnya prakteknya dicabut di Israel.

Credit  tempo.co

PM Mahathir Setuju Kasus Tewasnya Model Altantuya Dibuka lagi

Hutan tempat dibuangnya jasad Antatulya.[Malaysia-today.net]

CB, Putrajaya --  Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, mengatakan investigasi kasus pembunuhan model asal Mongolia, Altantuya Shaariibuu, layak kembali dibuka.
Mahathir mengatakan ini saat menerima ayah Altantuya yaitu Shaariibuu Setev di kantornya di Putrajaya pada Rabu sore, 20 Juni 2018. Saat itu, Setev didampingi pengacara keluarga yaitu Ramkarpal Singh, yang juga anggota parlemen dari Partai DAP.

DAP merupakan satu dari empat partai pendukung Mahathir yang tergabung dalam koalisi Pakatan Harapan pada pemilu Malaysia.

PM Malaysia, Mahathir Mohamad (kiri), Altantuya Shaariibuu (tengah), dan bekas PM Najib Razak (kanan). Bulletinmedia.blogspot
“Dia (PM Mahathir) setuju kasus ini perlu diinvestigasi lebih lanjut,” kata Ramkarpal seusai bertemu Mahathir seperti dilansir media The Star, Rabu, 20 Juni 2018.

Ramkarpal melanjutkan,”PM juga meminta dengan tegas proses ini mengikuti aturan hukum yang berlaku.”
Menurut Ramkarpal, kliennya Setev mendukung pernyataan Mahathir dan telah menemui Jaksa Agung sehari sebelumnya pada 19 Juni 2018 soal investigasi baru kasus ini. “Kami yakin penegakan hukum akan berjalan,” kata Ramkarpal.
Sehari sebelumnya, Shaariibuu Setev mengaku terkejut karena PM Mahathir bersedia untuk menerimanya di kantor Perdana Menteri di kompleks Putrajaya pada Rabu, 20 Juni 2018. Setev mengaku sulit mengharapkan keadilan ditegakkan pada era pemerintahan sebelumnya yaitu Najib Razak. Nama Najib dan istrinya Rosmah Mansor sempat disebut-sebut terkait dengan tewasnya Altantuya pada 2006.
Menurut Ramkarpal pertemuan Mahathir dengan Setev berlangsung memuaskan. Selain dihadiri seorang penterjemah, pertemuan ini juga dihadiri perwakilan dari konsulat Mongolia. Presiden Mongolia, Khaltmaagiin Battulga, telah berbicara dengan Mahathir lewat sambungan telepon untuk mengucapkan terima kasih soal penanganan kasus ini.
 
Ayah model Altantuya Shaariibuu, Setev Shaariibuu, (kedua dari kanan) berdiri dengan pengacaranya, Ramkarpal Singh, usai bertemu Jaksa Agung Tommy Thomas, Selasa, 19 Juni 2018. The Star
Menurut Ramkarpal, Shaariibuu Setev telah memasukkan pengaduan ke markas besar polisi Dang Wangi di Kuala Lumpur meminta investigasi baru kasus ini dimulai. Menurut dia, identitas dalang yang memerintahkan pembunuhan Altantuya bisa jadi telah diketahui polisi dari investigasi sebelumnya.
“Siapapun yang memerintahkan pembunuhan ini harus dibawa ke pengadilan. Kejahatan dia lebih berat dibandingkan pelaku yang mengikuti perintah itu,” kata Ramkarpal.
Seperti diberitakan, Channel News Asia, model Altantuya, 28 tahun, ditembak mati dua orang anggota polisi khusus Malaysia dan jasadnya kemudian dihancurkan menggunakan bahan peledak C4 di sebuah hutan dekat Subang Dam di Puncak Alam pada 2006. Para pelaku yaitu Sirul Azhar Umar dan Azilah Hadri sudah divonis hukuman mati. Azilah sedang menjalani masa hukuman di Malaysia namun Sirul melarikan diri di Australia dan ditahan di sana menunggu ekstradisi. Namun, dalang dibalik peristiwa ini belum terungkap.

Credit  tempo.co

PM Thailand: Pemilu akan Digelar Setelah Penobatan Raja

Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha. REUTERS

CB, Jakarta - Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-ocha, mengatakan pada Selasa 19 Juni kemarin, bahwa pemerintah junta militernya akan mengadakan pemiliu setelah upacara penobatan raja Thailand yang baru. Pernyataan Prayuth Chan-ocha ini menimbulkan keraguan baru terhadap janjinya untuk menggelar pemilu pada Februari mendatang.
Junta merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih pada Mei 2014 dan telah berulang kali menunda tanggal yang dijanjikan untuk pemilu. Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha mengatakan pemerintahannya sedang mempersiapkan penobatan Raja Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun, dan mengumumkan bahwa pemilu akan berlangsung hanya setelah upacara.

Ini menimbulkan keraguan, pasalnya, tidak ada tanggal yang ditetapkan untuk penobatan, sehingga waktu pemilu juga dipertanyakan. Putra Mahkota Vajiralongkorn mengambil alih tahta setelah kematian ayahnya pada tahun 2016.
"Hal yang paling penting yang sekarang dipertimbangkan pemerintah junta (NCPO) adalah membuat persiapan untuk upacara penobatan kerajaan. Jangan lupa, semua orang Thailand, ini adalah masalah penting," kata Prayuth seperti dilaporkan Associated Press, 20 Juni 2018.

Pernyataan Prayuth tentang pemilu Thailand sebagai tanggapan atas pertanyaan wartawan terkait apakah pemilu akan digelar sebelum penobatan atau tidak. Lantas Prayuth menjawab "Setelah, tentu saja" dan "Setelah penobatan kerajaan" saat ia ditemui media dalam jumpa pers.
Chaturon Chaisaeng, menteri pendidikan di pemerintahan yang digulingkan oleh kudeta 2014, mengatakan bahwa karena perdana menteri tidak mengatakan kapan penobatan akan berlangsung, pengumuman itu belum menjadi masalah politik.

“Ketika penobatan akan dilakukan tergantung pada keinginan raja dan pemerintah karena tidak ada yang tahu, seperti sekarang, kapan itu digelar. Jika itu digelar segera, misalnya jauh sebelum pemilu, pemilu akan berlangsung seperti biasa,” tutur Chaturon.
"Saat ini semua orang menunggu untuk mendengar kapan penobatan akan berlangsung," tambah eks menteri Thailand tersebut.

Credit  tempo.co

Ini Tiga Masukan Indonesia dalam KTT PBB untuk Perdamaian Dunia

Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi dan Menteri Luar Negeri Finlandia, Timo Soini, dalam pertemuan High Level Advisory Board on Mediation (HLAB-M) di Helsiniki, Finlandia, 18 Juni 2018.(Tempo/Dok. Kemenlu RI]

CB, Jakarta - Menlu RI, Retno LP Marsudi dan Menlu Finlandia, Timo Soini, menjadi co-host Pertemuan High Level Advisory Board on Mediation (HLAB-M) PBB, di Helsinki 18 Juni 2018. Sekjen PBB, Antonio Guterres, dan anggota HLAB-M yang hadir dalam acara tersebut.
Dalam pernyataan pembukaan, Menlu Retno menyampaikan tiga masukan bagi Sekjen dan HLAB-M terkait mediasi, upaya mencegah konflik dan menciptakan perdamaian. Pertama, pentingnya meningkatkan komunikasi dengan pemimpin masyarakat atau pemimpin agama untuk menjaga "value of tolerance".

Dalam kaitan ini, Menlu Retno menyampaikan bahwa baru-baru ini, Indonesia menjadi tuan rumah Pertemuan Trilateral Ulama Indonesia - Afghanistan - Pakistan, di Bogor pada Mei 2018. Pertemuan Ulama ini menghasilkan komitmen yg positif yg diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perdamaian di Afghanistan.
Kedua, pentingnya mengubah "culture of reaction" menjadi "culture of prevention". Dalam kaitan ini, Menlu Retno menyampaikan dukungan kepada inisiatif Sekjen PBB untuk menjadikan "conflict prevention" sebagai salah satu prioritas PBB. Ketiga, pentingnya menyebarluaskan "habit of dialogue", penghormatan terhadap hukum internasional, kerjasama dengan organisasi regional untuk mencegah konflik.

Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi dan Menteri Luar Negeri Finlandia, Timo Soini, dalam pertemuan High Level Advisory Board on Mediation (HLAB-M) di Helsiniki, Finlandia, 18 Juni 2018.(Tempo/Dok. Kemenlu RI]
Ketiga hal tersebut sejalan dengan prioritas Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, yang masa kerjanya akan dimulai 1 Januari 2019 dan berakhir pada 31 Desember 2020.
Menanggapi apa yg disampaikan oleh Sekjen PBB mengenai peran perempuan dalam perdamaian, Menlu RI menyampaikan pentingnya pemberdayaan perempuan termasuk dalam pemberantasan terorisme. Peran perempuan dinilai juga sangat penting artinya upaya menciptakan perdamaian.


pertemuan High Level Advisory Board on Mediation (HLAB-M) di Helsiniki, Finlandia, 18 Juni 2018.(Tempo/Dok. Kemenlu RI]

HLAB-M dibentuk oleh Sekjen PBB pada 13 September 2017, beranggotan 18 tokoh, baik mantan Presiden, mantan Menlu dan tokoh penting lainnya. Salah satu anggota HLAB-M adalah mantan Menlu RI, Marty Natalegawa. Tujuan pembentukan HLAB-M adalah memberikan dukungan bagi Sekjen PBB dalam meningkatkan mediasi dalam agenda PBB.
Isu mediasi dan conflict prevention bukan merupakan isu baru dalam politik luar negeri Indonesia. Sekjen PBB secara khusus menyampaikan penghargaan terhadap peran aktif Indonesia dalam isu Rakhine State.

Credit  tempo.co

Grup Advokasi HAM Global Kecam Amerika Keluar dari Dewan HAM PBB

Zeid Ra'ad al-Hussein, Kepala HAM PBB, saat berpidato di Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, 26 Februari 2018. Reuters

CB, New York- Sejumlah lembaga advokasi Hak Asasi Manusia global mengkritik keputusan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk keluar dari keanggotaan Dewan HAM PBB.
AS menyatakan keluar dari Dewan HAM PBB karena menilai lembaga ini mengalami bias kronis terhadap Israel sementara mengabaikan negara-negara pelanggar HAM seperti Cina, Kuba dan Venezuela.
“Sekali lagi, Presiden Trump menunjukkan pengabaian penuh terhadap hak-hak dasar dan kebebasan yang katanya didukung AS. Dewan HAM PBB bukan lembaga sempurna dan keanggotaannya kerap mendapat sorotan. Namun, lembaga ini merupakan kekuatan penting untuk akuntabilitas dan keadilan,” kata Salil Shetty, sekretaris jenderal Amnesty International, seperti dilansir CNN, Selasa, 19 Juni 2018 waktu setempat.

25.1_inter_NikkiHaley
12 Organisasi pembela HAM juga mengkritik keputusan Amerika sambil mengatakan Dewan HAM bukanlah lembaga sempurna namun itu tidak bisa menjadi alasan AS untuk keluar. Organisasi yang mengkritik seperti Save the Children, Freedom House dan The United Nations Association – USA.
“Keputusan ini kontra-produktif terhadap keamanan nasional Amerika dan kepentingan kebijakan luar negeri. Ini hanya akan membuat sulit pembelaan terhadap prioritas HAM dan bantuan bagi para korban penyiksaan di seluruh dunia,” kata organisasi itu dalam pernyataan bersama.
Eksekutif Direktur Human Rights Watch, Kenneth Roth, mengkritik keputusan Trump ini. “Semua yang dipedulikan Trump hanya soal membela Israel,” kata Roth seperti dilansir media Times of Israel.

Ini merupakan salah satu suasana dalam sidang Dewan HAM PBB, yang bermarkas di Jenewa, Swiss. News.UN.Org
Keputusan AS keluar dari Dewan HAM PBB, yang berbasis di Jenewa – Swiss, ini terjadi hanya sehari setelah Ketua HAM PBB, Zeid Ra’ad al-Hussein, mengecam kebijakan pemerintahan Trump yang memisahkan anak-anak imigran dari orang tua mereka karena memasuki AS secara ilegal.
Kebijakan Trump untuk memisahkan anak imigral dari orang tuanya memicu kontroversi di AS dengan sejumlah tokoh baik dari Partai Demokrat dan Republik mengkritik hingga mengecamnya sebagai kebijakan tidak manusiawi.
Dewan HAM PBB, seperti dilansir situs News.UN.Org, beranggotakan 47 negara, yang dipilih lewat Sidang Umum PBB. Anggota dipilih sebagai perwakilan regional di Bumi dengan masa keanggotaan tiga tahun dan dapat diperpanjang dua periode.
Dalam pernyataannya, Dubes Amerika untuk PBB, Nikki Halley, dan Menlu Mike Pompeo, mengatakan Dewan PBB gagal melindungi HAM. Keduanya mengkritik negara pelanggar HAM justru menjadi anggota seperti Cina, Kuba dan Venezuela. Halley mengatakan Dewan HAM PBB menjadi lembaga yang bias politik secara kronis terhadap Israel. AS akan terus membela HAM dari luar Dewan HAM PBB dan akan kembali bergabung jika reformasi telah terjadi.

Credit  tempo.co

Cina: Citra AS Sebagai Pembela HAM di Ujung Keruntuhan

Bendera Cina-Amerika

Foto: washingtonote

AS memutuskan untuk keluar dari Dewan HAM Perserikatan Bangsa Bangsa

CB, BEIJING -- Keptusan Amerika Serikat (AS) untuk keluar dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB mendapat sorotan dari Cina. Keputusan tersebut menurut Cina menjadikan citra AS sebagai pembela HAM 'berada di ujung keruntuhan'.


"Cina menyatakan penyesalan atas keputusan AS untuk mundur dari Dewan HAM PBB," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Geng Shuang, dalam taklimat reguler pada Rabu (20/6).

Menurut Geng, Cina akan terus bekerja dengan semua pihak, untuk memberikan sumbangannya bagi pengembangan HAM yang sehat di seluruh dunia melalui dialog konstruktif dan kerja sama.

Pada Selasa (19/6) lalu, Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengumumkan keputusan untuk menarik diri dari keanggotan di Dewan HAM PBB. Dalam kesempatan terpisah Menlu AS Mike Pompeo mengatakan Dewan HAM PBB dihuni beberapa pelaku pelanggaran hak asasi manusia terburuk di dunia.

Beberapa negara yang disebut Pompeo termasuk Cina, Kuba, Republik Demokratik Kongo dan Venezuela, yang menjadi hotspot pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia. Ketika ditanya soal kritik AS terhadap rekor HAM Cina, Geng mengatakan AS menapikan fakta-fakta dan bahwa siapapun tanpa prasangka dapat melihat banyak kemajuan yang Cina telah capai mengenai HAM.

Publikasi resmi komisi anti korupsi Cina menyebutkan dalam sebuah komentar pada Rabu, keputusan AS untuk keluar dari dewan tersebut telah membuat citra yang dibanggakan rakyat Amerika sebagai pembela HAM berada di ujung keruntuhan. "Pemisahan keluarga-keluarga immigran di perbatasan AS-Meksiko menunjukkan kemunafikan AS dan bahwa negara itu tidak dapat dan seharusnya tidak" mengecam rekor HAM negara-negara lain," tutur Geng.

Soal HAM telah lama menjadi sumber ketegangan antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia itu, khususnya sejak tahun 1989, ketika AS memberlakukan sanksi-sanksi atas Cina setelah peumpasan beradarh atas para pengunjuk rasa pro-demokrasi di sekitar Alun-alun Tiananmen Beijing.

Cina sering menolak kritik terhadap rekor HAM-nya dan menunjuk kepada keberhasilannya dalam menaikkan taraf hidup jutaan rakyatnya dari kemiskinan. Tetapi Partai Komunis Cina yang berkuasa tak membiarkan perbedaan padangan politik dan sejak Presiden Xi Jinping naik ke tampuk kekuasaan, puluhan pengacara HAM dan pegiat telah ditangkap atau dipenjarakan dalam penumpasan yang para pegiat katakan lebih buruk daripada beberapa dekade sebelumnya.

Beijing juga mengeluarkan laporan tahunannya yang mengecam AS atas masalah-masalah HAM-nya, dengan menyebut berbagai isu antara lain rasisme, standar politik dan kekerasan dengan penggunaan senjata.

Credit  republika.co.id

Kanada Kritik AS, Pisahkan Anak Imigran Kebijakan yang Keliru

PM Kanada Justin Trudeau menilai kebijakan yang dikeluarkan Presiden AS Donald Trump untuk memisahkan anak-anak imigran dari orang tua merupakan kebijakan yang keliru. (REUTERS/Chris Wattie).

Jakarta, CB -- Kebijakan Amerika Serikat untuk memisahkan anak-anak migran dari orang tua yang tertangkap saat menyeberangi perbatasan AS-Meksiko secara ilegal merupakan tindakan yang keliru. Demikian dikatakan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau.

"Apa yang terjadi di AS salah," katanya.

Dia menyebut tindakan AS terkait hal tersebut di perbatasan tidak dapat diterima.



"Aku tidak bisa membayangkan apa yang dialami keluarga yang bertahan selama ini. Jelas ini bukan cara kita melakukan hal-hal di Kanada," ujar Trudeau dikutip AFP, Rabu (20/6).



Pemerintahan Presiden Donald Trump menghadapi tekanan di dalam dan di luar negeri atas pemisahan anak imigran dari orang tua mereka.

Para pejabat AS mengatakan lebih dari 2.300 anak telah dipisahkan dari orang tua atau wali mereka sejak awal Mei, ketika kebijakan itu diumumkan.

Anggota parlemen yang mengunjungi anak di bawah umur dalam tahanan menggambarkan anak-anak yang menangis di balik pagar rantai, tanpa tahu kapan mereka akan bertemu orang tua mereka lagi.

Pada hari Selasa, Menteri Imigrasi Kanada Ahmed Hussen memperingatkan bahwa kebijakan itu dapat mengancam status safe haven Amerika.



Sebelumnya, ia bergabung dengan pembangunan Kanada dan menteri luar negeri dalam menyatakan dukungan untuk pemukiman kembali pengungsi, sesuai kebutuhan.

"Tidak ada yang menjadi pengungsi karena pilihan. Kita semua mampu membantu pengungsi membangun kembali kehidupan mereka dan melindungi mereka dari kelaparan dan peperangan," kata sebuah pernyataan.

Kanada negara penerima suaka terbesar kesembilan terbesar di dunia tahun lalu, yakni 47.800 jiwa, menurut data pemerintah.

"Sepanjang sejarah Kanada, kami telah melihat pengungsi dan keturunan mereka menjadi produktif dan menyumbang anggota ekonomi kami, masyarakat kami dan kehidupan budaya kami," katanya.




Credit  cnnindonesia.com

Meksiko: Kebijakan Pemisahan Keluarga Imigran Trump Rasis

Menlu Meksiko, Luis Videgaray

Foto: The Telegraph

Menlu Meksiko sebut kebijakan pemisahan keluarga pendatang kejam dan tidak manusiawi

CB, MEXICO CITY -- Menteri Luar Negeri Meksiko pada Selasa menyebut pemisahan anak-anak dari orang tua pendatang di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko "kejam dan tidak manusiawi". Sedangkan calon presiden sayap kiri menjelang pemilihan presiden bulan depan menyebutnya "rasis."


Gambar yang diterbitkan minggu ini dari anak-anak dan pemuda yang duduk di dalam kandang berlantai beton di fasilitas penampungan AS telah menimbulkan kemarahan. Para pejabat AS membela langkah-langkah itu sebagai cara untuk mengamankan perbatasan dan menghalangi orang yang masuk secara ilegal.

"Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia yang jelas dan menempatkan anak-anak, termasuk mereka yang cacat, dalam situasi yang rentan," kata Menteri Luar Negeri Meksiko, Luis Videgaray pada konferensi pers di Kota Meksiko, di mana dia mendesak AS untuk mempertimbangkan kembali praktik tersebut.


Videgaray mengatakan Pemerintah Meksiko telah membuat sikapnya jelas kepada pemerintahan Presiden AS Donald Trump dan mengangkat masalah ini dengan pejabat senior Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.


Andres Manuel Lopez Obrador, yang memimpin jajak pendapat menjelang pemilihan 1 Juli di negara itu, meminta Presiden Meksiko Enrique Pena Nieto untuk "bertindak mendesak" untuk menghentikan "sikap arogan, rasis, tidak manusiawi mendeportasi anak-anak, menempatkan mereka di dalam kandang dan memisahkan mereka dari mereka dari orangtua."


"Segera, sesegera mungkin, ketika gerakan kami menang, kami akan membela para pendatang dari Meksiko, Amerika Tengah, semua benua Amerika, dan semua pendatang di dunia," katanya di sebuah unjuk rasa di Culiacan, ibukota negara bagian tenggara Sinaloa.


Dari sekitar 1.995 kasus yang didaftarkan oleh otoritas AS, hanya sekitar satu persen dari anak-anak yang terkena dampaknya adalah warga negara Meksiko, dan sebagian besar telah dipulangkan, kata Videgaray. Di antara 21 kasus yang diidentifikasi orang-orang Meksiko yang terpisah dari orang tua mereka adalah seorang gadis berusia 10 tahun dengan Sindrom "Down" yang ditahan di McAllen, Texas, kata Videgaray, menambahkan bahwa ibu gadis itu dikirim ke tempat lain.


Jaksa Agung AS Jeff Sessions mengumumkan kebijakan "nol toleransi" pada April bahwa semua pendatang yang ditangkap saat melintasi perbatasan AS-Meksiko secara ilegal harus dituntut secara kriminal di bawah undang-undang tindak pidana. Kebijakan tersebut telah menyebabkan perpisahan keluarga karena ketika staf perbatasan merujuk para pendatang yang ditangkap ke pengadilan untuk penuntutan, orang tua ditahan di penjara federal untuk menunggu persidangan oleh hakim sementara anak-anak tetap berada di tahanan patroli perbatasan atau dipindahkan ke fasilitas.


Sebagian besar anak-anak berasal dari Amerika Tengah, terutama Guatemala, Honduras, dan El Salvador. Honduras pada Senin menyerukan AS untuk mengakhiri pemisahan, dan El Salvador mengatakan kebijakan itu menempatkan kesehatan anak-anak dalam risiko dan dapat menyebabkan luka psikologis.


Videgaray mengatakan Meksiko akan bekerja sama dengan pemerintah Amerika Tengah. Ketegangan meningkat antara Meksiko dan AS di atas perbatasan bersama sejak Trump mencalonkan diri untuk berkuasa demi membangun tembok perbatasan guna mencegah pendatang gelap.

Credit  republika.co.id

Rezim Assad dan Pasukan Iran Mulai Operasi di Suriah

Kondisi pusat kota Idlib, Suriah

Foto: The Guardian

AS mengingatkan Assad tidak melakukan operasi di Daraa.

CB, DARAA  --Pasukan rezim Bashar al-Assad bersama dengan pasukan Iran telah melancarkan operasi terhadap kelompok-kelompok oposisi di provinsi barat daya Daraa, Rabu (20/6) waktu setempat. Menurut unit pertahanan sipil Suriah, delapan warga sipil tewas dalam operasi tersebut.


Pihak unit pertahanan sipil di Daraa, Amar Abadzayd mengatakan, 15 warga sipil juga terluka dalam serangan yang menargetkan daerah-daerah pedesaan di bagian utara dan timur provinsi itu. Selain itu, daerah Hara, Nahta, Bushra Harir, Dellafai Miskiya dan daerah Hirak, telah berada di bawah bombardir intens pasukan rezim Iran.

Bentrokan sengit terjadi antara pejuang oposisi dan pasukan Assad-Iran di daerah pedesaan di Daraa utara. Dilansir di Anadolu Agency, Rabu (20/6), pasukan rezim Assad dan pasukan Iran, termasuk Tentara Garda Revolusi Iran, Hezbollah Lebanon, Brigade Zainebiyoun dan Brigade Fatemiyoun, telah dikerahkan di beberapa wilayah Daraa untuk kemungkinan dilakukannya operasi meskipun ada peringatan dari pemerintah AS.


Operasi Daraa telah menargetkan area yang dinyatakan sebagai "zona aman" dan zona de-eskalasi, di mana pertempuran seharusnya dilarang. Di bawah perjanjian Astana, Kazakhstan, pada Mei 2017 lalu, Daraa dinyatakan sebagai zona de-eskalasi. Dua bulan kemudian, perjanjian baru dicapai antara AS dan pemerintah Rusia yang menyatakannya sebagai semacam zona aman.


AS dan Inggris, bekerja sama dengan tentara Yordania memangkas dukungan mereka untuk oposisi di sepanjang perbatasan, segera setelah perjanjian dengan Rusia. Washington juga telah memperingatkan rezim Assad untuk tidak melakukan operasi di Daraa.


Juru bicara Departemen Luar Negeri Heather Nauert pada 27 Mei lalu mengatakan, mereka mengawasi persiapan serangan dengan keprihatinan mendalam. Pada tanggal 14 Juni, ia mengulangi peringatan tersebut dengan mengatakan, "AS akan mengambil tindakan yang diperlukan jika rezim melanggar gencatan senjata di wilayah tersebut."


Ada dua wilayah utama di bawah kendali oposisi di provinsi Daraa yang terhubung satu sama lain dengan lorong di sepanjang perbatasan dengan Yordania. Pusat kota juga dibagi antara rezim Assad di utara dan Tentara Pembebasan Suriah di selatan.

Credit  republika.co.id

Arab Saudi Bersiap Ubah Qatar Jadi Sebuah Pulau

Pemandangan matahari terbenam di atas pelabuhan Pearl-Qatar di Doha. Qatar terancam jadi sebuah pulau karena Arab Saudi akan membangun kanal raksasa. Foto/REUTERS/Fadi Al-Assaad

RIYADH - Arab Saudi bersiap membuka penawaran kepada perusahaan-perusahaan rekayasa asing untuk menggali kanal raksasa yang akan memisahkan negara itu dari Qatar. Penggalian kanal raksasa ini pada dasarnya untuk mengubah negara kecil di Teluk itu menjadi sebuah pulau.

Mengutip laporan laman Makkah Newspaper, Rabu (20/6/2018)  setidaknya lima perusahaan telah menyatakan keinginan untuk berpartisipasi dalam tender yang dijadwalkan akan berlangsung pada 25 Juni 2018. Pemenang tender akan diumumkan dalam waktu tiga bulan dan segera memulai proyek penggalian kanal raksasa tersebut.

Seperti diketahui, Riyadh telah berencana membangun Kandal Salwa dalam waktu satu tahun. Kanal ini untuk untuk menciptakan penghalang air antara Arab Saudi dan Qatar sebagai buntut dari krisis diplomatik yang terus memburuk.

Menurut sumber pemerintah yang dikutip surat kabar Saudi tersebut, jalur air baru di sepanjang perbatasan Qatar di timur Arab Saudi akan mencapai panjang 60 kilometer dan lebar 200 meter. Perkiraan biaya proyek adalah 2,8 miliar riyal Saudi (sekitar USD746 juta).

Media Saudi sebelumnya melaporkan bahwa Kanal Salwa akan dibangun pada jarak antara satu hingga lima kilometer dari perbatasan Saudi dengan Qatar, dengan sisa lahan yang akan dimanfaatkan untuk kegiatan militer dan penjaga perbatasan.

Hotel mewah dan vila pribadi dengan dermaga untuk yacht akan dibangun di pantai kawasan Kanal Salwa. Infrastruktur lain untuk rekreasi dan olahraga air juga akan dibangun. Kanal Salwa juga dirancang menjadi menjadi rumah bagi tiga pelabuhan laut, yang mampu menampung kapal pesiar besar.

Jika langkah itu dilaksanakan, Qatar, yang terletak di semenanjung dan hanya memiliki perbatasan darat dengan Arab Saudi, akan secara efektif berubah menjadi negara kepulauan.

Setahun yang lalu, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir menuduh Qatar mendukung terorisme, ikut campur terhadap urusan dalam negeri negara-negara lain di kawasan Teluk dan bersekutu dengan Iran. Empat negara itu lantas memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar dan memberlakukan blokade terhadap Doha.

Saudi dan sekutunya juga mengeluarkan ultimatum yang berisi ancaman untuk mempertahankan tekanan ekonomi sampai Qatar setuju untuk menutup media Al Jazeera, mengusir pasukan Turki dari wilayahnya, memutuskan hubungan dengan Iran dan mengekang hubungan dengan gerakan Ikhwanul Muslimin Mesir.

Namun, Doha menolak tuntutan itu sebagai tuntutan yang tidak realistis. Sebaliknya, Dohar terus menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Teheran dan Ankara. 

Credit  sindonews.com

Layang-layang Api Palestina, Senjata Perusak Pertanian Israel

Lahan pertanian di Israel selatan terbakar oleh serangan layang-layang api yang diterbangkan para warga Palestina di Gaza. Foto/Fox News

GAZA - Setelah bertahun-tahun melakukan serangan roket dan infiltrasi militan dari Gaza, warga Israel selatan kini menghadapi ancaman baru yakni layang-layang api. Senjata baru ini terbukti efektif merusak lahan pertanian dan cagar alam yang merugikan ekonomi Israel.

Layang-layang dan balon yang dilengkapi perangkat minyak mentah diluncurkan oleh warga Palestina di wilayah Gaza yang diblokade. Tak hanya merusak pertanian dan cagar alam, senjata baru ini telah membuat marah para petani Israel yang gagal panen.

"Ini menyebabkan kerusakan ekonomi yang signifikan tetapi lebih dari itu, ini emosional," kata Itzik Ebbo, 78, anggota Kibbutz Nir Am, sebuah komunitas pertanian kolektif di Israel selatan. "Ini adalah hasil panen yang kami tanamkan ke dalam hati kami. Ini adalah ladang yang kami garap bersama anak-anak dan cucu-cucu kami."

Para penduduk yang cemberut telah menjadi pelengkap tanyangan di sejumlah stasiun televisi Israel. Mereka membimbing wartawan melihat lahan yang membara dan meratapi hilangnya nyawa sejumlah satwa di cagar alam.

Fenomena layang-layang api ini merupakan perubahan terbaru dalam hampir tiga bulan protes massal warga Palestina di perbatasan Gaza-Israel. Bagi banyak orang Israel, layang-layang api adalah gerakan "terorisme" dan bukti sikap permusuhan Palestina.

Tetapi, bagi warga Palestina di Gaza, layang-layang api adalah cara yang putus asa atas nama 2 juta orang yang hidup dalam kemiskinan karena blokade Israel dan Mesir selama satu dekade. Blokade ini awalnya untuk melemahkan kelompok Hamas, namun imbasnya telah menghancurkan ekonomi warga Gaza.

Pasukan Israel telah menewaskan lebih dari 120 orang Palestina dan melukai lebih dari 3.800 orang lainnya sejak protes massal dimulai pada 30 Maret lalu. Israel mengatakan pembunuhan itu satu-satunya cara untuk mencegah pelanggaran massal perbatasan yang melibatkan kelompok militan Gaza. Tetapi, sebagian besar korban adalah orang Palestina yang tidak bersenjata, yang memicu kecaman internasional.

Layang-layang api yang diterbangkan para warga Palestina hingga kini telah menyebabkan lebih dari 450 kebakaran selama sebulan terakhir. Sekitar 2.800 hektare lahan dan menyebabkan kerusakan lain dengan kerugian sekitar USD2 juta.

Israel berencana untuk memangkas dana pajak yang semestinya diberikan ke Palestina. Pemotongan dana itu akan dibayarkan kepada petani Israel yang merugi karena lahan pertaniannya terbakar oleh layang-layang api.

"Layang-layang terorisme tidak dapat dilanjutkan," kata Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman pada hari Senin yang berjanji menghentikan serangan layang-layang api dari Gaza.

Meski berteknologi rendah, layang-layang api dan balon terbang berisi helium dari Gaza telah memaksa aparat keamanan Israel berjuang keras selama beberapa minggu terakhir. Senjata warga Palestina itu diuntungkan dengan cuaca panas dan angin yang pada akhirnya jatuh dan membakar lahan gandum dan bunga matahari di Israel selatan.

Seorang aktivis Palestina berpendapat kerusakan ekonomi Israel seperti itu tidak akan berbeda dengan yang dirasakan warga Gaza akibat blokade selama satu dekade terakhir.

Seorang remaja 18 tahun, salah satu pemimpin gerakan serangan layang-layang api, yang meminta untuk dirahasiakan identitasnya karena takut pembalasan dari militer Zionis mengatakan bahwa gerakan itu dimulai dengan remaja yang bosan mengibarkan bendera Palestina. 

"Kami ingin memancing orang-orang Israel lebih banyak, jadi kami menempelkan kain yang membara ke layang-layang. Berkat kehendak Tuhan, benang itu terpotong dan layang-layang jatuh di sisi yang lain dan menyalakan api. Beginilah kami mendapat ide itu," katanya.

Menurutnya, untuk membuat layang-layang api hanya butuh USD1 dan 50 sen untuk membuat balon terbang. "Kecuali ada 15 hingga 20 kebakaran, kami tidak menganggap itu hari yang baik," ujarnya.

Militer Israel mengatakan drone atau pesawat nirawak telah menghalau sekitar 90 persen perangkat api yang dibawa layang-layang dari Gaza.

"Ini bukan mainan. Ini adalah senjata berbahaya yang digunakan untuk meneror warga sipil Israel," kata Letnan Kolonel Jonathan Conricus, seorang juru bicara militer Israel, yang dikutip Fox News, Rabu (20/6/2018).



Credit  sindonews.com

Israel Lakukan 25 Serangan ke Jalur Gaza

Gaza setelah mendapat serangan dari pesawat-pesawat Israel, Kamis (17/5).

Foto: Fox News

Tiga warga Palestina terluka ringan dalam serangan Israel tersebut

CB, JALUR GAZA -- Jet Israel telah menyerang 25 sasaran Hamas di Jalur Gaza. Serangan balasan ini dilakukan setelah Hamas meluncurkan roket dan mortir ke wilayah Israel.

Tiga warga Palestina terluka ringan selama serangan di hari Rabu (20/6) dini hari, kata penduduk. Serangan balasan ini adalah salah satu dari serangan-serangan roket dan udara yang paling hebat akhir-akhir ini, dilaporkan Aljazirah.

Sirene serangan udara dan aplikasi peringatan telepon Israel terdengar sepanjang jam sebelum fajar. Militer Israel mengatakan 45 roket dan mortir ditembakkan ke wilayah Israel dan mengatakan perisai anti-rudal Iron Domenya mencegat tujuh roket.

Israel telah melakukan serangan udara di Jalur Gaza selama beberapa minggu terakhir, mengatakan bahwa pihaknya membalas dendam terhadap orang Palestina yang membakar lahan Israel.

Dalam beberapa pekan terakhir, para pengunjuk rasa Palestina telah menggunakan benda-benda menyala yang melekat pada layang-layang untuk membakar lahan pertanian tepat di atas pagar perbatasan dengan Israel.

Selama beberapa hari terakhir, sejumlah layang-layang dan balon pembakar telah diterbangkan dari Gaza ke wilayah Israel. Layang-layang tersebut telah menyalakan belasan api. Menanggapi itu, terlihat beberapa serangan dari angkatan udara Israel pada Hamas.

"Tadi malam serangan tersebut meningkat dengan lebih dari 45 roket ditembakkan dari wilayah Gaza ke Israel selatan dan wilayah yang berbatasan dengan Jalur Gaza. Sebagai tanggapan pasukan Israel menyerang 25 sasaran Hamas yang terpisah," ujar Harry Fawcett, reporter Aljazirah.

Setidaknya 127 orang Palestina telah dibunuh oleh pasukan Israel selama demonstrasi massa dan 3.000 orang telah terluka di sepanjang perbatasan Gaza sejak 30 Maret.

Taktik Israel dalam menghadapi protes mingguan pada Jumat telah mengundang kecaman internasional. Demonstrasi dilakukan oleh warga Palestina menuntut hak untuk kembali ke rumah keluarga karena melarikan diri atau diusir dari mengikuti pendirian Israel 70 tahun yang lalu.

Sekitar dua juta orang tinggal di Gaza, sebagian besar dari mereka adalah para pengungsi dari negara yang sekarang adalah Israel. Wilayah ini telah dikendalikan oleh Hamas selama lebih dari satu dekade, di mana ia telah berperang tiga kali dengan Israel.

Israel dan Mesir mempertahankan blokade di jalur itu, dengan alasan keamanan, yang telah menyebabkan krisis ekonomi dan runtuhnya standar hidup di sana selama satu dekade terakhir.

Credit  republika.co.id

Serangan Layang-Layang Api Palestina Berlanjut

Para remaja Gaza (memakai topeng) menaikkan layang-layang yang membawa bara api dan minyak untuk dijatuhkan di lahan-lahan Israel

Foto: Reuters

Serangan layang-layang api menyebar dari lima ke 16 wilayah di Israel.

CB, GAZA -- Peningkatan suhu udara di wilayah Palestina mendukung serangan layang-layang api yang sudah memasuki hari ketiga. Serangan layang-layang dan peluncur balon menyebabkan banyak kerusakan di wilayah Israel.


Dilaporkan Asharq Alawsat, kebakaran yang diakibatkan oleh layang-layang pada Selasa (19/6) malam terjadi di beberapa kota Israel sepanjang perbatasan dengan Jalur Gaza. Serangan tersebut merusak daerah pertanian dekat Sderot dan daerah lain.

Foto-foto yang diterbitkan oleh media Israel menunjukkan balon terbang menuju Sderot tengah. Balon itu memiliki bahan yang mudah terbakar, tetapi tidak menyebabkan kebakaran.


Strategi layang-layang api, yang dimulai sejak 83 hari lalu, merupakan tantangan keamanan bagi Israel. Israel mengkalim menderita kerugian material besar-besaran dari serangan tersebut.


Awalnya serangan tersebut menargetkan lima wilayah sebelum menyebar ke lebih dari 16 wilayah di Israel. Tel Aviv menghadapi kesulitan besar dalam memadamkan api.


Layang-layang telah menjadi simbol kuat gelombang protes Palestina yang meletus pada 30 Maret. Setidaknya 129 orang Palestina telah tewas oleh tembakan Israel sejak saat itu. Pasukan pertahanan Israel diperbolehkan menggunakan senjata mematikan untuk mencegah masuknya warga Palestina.


Layang-layang menawarkan cara yang lebih aman bagi warga Gaza untuk memprotes. Serangan layang-layang yang terlihat remeh itu menyebabkan kerugian ekonomi pada Israel. Sementara penyerang tetap berada cukup jauh dari perbatasan untuk menghindari tembakan.


Menurut Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman, tentara Israel telah meluncurkan drone atau pesawat tanpa awak untuk merusak atau memotong layang-layang. Lebih dari 600 layang-layang yang diluncurkan dari Gaza sejauh ini. Sekitar 400 layang-layang telah diadang pasukan Israel.

Credit  republika.co.id

Rusia Takut AS Luncurkan Penghancur Massal dari Luar Angkasa

Ilustrasi. (Thinkstock/johan63)

Jakarta, CB -- Rusia menentang rencana Amerika Serikat membentuk pasukan luar angkasa atau Space Force. Rencana itu disebut bisa berujung "bencana" karena memungkinkan AS mengerahkan senjata penghancur massal dari luar atmosfer.

Kepala Komite Keamanan dan Dewan Pertahanan Rusia, Viktor Bondarev, mengatakan Moskow siap "secara tegas membalas" jika AS melanggar traktat luar angkasa dengan menempatkan senjata penghancur massal di luar angkasa.

"Militerisasi di luar angkasa itu adalah jalan menuju bencana. Ada risiko besar jika Amerika akan melakukan pelanggaran berat dalam hal ini, jika kita memperhitungkan apa yang dilakukan selama ini dalam hal lain," kata Bondarev kepada kantor berita RIA seperti dikutip RT, Rabu (20/6).



"Jika AS keluar dari Traktat Luar Angkasa 1967 yang melarang pengerahan senjata nuklir ke ruang angkasa, [langkah itu] akan direspons secara tegas tidak hanya dari Rusia tapi juga negara lain demi mengamankan keamanan internasional."

Pernyataan itu diutarakan Bondarev menanggapi rencana Presiden Donald Trump membentuk pasukan luar angkasa sebagai matra keenam militer.

Tak hanya di dunia, Trump menganggap AS juga perlu menegaskan dominasinya di luar angkasa demi keamanan nasional. Presiden ke-45 pun memerintahkan Kementerian Pertahanan untuk segera memulai proses membentuk pasukan tersebut.

"Kami telah memiliki Angkatan Udara dan akan memiliki Angkatan Luar Angkasa yang terpisah tapi tetap sejajar. Ini akan menjadi sesuatu yang sangat penting," ucap Trump dalam acara mengenai kebijakan luar angkasa di Gedung Putih awal pekan ini.

Menurut Trump, luar angkasa akan menjadi salah satu medan penting secara militer dan moneter. Dalam pidatonya, Trump juga secara khusus mendukung penegasan "kehadiran permanen" AS di bulan dengan tujuan mengamankan Mars, meski tak mengatakan akan melibatkan militer atau tidak.

"Kami tak ingin China, Rusia, dan negara lainnya mendahului kami. Kami selalu menjadi yang terdepan--kami selalu melangkah jauh selama beberapa dekade terakhir," kata Trump seperti dikutip CNN.

Rencana pembentukan pasukan luar angkasa bukan wacana baru bagi AS. Pengembangan kebijakan modern luar angkasa telah menjadi elemen penting dari keamanan nasional Negeri Paman Sam sejak pemerintahan Dwight D Eisenhower.

Rencana ini kemudian terus dimatangkan selama periode Perang Dingin menyusul pengaruh dan perkembangan program satelit Uni Soviet yang berkembang pesat saat itu.

AS merupakan salah satu dari beberapa negara yang terus mengembangkan dan memanfaatkan program ruang angkasa seperti navigasi satelit demi keperluan militer.





Credit  cnnindonesia.com

Rusia: AS Berusaha Jadikan Dewan HAM Alat Propaganda Mereka

Menurut Rusia, keputusan AS mundur dari Dewan HAM PBB merupakan upaya lain dari Washington untuk menjadikan Dewan HAM sebagai kaki tangan mereka. Foto/Reuters

MOSKOW - Rusia menanggapi sinis keputusan mundurnya Amerika Serikat (AS) dari Dewan HAM PBB. Menurut Rusia, keputusan AS mundur dari badan itu merupakan upaya lain dari Washington untuk menjadikan Dewan HAM sebagai kaki tangan mereka.

Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB di Jenewa megatakan, tuduhan AS bahwa Dewan HAM sudah dipolitisasi oleh sejumlah pihak adalah tuduhan yang benar. Tuduhan ini, menurut Moskow, muncul karena Dewan HAM tidak bekerja sesuai dengan keinginan Washington.

"Rupanya, AS ingin mengubah Dewan HAM menjadi alat yang berguna untuk mempromosikan kepentingannya dan menghukum negara-negara yang tidak diinginkan. Dalam konteks ini, AS berusaha untuk menuduh hampir seluruh dunia mempolitisasi badan itu dan kegagalan inisiatifnya, terlihat sinis," kata Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB di Jenewa, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (20/6).

Misi Rusia itu menyatakan meskipun ada beberapa titik lemah, Dewan HAM adalah platform internasional utama untuk kerja sama di bidang HAM, yang bekerja pada prinsip-prinsip ketidakberpihakan, netralitas dan kerja sama.

Sementara itu, sebelumnya, tidak lama setelah AS menyatakan mundur dari Dewan HAM, Rusia mengumumkan bahwa mereka mencalonkan diri sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2021-2023.

Sekretaris Pertama Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB di Jenewa, Fedor Strzhizhovskiy menyatakan Rusia akan terus meningkatkan peran sertanya di Dewan HAM, dengan mencalonkan diri menjadi anggota di badan PBB tersebut.

"Rusia akan melanjutkan kerja efektifnya di Dewan HAM untuk mempertahankan dialog dan kerja sama yang setara di bidang hak asasi manusia. Untuk tujuan ini, Rusia telah mengusulkan pencalonannya untuk keanggotaan Dewan Hak Asasi Manusia untuk 2021-2023," ucap Strzhizhovskiy. 

Credit  sindonews.com

AS Minggat, Rusia Daftar Jadi Anggota Dewan HAM PBB

Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB di Jenewa mengumumkan bahwa mereka mencalonkan diri sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2021-2023. Foto/Istimewa

MOSKOW - Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB di Jenewa mengumumkan bahwa mereka mencalonkan diri sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2021-2023. Pengumuman ini datang tidak lama setelah Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk keluar dari badan itu.

Sekretaris Pertama Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB di Jenewa, Fedor Strzhizhovskiy menyatakan Rusia akan terus meningkatkan peran sertanya di Dewan HAM, dengan mencalonkan diri menjadi anggota di badan PBB tersebut.

"Rusia akan melanjutkan kerja efektifnya di Dewan HAM untuk mempertahankan dialog dan kerja sama yang setara di bidang hak asasi manusia. Untuk tujuan ini, Rusia telah mengusulkan pencalonannya untuk keanggotaan Dewan Hak Asasi Manusia untuk 2021-2023," ucap Strzhizhovskiy, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (20/6).

Sebelumnya, AS memutuskan keluar dari Dewan HAM PBB sebagai pembelaannya terhadap Israel. keputusan keluarnya AS itu diumumkan Menteri Luar Negeri AS, Michael Richard Pompeo dan Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley dalam konferensi pers  Selasa sore waktu AS.

”AS secara resmi menarik diri dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Organisasi munafik dan melayani diri sendiri, yang membuat ejekan terhadap hak asasi manusia. Partisipasi Amerika adalah kredibilitas terakhir yang dimiliki dewan. Itulah tepatnya mengapa kita harus pergi." kata Haley.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu kemudian menyatakan menyambut baik keputusan AS tersebut. Netanyahu menyebut Dewan HAM PBB adalah badan PBB yang bisa dan memiliki standar ganda terhadap Israel.

Credit  sindonews.com

Timor Leste Segera Lantik Eks Pejuang Jadi Perdana Menteri

Ilustrasi bendera Timor Leste. (Thinkstock/NatanaelGinting)

Jakarta, CB -- Mantan presiden dan pejuang kemerdekaan Timor Leste, Jose Maria de Vasconcelos, akan dilantik sebagai perdana menteri pada Jumat (22/6) ini, mengakhiri kebuntuan politik di negara bekas wilayah Indonesia itu.

"Saya telah mengeluarkan dekrit penominasian Taur Matan Ruak sebagai perdana menteri," kata Presiden Francisco Guteres dalam konferensi pers yang dikutip Reuters, Rabu, merujuk pada Vasconcelos dengan nama populernya.


Vasconcelos adalah anggota dari koalisi oposisi, Aliansi Perubahan untuk Perkembangan (AMP), yang memenangkan mayoritas kursi parlemen dalam pemilihan umum Mei lalu.

Pemungutan suara itu disebut-sebut sebagai kesempatan untuk mengakhiri kebuntuan berbulan-bulan di parlemen negara tersebut. Koalisi AMP memenangkan 49,6 persen suara.



AMP adalah sekutu partai Kongres Nasional untuk Rekonstruksi Timor (CNRT) yang dipimpin Xanana Gusmao, tokoh kemerdekaan lainnya. Bersama dua partai lainnya, koalisi memenangkan 34 dari 65 kursi parlemen.

Partai Fretilin yang mengusung Perdana Menteri petahana Mari Alkatiri memenangkan 34,2 persen suara. Partai tersebut sempat memprotes dugaan kejanggalan pemungutan suara, tapi klaimnya ditolak pengadilan.

Didelis Magalhaes, petinggi dari koalisi AMP, mengatakan hasil ini bakal mengakhiri kebuntuan parlemen.

"Timor Leste mesti punya pemerintahan yang kuat dan berasal dari mayoritas absolut di parlemen," kata Magalhaes melalui telepon.





Credit  cnnindonesia.com

Pemimpin Eropa Bahas Krisis Imigran secara Informal

Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker mengundang para pemimpin Eropa untuk membahas persoalan imigrasi. (REUTERS/Delmi Alvarez)

Jakarta, CB -- Beberapa tokoh pemimpin Uni Eropa akan mengadakan pertemuan informal membahas krisis imigrasi di Brussels pada Minggu ini.

Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker mengatakan pertemuan ini digelar untuk mencari jawaban menjelang pertemuan utama yang digelar pekan depan.

Para pemimpin Jerman, Perancis, Italia, Spanyol, Yunani, Austria dan Bulgaria juga akan dilibatkan dalam pertemuan ini. Dilansir AFP pada Rabu (20/6), Perdana Menteri Malta juga menerima undangan dari Juncker.

"Saya mengadakan pertemuan kerja informal tentang masalah migrasi dan suaka di Brussels pada hari Minggu, untuk bekerja dengan para Kepala Negara atau Pemerintah anggota yang tertarik mencari solusi Eropa menjelang #EUCO mendatang (Dewan Eropa)," kata Juncker melalui Twitter.



Seluruh 28 pemimpin Uni Eropa Kamis depan dijadwalkan membahas rencana untuk merombak sistem suaka blok yang telah berada di bawah tekanan berat sejak dilanda krisis pengungsi 2015 lalu.

Upaya mencapai konsesus telah dimulai menyusul perkembangan baru di Eropa. Negara-negara di benua tersebut berselisih dalam menentukan tuan rumah bagi para pendatang baru.

Setelah mengizinkan lebih dari satu juta pencari suaka ke Jerman pada tahun 2015, Kanselir Jerman Angela Merkel berbalik menentang keras imigrasi. Saat ini, Merkel sedang berjuang untuk masa depan politiknya.

Menteri Dalam Negeri Horst Seehofer telah mengultimatum Uni Eropa agar mencapai kesepakatan dengan negara-negara garis depan, seperti Italia dan Yunani untuk memungkinkan Jerman mengembalikan para pencari suaka dalam waktu dua pekan.






Credit  cnnindonesia.com

Iran Tak Berniat Tambah Jangkauan Rudal, Tolak Dialog Trump

Ilustrasi rudal Iran. (Reuters/Mahmood Hosseini)

Jakarta, CB -- Komandan Garda Revolusi mengatakan Iran tidak berencana memperluas kapasitas rudalnya karena jangkauan 2.000 kilometer cukup untuk melindungi negara itu, di tengah peningkatan tekanan Amerika Serikat atas program rudal di Teheran.

Pemerintah Iran juga mengesampingkan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai kemampuan militer dan pengaruh regionalnya. Dilansir dari Reuters, Teheran menyatakan hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilainya.

Bulan lalu, Trump menarik AS dari perjanjian nuklir 2015 silam antara Iran dan negara-negara dunia. Kesepakatan itu membatasi aktivitas Teheran dengan imbalan pencabutan sanksi.



Ia mengatakan bahwa kesepakatan itu sangat cacat karena tidak mengekang program rudal balistik Iran maupun perang proksi di Suriah, Iran dan Yaman. Dengan demikian, Washington akan menerapkan kembali sanski keras terhadap Teheran.

"Kami memiliki kemampuan sains untuk meningkatkan jangkauan rudal kami tetapi itu bukan kebijakan kami saat ini karena sebagian besar target strategis musuh sudah dalam kisaran 2.000 km ini. Jarak ini cukup untuk melindungi Republik Islam, "kata Komandan Garda Revolusi Mayor Jenderal Mohammad Ali Jafari.

Jafari mengatakan bahwa perundingan sebelumnya dengan Amerika Serikat adalah pengecualian. Ia juga menyebut para politikus dan aktivis Iran yang mendukung pembicaraan baru dengan Trump sebagai "pengkhianat dan anti-revolusioner."

Lebih dari 100 aktivis yang terkait dengan poros politik moderat dan reformis Iran menyambut kesepakatan Trump dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un terkait denuklirisasi utuh di semenanjung Korea pada Sabtu lalu.

Dalam pernyataan yang dikutip media lokal Iran, para aktivis mendesak Teheran memulai negosiasi langsung dengan Washington DC "tanpa syarat." Mereka juga mendesak pemerintah Iran menyelesaikan permusuhan antara kedua negara yang dimulai sejak Revolusi Islam 1979.

Jafari menolak tuntutan tersebut dan mengatakan bahwa pemimpin Korea Utara menyerah karena merupakan seorang revolusioner komunis, bukan Islam.

Senada dengan Jafari, Juru Bicara pemerintah Iran Mohammad Bagher Nobakht mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk bernegosiasi dengan Trump.

"Tidak ada alasan atau logika untuk berbicara dengan orang semacam itu (Trump). Opini publik tidak akan menyambut baik itu, " kata Nobakh.

Semenjak Trump mundur dari perjanjian tersebut, Perancis, Inggris dan Jerman yang juga menandatangani kesepakatan kelabakan memastikan Iran terus mendapatkan keuntungan ekonomi agar tidak ikut menarik diri.

Kepala Organisasi Energi Atom Iran Ali Akbar Salehi telah bertemu dengan Sekretaris Jendral PBB Antonio Guterres dan menyatakan ketidakpuasan pihaknya pada proposal negara Eropa terkait penyelamatan kesepakatan nuklir.

Merujuk pada peran regional Iran, Salehi mengatakan "jika terus seperti ini, semua pihak akan kalah.






Credit  cnnindonesia.com

Taliban bunuh 30 prajurit Afghanistan dalam serangan besar

Dokumentasi anggota Taliban, yang ditangkap polisi perbatasan Afganistan, berdiri selama presentasi senjata yang disita dan peralatan kepada wartawan di Kabul, Afganistan, Selasa (5/1). (REUTERS/Omar Sobhani)

Kabul, Afghanistan (CB) - Kelompok bersenjata Taliban membunuh 30 prajurit Afghanistan dan menguasai pangkalan militer di Provinsi Badghis, di bagian barat negara itu pada Rabu, kata gubernur provinsi tersebut.

Peristiwa itu merupakan serangan utama sejak gencatan senjata diberlakukan Taliban selama tiga hari yang berakhir pada Ahad untuk menghormati Idul Fitri.

Gubernur Provinsi Badghis, Abdul Ghafoor Malikzai, mengatakan, Taliban menyerang dua pos keamanan pada jam-jam awal Rabu dini hari. Abdul Aziz Bek, kepala Dewan Provinsi Badghis, mengatakan satu pangkalan militer di Distrik Balamerghab dijadikan sasaran.

"Kelompok bersenjata Taliban dalam jumlah yang cukup banyak datang dari beberapa arah," kata Bek. "Setelah pertempuran sengit beberapa jam, 30 personel pasukan keamanan Afghanistan gugur dan Taliban menguasai pangkalan itu."

Sebanyak 15 anggota kelompok bersenjata Taliban tewas di beberapa kawasan lain provinsi tersebut, katanya. Menurut dia, Taliban menyiapkan serangan-serangan mereka dan melakukan pengintaian atas kawasan itu selama gencatan senjata.

Taliban menyatakan pertempuran sengit berlanjut dan sejauh ini "puluhan" prajurit Afghanistan dibunuh.

Naqibullah Amini, juru bicara kepolisian Badghis, membenarkan kematian 30 orang prajurit tersebut dan mengatakan Taliban membunuh empat prajurit dalam serangan-serangan terpisah terhadap beberapa tempat pemeriksaan keamanan di distrik yang sama.

Pemerintah juga menyatakan gencatan senjata untuk menghormati hari libur Idul Fitri dan kelompok bersenjata Taliban bergerak menuju kota-kota di seluruh negara itu selama akhir pekan. Kedua pihak merayakan akhir bulan suci Ramadhan.

Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani, memperpanjang gencatan senjata yang diberlakukannya secara sepihak selama 10 hari, yang semestinya berakhir Rabu.

Credit  antaranews.com

Koalisi pimpinan Saudi kuasai Bandara Hodeidah Yaman

Ilustrasi - Pendukung Houthi membawa gambar mendiang Saleh al-Samad, pejabat senior Houthi, saat mengikuti aksi protes atas tewasnya Saleh dalam serangan udara koalisi Saudi di Hodeidah, Sanaa, Yaman, Kamis (26/4/2018). (REUTERS/Mohamed al-Sayaghi)

Dubai (CB) - Koalisi pimpinan Arab Saudi di Yaman telah mengambil kendali bandar udara Hodeidah dan terus menyerang kantung-kantung perlawanan para pengikut Houthi di dekatnya, kata seorang juru bicara koalisi pada Rabu.

"Kami sekarang menghancurkan benteng-benteng Houthi dekat bandara," kata Turki al-Malki, dalam wawanacara dengan televisi Al Arabiya dari Brussel.

Warga mengatakan bentrokan di bandara itu telah mereda tetapi jet tempur koalisi menyerang posisi-posisi yang dikuasai petempur Houthi yang bersekutu dengan Iran, sementara kelompok itu berusaha keras mempertahankan Hodeidah, satu-satunya pelabuhan yang jadi tulang punggung bagi jutaan warga Yaman.

Dari Aden, media yang dikelola Houthi dan Saudi yang dikutip kantor berita Reuters melaporkan koalisi Saudi melancarkan serangan-serangan udara atas bandara udara Hodeidah, Yaman, pada Ahad (17/6) untuk mendukung pasukan yang berusaha merebut kendali dari gerilyawan Houthi.

Gerakan Houthi menghadapi tantangan terbesar dalam perang itu.

Jet-jet tempur melancarkan lima serangan ke kota pelabuhan Hodeidah, yang memiliki arti strategis bagi jutaan warga Yaman, demikian kantor berita resmi Houthi, SABA.

Televisi milik Saudi Al Arabiya juga melaporkan serangan-serangan atas bandara itu.

Pasukan darat, temasuk tentara Uni Emirat Arab, Sudan dan Yaman dari berbagai faksi, mengepung kompleks bandara utama tersebut pada Sabtu, kata sebuah sumber di militer Yaman yang bersekutu dengan koalisi.

Tujuan utama dari sekutu, pimpiunan UAE, ialah mengalahkan pengikut Houthi di Hodeidah, satu-satunya pelabuhan di Laut Merah di bawah kekuasaan mereka, dan memutus jalur pasokan mereka ke Sanaa, ibu kota Yaman.

"Kami hidup di bawah keadaan teror selama tiga hari karena kami di kawasan dekat bandara itu," kata Khaled Ateeq, 38 tahun, seorang warga.

Pertempuran merebut Hodeidah bisa sengit, menimbulkan penderitaan lagi bagi warga sipil, yang telah mengalami serangan-serangan udara, blokade pelabuhan, kelaparan dan wabah kolera.

Koalisi pimpinan Saudi telah menyerang posisi-posisi Houthi, yang berpengalaman dalam pertempuran di pegunungan. Kelompok itu, yang menguasai Sanaa pada tahun 2014, telah bergerilya bersama tentara nasional Yaman dan perang singkat di perbatasan dengan Arab Saudi.

Credit  antaranews.com

Orang kepercayaan Trump tinggalkan Gedung Putih

Deputy Kepala Staf Gedung Putih Joe Hagin (ANTARA News/ Reuters).

Washington (CB) - Gedung Putih pada Selasa (19/6) mengumumkan bahwa Deputi Kepala Staf Joe Hagin akan meninggalkan Gedung Putih.

Hagin (62) memegang peran penting dalam mengatur KTT historis dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di Singapura. Selepas dari Gedung Putih, ia akan kembali ke sektro swasta.

Ia telah bekerja untuk tiga presiden sebelumnya dari Partai Republik, di antaranya Ronald Reagan, George HW Bush dan George W Bush.

"Joe Hagin sudah lama menjadi aset besar dalam pemerintahan saya," ujar Trump, sambil mengucapkan terima kasih kepadanya karena telah merencanakan dan melaksakan salah satu lawatan luar negeri paling historis yang dilakukan seorang presiden.

Hagin mengikuti jejak sejumlah staf pemerintahan yang keluar selama beberapa bulan terakhir, baik karena kemauan sendiri atau karena dipecat, demikian dilansir Kantor Berita AFP.

Credit  antaranews.com

Terkuat di ASEAN, Militer Indonesia di Atas Korut dan Israel

Militer Indonesia berhasil melewati Israel dan Korut serta terkuat diantara sejumlah negara ASEAN. Foto/SINDOnews/Ali Masduki

JAKARTA - Situs Global Firepower kembali merilis peringkat kekuatan militer negara-negara di dunia. Dalam peringkat terbaru itu, kekuatan militer Indonesia masuk dalam daftar 15 besar dunia.

Seperti disitir Sindonews, Rabu (20/6/2018), Indonesia berada di peringkat 15, turun satu peringkat dari tahun lalu. Namun peringkat ini di atas sejumlah negara ASEAN seperti Vietnam (20), Thailand (27), Myanmar (35), Malaysia (44), Filipina (52), dan Singapura (67).

Tidak hanya itu, peringkat Indonesia juga lebih baik dari Israel (16) dan Korea Utara (18) serta Australia (21).

Dalam menyusun peringkat kekuatan militer negara-negara di dunia, situs Global Firepower Index memasukkan unsur jumlah personil militer, pesawat tempur, tank, hingga total aset angkatan laut. Situs ini juga memasukkan anggaran pertahanan.

Dalam catatan Global Firepower Index, militer Indonesia mempunyai personil militer sebesar 975.750, memiliki 39 pesawat tempur, 418 tank, dan total aset angkatan laut mencapai 221 dengan anggaran pertahanan mencapai USD 6,9 miliar.

Sementara itu, untuk tiga besar negara kekuatan militer di dunia, Amerika Serikat (AS) berada pada puncak daftar diikuti Rusia (2) dan China (3). Sementara itu, berturut-turut di bawah ketiganya adalah India (4), Prancis (5), Inggris (6), Korea Selatan (7), Jepang (8), Turki (9) dan Jerman (10). 

Credit  sindonews.com

Indonesia Sesalkan Keputusan AS Mundur dari Dewan HAM PBB

Pemerintah Indonesia menyatakan sangat menyesalkan langkah Amerika Serikat untuk mundur dari Dewan HAM PBB. Foto/Reuters

JAKARTA - Pemerintah Indonesia angkat bicara mengenai mundurnya Amerika Serikat (AS) dari Dewan HAM PBB. Indonesia menyatakan sangat menyesalkan langkah AS tersebut.

"Indonesia sangat menyayangkan keputusan AS untuk keluar dari Dewan HAM PBB," kata Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Sindonews dari lama resmi mereka pada Rabu (20/6).

Kemlu RI menyatakan, Dewan HAM merupakan forum kerja sama multilateralisme dan komitmen masyarakat internasional untuk menegakkan dan memajukan perlindungan HAM di seluruh dunia.

Lebih penting, lanjut Kemlu RI, Dewan HAM juga menjadi harapan bagi masyarakat lemah di seluruh dunia untuk mendapat perhatian bagi perlindungan dari berbagai pelanggaran HAM.

"Indonesia menyadari bahwa kerja Dewan HAM belum sempurna, akan tetapi proses reformasi seperti yang dibutuhkan beberapa badan PBB lainnya antara lain Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB,  justru membutuhkan komitmen politis dan  semangat kerja sama multilateralisme dari anggota PBB," ucapnya.

Dalam pernyataannya, Kemlu RI menambahkan bahwa Indonesia, bersama Negara-negara lainnya di dunia akan terus berkontribusi dan bekerja sama untuk menegakan dan memajukan perlindungan HAM melalui kerja sama multilateralisme sesuai mandat Dewan HAM, termasuk memperkuat kinerja Dewan HAM PBB 

Credit  sindonews.com

Korsel Tegaskan Sanksi Korut Tetap Berlaku

Korsel menegaskan jika sanksi terhadap Korut akan tetap berlaku sampai negara itu memenuhi janjinya untuk melakukan denuklirisasi. Foto/Ilustrasi/SINDOnews/Ian

SEOUL - Sanksi terhadap Korea Utara (Korut) akan tetap berlaku sampai negara komunis itu benar-benar membatalkan program nuklirnya. Hal itu ditegaskan oleh pejabat senior Korea Selatan (Korsel).

Menteri Luar Negeri Korsel, Kang Kyung-wha mengatakan bahwa Seoul mengharapkan untuk melihat tindakan nyata Korut untuk memenuhi komitmen denuklirisasi lengkap sebagai ganti jaminan keamanan dan upaya bersama untuk membangun perdamaian abadi di Semenanjung Korea.

"Sementara itu, sanksi akan tetap di tempatnya sampai kami yakin bahwa denuklirisasi lengkap telah tercapai," katanya seperti dikutip dari USA Today, Rabu (20/6/2018).

Kang juga mengatakan bahwa rencana aksi akan muncul dalam negosiasi lanjutan antara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo dan pejabat Korut. Sebelumnya, Pompeo mengatakan bantuan dari sanksi akan datang hanya setelah denuklirisasi lengkap, dan ia akan melakukan perjalanan ke Pyongyang untuk melakukan diskusi sebelum terlalu lama.

"Kami berharap diskusi dan perjanjian dan implementasi dari perjanjian tersebut akan berlangsung lebih cepat daripada nanti," katanya.

Korut tetap berada di bawah sanksi ketat yang diberlakukan pada bulan Agustus lalu oleh Dewan Keamanan PBB. Sanksi tersebut berupa larangan ekspor batubara, besi, timah dan makanan laut - yang mencapai sekitar USD1 miliar dari perdagangan tahunan negara itu yang mencapai USD3 miliar.

AS, Korsel, Jepang, dan Uni Eropa (UE) juga telah memberlakukan sanksi tambahan terhadap Pyongyang atas program rudal nuklir dan balistiknya.

Dalam kesempatan itu, Kang juga menyinggung soal penghentian latihan militer bersama AS-Korsel. Ia menyebut penghentian itu sebagai tindakan dengan itikad baik. Meski begitu, ia juga menegaskan bahwa latihan bersama itu dapat dipulihkan jika Korut gagal memenuhi janjinya.

"Mereka dapat dengan cepat kembali jika kita melihat momentum dialog kehilangan kecepatan atau Korea Utara tidak memenuhi komitmen denuklirisasi," tukasnya.

Credit  sindonews.com

Eks Presiden Filipina Benigno Aquino Didakwa Penyalahgunaan Anggaran

Mantan Presiden Filipina Benigno Aquino didakwa telah melakukan penyalahgunaan anggaran terhadap sejumlah proyek. Foto/Istimewa

MANILA - Mantan Presiden Filipina Benigno Aquino didakwa telah melakukan tindakan inkonstitusional. Hal itu terkait keputusannya mengalokasikan USD1,67 miliar dalam bentuk dana pemerintah untuk program yang ditolak oleh Kongres.

"Aquino bertanggung jawab atas penerbitan tidak sah dari dana untuk proyek-proyek yang tidak disetujui oleh Kongres Filipina," kata jaksa khusus yang bertanggung jawab untuk menyelidiki korupsi pemerintah seperti dikutip dari Al Jazeera, Rabu (20/6/2018).

Jaksa mengatakan Aquino dengan sengaja memberikan persetujuannya kepada bendaharanya untuk menarik dana pemerintah tersebut. Tindakan ini bertentangan dengan hukum.

Jumlah yang dikeluarkan adalah 72 miliar peso atau sekitar USD1,67 miliar.

Keputusan itu berbeda dengan perintah sebelumnya yang membebaskan Aquino dari dakwaan, yang ditentang oleh sekelompok legislator dan aktivis oposisi.

Sementara Aquino tidak dituduh memperkaya dirinya sendiri dengan menggunakan dana, kritikus dan pengamat politik mengatakan ia mengarahkan uang pemerintah untuk anggota Kongres dan senator yang disukainya.

Pada saat dana itu dilepas, Aquino berusaha mengumpulkan dukungan dari legislator untuk mendakwa kepala mahkamah agung, yang kemudian dinyatakan bersalah oleh Senat karena kegagalan untuk menyatakan aset dan liabilitasnya dengan benar.

Aquino bersikeras bahwa pengucuran dana itu didokumentasikan dengan baik dan diizinkan oleh hukum. Tetapi Mahkamah Agung menyatakan dalam keputusan tahun 2014 bahwa itu tindakan inkonstitusional.

Carlos Zarate, anggota Kongres dan pemohon, mengatakan partainya menyambut baik keputusan tersebut.

Ia mengatakan Aquino dan bendaharanya tidak hanya harus didakwa atas perebutan kekuasaan legislatif tetapi juga untuk malformasi teknis dan tuduhan korupsi sebagai penulis sekaligus arsitek dari miliaran barel babi presiden.

Dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan di ABS-CBN News Channel, jurubicara Aquino, Abigail Valte, mengatakan mantan pemimpin itu belum menerima salinan keputusan tersebut.

"Kami cukup penasaran untuk mempelajari bagaimana Kantor Kejaksaan tiba pada pembalikan keputusan sebelumnya yang tidak menemukan tanggung jawab di pihak mantan Presiden Aquino," kata Valte.

Tidak ada tanggal persidangan yang ditetapkan untuk kasus terhadap Aquino. Jika terbukti bersalah atas kasus tersebut, mantan presiden itu dapat menghadapi hukuman "diskualifikasi khusus sementara" dan hukuman penjara antara enam bulan dan satu hari hingga enam tahun. 

Pada Juli 2017, Aquino juga didakwa atas perampasan wewenang untuk memerintahkan serangan tahun 2015 terhadap seorang pemimpin bersenjata Muslim di Filipina selatan, yang mengakibatkan kematian 44 polisi elit.

Aquino, yang menjabat sebagai presiden dari 2010 hingga 2016, mendapat kredit atas upayanya memulihkan stabilitas politik dan ekonomi di Filipina serta untuk menandatangani kesepakatan damai guna mencoba mengakhiri pemberontakan separatis Muslim selama puluhan tahun di Mindanao.



Credit  sindonews.com

Kim Jong-un Lapor Hasil Pertemuan dengan Trump ke Xi Jinping

Kim Jong-un melaporkan hasil pertemuannya dengan Presiden AS, Donald Trump, saat bertemu dengan Presiden China, Xi Jinping, di Beijing pada Selasa (19/6). (KCNA/via Reuters)

Jakarta, CB Indonesia -- Pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, melaporkan hasil pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, saat bertemu dengan Presiden China, Xi Jinping, di Beijing pada Selasa (19/6).

Media pemerintah China melaporkan bahwa dalam pertemuan tersebut, Kim mengucapkan terima kasih kepada Xi atas peran diplomatiknya sehingga pertemuan bersejarah tersebut dapat terwujud.

Sebaliknya, Xi meminta AS dan Korut benar-benar mengimplementasikan hasil kesepakatan yang tercapai dalam pertemuan pada 12 Juni di Singapura tersebut.


Salah satu poin penting dari pertemuan itu adalah kedua negara sepakat untuk melakukan perlucutan senjata nuklir secara penuh di Semenanjung Korea.



Kim pun "berterima kasih dan mengapresiasi dukungan China atas denuklirisasi di Semenanjung Korea dan peran penting China dalam melindungi perdamaian dan stabilitas semenanjung."

Dalam pertemuan tersebut juga disinggung sikap Trump yang langsung mewacanakan penarikan pasukan AS dari Korea Selatan tak lama setelah bertemu dengan Kim.

Selama ini, Korut menganggap pengerahan pasukan AS di Korsel ini mengancam kedaulatan negaranya sehingga mereka harus mengembangkan program senjata nuklir.


Dengan pernyataan Trump tersebut, Kim yakin Korut dan AS sudah mencapai hasil yang sesuai dengan kepentingan kedua negara.

"Jika kedua belah pihak mengimplementasikan konsensus pertemuan itu langkah demi langkah, semua akan membuka fase baru dan penting untuk denuklirisasi Semenanjung Korea," kata Kim sebagaimana dikutip AFP.

Ini adalah kali ketiga Kim menemui Xi sepanjang 2018. Harian bisnis Jepang, Nikkei, memberitakan bahwa Kim kemungkinan sedang berupaya meminta dukungan China untuk mencabut sanksi internasional setelah Korut sepakat melucuti senjata nuklir mereka.





Credit  cnnindonesia.com

Turki Bangun Pangkalan Ilmiah Bersama 30 Negara Lain pada 2019

12_iptek_eslautantartika

CB, Jakarta - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dengan bangga mengumumkan rencana proyek stasiun kutub nasional di Antartika yang akan dibangun pada 2019. Erdogan menyatakan ini akan menempatkan Turki setara dengan 30 negara lainnya yang berpartisipasi dalam proyek ini. Turki bertujuan untuk mendirikan pangkalan ilmiah di benua terdingin di bumi, Antartika, pada 2019.
"Pada 2019, kami akan menciptakan dasar ilmiah untuk menjadikan Turki sebagai salah satu dari sekitar 30 negara yang memiliki pusat penelitian kutub di Antartika," tulis Erdogan di laman Twitternya pada Sabtu, seperti dilansir dari Russia Today, 19 Juni 2018.

Ini bukan pertama kalinya pemerintah Turki berambisi mendirikan pangkalan penelitian ilmiah baru di wilayah tersebut. Pada April, Menteri Ilmu Pengetahuan, Industri dan Teknologi Turki, Faruk Ozlu mengatakan bahwa setelah mendirikan pangkalan dan dasar-dasar Pangkalan Ilmiah Turki, Ankara akan mengajukan status negara penasehat, yang bisa memberikan pengaruh di wilayah tersebut.

Pemandangan malam hari di komplek penelitian Halley VI centre, bangunan ini dirancang untuk menampung 52 orang peneliti. Di dalamnya terdapat fasilitas ruang tidur, ruang makan dan ruang olahraga. Laut Weddell, Antartika, 23 Februari 2015. Dailymail.co.uk
Turki adalah salah satu penandatangan Perjanjian Antartika, yang mewajibkannya menggunakan Antartika hanya untuk tujuan damai. Salah satu syarat untuk bergabung dengan kelompok Antartika ini adalah harus melaksanakan kegiatan ilmiah besar di benua terdingin di bumi itu.

Turki telah mengirim tiga ekspedisi ke Antartika, di mana para ilmuwan Turki memeriksa lokasi untuk basis penelitian. Tim ilmuwan kembali dari ekspedisi kutub mereka pada April dan profesor yang memimpin tim ekspedisi, Burcu Ozsoy, mengungkapkan beberapa rincian tentang fasilitas masa depan. Pangkalan hijau nantinya akan menggunakan panel surya untuk kebutuhan energi. Dia juga mengatakan bahwa para ilmuwan Turki ingin melakukan lebih banyak penelitian di wilayah tersebut dan melatih lebih banyak ilmuwan untuk berkontribusi pada proses mempelajari Antartika.

Dilansir dari Sputniknews, pangkalan penelitian ilmiah Turki akan berlokasi di Horseshoe Island, wilayah yang membentang dari Antartika ke arah Amerika Selatan. Peneliti dari Universitas Teknik Istanbul diharapkan untuk memimpin proyek ini, dan mempelajari masalah termasuk perubahan iklim.
Turki menjadi salah satu negara yang ikut menandatangani Traktat Antarktika 1959 yang mewajibkan negara untuk hanya terlibat dalam aktivitas ilmiah di zona kutub selatan ini. Lebih dari 50 negara menjadi pihak yang berpartisipasi dalam perjanjian itu, termasuk Rusia, AS, Cina, Jepang, Australia, Selandia Baru, Argentina, dan sejumlah negara Eropa. Sekitar dua puluh negara akan memelihara sekitar 90 stasiun penelitian permanen atau sementara di Antartika.

Credit  tempo.co