Rabu, 27 Desember 2017

Filipina Tegaskan Tidak Akan Pindahkan Kedubes ke Yerusalem

MANILA - Menteri Luar Negeri Filipina Alan Peter Cayetano membantah kabar bahwa Filipina akan memindahkan Kedutaan Besarnya di Tel Aviv ke Yerusalem, dengan mengatakan bahwa Israel tidak pernah meminta pemerintah Filipina untuk mempertimbangkan tindakan tersebut.

Kabar ini muncul setelah Wakil Menteri Luar Negeri Israel, Tzipi Hotovely mengatakan, lebih dari 10 negara tengah mempertimbangkan untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Mereka akan mengikuti jejak Amerika Serikat (AS) dan Guatemala yang sebelumnya telah melakukan hal itu.

Hotodely tidak menyebutkan salah satu dari 10 negara tersebut, namun mengatakan negara itu memiliki tradisi Kristen yang kuat. Filipina, Republik Ceko dan Rumania disebut adalah beberapa negara yang akan melakukan hal itu, setelah mereka tidak hadir saat voting pekan lalu di PBB mengenai Yerusalem.

"Agar adil terhadap Israel, mereka belum memberi tahu atau meminta kami untuk memindahkan Kedutaan Besar kami di sana," kata Cayetano dalam sebuah wawancara dengan media setenpat.

"Sebenarnya, mereka mengklarifikasi laporan yang ada kepada rekan-rekan mereka bahwa Filipina tidak berkomunikasi dengan mereka bahwa kami akan memindahkan kedutaan kami atau tidak," sambungnya, seperti dilansir GMA pada Selasa (26/12).

Dia kemudian menuturkan bahwa Filipina juga sudah melakukan komunikasi dengan negara-negara Timur Tengah dan menjelaskan sampai saat ini Manila tidak memiliki rencanan, atau sudah melakukan komunikasi dengan Israel mengenai kemungkinan pemindahaan kedubes ke Yerusalem.

"Kami telah berkomunikasi dengan jelas kepada semua teman kami di Timur Tengah bahwa tidak ada diskusi atau perpindahan untuk memindahkan kedutaan kami dari Tel Aviv," ucapnya.

Cayetano menambahkan Filipina mendukung solusi dua negara, dan menyampaikan bahwa Filipina bahkan bersedia berperan sebagai penengah, jika memang diminta.

Credit sindonews.com

Israel Sebut 10 Negara Ingin Pindahkan Kedubes ke Yerusalem

Yerusalem.

CB, TEL AVIV -- Pemerintah Israel mengklaim tengah menjalin hubungan dengan 10 negara yang berencana memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel ke Yerusalem. Hal ini disampaikan sehari setelah Presiden Guatemala Jimmy Morales mengumumkan akan memindahkan kedutaan besar negaranya dari Tel Aviv ke Yerusalem.

"Kami berhubungan dengan setidaknya 10 negara, beberapa di antaranya di Eropa untuk membahas langkah ini (pemindahan kedutaan besar ke Yerusalem)," ungkap Wakil Menteri Luar Negeri Israel TzipiHotovely, seperti dilaporkan laman Al Arabiya, Selasa (26/12).

Kendati demikian Hotovely enggan menyingkap negara-negara mana saja yang sedang berencana memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem. Namun, berdasarkan beberapa sumber diplomatik Israel, empat negara di antaranya adalah Filipina, Rumania, Sudan, dan Honduras.

Majelis Umum PBB, pada Kamis (21/12), telah menyetujui resolusi yang dengan tegas meminta Amerika Serikat (AS) menarik pengakuannya atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Resolusi ini disepakati 128 negara dan ditolak sembilan negara lainnya. Sedangkan 35 negara memilih abstain.

Namun Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengatakan resolusi yang diadopsi Majelis Umum PBB tak akan menyurutkan rencana negaranya untuk memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem. "AS akan menempatkan kedutaannya di Yerusalem. Inilah yang rakyat Amerika inginkan dan ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Tidak akan ada pemungutan suara di PBB yang akan membuat perbedaan mengenai hal itu," ujar Haley.

Pada 6 Desember lalu, Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Keputusan Trump dikecam dan diprotes negara-negara Arab dan Muslim karena dinilai telah melanggar kesepakatan serta resolusi internasional terkait Yerusalem.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Israel Lobi 10 Negara Agar Pindahkan Kedutaan ke Yerusalem

Wakil Menteri Luar Negeri Israel Tzipi Hotoveli.

CB, YERUSALEM -- Israel telah mendekati sedikitnya 10 negara agar mau memindahkan Kedutaan Besar mereka untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Hal ini dilakukan setelah Amerika Serikat (AS) mengakui kota tersebut sebagai ibu kota Israel.

"Kami berhubungan dengan sedikitnya 10 negara, beberapa di antaranya di Eropa, untuk membahas langkah tersebut," kata Wakil Menteri Luar Negeri Israel Tzipi Hotovely kepada radio publik, dikutip Arab News.

Hotovely berbicara sehari setelah Guatemala mengatakan akan memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem. Langkah Guatemala ini dikecam oleh Otoritas Palestina dan dianggap sebagai keputusan yang memalukan.

Menurut Hotovely, pengakuan Presiden AS Donald Trump akan memicu pengakuan yang sama dari negara-negara lainnya. "Sejauh ini kita baru melihat awalnya," kata dia.

Ia tidak menyebutkan nama-nama negara yang didekati. Namun radio publik mengutip sumber diplomatik Israel mengatakan Honduras, Filipina, Rumania, dan Sudan Selatan termasuk di antara negara-negara yang diminta untuk mempertimbangkan langkah pemindahan kedutaan.

Beberapa negara, terutama di Amerika Latin, telah memiliki misi diplomatik di Yerusalem. Namun resolusi Dewan Keamanan PBB pada 1980 telah mengecam upaya Israel untuk mengubah karakter dan status kota tersebut, dengan mengatakan hal ini adalah penghalang bagi perdamaian.

Tidak ada negara yang saat ini memiliki kedutaan besarnya di Yerusalem. Mereka tetap mempertahankan kedutaannya di ibu kota komersial Israel, Tel Aviv.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Rusia Bangun Pangkalan Militer Permanen di Suriah

Russian Naval Base at Tartus, Syria.

CB, MOSKOW -- Pemerintah Rusia memulai pembangunan basis militer permanen di Suriah. Basis militer permanen ini akan mencakup pangkalan angkatan laut dan angkatan udara di Tartus dan Hmeimim.

"Pekan lalu Panglima Tertinggi (Presiden Vladimir Putin) menyetujui struktur dan basis di Tartus dan Hmeimim (pangkalan udara). Kami telah mulai membentuk kehadiran permanen di sana," ungkap Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu pada Selasa (26/12).

Pernyataan Shoigu ini muncul setelah Dewan Federasi Rusia, pada Selasa, meratifikasi sebuah kesepakatan antara Rusia dan Suriah. Adapun kesepakatan tersebut yakni tentang memperluas fasilitas angkatan laut di dekat kota pelabuhan Tartus dan menjadikannya sebuah pangkalan angkatan laut penuh.

Menurut dokumen kesepakatan yang diratifikasi tersebut, kapal-kapal Rusia, termasuk kapal penjelajah bertenaga nuklir, akan diizinkan memasuki perairan dan pelabuhan Suriah. Lebih terperinci lagi, kesepakatan yang baru saja disahkan Dewan Federasi Rusia memungkinkan negara tersebut menempatkan 11 kapal perangnya di Tartus.

Hal ini pun telah dikonfirmasi oleh kepala komite keamanan dan pertahanan majelis tinggi Rusia Viktor Bondarev. "Kesepakatan ini akan memperluas fasilitas angkatanlaut di Tartus, satu-satunya pangkalan angkatan laut Rusia di Laut Tengah danmemberikan kapal perang Rusia akses ke perairan dan pelabuhan Suriah," ujar Bondarev.

Kesepakatan terkait pembangunan dan pemanfaatan fasilitas angkatan laut di Tartus ini akan berlangsung selama 49 tahun. Kendati demikian, kesepakatan ini dapat diteruskan kembali bila kedua negara menghendaki.

Sementara pangkalan udara di Hmeimim memang telah digunakan Rusia untuk melancarkan serangan udara terhadap kelompok pemberontak dan teroris di Suriah. Serangan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan Rusia terhadap pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Berdasarkan kesepakatan, Rusia dapat menggunakanpangkalan udara Hmeimim tanpa batas waktu.

Rusia mulai menggelar operasi militernya di Suriah pada September 2015. Operasi militer ini dilakukan berdasarkan permintaan langsung pemerintah Suriah yang dipimpin Assad. Kala itu, Pemerintah Suriah mengalami kesulitan dan cukup kewalahan menghadapi perlawanan kelompok milisi.

Sejak saat itu, militer Rusia mulai melakukan serangan-serangan udara menargetkankelompok-kelompok yang menentang pemerintah atau rezim Presiden Assad. Kelompoktersebut antara lain Koalisi Nasional Suriah, Front al-Nusra, serta milisiISIS.

Kemudian pada 11 Desember lalu, Putin meminta Kementerian Pertahanan Rusia untuk mulai menarik pasukan militernya dari Suriah. Menurut Putin,selama dua tahun menggelar operasi militer di Suriah, pasukan Rusia bersama tentara Suriah telah berhasil memukul perlawanan kelompok teroris di negara tersebut. "Mengingat hal ini, saya telah mengambil keputusan, sebagianbesar kontingen militer Rusia yang tinggal di Suriah untuk kembali ke rumah, keRusia," ujarnya.

Kendati telah memutuskan untuk menarik pasukannya, Putin menegaskan negaranya siap untuk kembali menggelar operasi militer bila kelompokmilisi dan teroris di Suriah bangkit kembali. "Rusia siap menghadapi pukulanbaru bagi teroris jika mereka kembali dan mencoba untuk mendobrak perdamaianSuriah," ujarnya.

Berkat bantuan militer Rusia, pemerintah Suriah pun mulai menggenggam kembalikekuasaannya. Hal ini disebabkan banyaknya daerah di Suriah yang sebelumnyadikuasai kelompok milisi berhasil direbut kembali.

Credit republika.co.id

40 kelompok pemberontak Suriah tolak konferensi di Rusia

Penduduk sipil yang menyelamatkan diri dari garis depan Kota Raqqa beristirahat di sebuah masjid di Raqqa, Suriah, Kamis (12/10/2017). (REUTERS/Erik De Castro)

"Rusia tak menyumbang satu langkah pun untuk meredakan penderitaan rakyat Suriah ..."

Amman (CB) - Sekira 40 kelompok pemberontak Suriah menolak konferensi di Sochi, Rusia, yang direncanakan Negeri Beruang Merah itu, dengan menyatakan pihak Moskow berusaha melangkahi proses perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa dan menyalahkan Rusia melakukan kejahatan perang.

"Rusia tak menyumbang satu langkah pun untuk meredakan penderitaan rakyat Suriah dan tidak menekan rezim itu yang diklaimnya sebagai penjamin langkah nyata menuju sebuah solusi," demikian pernyataan sekira 40 kelompok pemberontak terhadap Pemerintahan Suriah di bawah Presiden Bashar al-Assad, Senin (25/12).

Kalangan pemberontak itu menyebut Rusia selama ini tidak menekan Pemerintah Suriah untuk mencapai penyelesaian politik. Di dalam kelompok pemberontak tersebut terdapat beberapa faksi militer yang berpartisipasi dalam babak-babak awal pembicaraan perdamaian di bawah payung PBB di markas badan dunia itu di Jenewa.

Rusia, yang muncul sebagai pemain dominan di Suriah setelah intervensi militer besar selama lebih dua tahun lalu, menerima dukungan dari Turki dan Iran untuk menyelenggarakan kongres dialog nasional Suriah di Kota Sochi pada 29--30 Januari 2018.

"Rusia merupakan negara agresor yang melakukan kejahatan perang terhadap rakyat Suriah. Negara itu mendukung rezim tersebut secara militer dan membela secara politik dan lebih tujuh tahun mencegah kecaman PBB terhadap rezim Assad," catat kalangan pemberontak Suriah, layaknya dikutip Reuters.

Sebelumnya, pihak Moskow mengatakan bahwa menyasar para militan, tetapi para pemberontak dan warga menyatakan serangan-serangan udara Rusia yang dilakukan sejak kampanye udara dua tahun lalu telah merenggut ratusan nyawa warga sipil dalam pengeboman kawasan-kawasan sipil jauh dari garis depan.

Beberapa pemberontak mengatakan mereka belum membuat keputusan.

Utusan PBB untuk Suriah Staffan de Mistura mengatakan bahwa rencana Rusia untuk menyelenggarakan kongres tersebut sebaiknya dinilai oleh kemampuannya menyumbang bagi perdamaian, dan mendukung pembicaraan yang dipimpin PBB di Jenewa untuk mengakhiri perang di Suriah.

Credit antaranews.com

Frigate Inggris Bayangi Kapal Perang Rusia di Laut Utara

Kapal Freigate Rusia, Admiral Gorshkov.

CB, INGGRIS -- Angkatan Laut Kerajaan mengungkapkan sebuah kapal frigate Inggris membayangi sebuah kapal perang Rusia melewati Laut Utara di dekat perairan Inggris pada hari Natal. HMS St Albans memonitor gerakan kapal Admiral Gorshkov yang berada di area kepentingan nasional.

Dilansir dari BBC, sebuah media Rusia menyatakan Admiral Gorshkov yaitu sebuah kapal frigate peluru kendali ini masih dalam tahap uji coba. Angkatan Laut Kerajaan juga melaporkan akhir-akhir ini terjadi kenaikan kunjungan unit Rusia yang melewati perairan Inggris.

Inggris baru-baru ini memperingatkan akan adanya ancaman baru oleh Rusia terhadap kabel internet bawah laut. "HMS St Albans dikirim pada hari Sabtu untuk terus mengawasi kapal perang baru milik Rusia yaitu Admiral Gorshkov saat kapal tersebut melintasi perairan teritorial Inggris," ujar Angkatan Laut Kerajaan.
Frigate Inggris akan tetap berada di laut pada hari Senin dan memantau kapal Rusia tersebut dan akan kembali ke Portsmouth pada hari Selasa. "Saya tidak akan ragu dalam mempertahankan perairan kita atau menoleransi segala bentuk agresi. Inggris tidak akan pernah terintimidasi ketika harus melindungi negara kita, rakyat kita, dan kepentingan nasional kita," ujar Sekretaris Pertahanan Gavin Williamson.

Dalam aktivitas terakhir yang terjadi melibatkan dua angkatan laut. HMS Tyne sebuah kapal patroli juga diluncurkan untuk membayangi kapal pengumpulan intelijen Rusia saat kapal tersebut berlayar melewati Laut Utara dan Selat Inggris pada Ahad. Sementara helikopter Angkatan Laut melacak dua kapal Rusia lainnya.
Januari lalu sebuah kapal perang Inggris dan tiga pesawat tempur RAF mengawal pesawat terbang Rusia yang mengawal kapal induk Rusia Admiral Kuznetsov dan sejumlah kapal lainnya ke Selat Inggris.

Admiral Gorshkov adalah kapal pertama dari kelas baru multi-role blue-water frigat yang masih harus menyelesaikan tes rudal sebelum memulai layanannya dengan Angkatan Laut Rusia tahun depan. Kapal tersebut dilaporkan telah berlayar secara teratur antara Laut Putih di lepas pantai utara Rusia dan Baltik.

Laporan tentang intersepsi terbaru tidak menjelaskan ke arah mana kapal Rusia tersebut menuju. Kapal perang Rusia telah menggunakan perairan internasional Laut Utara dalam beberapa waktu terakhir untuk berlayar dari dan ke Laut Tengah untuk ditempatkan di Suriah.

Hubungan antara Inggris dan Rusia sendiri sedang mengalami ketegangan sejak aneksasi Moskow di semenanjung Krimea di Ukraina pada tahun 2014. Marsekal Sir Stuart Peach kepala staf pertahanan Inggris mengatakan awal bulan ini Inggris dan NATO harus memprioritaskan melindungi jalur komunikasi.

Kepala staf tersebut berkata bahwa dalam waktu segera dan memiliki potensi bencana bagi ekonomi jika jalur komunikasi tersebut dipotong dan terganggu. Kabel-kabel tersebut melintasi dasar laut dan menghubungkan negara dan benua.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Jerman: Turki Belum Akan Menjadi Anggota UE Dalam Waktu Dekat

BERLIN - Menteri Luar Negeri Jerman Sigmar Gabriel mengatakan, ia tidak melihat Turki dan juga Ukraina akan bergabung dengan Uni Eropa (UE) dalam waktu dekat. Gabriel membayangkan bentuk kerjasama lainnya, meniru apa yang dia sebut kesepakatan "pintar" Brexit.

Berbicara saat melakukan jumpa pers di Berlin, Gabriel mengatakan bahwa dia tidak dapat membayangkan Turki dan Ukraina sebagai anggota UE dalam beberapa tahun mendapat. UE, lanjut Gabriel, mungkin memilih untuk menciptakan bentuk kerjasama lain, termasuk yang dimodelkan pada hubungan EU-Inggris.

"Jika kita bisa mencapai kesepakatan yang cerdas dengan Inggris Raya yang menggarisbawahi hubungannya dengan Eropa setelah Brexit, maka itu bisa menjadi model bagi negara lain," ucap Garbriel, seperti dilansir Russia Today pada Selasa (26/12).

Gabriel, yang lebih fokus kepada Turki, dimana kedua negara memang terlibat ketegangan dalam beberapa bulan terakhir, menuturkan kerjasama bentuk lain antara UE dan Turki bisa tercapai jika Ankara mengubah sikapnya.

"Ada kesempatan untuk mengupayakan bentuk persatuan bea cukai yang baru dan dekat dengan Ankara. Opsi semacam itu tidak berjalan baik, kecuali situasi di Turki berubah," ucapnya.

Ketegangan antara Berlin dan Ankara baru-baru ini didorong oleh gelombang penangkapan warga Jerman-Turki, termasuk koresponden Die Welt, Deniz Yücel dan sejumlah aktivis hak asasi manusia. Ketegangan ini memuncak saat Presiden Turki Recep Tayip Erdogan menuduh Jerman melakukan praktik layaknua Nazi, dengan menentang demonstrasi yang dilarang di kota-kota Jerman.

Credit sindonews.com

Mantan diktator Alberto Fujimori meminta maaf kepada rakyat Peru

Warga membawa foto korban konflik gerilya pada tahun 80-an dan 90-an setelah Presiden Peru Pedro Pablo Kuczynski mengampuni mantan presiden Alberto Fujimori di Lima, Peru, Senin (25/12/2017). (REUTERS/Mariana Bazo)

Lima (CB) - Mantan pemimpin Peru yang dikenal sebagai diktator, Alberto Fujimori, pada Selasa memohon ampunan kepada rakyat Peru "dari hati saya yang paling dalam" atas berbagai kekurangan semasa pemerintahannya.

Ia juga menyatakan terima kasih kepada Presiden Pedro Pablo Kuczynski yang memberikan grasi dalam kesempatan Natal.

Dalam video yang diunggah di Facebook, Fujimori (79 tahun), berjanji bahwa, sebagai orang bebas, ia akan mendukung imbauan Kuczynski untuk mewujudkan rekonsiliasi. Fujimori menyiratkan bahwa ia tidak akan kembali ke ranah politik.

"Saya sadar bahwa hasil pemerintahan saya diterima dengan baik oleh sebagian pihak, tapi saya juga menyadari bahwa saya telah mengecewakan sebagian rakyat lainnya," kata Fujimori, yang sedang sakit. Ia menyampaikan pernyataan itu sambil membacakan catatannya dari tempat tidurnya di rumah sakit.

"Dan kepada mereka (yang kecewa), saya memohon maaf dari hati saya yang terdalam."

Pernyataan itu merupakan permohonan maaf yang pertama kalinya disampaikan Fujimori kepada bangsa Peru yang ia pimpin dengan tangan besi dari 1990 hingga 2000.

Fujimori mengeluarkan pernyataan dua hari setelah kerusuhan muncul saat para pengunjuk rasa menentang pengampunan baginya itu. Para penentang menganggap ampunan yang diberikan kepada Fujimori sebagai penghinaan bagi para korban serta mencurigai pemberian grasi itu sebagai bagian dari kesepakatan politik untuk membantu Kuczynski aman dari skandal.

Dengan grasi yang diberikan Presiden Kuczynski, Fujimori dibebaskan dari hukuman atas korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa kepemimpinannya.

Pada Senin malam, Kuczynski (79 tahun), yang merupakan mantan bankir Wall Street, meminta rakyat Peru yang menentang grasi itu untuk "membuka halaman baru". Ia juga membela keputusannya, yang ia yakini sebagai pengampunan yang dibenarkan untuk diberikan kepada sosok yang dalam keadaan sakit serta karena pemerintahan Fujimori dianggap telah membantu negara itu membuat kemajuan.

"Saya tidak dapat menggambarkan rasa syukur saya yang mendalam atas langkah sulit yang telah diambil presiden, yang membuat saya menetapkan dalam kehidupan saya sekarang untuk memutuskan mendukung imbauannya bagi upaya mewujudkan rekonsiliasi," kata Fujimori.

Credit antaranews.com

Kanada usir diplomat Venezuela sebagai langkah pembalasan

Presiden Venezuela Nicolas Maduro yang dituduh melanggar demokrasi dan hak asasi manusia. (Miraflores Palace/Handout via)

Toronto (CB) - Kanada akan mengusir diplomat Venezuela dan melarang duta besar negara tersebut kembali, kata Menteri Luar Negeri Chrystia Freeland pada Senin, dua hari setelah Venezuela mengusir utusan Kanada karena mengritik catatan hak asasi manusianya.

Negara Barat dan negara tetangga Amerika Latin-nya semakin kritis terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada tahun ini, menuduhnya melanggar demokrasi dan hak asasi manusia.

Venezuela mengatakan pemerintah asing berusaha mendorong kudeta sayap kanan. Pada Sabtu, negara itu juga mengusir utusan Brasil.

Venezuela menarik duta besarnya dari Kanada sebagai bentuk protes atas sanksi terhadap pemerintah Maduro, yang diterapkan Kanada pada September.

Dalam sebuah pernyataan, Freeland mengatakan bahwa duta besar Venezuela sudah tidak lagi diterima di Kanada dan bahwa kuasa usaha Venezuela persona non-grata.

Pengusiran yang dilakukan Venezuela atas diplomat Kanada pada akhir pekan, katanya, merupakan langkah "khas rezim Maduro, yang telah secara konsisten merongrong semua upaya untuk memulihkan demokrasi dan membantu rakyat Venezuela.

"Warga Kanada tidak akan berdiam saat Pemerintah Venezuela merampok rakyatnya dari demokrasi dan hak asasi manusia fundamental mereka, dan menyangkal akses terhadap bantuan kemanusiaan dasar," katanya dalam pernyataan tersebut sebagaimana dikutip Reuters.

Kanada pada September, mengikuti langkah serupa yang dilakukan oleh Amerika Serikat, dengan memberlakukan sanksi yang ditargetkan terhadap 40 orang pejabat senior Venezuela, termasuk Maduro, untuk menghukum mereka atas "perilaku anti demokrasi". Para menteri pertahanan dan dalam negeri serta beberapa hakim agung juga termasuk yang menjadi sasaran langkah itu.

Kanada adalah anggota dari 12 negara Lima Group, yaitu kelompok yang mencoba untuk mengatasi krisis Venezuela dan yang selanjutnya akan bertemu di Chile pada Januari.

Credit antaranews.com

Akui Reklamasi di Laut China Selatan, Beijing: Itu Layak

BEIJING - China menyatakan perluasan di kepulauan Laut China Selatan dan proyek konstruksi di sana, termasuk fasilitas radar yang mencakup kawasan 290.000 meter persegi itu, layak. Pernyataan itu diungkapkan dalam laporan baru Pemerintah China yang dirilis, Senin (25/12/2017).

Data tersebut hampir mirip dengan yang diungkapkan lembaga analis Amerika Serikat (AS) awal bulan tersebut. China melakukan sejumlah proyek reklamasi lahan skala besar di beberapa kepulauan dan karang yang dikuasainya di Laut China Selatan. Mereka membangun bandara dan fasilitas lain yang membuat negara-negara tetangga dan AS merasa khawatir.

Beijing menyatakan proyek di wilayah sengketa itu untuk menyediakan layanan internasional seperti search-and rescue (SAR).
Meski demikian China juga mengakui fasilitas di sana memiliki tujuan militer. Beijing juga menegaskan dapat melakukan apa pun yang diinginkan di wilayahnya.

Laporan terbaru yang dirilis di website Badan Informasi dan Data Maritim Nasional China serta di surat kabar People's Daily menyatakan, China telah memperkuat kehadiran militer di sana dan perluasan itu layak dilakukan. Salah satunya ialah pemasangan "radar besar". Tidak jelas apakah laporan itu terkait dengan konstruksi tahun ini di beberapa pulau, termasuk pembangunan fasilitas untuk gudang bawah tanah dan gedung administratif. "Di wilayah itu juga ada peningkatan patroli militer China," ungkap laporan tersebut seperti dikutip kantor berita Reuters.

Laporan itu tidak memberikan penjelasan lebih terperinci tentang patroli tersebut. Laporan itu dirilis pekan lalu, tapi baru dimuat kemarin di harian Global Times. "Saat perhatian di Asia teralihkan oleh krisis nuklir Korea Utara (Korut), China melanjutkan pemasangan radar frekuensi tinggi dan fasilitas lain yang dapat digunakan untuk tujuan militer di pulau-pulau buatan di Laut China Selatan," papar laporan lembaga analis AS, Center for Strategic and International Studies, Asia Maritime Transparency Initiative of Washington.

Lembaga itu menyatakan, aktivitas China melibatkan sejumlah aktivitas di berbagai fasilitas yang mencakup wilayah seluas 29 hektare di Kepulauan Spratly dan Paracel. Wilayah kepulauan itu juga diklaim oleh negara-negara lain di Asia. Lebih dari USD5 triliun perdagangan global melintasi Laut China Selatan setiap tahun. Selain klaim China di wilayah itu, Vietnam, Malaysia, Brunei, Filipina, dan Taiwan juga mengklaim beberapa bagian kawasan tersebut.

Credit sindonews.com

Filipina Dihantam Bencana, Negara Asia Ramai-ramai Tawarkan Bantuan

MANILA - Pemerintah Jepang, China, dan Malaysia telah menawarkan bantuan kepada Filipina. Filipina dihantam Topan Tembin dan kebakaran Davao City Mall, yang menyebabkan ratusan orang tewas dan puluhan lainnya hilang.

Saat menyampaikan ucapan belasungkawa kepada Presiden Rodrigo Duterte, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengungkapkan solidaritas sepenuh hati Jepang kepada Filipina dalam masa-masa sulit.

"Jepang berdiri bersama Filipina dalam mengatasi kesulitan saat ini. Jepang siap memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh negara Anda termasuk penyediaan barang bantuan darurat semaksimal mungkin dan dengan tulus berdoa agar daerah yang terkena bencana pulih secepat mungkin," kata Abe dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari Asian Correspondent, Selasa (26/12/2017).

"Saya sangat sedih dan khawatir saat mengetahui berita bahwa banyak kehidupan berharga telah hilang dan kerusakan serius yang terjadi, termasuk rumah yang ambruk, memaksa banyak orang untuk mengungsi, di wilayah Anda di Mindanao dan bagian lain Filipina karena topan baru-baru ini," sambungnya.

Sementara Menteri Luar Negeri China Wang Yi juga menyampaikan belasungkawa negaranya kepada Menteri Luar Negeri Filipina Alan Peter Cayetano.

"Saya ingin menyampaikan rasa simpati sepenuh hati kepada Yang Terhormat (Cayetano) atas bencana tragis ini," kata Wang.

"Saya yakin bahwa, di bawah kepemimpinan pemerintah Filipina, orang-orang di daerah-daerah yang terkena dampak pasti akan mengatasi bencana tersebut dan memulihkan penghidupan mereka yang normal paling cepat," tukasnya.

Sedangkan Menteri Pertahanan Malaysia Hishammuddin Hussein dikutip mengatakan bahwa Angkatan Bersenjata Malaysia (MAF) siap memberikan bantuan kemanusiaan ke daerah-daerah yang terkena dampak Topan Tembi.

"Kepala Angkatan Pertahanan MAF telah diinstruksikan untuk siaga dan mengkoordinasikan penyampaian bantuan kemanusiaan dalam bentuk distribusi makanan dengan mitranya di Filipina," kata Hishamuddin.

"Saya telah menghubungi Sekretaris Menteri Pertahanan Nasional Delfin Lorenzana untuk merujuk pada pengembangan topan dan untuk berbagi simpati serta keprihatinan menteri dan rakyat Malaysia terhadap korban bencana khususnya di daerah Tubod dan Piagapo," imbuhnya.

Petugas penyelamat Filipina masih berjuang untuk mencapai beberapa daerah terpencil yang terkena banjir dan tanah longsor akibat Topan Tembin, karena jumlah korban tewas meningkat menjadi lebih dari 230 orang.

Tingkat kerusakan sepenuhnya hanya menjadi jelas karena daerah yang paling terpencil telah dicapai.

Puluhan ribu orang di Mindanao telah mengungsi akibat badai, yang melanda Jumat malam.

Filipina dihantam oleh sekitar 20 topan setahun dan peringatan dikeluarkan secara rutin.

Namun pejabat bencana mengatakan bahwa banyak penduduk desa telah mengabaikan peringatan kali ini untuk keluar dari wilayah pesisir dan menjauh dari bantaran sungai.

Pada tahun 2013, topan super Haiyan membunuh hampir 8.000 orang dan menyebabkan 200 ribu keluarga kehilangan tempat tinggal di Filipina tengah.

Negara itu dilanda bencana lain pada akhir pekan ketika kebakaran menyapu sebuah pusat perbelanjaan di kota Davao, menewaskan sedikitnya 37 orang. Kebanyakan dari para korban adalah pekerja di sebuah call center, kata pejabat pemerintah kota.

Wakil walikota di selatan kota Davao, Paolo Duterte, mengatakan bahwa kemungkinan bertahan hidup untuk 37 orang yang hilang di NCC Mall adalah "nol".

Kebakaran tersebut terjadi pada hari Sabtu di sebuah toko furnitur di tingkat tiga mal dan dengan cepat menelan bisnis outsourcing di lantai atas, kata seorang juru bicara pemerintah kota, Teresita Gaspan.

Penyebabnya tidak diketahui namun sebuah penyelidikan diluncurkan saat pihak berwenang mencari mayat korban.

Credit sindonews.com

Jumat, 22 Desember 2017

Menlu Turki: Kami tak akan Biarkan Al-Aqsa Jatuh

Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu.

CB, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu menegaskan dalam sidang Majelis Umum PBB, Turki tak akan membiarkan Al-Aqsa jatuh. Turki juga tak akan meninggalkan rakyat Palestina sendiri.

"Turki tak akan pernih membiarkan Al-Quds jatuh dan meninggalkan rakyat Palestina sendiri. Dunia lebih besar dari hanya lima negara," ujarnya seperti dikutip Anadolu, Kamis (21/12).

PBB menggelar sidang darurat Majelis Umum PBB untuk menentukan sikap atas keputusan Presiden Donald Trump yang memberikan Yerusalem ke Israel, kemarin. Sebanyak 128 negara secara bulat menentang Trump dan mendukung resolusi. Hanya sembilan negara yang mendukung langkah Trump dan 35 lainnya memilih abstain.

"Hari ini kita berbicara tentang Yerusalem, kota dengan tiga agama," ujar Cavusoglu.

Ia menegaskan keputusan Trump untuk mengakui Israel sebagai ibu kota Yerusalem adalah melanggar hukum dan tak sesuai dengan peraturan internasional. Cavusoglu juga menyindir AS yang sempat mengancam negara anggota PBB lain terkait resolusi tersebut.

AS sebelumnya memveto resolusi DK PBB yang menolak pemberian Yerusalem ke Israel. Namun di Majelis Umum PBB, Washington kehilangan hak vetonya.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

AS Belum Sikapi Negara Penolak Yerusalem Ibu Kota Israel

Warga Palestina melaksanakan Shalat Jumat kompleks Al Aqsa, Yerusalem, Jumat (8/12).

CB, WASHINGTON -- Pemerintah Amerika Serikat (AS) belum memgambil keputusan apakah negaranya akan mulai memotong bantuan finansial ke negara-negara yang menentang keputusannya mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel di sidang Majelis Umum PBB. Seperti diketahui, Majelis Umum PBB baru saja mengadopsi resolusi yang meminta AS menarik keputusannya mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Heather Nauert mengatakan tim kebijakan luar negeri di departemennya telah diberi wewenang untuk mengeksplorasi berbagai opsi guna menentukan hubungan dengan negara-negara yang menentang pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Kendati demikian, hingga saat ini, belum ada keputusan yang dibuat.

"Dan pemungutan suara di PBB bukan satu-satunya faktor yang akan dipertimbangkan AS ketika menentukan hubungan dengan negara-negara asing," ungkap Nauert dikutip laman ABC News, Kamis (21/12).

Majelis Umum PBB, pada Kamis, telah menyetujui resolusi yang dengan tegas meminta AS menarik pengakuannya atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Resolusi ini disepakati 128 negara dan ditolak sembilan negara lainnya. Sedangkan 35 negara memilih abstain.

Dalam resolusi tersebut dinyatakan, "Setiap keputusan dan tindakan yang dimaksudkan untuk mengubah karakter, status, atau komposisi demografis Kota Suci Yerusalem, tidak memiliki efek hukum, tidak berlaku, dan harus dibatalkan sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan (PBB) yang relevan."

Pada awal Desember lalu, Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Hal ini memicu gelombang protes serta kecaman dari berbagai negara, terutama negara-negara Arab dan Muslim. Pengakuan Trump tersebut dinilai telah menabrak dan melanggar berbagai kesepakatan serta resolusi internasional terkait Yerusalem.

Setelah gelombang protes, Dewan Keamanan PBB menggelar sidang untuk melakukan pemungutan suara guna menyetujui resolusi yang menentang tindakan unilateral AS terhadap Yerusalem. Sebanyak 14 dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi tersebut, namun AS memvetonya.

Keputusan AS untuk memveto resolusi Dewan Keamanan mendorong digelarnya sesi khusus di Majelis Umum PBB. Di Majelis Umum, AS tidak memiliki hak veto seperti di Dewan Keamanan PBB.

Untuk mempertahankan keputusannya mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, AS pun mengancam negara-negara anggota PBB agar tidak menentang pengakuan tersebut. Bila penentangan atau penolakan dilakukan, AS sesumbar akan memotong bantuan finansial ke negara-negara terkait.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

AS Undang 65 Negara Pembela Israel saat Voting Resolusi Yerusalem

NEW YORK - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengundang 65 negara pembela Israel saat voting resolusi tentang status Yerusalem di Sidang Darurat Majelis Umum PBB. Ke-65 negara itu yang tidak memberikan suara menentang AS soal pengakuan Yerusalem Ibu Kota Israel.

Undangan dikirim oleh Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley melalui email. Perwakilan 65 negara diundang ke resepsi 3 Januari 2018.

Langkah Washington itu untuk menandai secara simbolis siapa saja yang mendukung AS dan siapa saja yang melawan.

Undangan email Haley, yang diperoleh Fox News, meminta perwakilan negara-negara yang memilih tidak mendukung resolusi atau pun tidak memberikan suara alias abstain, datang untuk menerima ucapan terima kasih atas persahabatan dengan AS.

Dalam voting Majelis Umum PBB, 128 negara memilih mendukung resolusi pembatalan status Yerusalem Ibu Kota Israel. Sembilan negara, termasuk AS, memilih menentang resolusi, 35 negara memilih abstain dan 21 negara lainnya absen selama pemungutan suara.

Sembilan negara penentang resolusi atau pro-Israel adalah Guatemala, Honduras, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Nauru, Palau, Togo dan AS serta Israel sendiri. Sedangkan 21 negara yang absen belum diketahui.

Sebelumnya pada hari Kamis, Haley, yang telah mengadopsi sikap agresif di PBB menyampaikan apresiasi kepada negara-negara yang “Tidak membangkang” pada AS. ”Karena tidak jatuh ke cara yang tidak bertanggung jawab dari PBB,” kata Haley di Twitter.

Pada hari Rabu, Trump mengancam akan memotong bantuan dari AS kepada negara-negara yang mendukung resolusi soal Yerusalem. ”Biarkan mereka memberikan suara melawan kami. Kami akan menghemat banyak. Kami tidak peduli,” katanya.

Haley kemudian menambahkan bahwa AS akan mencatat negara-negara yang melawan Washington.

Credit sindonews.com

AS jatuhkan sanksi ke jenderal Myanmar terkait pembersihan etnis

Arsip Foto. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Rex Tillerson (tengah) berkunjung bersama Jenderal AS Vincent K. Brooks, Komandan Komando PBB, Gabungan Komando Pasukan Amerika Serikat dan Angkatan Bersenjata Korea (kanan) di desa perbatasan Panmunjom, yang memisahkan dua Korea, sejak Perang Korea, Korea Selatan, Jumat (17/3/2017). (REUTERS/Lee Jin-man/Pool)

Washington (CB) - Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi kepada seorang jenderal Myanmar, yang dituduh memimpin aksi pembersihan etnis terhadap warga desa Rohingya, Kamis (21/12), di tengah serangkaian sanksi baru terhadap tersangka pelaku pelanggaran hak asasi di seluruh dunia.

Maung Maung Soe ada di antara 14 tokoh senior pertama - yang juga mencakup mantan presiden Gambia Yahya Jammeh dan putri mantan pemimpin Uzbekistan Gulnara Karimova - yang masuk daftar hitam di bawah Undang-Undang Akuntabilitas Hak Asasi Manusia Global Magnitsky.

"Aksi hari ini memajukan nilai-nilai kami dan mendukung keamanan Amerika Serikat, sekutu kami dan mitra kami," kata Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson dalam sebuah pernyataan.

"Kami harus memimpin dengan contoh, dan pengumuman sanksi hari ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat akan terus mengupayakan konsekuensi besar bagi mereka yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia serius dan terlibat dalam korupsi," katanya sebagaimana dikutip AFP.

Sanksi global tersebut, yang didasarkan pada undang-undang AS sebelumnya yang menyasar para pejabat Rusia, disahkan pada akhir 2016 dan diplomat AS serta pejabat Kementerian Keuangan menghabiskan waktu setahun untuk mengumpulkan daftar orang-orang yang mereka anggap sebagai pelanggar terburuk di dunia.

Credit antaranews.com

Australia Tarik 6 Jet Tempur Super Hornet dari Irak dan Suriah

SYDNEY - Australia memutuskan untuk mengakhiri serangan udara terhadap kelompok Islamic State atau ISIS di Irak dan Suriah. Enam pesawat jet tempur F/A18 Super Hornet Australia mulai ditarik pulang setelah tiga tahun bergabung dengan koalisi pimpinan Amerika Serikat (AS) di Timur Tengah.

Pengumuman itu disampaikan Menteri Pertahanan Marise Payne pada hari Jumat (22/12/2017).

Dia mengatakan pada sebuah konferensi pers bahwa keputusan tersebut dibuat menyusul pengumuman kemenangan Irak atas ISIS.

”Setelah melakukan diskusi dengan Irak dan dengan anggota koalisi internasional, pemerintah Australia telah menetapkan bahwa kami akan membawa pulang enam pesawat tempur Super Hornet dari Timur Tengah,” kata Payne kepada wartawan.

”Sudah lama, sudah sulit, tapi brutal, semua personel kami memberikan kontribusi yang luar biasa,” katanya lagi, seperti dilansir Reuters.

Pasukan Australia telah berada di Timur Tengah sebagai bagian dari upaya koalisi yang dipimpin AS dalam melawan ISIS sejak tahun 2014.

Meski misi tempur melawan ISIS berakhir, Payne mengatakan bahwa operasi Australia lainnya di wilayah Timur Tengah tetap akan berlanjut. Sebanyak 80 personel, termasuk pasukan khusus Australia yang merupakan bagian dari Special Operations Task Group di Irak masih akan ditempatkan di sana.

Tentara Australia juga telah melatih para pasukan Irak di pangkalan militer Taji di luar Baghdad.

Credit sindonews.com

Korsel Gunakan 'Dronebot Tempur' jika Perang Korut Pecah

SEOUL - Militer Korea Selatan (Korsel) berencana meluncurkan unit pesawat tak berawak yang bisa menjadi ”game changer” utama dalam peperangan di masa depan. Negara itu sudah membuat “dronebot combat” (dronebot tempur) yang akan digunakan jika perang dengan Korea Utara (Korut) benar-benar terjadi.

Dronebot tersebut nantinya akan beroperasi dalam pengintaian terhadap target di Korut serta memata-matai lokasi senjata nuklir dan rudal negara komunis tersebut.

Seorang pejabat militer Seoul mengatakan kepada kantor berita Yonhap bahwa unit "dronebot combat" akan beroperasi pada 2018.

Mereka akan menggabungkan teknologi dengung dan robot dan akan menjadi model untuk teknologi Israel.

”Untuk memulai, kami akan meluncurkan unit tempur dronebot tahun depan dan menggunakannya sebagai 'game changer' dalam peperangan,” kata pejabat militer tersebut.

”Jika terjadi kontingensi, segerombolan dronebot akan dimobilisasi untuk melancarkan serangan,” lanjut pejabat tersebut yang berbicara dalam kondisi anonim.

Para ahli menyarankan agar pesawat nirawak itu diandalkan untuk menyerang lokasi militer, infrastruktur dan komunikasi di Korea Utara.

Pakar pertahanan dan peneliti senior di lembaga think tank Heritage Foundation yang berbasis di Washington mengatakan kepada CNBC bahwa pesawat tak berawak berpotensi melakukan pengintaian dan serangan terhadap sasaran lunak. Namun, peralatan itu juga memiliki keuntungan lain.

”Ada kemungkinan yang cukup masuk akal peralatan itu bisa lolos dari deteksi,” kata Dean Cheng, peneliti di lembaga tersebut.

Dr Malcolm Davis, seorang analis senior strategi dan kemampuan pertahanan di Australian Strategic Policy Institute, mengatakan kepada news.com.au bahwa itu adalah ide yang menarik.

Dia mengatakan, jaringan pengaman pesawat tak berawak mulai dikembangkan dan ini bisa menjadi game changer dalam peperangan masa depan.

Namun, menurutnya Korea Selatan menghadapi tantangan, terkait apakah militernya bisa mengendalikan pesawat tak berawak mini dan membawanya ke sasaran yang tepat.

”Ini adalah masalah hukum fisika, semakin kecil platform-nya, semakin sedikit potensi energi yang dimilikinya, yang membatasi jangkauan, kecepatan dan kemampuan manuver,” katanya.

”Mereka tidak bisa menerbangkannya dari Korea Selatan, jadi mereka perlu mengirimkannya ke sasaran yang umum, tapi lalu bagaimana drone tersebut mendiskriminasi target? Kecuali mereka dapat berbagi informasi seperti tim dan membangun pemahaman bersama tentang apa yang mereka lihat,” ujarnya.

Davis mengatakan, sangat sulit untuk menentukan apa yang mereka lihat pada sensor infra merah yang beresolusi rendah.

”Tapi bukan tidak mungkin melakukan ini, mungkin ini adalah sesuatu yang menjadi lebih layak dalam waktu 10 tahun, mungkin lebih murah menggunakan rudal yang dipandu secara presisi daripada pesawat tak berawak,” katanya.

”Orang Korea Selatan dan Amerika dilengkapi dengan cara ini,” paparnya, yang dikutip Jumat (22/12/2017).

Credit sindonews.com

AS Dilaporkan Bersiap Serang Korut karena Diplomasi Gagal

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) dilaporkan sedang mempertimbangkan sebuah serangan pre-emptive terhadap Korea Utara (Korut) untuk melucuti senjata nuklirnya. Hal itu diungkap tiga pejabat keamanan AS kepada media Inggris.

Ketiga sumber Washington mengatakan kepada The Telegraph bahwa Gedung Putih sedang menyusun opsi militer karena diplomasi telah gagal untuk mengekang rezim Kim Jong-un tersebut.

”Pentagon sedang mencoba untuk menemukan opsi yang memungkinkan untuk menghantam Korea Utara di hidung, menarik perhatian mereka dan menunjukkan bahwa kita serius,” kata salah seorang pejabat keamanan AS kepada surat kabar tersebut, yang dikutip Jumat (22/12/2017).

Menurut pejabat tersebut, administrasi Trump telah menyusun rencana untuk opsi militer ”secara dramatis”.

Opsi yang dimaksud termasuk pengeboman sebuah situs peluncuran rudal dan menghancurkan persediaan senjata rezim Pyongyang. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada pemimpin Korut Kim Jong-un bahwa AS serius menghentikan program senjata negara komunis itu.

Presiden Donald Trump telah menunjukkan kemauannya untuk melakukan tindakan militer yang mengerikan dalam beberapa kesempatan sebelumnya. Trump pernah nekat memerintahkan serangan rudal jelajah Tomahawk terhadap pasukan rezim Suriah pada April lalu. Dalihnya kala itu adalah pembalasan atas penggunaa senjata kimia oleh rezim Presiden Bashar al-Assad terhadap rakyatnya sendiri.

Evan Medeiros, yang pernah menjabat sebagai penasihat mantan presiden Barack Obama untuk Asia-Pasifik, mengatakan dalam sebuah konferensi di New York pekan lalu bahwa Gedung Putih era Trump menanggapi ancaman Korea Utara secara serius.

”Kita harus sadar bahwa opsi militer sangat banyak di atas meja,” kata Medeiros. ”Ini adalah sesuatu yang sedang diperdebatkan secara serius dan dibahas di dalam administrasi Trump,” ujarnya.

”Bukan hal yang benar-benar dapat Anda bicarakan secara publik karena tidak diketahui seberapa canggih percakapan tersebut, tapi saya rasa ini tetap merupakan pilihan aktif.”

Sementara itu, Menteri Pertahanan AS James Mattis yang berbicara di Teluk Guantanamo di Kuba pada hari Kamis mengatakan kepada pasukan Amerika bahwa upaya untuk menghentikan Korea Utara difokuskan pada diplomasi, namun mereka harus siap untuk berkasi jika diplomasi gagal.

Credit sindonews.com

Tentara Korut Membelot Picu Baku Tembak di Perbatasan Korsel

Tentara Korea Selatan memberi 20 tembakan peringatan saat seorang tentara Korea Utara membelot di Zona Demilitarisasi, Kamis (21/12).AFP PHOTO / KOREA POOL / - / South Korea OUT

Jakarta, CB -- Insiden baku tembak meletus saat tentara Korea Utara berusaha melintasi zona demilitarisasi (DMZ) menuju Korea Selatan, Kamis (21/12). Untuk kedua kalinya selama lima pekan terakhir, seorang tentara Korea Utara membelot ke Korea Selatan melalui DMZ yang memisahkan kedua negara.

Kantor Kepala Staf Gabungan Militer Korsel (JCS) mengatakan insiden itu terjadi Kamis pagi sekitar pukul 08.00 waktu setempat. Sang pembelot diperkirakan berusia 19 tahun dan berpangkat rendah.

Ia berupaya menyeberangi daerah perbatasan melalui DMZ sambil membawa senapan AK-47. Sekitar pukul 09.24 waktu setempat, tentara Korsel mendapati sejumlah tentara penjaga perbatasan Korut tengah mencari sang pembelot hingga keluar perbatasan.

Militer Korsel langsung meresponsnya dengan melontarkan 20 kali tembakan peringatan. Sekitar kurang dari satu jam kemudian, militer Korsel mendengar suara serangkaian tembakan dari arah perbatasan Korut.

Sebagaimana dikutip Korea Herald, JCS mengatakan tidak ada korban dalam baku tembak itu dan sang pembelot telah diamankan militer Korsel.

"Kami telah mengamankan pembelot dengan selamat. Otoritas terkait terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui motif mengapa dan bagaimana dia membelot," kata seorang pejabat JCS kepada wartawan.

Pembelotan ini terjadi berselang sebulan setelah sebelumnya seorang tentara penjaga perbatasan Korut juga kabur ke Korsel. Tentara itu bahkan diberondong puluhan peluru oleh rekannya saat berlari melintasi perbatasan DMZ.

Insiden penembakan pembelot di wilayah DMZ bulan itu merupakan yang pertama dan paling mengejutkan.

Pembelotan hari ini merupakan kali keempat yang dilakukan tentara Korut sepanjang 2017.

Pada Juni lalu dua personel militer Korut berusaha kabur ke Korsel dalam kesempatan terpisah.

Sebelum 2017, hanya ada empat pembelot militer dari Korut dalam lima tahun, yaitu satu pada 2016, satu pada 2015, dan dua lainnya pada 2012.

Sementara itu, dua warga Korut juga dilaporkan berupaya menyeberang ke Korea Selatan lewat jalur laut menggunakan perahu kayu kecil. Keduanya ditemukan 100 kilometer di utara Pulau Dokdo yang terletak di Laut Timur atau Laut Jepang oleh Angkatan Laut Korsel.

Tak sedikit warga Korut mencoba kabur dari negaranya melalui jalur laut. Beberapa dari mereka banyak yang terdampar di Jepang dan tak jarang tenggelam di tengah perjalanan mereka.

Sepanjang tahun ini, sudah ada lebih dari 50 kapal Korut yang ditemukan terseret arus ke Jepang. Tahun lalu, angka kapal yang terdampar di Jepang mencapai 60.

Credit cnnindonesia.com

Ini 128 Negara yang Dukung Resolusi PBB Terkait Yerusalem

Sidang umum PBB (ilustrasi)

CB, JENEWA - PBB dalam pemungutan suara telah memilih untuk mendukung resolusi yang telah dikeluarkan terkait status Yerusalem. Pemungutan suara ini menyatakan pengakuan sepihak AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel telah batal demi hukum.

Dalam sidang darurat Majelis Umum pada Kamis (21/12), 128 negara memilih untuk mendukung resolusi itu. Resolusi ini dengan tegas menolak keputusan kontroversial yang diumumkan Presiden AS Donald Trump pada 6 Desember lalu.
Trump sebelumnya mengancam untuk memotong bantuan kepada anggota PBB yang memilih untuk menolak keputusannya tersebut. Namun tampaknya mereka tidak terpengaruh dengan ancaman Trump.
Sementara sebanyak 9 negara menentang resolusi dan 35 negara memilih abstain. Berikut adalah negara-negara anggota PBB yang mendukung, menentang, dan abstain dalam pemungutan suara di Majelis Umum terkait Yerusalem, dilansir di Aljazirah.

Negara anggota PBB yang memilih mendukung resolusi

A: Afghanistan, Albania, Aljazair, Andorra, Angola, Armenia, Austria, Azerbaijan

B: Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgia, Belize, Bolivia, Botswana, Brasil, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi

C: Cabo Verde, Kamboja, Chad, Cile, Cina, Komoro, Kongo, Kosta Rika, Pantai Gading, Kuba, Siprus,

D: Republik Rakyat Demokratik Korea (Korea Utara), Denmark, Djibouti, Dominika

E: Ekuador, Mesir, Eritrea, Estonia, Ethiopia

F: Finlandia, Perancis

G: Gabon, Gambia, Jerman, Ghana, Yunani, Grenada, Guinea, Guyana

I: Islandia, India, Indonesia, Iran, Irak, Irlandia, Italia

J: Jepang, Yordania

K: Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan

L: Laos, Lebanon, Liberia, Libya, Liechtenstein, Lituania, Luksemburg

M: Madagaskar, Malaysia, Maladewa, Mali, Malta, Mauritania, Mauritius, Monako, Montenegro, Maroko, Mozambik

N: Namibia, Nepal, Belanda, Selandia Baru, Nikaragua, Niger, Nigeria, Norwegia

O: Oman

P: Pakistan, Papua Nugini, Peru, Portugal

T: Qatar

R: Republik Korea (Korea Selatan), Rusia

S: Saint Vincent dan Grenadines, Arab Saudi, Senegal, Serbia, Seychelles, Singapura, Slowakia, Slovenia, Somalia, Afrika Selatan, Spanyol, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Swedia, Swiss, Suriah

T: Tajikistan, Thailand, Mantan Yugoslavia Republik Makedonia, Tunisia, Turki

U: Uni Emirat Arab, Inggris, Republik Tanzania, Uruguay, Uzbekistan

V: Venezuela, Vietnam

Y: Yaman

Z: Zimbabwe

Negara anggota PBB yang memilih menentang resolusi

G: Guatemala

H: Honduras

I: Israel

M: Kepulauan Marshall, Mikronesia

N: Nauru

P: Palau

T: Togo

U: Amerika Serikat

Negara anggota PBB yang abstain

A: Antigua-Barbuda, Argentina, Australia

B: Bahama, Benin, Bhutan, Bosnia-Herzegovina

C: Kamerun, Kanada, Kolombia, Kroasia, Republik Ceko

D: Republik Dominika

E: Guinea Khatulistiwa

F: Fiji

H: Haiti, Hungaria

J: Jamaika

K: Kiribati

L: Latvia, Lesotho

M: Malawi, Meksiko

P: Panama, Paraguay, Filipina, Polandia

R: Rumania, Rwanda

S: Kepulauan Solomon, Sudan Selatan

T: Trinidad-Tobago, Tuvalu

U: Uganda

V: Vanuatu

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Ini 9 Negara yang Dukung Trump Berikan Yerusalem ke Israel

Sidang Majelis Umum PBB (ilustrasi).

CB, UNITED NATIONS -- Sebanyak 128 negara menolak keputusan Presiden AS Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Penolakan itu dikeluarkan dalam resolusi pertemuan darurat Majelis Umum PBB, Kamis (21/12).

Hanya sembilan negara yang menentang resolusi tersebut dan 35 lainnya memilih abstain. Berikut sembilan negara yang menolak resolusi dan mendukung Trump.

1. Guatemala
2. Honduras
3. Israel
4. Marshall Islands
5. Micronesia
6. Nauru
7. Palau
8. Togo
9. United States

Credit REPUBLIKA.CO.ID

PM Hariri: Negara Teluk tak Rencanakan Aksi Terhadap Lebanon

Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri.

CB, BEIRUT -- Perdana Menteri Lebanon Saad al-Hariri mengatakan pada Kamis (21/12) negara-negara Teluk Arab tidak berencana mengambil tindakan terhadap Lebanon setelah krisis politik bulan lalu mendorongnya ke garis depan rivalitas antara Arab Saudi dan Iran.

Hariri telah menjadi sekutu politik Arab Saudi tetapi pemerintahan koalisinya termasuk Hizbullah di dalamnya, kelompok Muslim Syiah yang kuat dan sekutu Iran dan melantik musuh Riyadh yang beraliran Sunni.

Krisis politik bulan lalu, yang meletup ketika Hariri mengumumkan pengunduran dirinya sementara dia berada di Arab Saudi, menimbulkan ketakutan di Lebanon bahwa Riyadh dan para sekutunya di Teluk akan mengambil tindakan ekonomi terhadap negara kecil di Mediterania itu.

Dalam sebuah wawancara yang disiarkan dari Riyadh sebelum ia kembali ke Lebanon dan membatalkan pengunduran dirinya, Hariri memperingatkan kemungkinan sanksi diberlakukan atas Lebanon dan ancaman terhadap kehidupan para pekerja Lebanon di negara-negara Teluk.

Keterangannya itu pada Kamis tampaknya bertujuan menjamin kembali tak akan diambil tindakan seperti itu. "Ini tak akan terjadi. saya jamin Anda kami memiliki hubungan sangat baik dengan Arab Saudi, kami punya hubungan sangat baik dengan UEA (Uni Emirat Arab), dan sebagian besar dengan Teluk," katanya dalam konferensi bisnis.

"Teluk punya sebuah masalah dengan satu partai politik di Lebanon dan tidak punya masalah dengan seluruh Lebanon," tambah Hariri, merujuk kepada Hizbullah.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Lebanon serukan solidaritas Arab untuk selamatkan Yerusalem

Seorang pengunjuk rasa perempuan Palestina dievakuasi setelah menghirup gas air mata yang ditembakkan oleh pasukan Israel saat bentrok protes terhadap keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel, di kota Bethlehem Tepi Barat, Rabu (20/12/2017). (REUTERS/Mussa Qawasma)

Beirut, Lebanon (CB) - Perdana Menteri Lebanon Saad Al-Hariri pada Kamis (21/12) menyerukan solidaritas Arab untuk menyelamatkan Yerusalem, dan memuji rakyat Palestina karena kesabaran mereka dan keteguhan mereka melawan semua komplotan.

"Solidaritas Arab hari ini adalah keperluan yang mendesak untuk menyelamatkan Yerusalem," kata Saad Al-Hariri selama peluncuran "Temuan Utama bagi Konsensus Nasional mengenai Penduduk dan Perumahan di Kamp Palestina dan Perkumpulan di Lebanon" di Grand Serail.

"Kita, orang Lebanon --yang selalu memiliki solidaritas buat Palestina, buat Yerusalem, buat saudara kita rakyat Palestina-- berpendapat tugas kita lah sebagai satu negara untuk menangani masalah yang dihadapi pengungsi Palestina di negara kita," kata Saad.

Perdana Menteri itu mengatakan ia ingin memberi penghargaan khusus buat "saudara-saudara Palestina, pemimpin Palestina dan rakyat Palestina", karena kesabaran dan keteguhan mereka melawan semua komplotan termasuk keputusan AS untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

"Keputusan ini adalah hadiah buat ekstremis, penghalang bagi proses perdamaian dan faktor yang meningkatkan ketegangan di wilayah ini," kata Saad Al-Hariri, sebagaimana dikutip Xinhua, Jumat pagi.

Pada 6 Desember, Presiden AS Donald Trump mengumumkan Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan akan memindahkan Kedutaan Besar AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, sehingga memicu kemarahan luas di dunia Arab dan Muslim.

Credit antaranews.com

Israel berikrar tak akan pernah mundur dari Yerusalem

Arsip Foto. Polisi Israel mengawal Yehuda Glick, anggota Knesset, parlemen Israel, saat mengunjungi halaman Kubah Sakhrah bagi Muslim dan Bait Allah bagi Yahudi, di Kota Tua Yerusalem, Selasa (29/8/2017). (REUTERS/Ammar Awad)

Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB (CB) - Utusan Israel untuk PBB pada Kamis (21/12) berikrar bahwa negaranya tidak akan pernah mundur dari Yerusalem saat negara-negara anggota PBB bersiap mengambil suara guna menolak keputusan Washington mengakui Kota Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

"Tidak ada resolusi Majelis Umum yang bisa mengeluarkan kami dari Yerusalem," kata Duta Besar Danny Danon dalam sidang darurat majelis yang dihadiri perwakilan 193 negara.

Menurut siaran kantor berita AFP, rancangan resolusi yang menolak pengakuan Amerika Serikat itu dikirim ke Majelis Umum setelah diveto oleh Amerika Serikat di Dewan Keamanan pada Senin, meski 14 anggota dewan lainnya memilih untuk menolak pengakuan tersebut.

Dalam pemungutan suara, 128 negara menyatakan mendukung resolusi, sembilan negara menolak dan 35 lainnya abstain menurut siaran kantor berita Reuters.

Meski Trump mengancam akan memutus bantuan keuangan bagi negara-negara yang mendukung resolusi tidak mengikat itu, negara penerima bantuan militer atau ekonomi besar dari AS seperti Mesir, Yordania dan Irak tetap mendukungnya.

Guatemala, Honduras, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Palau, Nauru dan Togo bergabung dengan Amerika Serikat dan Israel menyatakan menolak resolusi.

Sementara negara yang menyatakan abstain dalam pemungutan suara pada Kamis antara lain Australia, Kanada, Meksiko, Argentina, Kolombia, Republik Ceko, Hongaria, Polandia, Filipina, Rwanda, Uganda dan Sudan Selatan.

Credit antaranews.com

Sinagog di Area Masjid Al Aqsa Dibuka, Israel Abaikan Protes

CB, Jakarta -Israel mendirikan rumah ibadah umat Yahudi baru, Sinagog, di area masjid Al Aqsa, Yerusalem Timur. Sinagog ini mulai dibuka Minggu, 17 Desember 2017 setelah 12 tahun dibangun. Israel mengabaikan protes dari sejumlah lembaga-lembaga Islam.
Sinagog ini terletak di bawah Tembok Al-Buraq atau yang dikenal bagi warga Yahudi sebagai Tembok Barat di sisi masjid Al-Aqsa.

"Setelah 12 tahun dibangun, sinagog baru ini dibuka pada Minggu malam," kata Yayasan Cagar Budaya Western Wall, lembaga pemerintah Israel dalam pernyataannya seperti dikutip dari Middle East Monitor, 19 Desember 2017.

Menurut yayasan ini, desain sinagog memadukan karya seni yang langka, pencahayaan lampu yang unik, sehingga menghasilkan desain yang indah dan kontras antara zaman modern dan zaman dahulu.
Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga-lembaga Islam di Yerusalem Timur telah menyampaikan protes atas pembangunan sinagog di area masjid.

Dalam pernyataannya, Sheikh Ekrema Sabri, Ketua Dewan Mahkamah Islam Yerusalem dan mantan imam Al-Aqsa menegaskan, Al-Buraq Wall merupakan bagian dari Tembok Barat masjid Al-Qasa.
"Tembok itu merupakan bagian dari cagar budaya kami dan tetap akan seperti itu hingga Hari Penghakiman. Pendudukan Israel tidak mengklaim cagar budaya Yerusalem itu. Sinagog baru ini tidak memiliki akar sejarah," kata Sabri.
Sabri menegaskan seluruh bangunan baru yang dibuat oleh otoritas Israel di Yerusalem merupakan ilegal dan tidak punya dasar sejarah.
Pada Oktober 2016, UNESCO telah melakukan pemungutan suara untuk sebuah resolusi yang tidak mengakui adanya hubungan antara Yahudi dengan masjid Al-Aqsa dan Tembok Al-Buraq di daerah pendudukan Yerusalem.

Ketegangan telah memuncak di Yerusalem setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel. Pengakuan Trump yang disampaikan pada 6 Desember lalu dikecam masyarakat internasional.
Dua hari lalu, 14 anggota Dewan Keamanan PBB dalam rapat pembahasan resolusi tentang status Yerusalem menolak keputusan Trump mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel. Hanya Amerika Serikat yang memveto draf resolusi itu.

Credit TEMPO.CO

Kapal Selam Tertua Aussie Ditemukan Setelah 103 Tahun

Bangkai kapal selam pertama Australia, AE1, ditemukan setelah belasan ekspedisi yang didanai swasta dan pemerintah.

CB, MELBOURNE -- Kapal selam pertama dari Angkatan Laut Australia dan sekutu yang hilang di Perang Dunia I akhirnya ditemukan setelah 103 tahun pencarian di lepas pantai Papua Nugini.

"Misteri maritim tertua Australia akhirnya terpecahkan," kata Menteri Pertahanan Australia Marise Payne.
"Ini merupakan ... sebuah tragedi signifikan yang dirasakan oleh bangsa dan sekutu kita," katanya.
Kapal selam HMAS AE1 mengangkut 35 kru ketika hilang di lepas pantai Kepulauan Duke of York pada September 1914. Sebanyak 12 ekspedisi yang didanai pemerintah dan swasta selama bertahun-tahun sebelumnya gagal menemukan kapal selam yang menjadi kuburan bagi banyak orang itu.
Pencarian ke-13 dan terakhir dimulai pekan lalu dari dalam kapal Furgro Equato. Kapal selam yang hilang itu ditemukan pada Rabu (20/12) di kedalaman 300 meter bawah laut di dekat Kepulauan Duke of York.

Kapal selam pertama Australia HMAS AE1 di lepas pantai Kepulauan Duke of York di Papua Nugini.

Supplied: Department of Defence

Setelah penemuan itu, kru kapal Furgro Equato berpartisipasi dalam upacara untuk mengenang para prajurit dan pelaut yang kehilangan nyawa mereka. "Kapal dan para kru, yang berpatroli sejak 1914, kini telah ditemukan," kata Menteri Payne.
"Saya percaya sepenuhnya penemuan ini akan membawa ketenangan bagi keluarga kru yang kehilangan nyawa mereka di kapal dan mungkin pada saat yang bersamaan bisa membuat kita menemukan penyebab tenggelamnya kapal ini."
Kapal selam ini adalah yang pertama dari jenisnya untuk armada Australia dan memiliki panjang 55 meter. "Bagi Angkatan Laut, penemuan ini menunjukkan keteguhan pandangan yang selalu dimiliki teman-teman pelaut, yaitu kami selalu mencari dan menemukan dimana mereka yang telah berkorban untuk negara mereka beristirahat untuk terakhir kalinya," kata Kepala Satuan Angkatan Laut Australia, Deputi Laksamana Timothy Barrett.

Dibutuhkan kerja sama tim untuk menemukan kapal selam tertua Australia, HMAS AE1, di lepas pantai Kepulauan Duke of York, Papua Nugini.

Supplied: Department of Defence

Sejumlah pencarian sebelumnya membantu mempersempit lokasi di mana bangkai kapal kemungkinan berada dan kemajuan teknologi membantu menemukan lokasi terakhirnya. Kamera bawah laut memungkinkan tim pencari mengonfirmasi mereka telah menemukan kapal selam yang hilang itu.

Kapal selam tertua Australia ditemukan di kedalaman 300 meter bawah laut di lepas pantai Papua Nugini.

Supplied: Department of Defence

"Konfirmasi terakhir dalam kasus yang khusus ini, menemukan gambar di dasar laut, adalah dengan meletakkan kamera di sisi bangkai kapal dan akhirnya mampu menentukan itu memiliki ciri yang kami nilai serupa dengan AE1," kata Deputi Laksamana Barrett.
Lokasi sebenarnya bangkai kapal itu akan dirahasiakan untuk sementara ini. Pemerintah Australia bekerja sama dengan Pemerintah Papua Nugini untuk melestarikan situs bawah laut itu dan merencanakan membuat tanda peringatan abadi. Tim pencari didanai bersama oleh Pemerintah Australia, Yayasan Silentworld, Museum Maritim Nasional Australia dan perusahaan Find AE1 Ltd.

Foto terakhir kapal selam AE1 bersama dengan kapal HMAS Yarra dan HMAS Australia di latar belakang, diambil pada 9 September 1914.

Supplied: Sea Power Centre

Pemerintah tak ingin mengungkapkan lokasi penemuan AE1 namun pencarian sebelumnya mengeksplorasi Kepulauan Duke of York dan Rabaul Harbour.

Credit REPUBLIKA.CO.ID/australiaplus.com

Pantai Pro-Kemerdekaan Unggul di Pemilu Regional Catalunya

Partai pro-kemerdekaan Catalan memenangkan pemilu regional Catalunya. (Reuters)

Jakarta, CB -- Selangkah lagi pemimpin separatis Catalan Carles Puigdemond merebut kembali kursi kepemimpinan di kawasan dengan memenangkan pemilihan regional Catalunya, Kamis (21/12). Kemenangan partai Puigdemond, Junts Per Catalunya (Bersama bagi Catalunya) menjadi pukulan telak bagi Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy, yang memecatnya dua bulan lalu.

Pemerintah Spanyol mempercepat pemilu dengan harapan dapat meredam hasrat merdeka Catalan. Namun dengan 97 persen suara telah dihitung, tiga partai pro-kemerdekaan Catalunya berhasil meraup 70 dari 135 kursi Parlemen. Perlu 68 kursi untuk. menjadi mayoritas di Parlemen Catalan.

“Seperti yang Anda lihat, kami kembali,” kata juru bicara Puidgemont Joan Maria Pique seperti dillansir Reuters, Jumat (22/12).

PM Rajoy berharap pemilu regional bakal mengembalikan situasi Catalunya, yang bertekad memisahkan diri dari Spanyol dalam referendum yang digelar 1 Oktober lalu. Puigdemont dan jajaran pemerintahan Catalunya dicopot, namun pemimpin Catalan itu berkampanye dari pelariannya di Brussels, Belgia.

Belum jelas apakah Puigdemont bakal kembali menjadi Presiden Catalan setelah kemenangan tersebut. Tidak diketahui pula apakah dia bakal ditangkap jika kembali ke Catalunya.

Meski partai-partai pro-kemerdekaan menang, namun partai anti-kemerdekaan Ciutadans (Warganegara) adalah partai tunggal yang paling banyak memperoleh kursi di Parlemen yakni 36 kursi. Adapun Partai Puigdemont hanya 34 kursi. Pada pemilu sebelumnya Ciutadans hanya mendapat 25 kursi.

Warga pro-kemerdekaan merayakan kemenangan mereka dengan turun ke jalan-jalan di Barcelona, Ibu Kota Catalunya. Mereka melantunkan teriakan “Presiden Puigdemont” dan “Hidup Republik Catalan”.
“Saya merasa bahagia dan lega. Kami ingin kemerdekaan sekarang, tidak mau menunggu,” kata Elena Carreras, seorang guru berusia 51 tahun sambil tersenyum lebar. Di dekatnya suara band terdengar menggelar.

Para pengamat mengatakan kemenangan kubu pro-kemerdekaan mengembalikan bola ke lapangan pemerintah pusat. “Gerakan separatis masih menjadi masalah Madrid,” kata Antonio Barroso, Deputri Direktur Lembaga Riset Teneo Inteligence.

Angka partisipasi dalam pemilu regional Catalunya itu mencapai rekor tertinggi, yakni lebih dari 83 persen. Pemilu berjalan tertib dan damai. Para pemilih rela antre panjang. Berbeda dengan suasana referendum kemerdekaan 1 Oktober, yang diwarnai tembakan peluru karet oleh polisi dan perisai anti-huru hara yang mencegah warga memberikan suara.

Credit cnnindonesia.com

Rusia Tegaskan Akan Balas Sanksi Baru AS

MOSKOW - Rusia menyatakan akan membalas sanksi baru yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat (AS), yang turut menargetkan Kepala Republik Rusia Chechnya, Ramzan Kadyrov. Menurut Moskow, tindakan AS tersebut sudah kelewat batas.

Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, AS telah menjatuhkan sanksi kepada setidaknya 200 warga Rusia dan lebih dari 400 entitas komersial Rusia, beberapa diantaranya didasari berdasarkan Undang-Undang Magnitsky.

Undang-undang Magnitsky menerapkan larangan visa dan pembekuan aset pada pejabat Rusia yang terkait dengan kematian di penjara Sergei Magnitsky, seorang auditor dan whistleblower Rusia berusia 37 tahun.

"Sekali lagi kita harus berbicara tentang langkah baru Washington melawan Rusia, kali ini mengacu pada apa yang disebut Undang-Undang Magnitsky," kata Zakharova dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Kamis (21/12).

"Kemarin, AS memperpanjang dampak sanksi ini kepada beberapa warga Rusia lainnya, sehingga sanksi ini telah mempengaruhi hampir 200 orang, di bawah berbagai pembatasan yang diumumkan oleh Amerika. Moskow pasti akan menanggapi perluasan sanksi AS di bawah ndang-Undang Magnitsky," sambungnya.

Zakharova kemudian menuturkan, dia tidak mengerti alasan di balik keputusan AS menjatuhkan sanksi tersebut. Dia menilai, alasan-alasan yang disampaikan AS aneh dan tidak masuk akal.

"Semua ini sudah terlihat aneh, karena tidak didasarkan pada kenyataan apapun. Sayangnya, kami kembali harus mengkonfirmasi posisi kami, yang berarti langkah-langkah ini akan diikuti dengan tindakan pembalasan. Jadi, kami selalu melakukannya, kami selalu menekankan bahwa ini bukan pilihan kami," ungkapnya.

Credit sindonews.com

AS Jatuhkan Sanksi kepada Pemimpin Chechnya, Rusia Kesal

MOSKOW - Rusia menyatakan kekesalan atas keputusan Amerika Serikat (AS) untuk menjatuhkan sanksi baru terhadap lima orang Rusia dan Chechnya atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu sosok yang terkena sanksi tersebut adalah Kepala Republik Rusia Chechnya, Ramzan Kadyrov.

Kremlin dalam sebuah pernyataan menuturkan, sanksi baru tersebut adalah tindakan bermusuhan terhadap Rusia dan Moskow kemungkinan besar memberikan respon balasan atas penjatuhan sanksi itu.

"Sanksi AS terbaru yang dikenakan pada lima orang Rusia dan Chechnya, termasuk kepala republik Rusia Chechnya, tidak sah dan merupakan tindakan bermusuhan. Moskow kemungkinan besar akan melakukan pembalasan," kata Kremlin, seperti dilansir Reuters pada Kamis (21/12).

Sebelumnya diwartakan, Departemen Keuangan AS memberlakukan sanksi baru terhadap Kadyrov, karena Washington menilai Kadyrov mengawasi sebuah pemerintahan yang terlibat dalam penghilangan dan pembunuhan di luar hukum.

Departemen Keuangan AS memberlakukan sanksi, yang membekukan rekening bank dari yang ditargetkan, berdasarkan undang-undang tahun 2012 yang dikenal dengan Undang-Undang Magnitsky.

Undang-undang Magnitsky menerapkan larangan visa dan pembekuan aset pada pejabat Rusia yang terkait dengan kematian di penjara Sergei Magnitsky, seorang auditor dan whistleblower Rusia berusia 37 tahun. Tindakan tersebut juga berusaha untuk bertanggung jawab atas pihak berwenang AS tersebut yang menyatakan bahwa mereka diatur atau diuntungkan dari kematian Magnitsky.

Credit sindonews.com

AS Setujui Ekspor Senjata Ringan ke Ukraina

Konflik Ukraina

CB, WASHINGTON -- Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyetujui izin ekspor bagi Ukraina membeli senjata ringan dan kecil dari perusahaan AS, kata juru bicara Heather Nauert pada Rabu (20/12).

Catatan departemen tersebut menunjukkan bahwa Ukraina membeli sejumlah senjata kecil selama beberapa tahun belakangan, baik sebelum maupun sesudah pencaplokan wilayah semenanjung Krimea oleh Rusia pada 2014.

Departemen tersebut memberi keterangan kepada Kongres mengenai keputusan itu pada 13 Desember, kata Nauert, dengan menambahkan bahwa pemerintah AS tidak menjual senjata secara langsung kepada pemerintah Kiev, namun mengizinkan Ukraina membeli dari pembuat asal AS.

"Di bawah dua pemerintahan sebelumnya, Amerika Serikat menyetujui izin ekspor ke Ukraina. Jadi, ini bukan hal baru," kata Nauert.

Izin tersebut mencakup pembelian senjata dalam kelompok senapan otomatis, semi otomatis dan termasuk senjata berkaliber 50. Pemberian izin tersebut juga mencakup senapan tempur, peredam senjata, senapan berteropong, dan senjata laras panjang, serta bagian-bagian suku cadangnya.

Nauert mengatakan pemerintah AS tidak secara langsung menyediakan peralatan pertahanan kepada Ukraina dan eksportir AS dapat mengajukan permohonan izin penjualan dagang langsung setiap saat dan akan ditinjau oleh Departemen Luar Negeri berdasarkan atas perkaranya.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Ketika Saudi dan Iran Bersatu Lawan AS di PBB....

NEW YORK - Arab Saudi dan Iran yang sedang berseteru terbukti satu suara melawan Amerika Serikat (AS) dalam voting status Yerusalem di Majelis Umum PBB. Keduanya menjadi bagian dari 128 negara yang mendukung resolusi pembatalan pengakuan AS atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Dalam voting, 128 negara menentang AS dengan mendukung resolusi pembatalan status Yerusalem Ibu Kota Israel. Sembilan, termasuk AS dan Israel, menolak resolusi. Kemudian, 35 negara memilih abstain dan 21 negara lainnya absen.

Iran dari awal sudah tegas membela Palestina untuk menolak status kota suci itu sebagai Ibu Kota Israel. Setidaknya, itu dibuktikan Teheran saat KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Istanbul, di mana Presiden Hassan Rouhani hadir.

Pemandangan berbeda ditampilkan Arab Saudi. Kedekatan Riyadh dan Washington telah memicu kegelisahan para tetangga Saudi, terutama dari pihak Yordania. Anggota parlemen Yordania, Wafa Bani Mustafa, pernah mengungkap bahwa negaranya ditekan negara-negara Arab, terutama Arab Saudi, untuk menerima pengakuan AS atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Tapi, tudingan itu disangkal Riyadh.

Menjelang voting di Majelis Umum PBB, Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud dari Arab Saudi menegaskan dukungannya untuk rakyat Palestina yang disampaikan kepada Presiden Mahmoud Abbas. Dukungan itu akhirnya dibuktikan dalam voting di Majelis Umum PBB semalam (21/12/2017) WIB.

Indonesia dan Turki yang selama ini vokal membela Palestina juga membuktikan komitmennya dalam voting tersebut.

“Trump, Anda tidak bisa membeli kehendak demokratis Turki dengan dolar Anda. Dolar akan kembali, tapi kehendak Anda tidak akan pernah terjual,” kata Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif menyambut “kemenangan” kubu penentang AS dalam voting tersebut.

”Teriakan global ‘NO to Trump’ yang mengancam intimidasi di PBB,” tulis Zarif di Twitter.

Juru Bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rdainah, menyebut voting di Majelis Umum PBB tersebut sebagai kemenangan untuk negaranya.

”Pemungutan suara adalah kemenangan bagi Palestina. Kami akan melanjutkan usaha kami di PBB dan di semua forum internasional untuk mengakhiri pendudukan ini dan untuk membangun negara Palestina kami dengan Yerusalem Timur (sebagai ibu kota),” katanya, seperti dikutip Reuters, Jumat (22/12/2017).

Credit sindonews.com