Rabu, 01 Februari 2017

AS Kaji Kemampuan Bertahan Hidup Pemimpin Rusia dari Serangan Nuklir


 
AS Kaji Kemampuan Bertahan Hidup Pemimpin Rusia dari Serangan Nuklir
Rudal Trident II berkemampuan nuklir yang diuji tembak dari kapal selam AS tipe Ohio-class. Foto / REUTERS
 
WASHINGTON - Badan-badan intelijen dan Komando Strategis Pentagon diarahkan untuk mengevaluasi kemampuan “bertahan hidup” para pemimpin Rusia dan China terhadap serangan nuklir di fasilitas pertahanan atas dan bawah tanah mereka. Arahan itu muncul dari Kongres Amerika Serikat (AS).

Studi komprehensif akan dilakukan oleh badan-badan intelijen AS serta Komando Strategis Pentagon, karena merupakan otoritas yang bertanggung jawab atas kekuatan nuklir Amerika. Mereka akan mengevaluasi apakah pemimpin Rusia dan Cina bisa bertahan terhadap serangan nuklir dan terus beroperasi di lingkungannya pasca-serangan.

Arahan dari Kongres AS itu muncul dalam laporan “National Defense Authorization Act (NDAA) 2017”. Kajian ini akan mencakup identifikasi berbagai fasilitas—baik atas maupun bawah tanah—yang digunakan pemimpin politik dan militer senior masing-masing negara tersebut.

”Para pejabat penting dan organisasi dari masing-masing negara yang terlibat dalam mengelola dan mengoperasikan fasilitas, program, dan kegiatan tersebut juga harus diidentifikasi,” bunyi dokumen NDAA, yang mencatat soal rencana perang yang rumit.

”Ahli kami sedang menyusun respons yang tepat,” kata Kapten Angkatan Laut Brook DeWalt, juru bicara Komando Strategis Pentagon, kepada Bloomberg, dalam sebuah email yang dikirim hari Senin.

”Sementara itu terlalu dini untuk menyampaikan rincian pada titik ini, kita dapat memperbarui (informasi) Anda lebih lanjut di kemudian hari,” lanjut DeWalt, yang dikutip Selasa (31/1/2017).

Meskipun studi ini diperintahkan sebelum Donald Trump menjabat sebagai Presiden AS, namun sinkron dengan pernyataan Trump bahwa dia tanpa syarat akan mendukung penguatan persenjataan strategis AS.

Anggota Kongres dari Partai Republik asal Ohio, Mike Turner, dalam sebuah email kepada Bloomberg mengingatkan pemerintah AS untuk memahami strategi Rusia dan China untuk kasus konflik.

”AS harus memahami bagaimana China dan Rusia berniat untuk berperang dan bagaimana kepemimpinan mereka memberi perintah dan mengendalikan potensi konflik. Pengetahuan ini penting bagi kita untuk mencegah ancaman tersebut,” katanya.



Credit  sindonews.com





Marah, Trump Pecat Jaksa Agung AS karena Menolak Perintahnya


 
Marah, Trump Pecat Jaksa Agung AS karena Menolak Perintahnya
Sally Yates dipecat sebagai Jaksa Agung Amerika Serikat oleh Presiden Donald Trump karena menolak perintah soal pemeriksaan ekstrem imigran asal negara-negara Muslim. Foto / REUTERS

 
WASHINGTON - Presiden Donald Trump marah dan memecat Jaksa Agung Sally Yates setelah menolak menjalankan perintah eksekutif presiden soal pemeriksaan ekstrem untuk imigran asal tujuh negara Muslim. Posisi Yates kini digantikan oleh Dana Boente, seorang jaksa AS untuk Distrik East Virginia.

Yates telah menjadi pemberitaan utama media AS setelah berani menolak perintah Presiden Trump. Dia memilih berdiri bersama para pengacara yang memprotes kebijakan imigrasi Presiden Trump.

“Yates mengkhianati Departemen Kehakiman dengan menolak untuk menegakkan ketertiban hukum yang dirancang untuk melindungi warga AS,” bunyi siaran pers dari Kantor Sekretaris Pers Pemerintah AS.

Boente yang naik jabatan sebagai pelaksana tugas (plt) Jaksa Agung AS merasa bangga sudah dipilih Presiden Trump.

”Saya merasa terhormat untuk melayani Presiden Trump dalam peran ini sampai rapat Senator mengesahkan. Saya akan membela dan menegakkan hukum negara kita untuk memastikan bahwa orang-orang kami dan bangsa kami dilindungi,” kata Boente.

Sementara itu, Yates merasa apa yang dia lakukan merupakan hal yang benar. ”Saya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa posisi yang kita ambil di pengadilan tetap konsisten dengan kewajiban lembaga ini untuk selalu mencari keadilan dan berdiri untuk apa yang benar,” tulis Yates dalam sebuah pernyataan seperti dikutip New York Times, Selasa (31/1/2017).

”Saat ini, saya tidak yakin bahwa pembelaan perintah eksekutif konsisten dengan tanggung jawab ini atau saya yakin bahwa perintah eksekutif ini sah,” lanjut Yates.
Trump merespons pernyataan Yates di Twitter. Dia menyebut Yates sebagai contoh politikus Demokrat yang semata-mata bertindak karena alasan politik.




Credit  sindonews.com






Palestina Buka Kedutaan Besar Baru di Pakistan


 
Palestina Buka Kedutaan Besar Baru di Pakistan
Peresmian kedubes baru Palestina itu dilakukan langsung oleh Perdana Menteri Pakistan, Muhammad Nawaz Sharif, dan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas. Foto/Istimewa
 
ISLAMABAD - Satu lagi negara yang menunjukkan dukungan kuat kepada Palestina, yakni Pakistan. Dukungan ini terlihat dengan diresmikannya Kedutaan Besar Palestina yang baru di ibukota Pakistan, Islamabad.

Peresmian kedubes baru Palestina itu dilakukan langsung oleh Perdana Menteri Pakistan, Muhammad Nawaz Sharif, dan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas. Kedutaan Palestina itu dibangun di komplek diplomatik baru di Pakistan.

Melansir wam pada Selasa (31/1), Pakistan dilaporkan menyumbangkan sebidang tanah serta memberikan kontribusi dana sebesar satu juta dolar untuk pembangunan kantor perwakilan Palestina itu.

Abbas, yang sedang melakukan kunjungan tiga hari ke Pakistan, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada pemerintah Pakistan atas pembukaan kedutaan dan bantuan yang diberikan.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Pakistan untuk bantuan keuangan dan teknis untuk penyelesaian proyek. Ini adalah simbol abadi persahabatan Pakistan dan Palestina," ucap Abbas.


Credit  sindonews.com







Kapal Perang Saudi Diserang Houthi Yaman, 2 Pelaut Tewas


 
Kapal Perang Saudi Diserang Houthi Yaman, 2 Pelaut Tewas
Ledakan dan kebakaran muncul saat kapal perang Arab Saudi diserang kelompok pemberontak Houthi Yaman di lepas pantai Yaman, Senin (30/1/2017). Foto / YouTube
 
HUDAYDAH - Dua pelaut dari kapal perang Arab Saudi tewas setelah kapal itu diserang kelompok pemberontak Houthi Yaman di lepas pantai Yaman. Kapal perang Saudi yang diserang Houthi pada hari Senin kemarin diduga kapal frigrat Al Madinah-class.

Ada dua versi klaim dalam insiden serangan itu. Versi militer Saudi menyatakan, kapal perang mereka diserang dengan tiga “perahu bunuh diri” milik kelompok pemberontak Houthi Yaman. Sedangkan versi kelompok Houthi, kapal perang Saudi mereka serang dengan rudal anti-kapal.

Serangan terjadi di dekat kota pelabuhan Hudaydah, 150 kilometer sebelah barat daya Ibu Kota Sana’a, Yaman. Militer Saudi mengakui dua pelautnya tewas dalam serangan tersebut. Namun, serangan itu sudah bisa diatasi.

Dalam sebuah pernyataan, militer Saudi yang juga pemimpin koalisi Teluk dalam operasi militer di Yaman, mengatakan salah satu perahu Houthi bertabrakan dengan bagian belakang kapal perang Saudi. Tabrakan itu mengakibatkan ledakan dan kebakaran terhadap perahu tersebut.

Selain menewaskan dua pelaut Saudi, serangan itu juga melukai tiga kru kapal lainnya saat membantu memadamkan kobaran api.

”Kapal Saudi terus dengan tugas patrolinya di wilayah operasi, sedangkan angkatan udara dan kapal pasukan koalisi terus mengejar kapal (Houthi) yang melarikan diri,” bunyi pernyataan militer Saudi, seperti dikutip Al Arabiya, Selasa (31/1/2017).

”Perintah dari koalisi menegaskan bahwa kelanjutan penggunaan pelabuhan Hudaydah oleh milisi Houthi sebagai landasan untuk operasi teroris adalah hal serius yang akan mempengaruhi navigasi internasional dan aliran bantuan kemanusiaan serta bantuan medis ke pelabuhan untuk warga Yaman,” imbuh pernyataan itu.




Credit  sindonews.com






AS Bantah Timbun Senjata di Filipina


 
AS Bantah Timbun Senjata di Filipina
Pemerintah Amerika Serikat (AS), melalui Kedutaan Besar mereka di Filipina membantah telah menimbun senjata di negara tersebut. Foto/Istimewa
 
MANILA - Pemerintah Amerika Serikat (AS), melalui Kedutaan Besar mereka di Filipina membantah telah menimbun senjata di negara tersebut. Bantahan ini adalah respon dari pernyataan Presiden Filipina Rodrigo Duterte.

"Kami tidak membangun depot senjata di Filipina," kata Duta Besar AS untuk Manila, Sung Kim saat berbicara di depan Makati Business Club, seperti dilansir Reuters pada Selasa (31/1).

Dia kemudian menyatakan, fasilitas yang akan dibangun adalah untuk menyimpan peralatan guna kepentingan tanggap bencana dan bukan untuk menyimpan senjata.

"Kami tidak bisa membangun pangkalan apapun di Filipina tanpa adanya persetujuan dari pemerintah Filipina dan fasilitas itu tidak terkait dengan senjata jenis apapun," sambungnya.

Duterte kemarin menuduh AS menempatkan stabilitas Asia berada dalam risiko dengan mengerahkan senjata permanen di negaranya. Dia bahkan curiga, salah satu senjata yang ditempatkan secara permanen adalah senjata nuklir.

Duterte memprotes keras dan menegaskan tidak akan memberikan izin. ”Mereka bongkar senjata di Filipina sekarang. Saya sampaikan pemberitahuan kepada Angkatan Bersenjata AS. Jangan lakukan itu, saya tidak akan mengizinkannya,” kata Duterte.

Pernyataannya muncul setelah Pentagon menyampaikan persetujuan penggunaan gudang baru, landasan pacu dan barak untuk menyimpan senjata di tiga provinsi di Filipina di bawah perjanjian pertahanan kedua negara. Duterte menuduh pemerintah Donald Trump melanggar kesepakatan dengan membangun persenjataan di negaranya.



Credit  sindonews.com





Australia Tangkap Pengibar Bendera OPM setelah Dikritik Indonesia


 
Australia Tangkap Pengibar Bendera OPM setelah Dikritik Indonesia
Kepolisian Australia tangkap tersangka pengibar bendera OPM di KJRI Melbourne. Penangkapan terjadi tiga hari setelah Indonesia mengkritik Australia. Foto / Ilustrasi / SINDOnews
 
MELBOURNE - Aparat polisi Australia akhirnya menangkap aktivis pengibar bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM) di kompleks Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Melborune. Penangkapan dilakukan otoritas Australia tiga hari setelah dikritik keras Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Lestari Priansari Marsudi.

Aktivis pro-OPM itu beraksi 6 Januari 2017. Dia memanjat ke atap gedung KJRI dan melambaikan bendera OPM. Menlu Retno mengkritik Australia yang terkesan membiarkan aktivis itu berkeliaran dengan tidak segera menangkapnya.

”Polisi Federal Australia mengonfirmasi penangkapan seorang pria 42 tahun asal Williamstown, di pinggiran Melbourne, pada Senin, 30 Januari,” bunyi pernyataan Kepolisian Federal Australia (AFP), seperti dikutip Sydney Morning Herald, Selasa (31/1/2017).

Pada tanggal 26 Januari lalu, Menlu Retno Marsudi mendesak pemerintah Australia segera memproses pelanggaran di KJRI Melborune. ”Karena kami tahu wajah pelaku, kami memiliki gambarnya,” katanya.

”Pertanyaannya adalah mengapa belum ada penangkapan setelah 20 hari telah berlalu?,” tanya Retno. Menlu Retno menyatakan, Australia sebagai tetangga dan sahabat dekat semestinya memahami apa yang dirasakan Indonesia terkait ulah tersangka pengibar bendera OPM di KJRI Melbourne.


Credit  sindonews.com







Puluhan Ribu Warga Protes Peringanan Hukuman Politisi Romania

 
Puluhan Ribu Warga Protes Peringanan Hukuman Politisi Romania  
Puluhan ribu warga Romania turun ke jalan memprotes keringanan hukuman untuk politisi. (AFP/DANIEL MIHAILESCU)
 
Jakarta, CB -- Pemerintahan Sosial-Demokrat Romania mengadopsi dekrit darurat yang memungkinkan beberapa politisi untuk menghindari tuntutan hukum. Inisiatif ini memancing puluhan ribu warga turun ke jalan.

"Kami telah mengadopsi peraturan ini untuk menyesuaikan legislasi dengan keputusan mahkamah konstitusi," kata Menteri Hukum Florin Lordache sebagaimana dikutip AFP, Rabu (1/2).

Ribuan demonstran berkumpul di depan kantor utama pemerintahan di Bukares, berteriak "pencuri."

Dekrit darurat ini sebelumnya tidak termasuk dalam agenda harian pemerintah. Langkah tersebut akan berlaku segera setelah resmi diterbitkan, melangkahi parlemen.

Perdana Menteri Sorin Grindeanu menerbitkan peraturan yang membuat beberapa perbuatan tidak lagi dikategorikan pidana. Selain itu, penyalahgunaan wewenang hanya bisa berujung penahanan jika mengakibatkan kerugian lebih dari 44 ribu euro atau setara Rp6 miliar.

Perubahan ini memungkinkan pemimpin sosial-demokrat Livio Dragnea yang saat ini sedang diadili karena dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk bisa bebas.

Pemerintahan juga mengajukan peraturan lain yang bisa membebaskan narapidana dengan hukuman hingga lima tahun karena kejahatan tanpa kekerasan.

Romania menyatakan langkah ini juga akan menjadi subjek dekrit darurat tersebut.

Puluhan ribu orang protes di Bukares dan kota-kota lainnya pada Minggu (29/1), menyerukan pembatalan kedua perubahan tersebut.

Kedua peraturan itu juga ditolak oleh sejumlah pejabat dan institusi seperti Jaksa Agung Augustin Lazar, Kepala Jaksa Antikorupsi Laura Codruta Kovesi dan Presiden Mahkamah Tinggi Cristina Tarcea.

Selasa, Departemen Pemberantasan Penipuan (DLAF) ikut mengkritik peraturan tersebut, menyatakan peringanan hukuman ini membatasi kapasitasnya untuk "melindungi kepentingan Uni Eropa di Romania secara efisien."

Dalam laporan tahunan yang dirilis pekan lalu, Komisi Eropa, yang secara ketat memonitor reformasi hukum di Romania, memperingatkan agar tidak mengajukan perubahan yang bisa menghambat pemberantasan korupsi.





Credit  CNN Indonesia



Kebijakan Imigrasi jadi Kritik Pertama Obama untuk Trump


 
Kebijakan Imigrasi jadi Kritik Pertama Obama untuk Trump  
Presiden ke-44 Barack Obama angkat bicara untuk pertama kalinya setelah tidak menjabat. (Reuters/Jonathan Ernst)
 
Jakarta, CB -- Kebijakan Imigrasi jadi Kritik Pertama Obama untuk Trump

Presiden ke-44 Amerika Serikat Barack Obama akhirnya angkat bicara mengkritik sang penerus, Donald Trump. Dalam pernyataan publik pertamanya setelah tidak lagi menjabat, Obama mengkritik kebijakan imigrasi konglomerat yang kini jadi pemimpin negeri Paman Sam.

"Presiden (Obama) secara mendasar tidak setuju dengan wacana diskriminasi terharap orang-orang berdasarkan keyakinan atau agamanya," kata Kevin Lewis, juru bicara Obama, dalam pernyataan pers yang dipublikasikan via Twitter, Selasa (31/1).

Lewis mengatakan Obama menilai memang sudah seharusnya warga Amerika menggelar unjuk rasa ketika nilai-nilai negara dipertaruhkan seperti ini.

Di sana juga dijelaskan bahwa perintah imigrasi yang menahan sementara kedatangan warga Irak pada 2011 tidak bisa disamakan dengan apa yang dilakukan oleh Trump.



Meski Gedung Putih membandingkan kedua aksi tersebut, langkah yang diambil Obama jauh lebih sempit. Kebijakan Obama diambil sebagai respons akan keterlibatan dua pengungsi dari Irak dalam kasus pembuatan bom.

Pernyataan ini bertentangan dengan kebiasaan di Amerika Serikat di mana seorang presiden yang sudah tidak menjabat mengkritik penerusnya yang sedang menjalankan tugas. Sebagai contoh, Pesiden George W Bush tetap bungkam dalam bidang politik selama Obama menjabat.

Namun, hubungan Obama dengan Trump berbeda. Pernyataan ini jelas menunjukkan sikap Obama yang akan tetap terlibat dalam aksi politik.

Aksi ini menuai protes warga di beberapa kota di Amerika Serikat. Trump membela diri dengan mengatakan AS akan "terus menunjukkan rasa iba untuk mereka yang melarikan diri dari operasi" tapi akan "melakukan itu sembari melindungi warga negara dan perbatasan."


"Saya punya perasaan luar biasa untuk orang-orang yang terlibat dalam krisis kemanusiaan mengerikan di Suriah," kata Trump. "Prioritas utama saya adalah untuk melindungi dan melayani negara, tapi sebagai Presiden saya akan mencari cara untuk menolong semua pihak yang menderita.

Di saat yang sama, Trump juga menunjukkan sikap keras dengan memecat pelaksana tugas Jaksa Agung Sally Yates yang menentang kebijakannya melarang penerimaan imigran dari tujuh negara Muslim.
Protes terhadap kebijakan Donald Trump terjadi di sejumlah kota Amerika. (REUTERS/Kate Munsch) 
Protes terhadap kebijakan Donald Trump terjadi di sejumlah kota Amerika. (REUTERS/Kate Munsch)
Yates mengatakan Departemen Hukum tidak akan membela perintah Trump itu di pengadilan. Dikutip Reuters, dia mengatakan dirinya tidak percaya membela perintah itu akan "konsisten dengan kewajiban institusi untuk selalu menegakkan keadilan dan membela kebenaran."

Beberapa jam kemudian, dia dipecat. Gedung Putih menyatakan Yates "telah mengkhianati Departemen Hukum dengan menolak untuk mendukung perintah legal yang didesain untuk melindungi warga Amerika Serikat." Selain itu, aksi dia pun dinilai politis.

Trump meyakini kebijakan lebih keras terhadap imigran diperlukan untuk melindung Amerika dari serangan teror. Namun, sejumlah pengkritik menilai perintah ini secara tidak adil mengesampingkan Muslim dan merusak reputasi Amerika sebagai tempat ramah imigran.

Yates yang ditunjuk oleh Presiden sebelum Trump, Barack Obama, sebenarnya hanya mempunyai sisa waktu beberapa hari sebelum digantikan oleh pejabat yang baru, Senator Jeff Session. Kini ia masih menunggu konfirmasi Senat.

"Yates adalah pejabat pilihan pemerintah Obama yang lemah dalam bidang perbatasan dan sangat lemah dalam bidang imigrasi ilegal," kata Gedung Putih dalam pernyataan pers.

Gedung Putih juga menyatakan Dana Boente, jaksa untuk Distrik Timur Virginia akan mengisi tempat yang ditinggalkan Yates sementara hingga Session diterima oleh Senate. Boente mengatakan dalam wawancara dengan Washington Post bahwa dirinya akan mendukung perintah terkait imigrasi itu.




Credit  CNN Indonesia




Kebebasan Berbicara dan Anti-Minoritas di Quebec


 
Kebebasan Berbicara dan Anti-Minoritas di Quebec  
Pemerintah Kanada mengecam peningkatan anti-imigran namun dianggap terlalu lambat bertindak. (Reuters/Mathieu Belanger)
 
Jakarta, CB -- Poster anti-Muslim, swastika, dan kepala babi yang diletakkan di pintu masjid tahun lalu adalah sejumlah pertanda bahwa telah terjadi peningkatan kebencian yang menurut banyak pihak membayangi penembakan di Quebec.

Pada Senin (30/1) Mohamed Labidi, wakil presiden Pusat Kebudayaan Islam dan masjid yang diserang, bergabung dengan sejumlah pemimpin agama dan politik untuk menyatakan bela sungkawa pada korban tewas dan bersatu melawan sikap kebencian.

Juni tahun lalu, satu plastik berisi kepala babi diletakkan di pintu masuk masjidnya. Bersama dengan kepala babi, ada tulisan: “bon appetit” atau selamat makan dalam bahasa Perancis, yang jelas merupakan provokasi atas ajaran Islam yang melarang mengkonsumsi babi.

Aksi itu hanya salah satu dari sejumlah aksi kebencian lain mulai dari gambar swastika di tembok hingga poster anti-Islam dan akhirnya berpuncak pada penembakan pada Minggu (29/1) yang menewaskan enam orang dan melukai 8 lainnya.

“Semua itu mengawali serangan tersebut,” ujar Labidi.

“Sudah sejak lama kami merasakan ada perubahan arah angin, meningkat,” kata Mohamed Ali Saidane, anggota majlis masjid yang kehilangan sanak saudaranya dalam penembakan itu.

Suara Labidi pecah ketika menggambarkan bagaimana penembak dilaporkan menangkap umat yang sedang bersembahyang, membuat mereka berlutut sebelum ditembak.

“Para saksi mengatakan aksi itu dilakukan di depan anak-anak yang berteriak ketakutan melihat orang tua mereka dibunuh,” ujarnya.

Perdana Menteri Justin Trudeu menyatakan penembakan itu “aksi teror yang dilakukan terhadap Kanada dan warga Kanada.” Trudeau berupaya meyakinkan masyarakat minoritas Muslim bahwa mereka mendapat dukungan dari mayoritas warga Kanada.

Wali Kota Queebec City Rejis Labeaume juga mengirim pesan yang sama.

“Tidak hanya komunitas Muslim yang terkena dampaknya. Kami, warga kota Queebec, pun terkena dampaknya,” ujarnya dengan suara hampir menangis.

“Kami semua bersedih. Kami harus saling membantu.”


Kebangkitan anti-Islam

Kanada yang sejak lama mendukung pluralisme dan merupakan salah satu negara di dunia yang sangat menerima kedatangan imigran, terkejut dengan serangan mematikan pada Minggu itu.

“Semua menjadi korban, semua terkena dampaknya,” ujar Philippe Couillard, perdana menteri negara bagian Queebec.

Tetapi bagi banyak pihak di negara-negara Islam, serangan ke masjid Quebec City ini hanya aksi paling baru dari kejahatan berdasarkan kebencian terhadap pemeluk agama Islam.

“Pembunuhan, pembantaian oleh ISIS di Perancis…menambah rasa kebencian terhadap Islam di seluruh dunia, termasuk Quebec,” kata Saidane kepada kantor berita Perancis AFP.

Labidi mengakui bahwa peningkatan serangan kaum jihadis di negara-negara barat memang telah meningkatkan perasaan anti-Muslim di Kanada.

Tetapi dia menambahkan, “Secara umum, warga Quebec sangat terbuka dan memiliki rasa toleransi tinggi.”

Dia meminta media untuk tidak mendorong sentimen anti-Muslim, dia merujuk pada stasion radio di Quebec yang dituduh menyebarkan retorika kebencian terhadap kelompok-kelompok minoritas.

“Mereka menciptakan iklim yang sangat negatif” sehingga rasa benci pun berkembang, tambah Saidane. “Sejumlah pembawa acara radio itu menjadi promotor kebencian.”

Perdana Menteri negara bagian Quebec Couillard mengakui bahwa kebebasan bereksperesi telah menciptakan ruang bagi retorika “keterlaluan” yang diarahkan pada kelompok minoritas Kanada.
Pihak berwenang menangkap seorang mahasiswa pendukung gerakan ekstrim kanan sebagai tersangka pelaku penembakan di masjid Quebec. 
Pihak berwenang menangkap seorang mahasiswa pendukung gerakan ekstrim kanan sebagai tersangka pelaku penembakan di masjid Quebec. (Reuters/Mathieu Belanger)

“Jika seseorang ingin memanfaatkan situasi yang terjadi untuk menanamkan perpecahan yang lebih besar di masyarakat, kami hanya bisa mengatakan mereka adalah pecundang,” ujarnya.

Tetapi bai Saidane, pihak berwenang Kanada bertindak terlalu lambat terhadap aksi-aksi penuh kebencian itu.

Dia berimigrasi ke Kanada 30 tahun lalu, dan sekarang merasa bahwa “Komunitas Muslim menjadi korban populisme.”



Credit  CNN Indonesia



AS Minta DK PBB Bicarakan Uji Coba Rudal Iran

 
AS Minta DK PBB Bicarakan Uji Coba Rudal Iran  
 
Iran dituduh melakukan uji coba rudal jarak menengah yang menurut Israel bisa membawa hulu ledak nuklir. (Ilustrasi/Mohammad Sadegh Heydari via Wikimedia (CC-BY-4.0)
 
Jakarta, CB -- Dewan Keamanan PBB akan mengadakan pertemuan mendadak terkait uji coba rudal jearak menengah yang dilakukan oleh Iran.

Para diplomat dikutip mengatakan bahwa Amerika Serikat meminta pertemuan darurat setelah duta besar Israel untuk PBB meminta Dewan Keamanan mengambil tindakan.

“Berkaitan dengan peluncuran rudal balistik jarak menengah oleh Iran pada 29 Januari, Amerika Serikat meminta Dewan Keamanan mengadakan konsultasi,” ujar pernyataan tertulis misi AS di PBB.

Perundingan mengenai iran pada Selasa (31/1) waktu setempat ini akan diikuti dengan pertemuan mengenai Suriah.

Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon mengatakan, uji coba rudal itu melanggar resolusi PBB yang melarang Iran meluncurkan rudal balistik yang bisa memiliki kemampuan nuklir.

“Masyarakat internasional tidak boleh berpura-pura tidak tahu mengenai agresi Iran ini,” kata Danon.

“Anggota Dewan Keamanan harus segera mengambil tindakan sebagai jawaban atas aksi Iran yang tidak saja bisa membahayakan Israel, tetapi juga seluruh kawasan Timur Tengah.”

Ini adalah permintaan konsultasi dengan Dewan Keamanan pertama yang diajukan oleh Amerika Serikat sejak Nikki Haley menjadi duta besar negara itu di PBB.

Presiden Donald Trump berjanji untuk memperkuat kerja sama dengan Israel dan mengkritik tajam kesepakatan nuklir Iran yang membuat sanksi internasional atas negara itu dicabut.

Trump dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada 15 Februari mendatang.

Resolusi PBB yang disepakati hanya beberapa hari setelah kesepakatan nuklir 2015 melaran Iran mengembangkan rudal “yang dirancang untuk bisa membawa hulu ledak nuklir.”

Iran mengatakan rudal-rudal miliknya tidak akan membawa hulu ledak nuklir karena negara itu tidak berencana mengembangkan senjata atom, tetapi para pejabat militer bersikeras untuk mengembangkan program rudal di negara tersebut.

Tahun lalu, Inggris, Perancis dan Amerika Serikat berupaya mendorong Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan setelah Iran meluncurkan rudal, teapi China dan Rusia menentang perundingan mengenai sanksi tersebut yang dianggap akan membahayakan kesepakatan nuklir yang dicapai dengan susah payah.

Inggris, China, Perancis, jerman, Rusia dan Amerika Serikat sebelumnya mencapai kesepakatan untuk melarang program nuklir Iran dengan imbalan pencabutan sanksi ekonomi.




Credit  CNN Indonesia




Senin, 30 Januari 2017

Jepang Luncurkan Prototipe Kendaraan Lapis Baja Pengangkut Pasukan


 Jepang Luncurkan Prototipe Kendaraan Lapis Baja Pengangkut Pasukan
Jepang meluncurkan purwarupa kendaraan lapis baja pengangkut pasukan atau Amored Personnel Carrier (APC) 8x8, pada Januari 2017. APC masa depan beroda delapan ini akan menggantikan type 96 yang sudah digunakan Pasukan Bela Diri Darat Jepang atau Japan Ground Self-Defense Force (JGSDF), sejak 1996. Japanese Ministry of Defense/mod.go.jp


 Jepang Luncurkan Prototipe Kendaraan Lapis Baja Pengangkut Pasukan
Purwarupa atau prototipe APC baru Jepang dibangun oleh Kotmasu, pada 2017, dan diluncurkan pada Januari 2017. Kendaraan lapis baja pengankut pasukan ini akan menjalani uji coba hingga 2019. Produksi massal dimulai setelah uji coba selesai. Japanese Ministry of Defense/mod.go.jp

 Jepang Luncurkan Prototipe Kendaraan Lapis Baja Pengangkut Pasukan
Rilis yang dikeluarkan Japan̢۪s Acquisition, Technology & Logistics Agency (ATLA) menyebutkan bahwa APC baru ini memilik panjang 8,4 meter, lebar 2,5 meter, dan tinggi 2,9 meter. Kendaraan seberat 20 ton ini dapat mengangkut 11 orang, termasuk tiga kru. Japanese Ministry of Defense/mod.go.jp
 Jepang Luncurkan Prototipe Kendaraan Lapis Baja Pengangkut Pasukan
Juru bicara ATLA mengatakan bahwa APC baru ini mengunakan mesin diesel Komatsu 10,8 liter bertenaga 500 tenaga kuda. Kendaraan pengangkut pasukan ini mampu melaju hingga kecepatan maksimum 100 km/jam di jalan raya. situs military-today.com menulis bahwa APC ini mampu beroperasi sejauh 800-1000 km. Japanese Ministry of Defense/mod.go.jp


 Jepang Luncurkan Prototipe Kendaraan Lapis Baja Pengangkut Pasukan
Kendaraan lapis baja ini dibangun dengan sistem modular. Modul belakang bisa disesuaikan dengan misi yang akan dilaksanakan. Casis dasar dapat dikonfigurasi sebagai kendaraan pembawa pasukan, kendaraan komando, ambulans, dan kendaraan pembawa bantuan. Japanese Ministry of Defense/mod.go.jp




















Credit  tempo.co







Pesawat Tempur Canggih MiG-35



 Pesawat Tempur Canggih MiG-35 Resmi Diluncurkan,
Produsen pesawat terkenal dari Rusia, Mikoyan meluncurkan pesawat tempur terbaru MiG-35, di Moskow, 27 Januari 2017. Pesawat tempur multiperan generasi 4++ MiG-35 ini (NATO menyebutnya Fulcrum-F) merupakan pengembangan dari MiG-29M/M2 dan MiG-29K/KUB. Marina Lystseva/TASS


 Pesawat Tempur Canggih MiG-35 Resmi Diluncurkan,
MiG-35 melakukan terbang demonstrasi, pada 27 Januari 2017. Komandan Pasukan Aerospace Rusia, Viktor Bondarev mengatakan bahwa MiG-35 memiliki karakteristik yang luar biasa, mampu menggempur target di darat dan udara, dan selanjutnya dapat digunakan dalam konflik seperti di Suriah. Marina Lystseva/TASS

 Pesawat Tempur Canggih MiG-35 Resmi Diluncurkan,
Viktor Bondarev, mengutip sputnik, mengatakan bahwa pesawat tempur MiG-35 akan dilengkapi persenjataan laser. Pengamat militer Makar Aksenenko menyebut MiG-35 penting bagi Rusia, karena merupakan pesawat tempur yang hemat biaya dan canggih. Marina Lystseva/TASS

 Pesawat Tempur Canggih MiG-35 Resmi Diluncurkan,
Bondarev juga mengatakan bahwa MiG-35 memiliki jangkauan terbang 3.500 km, tanpa mendarat. Kemampuan ini sesuai dengan kebutuhan Rusia. Komandan Aerospace Rusia ini mengatakan bahwa negaranya akan secepatnya memesan pesawat tempur ini setelah uji coba selesai dan saat diproduksi, Rusia akan menerima MiG-35. Marina Lystseva/TASS
 Pesawat Tempur Canggih MiG-35 Resmi Diluncurkan,
MiG-35 menjadi pesawat tempur Rusia pertama yang menggunakan radar AESA. Radar MiG-35 dapat mendeteksi target di udara hingga radius 160 km dan target permukaan hingga radius 300 km. Pesawat tempur multiperan ini dapat melacak 30 target dan menembak enam target sekaligus. Marina Lystseva/TASS


 Pesawat Tempur Canggih MiG-35 Resmi Diluncurkan,
Pesawat tempur MiG-35 mampu membawarudal udara ke udara R-73 (jarak dekat) dan R-77 (jarak menengah dan jauh). Rudal anti kapal permukaan Kh-31A, rudal anti radar Kh-31P, Rudal Kh-29TE, Kh-29L, dan bom presisi tinggi KAB-500Kr, KAB-500L. MiG-35 dilenkapi dengan sistem proteksi anti jamming ELT/568(V)2. Marina Lystseva/TASS








Credit  .tempo.co










Pejabat Militer China Sebut Perang dengan AS Bisa Jadi Kenyataan


 
Pejabat Militer China Sebut Perang dengan AS Bisa Jadi Kenyataan
Pejabat militer China menyebut perang dengan AS bisa menjadi kenyataan. Foto/Ilustrasi/Istimewa
 
BEIJING - Seorang pejabat militer China mengatakan perang dengan Amerika Serikat (AS) di bawah pemerintahan Donald Trump bisa menjadi kenyataan praktis. Pernyataan itu dipublikasikan di situs Tentara Pembebasan Rakyat.

"Sebuah perang dalam istilah presiden atau perang pecah malam ini tidak hanya slogan, mereka menjadi kenyataan praktis," kata pejabat dari Departemen Pertahanan Divisi Mobilisasi itu seperti disitat The Independent dari South China Morning Post, Sabtu (28/1/2017).

Pejabat tersebut juga menyerukan penyebaran militer di wilayah yang memicu ketegangan macam Laut China Selatan dan Timur. Ia juga menyerukan penyebaran sistem pertahanan rudal untuk menjaga semenanjung Korea, dan sejumlah titik lainnya.

Presiden AS Donald Trump dan anggota pemerintahannya secara konsisten menyuarakan garis keras terhadap China. Trump telah mencap China sebagai negara manipulator mata uang dan menuding Beijing berlaku curang dalam perdagangan dan taktik ekonomi.

Namun yang lebih signifikan dalam hal keamanan. Trump mengabaikan prinsip satu China, kebijakan yang telah lama dipraktekan oleh AS, dengan melakukan kontak ke Presiden Taiwan Tsai Ing-wen. Langkah yang memicu reaksi negatif dari Beijing.

China menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan AS telah menghormati kebijakan ini selama beberapa dekade. Namun, Trump mengisyaratkan akan meninggalkan kebijakan ini.


Credit  sindonews.com





Jerman Tinjau Konsekuensi Kebijakan Imigrasi Baru AS

 
Jerman Tinjau Konsekuensi Kebijakan Imigrasi Baru AS
Kanselir Jerman Angela Merkel dilaporkan telah memerintahkan jajarannya untuk meninjau konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijakan imigrasi baru Amerika Serikat (AS). Foto/Reuters
 
BERLIN - Kanselir Jerman Angela Merkel dilaporkan telah memerintahkan jajarannya untuk meninjau konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijakan imigrasi baru Amerika Serikat (AS). Seperti diketahui, AS melarang warga dari tujuh negara memasuki AS dan menghentikan sementara menerima pengungsi dari Suriah.

"Saat ini pemerintah Jerman akan meninjau konsekuensi dari larangan bagi warga Jerman dengan kewarganegaraan ganda dan akan mewakili kepentingan mereka, jika diperlukan, melakukan pembicaraan dengan mitra AS kami," ucap juru bicara Merkel, Steffen Seibert.

Seibert, seperti dilansir Reuters pada Minggu (29/1), juga mengatakan, Merkel benar-benar menyayangkan keputusan yang diambil oleh Presiden baru AS Donald Trump tersebut.

"Kanselir menyesalkan larangan terhadap pengungsi dan warga dari beberapa negara. Merkel telah menyatakan keprihatinannya kepada Donald Trump saat keduanya melakukan pembicaraan melalui telepon kemarin," kata Seibert.

"Dia (Merkel) juga mengingatkan Konvensi Jenewa membutuhkan perhatian dari masyarakat internasional untuk turut mengurusi para pengungsi korban perang atas dasar kemanusiaan," tukasnya.



Credit  sindonews.com




Lebih 100 Ribu Orang Teken Petisi Tolak Kunjungan Trump ke Inggris

 
Lebih 100 Ribu Orang Teken Petisi Tolak Kunjungan Trump ke Inggris
Lebih dari 100 ribu warga Inggris menandatangani petisi menolak kunjungan Presiden AS Donald Trump ke negaranya. Foto/Daily Mail
 
LONDON - Lebih dari 100 ribu orang telah menandatangani petisi yang menuntut kunjungan kenegaraan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke Inggris dibatalkan. Petisi ini muncul setelah Trump mengeluarkan kebijakan melarang Muslim untuk masuk ke negaranya.

Jumlah tersebut telah memenuhi target untuk meminta anggota Parlemen Inggris mempertimbangkan kunjungan tersebut. Anggota parlemen akan mendiskusikannya dan akan diumumkan pada Jumat mendatang seperti dikutip dari Daily Mail, Minggu (29/1/2017).

Petisi tersebut mengatakan Presiden AS seharusnya tidak diundang untuk melakukan Kunjungan Kenegaraan resmi karena akan menimbulkan rasa malu untuk Yang Mulia Ratu.

Hanya dalam hitungan jam, petisi yang membutuhkan 100 ribu dukungan itu berhasil menarik perhatian warga Inggris untuk membuat parlemen mendiskusikannya. Keberhasilan ini mengalahkan rekor satu juta tanda tangan untuk mendukung Jeremy Clarkson kembali sebagai presenter Top Gear.

Peraturan di Inggris menyatakan setiap permohonan yang menerima lebih dari 100 ribu tanda tangan dalam waktu enam bulan harus dipertimbangkan untuk didiskusikan oleh anggota parlemen di Parlemen. Sedangakn petisi yang menarik lebih dari 10.000 dalam jangka waktu yang sama memerlukan respon dari Pemerintah.



Credit  sindonews.com









Trump Beri Pentagon 30 Hari untuk Buat Strategi Hancurkan ISIS


 
Trump Beri Pentagon 30 Hari untuk Buat Strategi Hancurkan ISIS
Presiden AS Donald Trump memberi waktu 30 hari kepada Pentagon menyusun strategi untuk menghancurkan ISIS. Foto/Istimewa
 
WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menandatangani sebuah perintah ekskutif yang memerintahkan militer untuk mengembangkan rencana awal mengalahkan ISIS di Iran dan Suriah. Sebelumnya, Trump telah membahas masalah tersebut dalam percakapan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

"Ini adalah kebijakan AS bahwa ISIS harus dikalahkan. Dalam waktu 30 hari, rancangan awal rencana untuk mengalahkan ISIS harus disampaikan kepada Presiden oleh Menteri Pertahanan," bunyi perintah eksekutif yang dipublikasikan di situs Gedung Putih seperti disitat dari Russia Today, Minggu (29/1/2017).

"Rencana komprehensif itu harus mencakup pedoman penggunaan diplomasi publik, operasi informasi, dan strategi maya untuk mengisolasi dan mendelegitimasi ISIS dan ideologi Islam radikal," sambungnya.

Strategi itu juga harus berusaha untuk mengidentifikasi mitra koalisi baru dalam memerangi ISIS dan kebijakan untuk memberdayakan mitra koalisi untuk melawan ISIS dan afiliasinya.

Sebelumnya, Trump dan Putin melakukan percakapan telepon pertama mereka. Dalam pembicaraan itu, keduanya menyatakan niat mereka untuk saling bekerja sama dalam memerangi ISIS.

"Kedua presiden telah berbicara dalam mendukung membangun koordinasi yang nyata antara AS dan tindakan Rusia untuk mengalahkan ISIS dan organisasi teroris lainnya di Suriah," bunyi pernyataan Kremlin.



Credit  sindonews.com




Operasi Anti Teror Perdana Trump, 1 Tentara AS Tewas


 
Operasi Anti Teror Perdana Trump, 1 Tentara AS Tewas
Satu tentara AS dan tiga lainnya terluka dalam operasi kontra terorisme di Yaman. Foto/Ilustrasi/Istimewa
 
WASHINGTON - Seorang pejabat senior Amerika Serikat (AS) mengatakan satu tentara tewas dan tiga lainnya terluka dalam baku tembak sengit dengan kelompok Al-Qaeda di Yaman. Serangan itu adalah operasi kontra terorisme pertama yang disetujui oleh Presiden Trump sejak ia menjabat sembilan hari lalu.

Pasukan AS terjun dari pesawat terbang jenis Osprey untuk melakukan serangan fajar di darat di Provinsi Bayda dan berlangsung kurang lebih satu jam. Targetnya adalah bangunan atau sejumlah bangunan berisi informasi yang menurut pejabat kontra terorisme dianggap cukup berharga untuk menjamin lebih baik melakukan operasi darat ketimbang udara, kata pejabat AS.

"Kami sangat sedih dengan hilangnya salah satu anggota divisi elit kami. Pengorbanan yang sangat besar dalam perjuangan kami melawan teroris yang mengancam masyarakat tidak berdosa di seluruh dunia," kata Kepala Komando Pusat Pentagon, Jenderal Joseph Votel, dinukil dari New York Times, Minggu (29/1/2017).

Pernyataan itu juga mengatakan sebuah pesawat militer turut membantu dalam operasi darat di dekatnya, meninggalkan seorang tentara yang keempat yang cedera. Pesawat, yang diidentifikasi sebagai V-22 Osprey dikirim untuk mengevakuasi pasukan yang terluka dalam serangan itu, tidak dapat terbang setelah pendaratan dan dihancurkan serangan udara AS.

"Diperkirakan 14 anggota Al-Qaeda tewas dalam serangan, yang menuntun pada mendapatkan informasi yang mungkin akan memberikan wawasan dalam perencanaan rencana teror di masa depan," kata pernyataan itu.

Seorang pejabat senior AS membantah laporan dari daerah bahwa sejumlah perempuan dan anak-anak sipil termasuk di antara korban tewas.

Lebih dari seminggu yang lalu, diduga serangan drone AS menewaskan tiga militan yang diyakini anggota Al-Qaeda di Provinsi Bayda dalam serangan pertama kali yang dilaporkan dilakukan oleh negara itu sejak Donald Trump menjadi presiden.

Credit  sindonews.com


Pertama Kali Tentara AS Tewas Lawan al-Qaeda, Trump Sebut Heroik

Pertama Kali Tentara AS Tewas Lawan al-Qaeda, Trump Sebut Heroik
Presiden Donald Trump saat pidato di pelantikan Kepala Pentagon yang baru, James Mattis. Di era Presiden Trump, satu tentara AS tewas saat operasi militer di Yaman. Foto / REUTERS / Carlos Barria
-
WASHINGTON - Seorang tentara Amerika Serikat (AS) tewas dan tiga lainnya terluka ketika melakukan serangan melawan kelompok militan al-Qaeda di Yaman selatan pada hari Minggu. Ini merupakan operasi pertama sekaligus korban pertama militer AS sejak resmi diperintah Presiden Donald Trump.

Meski satu tentaranya tewas, Presiden Trump menyebut operasi militer itu sukses. ”Amerika sedang sedih pagi ini dengan berita bahwa kehidupan anggota layanan militer yang heroik telah diambil dalam perjuangan kami melawan kejahatan terorisme Islamis radikal,” kata Trump dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Reuters, Senin (30/1/2017).


Pentagon mengatakan militer AS menewaskan 14 gerilyawan dalam serangan terhadap kelompok al- Qaeda di Yaman yang selama ini juga jadi target serangan drone AS. Versi petugas medis di tempat kejadian, sekitar 30 orang, termasuk 10 perempuan dan anak-anak, tewas.

Menurut Pentagon, dua dari tiga tentara AS terluka ketika sebuah pesawat militer Amerika dikirim untuk mengevakuasi pasukan komando yang sedang terluka. Tapi, pesawat itu ditembaki. ”Sengaja dihancurkan di tempat,” kata Pentagon dalam sebuah pernyataan.

Sementara itu, pihak al-Qaeda Yaman mengatakan, baku tembak terjadi Yakla, Provinsi al-Bayda. Pertempuran tersebut menewaskan seorang pemimpin senior al-Qaeda Yaman, Abdulraoof al-Dhahab, bersama dengan para militan lainnya.

Gadis delapan tahun, Anwar al-Awlaki—putri pengkhotbah Yaman kelahiran AS Anwar al-Awlaki—adalah salah satu dari anak-anak yang tewas dalam serangan AS. Ayah gadis itu tewas dalam serangan drone AS tahun 2011. Kakek korban, Nasser al-Awlaki mengecam serangan AS yang merenggut cucunya.

”Dia dihantam dengan peluru di lehernya dan menderita selama dua jam,” kata Nasser kepada Reuters. "Mengapa membunuh anak-anak, apakah ini adalah administrasi baru (AS)? Itu sangat menyedihkan, kejahatan besar,” kesal Nasser.


Credit  sindonews.com







Alam Semesta Mengembang Lebih Cepat dari yang Diperkirakan


 
Alam Semesta Mengembang Lebih Cepat dari yang Diperkirakan  
Citra teleskop Hubble. (Ilustrasi/Foto: Dok. NASA/ESA)
 
Jakarta, CB -- Sekelompok pakar astronomi internasional mendapat bukti baru alam semesta mengembang lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya.

Hanya saja persoalannya, perhitungan ini tidak sesuai dengan perkiraan yang dibuat observasi yang pernah ada. Ini menimbulkan dua dugaan, apakah pengukuran sebelumnya salah, atau saat ini ada efek dari perkembangan baru di luar model standar yang sudah ada.

Menurut model kosmologi standar, tingkat pengembangan alam semesta konstan, atau dikenal dengan perhitungan konstanta Hubble.

"Konstanta Hubble sangat penting bagi astronomi modern dalam membantu mengkonfirmasi akan keberadaan alam semesta, apakah terdiri dari energi gelap, materi normal atau gelap, -secara tepat, atau jika tidak kita akan kehilangan sesuatu yang mendasar," ujar ketua peneliti Sherry Suyu dari Max Planck Institute for Astrophysics di Jerman, seperti dilansir Science Alert, Jumat (27/1).


Penelitian terbaru yang diterbitkan dalam Royal Astronomical Society edisi Januari 2017 menemukan nilai pengembangan alam semesta sebesar 71,2 km/s/Mpc (satu megaparsec adalah 3,3 juta tahun cahaya).

Pengamatan yang dilakukan kelompok astronom internasional bernama H0LiCOW (penggabungan lensa H0 di Cosmograil Wellspring) ini menggunakan teleskop antariksa Hubble yang bertindak sebagai lensa gravitasi alam semesta.

"Metode yang kami terapkan sederhana dan langsung pada pengukuran konstanta Hubble sebagaimana digunakan dalam geometri dan Relativitas Umum, tanpa asumsi," ungkap salah satu ahli Frederic Courbin, dari Ecole Polytechnique Federale de Lausanne di Swiss.

Hitungan ini sangat mirip dengan perkiraan teleskop Hubble tahun lalu. Namun bedanya, di perhitungan baru, tim mampu mencatat dengan akurat hingga 3,8 persen. Meski demikian, angka tersebut tidak cocok dengan prediksi teleskop Planck sebelumnya. Data menganjurkan ekspansi melambat.

Mengenai kesimpangsiuran ini, Suyu mengatakan angka perluasan Semesta sekarang akan masuk dalam cara perhitungan berbeda yang di luar pengetahuan yang sekarang ada.

"Jika masih melihat eror, mungkin karena itu hal baru, di luar kosmologi standar yang ada sebelumnya," tambah anggota tim lainnya Chris Fassnacht dari University of California.

Riset akan alam Semesta ini diterbitkan dalam bentuk tulisan berseri di Monthly Notices of the Royal Astronomical Society pekan ini.



Credit  CNN Indonesia



Bila Robot Gantikan Manusia, Pria Ini Layak Bertanggung Jawab


 
Bila Robot Gantikan Manusia, Pria Ini Layak Bertanggung Jawab  
Ilustrasi Robot (Foto: REUTERS/Kim Hong-Ji)
 
Jakarta, CB -- Di film Avengers: Age of Ultron, Iron Man dan kawan-kawan harus jatuh bangun menghadapi robot yang berkembang dari kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Sialnya, Ultron—nama robot itu—dibentuk oleh Tony Stark si Iron Man.

Ultron, kecerdasan dalam bentuk robot ini mampu berkembang dengan cepat dan berpikir dunia akan lebih baik tanpa umat manusia.

Memang rasanya mustahil Ultron akan bangkit di dunia nyata lalu menghancurkan umat manusia seperti Ultron merusak satu negara bernama Sokovia. Tapi hal yang mungkin terjadi, robot dengan kecerdasan buatan bukan tidak mungkin menggantikan pekerjaan manusia di masa depan.

Ilmuwan nyentrik Stephen Hawking pernah melontarkan kekhawatirannya bila kecerdasan buatan bisa mengancam umat manusia. Bahkan ia berpikir AI dapat melampaui dan menandingi umat manusia.


Apabila hal tersebut terjadi, salah satu orang yang pantas untuk bertanggung jawab atas hal tersebut adalah Andrew Ng.

Nama Andrew memang tidak sepopuler Mark Zuckerberg atau Tim Cook. Satu hal penting tentang dirinya yang perlu dicatat adalah, perannya di dunia teknologi.

Andrew pernah bekerja untuk Google dan memimpin Google Brain, sebuah proyek ambisius yang mengembangkan sistem kecerdasan buatan alias AI seperti algoritma Machine Learning, sistem komputer, hingga robotika.

Profesor ilmu komputer di Stanford University, Amerika Serikat ini mengaku sejak kecil bermimpi bisa menciptakan mesin yang bisa berpikir seperti manusia.

Tentu saja tak semudah membalikan telapak tangan. Saat di tengah proses berjuang mewujudkan mimpinya, Andrew nyaris menyerah.

Tak lama, ia mencoba hipotesis 'algoritma' lain yang dipopulerkan oleh peneliti Ai Jeff Hawkins yang fokus pada penelitian neurosains. Cara tersebut kemudian memberi semangat baru baginya.

"Saya sering melihat celah besar antara teknisi dan ilmuwan," ucap Andrew, seperti dikutip dari situs Wired.

Baginya, para teknisi mau membuat sistem AI yang hanya bisa berfungsi. Sementara para ilmuwan berjuang agar mesin pintar itu bisa memahami seluk-beluk otak.

Setelah mempelajarinya, ia membawa bekal tersebut ke Google Brain yang memang proyeknya menyatukan ilmu komputer dengan neurosains.

Hal tersebut kerap disebut-sebut belum pernah terjadi di dunia kecerdasan buatan.

Pria Ini Pantas Bertanggung Jawab Bila Robot Gantikan Manusia 
Foto: CNN Indonesia/Laudy Gracivia

Kembangkan mesin pintar setara otak manusia

Sejak meleburkan ilmu komputer dengan neurosains, karir Andrew semakin cemerlang. Kini ia menekuni bidang baru yang juga masih berkaitan dengan kecerdasan buatan, yakni Deep Learning.

Deep Learning sendiri penelitian yang mampu mengembangkan mesin yang bisa memproses data seperti otak manusia. Deep Learning sudah diaplikasikan di ranah akademik, hingga korporasi besar seperti Google--tempatnya bekerja dan Apple.

Pada dasarnya, Deep Learning melibatkan "jaringan saraf" dalam sistemnya, yakni jaringan yang bisa menjiplak perilaku otak manusia.

Pria Ini Pantas Bertanggung Jawab Bila Robot Gantikan Manusia 
Foto: Dok. Akun Facebook Andrew Ng
Sama seperti otak, jaringan komputer dengan banyak lapisan ini bisa mengumpulkan informasi dan memberi respon, hingga paham tentang tampilan dan suara suatu objek.

"Anda tinggal memberi sistemnya dengan banyak data sehingga ia bisa menentukannya sendiri tentang konsepnya," tutur Andrew.

Andrew pun mengaku, algoritma Deep Learning yang ia kembangkan belum seakurat otak manusia. Namun, ia percaya diri sekarang sedang mengarah ke sana.

"[Kecerdasan buatan] ini memberi harapan -- tidak, lebih dari harapan. Saat ini memang belum ada algoritma yang tepat, tentu akan memakan waktu panjang. Ini tidak akan mudah, tapi saya yakin ada harapan," ucapnya.

Setelah berkontribusi untuk Google, Andrew kini bekerja di Baidu Research, Silicon Valley, AS sebagai chief scientist sejak 2014.

Bisa dibilang Baidu akan menjadi tempat bermain Andrew untuk meningkatkan akurasi Deep Learning agar mesin pintarnya bisa setara dengan otak manusia.


Tak takut jika AI mengganti peran manusia

Kecerdasan buatan identik dengan perannya yang memudahkan aktivitas sehari-hari -- sebut saja asisten digital Siri dan Google Assistant.

Di sisi lain, tak menutup kemungkinan apabila kemunculan mesin hingga robot pintar di dunia sudah hampir setara dengan manusia bakal menggantikan peran manusia itu sendiri, khususnya pekerjaan konvensional seperti pabrik hingga fasilitas publik.

Menanggapi hal ini, Andrew pernah berargumen bahwa mengkhawatirkan robot pintar jahat yang bakal menggantikan --bahkan melibas-- peradaban manusia sangat tidak penting.
Bisa saja ada robot jahat di masa depan, namun saat ini saya tidak fokus ke arah situ.Andrew Ng

"Banyak prediksi yang bilang kalau AI itu akan memicu lahirnya robot jahat dengan kecerdasan super tinggi. Itu adalah hal yang tidak perlu dipikirkan," ucap Andrew saat menghadiri GPU Technology Nvidia Conference di San Jose, California, pada 2015 silam.

Ia kemudian melanjutkan, "ada perbedaan besar antara kecerdasan dan kemampuan perasa. Bisa saja ada robot jahat di masa depan, namun saat ini saya tidak fokus ke arah situ. Hal ini sama seperti saya tidak khawatir jika nanti populasi di Planet Mars akan sangat padat."

Ia menggunakan teori sendiri, bahwa jika peradaban manusia menjajaki Mars, bisa saja akan sangat banyak populasi yang mengisinya.

"Tentu saja itu [padatnya populasi di Mars] bisa menjadi masalah besar. Namun, tujuan industri antariksa tentu bukan itu. Itu sebabnya saya sekarang tidak fokus untuk membuat AI menjadi tidak jahat," katanya lagi.



Credit  CNN Indonesia






Bumi Akan Diserang Robot, Miliuner Teknologi Bangun Bunker


 
Bumi Akan Diserang Robot, Miliuner Teknologi Bangun Bunker  
Ilustrasi bunker (Foto: Click Images/Thinkstock)
 
Jakarta, CB -- Di film terminator, peradaban manusia akan hancur layaknya kiamat karena serangan robot yang kemudian digantikan oleh makhluk cerdas lainnya. Imajinasi cerita fiksi ini rupanya dianggap serius oleh sejumlah miliuner asal Silicon Valley.

Mereka yang mempunyai uang sangat lebih itu, berlomba-lomba mengantisipasinya dengan membangun tempat perlindungan diri atau bunker.

Dilansir dari laporan The New Yorker, Reid Hoffman, salah satu pendiri LinkedIn, mengaku telah mengumpulkan segala perlengkapan untuk menghadapi situasi kiamat. Hofmann percaya langkahnya itu sudah diikuti 50 persen miliarder Silicon Valley yang bermukim di California.

"Saya memiliki beberapa motor. Sejumlah senjata dan amunisi. Makanan. Saya rasa dengan itu semua saya bisa berlindung di rumah untuk waktu yang cukup lama," tutur Hofmann seperti dikutip dari The Independent, Rabu (25/1).

Selain menimbun persediaan makanan dan alat bertahan hidup yang dilakukan Hofmann tadi, hartawan Silicon Valley memilih membeli bunker dan areal tanah yang luas.

Antonio Garcia Martinez, mantan manajer produk di Facebook, misalnya. Ia baru saja membeli rumah dan dua hektar tanah di sebuah pulau di Samudera Pasifik. Rumah di pulau terpencil itu dilengkapi dengan generator listrik, panel surya, dan persenjataan.

Menurut mantan CEO Reddit Yishan Wong, yang akrab dengan fenomena ini, miliarder Silicon Valley bisa dengan mudah melakukannya berkat uang mereka yang begitu banyak. Wong juga mewajarkan pilihan yang mereka ambil.

"Mereka menganggap ini kejadian yang hampir tidak mungkin, tapi dengan potensi risiko yang begitu besar, menghabiskan segelintir uang mereka untuk berjaga-jaga adalah hal yang logis," pungkas Wong.

Selain Hoffman dan Martinez, miliarder Silicon Valley yang paranoid dengan serangan robot di masa depan adalah CEO Reddit Steve Huffman, mantan eksekutif Yahoo Marvin Liao, dan mantan direktur di Soros Fund Management Robert A. Johnson.

Mereka membangun tempat perlindungan yang lebih mirip disebut benteng yang dapat bertahan dari perang nuklir, wabah penyakit, hingga perang dunia.

Dalam laporan The New Yorker, Hoffman berpendapat orang kaya Silicon Valley justru ketakutan sendiri melihat potensi dari kecerdasan buatan yang mulai mengambil pekerjaan manusia.


Credit  CNN Indonesia






Larangan Trump, Menabur Angin Menuai Badai


 
Larangan Trump, Menabur Angin Menuai Badai  
Presiden AS Donald Trump (Foto: CNN Indonesia/REUTERS/Joshua Roberts)
 
Jakarta, CB -- Hanya beberapa saat setelah diteken, perintah eksekutif yang diteken Presiden Amerika Serikat Donald Trump langsung menimbulkan banyak persoalan. Trump bak menuai badai dari angin yang ditaburnya.

Perintah ini menutup pintu bagi pengungsi Suriah dan imigran atau pendatang dari tujuh negara berpenduduk mayoritas Islam: Iran, Irak, Suriah, Sudan, Somalia, Libya, dan Yaman.

Akibatnya terjadi penahanan dan pemulangan orang-orang yang termasuk dalam perintah tersebut di berbagai bandar udara, baik yang ada di Amerika Serikat maupun di negara-negara lain.

Banyak yang tak terima sehingga melayangkan gugatan hukum. Setidaknya ada 100 kasus yang dilayangkan ke pengadilan.

Beberapa pengadilan bersikap berseberangan dengan perintah sang Presiden. Setidaknya tiga hakim federal memutuskan penangguhan penahanan dan pemulangan mereka yang terkena dampak aturan itu.

Gedung Putih pun jadi sasaran unjuk rasa pada Minggu (29/1). Begitu juga di Manhattan dan bandar-bandar udara macam Kennedy, Atlanta, Los Angeles, Washington, dan Dallas.

Alih-alih mendukung, beberapa senator Republikan menilai kebijakan Trump itu bisa merugikan AS sendiri. “Kami khawatir, perintah ini hanya akan melukai kita sendiri dalam perjuangan melawan terorisme,” kata senator John McCain dari Arizona dan Lindsey Graham dari South Carolina, dalam pernyataan resmi mereka.

Warga Negara AS pun Tak Luput

Awalnya dikira perintah Trump tak menimpa warga negaranya sendiri. Tapi tak begitu kenyataannya.

Pemegang green card misalnya, sempat juga ditahan atau dipulangkan ke negara asalnya. Padahal, mereka adalah pemegang permanent resident yang sah.

Sementara warga negara AS yang kembali dari ketujuh negara yang terlarang itu pun harus bersedia ditanyai macam-macam oleh aparat, saat mereka kembali.

Larangan yang Merepotkan

Pelarangan Trump ini bikin repot dunia usaha. Google salah satunya. Perusahaan dengan karyawan dari berbagai negara ini meminta karyawannya yang terkena dampak untuk menghubungi tim keamanan globalnya.

Tim Cook, CEO Apple mengatakan mereka sungguh tak mendukung kebijakan macam itu.

Sedangkan CEO Facebook, Mark Zuckerberg menulis postingan yang mengkritisi kebijakan itu. Facebook sendiri sedang memeriksa dampak aturan itu pada tenaga kerja dan bagaimana melindungi para karyawannya.

Maskapai penerbangan Emirates pun repot benar. Perusahaan ini terpaksa mengganti sejumlah jadwal terbang pilot dan kru ke Amerika Serikat. Padahal Emirates punya jadwal penerbangan yang cukup padat ke 11 kota di AS.

Pengamat penerbangan John Strickland, kepada Reuters, mengatakan pelarangan Trump telah bikin sakit kepala banyak pihak di industri penerbangan.



Credit  CNN Indonesia






Perintah Trump dan Keributan yang Ditimbulkannya


 
Perintah Trump dan Keributan yang Ditimbulkannya  
Presiden AS Donald Trump. (Foto: AFP PHOTO / NICHOLAS KAMM)
 
Jakarta, CB -- Perintah eksekutif Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menimbulkan keributan di bandara-bandara di AS dan di beberapa negara. Imigran maupun pengungsi yang sebetulnya sudah mendapat visa, gagal masuk AS. Banyak juga yang gagal berangkat dari bandara keberangkatan.
 
Dua pengungsi asal Irak ditahan di bandara internasional Kennedy di New York, meski sudah mendapat visa yang sah. Hameed Khalid Darweesh, kata pengacaranya, sudah bekerja sebagai penterjemah untuk Divisi Udara ke-101 AS di Baghdad dan Mosul selama 10 tahun. Dia sudah mendapat visa khusus yang dikeluarkan pada 20 Januari.

Sementara Haider Sameer Abdulkhaleq Alshawi ke AS untuk bergabung dengan istrinya, yang bekerja pada seorang kontraktor AS. Saat tiba di Kennedy, istri dan tiga anaknya lolos dari imigrasi. Tapi Alshawi malah ditahan.

“Kami tak diizinkan bertemu dengan mereka,” kata Mark Doss, sang pengacara dari Proyek Bantuan Pengungsi Internasional.

Doss mengatakan, mereka terpaksa melancarkan gugatan hukum kepada pemerintah AS. Mereka juga melancarkan semacam class action mewakili semua pengungsi dan imigran yang ditahan di pintu-pintu masuk ke Amerika Serikat.

Seorang ilmuwan asal Iran, Seyed Soheil Saeedi Saravi, tak bisa terbang ke Boston. Padahal dia meraih beasiswa untuk belajar kardiovaskular di Harvard. Profesor Thomas Michel yang mensupervisi Saravi, tak bisa menutupi kekecewaannya.

“Ilmuwan muda ini berpotensi besar memberikan kontribusi yang akan meningkatkan pemahaman kita mengenai sakit jantung,” kata Michel kepada New York Times.

Sekeluarga Suriah yang sudah tinggal di kamp pengungsian di Turki sejak 2014 seharusnya tiba di Cleveland pada Selasa pekan depan. Tapi perjalanan mereka terpaksa dibatalkan.

Perintah eksekutif yang ditandatangani oleh Trump pada Jumat (27/1), berisi ketentuan larangan masuk semua pengungsi ke AS selama 120 hari. Perintah itu juga menolak kedatangan seluruh pengungsi asal Suriah. Lantas memblokir kedatangan warga dari tujuh negara mayoritas muslim ke AS selama 90 hari. Ketujuh negara itu adalah: Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman.

Diplomat-diplomat AS di negara-negara itu diperintahkan untuk membatalkan wawancara dan pengeluaran visa AS dengan segera.

Kepanikan juga melanda di bandara di beberapa negara. Sejumlah traveller yang hendak ke Amerika Serikat tak bisa melanjutkan perjalanannya di Dubai dan Istanbul. Malah ada satu keluarga yang sudah sempat naik pesawat, diminta turun lagi.

Perintah eksekutif itu membuat organisasi kemanusiaan harus merevisi program-programnya, termasuk menyampaikan kabar buruk kepada keluarga pengungsi yang hendak berangkat. Pengungsi yang sudah ada di penerbangan saat perintah itu diteken Presiden Trump, kemudian ditangkap di bandara tujuan.



Credit    CNN Indonesia







Curhat bos Facebook tanggapi kebijakan imigrasi Trump


 
Curhat bos Facebook tanggapi kebijakan imigrasi Trump
Pendiri dan CEO Facebook Mark Zuckerberg. (REUTERS)
Kita perlu menjaga negara ini aman ..."
Jakarta (CB) - Sejumlah petinggi perusahaan teknologi mengungkapkan curahan hati (curhat)-nya menanggapi kebijakan imigrasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, tak terkecuali pendiri dan pejabat eksekutif tertinggi (CEO) Facebook, Mark Zuckerberg.

"Kakek buyut saya datang dari Jerman, Austria dan Polandia. Orang tua Priscilla (istri Zuckerberg) adalah pengungsi dari China dan Vietnam. Amerika Serikat adalah negara imigran, dan kita harus bangga dengan itu," ujar Zuckerberg membuka postingannya di Facebook.

Chief Executive Officer (CEO) Facebook itu mengaku khawatir tentang dampak dari kebijakan yang diterapkan Presiden Trump.
 

"Kita perlu menjaga negara ini aman, tapi kita harus melakukannya dengan berfokus pada orang-orang yang benar-benar menimbulkan ancaman," kata bapak beranak satu itu.

Menurut Zuckerberg, memperluas fokus penegakan hukum di luar orang-orang yang merupakan ancaman nyata akan membuat semua orang Amerika kurang aman. Sementara itu, jutaan orang tanpa dokumen yang tidak menimbulkan ancaman akan hidup dalam ketakutan deportasi.

"Kita juga harus menjaga pintu kita terbuka untuk pengungsi dan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Itulah kita. Jika kita menutup pengungsi beberapa dekade yang lalu, keluarga Priscilla tidak akan berada di sini hari ini," ujar dia.

Meski demikian, Zuckerberg mengaku senang saat mendengar Presiden Trump mengatakan bahwa dia akan "melakukan sesuatu" untuk para pemimpi (Dreamers), yakni sebutan bagi imigran yang dibawa ke AS pada usia muda oleh orang tua mereka.

Saat ini, menurut dia, 750.000 Dreamers memanfaatkan program Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) yang memungkinkan mereka hidup dan bekerja secara legal di AS.

"Saya berharap Presiden dan timnya tetap memprioritaskan perlindungan ini, dan beberapa minggu ke depan saya bersama tim di FWD.us akan mencari cara untuk membantu," kata Zuckerberg.

Ia menimpali, "Saya juga senang Presiden percaya bahwa negara kita harus terus mendapatkan keuntungan dari orang-orang berbakat besar yang datang ke negara kita."

Zuckerberg sendiri mengaku bahwa isu tersebut bersifat pribadi, bahkan di luar latar belakang keluarganya.

Dia bercerita bahwa beberapa tahun lalu pernah mengajar di satu kelas di sekolah menengah yang beberapa siswa terbaiknya adalah mereka yang tidak memiliki dokumen legal.

"Mereka adalah masa depan kita juga. Kita adalah bangsa imigran, dan kita semua bermanfaat ketika yang terbaik dan tercerdas dari seluruh dunia dapat hidup, bekerja dan berkontribusi di sini," ujar Zuckerberg.

Ia menambahkan, "Saya harap kita menemukan keberanian dan kasih sayang untuk merangkul orang bersama-sama dan membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik untuk semua orang."



Credit  antaranews.com



Google, Apple, protes kebijakan imigrasi Trump



Google, Apple, protes kebijakan imigrasi Trump
Presiden Amerika Serikat Donald Trump (tengah), diapit oleh Wakil Presiden Mike Pence (ki) dan Menteri Keamanan Dalam Negeri John Kelly (ka), berdiri di panggung untuk memberikan sambutan di gedung Kementerian Dalam Negeri di Washington, Amerika Serikat, Rabu (25/1/2017). (REUTERS/Jonathan Ernst )
Jakarta (CB) - Google, Apple dan perusahaan teknologi lainnya menyatakan kekecewaan mereka terhadap kebijakan imigrasi Presiden Donald Trump yang melarang warga dari tujuh negara mayoritas muslim memasuki AS.

Industri teknologi AS bergantung kepada insinyur asing dan ahli teknik lainnya yang tercemin dalam persentase tenaga kerja yang cukup besar.


"Saya ikut prihatin" terhadap kebijakan Trump tentang imigrasi, CEO Apple Tim Cook menulis memo kepada para karyawan yang diperoleh Associated Press. "Ini bukan kebijakan yang kami dukung."

"Kami telah menghubungi Gedung Putih untuk menjelaskan efek negatif pada rekan kerja kami dan perusahaan kami," lanjut Cook.

Cook tidak mengatakan berapa banyak karyawan Apple yang secara langsung terpengaruh oleh kebijakan tersebut, namun dia mengatakan tim SDM, legal dan keamanan perushaan tersebut mendukung karyawan Apple.

"Apple tidak akan ada tanpa imigrasi, apalagi berkembang dan berinovasi seperti yang kami lakukan," tulis Cook -- yang tampaknya mengacu pada pendiri Apple Steve Jobs, yang merupakan seorang putra dari imigran Suriah.

CEO Netflix Reed Hastings dalam laman Facebook-nya, mengatakan "Tindakan Trump tersebut melukai karyawan Netflix di seluruh dunia, dan juga orang bukan asli Amerika, itu menyakitkan kita semua."

"Lebih buruk lagi, tindakan ini akan membuat Amerika lebih tidak aman (melalui kebencian dan hilangnya sekutu). Ini adalah waktu untuk bersama-sama melindungi nilai-nilai Amerika tentang kebebasan dan kesempatan," sambung Hastings. Pendiri Facebook juga mengungkapkan hal senada.

Sementara itu, Google mengimbau karyawannya dari negara-negara tersebut untuk membatalkan rencana perjalanan apapun di luar AS dan berkonsultasi dengan tim SDM jika saat ini mereka tidak berada di AS.

CEO Google Sundar Pichai mengatakan bahwa setidaknya ada 187 karyawan Google yang dapat terpengaruh oleh kebijakan Trump tersebut. Namun, tidak jelas berapa banyak dari jumlah karyawan tersebut yang saat ini sedang berpergian di luar AS.

"Kami selalu membuat pandangan kami terhadap imigrasi diketahui publik dan akan terus melakukannya," kata Pichai, demikian Billboard.




Credit  antaranews.com




Trump Teken Pelarangan Sementara Imigran dari 7 Negara Muslim


Trump Teken Pelarangan Sementara Imigran dari 7 Negara Muslim 
 Presiden AS, Donald Trump menandatangani perintah eksekutif penangguhan penerimaan pengungsi dan wisatawan dari Suriah dan tujuh negara muslim lain. (Reuters/Kevin Lamarque)
 
Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menandatangani Perintah Eksekutif berisikan penangguhan penerimaan pengungsi dan penerapan pengawasan ketat bagi wisatawan dari sejumlah negara Muslim.

Aturan eksekutif ini memastikan pemerintah menangguhkan sementara seluruh program penempatan pengungsi di Amerika untuk setidaknya 120 hari ke depan.

Protokol ini secara khusus melarang pengungsi Suriah masuk ke AS hingga pemberitahuan lebih lanjut. Aturan ini berdampak pada pengurangan jumlah pengungsi di AS yang semula sekitar 110 ribu menjadi hanya 50 ribu pengungsi.


Selain itu, keputusan ini juga memberlakukan aturan pemeriksaan baru yang lebih ketat bagi imigran dan wisatawan dari sejumlah negara Muslim yang dikategorikan memiliki risiko terorisme cukup besar.

Amerika tidak akan mengeluarkan izin visa selama 90 hari bagi pengunjung yang berasal dari Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman.

Langkah ini dilakukannya sebagai upaya "membantu melindungi warga Amerika dari serangan terorisme."

"Saya membangun langkah-langkah baru ini untuk menjaga teroris 'Islam radikal' keluar dari AS. [Saya] tidak ingin mereka di sini,' ujar Trump di Pentagon seperti dikutip Reuters, Sabtu (28/1).

"Kami hanya ingin menerima orang-orang yang mau mendukung dan mencintai warga Amerika," tutur konglomerat real estate itu menambahkan.


Melansir AFP, Trump mulai menerapkan 'pemeriksaan ekstrem' latar belakang para imigran dan wisatawan Muslim yang ingin masuk ke AS. Sejumlah pengecualian juga diberlakukan bagi anggota kelompok 'agama minoritas.'

Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Mark Toner, menuturkan pihaknya menganggap serius perintah eksekutif ini. Kemlu bersama Kementerian Keamanan Dalam Negeri siap menerapkan perintah eksekutif ini sesegera mungkin.

"Kami akan umumkan setiap perubahan yang mempengaruhi wisatawan yang ingin masuk ke AS segera setelah informasi tersedia," ungkap Toner.

Sementara itu, langkah kontroversial Trump ini menimbulkan kecaman dari banyak pihak. Sejumlah kelompok pemerhati hak sipil dan ahli kontraterorisme menuturkan aturan tersebut tidak manusiawi bagi pengungsi dan korban kekejaman para ekstremis.

"'Pemeriksaan ekstremis' hanya eufemisme untuk mendiskriminasi umat Islam," ujar Direktur Eksekutif American Civil Liberties Union, Anthony Romero.

Ia berujar, menerapkan pemeriksaan ketat hanya pada negara-negara mayoritas Muslim sama dengan melanggar konstitusi AS mengenai diskriminasi agama.

Serupa dengan Romero, Direktur Dewan Hubungan Islam-Amerika di Chicago, Ahmed Rehab mengecam tindakan Trump ini yang dinilai tidak adil.

Ia mengatakan pihaknya berupaya mengambil tindakan hukum untuk menentang peraturan pemerintah ini.

"Aturan ini menargetkan orang berdasarkan iman kepercayaannya dan justru bukan pada karakter dan tindakan kriminal mereka," tegasnya.

Meski kritik menghujani Gedung Putih, aturan ini juga banyak didukung oleh para nasionalis Amerika dan pendukung Trump. Para pendukung Trump menganggap langkah Presiden AS ke-45 itu bisa mencegah simpatisan Al-Qaidah dan ISIS masuk ke AS dengan menyamar sebagai pendatang maupun pengungsi.



Credit  cnnindonesia.com








Resmi Diluncurkan, MiG-35 Bisa Mengubah Peta Kekuatan Jet Tempur Modern


 
MiG-35 dapat mengubah peta kekuatan jet tempur modern, kata Nikolai Antoshkin, mantan Wakil Komandan Pasukan Kedirgantaraan Rusia.
 
MiG-35
MiG-35 dilengkapi sejumlah perangkat aviasi yang dapat memungkinkan penggunaan tiap jenis senjata yang tersedia terhadap target udara, darat, dan permukaan. Sumber: Vitaly V. Kuzmin
Jet tempur Mikoyan MiG-35 (kode NATO: Fulcrum-F) memenuhi kebutuhan tempur udara modern dan akan menjadi tambahan penting dalam satuan aviasi tempur kelas ringan Rusia, kata mantan Wakil Komandan Pasukan Kedirgantaraan Rusia Kolonel Jenderal Nikolai Antoshkin kepada RIA Novosti.
“MiG-35 adalah jet tempur multifungsi untuk aviasi lini depan kami. Ia mengubah peta kekuatan jet tempur modern, dan saya yakin panglima tertinggi Rusia (Putin) menyadari betul hal ini,” ujar Antoshkin.
Ia menambahkan bahwa MiG-35 akan sangat diminati karena karakteristik taktis dan teknisnya yang unik sehingga membuatnya lebih menonjol dibandingkan rekan-rekannya.
“Jet ini sangat dibutuhkan karena lebih ringan dibandingkan Su-27, Su-30, Su-34, dan Su-35, sehingga ia akan menjadi tambahan penting untuk armada lini depan kami,” kata Antoshkin, seraya menambahkan bahwa ia berharap dapat menerbangkan jet ini sendiri.
Presiden Rusia Vladimir Putin turut berharap kemampuan Angkatan Bersenjata Rusia dapat meningkat secara signifikan dengan hadirnya MiG-35.
Sebagai jet tempur generasi 4++ dengan sistem yang lebih canggih dibanding MiG-29, MiG-35 dilengkapi senapan 30 mm, mampu melesat dengan kecepatan Mach 2,23, dan terbang setinggi 19 ribu meter. Pesawat ini juga mampu membawa hingga 7.000 kg muatan pada sepuluh hardpoint atau stasiun senjata.
MiG-35 juga dilengkapi sejumlah perangkat aviasi yang dapat memungkinkan penggunaan tiap jenis senjata yang tersedia terhadap target udara, darat, dan permukaan.
Presiden United Aircraft Corporation (UAC) Yury Slyusar mengatakan pada Kamis (26/1) bahwa MiG-35 dapat dibeli mulai 2019 melalui program pengadaan senjata negara. 



Credit  RBTH Indonesia









Tahun Ini, Militer Rusia Akan Terima 50 Ribu Perangkat Tempur Ratnik


 
Perangkat generasi kedua ini akan diberikan kepada prajurit di angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara.

practice
Perangkat tempur ini di antaranya akan dilengkapi alat komunikasi dan navigasi. Sumber: Yevgeny Kurskov / TASS
Angkatan Bersenjata Rusia akan menerima 50 ribu perangkat tempur Ratnik tahun ini, demikian disampaikan Komandan Angkatan Darat Rusia Kolonel Jenderal Oleg Salyukov, Kamis (26/1).
“Tahun ini, kami akan membeli 50 ribu perangkat Ratnik generasi kedua,” ujar Salyukov, seraya menambahkan bahwa perangkat tersebut akan diberikan kepada para prajurit di angkatan darat, angkatan udara, dan angkatan laut.
Angkatan bersenjata nantinya akan menerima Ratnik yang telah disematkan berbagai jenis perlengkapan, di antaranya senjata api, pelindung tubuh, kacamata pelindung, alat komunikasi dan navigasi, serta beberapa sistem lainnya.
Ratnik telah dipasok secara bertahap untuk pasukan Rusia sejak Mei 2015 lalu. Seragam ini terutama didesain untuk penembak, pengemudi kendaraan lapis baja, serta pengendali senjata pesawat tempur.
Saat ini, Ratnik generasi ketiga sedang dalam tahap perancangan, dan diperkirakan akan siap dalam waktu lima sampai tujuh tahun.





Credit  RBTH Indonesia








Kamis, 26 Januari 2017

Pemerintah RI Cicil Utang Rp 505 Triliun di 2016


 
Pemerintah RI Cicil Utang Rp 505 Triliun di 2016  
Foto: Andhika Akbarayansyah

Jakarta - Hingga akhir 2016, total utang pemerintah pusat tercatat Rp 3.466,96 triliun. Dalam setahun jumlah utang ini naik Rp 301,83 triliun, dibandingkan jumlah di 2015 yang sebesar Rp 3.165,13 triiun.

Mengutip data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Kamis (26/1/2017), total pembayaran cicilan utang pemerintah sepanjang 2016 adalah Rp 505,379 triliun, atau 105,22% dari pagu, atau yang dialokasikan di APBN.

Pembayaran pokok utang pada periode itu mencapai Rp 322,611 triliun, terdiri dari pokok pinjaman Rp 69,007 triliun atau 99,68% dari pagu APBN. Kemudian pembayaran pokok Surat Berharga Negara (SBN) Rp 253,603 triliun atau 112,14% dari pagu APBN.

Sementara untuk pembayaran bunga utang, pada periode itu adalah Rp 182,768 triliun atau 98,83% dari pagu APBN.

Pembayaran bunga pinjaman sepanjang periode itu adalah Rp 15,419 triliun (91,64% dari pagu APBN). Sementara untuk SBN, bunga yang dibayar tercatat Rp 167,35 triliun (99,54% dari pagu APBN).






Credit  finance.detik.com


Setahun Utang Pemerintah RI Naik Rp 301 T Jadi Rp 3.466,96 T



Setahun Utang Pemerintah RI Naik Rp 301 T Jadi Rp 3.466,96 T  
Foto: Rachman Haryanto


Jakarta - Hingga akhir 2016, total utang pemerintah pusat tercatat mencapai Rp 3.466,96 triliun. Dalam setahun jumlah utang ini naik Rp 301,83 triliun, dibandingkan jumlah di 2015 yang sebesar Rp 3.165,13 triiun.

Dalam denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah pusat di akhir 2016 adalah US$ 258,04 miliar, naik dari posisi akhir 2015 yang sebesar US$ 229,44 miliar.

Sebagian besar utang pemerintah adalah dalam bentuk surat utang atau Surat Berharga Negara (SBN). Sampai akhir 2016, nilai penerbitan SBN mencapai Rp 2.733,83 triliun, naik dari akhir 2015 yang sebesar Rp 2.410,01 triliun. Sementara itu, pinjaman (baik bilateral maupun multilateral) tercatat Rp 733,13 triliun, turun dari tahun sebelumnya Rp 755,04 triliun.

Demikian dikutip dari data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Kamis (26/1/2017).

Berikut perkembangan utang pemerintah pusat dan rasionya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sejak tahun 2000:
  • 2000: Rp 1.234,28 triliun (89%)
  • 2001: Rp 1.273,18 triliun (77%)
  • 2002: Rp 1.225,15 triliun (67%)
  • 2003: Rp 1.232,5 triliun (61%)
  • 2004: Rp 1.299,5 triliun (57%)
  • 2005: Rp 1.313,5 triliun (47%)
  • 2006: Rp 1.302,16 triliun (39%)
  • 2007: Rp 1.389,41 triliun (35%)
  • 2008: Rp 1.636,74 triliun (33%)
  • 2009: Rp 1.590,66 triliun (28%)
  • 2010: Rp 1.676,15 triliun (26%)
  • 2011: Rp 1.803,49 triliun (25%)
  • 2012: Rp 1.975,42 triliun (27,3%)
  • 2013: Rp 2.371,39 triliun (28,7%)
  • 2014: Rp 2.604,93 triliun (25,9%)
  • 2015: Rp 3.098,64 triliun (26,8%)
  • 2016: Rp 3.466,96 triliun (persentase menunggu data PDB terbaru 2016)





Credit  finance.detik.com