PM Inggris di bawah tekanan untuk golkan Brexit

Pengunjuk rasa pendukung Brexit mengangkat sebuah poster diluar Houses of Parliament di London, Inggris, Kamis (14/3/2019). (REUTERS/DYLAN MARTINEZ)

London (CB) - Pemerintahan Perdana Menteri Inggris Theresa May pada Minggu bergelut untuk mendapatkan dukungan dari parlemen bagi kesepakatan pemisahan Inggris dari Uni Eropa (Brexit).

May berupaya membujuk kalangan peragu Brexit dengan melancarkan ancaman maupun janji-janji guna menghindarkan kemungkinan ada gerakan apa pun untuk mendepaknya.

Setelah penundaan Brexit didukung oleh parlemen, May masih punya waktu tiga hari untuk mendapatkan persetujuan bagi kesepakatan Brexit jika ia ingin menemui para pemimpin Uni Eropa pada Kamis. Pada hari itu, ia sudah harus membawa suatu tawaran kepada para pemimpin tersebut agar mendapat imbalan berupa lebih banyak waktu untuk menunda.

Pemimpin oposisi utama Partai Buruh Jeremy Corbyn meningkatkan tekanannya terhadap sang perdana menteri. Corbyn mengatakan ia bisa mengupayakan agar pemungutan suara soal kepercayaan terhadap pemerintahan May digelar jika May kembali gagal mendapatkan persetujuan dari parlemen bagi kesepakatan yang diusungnya.

Hampir tiga tahun sejak Inggris memutuskan untuk berpisah dari Uni Eropa, negara itu belum semakin jelas soal bagaimana dan kapan akan meninggalkan Uni Eropa. Inggris memiliki beberapa kemungkinan, dari pemisahan tanpa kesepakatan hingga bahwa Brexit sama sekali tidak akan terjadi.

May sudah mengeluarkan peringatan bahwa jika parlemen kembali menentang kesepakatan yang disiapkannya untuk ketiga kalinya, Inggris bisa menghadapi penundaan yang panjang dan kemungkinan perlu mengambil bagian dalam pemilihan Eropa pada bulan Mei. Peringatan itu tampaknya cukup mendapat perhatian.

Namun menteri keuangan di kabinet May, Philip Hammond, menganggap sikap May belum jelas.

Banyak pendukung Brexit pada Partai Konservatif pimpinan May mengatakan bahwa kesepakatan dengan Partai Buruh Demokratik Irlandia Utara (DUP) akan menjadi kunci soal apakah mereka akan mendukung kesepakatan yang disiapkan May. DUP adalah partai yang menopang pemerintahan minoritas PM May di parlemen.

May membutuhkan 75 anggota parlemen untuk mengubah sikap mereka setelah kesepakatan yang dibawanya digilas pertama kali pada Januari oleh 230 anggota parlemen dan kemudian oleh 149 anggota pada 12 Maret.

Credit  antaranews.com

Parlemen Inggris Minta Perpanjangan Waktu Brexit

Foto/Ilustrasi/Istimewa

LONDON - Anggota parlemen Inggris memilih untuk meminta perpanjangan batas waktu Brexit. Keputusan itu diambil lewat serangkaian pemungutan suara yang dramatis.

Sebanyak 412 anggota parlemen Inggris memilih resolusi tersebut, berbanding 202. Resolusi ini mengarahkan Perdana Menteri Inggris Theresa May untuk meminta kepada pemimpin Uni Eropa waktu lebih banyak untuk memecahkan masalah yang telah menjadi kekacauan politik berkepanjangan.

May membutuhkan dukungan dari 27 anggota parlemen untuk menyetujui perpanjang batas waktu hingga 29 Maret seperti dikutip dari NBC News, Jumat (15/3/2019).

Anggota parlemen Inggris secara sempit juga memberikan suara menentang sebuah amandemen yang secara efektif akan memungkinkan anggota parlemen mengendalikan proses Brexit untuk mencoba menemukan alternatif dari kesepakatan May.

Anggota parlemen juga menolak amandemen yang membuka jalan untuk referendum kedua - setidaknya untuk saat ini - dengan 334 suara melawan 85.

Namun, banyak yang mendukung referendum kedua abstain karena mereka tahu akan kalah, dan mereka yakin akan mendapatkan peluang yang lebih baik dalam waktu dekat.

Presiden Dewan Eropa, Donald Tusk mengatakan ia telah mengimbau negara-negara Eropa untuk terbuka pada perpanjangan waktu yang panjang jika perlu.

Inggris memilih untuk meninggalkan Uni Eropa dalam referendum Juni 2016, tetapi politisi belum bisa menyepakati bagaimana proses yang kompleks harus bekerja.

Kecuali jika ada semacam intervensi, Inggris akan keluar dari Uni Eropa pada 29 Maret dengan atau tanpa kesepakatan. Skenario yang terakhir - dijuluki "no-deal Brexit" - menurut sebagian besar ahli dan kritikus, akan menjadi tindakan merugikan diri sendiri secara ekonomi. 

Jadi pada jam ke-11, dengan sisa waktu dua minggu, anggota parlemen Inggris berusaha keras untuk mencegah apa yang dilihat banyak orang sebagai bencana yang mengancam.

May sebelumnya telah membuat kesepakatan dengan Uni Eropa, tetapi telah ditolak dua kali oleh Parlemen.

Dengan "no-deal Brexit" meningkat sebagai posisi default, anggota parlemen pada hari Kamis menginstruksikan May untuk kembali ke pejabat Uni Eropa dan berusaha mendapatkan perpanjangan pada tenggat waktu guna memberi mereka lebih banyak waktu untuk menyelesaikan masalah.

May kemungkinan besar akan melakukan upaya ketiga untuk mendorong kesepakatan yang tidak populer pada minggu depan, di hadapan apa yang tampaknya menjadi krisis Uni Eropa. KTT dijadwalkan untuk Kamis dan Jumat.



Credit  sindonews.com

Irlandia: EU berpeluang tawarkan penundaan 21 bulan Brexit

Anti-Brexit demonstrators protest outside the Houses of Parliament, in Westminster, London, Britain, February 14, 2019. REUTERS/Henry Nicholls (REUTERS/HENRY NICHOLLS)

Dublin (CB) - Menteri Luar Negeri Irlandia Simon Coveney mengatakan pada Kamis, Uni Eropa (EU) kemungkinan akan menawarkan pada Inggris untuk melakukan penundaan keluar dari blok hingga 21 bulan.

Ia menilai penundaan itu mungkin akan bisa mengarah pada "pemikiran ulang yang mendasar" akan kebijakan Inggris mengenai persoalan tersebut.

"Bila Anda memiliki perpanjangan yang lama akan artikel 50, yang terbuka untuk perdebatan yang lebih luas akan pendekatan menyeluruh yang diambil oleh Inggris untuk melakukan Brexit. Mungkin ini akan menjadi fasilitas untuk pemikiran ulang yang mendasar. Walau bisa juga tidak, kami belum tahu," kata Coveney dalam wawancara dengan radio RTE

"Apabila ada perpanjangan, misalnya 21 bulan hingga akhir 2020, periode apa pun, Inggris akan memiliki hak resmi untuk memiliki perwakilan di Parlemen Eropa," dan ikut ambil bagian dalam pemilihan EU.

Credit  antaranews.com

Ketua HAM UE desak diberikannya keadilan buat Khashoggi

Hatice Cengiz, tunangan almarhum wartawan Arab Saudi jamal Khashoggi, berpartisipasi dalam sebuah subpanitia dalam pertemuan tentang Hak Asasi Manusia di Parlemen Eropa di Brussels, Belgia, Selasa (19/2/2019). (REUTERS/YVES HERMAN)

Washington (CB) - Keadilan harus diberikan kepada kolumnis Washington Post yang dibunuh, Jamal Khashoggi, tulis Ketua Sub-Komite Hak Asasi Manusia Uni Eropa di kolom opini yang diterbitkan pada Selasa (12/3).

"Pembunuhan Khashoggi secara kejam memperlihatkan bagaimana hak ini telah diinjak-injak oleh pemerintah Arab Saudi," tulis Antonio Panzeri di Washington Post.

Khashoggi dibunuh secara kejam di dalam Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, Oktober lalu, tak lama setelah ia memasuki instalasi diplomatik tersebut. Riyadh mulanya membantah Kerajaan itu berperan dalam pembunuhan tersebut tapi sejak itu berusaha menimpakan kesalahan atas kematian Khashoggi pada operasi yang gagal dan dilakukan oleh agen merah.

Pada November, CIA menyimpulkan dengan keyakinan tinggi bahwa Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman memernitahkan pembunuhan Khashoggi, kata Washington Post.

Panzeri mengatakan meskipun melakukan kunjungan ke seluruh dunia untuk menggembar-gemborkan pembaruan di negerinya, yang menggambarkannya sebagai seorang pemimpin regional dalam urusan hak asasi manusia, Pemerintah Raja Salman telah "mengikuti jalur yang menuju arah yang berbeda sama sekali".

"Rejim, meskipun melakukan konsesi kecil, telah terus bertindak dengan cara otoriter dan menindas," kata Panzeri, sebagaimana dikutip Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu siang. "Keperluan untuk membina hubungan dengan negara internasional menjelaskan konsesi yang kadangkala dilakukan oleh putra mahkota. Untungnya, masih ada sebagian pemimpin yang memiliki pandangan terbatas dan kecemasan mengenai perdagangan dengan diktator."

Panzeri menekankan UE harus "tetap aktif" dalam kasus Khashoggi, dan mengatakan ia "akan terus bekerja untuk menjamin bahwa kebenaran mengenai apa yang terjadi pada Khashoggi muncul".

Credit  antaranews.com

Jerman: Brexit Tanpa Kesepakatan Ada di Depan Mata

Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas menuturkan bahwa sebuah proses Brexit tanpa adanya kesepakatan semakin nyata. Foto/Istimewa

BERLIN - Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas menuturkan bahwa sebuah proses Brexit tanpa adanya kesepakatan semakin nyata, setelah Parlemen Inggris kembali menolak proposal yang diajukan oleh Perdana Menteri Theresa May.

"Kami bergerak lebih dekat ke arah Brexit tanpa kesepakatan dengan keputusan ini. Menolak kesepakatan Brexit berarti membahayakan kesejahteraan warga dan ekonomi," kata Maas, dan mengkritik anggota parlemen Inggris yang memberikan suara menentang kesepakatan yang diperbaharui.

Dia kemudian mengatakan, negaranya mempersiapkan diri dengan cara terbaik untuk skenario terburuk. "Namun, kami masih berharap bahwa kami dapat menghindari Brexit tanpa kesepakatan. Saat ini hal itu berada di tangan House of Commons untuk melakukan itu," ungkapnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (13/3).

Sebelumnya diwartakan, dalam pemungutan suara yang digelar semalam, 391 anggota Parlemen Inggris menentang dan 242 lainnya menyetujui proposal yang diajukan oleh May.

Berbicara setelah pemungutan suara, May mengatakan dia sangat menyesali keputusan Parlemen Inggris. Dia mengatakan, pilihan terbaik Inggris untuk keluar dari Uni Eropa (UE) adalah keluar dengan sebuah kesepakatan.

"Saya terus percaya bahwa sejauh ini hasil terbaik adalah Inggris meninggalkan UE secara teratur, dengan kesepakatan," kata May. 

Credit  sindonews.com

Parlemen Menolak, Brexit Kemungkinan Ditunda Hingga Juni

Perdana Menteri Inggris Theresa May (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Jakarta, CB -- Anggota parlemen Inggris menolak Brexit tanpa kesepakatan dalam skenario apa pun. Hasil teranyar ini membuka jalan bagi pemungutan suara untuk menentukan kelanjutan kemungkinan penundaan Brexit hingga akhir Juni.

Perdana Menteri Inggris Theresa May menegaskan, Brexit tanpa kesepakatan menjadi satu-satunya pilihan paling memungkinkan jika Inggris tak mencapai kesepakatan dengan Uni Eropa (UE).

"Tanggung jawab ada pada kita masing-masing di parlemen untuk mencari tahu apa itu," ujar May, mengutip CNN.


Dukungan untuk kesepakatan Brexit memungkinkan pemerintah untuk memohon penundaan hingga Juni. Namun, jika parlemen tidak dapat menyetujui kesepakatan, May menegaskan, waktu penundaan akan lebih lama.

Pemerintah akan mengusulkan upaya untuk menunda Brexit hingga 30 Juni jika parlemen dapat menyetujui kesepakatan untuk meninggalkan UE sebelum 20 Maret.

Bereaksi terhadap pemungutan suara, seorang juru bicara UE mengatakan bahwa hanya ada dua cara untuk meninggalkan UE: dengan atau tanpa kesepakatan.

"Kami telah menyetujui kesepakatan dengan Perdana Menteri Theresa May dan UE siap menandatanganinya," ujar dia, mengutip Reuters.

Setelah 2,5 tahun perundingan dan dua kali upaya gagal untuk menerima kesepakatan Brexit yang diusulkan May, pemungutan suara masih berjalan di tempat. 

Credit  cnnindonesia.com

Parlemen Inggris Kembali Tolak Proposal Brexit Theresa May

Parlemen Inggris sekali lagi menolak proposal Brexit yang diajukan oleh Perdana Menteri Theresa May. Foto/Istimewa

LONDON - Parlemen Inggris sekali lagi menolak proposal Brexit yang diajukan oleh Perdana Menteri Theresa May. Dalam pemungutan suara yang digelar semalam, 391 suara menentang dan 242 menyetujui proposal, yang telah direvisi dari upaya terakhir pada awal tahun.

Berbicara setelah pemungutan suara, May mengatakan dia sangat menyesali keputusan Parlemen Inggris. Dia mengatakan, pilihan terbaik Inggris untuk keluar dari Uni Eropa (UE) adalah keluar dengan sebuah kesepakatan.

"Saya terus percaya bahwa sejauh ini hasil terbaik adalah Inggris meninggalkan UE secara teratur, dengan kesepakatan," kata May dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (13/3).

Saat ini, London dan Brussels belum menyetujui kerangka kerja untuk suatu hubungan setelah batas akhir penentuan kesepakatan, yang jatuh pada akhir Maret. May telah berulang kali memperingatkan tentang potensi kerusakan pada UE yang dapat disebabkan oleh Brexit tanpa sebuah kesepakatan.

Sementara itu, pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn, yang memimpin oposisi di Parlemen, mengatakan sudah waktunya untuk pemilihan umum. "Pemerintah telah dikalahkan lagi oleh mayoritas besar dan mereka sekarang harus menerima kesepakatan mereka sudah mati," kata Corbyn dan mencatat bahwa Partai Buruh siap untuk bekerja dengan May pada kesepakatan baru Brexit.

Karena pemungutan suara terbaru berujung kegagalan, pemungutan suara pada skenario tanpa kesepakatan diharapkan akan digelar hari ini dan jika itu gagal, maka pemungutan suara untuk memperpanjang batas waktu Brexit melewati 29 Maret digelar kemudian. 

Credit  sindonews.com

UE Kesampingkan Kemungkinan Intervensi Militer ke Venezuela

Menteri Luar Negeri UE, Frederica Mogherini mengatakan solusi untuk krisis di Venezuela harus bersifat politis, serta damai dan demokratis. Foto/Istimewa

BRUSSELS - Uni Eropa (UE) menuturkan, mereka mengesampingkan kemungkinan untuk melakukan intervensi terhadap Venezuela. UE menyebut intervensi militer bukan opsi untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan dan politik di Venezuela.

Menteri Luar Negeri UE, Frederica Mogherini mengatakan bahwa sementara ketegangan telah meningkat secara dramatis di Venezuela, solusi untuk krisis harus bersifat politis, serta damai dan demokratis.

"Tidak ada intervensi militer dari dalam atau luar negeri yang dapat diterima bagi kami. Dan solusi tidak dapat, dan tidak boleh, dipaksakan dari luar," ucap Mogherini, seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (13/3).

Mayoritas negara UE, bersama dengan Amerika Serikat (AS), dan lusinan negara lainnya telah mengakui presiden Majelis Nasional Venezuela, Juan Guaido sebagai pemimpin sah negara itu setelah ia menyatakan dirinya sebagai presiden sementara pada 23 Januari.

Namun Presiden Venezuela, Nicolas Maduro dengan gigih menolak seruan dari Guaido dan para pendukungnya untuk menyerahkan kekuasaan, bersikeras dia adalah korban dari kudeta yang diatur oleh AS.

AS sendiri telah memimpin kampanye internasional untuk menerapkan tekanan ekonomi dan diplomatik pada Maduro, termasuk memberikan sanksi kepada perusahaan minyak milik negara negara itu, Petroleos De Venezuela S.A., atau PDVSA, dan sejumlah pejabat pemerintah Venezuela yang tetap setia pada Maduro. 

Credit  sindonews.com

Pemungutan Suara Brexit Berjalan Tanpa Hasil yang Jelas

Perdana Menteri Inggris Theresa May (REUTERS/Simon Dawson/Pool)

Jakarta, CB -- Parlemen Inggris kembali menolak kesepakatan untuk mundur dari keanggotaan Uni Eropa pada proses pemungutan suara, Selasa (12/3). Penolakan ini terjadi pada 17 hari menjelang 29 Maret 2019, tanggal yang sebelumnya dianggap sebagai waktu paling realistis bagi Inggris untuk hengkang dari UE.

Sebelumnya, May menggelar pertemuan dengan jajaran pemimpin UE pada Senin (11/3) untuk meredakan kekhawatiran banyak orang atas kesepakatan Brexit. Sayang, upaya terakhir itu tak membuahkan hasil.

Mengutip AFP, pemungutan suara tak membuahkan hasil yang jelas. Apakah Inggris akan keluar dari UE tanpa kesepakatan apapun, menunda tanggal, pemilihan cepat, atau referendum lain yang memungkinkan.


Kendati kembali kalah, margin kekalahan saat ini lebih kecil dari rekor kerugian suara yang didapatnya pada Januari lalu.

"Saya sangat menyesali keputusan yang diambil parlemen. Saya tetap percaya bahwa sejauh ini hasil terbaik adalah Inggris meninggalkan UE secara tertib dengan kesepakatan," kata Perdana Menteri Inggris Theresa May, mengutip CNN.

Kesepakatan yang telah dinegosiasikannya, kata May, merupakan yang terbaik dan menjadi satu-satunya kesepakatan yang tersedia.

Parlemen akan memberikan suaranya pada Rabu (13/3) untuk mendapatkan jawaban apakah Inggris bisa meninggalkan UE pada 29 Maret mendatang tanpa kesepakatan.

Kepala Negosiasi Brexit dari Uni Eropa, Michael Barnier mengatakan dalam sebuat cuitan bahwa UE telah melakukan segala hal yang dapat dilakukan untuk membantu mendapatkan kesepakatan tersebut. "Kebuntuan hanya dapat diselesaikan di Inggris," tegasnya.

Presiden UE, Donald Tusk mengatakan, sulit untuk melihat apa lagi yang bisa dilakukan pihaknya. "Dengan hanya 17 hari tersisa, pemungutan suara hari ini secara signifikan meningkatkan kemungkinan Brexit tanpa kesepakatan," ujar Tusk, mengutip AFP.

UE, kata Tusk, akan mempertimbangkan perpanjangan waktu untuk Brexit jika Inggris memintanya. Namun, dia mengingatkan, 27 negara anggota UE lain dipastikan bakal mengharapkan alasan yang kredibel untuk itu.

Credit  cnnindonesia.com

Giliran Uni Eropa Larang Boeing 737 MAX 8

Foto/Ilustrasi/SINDOnews/Ian

BRUSSELS - Regulator keselamatan penerbangan Uni Eropa (UE) melarang semua penerbangan di organisasi itu menggunakan pesawat Boeing 737 MAX 8 menyusul kecelakaan di Ethiopia yang menewaskan 157 orang. Ini adalah kemunduran terbesar bagi pabrikan pesawat asal Amerika Serikat (AS) itu.

Langkah itu dilakukan setelah Inggris, Jerman dan Prancis bergabung dengan gelombang pelarang pesawat setelah kecelakaan pada hari Minggu, dan segera diikuti oleh keputusan serupa oleh India, menumpuk tekanan pada AS untuk mengikutinya.

Boeing, pembuat pesawat terbesar di dunia, mengatakan pihaknya memahami tindakan sejumlah negara tersebut. Namun mereka tetap mempertahankan kepercayaan penuh pada Boeing 737 MAX 8 dan memiliki keselamatan sebagai prioritasnya.

Boeing juga mengatakan Otoritas Penerbangan Federal (FAA) AS tidak menuntut tindakan lebih lanjut terkait dengan operasi Boeing 737 MAX.

Penyebab kecelakaan Ethiopian Airlines yang jatuh Minggu lalu, yang mengikuti bencana lain pesawat tipe 737 MAX 8 lima bulan lalu di Indonesia yang menewaskan 189 orang, masih belum diketahui.

Belum ada bukti apakah kedua kecelakaan tersebut mempunyai keterkaitan.

Dalam langkah yang tidak biasa, Badan Keamanan Penerbangan Uni Eropa (EASA) mengatakan bahwa mereka menangguhkan semua penerbangan jet Boeing 737 MAX 8 dan 9 di organisasi itu.

"Berdasarkan semua informasi yang tersedia, EASA menganggap bahwa tindakan lebih lanjut mungkin diperlukan untuk memastikan kelaikan udara lanjutan dari dua model yang terkena dampak," katanya dalam sebuah pernyataan seperti dilansir dari Reuters, Rabu (13/3/2019). 

Namun, keputusan itu jauh dari langkah yang bahkan lebih jarang yaitu menarik sertifikasi keselamatan untuk pesawat itu sendiri, dan malah berfokus pada proses yang lebih lunak dalam membatasi penggunaannya oleh maskapai. Langkah ini meninggalkan beberapa peluang bagi FAA untuk memutuskan pendekatannya sendiri.

Keputusan oleh beberapa negara untuk melarang tidak hanya kedatangan dan keberangkatan tetapi penerbangan yang melintasi wilayah udara mereka mengejutkan beberapa sumber peraturan bahkan di daerah yang melarang pesawat, karena penerbangan berlebihan biasanya dilindungi oleh hukum internasional.

Sebelumnya, negara-negara termasuk Singapura, Australia dan Malaysia juga untuk sementara melarang pesawat, mengikuti China, Indonesia dan lainnya sehari sebelumnya.


Credit  sindonews.com

Upaya Terakhir Brexit, PM Inggris Temui Pimpinan Uni Eropa

Perdana Menteri Inggris Theresa May (REUTERS/Henry Nicholls)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Inggris, Theresa May bakal melakukan upaya 11 jam terakhir untuk bertemu dengan para pemimpin Uni Eropa di Strasbourg pada Senin (11/3) malam waktu setempat. Upaya itu dilakukan untuk menyelesaikan kesepakatan sebelum pemungutan suara pada Selasa (12/3) terkait perjanjian Brexit.

May dikabarkan bakal bertemu dengan Jean-Claude Juncker dalam upaya terakhir untuk menemukan kompromi Brexit. "Perdana menteri baru saja berangkat ke Strasbourg untuk mengadakan pembicaraan dengan Jean-Claude Juncker," ujar Juru Bicara Theresa May, melansir AFP.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Irlandia, Simon Coveney mengatakan bahwa negosiasi sedang berlangsung. "Banyak yang berharap kami akan memiliki kejelasan pada tahap ini, terutama sebelum pemungutan suara besok. Kita belum melakukannya," kata dia.


Keberangkatan May ditemani oleh Sekretaris Brexit Stephen Barclay dan Jaksa Agung Geoffrey Cox.

Sejumlah pejabat memperingatkan bahwa kunjungan tersebut tak akan mengubah apapun. Hanya saja, May merasa kemajuan akan dicapai melalui pembicaraan tatap muka.

Uni Eropa telah menolak banyak tuntutan May yang berkaitan dengan rencana backstop kontroversial untuk perbatasan Irlandia. Namun, Kanselir Jerman, Angela Merkel mengatakan bahwa pihaknya telah mengajukan tawaran anyar pada akhir pekan lalu.

Anggota parlemen akan memberikan suaranya pada Selasa (12/3) malam untuk kedua kalinya mengenai kesepakatan Brexit.

Pada 15 Januari lalu, mereka telah lebih dulu memberikan suara 432-202 melawan kesepakatannya. Hal itu menjadi kekalahan terburuk pemerintah dalam sejarah parlementer Inggris modern.

Inggris akan meninggalkan Uni Eropa pada 29 Maret.

Credit  cnnindonesia.com

Ratusan orang berpawai di Paris bergabung dengan pemerotes "Rompi Kuning"

Pengunjuk rasa memakai rompi kuning berada di Champs Elysees dekat Arc de Triomphe saat aksi demo oleh gerakan "Rompi Kuning" di Paris, Prancis, Sabtu (9/3/2019). ANTARA FOTO/REUTERS/Philippe Wojazer/djo (REUTERS/PHILIPPE WOJAZER)

Paris (CB) - Ratusan pengunjuk rasa "rompi kuning" berpawai di Paris pada Sabtu, kendati usaha-usaha telah dilakukan Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk memadamkan ketakpuasan dengan serangkaian debat di seluruh negeri.

Aksi anti-pemerintah tersebut telah memasuki pekan ke-17.

Para pemerotes yang mengenakan rompi-rompi neon dengan visibilitas tinggi, yang merupakan simbol untuk gerakan itu, bergabung dengan para pekerja perawatan anak, yang mengenakan pakaian merah muda, yang menolak reformasi subsidi pengangguran mereka, demikian Reuters melaporkan.

Aksi-aksi lain direncanakan berlangsung pada Sabtu di beberapa kota Prancis seperti Bordeaux dan Toulouse dan juga kota-kota kecil seperti Puy-en-Velay.

Beberapa demonstran mengadakan aksi di bandar udara Charles de Gaulle di Paris dengan mengibarkan bendera-bendera Prancis dan berjoget di salah satu terminal, menurut gambar televisi di BFM TV.

Aksi unjuk rasa mulai berlangsung pada November lalu menentang rencana Macron untuk menaikkan pajak bahan bakar -- bagian dari usahanya untuk mendorong model energi lebih bersih -- dan protes-protes berubah menjadi kegiatan yang lebih besar.

Credit  antaranews.com

UE Tolak Proposal Masukkan Saudi Dalam Daftar Pendukung Teroris

UE menolak proposal dari Komisi Eropa untuk menambahkan Saudi ke daftar hitam negara-negara yang dicurigai lemah dalam pengawasan pendanaan teroris. Foto/Istimewa

BRUSSELS - Negara anggota Uni Eropa (UE) dilaporkan telah menolak proposal dari Komisi Eropa untuk menambahkan Arab Saudi ke daftar hitam negara-negara yang dicurigai lemah dalam pengawasan pendanaan teroris dan pencucian uang.

Negara-negara UE mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa keputusan bulat diambil karena daftar usulan Komisi Eropa tidak dibuat dalam proses yang transparan. Keputusan itu akan memaksa Komisi Eropa untuk menyiapkan daftar baru.

Vera Jourova, pejabat Komisi Eropa yang bertanggung jawab atas pembuatan daftar tersebut menuturkan pihaknya sangat kecewa dengan keputusan tersebut. Dia kemudian membantah bahwa proses pembuatan daftar itu tidak dilakukan secara transparan.

"Saya kecewa, tapi saya harap saya tidak terlihat seperti orang yang menyerah. Proses tersebut telah dilakukan secara transparan dan mengikuti komitmen negara-negara UE untuk bertindak melawan pencucian uang dan pendanaan terorisme," ucapnya, seperti dilansir Reuters pada Jumat (8/3).

Sementara itu, anggota Parlemen UE dari kelompok utama, termasuk konservatif dan sosialis, mengkritik keputusan negara-negara UE untuk menolak proposal Komisi Eropa.

"Jika kita mulai memainkan permainan politik dengan daftar itu, UE kehilangan semua kredibilitas. Menempatkan negara yang membawa kami Panama Papers ke daftar hitam pencucian uang sudah lama tertunda. Meningkatkan tekanan adalah satu-satunya negara yang mengerti bahasa seperti Panama dan Saudi," ucap Markus Ferber, yang memimpin kelompok kanan-tengah dalam komite ekonomi Parlemen UE. 

Credit  sindonews.com

Eropa, Kanada dan Australia Tegur Saudi di Forum PBB

Dewan HAM PBB

Sejumlah negara meminta Arab Saudi untuk membebaskan 10 aktivis yang ditahan

CB, GENEVA -- Sejumlah negara, termasuk 28 anggota Uni Eropa, pada Kamis (7/3) menyerukan Arab Saudi untuk membebaskan 10 aktivis yang ditahan. Mereka juga meminta Saudi bekerja sama dengan investigasi yang dipimpin Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), terhadap pembunuhan jurnalis, Jamal Khashoggi di konsulat Istanbul.

"Ini adalah keberhasilan bagi Eropa untuk bersatu dalam hal ini," kata seorang utusan negara Uni Eropa.

Ini menjadi teguran pertama kerajaan di Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Seruan juga muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran internasional, tentang dugaan pelanggaran Saudi terhadap kebebasan dasar, seperti kebebasan berekspresi.

Pernyataan bersama yang belum pernah terjadi sebelumnya, turut didukung oleh Kanada dan Australia. Pernyataan ini dibacakan oleh Harald Aspelund, Duta Besar Islandia untuk PBB di Jenewa.

"Kami sangat prihatin tentang penggunaan undang-undang anti-terorisme dan ketentuan keamanan nasional lainnya terhadap individu yang secara damai menggunakan hak dan kebebasan mereka," kata Aspelund.

Ia mengatakan, aktivis harus dapat memainkan peran vital dalam proses reformasi yang sedang dilakukan Kerajaan.

Duta Besar Saudi, Abdulaziz MO Alwasil menekankan upayanya untuk menegakkan hak asasi manusia. Akan tetapi ia menyerukan masalah hak asasi manusia di Kerajaan dilakukan secara adil dan obyektif, jauh dari apa yang dikabarkan di beberapa media dan LSM.

Pernyataan bersama menyerukan pembebasan Loujain Al-Hathloul, Eman Al-Nafjan, Aziza Al-Yousef, Nassima Al-Sadah, Samar Badawi, Nouf Abdelaziz, Hatoon Al-Fassi, Mohammed Al-Bajadi, Amal Al-Harbi dan Shadan al-Anezi.

Pegiat menuduh aktivis perempuan yang dipenjara, termasuk mereka yang berkampanye untuk hak mengemudi, telah mengalami sengatan listrik, cambuk, penyerangan seksual dan berbagai bentuk penyiksaan lainnya. Wakil jaksa penuntut umum Saudi mengatakan kepada surat kabar milik Saudi, Alsharq Alawsat pekan lalu, kantornya telah memeriksa laporan media bahwa para wanita itu disiksa, dan tidak menemukan bukti. Kemudian menyebut laporan itu adalah salah.

Uni Eropa dan negara-negara sponsor lainnya mengatakan mereka mengutuk dengan cara sekuat mungkin pembunuhan Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober. "Keadaan kematian Khashoggi menegaskan kembali perlunya melindungi wartawan dan untuk menegakkan hak kebebasan berekspresi di seluruh dunia," sebut teks itu.

Itu menyerukan kerjasama dengan penyelidikan yang dipimpin oleh Agnes Callamard, pelapor khusus PBB pada eksekusi di luar hukum. "Ini merupakan langkah penting dalam memastikan akuntabilitas. Komunitas internasional memiliki tanggung jawab kolektif untuk menyoroti pelanggaran HAM di negara yang hingga kini berhasil lolos dari pengawasan seperti itu," kata Callamard.

Ia pun menyambut seruan untuk bekerja sama dengan penyelidikannya, karena Saudi sampai saat ini tidak menanggapi permintaannya untuk pertemuan. Saat ini Turki belum membagikan laporan polisi dan forensiknya tentang kasus Khashoggi, yang telah dijanjikan pihak berwenang untuk dilakukan selama misinya di sana bulan lalu.

Credit  republika.co.id

Palestina Apresiasi Sikap Uni Eropa untuk Yerusalem

Rambu jalan kedutaan besar AS di Yerusalem

Foto: Jerusalem Municipality via AP

Palestina memperingatkan salah satu negara Uni Eropa untuk buka kantor di Yerusalem.

CB, RAMALLAH -- Otoritas Palestina berterima kasih kepada Uni Eropa karena tetap memandang Yerusalem sebagai wilayah yang diduduki. Hal itu dinilai sejalan dengan hukum dan resolusi internasional.

"Negara Palestina ingin menyampaikan rasa terima kasihnya terhadap sikap Eropa yang sejalan dengan resolusi internasional dan berkontribusi pada stabilitas serta perdamaian di kawasan tersebut," kata Kementerian Luar Negeri Palestina dalam sebuah pernyataan pada Selasa (5/3).

Namun, Palestina memperingatkan salah satu negara Uni Eropa, yakni Hungaria, yang hendak membuka kantor komersial di Yerusalem dengan status diplomatik. Hal itu jelas melanggar konsensus Eropa dan resolusi internasional, khususnya resolusi Dewan Keamanan 478.

Sebelumnya juru bicara Uni Eropa di Yerusalem Shadi Othman mengatakan Uni Eropa menganggap Yerusalem sebagai wilayah yang diduduki Israel. Ia menyebut terdapat konsensus di antara negara-negara Eropa untuk tidak memindahkan kantor diplomatiknya ke kota tersebut.

Yerusalem diduduki Israel pasca-Perang Enam Hari pada 1967. Sebelumnya kota itu berada di bawah kekuasaan Yordania. Kendati telah dianggap ilegal, Israel enggan melepaskan kekuasaannya atas Yerusalem.

Ia juga menolak membagi-bagi wilayah Yerusalem. Hal tersebut dinilai menjadi penghambat utama tercapainya perdamaian antara Palestina dan Israel. Sebab, Palestina menginginkan Yerusalem Timur menjadi ibu kota masa depan negara mereka.

Credit  republika.co.id

Eropa Sanksi 7 Menteri Suriah

Perempuan Bosnia memegang poster berisi kecaman perang di Aleppo. Ribuan warga berkumpul di Sarajevo dalam aksi solidaritas bagi korban sipil Aleppo, Suriah, Rabu (14/12).

Foto: AP Photo/Amel Emric

Uni Eropa mulai memberlakukan sanksi terhadap Suriah pada 1 Desember 2011.

CB, BRUSSELS -- Uni Eropa menjatuhkan sanksi kepada tujuh menteri Suriah pada Senin (4/3). Mereka pun dicantumkan ke daftar hitam karena dianggap berperan dalam aksi penindasan sipil di negara tersebut.

"Dewan hari ini menambahkan tujuh menteri dari Pemerintah Suriah ke dalam daftar orang dan entitas yang tunduk pada tindakan pembatasan terhadap rezim Suriah dan para pendukungnya," kata Dewan Eropa dalam sebuah pernyataan, dikutip laman Al Araby.

Tujuh menteri Suriah yang dikenakan sanksi Uni Eropa adalah Menteri Dalam Negeri Mayor Jenderal Mohammad Khaled al-Rahmoun, Menteri Pariwisata Mohammad Rami Radwan Martini, Menteri Pendidikan Imad Muwaffaq al-Azab, Menteri Pendidikan Tinggi Bassam Bashir Ibrahim, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Suhail Mohammad Abdullatif, Menteri Komunikasi dan Teknologi Iyad Mohammad al-Khatib, dan Menteri Perindustrian Mohammad Maen Zein-al-Abidin Jazba.

Selain tujuh menteri, Uni Eropa juga membekukan aset milik 72 entitas Suriah. Saat ini terdapat 277 warga atau tokoh Suriah yang berada di bawah sanksi Uni Eropa.

Uni Eropa mulai memberlakukan sanksi terhadap Suriah pada 1 Desember 2011, tak lama setelah konflik sipil pecah di negara tersebut. Sanksi mencakup embargo minyak, pembatasan investasi, dan pembekuan aset bank sentral Suriah di Uni Eropa.

Selain itu ekspor peralatan teknologi yang berpotensi digunakan rezim Suriah untuk menekan dan mengekang warga sipil juga dilarang Uni Eropa.

Konflik Suriah meletus pada awal 2011, yakni ketika pasukan Presiden Bashar al-Assad melakukan penumpasan brutal terhadap demonstran anti-pemerintah. Hal itu seketika memicu kekerasan yang telah merenggut ratusan ribu nyawa.

Credit  republika.co.id

May Janjikan Rp29,9 T untuk Kota Pendukung Brexit

PM Theresa May akan mengucurkan Rp29,9 triliun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah pendukung Brexit, khususnya di utara Inggris. (Reuters/Henry Nicholls)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Theresa May akan mengucurkan anggaran 1,6 miliar poundsterling atau setara Rp29,9 triliun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah pendukung Brexit, khususnya di utara Inggris.

"Masyarakat di seluruh negeri memilih Brexit sebagai ungkapan keinginan mereka untuk melihat perubahan; harus ada perubahan untuk yang lebih baik, dengan lebih banyak peluang dan kontrol yang lebih besar," kata May dalam sebuah pernyataan.

"Kota-kota ini memiliki warisan gemilang serta potensi yang besar dan, dengan bantuan yang tepat, masa depan yang cerah ada di depan mereka."


Pemerintah menyatakan dana itu akan menargetkan tempat-tempat yang kemakmurannya tidak merata. Dana itu kemudian akan digunakan untuk menciptakan lapangan kerja baru, mengadakan pelatihan, dan meningkatkan kegiatan ekonomi.

Sebagian besar publik Inggris memandang pengucuran dana ini sebagai bagian dari upaya May untuk menghimpun dukungan atas usulan kesepakatan Brexit gagasannya.

Juru bicara keuangan Partai Buruh selaku oposisi, John McDonnell, mengatakan dana itu adalah "sogokan Brexit."

"Anggaran kota ini merupakan tanda keputusasaan pemerintah dengan menyuap Anggota Parlemen untuk memilih undang-undang Brexit andalan semakin usang," katanya dalam sebuah pernyataan.

Uni Eropa memberikan waktu bagi Inggris hingga akhir bulan ini untuk merampungkan kesepakatan sebelum mereka keluar dari blok tersebut.

Draf kesepakatan gagasan May, yang masih mempertahankan sebagian besar hubungan ekonomi dengan Uni Eropa, ditolak oleh parlemen Inggris. Brexit pun terancam gagal.

Credit  cnnindonesia.com

Lindungi Guaido, UE Kirim Peringatan kepada Venezuela

Uni Eropa memperingatkan Venezuela untuk tidak melakukan tindakan yang membahayakan nyawa tokoh oposisi Juan Guaido. Foto/Istimewa

BRUSSELS - Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa (UE), Federica Mogherini, memperingatkan bahwa setiap tindakan yang membahayakan kebebasan dan keamanan pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido akan menyebabkan eskalasi baru di sekitar negara Amerika Latin itu dan menghadapi kecaman internasional yang kuat.

“Uni Eropa menggarisbawahi keyakinannya bahwa solusi untuk krisis multidimensi yang memengaruhi Venezuela hanya bisa menjadi solusi politik, demokratis, dan damai. Dalam hal ini tindakan apa pun yang dapat membahayakan kebebasan, keamanan, atau integritas pribadi Juan Guaido akan mewakili peningkatan besar ketegangan dan memenuhi kecaman keras terhadap komunitas internasional," kata Mogherini dalam sebuah pernyataan atas nama UE.

Menurut Mogherini, anggota Majelis Nasional Venezuela menikmati kekebalan yang diberikan secara konstitusional yang perlu dihormati sepenuhnya, sehingga mereka dapat menjalankan mandat parlemen mereka bebas dari intimidasi pada mereka atau anggota keluarganya.

"UE akan terus memantau dengan cermat berbagai peristiwa dalam kerja sama dengan anggota-anggota Kelompok Kontak Internasional dan mitra regional dan internasionalnya," tukas Mogherini seperti disitir dari Sputnik, Minggu (3/3/2019).

Venezuela saat ini berada di tengah krisis politik. Pada 5 Januari, Guaido terpilih sebagai ketua Majelis Nasional yang dikontrol oposisi. Namun semua badan pemerintah lainnya menolak untuk mengakui sejak 2016.

Pada 23 Januari, dua hari setelah Mahkamah Agung Venezuela membatalkan pemilihannya, Guaido menyatakan dirinya "presiden sementara" negara itu. Presiden Nicholas Maduro, yang dilantik untuk masa jabatan presiden keduanya pada 10 Januari setelah memenangkan pemilu bulan Mei yang diboikot oposisi memboikot, menilai langkah Guaido memenuhi syarat sebagai upaya kudeta yang dirancang oleh Washington.

Guaido yang didukung AS menyeberang ke Kolombia pada akhir Februari, menentang perintah Mahkamah Agung Venezuela yang melarangnya meninggalkan negara itu karena penyelidikan yang sedang berlangsung. Setelah upaya yang gagal untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang disponsori AS ke Venezuela dari negara tetangga, Guaido mengatakan bahwa ia berencana untuk pulang. 

Menurut wakil hakim Mahkamah Agung Venezuela, Juan Carlos Valdez, Guaido mungkin menghadapi hukuman 30 tahun penjara karena melanggar larangan bepergian ke luar negeri. Pada hari Jumat, Perwakilan Khusus AS untuk Venezuela Elliott Abrams mengancam Caracas dengan reaksi internasional dalam kasus penangkapan Guaido.

Sementara AS segera mengakui Guaido, Uni Eropa gagal menyepakati pernyataan bersama tentang masalah tersebut karena mosi itu diveto oleh Italia, menurut sumber diplomatik. Namun demikian, banyak negara Eropa secara individual menyuarakan dukungan mereka untuk pemimpin oposisi Venezuela tersebut.

Rusia, China, Kuba, Bolivia, dan sejumlah negara lain telah menegaskan dukungan mereka untuk Maduro yang terpilih secara konstitusional sebagai satu-satunya presiden sah Venezuela. PBB pun masih mengakui pemerintahan Maduro. 

Credit  sindonews.com

Theresa May Dapat Tambahan Waktu 2 Minggu untuk Brexit

PM Inggris Theresa May saat membuat pidato Brexit di Italia pada 22 September 2018. [REUTERS]

CB, Jakarta - Perdana Menteri Theresa May memenangkan tambahan waktu dua minggu untuk batas waktu Brexit dari anggota parlemen Inggris.
Tetapi oposisi Partai Buruh mengumumkan akan mendukung pemungutan suara referendum baru Brexit, pertama kali sejak Inggris memberikan suara pada tahun 2016.
Setelah berbulan-bulan mengatakan bahwa Inggris harus meninggalkan Uni Eropa tepat waktu pada tanggal 29 Maret, May membuka meminta tambahan waktu untuk mencegah Brexit tanpa kesekataan atau No Deal Brexit.

Setelah berdebat sengit, anggota parlemen akhirnya mendukung permohonan penundaan May.
Setelah kesepakatan yang dinegosiasikan dengan para pemimpin Eropa ditolak pada 15 Januari, May berharap untuk membawa kembali perjanjian Brexit untuk pemungutan suara di parlemen sebelum 12 Maret.

Anggota parlemen Inggris pada hari Selasa, 29 Januari 2019, menginstruksikan Perdana Menteri Theresa May untuk membuka kembali perjanjian Brexit dengan Uni Eropa untuk menggantikan pengaturan perbatasan Irlandia yang kontroversial.[REUTERS]
May mengatakan jika proposal kesepakatannya dibatalkan, anggota parlemen akan mendapat kesempatan untuk memilih apakah akan pergi tanpa kesepakatan, atau meminta Uni Eropa untuk menunda batas waktu.

Anggota parlemen memberikan suara 502-20 untuk mendukung amandemen yang diusulkan oleh anggota parlemen dari Partai Buruh Yvette Cooper.
Namun Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan, Uni Eropa akan menyetujui perpanjangan batas waktu Brexit melewati 29 Maret, jika Inggris bisa memberikan proposal kesepakatan yang jelas.

Credit  tempo.co

Ratusan orang di Barcelona protes kunjungan Raja Spanyol

Pengunjuk rasa mengibarkan bendera Spanyol dan berteriak di depan balai kota dalam sebuah demonstrasi mendukung persatuan Spanyol sehari sebelum referendum kemerdekaan 1 Oktober yang dilarang di Catalunya, di Madrid, Spanyol, Sabtu (30/9/2017). (REUTERS/Sergio Perez/cfo/17)

Barcelona (CB) - Ratusan orang turun ke jalan di Barcelona pada Minggu (24/2) untuk menentang kunjungan Raja Spanyol Felipe VI ke Catalunya, wilayah yang gagal memisahkan diri pada 2017.

Raja Spanyol menjadi tokoh polarisasi di Catalunya sejak ia melakukan campur tangan politik yang langka di puncak krisis pemisahan Catalunya. Ketika itu, dia menyebut para pemimpin prokemerdekaan tidak bertanggung jawab dan tidak demokratis.

Raja Spanyol berkunjung ke Barcelona, Ibu Kota Catalunya, pada Minggu untuk menggelar makan malam bagi pertemuan industri telepon seluler.

Kalangan separatis Catalunya menyikapi kunjungan tersebut dengan membakari foto-foto Raja dan menutup sejumlah jalan di pusat kota Barcelona.

Para demonstran membawa spanduk-spanduk bertuliskan "Hentikan Penindasan" dan "Rotten Bourbouns", mengacu kepada kediaman kerajaan Spanyol. Mereka juga melemparkan telur ke arah polisi daerah di Museu Nacional d`Art de Catalunya (MNAC), tempat perjamuan makan malam berlangsung.

Kehadiran Raja di Barcelona muncul di tengah saat yang sulit bagi politik Spanyol, yaitu ketika 12 pemimpin separatis Catalunya menjalani persidangan di Madrid atas gerakan kemerdekaan.

Perdana Menteri Sosialis Spanyol Pedro Sanchez menyerukan pemilu dini pada 28 April setelah sejumlah partai prokemerdekaan Catalunya bergabung dengan partai-partai oposisi untuk menentang RUU anggaran 2019 yang diusungnya.

Credit  antaranews.com