Rusia
menyayangkan keputusan yang diambil oleh Trump untuk menandatangi
dekrit yang berisi pengakuan atas kedaulatan Israel di Dataran Tinggi
Golan. Foto/Reuters
MOSKOW
- Kementerian Luar Negeri Rusia menyayangkan keputusan yang diambil
oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump untuk menandatangi
dekrit yang berisi pengakuan atas kedaulatan Israel di Dataran Tinggi
Golan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova
menyatakan, langkah Trump untuk menandatangani dekrit yang mengakui
kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan dapat memperburuk situasi di
Timur Tengah.
"Sayangnya, itu dapat meningkatkan ketegangan di
Timur Tengah. Hal-hal seperti itu, hanya dapat memperburuk situasi,"
kata Zakharova dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Tass pada
Selasa (26/3).
Sebelumnya
diwartakan, kemarin Trump resmi menandatangani dekrit yang menyatakan
AS mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, pada Senin
waktu Washington. Pemimpin Amerika itu mengabaikan kecaman internasional
yang menentang pengakuan sepihak soal status wilayah tersebut.
Perdana
Menteri Israel Benjamin Netanyahu berada di Gedung Putih dan
menyaksikan Trump meneken dekrit tersebut. Sebelum penandatanganan,
Netanyahu membuat pernyataan pujian kepada Trump, di mana pemimpin
Amerika itu dibandingkan dengan sosok kaisar Persia, Cyrus, sebagai
pembela heroik orang-orang Yahudi.
Setelah penandatanganan dekrit, Trump berujar; "Ini adalah waktu yang lama dalam pembuatan."
Dataran
Tinggi Golan sejatinya adalah wilayah Suriah. Namun diduduki Israel
selama Perang Enam Hari 1967. Wilayah itu resmi dianeksasi oleh
pemerintah Israel pada tahun 1981, secara resmi menjadikannya bagian
dari Israel dan berfungsi sebagai pos militer dan pertanian yang
strategis.
Netanyahu menyebut Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah tidak ternilai bagi keamanan nasional negaranya.
Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz. (AFP PHOTO / FAYEZ NURELDINE)
Jakarta, CB -- Kerajaan Arab Saudi menentang klaim Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menyatakan mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Israel. Menurut mereka hal itu melanggar hukum internasional.
"Arab
Saudi menyatakan menolak keras dan mengecam pemerintah AS yang mengakui
kedaulatan Israel wilayah pendudukan Dataran Tinggi Golan," demikian
pernyataan Kerajaan Arab Saudi yang disampaikan Kantor Berita SPA,
seperti dilansir AFP, Selasa (26/3).
Kerajaan Arab Saudi
sampai saat ini masih mengakui Dataran Tinggi Golan adalah wilayah
Suriah yang dicaplok Israel. Menurut mereka klaim AS atas kedaulatan
Israel terhadap wilayah itu sama saja melanggar piagam dan resolusi
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Ini akan berdampak
negatif terhadap proses perdamaian dan keamanan serta kestabilan wilayah
Timur Tengah," demikian lanjut isi pernyataan Kerajaan Arab Saudi.
Israel memang menduduki Dataran Tinggi Golan dari Suriah dalam Perang
Enam Hari pada 1967 silam. Mereka menganeksasi Dataran Tinggi Golan
secara efektif pada 1981, tapi tak pernah diakui oleh komunitas
internasional.
Dewan Keamanan PBB (DK PBB) juga tidak sepakat
dengan sikap AS. Sejumlah negara pemilik hak veto di DK PBB yakni China,
Inggris, Prancis dan Rusia.
Kini, sejumlah negara, termasuk
Rusia, langsung memperingatkan Trump bahwa langkah AS justru akan
menyulut konflik lebih besar di Timur Tengah.
Sejumlah pihak
menyayangkan langkah Trump soal Dataran Tinggi Golan. Sekretaris
Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Saeb Erekat, menyatakan
cemas dengan masa depan setelah sikap Trump itu.
"Apa yang akan terjadi di masa mendatang? Ketidakstabilan yang pasti dan pertumpahan darah di kawasan ini," kata Erekat.
Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, menyatakan tetap mendukung Suriah mempertahankan Dataran Tinggi Golan.
"Kedaulatan
wilayah adalah salah satu unsur mendasar dalam hukum internasional.
Upaya AS untuk membenarkan aksi Israel melawan hukum internasional hanya
akan menjurus kepada kekerasan di kawasan itu," kata Cavusoglu.
Israel
menganggap Dataran Tinggi Golan sangat penting dari sisi pertahanan
karena menjadi 'benteng' alami untuk menahan serangan dari wilayah
Suriah. Apalagi saat ini front sudah terbuka karena Suriah merupakan
sekutu Iran, yang merupakan musuh bebuyutan Negeri Zionis itu.
Mereka khawatir Iran bisa menggelar serangan terhadap Israel melalui
Suriah. Apalagi Iran juga mengembangkan rudal jarak menengah dan mampu
melakukan pengayaan uranium sebagai bahan utama pembuatan hulu ledak
nuklir.
U.S. President Donald Trump and Israel's
Prime Minister Benjamin Netanyahu hold up a proclamation recognizing
Israel's sovereignty over the Golan Heights as Netanyahu exits the White
House from the West Wing in Washington, U.S. March 25, 2019.
REUTERS/Leah Millis (REUTERS/LEAH MILLIS)
Kairo, Mesir (ANTARA) -
Ketua Parlemen Arab Dr.
Mishal bin Fahm As-Salami, dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Senin
(25/3), dengan tegas menolak keputusan Presiden AS Donald Trump untuk
mengakui kedaulatan penguasa pendudukan Israel atas Dataran Tinggi
Golan.
Ia menyatakan keputusan Trump tersebut adalah pelanggaran nyata terhadap
resolusi Sidang Majelis Umum PBB dan Resolusi 242 Dewan Keamanan PBB
mengenai penarikan Israel dari wilayah yang didudukinya pada 1967,
termasuk Dataran Tinggi Golan.
Patroli itu menyebar di sejumlah titik di Suriah Utara.
CB,
IDLIB -- Angkatan bersenjata Turki dan Rusia diketahui mulai melakukan
patroli independen yang terkoordinasi pertama di Suriah Utara, Selasa
(26/3) waktu setempat. Hal itu disampaikan oleh pihak Kementerian
Pertahanan Turki. Selain itu, ditegaskan pula tentang upaya gencatan
senjata di wilayah Tal Rifaat, Suriah.
"Dalam
kerangka perjanjian sebelumnya, Angkatan Bersenjata Turki dan Angkatan
Bersenjata Rusia melakukan patroli independen, namun tetap terkoordinasi
pertama untuk mencapai gencatan senjata, memberikan stabilitas di
wilayah Tal Rifat, dan mencegah serangan terhadap elemen kami," demikian
pernyataan kementerian tersebut melalui Twitter resminya, Selasa
(26/3).
Tal
Rifaat dikendalikan terutama oleh pasukan pimpinan Kurdi. Wilayah itu
terletak 20 kilometer sebelah timur Afrin, yang sudah terlebih dahulu
berada di bawah kendali pasukan Turki. Sebelumnya, Ankara telah berhasil
dengan operasi militer 'Operation Olive Branch terhadap milisi YPG pada
2018.
Turki menganggap YPG sebagai perpanjangan
dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang berupaya membentuk negara Kurdi
independen. Bagi Ankara, mereka adalah pemberontak bersenjata sehak
tahun 1970-an.
Laman Daily Sabah
menuliskan, rute patroli meliputi enam titik yakni Kafr Lusin dan
Al-Dana, distrik utara Idlib; Kota Atarib di sebelah barat kota Aleppo;
dan kota Qammari, Qanater dan Al-Eiss di barat daya kota Aleppo. Dalam
kerangka perjanjian Astana, Turki saat ini memegang 12 titik pengamatan
gencatan senjata di zona de-eskalasi Idlib sementara Rusia memiliki 10
titik.
Sebuah perjanjian dimulai pada Desember 2016 oleh
Turki, Rusia dan Iran. Ketiga negara meletakkan dasar bagi kerja sama
tripartit mereka pada penyelesaian damai di Suriah yang dikenal sebagai
perjanjian Astana. Turki dan Rusia juga menandatangani perjanjian Sochi
pada September tahun lalu untuk mengurangi ketegangan dan menghindari
konflik baru di provinsi Idlib.
Pada awal Maret,
Angkatan bersenjata Turki telah memulai patroli di kota Idlib, Suriah
Barat Laut. Patroli di zona de-eskalasi Idlib didasarkan pada Konferensi
Tingkat Tinggi (KTT) Sochi pada 14 Februari 2019 dari negara-negara
penjamin seperti Turki, Rusia, dan Iran.
Warga Suriah turun ke jalan memprotes keputusan AS mengakui Dataran Tinggi Golan wilayah Israel. Foto/Istimewa
QUNEITRA
- Puluhan warga Suriah pada hari Selasa waktu setempat berkumpul di
kota al-Baath, Quneitra selatan, untuk memprotes pengakuan Amerika
Serikat (AS) atas Dataran Tinggi Golan Suriah sebagai bagian dari
Israel.
Mengibarkan bendera Suriah, para warga meneriakkan
slogan-slogan yang menekankan bahwa Dataran Tinggi Golan adalah bagian
dari wilayah Suriah dan membawa spanduk bertuliskan "Kita semua untuk
Golan" dan "Golan adalah daerah Suriah."
Kemarahan itu datang terhadap keputusan Presiden AS Donald Trump untuk mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Israel.
Israel
merebut Dataran Tinggi Golan dari Suriah selama perang tahun 1967 dan
mencaplok wilayah itu pada 1981, tindakan yang tidak pernah diakui oleh
dunia internasional.
Seorang demonstran, Bilal Sulaiman (40), mengatakan bahwa Trump tidak memiliki hak untuk memberikan tanah Suriah kepada Israel.
"Golan
adalah wilayah Suriah, tidak hanya di atas kertas tetapi dengan
orang-orangnya, tanahnya, bebatuan dan air. Ini adalah tanah Suriah dan
ini adalah identitasnya," katanya sembari memegang bendera Suriah
seperti dikutip dari Xinhua, Rabu (27/3/2019).
Mengenakan
pakaian tradisional rakyat Golan dan Quneitra, Jawdat al-Tawil (60),
mengatakan orang-orang Suriah sepenuhnya menolak pengumuman Trump.
"Kami,
orang-orang Golan, adalah warga Suriah dan kami menolak keputusan Trump
dan kami bahkan tidak mengakui keputusan seperti itu karena Golan
adalah daerah Suriah dan semua yang ada di dalamnya adalah Suriah," ujar
al-Tawil.
Sementara itu, kepala Dewan Quneitra Shehadeh al-Muri mengatakan Dataran Tinggi Golan milik rakyat Suriah.
"Tanah ini memiliki pemilik dan tidak terkait dengan cara apa pun dengan
entitas Zionis (Israel). Itu dibentengi oleh rakyatnya dan suatu hari
nanti pasti akan dibebaskan," ucapnya.
Quneitra berbatasan dengan
Dataran Tinggi Golan dan ada persimpangan antara Quneitra dan Dataran
Tinggi Golan yang dijalankan oleh Pasukan Pengamat PBB, UNDOF.
Persimpangan itu telah ditutup selama bertahun-tahun selama krisis Suriah tetapi dibuka kembali pada Oktober tahun lalu.
Penyeberangan
Quneitra adalah satu-satunya penyeberangan bagi warga Suriah di Dataran
Tinggi Golan yang diduduki Israel untuk memasuki Suriah, tetapi
orang-orang di pihak Suriah tidak diizinkan memasuki Dataran Tinggi
Golan.
Siswa-siswa Suriah dari Dataran Tinggi Golan menggunakan persimpangan sebelum krisis Suriah untuk belajar di Suriah.
Juga, ada pernikahan antara warga Suriah di Golan dan Quneitra di masa lalu.
Pasukan
UNDOF pertama kali dikerahkan antara Suriah dan Dataran Tinggi Golan
pada tahun 1974 untuk memisahkan pasukan Suriah dan Israel setelah
negara Zionis itu menduduki Dataran Tinggi Golan selama perang 1967.
Sehari
sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Suriah mengutuk pengakuan Trump
atas Dataran Tinggi Golan Suriah sebagai wilayah Israel.
Kementerian
itu mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa langkah Trump adalah
pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan Suriah, menambahkan bahwa
pemerintah Suriah sepenuhnya menolak keputusan itu dan Dataran Tinggi
Golan akan selalu tetap sebagai wilayah Suriah.
"Trump tidak memiliki hak hukum untuk melegitimasi pendudukan tanah orang lain dengan paksa," kata kementerian itu.
Mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan telah menjadi
tuntutan baru-baru ini oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu,
yang terjadi beberapa bulan setelah pemerintahan Trump memindahkan
kedutaan AS di Israel dari Tel Aviv ke kota Yerusalem yang diperebutkan.
Ilustrasi keluarga militan ISIS di Suriah. (Delil SOULEIMAN / AFP)
Jakarta, CB -- Lebih dari 9.000 anggota keluarga pejuang ISIS dilaporkan masih berada di kamp penampungan Al-Hol, timur laut Suriah, menyusul kekalahan kelompok teroris pimpinan Abu Bakr Al Baghdadi itu di Timur Tengah.
Juru bicara pasukan Kurdi, Luqman Ahmi, mengatakan sedikitnya 6.500 orang yang ada di kamp tersebut merupakan anak-anak.
Ahmi
menuturkan jumlah itu didapat sepekan lalu sebelum Pasukan Demokratik
Suriah (SDF) mengumumkan kekalahan ISIS di Desa Baghouz, pada Sabtu
pekan lalu.
Dikutip AFP, puluhan ribu orang
melarikan diri dari Baghouz dan wilayah-wilayah lainnya yang masih
dikuasai ISIS dalam beberapa bulan terakhir.
Sebagian besar militan dan pejuang ISIS telah dimusnahkan dan sisanya
ditahan. Lusinan militan ISIS juga berbondong-bondong menyerahkan diri
kepada pasukan koalisi AS sejak akhir pekan lalu.
Menurut SDF,
sebanyak 66 ribu orang meninggalkan wilayah ISIS sejak Januari lalu,
termasuk 5.000 pejuangnya dan 24 ribu keluarga mereka.
Sebagian
dari mereka berhasil kabur, sementara beberapa pejuang teroris asing
memilih untuk bertahan sampai mati atau menyerahkan diri kepada pasukan
koalisi AS.
Seorang wartawan AFP melihat lusinan orang
yang sebagian besar merupakan pria keluar dari kamp-kamp teroris yang
hancur di desa-desa terpencil di Baghouz yang berbatasan dengan Irak.
"Mereka
adalah pejuang ISIS yang keluar dari terowongan dan menyerah hari ini.
Beberapa lainnya masih mungkin bersembunyi di dalam," papar juru biara
pasukan Kurdi lainnya, Jiaker Amed.
Beberapa dari para militan itu memiliki perawakan berjanggut tebal dan
mengenakan kaftan wol panjang seperti jubah berwarna gelap.
Sementara
itu, kaum perempuan dan anak-anak diangkut dengan truk ke sejumlah kamp
yang dikuasai pasukan Kurdi dan koalisi Amerika Serikat lainnya.
Seorang
pejabat urusan luar negeri Kurdi, Abdel Karim Omar, memperingatkan
anggota ISIS termasuk keluarganya ini masih menimbulkan ancaman.
"Ada
ribuan pejuang, anak-anak, dan perempuan, dari setidaknya 54 negara,
tidak termasuk Irak dan Suriah, yang merupakan bahaya serius dan bahaya
bagi kami juga bagi masyarakat internasional," Omar.
"Jumlahnya meningkat secara besar-besaran selama 20 hari terakhir terutama dari operasi di Baghouz."
Selain
itu, Omar juga memperingatkan meski kekhalifahan ISIS telah kalah,
sel-sel tidur kelompok itu masih menyimpan bahaya yang signifikan.
SDF
memastikan akan terus melakukan operasi untuk menyisir dan membersihkan
daerah sisa-sisa ISIS untuk memastikan keamanan jangka panjang di
wilayah tersebut.
Menlu Rusia, Maria Zakharova, memperingatkan
kemungkinan gelombang baru ketegangan di Timur Tengah setelah AS
mendeklarasikan Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah kedaulatan Israel.
(Reuters/Sergei Karpukhin)
Jakarta, CB -- Rusia memperingatkan kemungkinan kehadiran gelombang baru ketegangan di Timur Tengah setelah Amerika Serikat mendeklarasikan Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah kedaulatan Israel.
"[Keputusan
AS] mengabaikan semua prosedur internasional. Sayangnya, ini dapat
menimbulkan gelombang baru ketegangan di kawasan Timur Tengah," ujar
Menteri Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, sebagaimana dikutip AFP.
Selama
ini, Dataran Tinggi Golan menjadi wilayah yang diperebutkan oleh Israel
dan Suriah dan belum ada kesepakatan kedua negara untuk mengakhiri
sengketa ini.
Israel mencaplok Dataran Tinggi Golan dari
Suriah dalam Perang Enam Hari pada 1967 silam. Mereka menganeksasi
Dataran Tinggi Golan secara efektif pada 1981, tapi tak pernah diakui
oleh komunitas internasional.
Setelah Trump mendeklarasikan pengakuan ini, sejumlah negara, termasuk
Libanon dan Turki, pun melontarkan kecaman. Menurut mereka, keputusan
ini akan memperdalam jurang konflik kedua negara yang dapat memicu
ketegangan di kawasan.
Netanyahu disebut telah lama mendorong AS
mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayahnya. Upaya itu berhasil
hingga Trump akhirnya mendeklarasikan pengakuan Dataran Tinggi Golan
sebagai wilayah Israel pada Senin.
"Hari ini, saya merasa
terhormat dapat menyambut Perdana Menteri Netanyahu dari Israel di
Gedung Putih, di mana saya menandatangani Proklamasi Presiden mengakui
kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan," kata Trump melalui
Twitter.
Dengan tersenyum, Netanyahu menyaksikan langsung saat
Trump menandatangani dokumen deklarasi tersebut di Gedung Putih pada
Senin (25/3).
"Keputusan Anda untuk mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan sangat bersejarah," ujar Netanyahu kepada Trump.
Melanjutkan
pernyataannya, Netanyahu berkata, "Pengakuan ini adalah keadilan
bersejarah yang berlipat ganda. Israel memenangkan wilayah Dataran
Tinggi Golan dalam perang pertahanan diri dan akar rakyat Yahudi di
Golan sudah ada sejak ribuan tahun."
Ramallah, Palestina (CB) - Presiden Palestina menyampaikan
penolakan tegas dan pengutukan kerasnya terhadap serangkaian keputusan
yang dikeluarkan Presiden AS Donald Trump mengenai Al-Quds (Jerusalem)
dan Dataran Tinggi Golan, yang diduduki, yang katanya bertentangan
dengan hukum dan keabsahan internasional.
Presiden Palestina kembali menegaskan kedaulatan bukan diputuskan oleh
AS maupun Israel, tak peduli berapa lama pendudukan berlangsung dan
masalah Palestina, Al-Quds serta tempat sucinya, dan wilayah Palestina
yang diduduki adalah milik Palestina, Arab dan garis merah internasional
--yang tak bisa dilangkahi.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas menekankan bahwa tak ada keabsahan
tanpa resolusi Dewan Keamana, Sidang Majelis Umum PBB dan gagasan
perdamaian Arab, demikian laporan Kantor Berita Palestina, WAFA --yang
dipantau Antara di Jakarta, Selasa pagi.
Presiden Palestina tersebut kembali menyampaikan pengutukannya atas
peningkatan serangan Israel baru-baru ini di Jalur Gaza, tindakan
penindasan yang belum lama ini dilakukan terhadap tahanan Palestina di
penjara Israel, dan berlanjutnya kebijakan Israel untuk menyerang dan
melakukan agresi terhadap tempat suci serta wilayah Palestina yang
diduduki.
Abbas menegaskan rakyat Palestina akan tetap teguh dan terus melakukan
pertahanan nasionalnya serta tempat suci dalam menghadapi rencana
terbesar yang ditujukan kepada Palestina dan persatuan serta kedaulatan
semua negara Arab di wilayah mereka.
Presiden Abbas siap menyampaikan pidato dalam Pertemuan Puncak Arab di
Tunisia pada akhir Maret. Presiden Palestina tersebut menegaskan reaksi
Arab akan tetap sama, "Takkan ada kompromi mengenai Al-Quds atau tanah
lain Arab dan kebijakan pemerintah AS hanya akan meningkatkan ketegangan
serta ketidak-stabilan dan takkan mewujudkan perdamaian serta keamanan
buat siapa pun."
Jakarta, CB -- Pemerintah Suriah menyatakan pengakuan yang diberikan Washington terhadap klaim Israel atas Dataran Tinggi Golan menunjukkan Amerika Serikat (AS) telah melakukan serangan terang-terangan pada kedaulatan mereka sebagai sebuah bangsa.
Presiden
AS Donald Trump pada Senin (25/3) menandatangani proklamasi berisi
pengakuan negaranya atas kedaulatan Israel di Dataran Tinggi Golan.
Dataran tersebut sebagai pengingat, merupakan daerah yang disengketakan
Suriah dan Israel sejak 1967 silam.
Perdana Menteri Israel
Benjamin Netanyahu menyebut pengakuan itu "bersejarah" bagi negaranya.
Ia mengatakan Dataran Tinggi Golan yang masih diklaim oleh Suriah, akan
tetap secara permanen di bawah kendali Israel.
Langkah itu
tersebut menuai kritik dari pemerintah Suriah. "Dalam serangan
terang-terangan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Suriah,
presiden AS telah mengakui aneksasi Golan Suriah," kata sumber
kementerian luar negeri seperti dikutip dari AFP, Selasa (26/3).
"Trump tidak memiliki hak dan otoritas hukum untuk melegitimasi pendudukan Israel atas Golan," katanya.
Sumber
yang tidak disebutkan namanya itu juga mengatakan dukungan tak terbatas
yang diberikan Amerika Serikat kepada Israel menjadikan Washington
musuh utama orang Arab.
Menteri Luar Negeri Suriah Walid Muallem
juga mengecam langkah itu dengan mengatakan kepada Syria TV bahwa
langkah Trump atas Golan akan mengisolasi AS. Ketua oposisi Suriah Nasr
al-Hariri mengatakan keputusan Trump akan memiliki implikasi negatif
pada wilayah tersebut.
"Ini akan mengarah pada lebih banyak
kekerasan dan ketidakstabilan dan itu akan memiliki efek negatif pada
upaya untuk merekayasa perdamaian di kawasan," katanya di Twitter.
Peringatan
sama juga diberikan Rusia. Senin kemarin mereka menyatakan pengakuan AS
atas Golan bisa memicu munculnya "gelombang baru" ketegangan di Timur
Tengah.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump. REUTERS/Carlos Barria (REUTERS/CARLOS BARRIA)
Washington (CB) - Presiden AS Donald Trump pada Senin malam
(25/3) menandatangani dekrit yang mengakui kedaulatan Israel atas
Dataran Tinggi Golan, wilayah Suriah yang diduduki Israel sejak 1967.
Dekrit itu meresmikan pernyataan Trump pada 21 Maret, saat ia mengatakan
"sudah tiba waktunya buat Amerika Serikat untuk sepenuhnya mengakui
kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan."
Tindakan tersebut dilakukan setelah taklimat bersama dengan Perdana
Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, Washington D.C.,
demikian laporan Kantor Berita Palestina, WAFA --yang dipantau ANTARA di
Jakarta, Selasa pagi.
Tindakan itu diduga memberi Netanyahu dorongan sebelum pemilihan umum 9
April, yang akan menjadi persaingan ketat buat perdana menteri Israel
tersebut.
Sementara itu, Menteria Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dilaporkan
memberitahu Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo bahwa pengakuan
Washington mengenai kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, yang
diduduki Israel, adalah pelanggaran terhadap hukum internasional.
Didampingi PM Benjamin Netanyahu, Presiden
Donald Trump mendeklarasikan bahwa Amerika Serikat mengakui Dataran
Tinggi Golan sebagai wilayah kedaulatan Israel. (Reuters/Carlos Barria)
Jakarta, CB -- Didampingi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Presiden Donald Trump mendeklarasikan bahwa Amerika Serikat mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah kedaulatan Israel.
"Hari
ini, saya merasa terhormat dapat menyambut Perdana Menteri Netanyahu
dari Israel di Gedung Putih, di mana saya menandatangani Proklamasi
Presiden mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan," kata
Trump melalui Twitter.
Dengan tersenyum, Netanyahu menyaksikan langsung saat
Trump menandatangani dokumen deklarasi tersebut di Gedung Putih pada
Senin (25/3).
"Keputusan Anda untuk mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan sangat bersejarah," ujar Netanyahu kepada Trump.
Melanjutkan
pernyataannya, Netanyahu berkata, "Pengakuan ini adalah keadilan
bersejarah yang berlipat ganda. Israel memenangkan wilayah Dataran
Tinggi Golan dalam perang pertahanan diri dan akar rakyat Yahudi di
Golan sudah ada sejak ribuan tahun."
Israel memang mencaplok Dataran Tinggi Golan dari Suriah dalam Perang
Enam Hari pada 1967 silam. Mereka menganeksasi Dataran Tinggi Golan
secara efektif pada 1981, tapi tak pernah diakui oleh komunitas
internasional.
Netanyahu disebut telah lama mendorong AS mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayahnya.
Pada Jumat pekan lalu, Trump akhirnya mengumumkan rencananya itu melalui akun Twitter pribadinya.
"Setelah
52 tahun kini saatnya untuk Amerika Serikat mengakui kedaulatan Israel
atas Dataran Tinggi Golan, yang mana penting bagi strategi dan keamanan
Israel serta kestabilan kawasan," kicau Trump.
Suriah
dan sejumlah negara di Timur Tengah lainnya pun mengecam rencana Trump
mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Israel. Mereka menganggap
hal tersebut melanggar hukum internasional.
Kini, sejumlah
negara, termasuk Rusia, langsung memperingatkan Trump bahwa langkah AS
justru akan menyulut konflik lebih besar di Timur Tengah.
Presiden
Turki, Recep Tayyip Erdogan sebut Turki akan membawa masalah pengakuan
Amerika Serikat (AS) atas kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan ke
PBB. Foto/Reuters
ANKARA
- Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan mengatakan, Turki akan membawa
masalah pengakuan Amerika Serikat (AS) atas kedaulatan Israel atas
Dataran Tinggi Golan ke PBB.
Erdogan adalah salah satu pihak yang
menentang rencana pengakuan AS atas Dataran Tinggi Golan, dengan
mencatat bahwa legitimasi pendudukan Dataran Tinggi Golan tidak dapat
diizinkan.
"Pernyataan Presiden AS Donald Trump tentang Dataran
Tinggi Golan adalah "hadiah" bagi Perdana Menteri Israel, Benjamin
Netanyahu menjelang pemilihan parlemen yang ditetapkan akan digelar pada
April," ucap Erdogan, seperti dilansir Xinhua pada Senin (25/3).
Sementara
itu, sebelumnya Trump diklaim akan menandatangani dekrit yang mengakui
kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan. Klaim ini disampaikan
Pelaksana Tugas Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, kemarin.
Menurut Katz, Trump akan meneken dekrit sembari menjamu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di Gedung Putih.
"Besok,
Presiden Trump, di hadapan PM Netanyahu, akan menandatangani dekrit
yang mengakui kedaulatan Israel atas Golan. Hubungan Israel-AS lebih
dekat dari sebelumnya," tulis Katz di Twitter, kemarin.
Teheran, Iran (CB) - Asisten Senior Menteri Luar Negeri Iran
Urusan Politik Khusus Jaberi Ansari menegaskan bahwa semua pasukan
pendudukan asing mesti keluar dari wilayah Suriah.
Di dalam satu pernyataan kepada Kantor Berita Republik Islam Iran
(IRNA), Jaberi Ansari menyatakan tentara AS dan yang lain yang digelar
di wilayah Suriah sebagai pasukan pendudukan yang menyediakan pelindung
dan dukungan organisasi teroris mesti keluar dari wilayah Suriah, kata
Kantor Berita Suriah, SANA, yang dipantau Antara di Jakarta, Senin
malam.
Sebelumnya, Wakil Tetap Suriah untuk PBB Dr. Bashar Al-Jaafari bertemu
dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di New York dan
memberitahu dia mengenai pendirian Republik Arab Suriah dalam menolak
dan mengutuk pernyataan Presiden AS Donald Trump.
Trump telah menyampaikan keinginannya untuk "mengakui Kedaulatan Israel"
atas Dataran Tinggi Golan, tanah Suriah yang diduduki Israel.
Al-Jaafari menegaskan pemerintah AS tak memiliki hak atau kekuasaan
untuk memutuskan nasib Dataran Tinggi Golan dan setiap tindakan AS yang
berisi serangan terhadap hak Republik Arab Suriah dalam merebut kembali
tanah yang diduduki dan menerapkan kedaulatannya atas tanah tersebut
adalah perbuatan tidak sah dan tak memiliki dampak serta adalah
pelanggaran terhadap kewajiban AS mengenai ketentuan Piagam PBB dan
hukum internasional.
Dalam konteks itu, Al-Jaafari menyatakan PBB telah menegaskan melalui
berbagai resolusi terkait oleh Sidang Majelis Umum dan Resolusi No. 497
Dewan Keamanan pada tahun 1981 bahwa Dataran Tinggi Golan adalah wilayah
Suriah yang diduduki dan setiap tindakan yang dilakukan oleh penguasa
pendudukan Israel terhadap tanah yang diduduki itu batal dan tidak sah
dan semuanya tidak memiliki dampak hukum apa pun.
Berkaitan dengan embargo ekonomi yang dijatuhkan oleh AS dan negara
Barat atas Iran, Jaberi Ansari menyatakan pengalaman Iran selama empat
dasawarsa terakhir ini telah membuktikan bahwa Iran memiliki kemampuan
unik yang akan melayani negeri tersebut.
Rakyat Suriah berunjuk-rasa di dekat Dataran Tinggi Golan, yang diduduki oleh Israel. (SANA)
Hasaka, Suriah (CB) - Warga di Provinsi Hasaka pada Senin
menyelenggarakan protes di luar Gedung Kehakiman untuk mengecam
pernyataan Presiden AS Donald Trump mengenai Dataran Tinggi Golan, yang
diduduki Israel.
Mereka menegaskan identitas Arab Suriah Dataran Tinggi Golan dan menyeru
masyarakat internasional serta Dewan Keamanan agar mensahkan satu
resolusi yang akan menghentikan ketidak-pedulian AS dan tindakannya yang
tidak menghormati konvensi serta resolusi internasional.
Para peserta protes tersebut menegaskan rakyat di Provinsi Hasaka
mendukung kuat rakyat Suriah di Dataran Tinggi Golan, yang diduduki
Israel, demikian laporan Kantor Berita Suriah, WAFA --yang dipantau
Antara di Jakarta, Senin malam. Mereka berpegang teguh pada tanah air
mereka dan siap menghadapi perbuatan barbar musuh Zionis.
Mereka menyatakan Dataran Tinggi Golan adalah tanah Suriah dan harus
kembali kepada rakyat Suriah cepat atau lambat dan rakyat Suriah akan
melancarkan segala upaya yang mungkin guna mengembalikannya ke tanah
air.
Para peserta protes menyatakan ketidak-pedulian AS terhadap resolusi sah
internasional harus diakhiri, terutama resolusi yang berkaitan dengan
masalah Arab, atau lembaga internasional akan kehilangan kredibilitasnya
bagi negara dan bangsa di dunia.
Mereka menegaskan Dataran Tinggi Golan sejak dulu selalu dan akan tetap
menjadi tanah Arab Suriah dan sikap bias membabi-buta AS ke arah Zionis
takkan mengubah kebenaran itu.
Para peserta protes juga menyeru bangsa Arab dan semua kekuatan
perlawanan yang bangkit melawan rencana AS dan Zionis agar menyatukan
upaya mereka dan mendukung rakyat Suriah dalam menghadapi teroris hitam
Takfiri dan terorisme AS dan Zionis serta kehadiran tidak sahnya di
wilayah Suriah.
Wakil Tetap Suriah untuk PBB Dr. Bashar Al-Jaafari bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.
((SANA))
Tokyo (CB) - Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga mengatakan
pendirian negaranya mengenai Dataran Tinggi Golan, tanah Suriah yang
diduduki Israel, tidak berubah setelah pernyataan Presiden AS Donald
Trump untuk mengakui kedaulatan Israel atas Datang Tinggi Golan.
Dalam konteks yang sama, Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas kembali
menyampaikan pendirian negerinya, yang menegaskan bahwa Dataran Tinggi
Golan adalah wilayah Suriah yang diduduki Israel, demikian laporan
Kantor Berita Suriah, SANA --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin
siang. Ia mengecam pernyataan Trump mengenai wilayah yang didudduki
tersebut.
Majalah Jerman Contra, dengan mengutip Maas, melaporkan pendirian Jerman
mengenai masalah tersebut tidak berubah dan Jerman tidak mengakui
resolusi mengenai pencaplokan Dataran Tinggi Golan oleh Israel, sejalan
dengan resolusi PBB. Maas menegaskan Dataran Tinggi Golan adalah bagian
dari Suriah.
Rakyat Suriah berunjuk-rasa di dekat Dataran Tinggi Golan, yang diduduki oleh Israel. (SANA)
Seorang prajurit Israel berdiri di atas
sebuah tank saat yang lain turun dari tank di Dataran Tinggi Golan yang
diduduki oleh Israel, Rabu (9/5/2018). (REUTERS/Amir Cohen)
New York (ANTARA) -
Wakil Tetap Suriah untuk PBB Dr. Bashar Al-Jaafari bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. (SANA)
Wakil Tetap Suriah untuk PBB Dr. Bashar Al-Jaafari memberitahu
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di New York mengenai penolakan
dan pengutukan Republik Arab Suriah atas pernyataan Presiden AS Donald
Trump, yang akan mengakui "kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan".
Al-Jaafari menegaskan pemerintah AS tidak memiliki hak atau wewenang
untuk memutuskan nasib Dataran Tinggi Golan, yang diduduki Israel, dan
setiap tindakan AS yang berisi serangan terhadap hak Republik Arab
Suriah dalam memperoleh kembali tanahnya yang diduduki dan melaksanakan
kedaulatannya atas wilayah itu adalah perbuatan tidak sah yang tak
memiliki pengaruh. Dan itu adalah pelanggaran terhadap kewajiban AS
mengenai ketentuan Piagam PBB dan hukum internasional.
Dalam konteks itu, Al-Jaafari menyatakan PBB telah menegaskan melalui
berbagai resolusi terkait oleh Sidang Majelis Umum dan Resolusi No.497
Dewan Keamanan, bahwa Dataran Tinggi Golan adalah tanah Suriah yang
diduduki dan setiap tindakan oleh penguasa pendudukan Israel atas tanah
yang diduduki tersebut tidak sah dan batal dan semua itu tak memiliki
dampak hukum apapun.
Al-Jaafari menyeru Sekretaris Jenderal PBB agar menyampaikan sikap resmi
yang jelas, dan menegaskan pendirian tegas PBB mengenai masalah
pendudukan Israel atas tanah Republik Arab Suriah.
Ia menyatakan rakyat Suriah dengan suara bulan sepakat pada Ahad lebih
dibandingkan dengan sebelumnya untuk menolak pendirian AS dan menentang
pendudukan Israel atas Dataran Tinggi Golan dengan segala cara yang
mungkin, yang disetujui oleh hukum internasional dan keabsahan
internasional.
Pada gilirannya, Guterres menegaskan bahwa pendirian PBB dan pendirian
pribadinya tegas, sudah diketahui semua kalangan dan dilandasi atas
resolusi keabsahan internasiona, yang secara terbuka menetapkan bahwa
Dataran Tinggi Golan ada ranah Republik Arab Suriah yang diduduki oleh
Israel.
Ia menambahkan meskipun kebijakan profesionalnya yang dilandasi atas
sikap tidak mengomentari setiap pernyataan yang disiarkan oleh media
sosial, tapi bahaya dari sikap yang dikeluarkan oleh Presiden AS
mendorong dia untuk meminta juru bicara resmi Sekretaris Jenderal PBB
mengeluarkan pernyataan yang meliputi penegasan bahwa pendirian PBB
tegas dan tak berubah dan bahwa Dataran Tinggi Golan adalah tanah
Republik Arab Suriah yang diduduki oleh Israe, dalam penegasan bagi
resolusi sah internasional, terutama Resolusi No. 497 Dewan Keamanan
PBB, yang dikeluarkan pada 1981.
Sehubungan dengan itu, ia menyatakan bahwa pernyataan juru bicara
resminya mewakili pendiriannya sebagai Sekretaris Jenderal PBB.
Pasukan SDF mengibarkan bendera kuning di atas bangunan yang direbut dari ISIS di Baghouz. Foto/Istimewa
WASHINGTON
- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyambut baik jatuhnya
"kekhalifahan" kelompok Negara Islam (ISIS). Namun ia juga
memperingatkan bahwa kelompok teror itu tetap menjadi ancaman. Ia
mengatakan AS akan tetap waspada sampai IS akhirnya dikalahkan
Pernyataan
Trump muncul setelah Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin
Kurdi mengangkat bendera kemenangan di kota Baghouz, Suriah, markas
terakhir ISIS.
"AS akan terus bekerja dengan mitra dan sekutu
kami untuk melawan ISIS sampai akhirnya dikalahkan," kata Trump alam
sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Gedung Putih.
"Amerika Serikat akan membela kepentingan Amerika kapanpun dan dimanapun diperlukan," bunyi pernyataan itu seperti dikutip dari BBC, Minggu (24/3/2019).
Trump
menggambarkan hilangnya wilayah ISIS sebagai bukti narasi palsu.
"Mereka telah kehilangan semua prestise dan kekuasaan," imbuhnya.
Para pemimpin Barat juga memuji keberhasilan itu tetapi menekankan bahwa ISIS masih berbahaya.
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan ancaman tetap ada dan perang melawan kelompok-kelompok teroris harus berlanjut.
Sedangkan
Perdana Menteri Inggris Theresa May menyambut "tonggak bersejarah" itu
tetapi mengatakan pemerintahnya tetap berkomitmen untuk memberantas
ideologi beracun.
ISIS di masa jayanya sempat menguasai 88 ribu
km persegi wilayah di Suriah dan Irak. Namun, setelah lima tahun
pertempuran sengit, pasukan lokal Suriah yang didukung oleh kekuatan
dunia berhasil merebut wilayah yang dikuasai ISIS kecuali beberapa ratus
meter persegi di dekat perbatasan Suriah dengan Irak.
Pada hari Sabtu, pengumuman yang telah lama ditunggu-tunggu datang dari SDF bahwa mereka telah merebut wilayah ISIS terakhir.
Aliansi
SDF memulai serangan terakhirnya terhadap ISIS pada awal Maret, dengan
militan yang tersisa bersembunyi di desa Baghouz di Suriah timur.
Aliansi
itu terpaksa memperlambat ofensifnya setelah diketahui bahwa sejumlah
besar warga sipil juga ada di sana, berlindung di gedung, tenda, dan
terowongan.
Ribuan wanita dan anak-anak, warga negara asing di
antara mereka, melarikan diri dari pertempuran dan kekurangan parah
untuk menuju kamp-kamp yang dikelola SDF untuk para pengungsi.
Banyak
pejuang ISIS juga meninggalkan Baghouz, tetapi mereka yang tetap
melakukan perlawanan sengit, mengerahkan pembom bunuh diri dan bom
mobil.
Presiden Amerika Serikat Donald John Trump. Foto/REUTERS/File Photo
TEL AVIV
- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald John Trump pada hari Senin
(25/3/2019) akan menandatangani dekrit yang mengakui kedaulatan Israel
atas Dataran Tinggi Golan. Klaim ini disampaikan Pelaksana Tugas Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, pada hari Minggu.
Menurut Katz, Trump akan meneken dekrit sembari menjamu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di Gedung Putih.
Seorang
pejabat senior AS pada pekan lalu mengatakan pemerintahan Trump sedang
mempersiapkan dokumen resmi untuk menyusun dukungan atas pencaplokan
atau aneksasi Israel terhadap Dataran Tinggi Golan. Wilayah Suriah itu
direbut dalam perang Timur Tengah 1967.
"Besok,
Presiden Trump, di hadapan PM Netanyahu, akan menandatangani dekrit
yang mengakui kedaulatan Israel atas Golan. Hubungan Israel-AS lebih
dekat dari sebelumnya," tulis Katz di Twitter pada hari Minggu, seperti
dikutip Reuters.
Seruan Trump untuk mengakui kedaulatan
Israel atas Dataran Tinggi Golan telah dikecam banyak negara di dunia,
termasuk sekutu AS di Eropa. PBB menganggap Golan yang diduduki Israel
sebagai wilayah pendudukan.
Pemerintah Berlin mengecam serta
menolak langkah sepihak Amerika."Berlin menolak langkah-langkah sepihak
untuk menggambar ulang batas-batas nasional," bunyi pernyataan
pemerintah Jerman yang disampaikan seorang juru bicara.
"Jika
perbatasan nasional harus diubah, itu harus dilakukan melalui cara damai
di antara semua yang terlibat," lanjut pernyataan itu.
Kementerian
Luar Negeri Prancis juga menyuarakan keprihatinan dengan tidak mengakui
pencaplokan Israel atas Dataran Tinggi Golan. "Pernyataan Trump
bertentangan dengan hukum internasional," kata kementerian tersebut. Uni
Eropa juga mengecam seruan Trump.
Sumber Kementerian Luar Negeri
Suriah menggambarkan pernyataan Trump sebagai komentar yang tidak
bertanggung jawab dan menunjukkan penghinaan terhadap hukum
internasional. "Golan dulu dan akan tetap menjadi Suriah, Arab," kata
sumber itu, kepada media pemerintah Suriah. "(Golan) bagian berharga
dari tanah nasional Suriah."
Maas
mengatakan bahwa penyelesaian konflik di Suriah melalui jalur politik,
hanya mungkin dilakukan dengan adanya partisipasi Rusia dalam proses
itu. Foto/Istimewa
BERLIN
- Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas mengatakan bahwa penyelesaian
konflik di Suriah melalui jalur politik, hanya mungkin dilakukan dengan
adanya partisipasi Rusia dalam proses itu.
Rusia mencoba
mengimbangi kekuatan ekonomi yang tidak memadai dengan pengaruh militer,
seperti misalnya di Suriah. "Jika kita ingin mencapai penyelesaian
politik konflik Suriah, itu tidak akan mungkin terjadi tanpa Rusia,"
kata Maas.
Maas, yang berbicara saat melakukan wawancara dengan
surat kabar Jerman Welt am Sonntag, seperti dilansir Sputnik pada Senin
(25/3), kemudian mengatakan bahwa komite konstitusi Suriah saat ini
sedang dibentuk.
Dia
kemudian mengatakan para pengungsi Suriah saat ini belum bisa kembali
ke tanah air mereka. Maas mengatakan, ini dikarenakan mereka mungkin
menghadapi penindasan dan penyiksaan jika kembali ke di Suriah.
"Sampai
situasinya berubah, tidak ada yang ingin kembali ke negara asalnya. Dan
kami juga tidak akan mengirim siapa pun (ke Suriah), di mana mereka
mungkin akan menghadapi ancaman seperti itu," ucapnya.
Tentara Pasukan Demokratis Suriah
menaiki kendaraan lapis baja setelah Raqqa dibebaskan dari milisi Negara
Islam, di Raqqa, Suriah, Selasa (17/10/2017). (REUTERS/Erik De Castro)
Baghouz, Suriah (CB) - IS (Daesh) telah dikalahkan di wilayah
terakhirnya di Baghouz di Suriah, kata Pasukan Demokratik Suriah
dukungan Amerika Serikat pada Sabtu, mengumumkan akhir dari
"kekhalifahan" yang diberlakukannya sendiri di kawasan yang terbentang
sepertiga di Irak dan Suriah.
SDF menyatakan "pengahapusan total yang disebut kekhalifahan itu," cuit Mustafa Bali, kepala kantor media SDF, di Twitter.
"Baghouz sudah dibebaskan. Kemenangan militer terhadap Daesh telah dicapai," tulisnya.
SDF telah bertempur untuk merebut Baghouz di perbatasan Irak selama
beberapa pekan. "Kami perbarui janji kami untuk meneruskan perang dan
mengejar para petempur IS hingga penghapusan penuh," tulisnya.
Kendati kekalahan IS di Baghouz mengakhiri cengkeraman kelompok itu atas
negara kuasi jihadis yang mengangkangi Suriah dan Irak yang
dideklarasikan tahun 2014, kelompok tersebut masih merupakan ancaman.
Sebagian para petempurnya masih bersembunyi di daerah padang pasir
terpencil di Suriah dan di kota-kota Irak, mereka telah menyelinap ke
dalam bayang-bayang, melancarkan penembakan mendadak atau penculikan dan
menunggu peluang untuk bangkit lagi.
Amerika Serikat yakin pemimpin kelompok itu, Abu Bakr al-Baghdadi,
berada di Irak. Dia berdiri di mimbar masjid agung abad pertengahan di
Mosul tahun 2014 mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah, berdaulat
atas semua orang Islam.
Lebih jauh para petempur di Afghanistan, Nigeria dan negara-negara lain
tak menunjukkan tanda menarik kembali kesetiaan kepada IS, dan
dinas-dinas intelejen mengatakan para simpatisannya di Barat mungkin
merancang serangan-serangan baru.
Duta Besar Suriah untuk PBB, Bashar Ja'afari, mengatakan pada Jumat, IS
belum habis di Suriah, dengan menambahkan adalah pemerintah Damaskus
yang didukung Rusia dan Iran sebagai pihak yang memeranginya, bukan
Amerika Serikat.
