Credit republika.co.id
Kamis, 24 Januari 2019
Selasa, 15 Januari 2019
Macron Bikin Acara Debat Publik Redam Demo Rompi Kuning
Salah satu dampak buruk aksi unjuk rasa kelompok Rompi Kuning yang berkepanjangan yakni mengganggu ekonomi Prancis. Melalui sepucuk surat, Macron berharap perbedaan pendapat itu tidak terjadi terus-menerus dan segera menemukan jalan keluar.
"Bagi saya, tidak ada isu yang terlarang. Kami tidak akan setujui semuanya, yang merupakan hal lazim dalam demokrasi. Tapi paling tidak kita akan tunjukkan bahwa kita adalah masyarakat yang tidak takut berbicara, bertukar [pendapat] dan berdebat," tulis Macron dalam suratnya, seperti dilansir oleh Reuters pada Senin (14/1).
Macron menjanjikan akan tetap setia terhadap janji kampanyenya. Ia menyatakan tidak bakal melakukan pembaruan kebijakan ekonomi yang dianggap tidak memihak rakyat jelata, yakni tetap mencabut penerapan pajak kekayaan.
Di dalam surat yang akan dipublikasikan di koran-koran Prancis itu, Macron juga turut menanyakan beberapa pertanyaan yang ia harap akan dijawab oleh masyarakat saat pertemuan di balai kota dilakukan atau melalui isian secara daring.
Beberapa pertanyaan disampaikan sebagi berikut:
-Pajak apa yang seharusnya dipotong?
-Penghematan pengeluaran publik seperti apa yang harus diprioritaskan?
-Apakah terlalu banyak proses administrasi?
-Haruskah referendum digunakan lebih sering dan siapa yang semestinya mengusulkan referendum?
Macron berharap hasil debat akan membantu menciptakan kesepakatan baru bagi bangsa Prancis, dan mempengaruhi penerbitan kebijakan oleh pemerintah serta sikap Prancis terhadap berbagai isu di Eropa dan dunia.
Ia juga mengatakan dirinya akan memberikan kesimpulannya sebulan setelah debat berakhir pada 15 Maret mendatang.
"Ini adalah bagaimana saya mengubah kemarahan menjadi solusi," ujar Macron.
Aksi Rompi Kuning berjalan sejak akhir 2018. Mereka yang kebanyakan adalah para penduduk di pedesaan Prancis yang datang ke Paris memprotes kenaikan pajak bahan bakar minyak. Namun, aspirasi yang dibawa melebar dan mereka juga menuntut Macron turun karena kebijakan ekonominya disebut tidak berpihak kepada rakyat jelata.
Credit cnnindonesia.com
Senin, 14 Januari 2019
102 Pemrotes Rompi Kuning ditangkap di Prancis saat protes berlanjut
Champs-Elyesees tenang pada pagi hari, namun ketegangan antara polisi dan pemrotes meningkat pada siang hari.
Para demonstran melemparkan batu ke polisi sementara polisi menggunakan air mata dan semprotan air ke arah pemrotes, kata Kantor Berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Ahad siang.
Di Bourges, Prancis Tengah, 500 pemrotes berusaha memasuki pusat kota yang bersejarah, tempat protes dilarang masuk oleh kantor gubernur.
Sementara itu di Belanda, kalangan Rompi Kuning menggelar protes terhadap pemerintah di 14 kota besar, termasuk di Den Haag, Amsterdam dan Rotterdam.
Protes Rompi Kuning, yang dimulai sebagai reaksi terhadap kenaikan pajak bahan bakar dan berkembang menjadi demonstrasi terhadap Presiden Prancis Emmanuel Macron, telah berlangsung terus kendati pemerintah menyerukan agar kegiatan tersebut dihentikan.
Protes itu mula-mula digelar di Prancis pada 17 November, tapi dengan cepat meluas serta merembes ke negara lain Eropa.
Ribuan pengunjuk rasa dengan mengenakan rompi kuning terang --sehingga mereka dijuluki pemrotes Rompi Kuning-- telah berkumpul di berbagai kota besar utama Prancis, termasuk ibu kotanya, Paris, untuk menentang kenaikan pajak kontroversial Macron dan situasi ekonomi yang memburuk.
Para pengunjuk rasa menggelar protes dengan menghalangi jalan dan lalu-lintas, dan juga menghalangi jalan masuk dan ke luar pada banyak stasiun pompa bensin.
Pemrotes tersebut, yang pada umumnya tinggal di daerah pinggir kota akibat tingginya harga sewa rumah dan apartemen di kota besar, telah mendesak Macron agar memangkas pajak bahan bakar dan meringankan kesulitan ekonomi mereka.
Macron, yang menghadapi tekanan dari pemrotes, mengumumkan kenaikan upah minimum dan membatalkan kenaikan pajak bahan bakar.
Sedikitnya 10 orang meninggal, lebih dari 5.500 orang lagi ditahan, dan lebih dari seribu orang lagi cedera dalam protes.
Credit antaranews.com
Sabtu, 12 Januari 2019
Iran kepada Prancis: Rudal Balistik adalah Hak Kami
Foto/Ilustrasi/SINDONews/Ian
TEHERAN - Iran meminta Prancis untuk berhenti mengulangi klaim tidak bertanggung jawab dan tidak benar tentang program pengembangan rudal balistik Teheran. Demikian laporan yang diturunkan oleh stasiun televisi pemerintah Iran.
"Program rudal pertahanan buatan Iran adalah hak alami bangsa Iran," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Bahram Qasemi, seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (12/1/2019).
Prancis sebelumnya meminta Iran untuk segera menghentikan semua kegiatan yang terkait dengan rudal balistik yang dapat membawa senjata nuklir, setelah Teheran mengatakan dapat menempatkan dua satelit ke orbit dalam beberapa minggu mendatang.
"Prancis ingat bahwa program rudal Iran (tidak) sesuai dengan Resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis Agnes von der Muhll.
"Menyerukan Iran untuk segera menghentikan semua kegiatan terkait rudal balistik yang dirancang untuk membawa senjata nuklir, termasuk tes menggunakan teknologi rudal balistik," lanjutnya.
Credit Sindonews.com
https://international.sindonews.com/read/1369817/43/iran-kepada-prancis-rudal-balistik-adalah-hak-kami-1547262703
Prancis Minta Iran Hentikan Pengembangan Rudal Pembawa Nuklir
PARIS - Pemerintah Prancis meminta Iran untuk segera menghentikan semua kegiatan rudal balistik yang dapat membawa hulu ledak nuklir. Seruan itu muncul setelah Teheran mengklaim dapat menempatkan dua satelit ke orbit dalam beberapa minggu mendatang.
https://international.sindonews.com/read/1369779/41/prancis-minta-iran-hentikan-pengembangan-rudal-pembawa-nuklir-1547233983
Rabu, 09 Januari 2019
Prancis Bikin Aturan Baru Untuk Jinakkan Massa Rompi Kuning
Philippe mengatakan pemerintah akan mendukung undang-undang baru yang menghukum aksi unjuk rasa yang tidak sesuai persyaratan.
"Undang-undang baru akan menghukum mereka yang tidak menghormati persyaratan untuk melakukan aksi protes, mereka yang ikut serta dalam demonstrasi tanpa izin, dan mereka yang mengikuti demonstrasi dengan mengenakan masker," kata Phillipe, seperti dikutip dari Straits Times, Selasa (8/1).
Philippe menyatakan pemerintah juga berencana melarang demonstran yang telah dikenali aparat keamanan sebagai provokator untuk ikut serta dalam aksi protes. Langkah ini sebelumnya diterapkan bagi penonton pertandingan sepak bola yang dikenal sering membuat kericuhan dilarang memasuki stadion.
"Langkah tersebut berhasil," kata Philippe.
Provokator dalam aksi unjuk rasa, tambah Phillipe, juga akan dituntut bertanggung jawab dan membayar ganti rugi atas usaha dan properti yang dirusak selama demonstrasi.
Pada Sabtu (5/1) pekan lalu, aksi unjuk rasa rompi kuning kembali berujung ricuh. Demonstran bahkan membawa kendaran proyek dan dipakai untuk merusak pagar bangunan pemerintah. Seorang mantan petinju profesional juga tertangkap kamera sedang memukuli petugas keamanan selama aksi protes.
Sejak akhir 2018 lalu, gerakan rompi kuning menguasai jalanan di kota-kota Prancis, khususnya Paris, setiap akhir pekan sebagai wujud protes terhadap pemerintahan Presiden Prancis, Emmanuel Macron.
Aksi ini awalnya adalah bentuk protes terhadap kenaikan pajak bahan bakar dan biaya hidup. Namun, belakangan aspirasi yang mereka usung meluas dan mendesak Macron turun. Malah unjuk rasa itu selalu berakhir dengan bentrokan antara demonstran dengan aparat.
Sekelompok demonstran perempuan rompi kuning juga menggelar aksi terpisah, mengkritik tujuan unjuk rasa itu yang dianggap sudah melenceng. Mereka juga memprotes karena mulanya demonstrasi itu adalah aksi damai yang dilakukan rakyat jelata.
Credit cnnindonesia.com
Minggu, 06 Januari 2019
Aksi Rompi Kuning Lanjutan Berujung Ricuh di Paris
Memasuki Sabtu (5/1) petang aksi rompi kuning mulai rusuh di Paris, termasuk pembakaran sepeda motor hingga melempari polisi. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)
Jakarta, CB -- Para demonstran rompi kuning kembali melakukan aksi mereka di ibu kota Prancis, Paris, Sabtu (5/1).
Namun, demonstrasi yang bermula dari protes kenaikan pajak bahan bakar dan biaya hidup itu berujung rusuh.
Dikutip dari Reuters, para demonstran membakar sepeda-sepeda motor dan membakar barikade di Boulevard Saint Germain. Tak hanya itu, AFP melaporkan terjadi baku hantam antara massa demonstran dengan polisi di dekat sungai Seine.
Aksi lanjutan Rompi Kuning itu sendiri semula berjalan dengan damai dan teratur hingga waktu petang tiba. Sebagian massa aksi mulai melemparkan benda-benda ke polisi yang memblokade jembatan di atas Sungai Seine.
Menanggapi aksi massa tersebut, polisi membalas dengan menembakkan gas air mata guna mencegah massa menyebrangi jembatan untuk mencapai Gedung Dewan Nasional.
Disebutkan sekitar 4.000 demonstran terlibat dalam aksi pada Sabtu (5/1) di Paris tersebut.
"Saya di sini untuk mempertahankan hak dari anak-anak saya untuk bekerja yang bisa memberi mereka makan. Putri saya hanya mendapatkan 800 euro (sekitar Rp12,9 juta) per bulan. Dia bekerja selama 25 jam per minggu untuk sebuah toko kue. Baginya ini tentang mempertahankan hidup," ujar Ghislaine, 58 tahun seperti dikutip dari AFP.
Demonstrasi yang dilakukan saban Sabtu itu tak hanya terjadi di Paris. Untuk Sabtu kemarin, seperti dilansir Reuters, Menteri Dalam Negeri Prancis Christophe Castaner menduga sekitar 50 ribu orang melakukan demonstrasi di seluruh negeri. Beberapa di antaranya di Bordeaux, Toulouse, Rouen, dan Marseille.
Aksi rompi kuning ini menjadi pukulan tersendiri bagi pemerintahan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang baru berjalan 20 bulan.
Aksi terburuk dari rompi kuning terjadi pada November tahun lalu, kala itu kericuhan berujung pada vandalisme dan penjarahan yang dilakukan massa ke toko-toko serta bank di sekitar Arc de Triomphe. Kala itu, sebanyak 378 orang ditangkap dan lebih dari 100 orang terluka.
Menanggapi kerusuhan tersebut, pada Desember 2018 Macron mengumumkan janji pemotongan pajak bagi pensiunan, peningkatan upah bagi pekerja miskin dan penghapusan kenaikan pajak bahan bakar yang direncanakan.
Credit CNN Indonesia
https://m.cnnindonesia.com/internasional/20190106061307-134-358743/aksi-rompi-kuning-lanjutan-berujung-ricuh-di-paris
Protes rompi kuning berlanjut dalam upaya mengakhiri pemerintah Prancis
Polisi Prancis mengambil posisi setelah para pekerja yang menggelar demonstrasi dan mogok kerja nasional berusaha memblokadde jalan ke tempat penyulingan minyak di Fos-sur-Mer, Marseille. (Reuters)
Paris, Prancis (CB) - Pemrotes Rompi Kuning, yang masih turun ke jalan setelah mengguncang Prancis pada penghujung tahun lalu, ingin menggulingkan pemerintah, kata seorang juru bicara Pemerintah Prancis pada Jumat (4/1).
"Mereka yang melanjutkan protes adalah agitator yang menginginkan pemberontakan dan menggulingkan pemerintah," kata Juru Bicara Pemerintah Benjamin Griveaux setelah pertemuan pertama Kabinet pada tahun ini.
Ia menyeru rakyat Prancis agar menyampaikan pandangan mereka selama debat nasional yang diselenggarakan dalam beberapa pekan ke depan di semua wilayah, dan bukan turun ke jalan.
"Pemerintah kita dengan cepat menanggapi tuntutan mereka," tambah Griveaux, sebagaimana dikutip Kantor Berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu siang.
Pemrotes Rompi Kuning, yang dimulai sebagai reaksi atas kenaikan harga bahan bakar dan berkembang menjadi protes terhadap Presiden Prancis Emmanuel Macron, terus melancarkan aksi mereka meski pemerintah menyeru mereka agar berhenti.
Sejak 17 November, ribuan pemrotes yang mengenakan rompi kuning terang --yang dinamakan Rompi Kuning-- telah berkumpul di berbagai kota besar Prancis, termasuk ibu kotanya, Paris, untuk memprotes kenaikan pajak bahan bakar yang kontroversial oleh Macron dan situasi ekonomi yang memburuk.
Sebanyak 38.600 orang ikut dalam protes di seluruh negeri tersebut pada Sabtu (22/12), dan sedikitnya 2.000 pemrotes di Paris, kata Kementerian Dalam Negeri Prancis. Sementara itu, tak kurang dari 66.000 orang berunjuk rasa satu pekan sebelumnya.
Pengunjuk rasa menggelar protes dengan menghalangi jalan dan lalu lintas, dan juga menghalangi jalan masuk serta ke luar dari banyak stasiun pompa bensin dan pabrik di seluruh negeri itu.
Pemrotes, yang pada umumnya tinggal di daerah pinggir kota akibat tingginya harga sewa rumah di kota besar, telah menyeru Macron agar memangkas pajak bahan bakar dan meringankan kesulitan ekonomi mereka.
Di bawah tekanan protes, Macron mengumumkan kenaikan upah minimum dan juga membatalkan kenaikan pajak bahan bakar, yang kontroversial.
Sebanyak 10 orang tewas, lebih dari 4.000 orang ditahan, dan lebih dari seribu orang lagi cedera dalam protes itu.
Pada Senin (24/12), Perdana Menteri Prancis Edouard Philippe mengatakan pemerintahnya bertekad untuk menjaga ketenangan masyarakat di negeri itu.
Perdana Menteri menyerukan diakhirinya kerusuhan dalam demonstrasi Rompi Kuning selama kunjungannya ke empat personel polisi yang diserang oleh pemrotes Rompi Kuning pada 22 Desember di Paris.
Philippe mengatakan ia membedakan antara mereka yang menggunakan kekerasan dan mereka yang menyampaikan tuntutan damai dalam demonstrasi tersebut.
Ia juga menekankan bahwa makin lama protes itu berlangsung, makin parah protes tersebut berubah menjadi aksi radikal.
Pada Sabtu (22/12), pemrotes menyerang dan melemparkan batu ke arah empat polisi di Champs-Elysees, selama demonstrasi.
Credit AntaraNews
https://m.antaranews.com/berita/784206/protes-rompi-kuning-berlanjut-dalam-upaya-mengakhiri-pemerintah-prancis
Sabtu, 05 Januari 2019
Survei: Tiga Perempat Rakyat Prancis tak Suka Macron
Pengunjuk rasa rompi kuning.
CB, PARIS— Tiga perempat rakyat Prancis tidak gembira dengan cara Presiden Emmanuel Macron dan pemerintahannya memerintah negara itu, dengan mayoritas ingin melihat langkah lebih untuk mendorong penghasilan rumah tangga. Demikian hasil survei yang dirilis, Kamis (3/1).
Gelombang unjuk rasa "rompi kuning" dalam dua bulan terakhir telah mengguncang kepresidenan Macron, memaksanya mengambil konsesi kebijakan termasuk menghapus rencana kenaikan pajak bahan bakar guna meredam kemarahan rakyat atas anggapan pemerasan terkait anggaran keluarga.
Menghadapi tantangan berat terhadap pemerintahannya yang sudah berlangsung 20 bulan, Macron telah berjanji sejak itu untuk menekankan pada janji-janji reformasi yang lain, seperti menangani tunjangan pengangguran atau merombak layanan sipil, bahkan sementara gerakan protes terus bergolak.
Hanya 25 persen saja dari orang-orang yang disurvei Odoxa & Dentsu Consulting untukFranceinfo dan surat kabar Figaromengatakan, mereka puas dengan aksi dan langkah-langkah pemerintah Prancis sejak Macron naik ke tampuk kekuasaan pada pertengahan 2017.
Jajak pendapat dengan mensurvei 1.004 responden, dilakukan pada 2 dan 3 Januari, dibandingkan dengan satu survei lain pada April 2018, ketika 59 persen dari orang-orang yang disurvei tidak gembira dengan pemerintah dibandingkan 75 persen sekarang.
Prioritas politik terbesar bagi 54 persen dari rakyat Prancis menemukan langkah-langkah untuk mendorong daya beli, menurut jajak pendapat itu, sedangkan pengurangan pengangguran, nomor satu yang sudah lama mencemaskan, turun menjadi perhatian keempat yang paling mendesak.
Dukungan bagi demonstrasi "rompi kuning", yang mengakibatkan gangguan dan kerusakan kepada Paris dan kota-kota besar lainnya, telah menyusut dibandingkan survei-survei sebelumnya, dan setelah usaha Macron untuk memenuhi beberapa tuntutan pengunjuk rasa.
Sebanyak 55 persen dari orang-orang yang disurvei mengatakan mereka berpendapat protes-protes itu hendaknya jalan terus, dibandingkan dengan 54 persen pada 11 Desember dan 66 persen pada 22 November beberapa saat setelah gerakan itu pecah.
Kerugian
Sementara itu, kerugian yang diperkirakan akibat protes oleh kelompok "rompi kuning" di Paris, guna menentang pajak bahan bakar berjumlah jutaan dolar AS, kata media lokal, Senin (3/12).
Anne Hidalgo, Wali Kota Paris, mengatakan kepada France 3, satu lembaga penyiaran lokal, bahwa ia memperkirakan kerusuhan pada membuat Paris, menderita kerugian "antara tiga dan empat juta euro".
Ribuan pemrotes "rompi kuning" telah berkumpul di Paris dan beberapa kota besar lain untuk memprotes pajak bahan bakar Presiden Macron, yang kontroversial.
Credit REPUBLIKA.CO.ID
https://m.republika.co.id/berita/internasional/eropa/19/01/04/pktgfk320-survei-tiga-perempat-rakyat-prancis-tak-suka-macron
Tangkap Pemimpin Demo 'Rompi Kuning', Pemerintah Prancis Dikecam
Eric Drouet (AFP/Bertrand Guay)
Paris - Penangkapan salah satu pemimpin demonstran 'rompi kuning' di Prancis memicu kemarahan publik. Penangkapan ini menandai posisi tegas pemerintahan Prancis terhadap kelompok yang terus memprotes mereka.
Seperti dilansir AFP, Jumat (4/1/2019), Eric Drouet ditangkap pada Rabu (2/1) malam waktu setempat, karena menggelar aksi protes tanpa izin di Champs-Elysees Avenue, Paris. Drouet sebelumnya pernah disidang karena kedapatan membawa senjata dalam aksi protes sebelumnya.
Penangkapan Drouet hanya berlangsung singkat, karena dia telah dibebaskan pada Kamis (3/1) sore waktu setempat. Namun penangkapan itu memicu kemarahan dari para pendukungnya dan menuai kecaman dari oposisi pemerintahan Presiden Emmanuel Macron.
Pemimpin Partai Rally Nasional, Marine Le Pen, menuding pemerintahan Macron 'secara sistematis melanggar hak-hak politik rivalnya'. Salah satu pejabat top Partai Rally Nasional, Wallerand de Saint-Just, menyebut Drouet sebagai 'seorang pahlawan, seorang martir'.
"Eric Drouet ditangkap lagi, kenapa? Penyalahgunaan kekuasaan. Polisi yang dipolitisasi menargetkan dan melecehkan pemimpin-pemimpin gerakan 'rompi kuning'," kecam pemimpin Partai La France Insoumise, Jean-Luc Melenchon.
Dalam keterangan kepada wartawan usai dibebaskan, Drouet menyebut dirinya sedang dalam perjalanan ke sebuah restoran setempat bersama empat orang lainnya saat dia tiba-tiba ditangkap. "Saya tidak memakai rompi kuning, hanya berjalan di trotoar. Saya bukan perwakilan 'rompi kuning'. Dengan atau tanpa saya, aksi itu akan berlanjut," ucap Drouet yang menyebut penangkapan dirinya sebagai tindakan yang 'tidak bisa dipahami'.
Aksi protes oleh demonstran 'rompi kuning' dimulai di pinggiran Prancis pada November 2018 lalu untuk memprotes kenaikan harga bahan bakar. Aksi protes ini semakin meluas hingga menjadi unjuk rasa besar-besaran yang memprotes kenaikan biaya hidup sehari-hari dan kebijakan ekonomi pemerintahan Macron. Mereka disebut sebagai demonstran 'rompi kuning' karena rompi kuning mencolok yang mereka pakai dalam setiap aksi.
Sosok Drouet sendiri memimpin seruan protes di Champs-Elysees pada 1 Desember 2018, yang akhirnya berujung bentrokan. Lewat Facebook, Drouet diketahui kembali menyerukan aksi protes lanjutan di Champs-Elysees pada Rabu (2/1) malam.
Diketahui bahwa di bawah Undang-undang (UU) yang berlaku di Prancis, setiap penyelenggara aksi protes diwajibkan memberitahu otoritas setempat soal lokasi aksi setidaknya tiga hari sebelumnya. Pada praktiknya, demonstran 'rompi kuning' mengabaikan aturan hukum itu dalam setiap aksinya yang kebanyakan digelar secara spontan sejak November 2018.
"Itu bukan seruan untuk demonstrasi," ujar Drouet menyangkal tuduhan yang menyebut dirinya menyerukan aksi protes di Champs-Elysees pada Rabu (2/1) malam tanpa memberitahu otoritas setempat. "Semuanya yang terjadi di sini, semuanya berbau politis," imbuhnya.
Puluhan demonstran berkumpul di luar restoran cepat saji McDonald's dekat Arc de Triomphe yang terkenal, untuk menyapa Drouet ketika dia dijemput oleh puluhan polisi bersenjata yang memaksanya masuk ke dalam salah satu kendaraan mereka.
Bulan lalu, Drouet juga ditangkap karena membawa sebuah tongkat kayu saat aksi protes. Dia telah disidang pada 5 Juni lalu atas dakwaan 'membawa senjata yang dilarang kategori D'.
Credit detikNews
https://m.detik.com/news/internasional/d-4370982/tangkap-pemimpin-demo-rompi-kuning-pemerintah-prancis-dikecam
Jumat, 04 Januari 2019
Jumat, 28 Desember 2018
Rompi Kuning Akan Gelar Aksi Malam Tahun Baru di Prancis
"Rompi kuning masih terus bergerak," ujar Laetitia Dewalle, salah satu juru bicara gerakan yang sebenarnya tidak memiliki struktur kepemimpinan itu.
Salah satu perwakilan lainnya, Benjamin Cauchy, mengatakan bahwa rompi kuning akan turun ke jalan pada Malam Tahun Baru "untuk menunjukkan bahwa pergerakan mereka tidak akan berhenti pada tahun yang baru nanti."
Cauchy juga mengingatkan bahwa jika konsesi yang ditawarkan Presiden Emmanuel Macron selama ini tidak berkembang, "kami akan menggelar pergerakan skala besar pada akhir Januari."
Meski ada rencana aksi rompi kuning ini, pejabat pemerintah kota Paris memastikan kepada AFP bahwa perayaan tahun baru di Champs-Elysees akan tetap digelar.
Puluhan ribu turis lokal dan mancanegara biasanya berkumpul di kawasan perbelanjaan yang berakhir di monumen Arc de Triomphe tersebut.
Sejak aksi digelar setiap akhir pekan dari bulan lalu, Champs-Elysees menjadi pusat pergerakan protes terhadap pemerintahan Macron yang kerap berujung ricuh.
Aksi protes yang awalnya mengkritik kenaikan pajak bahan bakar dan peningkatan biaya hidup ini sudah dimulai sejak 17 November dan dengan cepat menyebar berkat media sosial.
Pada awal bulan ini, protes rompi kuning di Paris berujung kericuhan hebat. Sebanyak 378 orang ditangkap dan lebih dari 100 orang terluka.
Menanggapi kerusuhan tersebut, Macron mengumumkan kenaikan upah minimum 100 euro (sekitar Rp1,6 juta) mulai tahun depan. Ia juga akan memotong pajak bagi pensiunan mulai Januari.
Sebagian besar peserta gerakan rompi kuning menganggap solusi Macron itu tak mengatasi masalah utama dari keterpurukan ekonomi mereka. Rompi kuning pun bertekad untuk terus menggelar aksi.
Credit cnnindonesia.com
Selasa, 25 Desember 2018
Macron Kritik Penarikan Pasukan AS Dari Suriah
Presiden Prancis Emmanuel Macron menghadiri KTT G20 di Buenos Aires, Argentina
CB, PARIS -- Presiden Prancis Emmanuel Macron mengkritik keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menarik pasukannya dari Suriah. Pada pekan lalu Trump mengatakan AS sudah berhasil mengalahkan ISIS dari Suriah dan akan menarik pasukan AS dari negara tersebut.
"Saya sangat menyesal dangan keputusan yang dibuat dalam urusan Suriah," kata Macron, seperti dilansir dari Anadolu, Senin (24/12).
Hal ini Macron katakan dalam sebuah konferensi pers bersama Presiden Chad Idriss Deby di N'Djamena. Keputusan Trump menarik pasukan AS dari Suriah ini membuat Menteri Pertahanan AS James Mattis memilih mengundurkan diri.
"Suku harus bisa diandalkan, untuk berkoordinasi dengan sekutu lainnya, untuk menjadi sekutu bahu membahu," katanya.
Macron juga memuji keputusan Mattis untuk mengundurkan diri daripada harus mengikuti Trump. Mattis mengundurkan diri karena berbeda pendapat dengan Presiden Trump. Mattis mengumumkan rencana pengunduran dirinya dalam surat pengunduran diri yang ditunjukkan kepada Trump.
Surat tersebut berisi tentang semakin berkembangnya perpecahaan di antara mereka dan secara implisit mengkritik Trump yang mengabaikan sekutu terdekat AS. Gedung Putih mengatakan Mattis merilis surat tersebut setelah bertatap muka dengan Trump di mana kedua orang tersebut juga menunjukan perbedaan mereka.
"Karena Anda memiliki hak untuk memiliki Menteri Pertahanan yang dalam hal ini memiliki pandangan yang selaras dengan Anda dan persoalan lainnya, saya yakin ini langkah yang tepat bagi saya untuk mengundurkan diri dari posisi saya," kata Mattis dalam surat tersebut.
Keputusan Trump mendeklarasikan kemenangan atas ISIS dan menarik pasukan dari Suriah mengundang hujan kritikan. Para senator dari partai Republik pun AS marah. Mereka menuntut informasi lebih banyak lagi dan rapat formal untuk membahas hal ini.
Senator dari Partai Republik Lindsay Graham yang baru pulang dari Afghanistan mengatakan ia baru saja bertemu dengan Menteri Pertahanan AS Jim Mattis. Graham yang biasanya mendukung Trump mengatakan presiden AS ke-45 itu 'terbutakan' dengan laporan-laporan yang diberikan kepadanya dan menyebut keputusan ini 'akan menciptakan bencana.'
"Pemenang terbesar dalam hal ini adalah ISIS dan Iran," kata Graham pekan lalu.
Credit REPUBLIKA.CO.ID
https://m.republika.co.id/berita/internasional/eropa/18/12/24/pk8g2y370-macron-kritik-penarikan-pasukan-as-dari-suriah
Jumat, 21 Desember 2018
Trump Tarik Pasukan di Suriah buat Inggris dan Prancis Pusing
Menteri Pertahanan Prancis, Florence Parly mengaku masih belum paham bagaimana keputusan Trump akan diterapkan di lapangan. Sebab, pasukan khusus Prancis dan Inggris yang beroperasi bersama-sama di Suriah sangat bergantung kepada pasokan logistik AS.
Di sisi lain, Parly meragukan klaim Trump soal kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang sudah ditaklukkan. Sebab mereka merasa justru yang terjadi sebaliknya.
"ISIS memang kehilangan lebih dari 90 persen wilayahnya. Namun, ISIS belum ditaklukkan hingga akarnya. Basis pertahanan terakhir mereka harus dihancurkan melalui operasi militer," kata Parly melalui Twitter, seperti dilansir The Guardian, Jumat (21/12).
Duta Besar Inggris untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Karen Pierce juga menyampaikan tidak sepakat dengan keputusan Trump.
"Masih banyak yang harus dilakukan. Kita tidak boleh lengah mengawasi ISIS, bahkan ketika mereka sudah tidak mempunyai wilayah lagi," kata Pierce di hadapan Dewan Keamanan PBB.
Menurut data Kementerian Pertahanan AS, hingga saat ini tercatat masih ada 14,500 militan ISIS di Suriah. Keputusan Trump menarik pasukan disebut sengaja tidak diberitahukan atau dibicarakan sebelumnya kepada sejumlah pejabat di bidang pertahanan. Namun, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo pasang badan.
"Keputusan ini dibuat presiden (Trump) berdasarkan konsultasi dengan seluruh pejabat senior, termasuk saya," kata Pompeo.
Sejumlah kalangan di Amerika Serikat mengaku kecewa dengan keputusan Presiden Donald Trump yang bakal menarik 2000 pasukan di Suriah. Pasukan AS selama ini disebut hanya ditugaskan memerangi ISIS dan melatih pasukan pemberontak Suriah, SDF.
Mayoritas pasukan AS itu ditempatkan di Suriah bagian utara. Ada juga sebagian kecil yang diplot di garnisun yang berada di Al-Tanaf, dekat perbatasan Yordania dan Irak.
Credit cnnindonesia.com
Prancis dan Amerika Bahas Tahapan Penarikan Pasukan dari Suriah
Washington dinilai perlu mempertimbangkan stabilitas di wilayah ini untuk menghindari krisis humanitarian baru.
Prancis bakal secara berhati-hati mengamankan semua mitra AS termasuk pasukan Suriah Demokratis. “Perlindungan populasi dari wilayah timur laut Suriah dan stabilitas kawasan ini harus dipikirkan oleh AS untuk menghindari drama kemanusiaan dan munculnya kembali kelompok teroris,” begitu pernyataan dari kemenlu Prancis.
Menurut seorang pejabat AS, sejumlah pejabat memberikan masukan kepada Trump untuk tidak menarik pasukan dari Suriah. Namun, Trump membuat keputusan dramatis pada pekan ini untuk menarik pasukan AS untuk memenuhi janji kampanye Presiden. Pada kampanye Presiden 2016, Trump berjanji untuk membatasi keterlibatan militer AS di luar negeri.
Menurut dua pejabat, Trump kerap bertanya apa yang dilakukan pasukan AS di Suriah. “Apa yang kita lakukan di sana? Saya tahu kita di sana untuk melawan ISIS, tapi kita telah melakukannya. Sekarang apa?” kata bekas pejabat seperti dilansir Reuters.
Trump memahami tapi menolak penjelasan dari penasehat senior AS bahwa pasukan berada di sana bukan di garis terdepan dan jumlahnya hanya 2000 orang. Pasukan ada disana, kata penasehat, untuk memperkuat pasukan lokal anti-ISIS.
Pejabat ini mengatakan keputusan Trump itu dianggap di Pentagon sebagai menguntungkan Rusia dan Iran, yang menggunakan dukungan kepada Suriah untuk memperkuat pengaruh di kawasan itu. Iran juga meningkatkan kemampuannya mengirim senjata ke Hizbullah di Lebanon untuk melawan Israel.
Saat ditanya siapa yang diuntungkan dari keputusan Trump ini, pejabat ini menjawab,”Rusia diuntungkan secara geopolitik, dan Iran secara regional.”
Seorang sumber lainnya dari militer AS mengatakan secara anonim bahwa perintah Trump untuk menarik pasukan dari Suriah mengejutkan para komandan di lapangan.
Credit tempo.co
Lindungi Kurdi, Prancis Pertahankan Militernya di Suriah
"Dalam beberapa minggu mendatang, Prancis akan berusaha untuk memastikan keamanan semua mitra AS, termasuk Pasukan Demokrat Suriah (SDF)," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis, Agnes Von der Muhll, seperti dikutip dari Washington Examiner, Jumat (21/12/2018).
SDF didominasi oleh Kurdi Suriah di bagian timur laut negara itu, yang memberikan kekuatan darat lokal yang paling efektif untuk kampanye merebut kembali wilayah yang dimiliki oleh ISIS. Kerja sama itu membuat marah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, yang khawatir bahwa kelompok itu akan bergabung dengan Turki Kurdi dan mencoba untuk membentuk negara baru. Keputusan Presiden Trump untuk keluar dari negara itu membuka jalan bagi Turki untuk menyerang mantan mitra AS itu.
"Amerika Serikat harus mengambil perlindungan populasi Suriah timur laut dan stabilitas daerah ini menjadi pertimbangan untuk menghindari tragedi kemanusiaan lebih lanjut dan kembalinya para teroris," kata diplomat Prancis itu.
Erdogan telah mengancam untuk memperbarui serangan terhadap Kurdi Suriah, menarik peringatan dari Amerika Serikat pekan lalu.
"Tindakan militer sepihak ke Suriah timur laut oleh pihak manapun, terutama karena personel AS mungkin ada atau di sekitarnya, adalah keprihatinan serius," kata Departemen Luar Negeri AS dan Pentagon kepada Kurdistan 24.
"Kami akan menganggap tindakan seperti itu tidak dapat diterima," imbuhnya.
"Dua wakil ketua Dewan Demokrasi Suriah (MSD) Riad Darar dan Ilham Ahmed diharapkan tiba di Paris," kata Khaled Issa, juru bicara kelompok itu, sebagaimana dikutip oleh Harian Turki Daily Sabah.
Credit sindonews.com
Kamis, 20 Desember 2018
Militer AS dan Prancis Dilaporkan Mundur dari Manbij
"Pasukan AS meninggalkan posisi al-Qaziyah di kota al-Shuyuh, timur Manbij, dan dari posisi mereka di desa al-Asheq dekat Tell Abiad, ke arah pangkalan AS yang terletak di Ayn Issa di provinsi Raqqa, mempersiapkan penarikan penuh dari Suriah," kata sumber dari Pasukan Demokrat Suriah (SDF) seperti dilansir dari Sputnik, Kamis (20/12/2018).
Menurut sumber itu, militer Prancis juga meninggalkan sejumlah posisi mereka di daerah Manbij di provinsi Aleppo dan di Ayn Issa di provinsi Raqqa.
Sebelumnya, Gedung Putih mengumumkan penarikan semua anggota militer yang saat ini berada di wilayah Suriah, dan Pentagon mengatakan mereka telah memulai proses mengembalikan pasukan AS ke rumah. Semua staf Departemen Luar Negeri akan mengungsi dari Suriah dalam 24 jam, menurut laporan media.
Suriah telah dalam keadaan konflik sejak 2011, dengan banyak kelompok oposisi dan organisasi teroris yang memerangi Tentara Arab Suriah dalam upaya untuk menggulingkan pemerintah Bashar Assad. Rusia, bersama dengan Turki dan Iran, adalah salah satu negara penjamin gencatan senjata Suriah.
Credit sindonews.com
Senin, 17 Desember 2018
Perusahaan Telekomunikasi Jerman dan Prancis Tolak Huawei
"Kami tidak akan menggunakan Huawei untuk jaringan 5G," jelas CEO Orange Stephane Richard kepada reporter di Paris, seperti dikutip AFP. "Kami akan bekerjasama dengan partner lama kami, Ericsson dan Nokia."
Menanggapi hal ini, Huawei menyebut kalau mereka saat ini tidak memasok perangkat 4G untuk Orange di Prancis. Mereka juga menyebut tidak akan masuk dalam rencana implementasi 5G perusahaan itu. Meski demikian, Huawei memasok perangkat jaringan Orange di luar Prancis dan akan terlibat dalam pengembangan 5G di sana.
"Deutsche Telekom sangat serius dalam mempertimbangkan diskusi global soal keamanan perangkat jaringan dari vendor China," jelas perusahaan itu seperti dikutip Reuters.
Selama ini Telekom menggunakan berbagai vendor untuk menggelar jaringan telekomunikasinya. Mereka menggunakan perangkat dari Ericsson, Nokia, Cisco, dan Huawei. "Namun, kami akan menimbang lagi soal strategi pengadaan kami," katanya.
Perubahan ini penting karena pejabat Jerman menyebut kalau negara itu tidak hendak mengucilkan perusahaan manapun dari pembangunan jaringan 5G. Hal ini diungkap menanggapi peringatan ancaman keamanan yang dilontarkan Washington.
"Tidak ada kekhawatiran tentang perusahaan individu," kata Altmaier di Berlin. "Tetapi setiap produk, setiap perangkat harus aman jika akan digunakan di Jerman," jelas Menteri Ekonomi Jerman Peter Altmaier, Jumat (15/12).
Kedua perusahaan itu adalah pemimpin pasar di masing-masing negara. Keduanya sebagian dimiliki oleh negara. Kebijakan ini diambil untuk mengikuti langkah AS yang juga melarang produk Huawei masuk ke negara itu. Langkah ini lantas diikuti oleh sekutu-sekutu AS, seperti Australia dan Jepang.
Pejabat AS telah memberitahu para sekutunya kalau Huawei ditunggangi oleh pemerintah China. Mereka juga menyebut kalau perangkat jaringan Huawei mungkin memiliki backdoor yang bisa memata-matai pra pengguna layanan telekomunikasi itu.
Huawei menyebut bahwa mereka tidak menemukan adanya masalah keamanan yang diributkan AS. Ketegangan makin tinggi setelah CFO Huawei ditahan untuk diekstradisi ke AS.
Credit cnnindonesia.com
Minggu, 16 Desember 2018
Ribuan Demonstran Rompi Kuning Kembali Turun ke Jalan
Demonstran menggunakan rompi kuning memenuhi jalan-jalan di kota besar di Prancis. (BORIS HORVAT / AFP)
Jakarta, CB -- Ribuan pengunjuk rasa kembali turun ke jalan-jalan di sejumlah kota di Prancis pada hari Sabtu (15/12). Memasuki pekan kelima demonstrasi nasional sebagai protes terhadap pemerintahan Presiden Emmanuel Macron.
Di Paris, polisi digerakkan untuk menahan kemungkinan ledakan kekerasan. Namun, beberapa toko besar, seperti Galeries Lafayette masih buka untuk menyambut pembeli yang ingin menyiapkan Natal.
Dikutip dari Reuters, sumber polisi menyebut jumlah demonstran tersebut turun dibandingkan Sabtu pekan lalu. Gas air mata sempat ditembakkan ke kelompok kecil pengunjuk rasa dalam bentrokan singkat dengan polisi anti huru hara di dekat Champs-Elysees.
Di dekatnya, segelintir aktivis tanpa penutup dada dari kelompok pendukung feminis, Femen, menghadapi pasukan keamanan yang berjarak beberapa meter dari Istana Elysee, kediaman presiden.
Gerakan 'rompi kuning' dimulai pada pertengahan November yang melakukan aksi terhadap kenaikan pajak bahan bakar. Aksi tersebut kemudian dengan cepat berubah ebih luas terhadap kebijakan ekonomi Macron.
Protes yang dilakukan pada setiap akhir pekan secara berturut-turut di Paris telah menyebabkan vandalisme dan bentrokan kekerasan dengan pasukan keamanan.
Loic Bollay (44 tahun) berbaris di Champs-Elysees dengan rompi kuning, mengatakan aksi protes saat ini lebih tenang daripada di minggu-minggu sebelumnya tetapi protes itu akan terus berlangsung sampai keluhan para demonstran ditanggapi.
"Sejak serangan Strasbourg, itu lebih tenang, tapi aku pikir Sabtu depan dan Sabtu berikutnya, aksi akan kembali," jelas dia.
Gerakan 'rompi kuning' di Prancis. (REUTERS/Christian Hartmann)
Menteri Dalam Negeri Perancis mengatakan sekitar 69 ribu polisi bersiaga pada Sabtu (15/12), yang diperkuat di kota-kota Toulouse, Bordeaux dan Saint-Etienne.
Sumber polisi mengatakan kepada Reuters sekitar 16 ribu pengunjuk rasa telah dihitung di Perancis, kecuali Paris, pada 11.00 GMT, dibandingkan dengan 22 ribu pada saat yang sama pada 8 Desember lalu.
Pejabat kepolisian Paris menyebut sebanyak 85 orang telah ditangkap sekitar tengah hari, menurut seorang pejabat kepolisian Paris.
Pada hari Jumat (14/12), Presiden Macron menyerukan para demonstran di Prancis untuk tenang setelah hampir sebulan protes oleh gerakan 'rompi kuning'. Demonstrasi telah menyebabkan gangguan yang meluas.
"Prancis butuh ketenangan, ketertiban dan kembali ke normal," kata Macron, setelah pertemuan para pemimpin Uni Eropa di Brussels.
Dalam pidato yang disiarkan televisi kepada negara itu pada hari Senin, Macron mengumumkan kenaikan gaji bagi para pekerja termiskin dan pemotongan pajak bagi pensiunan yang dimaksudkan untuk mengakhiri gerakan itu.
Pemerintah, serta beberapa serikat pekerja dan politisi oposisi menyerukan demonstran untuk tak turun ke jalan, setelah empat orang tewas dalam serangan senjata di pasar Natal di kota bersejarah Strasbourg.
Credit CNN Indonesia