Mussolini Dirikan Partai Fasis di Italia Hari Ini pada 1919

Benito Mussolini

Foto: AP

Mussolini menjadi pemimpin diktator Italia dan bergabung dengan Nazi Jerman.

CB, MILAN -- Benito Mussolini, veteran Perang Dunia I dan penerbit surat kabar Sosialis, memutuskan untuk keluar dari partai Sosialis Italia. Ia kemudian mendirikan partai Fasci di Combattimento, pada 23 Maret 1919.

Nama partai ini diambil dari revolusi petani Italia 'Fighting Bands' dari abad ke-19. Partai yang dikenal sebagai partai Fasis tersebut adalah organisasi sayap kanan baru Mussolini yang mendorong ideologi nasionalisme Italia. Dilansir dari History, dengan seragam berwarna hitam, partai tersebut mengeluarkan program intimidasi terhadap lawan-lawannya dari sayap kiri.

Pada Oktober 1922, Mussolini memimpin kaum Fasis dalam melakukan unjuk rasa di Kota Roma. Raja Emmanuel III, yang hanya mendapatkan sedikit kepercayaan dalam pemerintahan parlementer Italia, kemudian meminta Mussolini untuk membentuk pemerintahan baru.

Awalnya, Mussolini, yang diangkat sebagai perdana menteri di kabinet Fasis yang beranggotakan tiga orang, dapat bekerja sama dengan parlemen Italia. Namun setelah didukung oleh organisasi kepolisiannya yang brutal, ia kemudian menjadi seorang diktator di Italia.

Pada 1924, serangan Sosialis berhasil ditekan di negara tersebut. Pada Januari 1925 sebuah negara Fasis secara resmi diproklamasikan, dengan Mussolini sebagai Il Duce, atau 'pemimpin.'

Mussolini meminta mantan sekutu Barat untuk membuat perjanjian baru dengan Italia. Namun, invasi brutalnya di Ethiopia pada 1935 mengakhiri semua harapan persekutuan dengan negara-negara demokrasi Barat.

Pada 1936, Mussolini akhirnya bergabung dengan pemimpin Nazi Adolf Hitler setelah ia memberikan dukungan terhadap pasukan Nasionalis Francisco Franco di Perang Saudara Spanyol. Hal itu mendorong penandatanganan perjanjian kerja sama dalam kebijakan luar negeri antara Italia dan Nazi Jerman pada 1937.

Meskipun revolusi Nazi Adolf Hitler terjadi setelah kebangkitan Mussolini dan Partai Fasis Italia, Partai Fasis Italia, dan Il Duce justru sangat lemah dalam aliansi antara Roma-Berlin selama Perang Dunia II.

Pada Juli 1943, kegagalan perang Italia dan invasi yang dilakukan sekutu Barat di tanah Italia, menyebabkan terjadinya pemberontakan di dalam partai Fasis. Dua hari setelah jatuhnya Palermo pada 24 Juli, Dewan Tertinggi Fasis menolak kebijakan yang didiktekan oleh Hitler melalui Mussolini.

Pada 25 Juli Il Duce ditangkap. Marsekal Fasis Pietro Badoglio kemudian mengambil alih tampuk pemerintahan Italia. Pada September, Italia menyerah tanpa syarat kepada sekutu Barat.

Delapan hari kemudian, pasukan komando Jerman membebaskan Mussolini dari penjaranya di Pegunungan Abruzzi. Dia dijadikan pemimpin boneka di Italia utara yang dikuasai Jerman.

Dengan runtuhnya Nazi Jerman pada April 1945, Mussolini ditangkap oleh partisan Italia. Pada 29 April, ia dieksekusi oleh regu tembak dengan pasangannya, Clara Petacci, setelah menjalani pengadilan militer singkat. Tubuh mereka dibawa ke Milan dan digantung di lapangan umum.

Credit  republika.co.id

Konferensi UNRWA akan Digelar di Italia

UNRWA

Foto: www.prc.org.uk                 

UNRWA meminta negara-negara di dunia menyisihkan bantuan untuk Palestina.

CB, BRUSSELS -- Sebuah konferensi donor akan digelar pada Maret di Roma, Italia, guna membahas bantuan terhadap Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

Konferensi yang diinisiasi Swedia, Yordania, dan Mesir ini akan dihadiri Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini.

Wakil Duta Besar Swedia Carl Skau mengatakan, konferensi ini digelar dengan maksud meminta negara-negara menyisihkan dana bantuan untuk UNRWA.

"Apa yang kita butuhkan adalah agar UNRWA dapat mempertahankan layanannya. Ini bukan hanya perintah kemanusiaan, tapi juga penting bagi stabilitas wilayah yang lebih luas," kata Skau, seperti dikutip laman Al Araby, Selasa (27/2).

Skau mengatakan, saat ini UNRWA menghadapi krisis yang cukup serius akibat pemotongan dana bantuan oleh Amerika Serikat (AS) pada Januari lalu.

AS mengatakan, mereka hanya akan memberi dana bantuan sebesar 60 juta dolar kepada UNRWA. Jumlah ini menyusut jauh dibandingkan kontribusi tahunan sebesar 350 juta dolar yang sebelumnya diberikan AS kepada badan anggaran PBB.

Kendati demikian, Skau mengatakan, konferensi di Roma pada Maret mendatang tetap dikoordinasikan dengan AS. "Penyelenggara konferensi berkoordinasi erat dengan AS yang mendukung upaya ini," ujarnya.


AS merupakan donor tunggal terbesar untuk UNRWA yang menyediakan layanan dan fasilitas bagi 5,3 juta pengungsi Palestina di Yordania, Lebanon, dan Suriah. Pemotongan dana bantuan pada Januari lalu dinilai merupakan bentuk tekanan AS terhadap Otoritas Palestina.





Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Setelah Catalonia, Dua Kota Kaya Italia Gelar Referendum

Polisi menendang tabung gas air mata dalam bentrokan unjuk rasa di Lombardy, Milan, Italia, 12 Desember 2014. Ribuan serikat pekerja dan mahasiswa melakukan aksi mogok lebih dari 50 kota di Italia untuk memprotes reformasi pemerintah yang mereka anggap mengikis hak-hak pekerja. AP/Luca Bruno

CB, Milan - Dua wilayah terkaya di utara Italia telah mengadakan jajak pendapat atau referendum untuk meminta otonomi lebih besar dari pemerintah pusat di Roma menyusul referendum kemerdekaan Catalonia pada awal Oktober lalu.
Sekitar 11 juta pemilih di Lombardy dan Veneto, hampir seperempat populasi Italia, memberikan surat suara mereka pada Minggu, 22 Oktober 2017, dalam sebuah referendum yang tidak mengikat dan disetujui Mahkamah Konstitusi.

Presiden kedua wilayah itu mengatakan lebih dari 95 persen pemilih telah memberikan suara seperti yang diharapkan. Mereka mendukung otonomi yang lebih besar.

Jajak suara ini tidak mengikat namun ini memberi pemimpin sayap kanan kedua wilayah itu sebuah mandat politik yang kuat saat mereka memulai perundingan dengan pemerintah pusat. Ada beberapa isu yang akan dibahas yaitu soal pembagian kekuasaan, pajak, urusan imigrasi dan pendidikan di wilayah yang kekuasaannya berpusat di kota Venesia dan Milan itu.

Presiden Veneto, Luca Zaia, memuji hasil jajak pendapat, yang sedikit tertunda oleh serangan hacker, sebagai "big bang" institusional.
Namun dia mengulangi bahwa aspirasi di kawasan itu tidak sebanding dengan agenda separatis yang telah memicu krisis konstitusional di Spanyol.
Pemimpin Lombardy, Roberto Maroni mengatakan dia akan mencari cara untuk menyajikan proposal rinci sebelum pemilihan nasional yang dijadwalkan Mei tahun depan.
"Saya akan pergi ke Roma dan meminta lebih banyak kekuatan dan sumber daya dalam kerangka persatuan nasional," katanya, seperti yang dilansir SBS News pada 23 Oktober 2017.
Kedua wilayah ini menyumbang 30 persen dari GDP Italia, namun banyak pembayar pajak di wilayah utara membenci daerah selatan Italia, yang relatif miskin.
Referendum kembar Italia datang setelah referendum kemerdekaan di Catalonia, Spanyol. Ketegangan meningkat di negara tetangga itu setelah referendum menghasilkan 90 persen suara yang mendukung pemisahan diri.
Analis mengatakan antusiasme daerah utara Italia untuk otonomi tidak mewakili ancaman terhadap kesatuan Italia dalam jangka pendek. Tapi mereka menganggapnya sebagai kekuatan yang mengganggu selama beberapa dekade mendatang, terutama karena pemerintah pusat yang tidak mampu melepaskan kontribusi pendapatan dari daerah paling dinamis di negara itu.
Daerah Catalonia Spanyol juga mengangkat isu soal kontribusi pajak terkait referendum yang digelar.

Credit  TEMPO.CO

RI-Italia Intensifkan Kerjasama Dalam berbagai Bidang

Kesepakatan ini tercapai saat terjadi pertemua antara Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Italia, Angelino Alfano di Roma. Foto/Kemlu RI

ROMA - Indonesia dan Italia sepakat untuk mengintensifkan kerjasama dalam berbagai bidang. Kesepakatan ini tercapai saat terjadi pertemua antara Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Italia, Angelino Alfano di Roma.

“Italia merupakan salah satu mitra penting Indonesia di Uni Eropa (UE). Italia merupakan mitra dagang ketiga terbesar Indonesia di UE," kata Retno, seperti tertuang dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri Indonesia yang diterima Sindonews pada Selasa (10/10.

Pada pertemuan tersebut, kedua Menlu membahas isu-isu perdagangan bilateral dan investasi yang menjadi perhatian utama kedua negara. Retno menegaskan bahwa pengusaha Italia, terutama di bidang energi dan infrastuktur telah lama berkiprah di Indonesia. Khusus pada isu kelapa sawit, Retno menekankan pentingnya "fair treatment" dan mencegah tindakan diskriminasi terhadap kelapa sawit Indonesia.

“Saya memberikan apresiasi kepada Pemerintah Italia sebagai salah satu importer terbesar kelapa sawit Indonesia yang turut mendukung industri kelapa sawit di tanah air," ungkapnya. Retno memberikan gambaran kepada Alfano bahwa industri kelapa sawit mendapat perhatian besar Pemerintah Indonesia karena menyangkut hidup sekitar 20 juta penduduk Indonesia.

Selain membahas isu perdagangan bilateral, kedua Menlu juga membahas perkembangan negosiasi RI-EU CEPA yang masih berlangsung. Retno menegaskan bahwa keberhasilan negosiasi tersebut akan membuka kesempatan kerja sama ekonomi bagi negara-negara di kawasan, termasuk Italia.

Dalam pertemuan itu Indonesia juga mengangkat kerja sama dialog lintas agama. Retno berpandangan Italia adalah salah satu mitra penting bagi Indonesia.  Keduanya juga melakukan tukar pikiran mengenai penanganan isu migrasi di masing-masing kawasan. Indonesia menjelaskan mengenai peran aktif Indonesia dalam penanganan isu migrasi di kawasan melalui Bali Process.

Kedua Menlu sepakat pentingnya melakukan kerjasama dengan negara asal, termasuk melalui pembangunan ekonomi yg inklusif.  Sebelum pertemuan bilateral dengan Menlu Italia, Retno  juga hadir pada acara dialog yang dihadiri lebih dari 50 pengusaha besar dan think tank Italia.

Dialog tersebut diselenggarakan oleh Italy-ASEAN Association dan dipimpin oleh Executive Vice Presiden Association,  Pipan. Pada kesempatan dialog Retno menjelaskan perkembangan dan kesempatan ekonomi yang ditawarkan Indonesia, serta berbagai kesempatan dan tantangan di ASEAN.

Italia menempati peringkat ke-19 sebagai negara di dunia yang menjadi tujuan ekspor non-migas Indonesia. Sementara untuk kawasan Eropa Barat, menduduki peringkat ke-3 di bawah Belanda dan Jerman.  Italia adalah negara tujuan ekspor minyak sawit mentah (CPO) Indonesia terbesar untuk wilayah Uni Eropa serta mitra pengembang industri kreatif Indonesia. Total perdagangan bilateral kedua negara pada tahun 2016 sebesar US$ 2,96 milyar dengan surplus US$ 185 juta untuk Indonesia. Wisatawan Italia 71.481 orang dan jumlah WNI di Italia: 2.614 orang.

Credit  sindonews.com

Usir Duta Besar Korea Utara, Italia: Ini Isolasi

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un (kanan) mengunjungi Pertanian No. 1116 dari KPA Unit 810 dalam foto yang dikeluarkan oleh Kantor Berita Pusat Korea Utara KCNA di Pyongyang, 29 September 2017. KCNA/REUTERS

CB, Jakarta - Menteri Luar Negeri Italia Angelino Alfano mengatakan duta besar Korea Utara di negara itu akan diusir sebagai bentuk protes atas uji coba bom nuklir dan rudal balistik negara komunis tersebut pada awal September lalu.
Meski begitu, pemerintah Italia akan tetap mempertahankan jalur komunikasi yang ada. “Kalau duta besarnya harus meninggalkan Italia,” kata Alfano kepada media La Repubblica seperti dilansir Reuters, Ahad, 1 Oktober 2017.

“Kami ingin memberikan pesan yang kuat kepada pemerintah Pyongyang bahwa isolasi akan terjadi jika negara itu tidak segera mengubah perilakunya,” kata Alfano.

Dia juga menambahkan, tekanan kuat kepada Korea Utara telah berlangsung. Dia mencontohkan, kebijakan pemerintah Spanyol yang telah menyatakan duta besar Korea Utara di Madrid sebagai “persona non grata” atau orang yang tidak diinginkan keberadaannya.

Sikap serupa juga dilakukan Portugal dengan memutus semua hubungan diplomatik dengan Pyongyang. Sebelumnya, Meksiko, Peru, dan Kuwait juga telah mengusir duta besar Korea Utara atas alasan serupa.
Media AS, Washington Post, melaporkan bahwa Presiden Donald Trump memerintahkan semua diplomat untuk mempengaruhi koleganya dari negara lain untuk memutus hubungan diplomatik dengan Korea Utara. Perintah ini dikeluarkan sejak awal dia menjabat posisi presiden, yaitu menjelang akhir 2016.
Upaya ini dinilai berhasil setelah sejumlah negara mulai mengusir duta besar Korea Utara. “Instruksi Trump ini termasuk memerintahkan semua diplomat dan pejabat untuk mengangkat isu Korea Utara dalam setiap percakapan mereka dengan rekan dari negara lain. Sekaligus meminta mereka memutus hubungan diplomatik dan semuanya dengan rezim Korea Utara,” kata seorang pejabat senior pemerintah Amerika kepada Washington Post, Ahad, 1 Oktober.
Ini adalah bagian dari instruksi presiden yang menjabarkan secara detail strategi untuk menekan Korea Utara dengan melibatkan semua lembaga pemerintahan. Dengan menerapkan tekanan massal terhadap Korea Utara ini, Amerika mulai melihat ada hasilnya. Pejabat ini mencontohkan, tekanan massal ini begitu luas sehingga membuat sejumlah pemerintah pontang-panting.
Ini terjadi dalam kunjungan Wakil Presiden Mike Pence ke sebuah negara baru-baru ini. Pence meminta negara, yang tidak disebutkan namanya itu, untuk menghentikan semua kegiatan bisnis dengan Korea Utara.
Pemerintah negara itu menjawab bahwa mereka tidak memiliki hubungan bisnis apa pun. Lalu, Pence menyebutkan bahwa negara itu memiliki hubungan bisnis sekitar US$ 2 juta atau sekitar Rp 27 miliar dengan Korea Utara.

Credit  tempo.co