Senin, 03 Desember 2018

Pemerintah RI Paparkan Sejumlah Rekomendasi di Pertemuan G20


Pemerintah RI Paparkan Sejumlah Rekomendasi di Pertemuan G20
Jusuf Kalla yang mewakili Indonesia dalam pertemuan G20 menyampaikan rekomendasi berisi sejumlah poin, termasuk komitmen tentang Kesepakatan Paris. (REUTERS/Marcos Brindicci)


Jakarta, CB -- Pemerintah Indonesia merekomendasikan sejumlah poin dalam pertemuan pemimpin 20 negara dengan perekonomian terbesar dunia (G20) di Buenos Aires, Argentina, pada Sabtu (1/12) waktu setempat. Salah satu poin rekomendasi yakni menegaskan kembali komitmen bersama untuk mewujudkan kemitraan multilateral yang kuat.

Hal ini disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sebagai pihak yang mewakili Indonesia dalam pertemuan G20 tersebut.

"Kemudian komitmen penuh terhadap terwujudnya kesepakatan internasional, termasuk kesepakatan Paris," ujar JK melalui keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Minggu (2/12). 



Kesepakatan Paris merupakan perjanjian yang ditandatangani pemimpin negara di seluruh dunia-termasuk Indonesia, pada 2016. Namun, belakangan Amerika Serikat keluar dari kesepakatan yang memuat tentang kondisi perubahan iklim tersebut.

JK juga merekomendasikan agar negara-negara yang tergabung dalam G20 memperkuat kolaborasi tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

"Serta memanfaatkan teknologi sesuai kebutuhan rakyat dan bumi," katanya.

Menurut JK, SDGs dan perubahan iklim merupakan dua isu global yang saling terkait dan perlu diatasi bersama. Ia meyakini keberhasilan penanganan isu perubahan iklim juga akan mendorong kesuksesan agenda SDGs. Sebab tak dapat dipungkiri dampak perubahan iklim sangat terasa di Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.


Salah satu upaya untuk menangani permasalahan itu, kata dia, adalah melalui mekanisme perdagangan karbon atau negosiasi dan pertukaran hak emisi gas rumah kaca. Hanya saja, JK menilai, mekanisme perdagangan karbon saat ini belum berjalan efektif.

"Indonesia prihatin dengan fakta bahwa mekanisme dan harga carbon trade masih jauh dari harapan yang mestinya dapat memberi insentif bagi reforestasi dan konservasi hutan," tuturnya.

Pihaknya juga mendesak negara-negara G20 agar memperkuat kemitraan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, khususnya di bidang energi terbarukan.

JK diketahui mewakili Indonesia dalam pertemuan G20 di Argentina sejak Jumat (30/11). Sejumlah dokumen dari hasil pertemuan disampaikan pada Sabtu (1/12) waktu setempat di antaranya tentang isu ekonomi digital, anti korupsi, termasuk pembangunan berkelanjutan. Ia dijadwalkan kembali ke Indonesia pada 4 Desember mendatang.



Credit cnnindonesia.com