CUPUMA

Kamis, 13 Desember 2018

Setelah S-400, India Berencana Beli Sistem Pertahanan Igla-S Rusia

NEW DELHI - Menteri Negara Urusan Pertahanan India, Subhash Bhamre di depan Parlemen India menuturkan, New Delhi berada di tahap negosiasi kontrak dengan Rosoboronexport Rusia, vendor L1, yang telah menawarkan sistem pertahanan rudal Igla-S.

Bhamre menuturkan, Igla-S Rusia adalah pemenang multi-miliar tender untuk rudal pertahanan udara jarak pendek (VSHORADS). Dia lalu menuturkan, pihaknya menyadari ancaman sanksi dari Amerika Serikat (AS) untuk pembelian senjata dari Rusia di bawah Countering America's Adversaries through Sanctions Act (CAATSA) yang dapat mempengaruhi pengadaan.

"Pengadaan pertahanan dilakukan berdasarkan pada aspek persepsi ancaman, operasional dan teknologi untuk menjaga Angkatan Bersenjata dalam keadaan siap untuk memenuhi seluruh spektrum tantangan keamanan," ucap Bhamre, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (12/12).

Sementara itu, Kementerian Pertahanan India menuturkan, perusahaan Rusia akan memberikan dukungan besar terhadap program Make in India. melalui transfer teknologi (ToT) kepada perusahaan milik negara Bharat Dynamic Limited (BDL) dan Ordnance Factory Board (OFB).

Rosoboronexport Rusia dinyatakan sebagai pemenang tender yang dilayangkan pada tahun 2010 untuk pengadaan 5185 rudal dan peralatan terkait di bawah program VSHORAD Angkatan Darat India.

Kementerian pertahanan India telah mengumumkan pemenang setelah jumlah penawaran yang diajukan oleh Rosoboronexport untuk memasok Igla-S jauh di bawah "harga patokan" sebesar USD 2 miliar, sementara perusahaan Prancis, MBDA, mengajukan penawaran harga sebesar USD 3,7 miliar.

Credit sindonews.com

Lika-Liku Kemelut Brexit

Ilustrasi Brexit. (REUTERS/Neil Hall)

Jakarta, CB -- Masalah penarikan diri Inggris dari Uni Eropa, atau dikenal dengan British Exit (Brexit), ternyata masih belum berakhir. Penyebabnya adalah kemelut di dalam negeri yang malah menyebabkan kekuasaan Perdana Menteri Theresa May berada di ujung tanduk.

Dalam paparan dilansir dari CNN, pada Rabu (12/12), seluruh kekisruhan ini bermula pada 23 Juni 2016. Saat itu Inggris memilih hengkang dari Uni Eropa. Alhasil, PM di masa itu, David Cameron, memutuskan meletakkan jabatannya dan digantikan Theresa May.

Uni Eropa terdiri dari 28 negara anggota, Inggris salah satunya. Mereka membentuk organisasi kerja sama itu untuk meredam peperangan dan persaingan, dan memilih perdagangan sebagai jalan keluar untuk bisa hidup rukun satu sama lain di kawasan Benua Biru.

Salah satu perumus konsep itu adalah mendiang mantan kanselir Jerman, Helmut Kohl. Pada 1990-an, Uni Eropa semakin kuat dan menjadi salah satu poros kekuatan ekonomi dan politik di dunia selain Amerika Serikat, China, dan Rusia. Mereka mempunyai mata uang dan parlemen tersendiri.

Meski begitu, sebagian kalangan di Inggris mulanya merasa keberatan dengan bergabungnya mereka ke dalam Uni Eropa. Mereka merasa seharusnya Inggris yang dianggap sebagai salah satu negara kuat karena wilayah koloninya bertebaran di seluruh dunia.

Karena hal itulah mereka merasa gengsi jika harus bergabung dengan Uni Eropa. Apalagi jika harus bergandengan bersama Jerman dan Prancis, yang dianggap sebagai rival ideologi.

Tahun berlalu hingga akhirnya sampai pada 2008. Saat itu terjadi krisis ekonomi menghantam Eropa dan Amerika Serikat. Satu persatu negara merasakan dampaknya, termasuk Inggris. Salah satu anggota Uni Eropa, Yunani, bahkan menyatakan bangkrut.

Salah satu persyaratan menjadi anggota Uni Eropa adalah mereka harus saling bantu ketika salah satu rekannya kesulitan. Hanya saja hal itu dirasa memberatkan karena masing-masing dari mereka juga menghadapi kesulitan yang sama untuk menjaga kestabilan ekonomi.

Ilustrasi jajak pendapat Brexit. (REUTERS/Andrew Kelly)

Sejak itulah mulai muncul desakan supaya Inggris mempertimbangkan kembali keikutsertaan mereka dalam Uni Eropa. Alhasil jajak pendapat dua tahun lalu menghasilkan keputusan Inggris undur diri dari Uni Eropa.

Hanya saja keputusan itu dibayar mahal karena sebagian kalangan di Inggris juga menentang keputusan Brexit. Alhasil hingga saat ini pemerintah dan parlemen Inggris berseteru.

Kubu May ingin agar Inggris keluar dari Uni Eropa dengan cara halus, yaitu masih mempertahankan hubungan perdagangan sedekat mungkin. Namun, kubu lawan mendesak agar Inggris hengkang dari Uni Eropa dan benar-benar memutus relasi dengan blok tersebut.

Sementara itu, Uni Eropa juga tidak akan membiarkan Inggris hengkang tanpa syarat. Di sisi lain, masalah baru muncul di Irlandia.

Saat Inggris masih bergabung dengan Uni Eropa, perdagangan dengan Republik Irlandia terjadi secara mudah. Kini lantaran kondisi itu, Irlandia khawatir proses perdagangan itu akan terhambat.

Penyebabnya adalah ada kemungkinan Inggris akan memperketat perbatasan mereka di Irlandia Utara. Hal itu dirasa bisa menghambat proses perdagangan kedua negara. Irlandia juga khawatir jika keamanan diperketat dengan penambahan aparat keamanan, maka akan menimbulkan suasana seperti masa-masa konflik di Irlandia Utara pada masa lalu, di mana sekitar 3,600 orang terbunuh.

Meski begitu, mereka yang pro Brexit lebih senang karena dengan hal itu mereka bisa leluasa mendikte perdagangan dengan negara tetangganya. Namun, bukan tidak mungkin sikap Inggris bakal ditiru negara-negara anggota Uni Eropa lainnya untuk keluar yang merasa tidak pernah mendapat manfaat.

Credit cnnindonesia.com

Theresa May: Terpilih, Terancam dan Bertahan karena Brexit

Dipilih jadi PM karena Brexit, posisi Theresa May goyang akibat upaya mosi tidak percaya. Berhasil lolos, May bertekad membawa Inggris keluar Uni Eropa. (Reuters/Toby Melville)

Jakarta, CB -- Posisi Perdana Menteri Inggris, Theresa May, sempat berada dalam tekanan kuat setelah mosi tidak percaya diajukan dari anggota parlemen faksi partainya sendiri, Partai Konservatif, pada Selasa (12/12) siang.

Meski berhasil lolos, May masih harus menghadapi ketidakpercayaan dari dalam tubuh partainya sendiri yang membuatnya berjanji tak akan mengikuti pemilu 2019. Ia berjanji hanya ingin menuntaskan tugasnya untuk mengeluarkan Inggris dari Uni Eropa.

Mosi tidak percaya ini sendiri diajukan menyusul negosiasi tentang pengunduran diri Inggris dari Uni Eropa, atau dikenal dengan istilah British Exit (Brexit), yang semakin kacau setelah May memutuskan menunda pemungutan suara Brexit di parlemen kemarin.

May menunda pemungutan suara tersebut salah satunya lantaran proposal perjanjian dengan Uni Eropa terkait Brexit gagasannya kalah suara.

Pengajuan mosi itu semakin memperdalam krisis kepemimpinan yang dihadapi May sejak menjabat sebagai PM pada Juli 2016 lalu.

Nahasnya, kala itu May terpilih menggantikan David Cameron yang mengundurkan diri setelah hasil referendum memutuskan Inggris keluar dari Uni Eropa.

"Saya percaya bahwa Inggris akan lebih kuat, lebih aman, dan lebih baik, ketika berada dalam Uni Eropa. Tetapi, warga Inggris telah membuat keputusan berbeda untuk mengambil langkah lain. Karena itu, saya pikir negara ini butuh pemimpin baru yang bisa membawa Inggris ke arah itu," ucap Cameron pada Juni 2016 lalu di hari dirinya mengundurkan diri seperti dikutip The Guardian.

Dalam pidato perdananya sebagai PM, May berjanji mendukung Brexit dan mencapai kesepakatan terbaik sebelum Inggris benar-benar meninggalkan Uni Eropa.

"Menyusul keputusan kita (Inggris) untuk meninggalkan Uni Eropa, kita akan membentuk peran positif baru bagi diri kita sendiri di dunia ini. Dan kita akan menjadikan Inggris sebuah negara yang berfungsi bukan untuk beberapa orang tertentu, tapi untuk setiap orang dari masing-masing kita," ucap May saat berpidato di kantor perdana menteri di Downing Street 10, seperti dikutip Washington Post.

"Itu akan menjadi misi pemerintah yang saya pimpin dan bersama-sama, kita akan membangun Inggris yang lebih baik lagi."

Sejak itu, Brexit dianggap sebagai mantranya meraih dukungan penuh publik dan kabinetnya dalam menjalan kepemimpinan. Namun, dukungan terhadap May terus berkurang setelah dirinya kalah dalam pemilihan sela pada Juni 2017 lalu.

Pemilihan itu ia gagas dengan harapan mampu mengubur penentangan oposisi terhadap rencana Brexit yang digagasnya.

Alih-alih memperkuat dukungan, partai May kalah dalam pemilihan tersebut dan membuat posisinya kian terdesak di pemerintahan. Sejumlah menteri pun keluar masuk kabinetnya karena bersilang pendapat dengan sang PM.

Dikutip AFP, May sendiri sebelumnya mendukung Inggris untuk tetap berada di Uni Eropa. Namun, perspektif politik itu berubah menyusul tanggung jawabnya melanjutkan hasil referendum ketika dia terpilih menjadi PM.

Theresa May di Ujung Tanduk Karena Kemelut Brexit (EBG)

Perdana Menteri Inggris Theresa May (tengah). (REUTERS/Anthony Devlin/Pool)

May dikenal sebagai perempuan keras kepala. Sifat itu bahkan bisa dilihat dari pendekatannya dalam merampungkan negosiasi Brexit selama ini.

Sejumlah kritikus menganggap keputusannya dalam negosiasi Brexit selama ini dianggap tidak fleksibel dan menyebabkan kebuntuan saat ini.

May memilih menjauhkan diri dari gosip serta pergaulan dengan membuktikan dirinya melalui kerja keras. Sebelum menjabat sebagai pemimpin Inggris, perempuan 62 tahun itu pernah menjabat sebagai menteri dalam negeri pada periode 2010-2016.

Sifatnya yang tertutup disebut sering menjadikan relasinya dengan pemimpin negara lain terasa kaku.

May adalah lulusan Universitas Oxford jurusan Geografi. Di sana, ia bertemu dengan sang suami, Philip May, yang menjadi seorang bankir.

May mulai berkecimpung di dunia politik pada 1998-1999. Dia menjadi perempuan pertama yang terpilih sebagai Pemimpin Partai Konservatif pada 2002 lalu.

Credit cnnindonesia.com

Rusia Uji Coba Senjata Jet Tempur Canggih MiG-35

MOSKOW - Para pilot Rusia telah menguji senjata dan peralatan on-board pesawat jet tempur canggih MiG-35. Kementerian pertahanan setempat menyatakan pesawat itu berhasil melakukan manuver terbang menanjak nyaris vertikal.

"Para pilot pusat penerbangan, bersama dengan para ahli dari perusahaan MiG, telah mengevaluasi kinerja sejumlah sistem senjata air-to-air (udara ke udara) dan air-to-surface (udara ke permukaan)," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan, yang dilansir Xinhua, Kamis (13/12/2018).

Menurut kementerian tersebut, pilot dan para ahli juga menguji kinerja peralatan elektronik on-board, sistem kontrol avionik terpadu dan stabilitas aerodinamis serta kemampuan manuver.

Pengujian dilakukan di bawah kondisi resistensi intensif terhadap perangkat peperangan elektronik. Kementerian pertahanan mengklaim peralatan di jet tempur terbukti efektif dalam semua rentang operasional.

Perhatian khusus diberikan untuk menilai efisiensi sistem pengendalian senjata, memeriksa kemampuan dan karakteristik mendeteksi target udara, darat dan target mengambang.

Pada bulan Agustus, Kementerian Pertahanan Rusia menandatangani kontrak dengan perusahaan MiG untuk membeli batch pertama pesawat MiG-35.

Saat ini, perusahaan itu sedang menyelesaikan perakitan akhir pesawat tempur generasi 4++ tersebut dan mempersiapkan tes penerimaannya. Jet tempur multiguna MiG-35 adalah jet versi paling canggih dari MiG-29.

Pada tahun lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa MiG-35 telah meningkatkan kinerja penerbangan dan dilengkapi dengan senjata paling modern dan mampu membidik 10 hingga 30 target secara bersamaan.

Credit sindonews.com

Slovakia Beli 14 Jet Tempur F-16 AS untuk Gantikan MiG-29 Soviet

BRATISLAVA - Slovakia memutuskan untuk membeli 14 unit jet tempur F-16 Block 70/72 dari Lockheed Martin Amerika Serikat (AS) untuk menggantikan pesawat MiG-29 buatan Soviet yang sudah uzur.

Menteri Pertahanan Peter Gajdos telah menandatangani kontrak pembelian tersebut dengan wakil presiden pengembangan bisnis internasional Lokheed Martin, Ana Wugofski, pada hari Rabu.

"Saya senang berada di sini hari ini untuk menyaksikan momen bersejarah yang sangat penting ini," kata Wakil Menteri Luar Negeri AS John J. Sullivan di Bratislava.

"Ini adalah langkah signifikan bagi Slovakia, (termasuk) di dalamnya pertahanannya sendiri, sebagai sekutu penting NATO, dan sebagai langkah maju yang penting dalam hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Slovakia," kata Sullivan, yang dikutip AP, Kamis (13/12/2018).

Empat jet pertama F-16 dijadwalkan akan dikirimkan pada tahun 2022, sisanya pada tahun berikutnya.

Perdana Menteri Slovakia Peter Pellegrini mengatakan negaranya akan membayar lebih dari 1,6 miliar euro (USD1,8 miliar) untuk pembelian pesawat itu. Kesepakatan itu juga termasuk amunisi, pelatihan pilot dan personel lainnya serta layanan logistik.

"Dengan penandatanganan, Slovakia menyatakan siap untuk memenuhi kewajibannya untuk meningkatkan anggaran militernya dan mencapai tujuan dua persen dari produk domestik bruto," kata Pellegrini.

Credit sindonews.com

Layanan Kereta Malaysia Terbaik Ketiga di Asia

Kereta MRT di Malaysia.

Foto: Wikimedia Commons

Indonesia masuk 10 besar layanan kereta api terbaik di Asia Pasifik.

CB, KUALA LUMPUR -- Layanan kereta api di Malaysia menempati urutan terbaik ke tiga di wilayah negara-negara Asia Pasifik. Media setempat Astro Awani di Kuala Lumpur, Rabu (12/12), menyebutkan peringkat tersebut berdasarkan data yang dikeluarkan World Economic Forum (WEF).

Berdasarkan data tersebut, Malaysia berada di posisi tiga setelah Jepang dan Korea Selatan yang masing-masing unggul di tempat pertama dan kedua. Malaysia memperoleh skor 5,2 dari tujuh.
Jepang dan Korea Selatan masing-masing memperoleh 6,6 dan 5,9. Data tersebut dikumpulkan melalui penelitian yang mengambil empat aspek, yaitu kekerapan, ketepatan masa, kecepatan, dan harga.

Responden diminta memberikan rating satu untuk tidak bagus dan tujuh untuk paling bagus. Turut masuk daftar 10 layanan kereta api terbaik di Asia Pasifik ialah Indonesia, Cina, dan Australia. Layanan kereta api di Malaysia meliputi monorail, kereta api komputer, KLIA Express, LRT dan MRT.

Credit republika.co.id

Malaysia Di Antara Diskriminasi Rasial dan Desakan Kesetaraan Ras

Ribuan peserta menghadiri unjuk rasa anti-ICERD di Kuala Lumpur, 8 Desember 2018.(Amir Yusof/Channel News Asia)

CB, Jakarta - Pada 8 Desember kemarin, puluhan ribu Muslim Melayu turun ke jalan-jalan di Kuala Lumpur, Malaysia, untuk menentang adopsi konvensi PBB melawan diskriminasi ras di tengah kekhawatiran bahwa hak istimewa yang dinikmati oleh mayoritas Melayu dan status Islam sebagai agama resmi negara akan menjadi terancam.
Ketika Perdana Menteri Mahathir Mohamad berpidato di Majelis Umum PBB pada September 2018, dia berjanji bahwa Malaysia akan meratifikasi semua instrumen inti PBB yang tersisa terkait dengan perlindungan HAM, termasuk Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD). lapor Asia Times, 12 Desember 2018.

Meskipun Mahathir mengakui bahwa ratifikasi tidak akan mudah karena isu ras dan agama di Malaysia yang mayoritas Muslim adalah isu yang sensitif, bagaimanapun janji Mahathir ini disambut baik di dalam maupun di luar negeri sebagai indikasi komitmen pemerintah Pakatan Harapan yang baru terhadap hak asasi manusia, reformasi dan demokratisasi.

Partai-partai oposisi etno-nasionalis dan Islam konservatif, menilai ratifikasi akan mengancam posisi khusus Muslim Melayu, yang mencapai sekitar 60 persen dari populasi dan diberikan status khusus. sebagai bumiputera, atau natif yang mendiami negeri Malaysia, dalam Pasal 153 konstitusi negara.

PM Malaysia Mahathir Mohamad berpidato di Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa di New York pada Jumat, 28 September 2018 waktu setempat. UN News
Setelah berminggu-minggu tekanan oleh kelompok-kelompok pro-Melayu, pemerintah Harapan pimpinan Mahathir berubah haluan, mengumumkan pada akhir November bahwa pemerintah tidak akan meratifikasi ICERD. Demonstrasi hari Sabtu awalnya dimaksudkan sebagai protes terhadap rencana ratifikasi kabinet Pakatan Harapan, tetapi tetap digelar meskipun pemerintah mengundurkan diri pada komitmen sebelumnya untuk menandatangani perjanjian.
Tujuh bulan setelah kekalahan elektoral dari koalisi Barisan Nasional (BN) yang berkuasa, sebuah acara yang digembar-gemborkan sebagai awal dari "Malaysia Baru", sebuah pemerintah multi-etnis baru di negara yang berbasis politik ras, ketika partai oposisi sayap kanan berupaya mengambil hati mayoritas Melayu.
Diselenggarakan oleh koalisi kelompok Muslim Melayu, unjuk rasa hari Sabtu dihadiri oleh para pemimpin dari partai yang berkuasa sebelumnya, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), dan Parti Islam Se-Malaysia (PAS), keduanya mendesak orang Melayu untuk bersatu untuk merebut kembali kekuasaan politik setelah kegagalan mereka memenangkan pemilihan umum pada Mei.
"Jika Islam terganggu, jika ras (Melayu) terganggu, jika hak kami terganggu, maka kami akan bangkit untuk membela hak kami," kata ketua umum UMNO Ahmad Zahid Hamidi kepada yang hadir. Mantan Perdana Menteri Najib Razak dan istrinya, Rosmah Mansor, juga berpartisipasi dalam rapat umum, di mana keduanya tengah menghadapi dakwaan atas korupsi.

Peserta pawai Anti-ICERD menggelar Salat Dzuhur berjamaah di Sogo, Kuala Lumpur, 8 Desember 2018.[Malay Mail]
Lautan pendukung UMNO dan PAS berpakaian putih berkumpul di alun-alun Merdeka di ibukota untuk Salat Ashar, memegang plakat menuntut perlindungan hak-hak mereka dengan teriakan "Allahuakbar" dan "Tolak ICERD". Menurut perkiraan polisi, media melaporkan 55.000 peserta menghadiri rapat umum.
Laporan media lokal lainnya menyatakan bahwa sebagian besar peserta pawai melakukan perjalanan dengan bus ke Kuala Lumpur dari markas pertahanan timur laut Kelantan dan Terengganu di PAS. Menjelang pertemuan massal, tetangga Singapura mengeluarkan travel advice ke Malaysia.

Setelah kerusuhan Melayu-Malaysia yang mematikan pada tahun 1969, kebijakan tindakan afirmatif berbasis ras, yang dikenal sebagai Kebijakan Ekonomi Baru yang dimuat dalam Pasal 163 Konstitusi Negara, dengan memberikan orang-orang Melayu perumahan yang terjangkau, beasiswa universitas dan kontrak pemerintah dalam upaya untuk menghapuskan kemiskinan. Sekarang, banyak orang dalam komunitas Melayu tampaknya percaya bahwa ICERD akan membahayakan kebijakan-kebijakan mayoritas yang mendukung Melayu sejak puluhan tahun.
Dikutip dari Malay Mail, Pasal 153 Konstitusi Malaysia memuat hak-hak istimewa Bumiputera. Pasal 153 ayat 2 berbunyi, "Adalah tanggung jawab Yang Di-Pertuan Agong untuk menjamin posisi Melayu dan Bumiputera di seluruh negara Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah dari komunitas lain sesuai dengan ketentuan Pasal ini".
Kemudian Pasal 153 ayat 2 berbunyi: "Yang Di-Pertuan Agong haru akan menjalankan fungsinya di bawah Konstitusi ini dan hukum federal dengan cara yang mungkin diperlukan untuk menjaga posisi khusus orang-orang Melayu dan penduduk asli dari salah satu Negara Sabah dan Sarawak dan untuk memastikan hak untuk orang Melayu dan penduduk asli dari salah satu negara bagian Sabah dan Sarawak dengan proporsi demikian dan beliau menganggap posisi yang wajar dalam pelayanan publik, beasiswa dan pelatihan, serta izin dan lisensi".

Peserta pawai anti-ICERD di Kuala Lumpur, Malaysia, 8 Desember 2018.[Free Malaysia Today]
Dikutip dari ohchr.org, PBB pada 4 Januari 1969 menerbitkan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination atau ICERD berdasarkan resolusi yang diratifikasi pada 21 Desember 1965. Pada pokoknya konvensi ini menegaskan perlunya menghapus diskriminasi rasial dan doktrin superioritas berdasarkan diferensiasi rasial dan bahwa diskriminasi antara manusia atas dasar ras, warna kulit atau asal etnis merupakan penghalang bagi hubungan persahabatan dan damai di antara negara-negara dan mampu mengganggu perdamaian dan keamanan di antara orang-orang dan keharmonisan orang-orang yang hidup berdampingan bahkan dalam satu dan negara yang sama.
Dennis Ignatius, seorang diplomat kawakan Malaysia, seperti dikutip dari Asia Times menggambarkan ICERD sebagai sebuah konvensi aspirasional daripada perjanjian yang mengikat di mana para penandatangan diberikan kelonggaran luas untuk membuat pengecualian bagi diri mereka sendiri guna memenuhi hukum lokal mereka sendiri, seperti hak istimewa secara konstitusional yang dinikmati oleh orang Melayu.
"ICERD telah, tidak diragukan lagi, telah memberikan pukulan politik yang serius kepada pemerintah (Pakatan Harapan) dan juga mengizinkan UMNO-PAS untuk memoles kredibilitas mereka sebagai pembela utama dari semua hal berunsur Melayu," tulis Ignatius.

Pawai 812 membuktikan oposisi Malaysia dapat memobilisasi puluhan ribu pendukung, sebuah unjuk kekuatan yang dapat menempatkan Pakatan Harapan pada tumitnya bahkan ketika PH memberikan konsesi seperti menarik kembali janji ratifikasi ICERD oleh PM Malaysia di tengah rencana untuk mempertahankan kebijakan afirmatif.
Bahkan Mahathir Mohammad menjauhkan diri dari acara yang digelar Komisi HAM Malaysia (Suhakam) untuk pro ICERD pada 9 Desember yang dihadiri oleh sekitar 500 orang. Mahathir dijadwalkan untuk hadir tetapi membatalkan konferensi pers sehari sebelumnya, dan ini menegaskan pemerintahnya memilih untuk mengambil sikap yang berbeda tentang ratifikasi. Sementara para aktivis hak asasi manusia tentu saja menyesalkan pemerintah Malaysia mengubah haluan pada diskriminasi rasial.

Credit tempo.co

Kanada Ultimatum AS Tidak Politisasi Kasus Ekstradisi Bos Huawei

OTTAWA - Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland memperingatkan Amerika Serikat (AS) untuk tidak mempolitisasi ekstradisi bos Huawei Meng Wanzhou. Peringatan itu dikeluarkan setelah Presiden Donald Trump mengatakan ia dapat campur tangan dalam urusan eksekutif asal China itu yang ditahan Kanada atas permintaan Washington.

Freeland juga mengatakan kepada wartawan bahwa warga negara Kanada bisa mendapat masalah di China. Pihak berwenang di China sudah menahan mantan diplomat Michael Kovrig pada Senin lalu.

Para pejabat mengatakan China sejauh ini tidak mengaitkan penahanan Kovrig dengan penangkapan Kepala Staf Huawei Technologies Co Ltd Meng Wanzhou di Vancouver pada 1 Desember lalu yang membuat marah Beijing. Namun para ahli diplomatik Kanada mengatakan mereka tidak ragu bahwa kedua kasus itu terkait.

Freeland menegaskan bahwa proses hukum tidak boleh dibajak untuk tujuan politik dan pengacara Meng memiliki pilihan untuk mempermasalahkan pernyataan Trump jika mereka memutuskan melawan ekstradisi.

"Mitra ekstradisi kami seharusnya tidak berusaha mempolitisasi proses ekstradisi atau menggunakannya untuk tujuan lain selain mengejar keadilan dan mengikuti aturan hukum," katanya ketika ditanya tentang komentar Trump seperti dikutip dari Reuters, Kamis (13/12/2018).

Kata-katanya menandai momen lain yang berpotensi menyulitkan hubungan antara Kanada dan AS, yang sangat tegang selama lebih dari satu tahun pembicaraan untuk merundingkan pakta perdagangan Amerika Utara yang baru.

Dalam kesempatan itu Freeland juga menyatakan keprihatinan yang mendalam atas kasus Kovrig. Ia mengatakan seorang pria Kanada lain yang tidak disebut namanya telah menyerukan Ottawa mengajukan pertanyaan tentang dirinya kepada pejabat China.

"Kami belum bisa melakukan kontak dengannya sejak dia memberi tahu kami tentang ini," katanya.

"Kami bekerja sangat keras untuk memastikan keberadaannya dan kami juga telah mengangkat kasus ini dengan pihak berwenang China," imbuhnya.

Para pejabat pemerintah mengatakan mereka telah melihat peningkatan dalam sentimen anti-Kanada secara online dan di China serta telah mengkomunikasikan kekhawatiran tentang keselamatan staf diplomatik kepada pemerintah China, yang meningkatkan keamanan sebagai jawaban.

"Kami secara umum telah memberi tahu personil kami di Beijing dan di konsulat kami untuk mengambil tindakan ekstra," kata seorang pejabat.

Urusan Meng telah memburuk hubungan Kanada dengan China pada saat Ottawa berusaha untuk meningkatkan perdagangan bilateral.

Meng sendiri telah dibebaskan dengan jaminan oleh pengadilan Kanada pada hari Selasa lalu dan akan kembali muncul di hadapan hakim pada 6 Februari nanti.

Sebelumnya Trump mengatakan kepada Reuters dia akan campur tangan dalam kasus Departemen Kehakiman AS terhadap Meng jika itu akan membantu kepentingan keamanan nasional atau menutup kesepakatan perdagangan dengan China.

Jaksa AS menuduh Meng menipu bank-bank multinasional tentang transaksi terkait Iran, menempatkan bank-bank pada risiko melanggar sanksi AS. Namun dia mengatakan dia tidak bersalah.

AS belum membuat petisi ekstradisi formal. Setelah itu, jika seorang hakim Kanada berkuasa atas permintaan tersebut, menteri kehakiman Kanada harus memutuskan apakah akan mengekstradisi Meng ke Amerika Serikat.

Pejabat pemerintah Kanada sebelumnya mengatakan bahwa Meng memiliki banyak opsi hukum untuk melawan ekstradisi dan prosesnya bisa memakan waktu bertahun-tahun.

Menteri kehakiman dapat menolak permintaan AS jika mereka anggap telah dibuat untuk tujuan yang tidak benar, kata seorang pejabat.

Credit sindonews.com

Soal Jamal Khashoggi, Trump Kukuh Bela Mohammed bin Salman

Donald Trump dan Mohammed bin Salman di Amerika Serikat, Selasa, 20 Maret 2018. [Arab News]

CB, Jakarta - Presiden AS Donald Trump menegaskan ia tetap membela Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman meskipun CIA menyimpulkan bahwa ia memerintahkan pembunuhan Jamal Khashoggi.
Donald Trump menolak berkomentar apakah Putra Mahkota Mohammed bin Salman terlibat dalam pembunuhan, tetapi ia memberikan kemungkinan dukungannya yang paling eksplisit untuk pangeran sejak kematian Khashoggi lebih dari dua bulan lalu, menurut laporan Reuters, 12 Desember 2018.

"Dia adalah pemimpin Arab Saudi. Mereka telah menjadi sekutu yang sangat baik," kata Trump dalam sebuah wawancara di Oval Office Gedung Putih.
Ketika ditanya apakah membela kerajaan berarti juga membela sang pangeran, Trump menjawab,"Ya, pada saat ini, tentu saja."

Sejumlah jurnalis freelance Indonesia melakukan aksi damai di depan Kedutaan Besar Arab Saudi, Jakarta, Jumat, 19 Oktober 2018. Aksi ini menuntut kejelasan atas hilangnya jurnalis Arab Saudi, Jamal Khashoggi, setelah memasuki Konsulat Jenderal Arab Saudi di Turki pada 2 Oktober lalu. TEMPO/Muhammad Hidayat
Sementara itu beberapa anggota keluarga kerajaan Arab Saudi sedang berupaya untuk mencegah MBS menjadi raja, sumber yang dekat dengan istana mengatakan kepada Reuters, dan percaya bahwa Amerika Serikat dan Trump dapat memainkan peran yang menentukan.

"Saya belum mendengarnya," kata Trump."Sejujurnya, saya tidak dapat berkomentar karena saya belum mendengarnya sama sekali. Bahkan, jika ada, saya mendengar bahwa dia sangat berkuasa."

Presiden Donald Trump bersama dengan Pangeran Arab Saudi Mohammed bin Salman di Gedung Putih, Washington, 20 Maret 2018. REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo
Ketika Trump mengutuk pembunuhan Khashoggi, seorang warga AS dan kolumnis Washington Post yang sering mengecam MBS, ia juga membeberkan bagaimana MBS telah memberi keuntungan kepada AS.
Trump kembali menegaskan pada Selasa bahwa putra mahkota dengan keras menyangkal keterlibatan dalam pembunuhan yang telah memicu kemarahan seluruh dunia.

Trump telah mendapat kecaman keras dari sesama anggota Partai Republik di Senat mengenai masalah ini, terutama setelah Direktur CIA Gina Haspel memberi penjelasan kepada mereka. Bulan lalu, CIA memaparkan hasil tinjauannya bahwa Mohammed bin Salman memerintahkan pembunuhan Jamal Khashoggi, kesimpulan yang disebut Trump sangat prematur.

Credit tempo.co

Pejabat intelijen: peretasan China terhadap AS semakin marak

computers . ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/pras.

New York (CB) - Pejabat intelijen Amerika Serikat mengatakan pada Selasa bahwa gerakan dunia maya China di Amerika Serikat meningkat dalam beberapa bulan belakangan.

Gerakan itu disebut-sebut mengincar prasarana mendasar dan kemungkinan adalah upaya meletakkan dasar bagi serangan gangguan pada masa depan.

"Anda mengkhawatirkan bahwa mereka sedang menyiapkan prasarana sangat penting dan berusaha melakukan gangguan operasi, yang paling akan dikhawatirkan," kata pejabat Badan Keamanan Nasional Rob Joyce pada konferensi keamanan maya Wall Street Journal.

Joyce, mantan penasihat Gedung Putih untuk Presiden Donald Trump menyangkut dunia maya, tidak memberikan rincian. Juru bicara NSA mengatakan Joyce mengacu pernyataannya itu pada serangan digital terhadap sektor energi, keuangan, transportasi dan kesehatan AS.

Pernyataan tersebut penting karena keluhan-keluhan AS soal peretasan China sejauh ini memusatkan perhatian pada pemata-mataan dan pencurian hak cipta, bukan pada kemungkinan gangguan terhadap infrastruktur utama.

China berkali-kali membantah tudingan AS bahwa pihaknya melakukan serangan dunia maya.

Pernyataan Joyce bersamaan dengan upaya para jaksa untuk, secepatnya pekan ini, mengungkap putaran baru dakwaan terhadap sejumlah warga negara China atas peretasan bermuatan kejahatan.

Jaksa diperkirakan mengeluarkan dakwaan bahwa para peretas China terlibat dalam operasi pemata-mataan dunia maya yang disebut dengan "Cloudhopper". Operasi itu dicurigai membidik perusahaan-perusahaan penyedia layanan teknologi beserta para pelanggannya, menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.

Kongres AS sedang mengkaji tuduhan soal peningkatan kegiatan peretasan China.

Sejumlah pejabat tinggi Departemen Keamanan Dalam Negeri serta Departemen Kehakiman dijadwalkan memberikan kesaksian pada Rabu dalam sidang Komite Peradilan Senat, yang bertema "Spionase Nontradisional China Terhadap Amerika Serikat: Ancaman dan Kemungkinan Tanggapan Kebijakan".

Credit antaranews.com

Arab Saudi dan 6 Negara Laut Merah Ingin Bentuk Aliansi Baru

RIYADH - Arab Saudi dan enam negara di kawasan Laut Merah dan Teluk Aden sedang berupaya untuk membentuk aliansi politik baru. Upaya pembentukan aliansi ini mengisyaratkan persaingan dengan Iran, Turki dan Qatar.

Perwakilan dari Mesir, Djibouti, Somalia, Sudan, Yaman dan Yordania telah berkumpul di Riyadh pada hari Rabu untuk mendiskusikan inisiatif tanpa mencapai kesepakatan akhir. Sebuah tim ahli diharapkan akan bertemu segera di Kairo untuk pembicaraan teknis.

"Ini adalah bagian dari upaya kerajaan untuk melindungi kepentingannya dan kepentingan tetangganya serta untuk menstabilkan wilayah tempat kita hidup dan mencoba menciptakan sinergi antara berbagai negara," kata Menteri Luar Negeri Saudi Adel al-Jubeir mengatakan kepada wartawan setelah seharian mengikuti rapat tertutup.

"Semakin banyak kerja sama dan koordinasi yang Anda miliki di antara negara-negara di kawasan ini, pengaruh luar yang negatif akan bekurang di wilayah ini," ujarnya, seperti dikutip Reuters, Kamis (13/12/2018).

Arab Saudi dan sekutunya di Teluk; Uni Emirat Arab, melihat garis pantai Tanduk Afrika sebagai garis keamanan barat mereka. Saudi dan sekutunya itu khawatir musuh akan mendapatkan pijakan di wilayah tersebut.

Laut Merah juga mencakup selat Bab al-Mandeb, di mana diperkirakan 3,2 juta barel minyak per hari diangkut menuju Eropa, Amerika Serikat dan Asia. Dalam beberapa tahun terakhir, jalur laut telah ditargetkan oleh perompak dan milisi Houthi Yaman.

Jubeir mengatakan pertemuan di Riyadh juga membahas peningkatan perdagangan dan pelestarian lingkungan.

Sebagai bagian dari dorongan untuk mendiversifikasi ekonominya dari minyak, Arab Saudi telah mengumumkan beberapa mega proyek di sepanjang Laut Merah, termasuk zona bisnis senilai USD500 miliar yang dibagi dengan Mesir dan Yordania. Riyadh juga membangun fasilitas untuk wisata mewah di kawasan tersebut.

Credit sindonews.com

PM Israel Bilang Usik Saudi akan Membuat Dunia dalam Bahaya

YERUSALEM - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengecam pembunuhan jurnalis pembangkang Arab Saudi, Jamal Khashoggi, sebagai kejadian mengerikan. Namun dia menegaskan bahwa mengusik Riyadh akan menempatkan dunia dalam bahaya.

"Apa yang terjadi di Istanbul tidak kurang mengerikan. Tetapi itu seimbang dengan pentingnya Arab Saudi dan peran yang dimainkannya di Timur Tengah," kata Netanyahu kepada wartawan di sebuah acara di Yerusalem, hari Rabu.

"Karena, jika Arab Saudi akan mengalami ketidakstabilan, dunia, bukan Timur Tengah, akan menjadi tidak stabil," kata Netanyahu," lanjut Netanyahu, yang dikutip Reuters, Kamis (13/12/2018).

Khashoggi, seorang jurnalis pengkritik Riyadh dan kolumnis untuk Washington Post, menghilang pada 2 Oktober setelah mengunjungi Konsulat Saudi di Istanbul untuk mendapatkan dokumen pernikahan. Pemerintah Saudi mengonfirmasi wartawan itu terbunuh di konsulat oleh "operasi nakal" yang melibatkan oknum intelijen.

Tanggapan Netanyahu mirip dengan komentar yang dibuat oleh Presiden AS Donald Trump selama wawancara dengan Reuters.

"Saya benar-benar berharap bahwa orang-orang tidak akan menyarankan bahwa kita seharusnya tidak mengambil ratusan miliar dolar yang akan mereka sapu ke Rusia dan ke China, atau kedua-duanya, daripada memberikannya kepada kami," kata Trump, saat membahas kasus pembunuhan Khashoggi.

"Anda berbicara tentang ratusan ribu pekerjaan. Anda berbicara tentang kontrak militer dan lainnya yang sangat besar. Saya harap itu tidak akan menjadi rekomendasi," ujarnya.

Para pejabat Turki pada pekan lalu mengatakan bahwa kantor kejaksaan Istanbul telah menyimpulkan bahwa Saud al-Qahtani, seorang pembantu utama untuk Pangeran Mahkota Saudi Mohammed bin Salman, dan Jenderal Ahmed al-Asiri, yang menjabat sebagai wakil kepala intelijen, berada di antara para perencana pembunuhan Khashoggi.

Saudi telah menegaskan Pangeran Mohammed tidak mengetahui tentang rencana pembunuhan itu. Riyadh juga telah berkali-kali membantah bahwa calon raja Saudi itu terlibat dalam pembunuhan tersebut.

Credit sindonews.com

Pemukim Yahudi Sebar Poster Provokatif 'Bunuh Abbas'

Presiden Palestina Mahmoud Abbas

Foto: AP Photo/Richard Drew

Palestina mengutuk perilaku provokatif para pemukim Yahudi yang menyerang Abbas.

CB, GAZA -- Pemukim Yahudi garis keras menggantung poster-poster Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, di Tepi Barat. Poster-poster itu tertempel di blok beton di persimpangan Huwwara dekat kota Nablus.

Dilansir dari Al-Jazeera, tentara Israel yang ditempatkan di daerah itu tidak mencopot poster-poster ini. Dalam sebuah pernyataan, Otoritas Palestina mengatakan poster ancaman untuk membunuh Abbas telah melintasi semua garis merah.

Dalam pertemuan di Ramallah, Dewan Menteri PA mengutuk perilaku provokatif para pemukim Yahudi yang menyerang Abbas. Mereka mengatakan pemukim Yahudi mengambil ancaman dengan sangat serius.

Sekretaris Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Saeb Erekat, menyebut ancaman terhadap Abbas sebagai deklarasi pembunuhan publik terhadap jalan damai yang dikejar oleh presiden dan pemimpin Palestina. "Ini adalah seruan untuk menyeret kawasan itu ke bentrokan dan kekerasan, yang mana pemerintah dan Presiden AS Donald Trump akan membertanggungjawabkan,'' kata Erekat dalam sebuah pernyataan, dilansir dari Al-Jazeera, Rabu (12/12).

Perdana Menteri Rami Hamdallah menyerukan kepada masyarakat internasional untuk juga menyuarakan kecamannya. Ia mengatakan pemerintah Israel sepenuhnya bertanggung jawab atas konsekuensi dari apa yang disebut sebagai 'provokasi-provokasi' untuk membunuh presiden.

Dewan juga mengutuk serangan Israel pada Senin (10/12) terhadap kota-kota dan desa-desa yang masuk Area A. Wilayah tersebut ditentukan oleh Persetujuan Oslo berada di bawah kendali sipil dan keamanan Palestina.

Sebelumnya kendaraan militer dan tentara Israel melakukan serangan di Ramallah, ibu kota de facto PA. Mereka menyerbu markas besar kantor berita resmi Wafa dan mencegah staf meninggalkan gedung.

Penggerebekan itu dilakukan untuk mencari tersangka yang menembak dan melukai tujuh pemukim Yahudi pada Ahad (9/12) malam dari sebuah kendaraan yang bergerak di dekat pemukiman ilegal Ofra, sebelah timur Ramallah. Puluhan warga Palestina terluka akibat serangan pasukan Israel menggunakan gas air mata, peluru karet dan peluru tajam.

Credit republika.co.id

Kelompok HAM Rilis Video Militer Israel Tembaki Warga

Tentara Israel menangkap pemuda Palestina (ilustrasi)

Foto: AFP

Tembakan dimaksudkan membubarkan warga Palestina yang memprotes serangan Israel.

CB, YERUSALEM -- Kelompok HAM Israel merilis sebuah video yang menampilkan pasukan Israel sedang menembaki seorang warga Palestina yang tampak menderita gangguan mental di Tepi Barat. Warga tersebut diketahui bernama Mohammed Hossam Habaly berusia 18 tahun. Kepalanya ditembak oleh tentara Israel di kota Tulkarm pekan lalu.

Dilansir kantor berita Turki, Anadolu Agency, Kamis (13/12), militer Israel mengklaim bahwa pemuda Palestina itu terbunuh dalam situasi yang sedang berkecamuk di daerah tersebut. Namun, kelompok HAM Israel B'tselem menyebut, pasukan Israel menembakkan peluru berlapis karet dan gas air mata.

Tembakan tersebut untuk membubarkan warga Palestina yang melempar batu, yang berkumpul untuk memprotes serangan Israel. Dalam sebuah pernyataan, B'tselem mengatakan 30 tentara bergerak ke Tulkarm barat di mana beberapa warga Palestina berdiri, termasuk Habaly.

"Seorang perwira Israel dan dua tentara maju ke arah pemuda Palestina dan melepaskan empat atau lima tembakan," kata pernyataan itu.

Habaly adalah warga terakhir yang meninggalkan lokasi protes. Namun saat hendak mengambil langkah, dia ditembak di kepala dari belakang, dari jarak sekitar 80 meter.

B'tselem juga menyatakan, rekaman video yang dipasang di Tulkarm barat mempertontonkan bahwa daerah tersebut sangat tenang dan tidak ada bentrokan yang terjadi dengan tentara Israel. Di sisi lain, militer Israel menyebut pembunuhan itu sedang diselidiki polisi militer.

"Ketika penyelidikan selesai, temuannya akan diperiksa oleh penuntut militer," kata B'tselem lagi, dalam sebuah pernyataan.

Credit republika.co.id

Bocah Palestina Tewas Akibat Bentrokan dengan Militer Israel

Ilustrasi bentrokan di Jalur Gaza. (Reuters/Ibraheem Abu Mustafa)

Jakarta, CB -- Ahmed Abu Abed, seorang bocah Palestina berusia empat tahun, tewas setelah terluka dalam bentrokan antara militer Israel dan pemrotes di timur Khan Yunis, perbatasan Jalur Gaza, pada Rabu (12/12).

"Ahmed Abu Abed berusia empat tahun dan delapan bulan tewas akibat terluka di Khan Yunis pada Jumat pekan lalu," ucap juru bicara Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, Ashraf al-Qudra, melalui pernyataan.

Qudra tak menjelaskan informasi detail bagaimana Abed terluka. Namun, sang paman, Bassem, mengatakan kepada AFP bahwa Abed terluka akibat pecahan peluru ketika ayahnya tertembak selama demonstrasi rutin di wilayah itu.

Pemakaman Abed dikabarkan akan dilakukan hari ini.

Sementara itu, militer Israel (IDF) menyatakan pihaknya tengah meninjau lebih lanjut insiden ini.

Mereka menuduh Hamas, salah satu fraksi besar Palestina yang sempat menguasai Gaza, menggunakan warga sipil sebagai tameng untuk menyerang Israel.

"Organisasi teroris Hamas secara keji menggunakan warga Gaza, terutama perempuan dan anak-anak, sebagai tameng manusia dengan menempatkan mereka di garis depan serangan kekerasan dan teror," demikian pernyataan militer Israel seperti dikutip AFP.

"Menghadapi kenyataan ini, IDF telah melakukan segala kemungkinan untuk menghindari segala risiko yang membahayakan anak-anak."

Insiden ini menambah panjang daftar warga Palestina yang tewas di tangan tentara Israel.

Sedikitnya 230 warga Palestina tewas di tangan militer Israel sejak demonstrasi besar-besaran rutin pada 30 Maret lalu. Sementara itu, seorang personel militer Israel tewas dalam periode yang sama.

Dalam demonstrasi itu, warga Palestina menuntut kembali ke tanah mereka yang sampai saat ini masih diduduki Israel. Sejumlah warga sipil meninggal akibat ditembak prajurit Israel.

Pada awal November lalu, Mohammad Habali, 22, seorang warga Palestina dilaporkan tewas ditembak prajurit Israel dalam bentrokan di Tepi Barat.

Habali dilaporkan tewas tertembak ketika pasukan Israel melakukan razia di Kota Tulkarm, utara Tepi Barat, pada Selasa (4/11) dini hari.

Credit cnnindonesia.com

AS Peringatkan Turki Tidak Serang Militan Kurdi di Suriah

WASHINGTON - Pentagon meminta Turki untuk tidak menindaklanjuti ancaman untuk menyerang pasukan yang didukung Amerika Serikat (AS) di Suriah. Pentagon memperingatkan bahwa serangan tersebut bisa mengancam personil AS dan menggagalkan perang melawan ISIS.

"Tindakan militer sepihak ke Suriah timur laut oleh pihak manapun, terutama karena personel AS mungkin ada atau di sekitarnya, adalah keprihatinan serius. Kami merasa tindakan seperti itu tidak dapat diterima," kata juru bicara Departemen Pertahanan AS, Komandan Sean Robertson.

"Kami percaya dialog adalah satu-satunya cara untuk mengamankan daerah perbatasan secara berkelanjutan, dan percaya bahwa operasi militer yang tidak terkoordinasi akan merusak kepentingan bersama," tambahnya seperti dikutip dari CNN, Kamis (13/12/2018).

Sebelumnya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan dalam sebuah pidato yang disiarkan televisi bahwa pasukan Turki akan meluncurkan operasi militer di timur Euphrates, Suriah, sebuah operasi yang ditujukan untuk menargetkan militan Kurdi.

Pasukan AS di Suriah secara teratur bekerja dengan unsur-unsur Kurdi dari Pasukan Demokrat Suriah sebagai bagian dari kampanye mereka melawan ISIS.

Turki melihat semua pasukan Kurdi di Suriah Utara sebagai perpanjangan dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK), terdaftar sebagai kelompok teror oleh AS dan Uni Eropa. AS tidak berbagi pandangan yang sama dengan Turki.

"Target kami jelas bukan pasukan Amerika. Ini adalah anggota organisasi teror yang beroperasi di kawasan itu. Saya ingin menekankan ini," Erdogan menambahkan, mengatakan bahwa dia mengharapkan operasi itu dimulai dalam beberapa hari.

Menteri Pertahanan AS James Mattis baru-baru ini mengarahkan pasukan AS untuk membangun serangkaian pos pengamatan di wilayah perbatasan Suriah timur laut sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi ketegangan antara Turki dan Pasukan Demokrat Suriah yang didukung Washington.

Dua pejabat AS mengatakan kepada CNN bahwa sementara AS telah mengamati pasukan tambahan Turki yang tiba di daerah itu, pada titik ini Turki dinilai tidak memiliki pasukan yang cukup di daerah tersebut untuk melakukan jenis operasi dalam garis waktu yang diinginkan Erdogan.

Namun ancaman penembakan lintas batas tetap terbuka, berpotensi menempatkan pasukan AS yang ada di sana dalam bahaya.

Bentrokan lintas batas sebelumnya menyebabkan Pasukan Demokrat Suriah menangguhkan serangan mereka terhadap kota Hajin yang dikuasai ISIS, benteng terakhir kelompok teror yang tersisa di timur Sungai Eufrat.

"Kampanye melawan ISIS belum berakhir. Pasukan koalisi bekerja erat dengan Pasukan Demokrat Suriah yang berada di tengah-tengah operasi serangan terhadap ISIS di Lembah Sungai Eufrat Tengah," kata Robertson, juru bicara Pentagon.

"Kita tidak boleh dan tidak dapat membiarkan ISIS bernafas pada titik kritis ini atau kita akan membahayakan keuntungan signifikan yang telah kita buat bersama mitra-mitra Koalisi kita dan berisiko membiarkan ISIS bangkit kembali," tambahnya.

Credit sindonews.com

Erdogan: Turki akan Gelar Operasi Militer di Suriah

Recep Tayyip Erdogan

Foto: EPA

Serangan militer ditujukan kepada kelompok Kurdi.

CB, ANKARA -- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan Turki akan memulai operasi militer di timur Sungai Eufrat di Suriah utara dalam beberapa hari. Pernyataan ini disampaikan Erdogan dalam pidatonya di KTT Industri Pertahanan Turki di Ankara pada Rabu (12/12).
"Sudah saatnya untuk menyadari keputusan kami untuk memusnahkan kelompok-kelompok teror di timur Eufrat," kata Erdogan, dikutip Hurriyet Daily News.

"Kami akan memulai operasi militer di timur Sungai Eufrat dalam beberapa hari, untuk menyelamatkannya dari kelompok teroris separatis. Target Turki bukan tentara AS, tetapi para anggota kelompok teror," papar Erdogan, mengacu pada kelompok People's Protection Units (YPG) yang didukung AS.

Pada Selasa (11/12), Pentagon mengumumkan pos pengamatan AS di Suriah utara telah didirikan, meskipun Turki telah meminta untuk membatalkan pendirian itu. Pos tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pertikaian antara tentara Turki dan pasukan YPG yang didukung AS.

AS telah lama mengeluh bahwa ketegangan antara Turki dan YPG yang merupakan bagian dari Syrian Democratic Forces (SDF), telah memperlambat kemajuan dalam memerangi ISIS.

Namun Erdogan menegaskan, kini sudah tidak ada lagi ancaman ISIS di Suriah.
Ia menuduh AS telah dengan sengaja menunda rencana Turki untuk membersihkan Kota Manbij di Suriah dari anggota YPG.

"Jelas tujuan dari pos pengamatan AS di Suriah bukan untuk melindungi negara kami dari teroris tetapi melindungi teroris dari Turki," ungkapnya.

Juru bicara Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), Omer Celik mengatakan langkah pendirian pos pengamatan akan dilihat oleh Turki sebagai sebuah dukungan baru untuk elemen teror di Suriah. "Kami tidak melihat pendekatan mereka sebagai pendekatan yang bermaksud baik," kata Celik, Selasa (11/12).

Tentara Turki sejak 2016 telah meluncurkan dua operasi militer di Suriah. Operasi militer terakhir dilakukan di kota perbatasan Afrin untuk melawan YPG pada Maret lalu.

Ankara menganggap YPG sebagai cabang dari Kurdistan Workers' Party (PKK), yang terdaftar sebagai organisasi teroris oleh Turki, AS, dan Uni Eropa. Turki juga merasa skeptis terkait rencana AS untuk melatih sekitar 40 ribu penduduk di Suriah timur laut.

Pekan lalu, Kepala Staf Gabungan AS Jenderal Joseph Dunford mengatakan AS perlu melatih sekitar 40 ribu militan lokal untuk memberikan stabilitas di Suriah.

Credit republika.co.id

Duga AS Beraksi 2019, Khamenei Minta Bangsa Iran Bersatu

TEHERAN - Pemimpin Agung Ayatollah Ali Khamenei meminta bangsa Iran tetap bersatu. Dia menduga Amerika Serikat (AS) akan berkasi dengan meluncurkan plot melawan Iran pada 2019 mendatang.

Khamenei curiga Washington akan mengeksploitasi perpecahan di Iran.

Iran sedang berjuang mengatasi masalah ekonomi akibat dipulihkannya sanksi Amerika Serikat (AS) setelah Presiden Donald Trump untuk menarik Washington keluar dari kesepakatan nuklir 2015 yang diteken antara Iran dan enam kekuatan dunia (AS, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan China).

"Setiap orang harus waspada, karena musuh kami; Amerika, licik dan jahat...dan mungkin memiliki rencana untuk 2019," kata Khamenei dalam sebuah pidato, yang teksnya di-posting di situsnya.

"Tapi kami lebih kuat dari mereka dan mereka akan gagal seperti di masa lalu," lanjut dia, yang dikutip Reuters, Kamis (13/12/2018).

Mata uang Rial Iran telah jatuh sekitar 60 persen dari nilainya pada tahun 2018, karena warga di negara itu gencar mencari dolar dan koin emas untuk melindungi tabungan mereka. Ketegangan dan protes pekerja telah meningkat karena sanksi telah memacu inflasi dan pengangguran.

"Saran saya kepada bangsa Iran, terutama kaum muda dan berbagai organisasi negara, (kaum) profesional atau politisi, adalah berhati-hati dan tidak membuat masalah lebih mudah bagi musuh," kata Khamenei.

Iran menuduh Amerika Serikat, Israel, saingan regionalnya Arab Saudi serta lawan-lawan pemerintah yang tinggal di pengasingan, telah mengobarkan kerusuhan di negara para Mullah tersebut.

Credit sindonews.com

PBB: dua peluncur rudal yang ditemukan di Yaman sepertinya dari Iran

Dua wanita dan anak-anak yang mengungsi akibat pertempuran di kota pelabuhan Laut Merah Hodeidah menunggu di pusat pendaftaran pengungsi di Sanaa, Yaman, Rabu (27/6/2018). (REUTERS/Khaled Abdullah)

Perserikatan Bangsa-Bangsa (CB) - Dua unit peluncur misil anti-tank yang ditemukan koalisi militer pimpinan Saudi di Yaman tampaknya telah diproduksi di Iran tahun 2016 dan 2017, menurut laporan rahasia PBB yang dilihat Reuters pada Selasa.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres tidak secara khusus menyatakan apakah penemuan unit-unit peluncur peluru kendali tersebut di Yaman merupakan pelanggaran atas resolusi PBB yang berlaku efektif pada Januari 2016. Resolusi itu mencegah Iran mengimpor atau mengekspor senjata atau bahan-bahan terkait jika Dewan Keamanan tidak memberikan persetujuan.

"Sekretariat menemukan bahwa unit-unit peluncur misil itu memiliki karakteristik buatan Iran dan tahun produksinya tertera tahun 2016 dan 2017," kata Guterres dalam laporan dua tahunannya kepada Dewan Keamanan mengenai implementasi sanksi-sanksi atas Iran.

"Sekretariat juga memeriksa rudal permukaan-ke-udara, sebagian bisa dibongkar, disita koalisi pimpinan Saudi dan mengamati fitur-fiturnya tampak konsisten dengan sebuah rudal buatan Iran," tulisnya sebagaimana dikutip Reuters.

Perang perwalian sedang terjadi di Yaman antara Iran dan Arab Saudi. Koalisi pimpinan Saudi campur tangan tahun 2015, mendukung pasukan pemerintah yang berperang melawan gerakan Houthi sekutu Iran.

Pihak Houthi harus tunduk pada embargo senjata terpisah sejak tahun 2015. Iran telah berulang-ulang membantah memasok senjata ke Houthi.

DK PBB dijadwalkan membahas laporan terbaru dari Guterres itu pada Rabu, kata para diplomat.

Credit antaranews.com

Sejarah Hari Ini: Saddam Hussein Ditangkap

Presiden Irak Saddam Hussein

Senjata pemusnah massal tak pernah ditemukan di Irak.

CB, Setelah menghabiskan waktu selama sembilan bulan dalam pelarian, mantan pemimpin Irak Saddam Hussein ditangkap pada 13 Desember 2003.

Kejatuhan Saddam dimulai pada 20 Maret 2003, ketika Amerika Serikat (AS) memimpin pasukan invasi ke Irak untuk menggulingkan pemerintahannya yang telah menguasai negara itu selama lebih dari 20 tahun.

Seperti dilansir di History, Saddam Hussein dilahirkan dalam sebuah keluarga miskin di Tikrit, 100 mil dari Baghdad, pada 1937. Setelah pindah ke Baghdad saat remaja, Saddam bergabung dengan Partai Baath yang nantinya akan dia pimpin.

Dia berpartisipasi dalam beberapa upaya kudeta dan ikut mendukung sepupunya, Ahmed Hassal al-Bakr, untuk menjadi diktator Irak pada Juli 1968. Saddam kemudian mengambil alih jabatan sepupunya itu 11 tahun kemudian.

Selama 24 tahun berkuasa, polisi rahasia Saddam dituduh telah melindungi kekuasaannya, meneror publik, dan mengabaikan hak asasi manusia. Meski banyak rakyat yang menghadapi kemiskinan, Saddam sendiri hidup dalam kemewahan yang luar biasa.

Ia membangun lebih dari 20 istana mewah di seluruh negeri. Dengan alasan keamanan, ia dilaporkan sering pindah dari satu istana ke istana lainnya dan selalu tidur di lokasi rahasia.

Pada awal 1980-an, Saddam melibatkan negaranya dalam perang dengan Iran selama delapan tahun. Pertempuran tersebut diperkirakan telah menewaskan lebih dari satu juta jiwa di kedua belah pihak.

Saddam diduga telah menggunakan racun agen saraf dan gas mustard untuk melawan tentara Iran selama perang. Ia juga dilaporkan telah menembakkan senjata kimia pada penduduk Kurdi Irak di Irak utara pada 1988.

Setelah ia menyerang Kuwait pada 1990, sebuah koalisi pimpinan AS menyerbu Irak pada 1991, tetapi gagal menyingkirkan Saddam dari kursi kekuasaannya. Sepanjang 1990-an, Saddam menghadapi sanksi ekonomi dan serangan udara AS yang ditujukan untuk melumpuhkan kemampuannya memproduksi senjata kimia, biologi, dan nuklir.

Irak terus menghadapi tuduhan penjualan minyak ilegal dan pengembangan senjata kimia. AS lagi-lagi menyerbu negara itu pada Maret 2003. Kali ini dengan tujuan untuk menggulingkan Saddam dan rezimnya.

"Tidak diragukan bahwa umat beriman akan menang melawan agresi," ujar Saddam saat itu.

Meski demikian, selama invasi AS, Saddam bersembunyi dan berbicara kepada rakyatnya hanya melalui rekaman audio sesekali. Setelah mengumumkan bahwa Saddam merupakan orang yang paling dicari dari daftar 55 anggota di rezimnya, AS memulai pencarian intens.

Pada 22 Juli 2003, putra-putra Saddam, Uday dan Qusay, terbunuh ketika tentara AS menyerbu sebuah vila tempat mereka tinggal di Kota Mosul, Irak utara. Lima bulan kemudian, pada 13 Desember 2003, tentara AS menemukan Saddam Hussein bersembunyi di lubang sedalam enam sampai delapan kaki, sejauh sembilan mil di luar kota kelahirannya di Tikrit.

Pria yang pernah terobsesi dengan kebersihan itu ternyata ditemukan tidak terawat, dengan janggut lebat dan rambut kusut. Dia tidak melawan dan tidak terluka selama penangkapan. Seorang tentara di lokasi menggambarkannya sebagai seorang pria yang pasrah akan nasibnya.

Saddam kemudian dijebloskan ke penjara Irak dengan penjagaan tentara AS. Ia segera menghadapi persidangan di depan pengadilan khusus terkait beberapa kasus kriminal yang mendakwanya.

Persidangan pertama dimulai pada Oktober 2005. Pada 5 November tahun berikutnya, dia dinyatakan bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung.

Setelah gagal mengajukan banding, dia dieksekusi pada 30 Desember 2006. Meskipun telah dilakukan pencarian yang panjang, senjata pemusnah massal tidak pernah ditemukan di Irak.

Credit republika.co.id