CUPUMA

Kamis, 06 Desember 2018

Israel Desak Pertemuan DK PBB Soal Terowongan Hizbullah

TEL AVIV - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengaku akan mendesak diadakanya pertemuan darurat di Dewan Keamanan (DK) PBB untuk mengutuk tindakan Hizbullah membangun terowongan untuk menyerang Israel.

"Saya menginstruksikan delegasi Israel di PBB untuk meminta pertemuan darurat di DK untuk mengutuk Hizbullah dan tindakannya," kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (5/12).

Neyanyahu lalu mengatakan, dia telah berdiskusi dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo tentang isu penerapan sanksi baru terhadap Hizbullah.

Dia menyatakan akan mengadakan pembicaraan tentang Hizbullah dengan para pemimpin dunia lainnya dan juga dengan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres dalam beberapa hari ke depan.

Pemimpin Israel itu kemudian mengulangi tuduhan bahwa Iran menggunakan Hizbullah sebagai proksi dan memperingatkan akan membuat Teheran bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh Hizbullah.

"Kami akan terus melakukan semua yang kami bisa untuk melindungi diri dari upaya Iran untuk menggunakan Lebanon, Suriah dan Jalur Gaza sebagai basis operasi untuk meluncurkan serangan terhadap Israel," tukasnya.

Sebelumnya, Militer Tel Aviv meluncurkan operasi untuk menghancurkan terowongan lintas batas yang diklaim digunakan Hizbullah untuk menyerbu wilayah Israel. Aksi militer bernama Operation Northern Shield (Operasi Perisai Utara) diluncurkan mulai kemarin.

"Kami baru saja meluncurkan Operasi Perisai Utara untuk mengekspos dan menetralkan terowongan serangan lintas perbatasan yang digali oleh Hizbullah dari Lebanon ke Israel. (Ancaman terhadap) Keselamatan warga sipil Israel merupakan pelanggaran berat," kata Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dalam pengumuman di Twitter, kemarin.

Credit sindonews.com

Hamas Terima Usulan Mesir Soal Rekonsiliasi dengan Fatah

Hamas-Fatah

Tawaran Mesir dinilai memasukkan semua tuntutan dari faksi nasional.

CB, GAZA CITY -- Hamas menerima tawaran yang diajukan Mesir untuk menuju rekonsiliasi dengan Fatah. Rekonsiliasi penting untuk persatuan pemerintahan Palestina.
"Mesir telah menyampaikan usulan yang jelas untuk mengakhiri perselisihan dan mengatur kembali penataan Palestina," ujar seorang anggota biro politik Hamas, Khalil al-Hayya, pada sebuah acara yang diadakan di Gaza.

Seperti dilansir Anadolu, Ràbu (5/12), Hayya mengatakan tawaran Mesir itu memasukkan semua tuntutan dari faksi nasional. "Dan kami telah menerimanya meskipun kami keberatan," katanya.

Anggota Hamas meminta kelompok Fatah untuk menerima tawaran Mesir agar menuju rekonsiliasi dan persatuan Palestina. Ini diperlukan untuk menghadapi tantangan yang dihadapi Palestina di masa akan datang.

Dia juga menggarisbawahi perlunya mencapai kemitraan nyata untuk membangun kembali lembaga-lembaga nasional Palestina, seperti payung Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Bulan lalu, delegasi Hamas dan Fatah mengadakan pembicaraan dengan para pejabat Mesir di Kairo untuk mengakhiri perselisihan.

Pembicaraan ini adalah satu dari sekian banyak putaran pembicaraan antara Hamas dan Fatah sejak dimulainya pembagian Palestina pada 2007. Tetapi pembicaraan itu belum membuahkan hasil.

Dalam perkembangan terpisah, sebuah delegasi parlemen dari kelompok Hamas mengunjungi Lebanon pada Rabu (5/12), sebagai bagian dari tur luar negeri.
"Kunjungan itu bertujuan untuk memobilisasi kekuatan bangsa dan dunia untuk melanjutkan dukungan mereka terhadap rakyat Palestina dalam menghadapi pendudukan Israel yang didukung oleh pemerintah AS," kata pernyataan itu.

Menurut pernyataan itu, delegasi Hamas akan mengadakan pembicaraan dengan para pejabat Lebanon dan blok-blok parlemen serta mengunjungi kamp-kamp pengungsi Palestina di negara itu.

Credit republika.co.id

Rusia-Ukraina Memanas, AS Kirim Kapal Perang ke Laut Hitam

WASHINGTON - Militer Amerika Serikat (AS) mengirim sebuah kapal perang tipe perusak ke lepas pantai Rusia, Laut Hitam. Langkah Washington ini terjadi di saat ketegangan antara Rusia dan Ukraina sedang memanas.

Kapal USS McCampbell (DDG-85) sedang menuju ke perairan di dekat Armada Pasifik Vladiostok. Ini merupakan misi pertama kapal tersebut sejak Perang Dingin berakhir.

Kapal-kapal AS lainnya juga direncanakan segera menyusul ke Laut Hitam.

"USS MCCampbell (DDG-85) menuju ke sekitar Peter the Great Bay untuk menantang klaim maritim berlebihan Rusia dan menjunjung tinggi hak, kebebasan, dan penggunaan sah dari laut yang dinikmati oleh AS dan yang lainnya," kata juru bicara Armada Pasifik AS Letnan Rachel McMarr, dalam sebuah pernyataan yang dikutip CNN, Kamis (6/12/2018).

Angkatan Laut AS menyebut misi kapal perang itu sebagai misi Freedom of Navigation Operation (FONOP). Terakhir kali FONOP dilakukan di wilayah ini pada tahun 1987, yakni pada puncak ketegangan Perang Dingin AS dengan Uni Soviet.

Pada hari Rabu, kapal USS McCampbell yang dilengkapi peluru kendali (rudal) melintas di dekat perairan yang disengketakan antara Moskow dan Tokyo di Laut Jepang. Aksi kapal itu berpotensi membuat Rusia jengkel.

"Operasi-operasi ini menunjukkan Amerika Serikat akan terbang, berlayar dan beroperasi di mana pun hukum internasional mengizinkan," kata McMarr. "Itu benar di Laut Jepang, seperti di tempat lain di seluruh dunia."

CNN melaporkan bahwa Departemen Luar Negeri AS juga telah memberi tahu Turki tentang niat Washington untuk mengirim kapal perang melalui Bosporus dan Dardanelles. Sesuai Konvensi Montreux tahun 1936, negara-negara yang tidak berbatasan dengan Laut Hitam wajib melakukan pemberitahuan 15 hari sebelum kapal perang masuk ke kawasan itu.

Perjanjian tahun 1936 juga membatasi kehadiran kapal dari negara-negara yang tidak berbatasan dengan Laut Hitam hingga maksimal 21 hari. Terakhir kali, kapal AS singgah di wilayah itu pada bulan Oktober.

Seorang pejabat AS yang berbicara dalam kondisi anonim kepada CNN mengatakan pengiriman kapal perang USS McCampbell sejatinya tanggapan atas bentrok kapal militer Rusia dan Ukraina di Selat Kerch bulan lalu. Selat itu menghubungkan Laut Azov ke Laut Hitam.

"Kami secara rutin melakukan operasi untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas di seluruh wilayah operasi Armada ke-6 AS untuk memasuki perairan internasional dan ruang udara Laut Hitam," kata juru bicara komandan kapal tersebut, Kyle Raines, kepada CNN.

Credit sindonews.com

Rusia dan Ukraina Memanas, Ada Pengerahan Pasukan di Donbass

Letnan Jenderal Serhiy Nayev, Kepala Operasi Angkatan Bersenjata Ukraina, mengawasi pantai laut melalui jendela helikopter selama patroli dekat Urzuf, pantai selatan laut Azov, timur Ukraina, Kamis, 29 November 2018. (AP / Evgeniy Maloletka)

CB, Moskow – Pemerintah Ukraina menggelar pasukan besar-besaran di daerah Donbass sebagai persiapan untuk menghadapi serangan militer Rusia.

“Sayangnya, informasi mengenai persiapan aktif militer Ukraina terkait kemungkinan aksi di Donbass semakin sering muncul belakangan ini,” kata Maria Zakharova, juru bicara kementerian Luar Negeri Rusia, seperti dilansir Sputnik News pada Rabu, 5 Desember 2018.
Zakharova menuding Kiev berusaha menarik perhatian komunitas internasional terhadap tindakan provokasi di Selat Kerch, yang digambarkan sebagai tindakan agresif Rusia.

“Sejumlah komponen penyerangan sedang dikerahkan di kawasan, yang kemudian direlokasi sepanjang garis kontak,” kata Zakharova.
Saat ini, Zakharova mengatakan militer Rusia tidak mengesampingkan setiap kemungkinan tindakan provokasi oleh militer Ukraina di Donbass, termasuk penggunaan senjata kimia.

Saat ini, hubungan Ukraina dan Rusia memburuk pasca insiden penangkapan tiga kapal Ukraina yang mencoba melewati Selat Kerch pada dua pekan lalu. Rusia menuding ketiga kapal, yang dua diantaranya merupakan kapal dengan senjata artileri, melewati wilayahnya secara ilegal. Saat ini, Rusia masih menahan tiga kapal itu meskipun sejumlah negara Eropa termasuk AS meminta dilepas.

Seperti dilansir Reuters, Ukraina lalu menerapkan undang-undang darurat militer menghadapi ini sambil meminta pertolongan NATO agar mengirim kapal perang ke laut perbatasan Ukraina dan Rusia.

Zakharova mengatakan pengerapan UU darurat militer itu hanyalah kamuflase bagi Presiden Ukraina, Petro Poroshenko, untuk melakukan provokasi baru di Donbass.

Credit tempo.co

Rusia Ancam Bombardir Basis Rudal AS di Eropa

MOSKOW - Kepala Staf Umum Militer Rusia, Jenderal Valery Gerasimov menuturkan jika Amerika Serikat (AS) akhirnya mundur dari Perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF), maka langkah pertama yang akan diambil Moskow adalah menargetkan semua basis rudal AS di Eropa.

"Sebagai profesional militer, Anda harus memahami bahwa bukan wilayah AS, tetapi negara-negara yang mengakomodasi sistem jarak menengah dan jarak pendek rudal AS yang akan menjadi sasaran langkah-langkah responsif Rusia," kata Gerasimov saat menggelar jumpa pers di Moskow, seperti dilansir Spuntik pada Rabu (5/12).

Gerasimov kemudian mengatakan, pembentukan lapangan radar yang kuat di dekat perbatasan Rusia telah selesai. Hal ini, lanjut Gerasimov membuat Rusia dapat mendeteksi rudal balistik dari semua arah.

Pernyataan itu datang setelah Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengirim ultimatum kepada Rusia untuk mematuhi perjanjian kontrol senjata nuklir dalam tempo 60 hari. Pompeo menyatakan, hanya Moskow yang bisa menyelamatkan perjanjian yang diteken pada masa Perang Dingin itu.

Sementara itu, di kesempatan yang sama, Gerasimov menyebut penyebab utama memburuknya situasi dunia adalah keinginan AS untuk mempertahankan dominasianya dan menendang semua negara yang berusaha menjadi saingan mereka.

"Salah satu faktor perusan utama yang membuat situasi internasional semakin buruk adalah kegiatan AS yang bertujuan mempertahankan peran dominan AS di dunia dan mengeluarkan negara-negara lain dari persaingan," ungkapnya.

Dia menekankan bahwa untuk tujuan ini Washington dan sekutu-sekutunya mengambil langkah-langkah untuk menekan Rusia dan mendiskreditkan perannya dalam urusan internasional.

Credit sindonews.com

Jaksa Turki Perintahkan Tangkap Jenderal Saudi

Jamal Khashoggi

Foto: AP/Virginia Mayo, File

Jaksa juga memerintahkan penangkapan terhadap Saud al-Qahtani, pembantu dekat MBS.

CB, ANKARA -- Jaksa Istanbul Turki mengajukan surat perintah penangkapan terhadap Saud al-Qahtani dan Jenderal Ahmed al-Asiri karena dicurigai merencanakan pembunuhan terhadap jurnalis Arab Saudi Jamal Khashoggi.

Al-Qahtani merupakan pembantu utama Putra Mahkota Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS). Adapun Jenderal Ahmed al-Siri adalah wakil kepala intelijen asing Saudi.

Menurut informasi dari sejumlah pejabat Turki, kantor kejaksaan Istanbul telah menyimpulkan ada kecurigaan kuat bahwa al-Qahtani dan Jenderal al-Siri yang dipecat dari posisinya bulan lalu, termasuk di antara tokoh-tokoh yang merencanakan pembunuhan terhadap Khashoggi.

"Langkah jaksa penuntut untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Qahtani dan Asiri mencerminkan pandangan bahwa Pemerintah Saudi tidak akan mengambil tindakan formal terhadap orang-orang itu," kata seorang pejabat Turki pada Rabu (5/12).

Menurut pejabat Turki itu, komunitas internasional tampaknya meragukan komitmen Saudi untuk mengadili para pelaku pembunuhan Khashoggi. "Dengan mengesktradisi semua tersangka ke Turki, tempat Jamal Khashoggi terbunuh dan termutilasi, pihak berwenang Saudi dapat mengatasi masalah itu," ujarnya.

Saudi diketahui telah menahan setidaknya 11 tersangka pembunuhan Khashoggi. Lima di antaranya bahkan dituntut hukuman mati. Namun Saudi belum memberikan keterangan tentang siapa otak yang merencanakan pembunuhan Khashoggi.

Kendati demikian Riyadh telah berulang kali membantah bahwa Pangeran MBS terlibat dalam kasus tersebut. MBs memang kerap disebut sebagai tokoh yang merencanakan pembunuhan Khashoggi.

Khahsoggi dibunuh di gedung konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober. Jasadnya kemudian dimutilasi. Namun hingga kini potongan tubuhnya belum ditemukan. Terdapat dugaan bahwa tubuhnya telah dilenyapkan menggunakan zat asam.

Credit republika.co.id

Duterte Serukan Para Uskup Filipina Dibunuh karena Tak Berguna

MANILA - Presiden Filipina Rodrigo Duterte membuat seruan berbahaya yang menargetkan pihak Gereja Katolik di negaranya. Dia menyerukan agar para uskup dibunuh karena dia anggap bodoh dan tak berguna.

Seruan pembunuhan ini sebagai respons atas kritik pihak Gereja Katolik atas maraknya pembunuhan di luar hukum selama perang anti-narkoba berlangsung.

Dalam pidato di Istana Presiden pada hari Rabu, Duterte membuat seruan dalam bahasa campuran Filipina dan Inggris.

"Uskup-uskup ini yang kalian miliki, bunuh mereka. Mereka adalah orang bodoh yang tidak berguna. Yang mereka lakukan hanyalah mengkritik," kesal Duterte, seperti dikutip Al Jazeera, Kamis (6/12/2018).

Dalam sebuah pidato kepada pejabat pemerintah kemudian, Duterte juga menyebut Gereja Katolik sebagai "institusi yang paling munafik" dan mengatakan bahwa Tuhan-nya berbeda dari penganut Katolik.

"Saya tidak pernah mengatakan saya tidak percaya pada Tuhan. Apa yang saya katakan adalah Tuhan Anda bodoh, saya punya banyak akal sehat. Itulah yang saya katakan kepada para uskup," katanya.

"Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya adalah seorang ateis," lanjut dia.

Filipina memiliki lebih dari 100 juta penduduk, yang 90 persen di antaranya mengidentifikasikan diri sebagai penganut Katolik.

Duterte dikenal karena membuat pernyataan kontroversi. Pada awal pekan ini, dia mengatakan dia menggunakan ganja untuk tetap terjaga, tetapi kemudian mencabut pernyataan tersebut yang dia klaim hanya bercanda.

Pada bulan Desember tahun lalu, tiga imam Katolik tewas, seiring dengan gencarnya kritik dari Gereja Katolik terhadap maraknya pembunuhan di luar hukum dalam perang anti-narkoba.

"Mereka membunuh kawanan kami. Mereka membunuh kami, para gembala. Mereka membunuh iman kami. Mereka mengutuk gereja kami," kata para pemimpin Katolik dalam pernyataan yang dilontarkan awal tahun ini.

Uskup Agung Socrates Villegas juga mendesak Duterte untuk menghentikan "penganiayaan lisan" terhadap Gereja Katolik."Karena serangan semacam itu tanpa disadari dapat memberanikan lebih banyak kejahatan terhadap para imam," katanya.

Duterte, yang adalah seorang Katolik yang telah dibaptis, telah mengatakan bahwa gereja tidak memiliki otoritas moral untuk mengkritiknya. Sebaliknya, dia menyerang balik institusi gereja yang sarat skandal pelecehan seksual yang melibatkan imam di seluruh dunia.

Dia Duterte pernah mengecam Paus Fransiskus selama kampanye pemilu 2016, tetapi kemudian meminta maaf.

Credit sindonews.com

Tentara "teladan" Amerika dijatuhi hukuman 25 tahun karena dukung ISIS

Pemandangan yang menunjukkan kerusakan di lokasi setelah serangan udara oleh pesawat tempur Amerika Serikat melawan ISIS di Sabratha, Libya, dalam foto Jumat (19/2/2016). (REUTERS/Sabratha municipality )

Hawaii (CB) - Seorang sersan Angkatan Darat Amerika Serikat, yang digambarkan bekas rekan-rekannya sebagai seorang "prajurit teladan", pada Selasa (4/12) dijatuhi hukuman penjara selama 25 tahun di pengadilan federal di Hawaii terkait ISIS.

Sersan bernama Ikaika Erik Kang dan berusia 35 tahun itu divonis 25 tahun setelah menyatakan bersalah memberikan dukungan materi kepada kelompok garis keras tersebut.

Sebelumnya pada Agustus, Kang setuju untuk mengaku bersalah atas empat dakwaan pelanggaran hukum terkait antiterorisme dan menerima hukuman 25 tahun yang diajukan.

Hakim Susan Oki Mollway menerima kesepakatan pengakuan bersalah itu dalam persidangan Selasa pagi, demikian dilaporkan saluran televisi Hawaii, KHON2.

Kang mengatakan kepada pengadilan bahwa ia sudah tahu dirinya bersalah, lapor KHON2.

Kang mulai memperlihatkan dukungan bagi ISIS, yang Amerika Serikat dianggap sebagai organisasi teroris asing, pada awal 2016, menurut Departemen Kehakiman AS.

Petugas-petugas intelijen yang menyamar dari Biro Penyelidikan Federal (FBI) mulai bertemu dengan Kang awal tahun ini. Beberapa dari mereka berpura-pura menjadi anggota kelompok militan itu.

Dalam sebuah sesi yang direkam dengan video, Kang memberi mereka peralatan militer dan dokumen-dokumen rahasia serta setuju untuk mengajarkan kepada mereka perkelahian dengan tangan kosong, menurut tim jaksa federal.

Tim pengacara Kang telah mengajukan tiga surat dukungan di pengadilan. Surat-surat itu menggambarkan Kang sebagai prajurit tekun namun menutup diri, yang bergelut dengan gangguan kesehatan mentalnya.

Kakak perempuan Kang, Erika Takahashi, menulis bahwa Kang tumbuh di dalam "keluarga yang sangat kasar". Erika menambahkan bahwa Kang adalah "orang yang sebenarnya hatinya baik."

Dua tentara, yang pernah bekerja sama dengan Kang di pengawasan lalu lintas udara pada pos militer Fort Rucker di Alabama, memanfaatkan surat mereka untuk mendesak hakim agar membantu Kang mendapatkan pendampingan.

Thomas Maia, yang merupakan pengawas pertama Kang di Fort Rucker, menyebut Kang sebagai "prajurit teladan" namun mengatakan ia mengkhawatirkan tingkah laku Kang yang aneh.

Keanehan yang diungkapkan Maia termasuk bahwa Kang menatap dinding selama berjam-jam tanpa henti dengan mengatakan bahwa ia sedang berusaha mendengarkan suara darah yang sedang mengalir di pembuluhnya, tulis Maia.

Maia menulis bahwa upaya dirinya untuk memastikan agar Kang mendapatkan pemeriksaan kesehatan mental ditolak.

"Dia tidak mencari ISIS karena keinginannya sendiri, dia didekati dan secara sosial dirancang FBI atas permintaan Angkatan Darat," tulis Maia.

"Kalau dulu ia (Kang, red) diberi perawatan mental yang memadai waktu saya memintanya, hal-hal seperti ini tidak akan terjadi."

Tim jaksa federal mengatakan Kang setuju untuk menyatakan kesetiaan kepada IS dalam sebuah upacara, yang pura-pura diselenggarakan para agen FBI yang menyamar.

Setelah upacara itu, Kang mengatakan kepada para agen bahwa ia siap membawa senapannya ke pusat kota Honolulu dan siap melancarkan tembakan. Pada saat itulah Kang kemudian dibekuk.

Credit antaranews.com

Satu Awak Pesawat Militer AS yang Jatuh di Jepang Ditemukan

Ilustrasi. (LCPL JOHN MCGARITY, USMC via Wikimedia)

Jakarta, CB -- Tim SAR menemukan satu dari tujuh anggota Marinir Amerika Serikat yang dilaporkan hilang setelah dua pesawat militer mereka bertabrakan di lepas pantai Jepang pada Kamis (6/12).

Menteri Pertahanan Jepang, Takeshi Iwaya, mengatakan bahwa personel marinir tersebut dalam kondisi stabil dan sudah diamankan di Pangkalan Udara Korps Marinir Iwakuni.

Menanggapi kabar tersebut, Korps Marinir melansir pernyataan berbunyi, "Kami berterima kasih kepada Pasukan Pertahanan Maritim Jepang karena langsung merespons dengan operasi SAR."

Personel tersebut merupakan awak jet tempur F-18 yang bertabrakan dengan pesawat pengisi bahan bakar KC-130 sekitar pukul 02.00 waktu setempat, setelah lepas landas dari Iwakuni.

Seorang pejabat AS mengonfirmasi kabar kecelakaan tersebut kepada Reuters, tapi enggan mengungkap penyebabnya.

Menurut pejabat itu, penyelidikan sedang berlangsung dengan dugaan kelalaian dalam operasi.

Satu pejabat lainnya mengatakan kepada AFP bahwa insiden tersebut terjadi ketika kedua pesawat melakukan operasi pengisian bahan bakar.

Credit cnnindonesia.com

Tabrakan Dua Pesawat Militer AS di Jepang, Tujuh Awak Hilang

Ilustrasi F-18. (LCPL JOHN MCGARITY, USMC via Wikimedia)

Jakarta, CB -- Setidaknya tujuh orang hilang usai dua pesawat korps marinir Amerika Serikat dilaporkan bertabrakan di lepas pantai Jepang pada Kamis (5/12).

Korps Marinir melaporkan bahwa insiden ini terjadi ketika para awak pesawat tersebut melakukan latihan rutin.

Seorang pejabat AS mengatakan kepada Reuters bahwa insiden itu terjadi pada pukul 02.00 waktu setempat, setelah pesawat lepas landas dari Pangkalan Udara Marinir Iwakuni.

Pejabat tersebut enggan menjelaskan penyebab kecelakaan, tapi mengonfirmasi bahwa insiden tersebut melibatkan satu jet tempur F-18 dan pesawat pengisi bahan bakar KC-130 dengan total awak tujuh orang.

Salah satu pejabat AS lainnya mengatakan kepada AFP bahwa insiden tersebut terjadi ketika kedua pesawat melakukan operasi pengisian bahan bakar.

Ia memastikan bahwa tim SAR Jepang langsung merespons dan melakukan upaya pencarian di koordinat terakhir kedua pesawat.

Sementara itu, korps marinir AS juga langsung menggelar penyelidikan lebih lanjut.

Credit cnnindonesia.com

UE Kembali Serukan AS-Rusia Selamatkan Perjanjian Senjata Nuklir

BRUSSELS - Uni Eropa (UE) kembali menyerukan Amerika Serikat (AS) dan Rusia untuk menyelamatkan Perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF). Seruan ini datang setelah AS mengeluarkan ultimatun kepada Rusia terkait perjanjian itu.

Dalam sebuah pernyataan, Menteri Luar Negeri UE, Frederica Mogherini memohon agar perjanjian itu diselamatkan. Dia memperingatkan bahwa Eropa tidak ingin menjadi medan perang bagi kekuatan global sekali lagi, seperti yang terjadi selama Perang Dingin.

"INF telah menjamin perdamaian dan keamanan di wilayah Eropa selama 30 tahun," kata Mogherini, yang berbicara kepada media jelang pertemuan NATO di Brussels, seperti dilansir Channel News Asia pada Rabu (5/12).

"Ini harus sepenuhnya dilaksanakan, jadi saya berharap bahwa waktu yang ada untuk bekerja melestarikan perjanjian dan mencapai implementasi penuh dapat digunakan dengan bijak dari semua pihak, dan kami pasti akan berusaha untuk membuat bagian kami untuk memastikan ini terjadi," sambungnya.

Sebelumnya diwartakan, AS mengirim ultimatum kepada Rusia untuk mematuhi perjanjian kontrol senjata nuklir dalam tempo 60 hari. Washington menyatakan hanya Moskow yang bisa menyelamatkan perjanjian yang diteken pada masa Perang Dingin itu.

Ultimatum itu disampaikan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo saat melakukan pertemuan dengan para diplomat dan pejabat tinggi negara-negara NATO di Brussels.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan, AS belum memberikan bukti bahwa Moskow melanggar perjanjian tersebut. Moskow kemudian mengatakan pihaknya siap untuk terus membahas masalah ini dengan Washington.

Juru bicara Kemlu Rusia, Maria Zakharova mengatakan, Kedutaan Besar AS di Moskow telah menyerahkan sebuah catatan pada Selasa malam, yang mengatakan bahwa Washington akan mengundurkan diri dari Perjanjian INF, kecuali Moskow mulai mematuhi perjanjian itu.

"Dokumen-dokumen ini diterima untuk diproses lebih lanjut. Di dalamnya sekali lagi ada tuduhan tak berdasar tentang dugaan pelanggaran perjanjian kami. Kami telah berulang kali mengatakan bahwa ini adalah dugaan. Tidak ada bukti yang telah disampaikan kepada kami," ucap Zakharova.

Credit sindonews.com

Rusia: AS Tak Miliki Bukti Kami Langgar Perjanjian INF

MOSKOW - Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan, Amerika Serikat (AS) belum memberikan bukti bahwa Moskow melanggar Perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF). Tetapi, Moskow mengatakan pihaknya siap untuk terus membahas masalah ini dengan Washington.

Juru bicara Kemlu Rusia, Maria Zakharova mengatakan, Kedutaan Besar AS di Moskow telah menyerahkan sebuah catatan pada Selasa malam, yang mengatakan bahwa Washington akan mengundurkan diri dari Perjanjian INF, kecuali Moskow mulai mematuhi perjanjian itu.

"Dokumen-dokumen ini diterima untuk diproses lebih lanjut. Di dalamnya sekali lagi ada tuduhan tak berdasar tentang dugaan pelanggaran perjanjian kami. Kami telah berulang kali mengatakan bahwa ini adalah dugaan. Tidak ada bukti yang telah disampaikan kepada kami," ucap Zakharova, seperti dilansir Reuters pada Rabu (5/12).

Sebelumnya diwartakan, AS mengirim ultimatum kepada Rusia untuk mematuhi perjanjian kontrol senjata nuklir dalam tempo 60 hari. Washington menyatakan hanya Moskow yang bisa menyelamatkan perjanjian yang diteken pada masa Perang Dingin itu.

Ultimatum itu disampaikan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo saat melakukan pertemuan dengan para diplomat dan pejabat tinggi negara-negara NATO di Brussels.

AS hari ini menyatakan Rusia telah melakukan pelanggaran materi perjanjian dan kami akan menangguhkan kewajiban kami dalam 60 hari, kecuali Rusia kembali mematuhi kesepakatan itu," kata Pompeo.

Credit sindonews.com

NATO Desak Rusia Patuhi Perjanjian Senjata Nuklir

BRUSSELS - NATO menyerukan Rusia untuk kembali mematuhi sepenuhnya Perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF). Hal itu disampaikan NATO dalam sebuah pernyataan pasca pertemuan para Menteri Luar Negeri NATO di Brussels.

“Kami menyerukan kepada Rusia untuk segera kembali ke kepatuhan penuh dan dapat diverifikasi. Sekarang terserah Rusia untuk melestarikan Perjanjian INF,” kata pernyataan itu, seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (5/12).

“Perjanjian INF sangat penting dalam menegakkan keamanan NATO selama lebih dari 30 tahun. Sekutu telah menyimpulkan bahwa Rusia telah mengembangkan dan menerjunkan sistem rudal, yang melanggar Perjanjian INF dan menimbulkan risiko signifikan terhadap keamanan Euro-Atlantik. Kami sangat mendukung temuan Amerika Serikat bahwa Rusia secara materi melanggar kewajibannya berdasarkan Perjanjian INF," sambungnya.

Dalam pernyataanya, NATO mencatat bahwa Amerika Serikat (AS) dan sekutunya telah berulang kali mengangkat keprihatinan mereka dengan Rusia, baik secara bilateral maupun multilateral mengenai hal ini.

Dikatakan bahwa Rusia baru-baru ini mengakui keberadaan sistem rudal, tetapi tanpa memberikan transparansi atau penjelasan yang diperlukan.

"AS tetap sepenuhnya mematuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian INF sejak diberlakukan. NATO akan terus memastikan kredibilitas dan efektivitas dari sikap pencegahan dan pertahanan Aliansi secara keseluruhan," tambahnya.

Credit sindonews.com

Kunjungi Rusia, Maduro Cari Pinjaman Uang ke Putin

Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. (REUTERS/Eduardo Munoz)

Jakarta, CB -- Presiden Venezuela Nicolas Maduro bertolak ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin pada Rabu (5/12).

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan lawatan Maduro ke Moskow secara spesifik dilakukan untuk meminta bantuan finansial kepada Rusia, di tengah krisis ekonomi Venezuela yang belum berakhir.

Padahal, kedua negara saat ini sama-sama menjadi subyek sanksi dan embargo Amerika Serikat.

"Pembicaraan (Putin dan Maduro) akan fokus membicarakan bantuan yang dibutuhkan pemimpin Venezuela," ucap Peskov kepada wartawan di Moskow.

Peskov enggan menjelaskan detail bantuan finansial seperti apa yang mungkin diberikan Rusia.

Dikutip AFP, dia mengatakan situasi ekonomi di Venezuela masih tetap sulit meski mencatat tanda-tanda kemajuan yang dinamis.

Venezuela yang dirundung protes massif hingga memicu krisis politik dan ekonomi, mengandalkan Rusia di tengah isolasi dunia.

Krisis pangan dan obat-obatan selama beberapa bulan terakhir telah memicu sekitar dua juta penduduknya pergi ke luar negeri.

Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan Venezuela akan menghadapi hiperinflasi sebesar 10 juta persen tahun depan.

Pasca pertemuan Maduro-Putin tahun lalu, Rusia sebagai kreditur utama Venezuela setuju merestrukturasi US$3,15 miliar utang yang digunakan untuk membeli senjata dari Moskow pada 2011 lalu.

Venezuela dan Rusia memiliki riwayat hubungan yang panjang. Kedua negara terkenal dekat, terutama ketika Venezuela masih dipimpin pendahulu Maduro, Hugo Chavez yang dianggap Rusia sebagai sahabat.

Menolak lengser, Maduro hingga kini masih terus berupaya mencari dukungan dari sekutu-sekutunya di luar negeri walaupun dia menghadapi tekanan dari rakyatnya sendiri.

Lawatan Maduro ke Rusia berlangsung setelah dia menjamu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Caracas beberapa waktu lalu.

Credit cnnindonesia.com

Polisi Malaysia pidanakan lima orang terkait 1MDB

Kelompok pro-demokrasi Bersih melakukan aksi memprotes 1MDB, menuntut Perdana Menteri Malaysia Najib Abdul Razak mengundurkan diri, di Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu (19/11/2016). (REUTERS/Edgar Su )

Kualalumpur (CB) - Polisi Malaysia (PDRM) mendapatkan izin dari Kejaksaan Agung untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap lima orang terkait penyelidikan perkara 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

"Lima orang itu adalah pengusaha Taek Jho Low, pengacara 1MDB Loo Ai Swan, bekas Direktur Eksekutif 1MDB Tang Keng Chee, bekas pegawai 1MDB Geh Choh Heng dan Tan Kim Loong," kata Kepala PDRM Irjen Pol Tan Sri Mohamad Fuzi Harun dalam pernyataannya kepada media di Kualalumpur pada Rabu.

Fuzi mengatakan, 13 tuduhan terhadap lima orang itu melibatkan uang 17 miliar dollar AS (255 triliun rupiah lebih).

"Kantor Penyelidikan Pidana Komersial PDRM sudah menjalankan penyelidikan terhadap 1MDB atas pelbagai kesalahan pidana melibatkan transaksi keuangan dan tata niaga, yang dijalankan perusahaan 1MDB," katanya.

Ia mengatakan, hasil penyelidikan polisi diserahkan kepada Jaksa Agung pada 3 Desember berdasarkan atas kuasa yang diberikan kepadanya.

Setelah meneliti perkara tersebut, Kejaksaan Agung membuat keputusan supaya polisi mengajukan tuduhan pidana sesuai KUHP dan Undang-undang Pencucian Uang dan Pencegahan Pembiayaan Terorisme 2001 (Akta 613) terhadap lima orang tersebut.

Fuzi mengatakan PDRM mengajukan tuduhan terhadap pribadi terkait di Mahkamah Kejahatan semalam.

"Taek Jho menghadapi lima tuduhan, Taek Jho dan Kim Loong secara bersama menghadapi dua tuduhan, Keng Chee dengan tiga tuduhan. Ai Swan dan Choh Heng masing-masing dua dan satu tuduhan," katanya.

Ia mengatakan surat perintah penangkapan sudah dikeluarkan untuk melacak lima orang itu, yang melarikan diri dari Malaysia.

Credit antaranews.com

Singapura Gugat Pelabuhan, Malaysia Gugat Wilayah Udara Johor

Bandara Seletar, Singapura. Straits Times

TEMPO.CO, Singapura - Isu perbatasan laut antara Malaysia dan Singapura melebar menjadi isu pengelolaan batas udara selatan dari Johor Bahru, Malaysia, yang saat ini dikelola Singapura.

Setelah pemerintah Singapura memprotes pelebaran batas pelabuhan Johor Bahru, yang dianggap melintasi batas laut Tuas di Barat Singapura, pemerintah Malaysia menyoal soal pengelolaan batas udara.

Menteri Transportasi Malaysia, Anthony Loke mengatakan di parlemen bahwa pemerintah ingin mengelola kembali wilayah udara di selatan Johor, yang selama ini diserahkan kepada Singapura.

Ini membuat Menteri Transportasi Singapura, Khaw Boon Wan, membela status quo soal pengelolaan wilayah udara di perbatasan Johor Bahru itu.

Apa Isunya?

Saat ini, pengelolaan batas wilayah udara di selatan Johor Bahru diserahkan kepada pemerintah Singapura. Ini artinya, otoritas Singapura mengatur lalu lintas udara di wilayah udara itu.
Kesepakatan ini dibuat pada 1973 oleh Malaysia, Singapura dan disetujui oleh International Civil Aviation Organization.

Kemarin, pemerintah Malaysia menyatakan ingin mengelola kembali wilayah udara ini dengan menyebut kepentingan nasional dan isu kedaulatan wilayah.

Apa Keluhan Malaysia?

Malaysia mengajukan keluhan soal Bandara Seletar terkait prosedur Instrument Landing System di bandara itu.
ILS memberikan panduan kepada para pilot mengenai posisi horisontal dan vertikal pesawat pada saat hendak turun di Bandara Seletar.

Pengaturan ILS oleh otoritas Singapura, menurut Loke, mempengaruhi pengembangan dan kegiatan operasi perkapalan di wilayah Pasir Gudang, Malaysia, yang berdekatan dengan kawasan Johor Bahru.

Tanggapan Singapura

Otoritas Singapura mengatakan ILS memberikan panduan di atas kertas mengenai jalur penerbangan yang aman dan transparan bagi kedua negara.
Singapura mengklaim pengaturan ILS ini tidak berdampak pada pengguna ruang udara lainnya termasuk bisnis dan penduduk di Johor Bahru.
Singapura juga menyatakan penetapan ILS dilakukan setelah melewati diskusi dengan mitra dari Malaysia.

Credit tempo.co

Soal Klaim Laut Singapura, Menteri Malaysia Sebut Tidak Akurat

Menteri Transportasi Malaysia Anthony Loke. Malay Mail via World of Buzz

CB, Kuala Lumpur – Menteri Transportasi Malaysia, Anthony Loke Siew Fook, menyebut klaim Singapura soal perubahan garis batas pelabuhan Johor Bahru memasuki wilayah negeri jiran itu sebagai tidak akurat.

“Perubahan garis batas pelabuhan Johor Bahru masih di wilayah laut Malaysia dan merupakan hak Malaysia untuk membuat garis batas pelabuhan yang termasuk dalam wilayah laut kami,” kata Loke dalam pernyataan menanggapi klaim pemerintah Singapura pada Rabu, 5 Desember 2018.
Pernyataan Loke ini menanggapi pernyataan dari pemerintah Singapura, yang mengajukan protes keras terhadap pemerintah Malaysia mengenai kebijakan untuk memperluas garis batas pelabuhan Johor Bahru.

Kementerian Transportasi Singapura mengatakan perluasan garis itu memasuki wilayah air dari Tuas, yang merupakan bagian barat dari Singapura.

Kota Johor Bahru, Malaysia. Soyacincau
Pengumuman mengenai batas pelabuhan itu dilakukan pemerintah Malaysia lewat Malaysia’s Federal Government Gazette pada 25 Oktober 2018, yang dipublikasikan oleh kantor Jaksa Agung.
“Pemerintah Singapura telah memprotes gerakan tanpa otorisasi ini terkait pernyataan kedaulatan oleh kapal-kapal ini, yang dinilai tidak konsisten dengan hukum internasional,” kata kementerian Transportasi Singapura seperti dilansir Channel News Asia pada Selasa, 4 Desember 2018.

Menteri Transportasi Singapura, Khaw Boon Wan, mengaku telah membicarakan isu ini dengan mitra Menteri Transportasi Malaysia, Anthony Loke.
Menurut Wan, Loke mengatakan isu ini merupakan kewenangan dari kementerian Luar Negeri Malaysia, yang akan mengontak secara langsung. Namun, Singapura masih menunggu respon dari Malaysia soal garis batas laut ini. “Kami berharap akal sehat akan menang karena jika ini berlanjut seperti ini tidak kondusif,” kata Wan.

Credit tempo.co

Malaysia-Singapura Terlibat Sengketa Wilayah Laut dan Udara

Ilustrasi kapal perang Singapura. (Dok. US Navy)

Jakarta, CB -- Pemerintah Malaysia dan Singapura terlibat perseteruan soal wilayah laut dan udara. Penyebabnya adalah Malaysia hendak meluaskan pelabuhan hingga mendekati wilayah laut Singapura, serta mengambil alih kendali ruang udara.

Seperti dilansir The Strait Times, Rabu (5/12), persoalan bermula ketika Kementerian Perhubungan Malaysia berencana mengambil alih kendali ruang udara di Johor, yang selama ini pengelolaannya diwakili oleh Singapura.

Beberapa jam kemudian, Malaysia juga berencana memajukan batas pelabuhan Johor Baru hingga mendekati perairang Tuas yang dikuasai Singapura. Pemerintah Singapura menyatakan tidak akan tinggal diam jika Malaysia nekat bertindak jika wilayah perairan mereka diusik.

"Langkah Malaysia melanggar kedaulatan dan hukum internasional," kata Menteri Perhubungan Singapura, Khaw Boon Wan.

Wan menyatakan Angkatan Laut dan Polisi Air Singapura terus menjaga kedaulatan wilayah dan tetap mengawasi seluruh wilayah perairan dalam 24 jam dan 7 hari sepekan.

Pemerintah Malaysia menyatakan tidak ingin berseteru dengan Singapura terkait masalah ini. Namun, mereka menyatakan akan terus memperjuangkannya.

"Kami berpendirian tidak ingin mengambil langkah konfrontasi. Namun, karena hal ini menyangkut kedaulatan, maka pemerintah Malaysia akan memperjuangkannya sekuat tenaga," kata Menteri Perhubungan Malaysia, Anthony Loke.

Menurut pemerintah Singapura, Malaysia mengumumkan memajukan batas pelabuhan Johor Baru pada 25 Oktober lalu. Sejak itu, kata Singapura, sejumlah kapal dari Polisi Air dan Kementerian Kelautan Malaysia hilir mudik dan menerobos perairan Tuas.

Singapura sudah mengajukan nota protes dan meminta Malaysia menghormati kedaulatan wilayah mereka. Sebab, mereka khawatir hal itu akan berdampak buruk dan membahayakan aktivitas pelayaran di perairan itu.

Credit cnnindonesia.com

Singapura Protes Keras ke Malaysia Soal Batas Teritorial

Malaysia-Singapura

Foto: .

Rencana Malaysia dinilai merambah ke perairan teritorial Singapura.

CB, SINGAPURA--- Singapura menyampaikan protes keras atas rencana Malaysia memperluas batas-batas pelabuhan di Selat Singapura. Menurut Singapura, rencana Malaysia itu merambah perairan teritorial mereka.

Kementerian Transportasi Singapura mengaku telah meminta Malaysia untuk menghentikan langkahnya dalam mengatur batas pelabuhan. Langkah Malaysia itu dinilai mengganggu kedaulatan Singapura atas perairan tersebut. Malaysia juga diminta menahan diri dari tindakan sepihak lebih lanjut.

"Kami mencatat dengan keprihatinan besar bahwa Malaysia baru-baru ini mengaku akan memperpanjang batas pelabuhan Johor Bahru dengan cara yang merambah ke perairan teritorial Singapura dari Tuas. Sebagai tanggapan, Singapura telah mengajukan protes keras kepada pemerintah Malaysia," katanya dalam sebuah pernyataan pada Selasa (4/12).

Kementerian menambahkan bahwa kapal-kapal Malaysia telah berulang kali menyusup ke perairan teritorial Singapura selama dua pekan terakhir dari Tuas. Padahal, hal tersebut tidak sah atau tak sesuai dengan hukum internasional.

"Singapura telah memprotes gerakan tidak sah ini dan tindakan klaim kedaulatan oleh, kapal-kapal ini, yang tidak konsisten dengan hukum internasional," katanya.

Kementerian Transportasi Singapura menambahkan Singapura tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap kegiatan tersebut. Singapura jug siap untuk menyelesaikan masalah ini secara damai, sejalan dengan hukum internasional.

Pada Rabu (5/12), menteri transportasi Malaysia, Anthony Loke Siew Fook, menyebut klaim Singapura tidak akurat. Ia mengatakan, rencana perubahan batas pelabuhan tidak merambah bagian manapun dari Singapura.

"Batas pelabuhan Johor Bahru yang berubah adalah di laut teritorial Malaysia dan itu juga dalam hak Malaysia untuk menarik batas pelabuhan di laut teritorial kami," katanya dalam sebuah pernyataan.

Ini merupakan perselisihan teritorial terbaru antarkedua negara tetangga itu. Sebelumnya kedua negara berselisih atas Pulau Batu Puteh atau Pedra Branca. Perselisihan ini telah diselesaikan oleh Mahkamah Internasional pada 2008.

Dalam perselisihan lain, Malaysia mengatakan Singapura berniat untuk mengambil kembali kendali wilayah udara yang dikelola oleh Singapura sejak 1974. Singapura dulunya bagian dari Malaysia tetapi mereka berpisah pada 1965. Perselisihan ini menimbulkan dampak pada hubungan diplomatik dan ekonomi selama bertahun-tahun.

Credit republika.co.id

Korut Perluas Pangkalan Rudal Utamanya Secara Signifikan

WASHINGTON - Korea Utara (Korut) secara signifikan telah memperluas pangkalan rudal jarak jauh utamanya. Perluasan ini dilakukan di tengah terhentinya negosiasi denuklirisasi dengan Amerika Serikat (AS). Demikian laporan yang diturunkan oleh CNN.

Ini adalah yang terbaru dalam serangkaian laporan yang menunjukkan bahwa Korut terus mengembangkan program rudalnya yang tidak sesuai dengan rencana yang disepakati dengan AS untuk membongkar mereka.

Menurut laporan CNN, pangkalan yang diidentifikasi dalam laporan oleh Institut Studi Internasional Middlebury berlokasi di Yeongjeo-dong di pedalaman pegunungan negara itu. Ada juga pembangunan di situs yang sebelumnya tidak dilaporkan, 7 mil dari pangkalan Yeongjeo-dong.

"Citra satelit menunjukkan bahwa pangkalan tetap aktif," bunyi laporan itu yang dikutip Yonhap dari CNN, Kamis (6/12/2018).

"Selain itu, pada tahun lalu Korea Utara telah secara signifikan memperluas fasilitas terdekat yang tampaknya menjadi basis rudal lainnya," demikian bunyi laporan itu.

Pembicaraan denuklirisasi antara AS dan Korut berjalan lambat dalam membuat kemajuan yang signifikan. Pertemuan antara Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan rekannya dari Korut yang dijadwalkan pada pekan lalu di New York ditunda tanpa diketahui kapan akan dilanjutkan.

Namun, Presiden AS Donald Trump baru-baru ini menyatakan bahwa pertemuan jilid II dengan Pemimpin Korut, Kim Jong-un, akan dilakukan pada awal tahun depan. Pertemuan itu untuk menindaklanjuti pertemuan bersejarah bulan Juni lalu di Singapura saat dia mencoba membujuk rezim tertutup itu untuk menyerahkan senjata nuklirnya.

Credit sindonews.com