Senin, 19 November 2018

AS Peringatkan Palestina untuk Tak Gabung Badan Internasional


AS Peringatkan Palestina untuk Tak Gabung Badan Internasional
Ancaman itu muncul setelah Presiden Palestina, Mahmoud Abbas menandatangani sebuah dokumen untuk bergabung dengan Universal Postal Union, 10 badan lainnya. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) dilaporkan mengancam Palestina dengan konsekuensi serius, di tengah upaya Ramallah untuk meningkatkan upaya guna menuntut akses ke hampir selusin badan dan konvensi internasional.

Ancaman itu muncul setelah Presiden Palestina, Mahmoud Abbas menandatangani sebuah dokumen untuk bergabung dengan Universal Postal Union, sebuah badan PBB yang mengkoordinasikan ongkos kirim internasional, dan 10 protokol dan konvensi internasional lainnya.

Langkah ini membuat marah AS. Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri AS mengklaim bahwa upaya Palestina untuk bergabung dengan lembaga internasional adalah hal yang prematur dan kontraproduktif.

"Kami sedang meninjau kemungkinan konsekuensi dari tindakan terbaru Palestina," kata pejabat itu yang berbicara dalam kondisi anonim, seperti dilansir PressTV pada Minggu (18/11).

Pada November 2012, Majelis Umum PBB meningkatkan status Palestina dari entitas pengamat non-anggota menjadi negara pengamat non-anggota meskipun ada tentangan kuat dari Israel.

Sejak itu, Palestina telah bergabung dengan puluhan organisasi dan perjanjian internasional, di antaranya Pengadilan Kriminal Internasional, sebagai bagian dari kampanye untuk menggalang dukungan bagi pengakuan tanah air mereka sebagai negara berdaulat.

Washington sendiri sejatinya telah beberapa kali meminta Palestina untuk tidak bergabung dengan lembaga internasional, mengutip undang-undang yang dibuat pada awal 1990-an yang mengharuskan pemerintah AS untuk memotong pendanaan ke organisasi PBB manapun yang memberikan keanggotaan penuh Palestina. 




Credit  sindonews.com



Pemimpin Hamas Peringatkan Israel untuk Tidak Menyerang Gaza


Pemimpin Hamas Peringatkan Israel untuk Tidak Menyerang Gaza
Pemimpin Haham di Gaza memperingatkan Isreal agar tidak kembali menyerang wilayah itu di masa depan. Foto/Istimewa

GAZA - Peminpin gerakan Islam Hamas di Jalur Gaza, Yehia Sinwar, memperingatkan Israel agar tidak lagi melakukan serangan militer atas wilayah itu. Peringatan itu disampaikan saat berpidato untuk tujuh militan Hamas yang tewas pada 11 November lalu dalam pertempuran dengan pasukan khusus rahasia Israel di timur kota Jalur Gaza selatan, Khan Younis.

Upacara pidato diadakan di dekat rumah Noor Baraka, militan Hamas, yang termasuk di antara tujuh yang terbunuh dalam pertempuran senjata. Upacara itu dihadiri oleh delegasi intelijen keamanan Mesir.

"Saya menasihati pendudukan (Israel) untuk tidak mengulangi pengalaman mengirim pasukan khusus militer yang menyamar karena lain kali kami akan membersihkan penjara Israel," kata Sinwar, mengacu pada penculikan tentara dan menukarkan mereka dengan tahanan Palestina di penjara Israel.

Menanggapi pembunuhan tujuh gerilyawan Hamas, sayap bersenjata Hamas dan kelompok militan lainnya yang berbasis di Gaza menembakkan sejumlah roket ke Israel.

Pesawat perang Israel menyerang balik dan menghancurkan sekitar 80 bangunan dan konstruksi milik Hamas, termasuk stasiun televisi dan markas keamanan lainnya.

"Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah perjuangan bersenjata Palestina bahwa 13 sayap bersenjata Palestina di Jalur Gaza bekerja bersama di satu ruang operasi bersama," kata Sinwar, mengacu pada 400 roket yang ditembakkan dalam dua hari ke Israel seperti dikutip dari Xinhua, Sabtu (17/11/2018).

Sinwar melanjutkan dengan mengatakan bahwa blokade Israel yang telah diberlakukan di Jalur Gaza sejak 2007 harus diakhiri.

"Blokade itu akan berakhir dengan pawai damai, dan jika tidak, kita memiliki cara dan metode lain untuk melanggarnya," ujarnya.

Sinwar mengatakan bahwa dia telah mengirim pesan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan barunya.

"Gaza hanya mempersiapkan kematian untuk Anda dan roket perlawanan telah menjadi lebih dalam hal jumlah, akurasi dan merusak," ucapnya.

Sementara itu, Sinwar menyerukan kepada Partai Fatah pimpinan Presiden Palestina Mahmoud Abbas, rival gerakannya, dan semua faksi Palestina lainnya untuk duduk bersama di satu meja, mengakhiri perpecahan internal dan menyetujui persatuan serta kerja sama.

Sebelumnya Jumat, 23 warga Palestina ditembak dan terluka oleh tembakan tentara Israel selama protes mingguan, yang dikenal sebagai "The Great March of Return," di Jalur Gaza timur dekat perbatasan dengan Israel.




Credit  sindonews.com




Israel Dinilai Mampu Lumpuhkan S-300 di Suriah, tapi Tak Dilakukan


Israel Dinilai Mampu Lumpuhkan S-300 di Suriah, tapi Tak Dilakukan
Sistem pertahanan rudal S-300 Rusia. Senjata anti-pesawat ini dioperasikan di Suriah. Foto/TASS/Maksim Korotchenko

TEL AVIV - Pengerahan sistem pertahanan rudal S-300 Rusia di Suriah dinilai belum bisa mengakhiri operasi militer Israel di kawasan itu. Penilaian itu disampaikan Avigdor Eskin, komentator politik Israel.

"Israel mampu mengatasi S-300 dan S-400," kata Eskin kepada Sputnik, Sabtu (17/11/2018). "Faktanya, Angkatan Udara Israel (IAF) berhasil melakukannya beberapa kali di Suriah," ujarnya.

Terlepas dari kemampuan itu, lanjut dia, Israel tidak memiliki niat untuk merusak hubungan kerja dengan Moskow.

"Masalahnya agak politis dan bukan militer," kata Eskin. "Israel tidak ingin merusak hubungan yang positif dan konstruktif dengan Rusia. Kami tidak ingin menunjukkan superioritas kami yang jauh lebih maju atas pasukan udara Rusia. Kami tidak memiliki niat untuk mengendalikan Suriah dan oleh karena itu kami akan selalu mencari kompromi yang ramah dengan Rusia," papar Eskin.

Pada bulan Oktober, Moskow mengirimkan sistem rudal S-300 ke Suriah menyusul insiden jatuhnya pesawat pengintai Il-20 Rusia pada 17 September 2018. Pesawat itu tak sengaja ditembak jatuh sistem rudal S-200 Suriah yang sedang merespons serangan empat jet tempur F-16 Israel di Latakia.

Moskow menyalahkan IAF atas insiden yang menewaskan 15 tentara Rusia itu dengan menuduh pilot Tel Aviv menjadikan pesawat Il-20 sebagai tameng dari serangan sistem rudal S-200 Damaskus.

Namun, Tel Aviv menolak tuduhan itu dan menyalahkan kecerobohan pasukan Suriah sebagai operator S-200.

Komentar Eskin muncul sebagai tanggapan terhadap laporan pasukan Israel yang berlatih "melumpuhkan" sistem rudal surface-to-air jarak jauh S-300 buatan Rusia selama latihan militer terbaru di Yunani.

Ini bukan pertama kalinya IAF berlatih dan mencari cara untuk mengatasi sistem rudal canggih Rusia.

Pada tanggal 4 Desember 2015, Reuters mengutip sumber militer dan diplomatik juga melaporkan hal serupa. "Israel...secara diam-diam menguji cara-cara untuk mengalahkan sistem pertahanan udara canggih yang diterapkan Rusia di Timur Tengah dan yang dapat membatasi kemampuan Israel untuk menyerang di Suriah atau Iran, selama latihan militernya dengan Yunani," kata sumber tersebut.

Militer Yunani dan Israel tidak membenarkan atau membantah apakah mereka menggunakan sistem rudal S-300 selama latihan militer di Mediterania Timur selama beberapa kali, termasuk pada tahun 2014, 2012 dan 2010.

Ketika ditanya apakah Israel berusaha merusak aktivitas militer Moskow di Timur Tengah pada umumnya dan Suriah pada khususnya, Eskin mencatat bahwa Tel Aviv "puas dengan apa yang dilakukan Rusia di Suriah."

"Seluruh hasil dari perang ini bagi kami adalah kemenangan besar Israel," katanya. "Seperti yang Anda ketahui, Suriah tidak pernah mengakhiri status perang de jure vis-à-vis Israel," ujarnya.

Suriah dan Israel secara teknis berada dalam keadaan perang sejak berdirinya negara Israel pada 1948. Damaskus masih terus menjadi bagian dari Liga Arab yang memboikot Israel.

"Saat tentara mereka diperkirakan pada tahun 2011 mencapai lebih dari 300.000 personel, hari ini sekitar 25.000," imbuh dia. "Dan tidak ada kehadiran militer Israel di Suriah. Jadi tidak ada yang perlu kami keluhkan." 




Credit  sindonews.com




Militer Rusia: 18 prajurit Suriah tewas dalam serangan gerilyawan


Militer Rusia: 18 prajurit Suriah tewas dalam serangan gerilyawan
Kerusakan terjadi setelah serangan bom bunuh diri di Sweida, Suriah, Rabu (25/7/2018). (Sana/Handout via REUTERS)



Moskow (CB) - Sedikitnya 18 prajurit Suriah tewas dalam satu serangan gerilyawan di Provinsi Latakia, Suriah, kata pusat Rusia bagi perujukan Suriah pada Sabtu (17/11).

Kelompok gelap bersenjata menyerang pinggiran Kota Aleppo dan Hama, serta Permukiman Tall Alush di Provinsi Aleppo selama satu hari belakangan, kata pusat tersebut di dalam satu pernyataan yang disiarkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia.

"Akibat serangan di Provinsi Safsara dan Latakia, 18 prajurit Suriah tewas dan satu lagi cedera," kata kementerian itu, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Ahad siang.

Pusat itu menyeru para pemimpin gerilyawan di zona penurunan ketegangan Idlib agar menghentikan aksi bermusuhan dan bertindak ke arah penyelesaian damai.

Sementara itu, misi kemanusiaan dilancarkan selama masa itu, dan 450 porsi makanan dibagikan di kalangan warga di satu permukiman di Provinsi Deir Az-Zour dan satu ton roti dikirim ke satu kabupaten di sebelah selatan Aleppo, katanya.

Pusat tersebut sejauh ini telah melancarkan sebanyak 1.994 aksi kemanusiaan, dan mengirim 3.124,2 ton bantuan buat warga Suriah.





Credit  antaranews.com




Turki berikrar lanjutkan dukungan buat Lebanon

Turki berikrar lanjutkan dukungan buat Lebanon
Milisi Syiah dukungan Iran, Hizbullah, makin mendominasi kekuasaan di Lebanon yang memicu kekhawatiran Arab Saudi (Reuters)



Beirut, Lebanon (CB) - Duta Besar Turki untuk Lebanon Hakan Cakil pada Sabtu (17/11) mengatakan Turki akan selalu mendukung pembangunan di Lebanon dan siap membantu Lebanon serta rakyatnya, demikian dilaporkan Kantor Berita Nasional (NNA) Lebanon.

"Kami akan berusaha memperkuat hubungan kami dengan Lebanon. Kedutaan Besar Turki adalah rumah kedua kalian," kata Cakil selama kunjungannya ke sejumlah proyek yang didanai dan dilaksanakan oleh Pemerintah Turki di Akkar, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Ahad siang.

Cakil juga mengunjungi sekolah umum Kawashra dan pusat seni ukir di daerah itu.




Credit  antaranews.com



Houthi Yaman Hentikan Serangan Rudal terhadap Koalisi Saudi


Houthi Yaman Hentikan Serangan Rudal terhadap Koalisi Saudi
Kelompok pemberontak Houthi Yaman. Foto/REUTERS/Mohamed al-Sayaghi

SANAA - Houthi, kelompok pemberontak Yaman, memutuskan untuk menghentikan serangan peluru kendali (rudal) dan drone terhadap Arab Saudi dan koalisi Arab-nya. Keputusan itu sebagai respons terhadap permintaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Keputusan kelompok pemberontak yang ingin menggulingkan pemerintah Presiden Yaman Abd Rabbo Mansour Hadi itu berlaku mulai hari Senin (19/11/2018).

Tekanan internasional telah meningkat pada pihak-pihak yang berseteru di Yaman untuk mengakhiri perang. Sebab, konflik tersebut sudah menewaskan lebih dari 10.000 orang dan mendorong negara itu ke ambang bencana kelaparan.

Sikap melunak kelompok Houthi tak hanya sebagai respons terhadap permintaan PBB, tapi juga karena keputusan koalisi pimpinan Saudi yang memerintahkan penghentian serangannya terhadap Hodeidah, kota pelabuhan utama Yaman yang telah menjadi fokus perang.

"Setelah kontak kami dengan utusan PBB dan permintaannya untuk menghentikan serangan drone dan rudal, kami mengumumkan inisiatif kami untuk menghentikan serangan rudal dan pesawat tak berawak di negara-negara agresor," kata Mohammed Ali al-Houthi, kepala Komite Revolusioner Agung Houthi dalam sebuah pernyataan, yang dilansir Reuters.

Utusan Khusus PBB Martin Griffiths sedang berusaha menyelamatkan pembicaraan damai setelah perundingan yang dijadwalkan pada bulan September lalu runtuh ketika Houthi tidak datang. Dia berharap untuk mengadakan pembicaraan damai sebelum akhir tahun di Swedia guna menyetujui kerangka kerja untuk perdamaian di bawah pemerintahan transisi.

Griffiths mengatakan pemerintah Yaman telah memberikan jaminan bahwa mereka berkomitmen untuk menghadiri pembicaraan damai yang akan segera diadakan. Pihaknya juga berjanji untuk mengawal delegasi Houthi dari Sanaa jika memang diperlukan.

Kelompok Houthi yang disebut-sebut sebagai sekutu Iran itu mengaku siap untuk gencatan senjata yang lebih luas. "Jika koalisi yang dipimpin Saudi menginginkan perdamaian," lanjut pernyataan al-Houthi.

"(Keputusan) datang untuk mendukung utusan PBB, untuk menunjukkan itikad baik dan mendukung upaya perdamaian," imbuh al-Houthi.

Houthi mengatakan serangan rudal mereka di Arab Saudi adalah pembalasan atas serangan udara di Yaman oleh koalisi yang didukung Barat. Agresi koalisi Arab itu telah berlangsung sejak 2015 dengan klaim mengembalikan pemerintah Presiden Hadi yang nyaris digulingkan Houthi.

Koalisi Arab telah melakukan ribuan serangan udara di negara miskin tersebut. Serangan mereka telah menghantam sekolah, pasar dan rumah sakit dengan korban tewas ratusan orang. Koalisi tersebt mengklaim tidak menargetkan warga sipil, meskipun faktanya banyak warga sipil tewas, termasuk serangan rudal terhadap bus sekolah di Yaman beberapa bulan lalu.

Sementara itu, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mengaku mendukung pembicaraan damai yang dipimpin Amerika Serikat. 



Credit  sindonews.com



Bela Saudi, ini Pembelaan Mufti Lebanon atas Kasus Khashoggi


Mufti Lebanon Abdul Lathif
Mufti Lebanon Abdul Lathif
Foto: Alarabiya
Upaya menjatuhkan Saudi dinilai hanya sia-sia.



CB, BEIRUT— Mufti Agung Republik Lebanon Abdul Lathif Daryan menyatakkan dukungan dan penghormatannya atas keterangan Kejaksaan Kerajaan Arab Saudi. Kasus pembunuhan wartawan Saudi Jamal Khashoggi, membuka tabir oportunisnya sejumlah negara.


Abdul Lathif mengatakan pihaknya akan mendukung tiap langkah yang ditempuh kerajaan menghadapi serangan-serangan berbagai negara terhadapnya.

“Pengadilan Saudi terhadap tiap terduga atas kematian Khashoggi harus menyelesaikan upaya-upaya politisasi dan propaganda media yang jahat,” tutur dia, seperti dilansir Alarabiya, Ahad (18/11).


Dia menegaskan, mereka yang menyerang Saudi pada dasarnya telah menyakiti perasaan miliaran umat Islam, berbagai upaya mereka untuk menjatuhkan Saudi hanya akan sia-sia.


“Kerajaan dengan kepemimpinan dan rakyatnya yang solid dan kesuciannya, akan tetap berdiri sebagai pemimpin dunia Islam,” tutur dia.


Sebelumnya, Kejaksaan Umum Saudi nyiapkan hukuman mati bagi lima orang otak pembunuhan jurnalis Saudi, Jamal Khashoggi di gedung Konsulat Saudi di Istanbul. Namun, kejaksaan belum menjelaskan siapa saja lima orang tersebut.


Dilansir dari Aljazeera, Jumat (16/11), Wakil Jaksa Penuntut Umum Arab Saudi, Shalan Al-Shalan mengatakan, sebanyak 21 orang telah berada dalam tahanan. Sebanyak 11 orang telah didakwa dan dirujuk ke pengadilan. 





Credit  republika.co.id






UE Desak Saudi Beri Penjelasan Lengkap Soal Pembunuhan Khashoggi



UE Desak Saudi Beri Penjelasan Lengkap Soal Pembunuhan Khashoggi
Uni Eropa (UE) mendesak Arab Saudi untuk memberikan penjelasan lengkap mengenai pemubunuhan Jamal Khashoggi. Foto/Reuters

BRUSSELS - Uni Eropa (UE) mendesak Arab Saudi untuk memberikan penjelasan lengkap mengenai pemubunuhan Jamal Khashoggi. Desakan itu tertuang dalam pernyataan bersama yang ditandatangani oleh 28 negara anggota UE.

Menteri Luar Negeri UE, Frederica Mogherini yang membacakan pernyataan itu menuturkan, UE menyambut baik pengumuman yang dibuat Saudi pada pertengahan pekan lalu. Namun, pengumuman itu tidak sepenuhnya menjelaskan apa yang terjadi pada Khashoggi.

"UE mencatat pengumuman oleh pihak berwenang Saudi pada 15 November tentang perkembangan terbaru dalam penyelidikan mereka, namun kebutuhan untuk menjelaskan kejelasan tentang keadaan seputar kejahatan yang menghebohkan ini serta untuk memastikan akuntabilitas bagi semua yang bertanggung jawab untuk itu tetap ada," ucap Mogherini.

Mogherni, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (18/11), kemudian menuturkan bahwa UE menentang keputusan Saudi untuk menjatuhkan hukuman mati kepada lima orang yang diduga sebagai aktor utama pembunuhan Khashoggi.

"Ini adalah posisi lama UE untuk menentang hukuman mati dalam semua kasus dan dalam semua keadaan. Penting untuk memastikan proses hukum yang adil sehingga sesuatu seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi," ungkapnya.

Pernyataan itu  muncul di tengah laporan oleh The Washington Post bahwa Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (AS) atau CIA telah mengambil kesimpulan bahwa Putra Mahkota Saudi, Mohammad bin Salman sebagai orang yang telah memerintahkan pembunuhan wartawan itu.

Riyadh sendiri secara konsisten membantah keterlibatan keluarga kerajaan dalam kasus ini, dengan juru bicara Kedutaan Saudi di Washington, DC, mengecam laporan surat kabar itu sebagai laporan yang salah. 




Credit  sindonews.com




Uni Eropa Kurang Puas dengan Penjelasan Saudi Soal Khashoggi


Uni Eropa Kurang Puas dengan Penjelasan Saudi Soal Khashoggi
Uni Eropa menuntut penjelasan sepenuhnya tentang pembunuhan kolumnis Washington Post asal Saudi Jamal Khashoggi. Foto/Istimewa

BRUSSELS - Perwakilan Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri, Federica Mogherini, meminta Arab Saudi untuk menjelaskan sepenuhnya tentang pembunuhan kolumnis Washington Post asal Saudi Jamal Khashoggi.

“Uni Eropa mencatat pengumuman oleh pihak berwenang Saudi pada 15 November tentang perkembangan terbaru dalam penyelidikan mereka, namun kebutuhan tetap untuk menjelaskan tentang keadaan seputar kejahatan yang menghebohkan ini serta untuk memastikan akuntabilitas bagi semua yang bertanggung jawab untuk itu," kata Mogherini atas nama Uni Eropa dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Sputnik, Minggu (18/11/2018).

Pernyataan Mogherini, yang didukung oleh 28 menteri luar negeri Uni Eropa, juga menentang hukuman mati untuk lima tersangka dalam kasus ini.

"Ini adalah posisi lama Uni Eropa untuk menentang hukuman mati dalam semua kasus dan dalam semua keadaan," katanya, menambahkan bahwa itu penting untuk memastikan proses hukum peradilan sehingga sesuatu seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi.

Pernyataan itu muncul di tengah laporan oleh The Washington Post yang menyatakan badan intelijen Amerika Serikat (AS), CIA, yang menuding Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman sebagai orang yang telah memerintahkan pembunuhan Khashoggi.

Riyadh secara konsisten membantah keterlibatan keluarga kerajaan dalam kasus ini, dengan juru bicara Kedutaan Saudi di Washington, DC, mengecam laporan surat kabar itu.

"Kami telah dan terus mendengar berbagai teori tanpa melihat dasar utama untuk spekulasi ini," kata juru bicara Fatimah Beshen.




Credit  sindonews.com




Trump Enggan Dengar Rekaman Pembunuhan Khashoggi


Trump Enggan Dengar Rekaman Pembunuhan Khashoggi
Presiden AS Donald Trump, di Estero, Florida, AS, 31 Oktober. (REUTERS/Carlos Barria)


Jakarta, CB -- Presiden AS Donald Trump mengaku tidak ingin mendengarkan rekaman suara pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi meskipun menghadapi tekanan untuk menghukum Arab Saudi atas kasus itu. Ia juga memilih tetap menempatkan Saudi sebagai sekutu dekat.

Khashoggi diketahui terbunuh di dalam Kedutaan Besar Arab Saudi di Istanbul, Turki, pada 2 Oktober. Pemerintah Turki kemudian memberi AS rekaman pembunuhan itu.

"Saya tidak ingin mendengar rekaman itu. Tidak ada alasan bagi saya untuk mendengarkan rekaman itu," kata Trump dalam wawancara dengan Fox News Sunday, dikutip dari Reuters, Senin (19/11) pagi.

"Saya tahu semua yang terjadi dalam rekaman itu tanpa harus mendengarnya... [Yang terjadi] itu sangat bengis, keji, dan mengerikan," lanjut dia.

Wawancara dengan Fox News Sunday itu sendiri direkam pada Jumat (16/11), atau sebelum CIA memberi penjelasan singkat kepada staf Trump soal dugaan keberadaan perintah dari putra mahkota Kerjaan Arab Saudi Pangeran Mohammad bin Salman (MbS) dalam pembunuhan Khashoggi.

Namun, Trump menyebut belum ada bukti yang bisa menguatkan dugaan banyak orang itu meski ada keterlibatan orang-orang dekat pangeran dalam kasus itu. Yang jelas, Trump tetap ingin mempertahankan hubungan baiknya dengan Arab Saudi.


Pendemo memegang foto Jamal Khashoggi di depan Kedubes Arab Saudi di Jakarta, 19 Oktober.
Pendemo memegang foto Jamal Khashoggi di depan Kedubes Arab Saudi di Jakarta, 19 Oktober. (REUTERS/Beawiharta)
Dia [MbS] mengatakan kepada saya bahwa dia tidak ada hubungannya dengan [kasus] itu," katanya.

"Dia memang memiliki orang-orang yang cukup dekat dan dekat dengannya yang mungkin terlibat [dalam kasus itu], tetapi pada saat yang sama kami memiliki sekutu dan saya ingin tetap bersama sekutu yang dalam banyak hal telah berjalan dengan sangat baik," tuturnya.

Soal kesimpulan CIA, pada Sabtu (17/11), Trump mengatakan bahwa itu "sangat prematur".

Dari dalam negeri, Trump tengah menghadapi tekanan kuat dari anggota parlemen senior, baik itu dari Partai Demokrat maupun Partai Republik, untuk mengambil tindakan lebih keras terhadap Arab Saudi. Sejumlah usulan menyebutkan soal penundaan penjualan senjata dan tak lagi mendukungan MbS.

Pemerintah AS sendiri pada Kamis (15/11) memberlakukan sanksi ekonomi terhadap 17 pejabat Saudi atas dugaan peran mereka dalam pembunuhan itu, namun Paman Sam tidak menargetkan sanksi kepada pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Diketahui, Arab Saudi adalah pemasok minyak utama dan sekutu dekat Amerika Serikat dalam melawan kekuatan Iran di Timur Tengah.


Pangeran Mohammed bin Salman, di Riyadh, Arab Saudi, 24 Oktober.
Pangeran Mohammed bin Salman, di Riyadh, Arab Saudi, 24 Oktober. (Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Handout via REUTERS)
Senator Republik Lindsey Graham, sekutu dekat Trump, mengatakan dirinya tidak ragu tentang keterlibatan MbS dalam pembunuhan Khashoggi itu.

"Mereka [Arab Saudi] adalah sekutu penting, tetapi ketika datang ke putra mahkota, dia [MbS] tidak rasional, dia tertunduk, dan saya pikir dia melakukan banyak merusak hubungan antara Amerika Serikat dan Arab Saudi. Dan saya tidak punya niat untuk bekerja sama dengannya lagi," katanya pada NBC.




Credit  cnnindonesia.com



Bantah Telepon Khashoggi, Dubes Saudi Tuntut Penjelasan AS


Bantah Telepon Khashoggi, Dubes Saudi Tuntut Penjelasan AS
Ilustrasi. (Reuters/Murad Sezer)


Jakarta, CB -- Khalid bin Salman, adik Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman sekaligus Duta Besar Arab Saudi untuk Amerika Serikat, mengklaim tidak pernah menelepon Jamal Khashoggi sebelum jurnalis pengkritik itu dibunuh di Istanbul, Turki.

"Seperti yang kami katakan kepada The Washington Post, kontak terakhir saya dengan Khashoggi melalui pesan tertulis pada 26 Oktober 2017," tulis Khalid melalui akun Twitter pribadinya.

"Saya tidak pernah berbicara dengannya melalui telepon dan tak pernah memintanya pergi ke Turki. Saya meminta pemerintah AS merilis informasi apa pun terkait klaim ini."




Klaim ini dilontarkan tak lama setelah The Washington Post merilis berita yang mengungkap Badan Intelijen Pusat AS (CIA) sudah menarik simpulan bahwa Pangeran Mohammed memerintahkan pembunuhan Khashoggi.

Sebagaimana dilansir AFP, CIA menarik simpulan ini setelah menggali berbagai sumber intelijen, termasuk panggilan telepon antara Khashoggi dengan Khalid.

Dalam percakapan tersebut, Khalid mengatakan kepada Khashoggi bahwa wartawan itu harus pergi ke konsulat Saudi di Istanbul untuk mengambil dokumen yang dibutuhkan. Khalid menjamin segalanya akan aman ketika Khashoggi datang ke konsulat.



The Washington Post
sudah menyertakan tanggapan dari juru bicara Kedutaan Besar Saudi untuk AS, Fatimah Baeshen, yang mengatakan bahwa Khalid dan Khashoggi tak pernah membahas "apa pun yang berkaitan dengan kepergian ke Turki."

Baeshen mengatakan bahwa "simpulan itu salah. Kami terus mendengar berbagai teori tanpa ada sumber jelas atas spekulasi-spekulasi tersebut."

Namun menurut Khalid, The Washington Post tak melansir tanggapan lengkap dari Kedubes. Ia pun mengunggah kembali tanggapan resmi kedubes Saudi melalui akun Twitter pribadinya.

"Duta Besar bertemu Jamal satu kali pada akhir September 2017 untuk diskusi yang hangat, dan mereka berkomunikasi melalui pesan tertulis setelah pertemuan itu. Pesan terakhir yang dikirim oleh Dubes kepadanya bertanggal 26 Oktober 2017," demikian pernyataan kedubes tersebut.



Kedubes menegaskan bahwa Khalid tak pernah membicarakan apa pun terkait kepergian Jamal ke Turki. Menurut kedubes, Khalid juga tak pernah berbicara dengan Khashoggi melalui telepon.

"Kalian boleh memeriksa rekaman telepon dan konten telepon selular untuk membuktikan ini. Jika ingin, kalian harus mengajukan permintaan kepada otoritas Turki, seperti yang sudah dilakukan oleh Jaksa Penuntut beberapa kali, tapi tak ada hasilnya," tulis Kedubes Saudi di AS.

Sejak awal The Washington Post melansir berita ini, sejumlah pihak memang langsung khawatir simpulan CIA tersebut dapat memperkeruh hubungan AS dan Saudi yang selama ini merupakan sekutu dekat.

Saudi sendiri mengakui bahwa Khashoggi tewas dibunuh dalam operasi yang sangat terencana. Namun, Riyadh mengklaim bahwa kerajaan sama sekali tak mengetahui mengenai rencana itu.

Meski demikian, Kementerian Keuangan AS tetap menjatuhkan sanksi atas 17 pejabat Saudi, termasuk satu orang yang dekat dengan Pangeran Mohammed, atas dugaan keterlibatan dalam pembunuhan Khashoggi.

Presiden Donald Trump sendiri tak pernah menuding langsung Pangeran Mohammed, tapi ia sepakat dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, bahwa "Upaya apa pun untuk menutupi insiden ini tak bisa dibiarkan."




Credit  cnnindonesia.com




Washington post: CIA "yakin" pembunuhan Khashoggi diperintahkan oleh putra mahkota saudi


Washington post: CIA "yakin" pembunuhan Khashoggi diperintahkan oleh putra mahkota saudi
Jurnalis melakukan aksi solidaritas bagi wartawan Arab Saudi Jamal Khashoggi di depan Kedutaan Besar Arab Saudi, Jakarta, Jumat (19/10/2018). Aksi tersebut sebagai bentuk keprihatinan atas hilangnya Jamal Khashoggi yang diduga tewas saat berada di konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki pada 2 Oktober lalu. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp.




Ankara, Turki, (CB) - Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman "memerintahkan pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi", demikian kesimpulan CIA, menurut The Washington Post.

Surat kabar tersebut mengutip empat sumber tanpa nama.

"Penilaian CIA, yang telah dikatakan banyak pejabat bahwa mereka memiliki keyakinan tinggi, adalah yang paling pasti setakat ini berkaitan dengan Mohammed (bin Salman) mengenai operasi tersebut dan membuat rumit upaya Pemerintah (Presiden AS Donald) Trump untuk mempertahankan hubungannya dengan sekutu dekatnya," tulis The Washington Post.

Menurut artikel itu, CIA (Badan Intelijen Pusat AS) mencapai kesimpulannya setelah mengkaji banyak sumber intelijen, termasuk percakapan telepon antara duta besar Arab Saudi untuk AS dan saudara laki-laki purtra mahkota, Khalid bin Salman, dengan Khashoggi.

Beberapa sumber yang tak disebutkan jatidiri mereka mengatakan Khalid mengatakan kepada Khashoggi bahwa ia mesti pergi ke Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, untuk memperoleh dokumen yang ia perlukan untuk menikahi kekasihnya, dan meyakinkan dia tindakan itu akan aman.

"Tidak jelas apakah Khalid mengetahui bahwa Khashoggi akan dibunuh, tapi ia mengeluarkan seruan itu atas pengarahan saudaranya, menurut orang yang mengetahui percakapan tersebut --yang dicegat oleh dinas intelijen AS," tulis The Washington Post.

Khalid membantah laporan The Washington Pos itu dan mengatakan di akun Twitter ia tak pernah berbicara dengan Khashoggi melalui telepon.

"Saya tak pernah berbicara dengan dia melalui telepon dan tentu saja tak pernah menyarankan ia pergi ke Turki untuk alasan apa pun. Saya meminta Pemerintah AS mengeluarkan setiap keterangan yang berkaitan dengan pernyataan ini," kata Khalid.

Ia mengatakan kontak terakhir yang dilakukannya dengan Khashoggi ialah melalui teks pada Oktober 2017.

Khashoggi, kontributor The Washington Post, dibunuh pada 2 Oktober di dalam Konsulat Arab Saudi di Istanbul.

Setelah berpekan-pekan membantah keterlibatan dalam kejahatan itu, Arab saudi belakangan mengakui Khashoggi telah dibunuh di dalam Konsulat tapi menyatakan keluarga kerajaan Arab Saudi tidak mengetahui adanya rencana untuk membunuh wartawan itu.

Seorang juru bicara CIA tak bersedia mengomentari artikel The Washington Pos tersebut, sedangkan Pemerintah Arab Saudi telah membantah keterlibatan Putra Mahkota dalam kematian Khashoggi.

Wanita Juru Bicara Kedutaan Besar Arab Saudi di Washington Fatimah Baeshen mengatakan kepada surat kabar itu bahwa pernyataan "di dalam penilaian yang dilaporkan dikeluar CIA palsu".

"Kami telah dan terus mendengar bermacam teori tanpa melihat dasar utama bagi spekulasi ini," tambah wanita juru bicara tersebut.





Credit  antaranews.com




AS Berharap Capai Kesepakatan Damai dengan Taliban pada Tahun Depan


AS Berharap Capai Kesepakatan Damai dengan Taliban pada Tahun Depan
Utusan khusus AS untuk Afghanistan, Zalmay Khalilzad menyatakan harapan untuk dapat mencapai kesepakatan damai dengan Taliban pada awal tahun depan. Foto/Istimewa

KABUL - Utusan khusus Amerika Serikat (AS) untuk Afghanistan, Zalmay Khalilzad menyatakan harapan untuk dapat mencapai kesepakatan damai dengan Taliban pada awal tahun depan. Khalilzad saat ini berada di Kabul untuk melakukan pembicaraan damai dengan Taliban.

Khalilzad, yang berbicara kepada media setempat menuturkan bahwa dia sangat berharap kesepakatan damai tersebut dapat dicapai sebelum pemilihan umum di Afghanistan pada April 2019 mendatang.

"Saya berharap kesepakatan damai dapat dicapai sebelum tanggal 20 April," kata Khalilzad kepada media setempat, merujuk pada tanggal pemilihan umum Afghanistan, seperti dilansir Reuters pada Minggu (18/11).

Dia lalu menuturkan keadaan akhir dari perundingan adalah sebuah perdamaian dan Afghanistan yang berhasil, yang tidak menimbulkan ancaman terhadap dirinya dan komunitas internasional. Diplomat AS kelahiran Afghanistan itu kemudian mengatakan dia tetap sangat optimis tentang pembicaraan damai dengan pihak Taliban.

Khalilzad, dipilih oleh pemerintahan Presiden AS, Donald Trump untuk mengadakan pembicaraan langsung dengan Taliban, bertemu dengan para pemimpin kelompok garis keras itu di Qatar bulan lalu untuk menemukan cara untuk mengakhiri perang 17 tahun di Afghanistan.

Taliban sendiri belum memberikan berkomentar mengenai hal ini. Tetapi, dua pemimpin senior Taliban, yang berbicara dengan syarat tidak disebutkan namanya, mengatakan para pemimpin Taliban akan menyajikan satu set tuntutan baru kepada Khalilzad. 




Credit  sindonews.com




Taliban Adakan Pembicaraan dengan Utusan AS di Qatar


Taliban Adakan Pembicaraan dengan Utusan AS di Qatar
Utusan AS untuk rekonsiliasi Afghanistan, Zalmay Khalilzad. Foto/Istimewa

KABUL - Taliban telah mengadakan pembicaraan tiga hari dengan utusan Amerika Serikat (AS), Zalmay Khalilzad, di negara Teluk Qatar. Qatar adalah negara di mana kelompok pemberontak Afghanistan itu memiliki kantor politik.

Seorang pejabat Taliban dan sumber lain yang dekat dengan kelompok itu membenarkan pembicaraan itu. Pembicaraan tersebut bertujuan memperbarui proses perdamaian Afghanistan dan akhirnya mengakhiri perang terpanjang Amerika. Mereka berbicara dengan syarat anonim karena mereka tidak berwenang untuk membahas negosiasi.

Mereka mengatakan bahwa Khairullah Khairkhwa, mantan gubernur Taliban untuk Herat, dan Mohammed Fazl, mantan kepala militer Taliban, menghadiri pembicaraan maraton tersebut. Keduanya adalah mantan narapidana di penjara AS di Teluk Guantanamo seperti dikutip dari AP, Minggu (18/11/2018).

Taliban menguasai hampir setengah dari Afghanistan dan melakukan serangan hampir setiap hari terhadap pasukan keamanan lokal dan pejabat pemerintah.

Sebelumnya Kepala Staf Gabungan AS, Jenderal Joseph Dunford, mengatakan bahwa Taliban belum kalah di Afghanistan, dan masih banyak yang harus dilakukan untuk membawa perdamaian ke negara yang dilanda perang itu.

Dunford mengatakan bahwa sementara tidak akan pernah ada solusi militer sendiri untuk membawa perdamaian ke Afghanistan, AS dan NATO bekerja untuk meningkatkan tekanan militer, politik serta ekonomi untuk meyakinkan Taliban tertarik untuk bernegosiasi solusi politik atas krisis dengan pemerintah di Kabul. 





Credit  sindonews.com





Jenderal AS Sebut Taliban Belum Kalah


Jenderal AS Sebut Taliban Belum Kalah
Jenderal Amerika Serikat (AS) mengakui jika kelompok Taliban belum kalah di Afghanistan. Foto/Istimewa

HALIFAX - Pejabat tinggi militer Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa Taliban belum kalah di Afghanistan, dan masih banyak yang harus dilakukan untuk membawa perdamaian ke negara yang dilanda perang itu.

"Mereka tidak kalah sekarang, saya pikir itu adil untuk dikatakan," ujar Jenderal Joseph Dunford, Kepala Staf Gabungan AS, tentang Taliban selama diskusi di sebuah forum keamanan di Halifax, Nova Scotia, Kanada.

"Kami menggunakan jalan buntu tahun lalu dan, relatif berbicara, itu tidak banyak berubah," imbuhnya seperti dikutip dari CNN, Minggu (18/11/2018).

Dunford mengatakan bahwa sementara tidak akan pernah ada solusi militer sendiri untuk membawa perdamaian ke Afghanistan, AS dan NATO bekerja untuk meningkatkan tekanan militer, politik serta ekonomi guna meyakinkan Taliban tertarik untuk bernegosiasi solusi politik atas krisis dengan pemerintah di Kabul.

"Tanpa merincinya di sini, kami yakin Taliban tahu bahwa pada titik tertentu mereka harus melakukan rekonsiliasi," katanya.

"Kunci keberhasilan adalah menggabungkan semua tekanan itu untuk memberi insentif kepada Taliban untuk bernegosiasi," sambungnya.

Dunford juga mengatakan bahwa pemilihan baru-baru ini di Afghanistan sebagian besar berhasil dan mencatat pentingnya pemilihan presiden tahun depan di sana.

"Saya pikir kita jauh, dari dapat mengatakan bahwa titik rekonsiliasi dengan Taliban telah tercapai," ia menambahkan.

Sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk membawa resolusi politik ke perang selama 17 tahun, Presiden Donald Trump mengumumkan peningkatan pasukan AS tahun lalu yang membawa jumlah total tentara di negara itu menjadi sekitar 14.000.

Mantan Duta Besar AS untuk Afghanistan Zalmay Khalilzad baru-baru ini ditunjuk sebagai perwakilan khusus Departemen Luar Negeri untuk rekonsiliasi Afghanistan. Ia telah melakukan perjalanan berulang kali ke wilayah tersebut untuk berdiskusi dengan pemerintah nasional dan Taliban guna mencoba memulai dialog.

Tetapi kemajuan untuk mengakhiri konflik selama puluhan tahun terbukti sulit dipahami.

Awal bulan ini, ombudsman pemerintah AS untuk upaya Amerika di Afghanistan mengeluarkan laporan yang mengatakan Taliban telah memperkuat cengkeraman mereka di negara itu selama tiga tahun terakhir, dengan pemerintah Afghanistan di Kabul menguasai hanya sekitar 56% dari negara itu - turun dari 72% pada tahun 2015.

Dan pasukan keamanan Afghanistan yang mengambil kepemimpinan dari AS pada tahun 2014 pada upaya untuk mengamankan negara masih menderita sejumlah besar korban dalam pertempuran mereka melawan Taliban.

Menteri Pertahanan AS, James Mattis, bulan lalu di Washington mengatakan bahwa pasukan Afghanistan telah menahan lebih dari seribu orang yang tewas dan terluka pada Agustus dan September dalam upaya untuk melindungi pemilu parlemen Afghanistan pada bulan Oktober.

"Mereka bertahan di medan pertempuran, dan Taliban telah dicegah dari apa yang mereka katakan akan mereka lakukan, yang akan mengambil dan menahan distrik dan pusat-pusat provinsi, dan juga mengganggu pemilu yang tidak dapat mereka hentikan," kata Mattis. 





Credit  sindonews.com





PM Inggris Tunjuk Stephen Barclay Jadi Menteri Brexit Baru


PM Inggris Tunjuk Stephen Barclay Jadi Menteri Brexit Baru
PM Inggris Theresa May angkat dua menteri baru. (REUTERS/Simon Dawson/Pool)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Inggris Theresa May menunjuk Stephen Barclay sebagai Menteri Brexit yang baru, Jumat (16/11).

Barclays, yang merupakan Menteri Kesehatan Junior Inggris itu menggantikan Dominic Raab yang sudah mengundurkan diri Kamis (15/11) kemarin karena keputusan PM May yang akan terus berjuang meloloskan perjanjian Brexit.

Berdasarkan laporan Reuters, Juru bicara PM Inggris memastikan May secara pribadi akan mengawasi 10 hari terakhir negoisasi dengan Uni Eripa mengenai kerangka kerja sama ke depan.


Barclays merupakan orang ketiga yang May percayakan untuk mengawasi kebijakan penarikan diri Inggris dari Uni Eropa sebagai Menteri Brexit. Sebelum Raab, David Davis sudah lebih dulu mundur sebagai Menteri Brexit karena protes terhadap kebijakan May.



Angkat Bekas Menteri

Sementara itu, May juga mengangkat Mantan Menteri Dalam Negeri Inggris Amber Rudd menjadi Menteri Pekerja dan Pensiun Inggris.

Rudd menggantikan Esther McVey yang mengikuti langkah Raab mundur karena keputusan Brexit yang diambil May bulan Mei lalu.

Tantangan yang dihadapi Perdana Menteri May guna menyukseskan rencana Inggris keluar Uni Eropa kian sulit setelah Menteri Brexit Dominic Raab memutuskan mengundurkan diri pada Kamis (15/11).

Raab mengatakan dirinya "harus mengundurkan diri" lantaran berbeda pendapat terkait proposal Brexit yang baru-baru ini disepekati Inggris dan Uni Eropa, terutama terkait nasib perbatasan Irlandia.

"Saya tidak dapat melihat kesesuaian ketentuan-ketentuan yang ada dalam kesepakatan Brexit dengan perjanjian yang kami sepakati dengan bangsa ini," ucap Raab dalam surat pengunduran diri yang ia unggah di akun Twitternya seperti dikutip AFP.

"Saya meyakini bahwa rezim regulasi yang diusulkan untuk Irlanida Utara memicu ancaman nyata terhadap integritas Kerajaan Inggris."




Credit  cnnindonesia.com



Hakim AS Minta Gedung Putih Kembalikan Akses Wartawan CNN


Hakim AS Minta Gedung Putih Kembalikan Akses Wartawan CNN
Hakim Federal AS minta Gedung Putih kembalikan akses wartawan CNN Jim Acosta. (REUTERS/Jonathan Ernst)


Jakarta, CB -- Hakim Federal Amerika Serikat (AS) memerintahkan Gedung Putih untuk mengembalikan akses liputan wartawan CNN Jim Acosta setelah sebelumnya sempat dicabut karena terlibat adu mulut dengan Presiden AS Donald Trump.

Hakim Federal AS berpendapat pembatasan akses terhadap jurnalis di lingkungan Gedung Putih harus melalui prosedur yang yang jelas.

Seperti dilansir Reuters, Hakim Distrik AS Timothy Kelly telah mengeluarkan surat perintah sementara yang mengharuskan Gedung Putih memulihkan akses Acosta.



Sebelumnya, Kantor berita CNN menggugat pemerintah Trump atas pencabutan izin liputan terhadap korensponden Jim Acosta di Gedung Putih.

"Kami sudah meminta pengadilan untuk perintah penahanan dan segera mengembalikan akses Jim ke Gedung Putih," tulis pernyataan resmi CNN seperti dikutip Reuters, Selasa (13/11).

Langkah hukum CNN ini kemudian dibantu oleh Fox News yang juga menegaskan tindakan Gedung Putih terhadap wartawan CNN telah melanggar kebebasan berpendapat.


Gedung Putih pun angkat suara dan menegaskan memiliki kebijaksanaan yang bersifat luas untuk membatasi akses media kepada Presiden AS.

"Presiden dan Gedung Putih memiliki kebijaksanaan luas untuk mengatur akses wartawan dan masyarakat lain untuk wawancara atau hadir di konferensi pers," tulis laporan Gedung Putih yang dibacakan di pengadilan Federal AS, Rabu (14/11).

Dalam pengadilan, pengacara yang diutus oleh Kementerian Kehakiman AS menyatakan bahwa Presiden AS dapat memilih pihak-pihak yang berkah memilih untuk tidak lagi mengadakan konferensi pers dan membatalkan semua kehadiran wartawan tanpa ada konsekuensi hukum.



Credit  cnnindonesia.com



Korban Hilang Akibat Kebakaran California Tembus 1.000 Orang


Korban Hilang Akibat Kebakaran California Tembus 1.000 Orang
Tim penyelamat mempercepat proses pencarian ketika laporan orang hilang akibat kebakaran di California, AS, menembus angka 1.000 menjelang akhir pekan ini. (Reuters/Eric Thayer)



Jakarta, CB -- Tim penyelamat mempercepat proses pencarian ketika laporan orang hilang akibat kebakaran di California, Amerika Serikat, menembus angka 1.000 menjelang akhir pekan ini.

Kepala kepolisian wilayah Butte, Korea Honea, mengatakan bahwa angka orang hilang hingga Jumat (16/11) tercatat sebanyak 1.011 meningkat drastis dari laporan sebelumnya yang hanya 630.

"Daftar ini sangat dinamis," ujar Honea yang kemudian mengatakan bahwa data ini masih mentah dan ada kemungkinan satu nama tercatat lebih dari satu kali.


Ia juga meminta para keluarga orang hilang itu tidak panik karena kerabat mereka tersebut belum tentu meninggal dunia.


Honea kemudian menjelaskan bahwa sebelumnya saja, 329 orang yang sempat dilaporkan hilang akhirnya ditemukan dalam kondisi hidup.

Menurut Honea, nama-nama dalam daftar itu dihimpun dari laporan melalui hotline yang dibuka satu malam setelah kebakaran meluas pada pekan lalu.


Ia mengatakan bahwa kebanyakan orang dalam daftar itu kemungkinan besar selamat, tapi belum bisa menghubungi keluarga atau aparat karena jaringan telepon belum beroperasi dengan baik.

"Saya rasa tidak layak kita duduk di sini dan berspekulasi mengenai masa depan," tutur Honea sebagaimana dikutip Reuters.

Sementara itu, Honea juga melaporkan bahwa hingga akhir pekan ini, jumlah jasad korban yang sudah dievakuasi menembus angka 71.

Warga yang selamat juga tak lantas dapat hidup tenang karena rumah mereka kebanyakan sudah rata dengan tanah.

Dengan laporan 9.800 rumah hancur akibat kebakaran, setidaknya 1.100 orang ditampung di berbagai tempat darurat, seperti gereja, sekolah, dan pusat-pusat komunitas lainnya.

Sebagian lainnya memilih untuk menyewa satu tempat bersama sanak saudaranya atau mendirikan tenda di dekat kendaraan mereka.

Begitu besar dampak yang ditimbulkan, bencana ini pun disebut-sebut sebagai kebakaran terparah sepanjang sejarah California.






Credit  cnnindonesia.com





Pemimpin Khmer Merah Diputus Bersalah Lakukan Genosida


Pemimpin Khmer Merah Nuon Chea (92 tahun) dan mantan presiden Khieu Samphan (87) telah didakwa.
Pemimpin Khmer Merah Nuon Chea (92 tahun) dan mantan presiden Khieu Samphan (87) telah didakwa.
Foto: ECCC
Pengadilan pertama kali memutuskan Khmer Merah melakukan genosida.




CB, PNOM PHEN -- Satu-satunya pemimpin senior Khmer Merah yang masih hidup dinyatakan terbukti bersalah melakukan genosida oleh pengadilan kejahatan perang di Kamboja.


Nuon Chea, 92 tahun, "Saudara Nomor Dua" bagi Pol Pot, dan mantan Presiden Khieu Samphan, 87 tahun, dinyatakan bersalah atas genosida etnis Vietnam-Kamboja selama era Khmer Merah pada 1970-an.

Meski demikian, para hakim di pengadilan Khmer Merah mengatakan bahwa walau genosida juga dilakukan terhadap minoritas Cham, kedua lelaki itu tak memiliki "niat genosida. Minoritas Cham merupakan warga muslim yang dipaksa untuk makan daging babi, dilarang shalat, dan Alquran mereka dibakar.


Akibatnya, Nuon Chea dinyatakan bersalah melakukan genosida terhadap Cham dengan level "tanggung jawab superior", sementara terdakwa lainnya dibebaskan dari dakwaan.


Vonis pada Jumat (16/11) adalah pertama kalinya pengadilan memutuskan bahwa Khmer Merah melakukan genosida. Diperkirakan 2 juta orang Kamboja meninggal karena kerja paksa, kelaparan dan pembunuhan massal selama era Khmer Merah, yang berlangsung dari April 1975 hingga Januari 1979.


Rezim ultra-Maois yang brutal, yang dipimpin oleh Pol Pot, memindahkan secara paksa penduduk dari daerah dan kota-kota. Ia mengirim mereka ke kamp-kamp kerja paksa pedesaan, sebuah eksperimen yang memporak-porandakan bangsa ini.


Nuon Chea, yang dikenal sebagai Saudara Nomor Dua, adalah komandan kedua untuk pemimpin Khmer Merah Pol Pot.
Photo: Nuon Chea, yang dikenal sebagai Saudara Nomor Dua, adalah komandan kedua untuk pemimpin Khmer Merah Pol Pot. (Supplied: ECCC)


Kedua orang itu telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup setelah dinyatakan bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan pada 2014. Dalam putusan Jumat (16/11), mereka dinyatakan bersalah atas kejahatan lebih lanjut terhadap kemanusiaan termasuk perkawinan paksa, perkosaan, penganiayaan atas dasar agama dan ras, penghilangan paksa dan pemusnahan.


Orang-orang itu, yang mengaku sebagai pemimpin Khmer Merah tetapi menolak tuduhan terhadap mereka, menerima tambahan hukuman seumur hidup, yang akan digabungkan dengan hukuman penjara yang ada. Banyak pengamat percaya bahwa keputusan itu kemungkinan menandai keputusan akhir untuk pengadilan yang didukung PBB.


Didirikan pada 2006, Pengadilan Kamboja, sebagaimana diketahui secara resmi, sejauh ini hanya menghukum tiga orang. Satu-satunya orang lain yang dihukum adalah Kaing Guev Ek, yang dikenal sebagai Duch, yang mengoperasikan penjara terkenal S21 di Phnom Penh, di mana 12 ribu orang tewas.


Khieu Samphan adalah presiden Republik Demokrasi Kamboja, atau yang disebut Khmer Merah di Kamboja.
Photo: Khieu Samphan adalah presiden Republik Demokrasi Kamboja, atau yang disebut Khmer Merah di Kamboja. (Supplied: ECCC)


Pol Pot meninggal sebagai warga bebas pada 1998, sementara "Saudara Nomor Tiga"-nya, Leng Sary dan istrinya, Leng Thirith, keduanya dituntut tetapi meninggal sebelum mereka dapat diadili.


Pengadilan masih memiliki tanggungan dua kasus, mengenai anggota-anggota dari kelompok berikutnya dalam hierarki Khmer Merah. Tetapi seiring dengan menuanya terdakwa, pengadilan menghadapi tantangan pendanaan abadi dan oposisi politik yang kuat di Kamboja, tampaknya tidak mungkin mereka akan dituntut. Perdana Menteri Hun Sen -ia sendiri mantan komandan Khmer Merah - telah lama menjadi penentang keras untuk mengizinkan kasus-kasus itu berlanjut.


Rebecca Gidley, seorang pakar di pengadilan yang berpusat di Australian National University (ANU), mengatakan bahwa Pemerintah Kamboja memiliki banyak hal yang dipertaruhkan.




"Narasi yang telah dibangun oleh Partai Rakyat Kamboja selama beberapa dekade adalah segelintir kecil pemimpin jahat dan lainnya, termasuk diri mereka sendiri sebagai mantan pemimpin Khmer Merah, tak bersalah atas semua kejahatan yang terkait dengannya," kata Gidley.



"Jadi setiap perluasan target tersangka adalah ancaman terhadap narasi yang telah mereka bangun sejak 1979."


Ribuan warga Kamboja telah menyaksikan proses pengadilan di sidang Khmer Merah.
Photo: Ribuan warga Kamboja telah menyaksikan proses pengadilan di sidang Khmer Merah. (Supplied: ECCC)


Dengan hampir 40 tahun berlalu sejak jatuhnya rezim itu akibat invasi yang didukung Vietnam, banyak orang Kamboja mengatakan mereka sekarang lebih memilih untuk melihat masa depan daripada tinggal di masa lalu. Hampir 70 persen penduduk Kamboja berusia di bawah 30 tahun, yang berarti sebagian besar penduduk tidak hidup melalui masa tergelap di negara mereka.


Tapi Youk Chhang, direktur Pusat Dokumentasi Kamboja, yang mengkategorikan kekejaman yang dilakukan di bawah Khmer Merah, mengatakan tidak ada yang melarikan diri dari fakta bahwa negara itu sekarang dibentuk oleh "ladang pembantaian" yang terkenal.


Agama dilarang selama era Khmer Merah, dengan para biarawan dan biarawati dipaksa untuk melepaskan jubah mereka.
Photo: Agama dilarang selama era Khmer Merah, dengan para biarawan dan biarawati dipaksa untuk melepaskan jubah mereka.


Ia mengatakan, periode itu harus diingat, agar tidak terjadi lagi.


"Tidak seorang pun ingin tinggal di era Khmer Merah, tidak ada yang ingin mengingat Khmer Merah ... tetapi bagaimana Anda bisa melupakan kejahatan yang dilakukan terhadap kerabat Anda, saudara dan saudari Anda sendiri, dan jutaan rekan Anda?," tanya Chhang.




"Lukanya dalam sehingga tak mungkin dihapus dari ingatan Anda."



Seorang petugas keamanan pengadilan
Photo: Seorang petugas keamanan pengadilan, kanan, membimbing siswa ketika mereka memasuki ruang sidang sebelum sidang melawan Nuon Chea dan Khieu Samphan digelar. (AP: Heng Smith)


Chhang, yang juga seorang penyintas Khmer Merah, mengatakan putusan pada Jumat (16/11) adalah tonggak bersejarah bagi Kamboja.


"Kami didorong oleh komunitas internasional untuk menghadapi masa lalu kami yang mengerikan, dan kami melakukan ini," katanya.


"Jadi dengan menghadapi ini - melalui pengadilan, melalui pendidikan - saya pikir Kamboja [menunjukkan] banyak keberanian dan menunjukkan sisi yang lain, yang merupakan ketahanan rakyat Kamboja."


Pengadilan masih memiliki tanggungan dua kasus tentang anggota-anggota dari kelompok berikutnya dalam hierarki Khmer Merah.
Photo: Pengadilan masih memiliki tanggungan dua kasus tentang anggota-anggota dari kelompok berikutnya dalam hierarki Khmer Merah. (AP: Heng Sinith)





Credit  republika.co.id






Kuburan Massal 22 Tentara Gaddafi Dievakuasi


Evakuasi jasad di Libya
Evakuasi jasad di Libya
Foto: Alarabiya
Para korban tewas dieksekusi dengan cara ditembak dan tangan terikat.



CB, TRIPOLI— Palang Merah Libya menemukan kuburan massal di Kota Darnah yang terdapat 22 jasad di dalamnya. Keseluruhan jasad itu merupakan para tentara rezim presiden terguling Moamar Gaddafi. Mereka dieksekusi dengan cara ditembak di dalam pos  militer mereka oleh ISIS pada 2011.


Menurut Divisi Informasi Palang Merah Libya pada Kamis, akhir pekan lalu, lembaga ini melalui cabangnya di Kota Darnah, pada Selasa lalu, mengeluarkan jasad-jasad tersebut. Hadir dalam proses evakuasi ini Direktorat Keamanan, Jaksa, dan Pusat Kajian Hukum.


Para tentera yang dieksekusi itu berasal dari Kota Tarhunah. Mereka sebelumnya ditahan ISIS saat tertangkap di Kamp Militer al-Hailah, selatan Darnah.


Mengutip Alarabiya, Ahad (18/11), di antara fakta lain yang ditemukan dari penemuan jasad-jasad ini yaitu mereka mati dalam kondisi tangan terikat.




Credit  republika.co.id