CUPUMA

Kamis, 15 November 2018

Sistem Anti-stall tak Ada dalam Manual Boeing 737 MAX

KNKT menjelaskan temuan awal pada kasus jatuhnya pesawat Lion Air.

Foto: ABC NEws

Informasi sistem baru di Boeing 737 MAX itu tidak disampaikan dalam buku manual

CB, Peneliti yang menyelidiki kecelakaan fatal Lion Air JT 610 telah menyarankan lebih banyak pelatihan diperlukan untuk pilot Boeing 737 MAX. Ini setelah mereka menemukan sistem darurat otomatis untuk mencegah pesawat jatuh dari ketinggian tidak disebutkan dalam instruksi manual.

Pilot AS juga tidak menyadari potensi risiko tersebut, seperti diakui dua serikat pilot AS kepada Reuters.

Komentar itu menjelaskan lebih lanjut tentang area yang dicurigai di bawah pengawasan karena para penyidik bersiap untuk mempublikasikan laporan awal mereka pada 28 atau 29 November, satu bulan setelah pesawat Boeing 737 MAX milik maskapai Lion Air jatuh tenggelam di Laut Jawa, menewaskan seluruh ke-189 penumpang dan awaknya.

Hingga saat ini, perhatian publik masih terfokus pada potensi masalah pada sistem perawatan pesawat termasuk sensor yang rusak untuk 'angle of attack', bagian penting dari data yang diperlukan untuk membantu pesawat terbang berada pada sudut yang tepat terhadap arus udara dan mencegah sebuah insiden pesawat mengalami ‘stall’.

Sekarang fokus penyelidikan tampaknya telah meluas ke kejelasan prosedur yang disetujui AS untuk membantu pilot mencegah Boeing 737 MAX bereaksi berlebihan terhadap kehilangan data seperti itu dan metode untuk melatih pilot.

Dennis Tajer, 737 kapten dan juru bicara untuk Aliansi Asosiasi Pilot (APA), yang mewakili pilot American Airlines Group Inc, mengatakan serikatnya diberitahu setelah kecelakaan tentang sistem baru yang dipasang Boeing pada 737 MAX yang dapat memerintahkan hidung pesawat ke bawah dalam situasi tertentu untuk mencegah stal.

"Ini adalah informasi yang kami belum diikutsertakan dalam pelatihan atau di manual atau bahan lain," katanya.

Soerjanto Tjahjono, Kepala Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), mengatakan pada hari Senin (12/11/2018) bahwa regulator Indonesia akan memperketat persyaratan pelatihan sebagai hasil dari temuan investigasi sejauh ini.

"Kami tahu, karena insiden ini terjadi, kami tahu kami membutuhkan pelatihan tambahan," katanya.

Komentar ini memusatkan perhatian pada isi manual pesawat dan kursus konversi yang memungkinkan pilot generasi sebelumnya dari jet Boeing, 737 NG ke series MAX.

Investigator diharapkan untuk mengirimkan laporan ke dalam kecelakaan Lion Air pada 28 atau 29 November. (Reuters: Beawiharta)

Buku petunjuk itu tidak membahas bagaimana menangani situasi seperti yang terjadi dalam kecelakaan itu, kata Soerjanto kepada wartawan.

Pejabat Lion Air mengatakan pada hari Senin (12/11/2018) bahwa mereka telah mengikuti rezim pelatihan yang disetujui oleh regulator AS dan Eropa.

Pelatihan yang disetujui itu dibatasi hingga tiga jam pelatihan berbasis komputer dan penerbangan sosialisasi, kata manajer umum Lion Air Training Center Dibyo Soesilo dalam tur media di pusat itu hari Senin (12/11/2018).

Kecelakaan pada 29 Oktober adalah kecelakaan pertama yang melibatkan Boeing 737 MAX, versi terbaru dari pesawat jet Boeing yang mulai dioperasikan tahun lalu.

Investigasi Picu Peringatan Bagi Maskapai AS

Informasi yang diperoleh dari perekam data penerbangan jet minggu lalu menyebabkan Federal Aviation Administration (FAA) AS mengeluarkan perintah kelaikan udara darurat yang mendesak maskapai penerbangan untuk memperbarui manual penerbangan mereka.

Pedoman itu memperingatkan pilot bahwa sebuah komputer di Boeing 737 MAX dapat menyebabkan pesawat itu dipaksa menurun tajam hingga 10 detik bahkan dalam penerbangan manual, yang menyebabkan potensi kesulitan dalam mengendalikan pesawat.

Pilot dapat menghentikan respons otomatis ini dengan menekan dua tombol jika sistem berperilaku tidak terduga, tetapi pertanyaan yang telah diajukan tentang seberapa baik persiapan mereka untuk reaksi otomatis ini dan berapa banyak waktu yang mereka miliki untuk melakukan respon.

Prajurit angkatan laut Indonesia mencoba mengambil puing-puing dari air selama operasi pencarian. (AP: Tatan Syuflana)

Seorang juru bicara American Airlines mengatakan operator telah menerima arahan FAA serta buletin dari Boeing tentang memperbarui manual operasi bagi awak pesawat.

Boeing menolak berkomentar secara langsung tentang program pelatihannya tetapi mengatakan pihaknya telah mengambil "setiap ukuran" untuk sepenuhnya memahami semua aspek dari insiden ini dan bekerja erat dengan tim investigasi dan semua otoritas yang terlibat.

Minggu lalu Boeing mengatakan perbaikan untuk jenis insiden ini - yang dikenal sebagai stabilisator runaway - ditutupi oleh prosedur yang ada.

Meskipun masalah ini, menurut para penyelidik, tidak tercakup dalam manual operasi, pilot memiliki akses ke daftar periksa yang dirancang untuk mematikan sistem yang salah ketika pesawat mulai menekan ke bawah pada saat yang salah, kata Soejono, seorang instruktur Lion Air.

Para ahli mengatakan para penyelidik akan memeriksa apakah kru Lion Air JT 610 memeriksa daftar periksa ini dan jika demikian apakah mereka memiliki waktu untuk menghentikan sistem hidung menjorok kebawah otomatis ketika terbang pada ketinggian yang relatif rendah sekitar 1.500 meter. Pilot pada penerbangan sebelumnya dilaporkan telah berhasil mengatasi masalah sensor yang sama.

Untuk menjawab pertanyaan itu sepenuhnya, penyelidik mungkin memerlukan akses ke rekaman suara kokpit yang diduga tersembunyi di dasar laut.

Pencarian terhadap perekam suara kokpit jet yang hilang masih terus dilakukan dan dapat memberikan informasi penting tentang faktor manusia yang berkaitan dengan kecelakaan itu, kata Soerjanto.

FAA mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya akan mengambil tindakan lebih lanjut jika itu dibenarkan berdasarkan temuan dari penyelidikan kecelakaan.

Credit republika.co.id

Presiden Prancis: Jadi Sekutu AS Tak Berarti Jadi Negara Bawahan

PARIS - Presiden Prancis Emmanuel Macron mengaku tidak tersinggung oleh beberapa tweet marah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang ditujukan kepadanya. Dia memaklumi Trump yang sedang "bermain politik" untuk warganya di Amerika Serikat.

Macron, yang berbicara kepada wartawan di kapal induk Charles de Gaulle, mengatakan bahwa rasa hormatnya melekat karena AS dan Prancis adalah dua sekutu lawas.

Dia mengingat sejarah bahwa Prancis berada di sisi Amerika selama perjuangan untuk kemerdekaan. Komentar Macron itu sebagai respons setelah Trump mengejek Prancis yang dia sebut bisa kalah dalam keedua perang dunia tanpa bantuan Amerika Serikat.

"Pada setiap momen dalam sejarah kami, kami adalah sekutu, jadi di antara sekutu, rasa hormat itu ada," kata Macron.

Ditanya tentang tweet-tweet Trump, Presiden Prancis itu mengatakan; "Saya pikir dia bermain politik, dan saya membiarkan dia bermain politik."

"Amerika Serikat adalah sekutu bersejarah kita dan akan terus berlanjut. Ini adalah sekutu yang kita gunakan untuk mengambil semua risiko, dengan mana kita melakukan operasi yang paling rumit. Tetapi menjadi sekutu tidak berarti menjadi negara bawahan," paparnya, seperti dikutip France 24, Kamis (15/11/2018).

Sebelumnya, juru bicara pemerintah Prancis tersinggung dengan sikap Trump yang seharusnya menunjukkan kesopanan terhadap Paris. Terlebih, tweet-tweet Trump muncul pada peringatan ketiga serangan teror mematikan di Paris.

Trump mem-posting lima tweet pada hari Selasa, di mana dia mengejek kerugian Prancis selama dua perang dunia. Dia presiden Prancis memiliki "peringkat dukungan yang sangat rendah di negaranya."

Credit sindonews.com

Prancis: Trump Harusnya Bisa Lebih Sopan pada Kami

PARIS - Prancis mengatakan, Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump seharusnya menunjukkan sedikit rasa sopan dan menghormati Prancis, yang tengah memperingati tahun ketiga serangan 13 November di Paris.

Saat menggelar jumpa pers di Paris, juru bicara pemerintah Prancis, Benjamin Griveaux ditanya mengenai kicauan Trump. Dia menyebut, kicauan Trump tersebut terasa kurang sopan.

"Kemarin adalah 13 November, kami memperingati tewasnya 130 warga kami. Jadi, saya akan menjawab dalam bahasa Inggris, sedikit rasa sopan akan lebih baik," ucapnya, seperti dilansir Reuters pada Rabu (14/11).

Sebelumnya diwartakan, Trump melalui akun Twitternya menyebut Eropa akan kalah dalam dua Perang Dunia jika bukan karena senjata yang diberikan oleh AS.

Pernyataan Trump itu merujuk pada usulan dari Presiden Prancis, Emmanuel Macron bahwa Eropa perlu membangun militernya sendiri agar benua itu tidak lagi bergantung kepada AS untuk pertahanan. Macron juga mengatakan Eropa perlu melindungi diri dari ancaman cyberthreats dari China, Rusia dan AS.

"Macron menyarankan untuk membangun pasukannya sendiri untuk melindungi Eropa melawan AS, China, dan Rusia. Tapi, bagaimana dengan Jerman di Perang Dunia Pertama dan Kedua - Bagaimana itu berhasil bagi Prancis? Mereka mulai belajar bahasa Jerman di Paris sebelum AS datang. Bayar untuk NATO atau tidak!" kicau Trump.

Trump telah lama mengeluh bahwa negara-negara NATO tidak bagiannya dalam biaya aliansi pertahanan dengan adil, membuat AS harus menanggung sebagian besar beban biaya tersebut. Ia pun mengkritik Macron sebelum dan sesudah menghadiri upacara memperingati 100 tahun berakhirnya Perang Dunia pada akhir pekan kemarin.

Credit sindonews.com

Trump serang Macron sepulang dari Paris

Presiden Amerika Serikat Donald Trump (ki) dan Presiden Prancis Emmanuel Macron berjalan melewati pilar di Gedung Putih menyusul upacara kedatangan resmi untuk Macron di South Lawn Gedung Putih di Washington, Amerika Serikat, Selasa (24/4/2018). (REUTERS/Kevin Lamarque)

Washington/Paris (CB) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerang rekan sejawatnya dari Prancis, Presiden Emmanuel Macron, pada Selasa (13/11) dalam serangkaian cuitan yang menggarisbawahi hubungan antara dua pemimpin, yang sebelumnya bersahabat berubah menjadi renggang, hanya dua hari setelah kembali dari Paris.

Dalam lima cuitan pada hari sama saat para pejabat Prancis memperingati serangan-serangan teroris tahun 2015, Trump menyinggung sekutu kunci AS itu atas kekalahan yang hampir dialaminya dari Jerman dalam dua perang dunia, industri anggurnya dan tingkat penerimaan Macron.

Trump kembali ke Washington dari lawatan akhir pekan di Paris untuk merayakan peringatan ke-100 Perang Dunia Satu. Di kota tersebut, hubungan yang renggang antara presiden AS dan para sekutunya dari Eropa terlihat jelas.

Pada Selasa, Trump menolak peringatan-peringatan Macron soal ancaman nasionalisme, yang disampaikan dalam upacara mengharukan di Paris pada Ahad. Sejumlah pemimin dunia menghadiri upacara tersebut.

Trump, yang mendengarkan pidato dari jarak beberapa meter, telah melukiskan dirinya sebagai nasionalis dan telah menjanjikan kebijakan "Dahulukan Amerika".

Trump, pengembang properti serta mantan bintang acara realitas di televisi, mengatakan Macron memiliki "tingkat penerimaan yang rendah." Ia juga menuduh Prancis melakukan praktek-praktek dagang tak adil atas anggur serta menyerang liputan berita lawatannya.

Presiden AS menunjuk komentar-komentar yang dilontarkan Macron baru-baru ini mengenai perlunya Eropa melindungi dirinya sendiri, dengan mencuit "Adalah Jerman dalam Perang Satu dan Dua - Bagaimana Prancis menangani itu? Mereka mulai belajar Bahasa Jerman di Paris sebelum AS datang. Bayar untuk NATO atau tidak!?"

"Omong-omong tak ada negara yang lebih nasionalis daripada Prancis, orang-orang yang sangat bangga - dan memang seharusnya begitu!" tulis Trump di cuitan lain, mengakhirinya dengan "BIKIN PRANCIS HEBAT LAGI!"

Ia membela diri atas ketakhadirannya yang banyak dikecam di acara peringatan pada Sabtu, dengan mengatakan Dinas Rahasia AS telah melarang pergi ke tempat acara karena masalah logistik. Gedung Putih sebelumnya mengatakan pihaknya membatalkan kehadiran Trump dengan menyebut alasan cuaca buruk sehingga penerbangan yang direncanakan dengan helikopter dibatalkan.

Direktur Komunikasi Strategis Gedung Putih Mercedes Schlapp, sementara itu, mengatakan lawatan Trump ke Paris berlangsung positif.

"Jelas lawatannya sukses," ujar Schlapp kepada Fox News pada Selasa, dengan menyatakan Trump dan Macron "mengadakan pertemuan produktif" mengenai perdagangan dan NATO.

"Dia telah mengirim pesan kuat kepada sekutu kita di Eropa. Dan kami melihat beberapa perubahan dan sebagian positif datang dari para sekutu kita untuk membayar lebih kepada NATO. Kita perlu bantuan mereka," katanya.

Credit antaranews.com

Fox News Bantu CNN Gugat Trump, Gedung Putih Bela Diri

Pengusiran wartawan CNN Jim Acosta oleh Trump berbuntut kasus hukum. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Jakarta, CB -- Fox News akan membantu CNN yang menggungat Gedung Putih terhadap pencabutan akses liputan dan pengusiran koresponden CNN Jim Acosta oleh Presiden Amerika Serikat (AS).

Sebegaimana dilansir AFP, Fox News, yang kerap memuji pemerintahan Donald Trump menegaskan tindakan Gedung Putih terhadap wartawan CNN telah melanggar kebebasan berpendapat.

"Fox News mendukung upaya gugatan yang dilakukan CNN melawan Gedung Putih," tegas Presiden Fox News, Jay Wallace, Rabu (14/11).

Salah satu langkah yang akan diambil Fox News adalah dengan mengajukan 'amicus brief' kepada Pengadilan Distrik AS. Dalam pengajuan hukum tersebut, Fox News menolak kebiijakan Secret Service AS yang melakukan pengamanan di Gedung Putih dibekali senjata.

Fox memastikan pihaknya mendukung keterbukaan informasi baik dari Presiden maupun wartawan yang melakukan liputan di Gedung Putih untuk rakyat Amerika.

Gedung Putih Angkat Bicara

Gedung Putih menegaskan memiliki kebijaksanaan yang bersifat luas untuk membatasi akses media kepada Presiden AS.

"Presiden dan Gedung Putih memiliki kebijaksanaan luas untuk mengatur akses wartawan dan masyarakat lain untuk wawancara atau hadir di konferensi pers," tulis laporan Gedung Putih yang dibacakan di pengadilan Federal AS, Rabu (14/11).

Dalam pengadilan, pengacara yang diutus oleh Kementerian Kehakiman AS menyatakan bahwa Presiden AS dapat memilih pihak-pihak yang berkah memilih untuk tidak lagi mengadakan konferensi pers dan membatalkan semua kehadiran wartawan tanpa ada konsekuensi hukum.

Kantor berita CNN menggugat pemerintah Donald Trump atas pencabutan izin liputan terhadap korensponden Jim Acosta di Gedung Putih.

"Kami sudah meminta pengadilan untuk perintah penahanan dan segera mengembalikan akses Jim ke Gedung Putih," tulis pernyataan resmi CNN seperti dikutip Reuters, Selasa (13/11).

Kantor saluran berita kabel yang berpusat di Atlanta itu menegaskan akan mencari bantuan hukum permanen untuk mengawal kasus pengusiran wartawan itu. CNN beranggapan tindakan hukum ini diambil untuk melawan arogansi Gedung Putih agar kejadian serupa tidak menimpa wartawan lain.

"Ini bisa terjadi pada siapa pun. Jika dibiarkan tanpa ada perlawanan untuk Gedung Putih, maka akan menciptakan efek bahaya bagi wartawan yang meliput pejabat terpilih," tegas pihak CNN.

Credit cnnindonesia.com

Disetujui Kabinet Inggris, Draft Perjanjian Brexit Dirilis ke Publik

LONDON - Kabinet Inggris telah menyetujui draft atau rancangan perjanjian keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau Brexit. Perdana Menteri Theresa May telah mengonfirmasi persetujuan tersebut dan draft telah dirilis ke publik.

PM May mengatakan bahwa kesepakatan Brexit adalah yang terbaik yang bisa dinegosiasikan untuk kepentingan negaranya. Teks resmi perjanjian Brexit setebal 585 halaman telah diterbitkan oleh Komisi Eropa.

Sebelum memberikan persetujuan, para menteri terkemuka Inggris memperdebatkan draft perjanjian tersebut dalam pertemuan lima jam di Downing Street. Beberapa menteri bahkan telah diundang ke kantor PM May sehari sebelumnya untuk membaca teks perjanjian tersebut.

"Dan saya sangat yakin dengan kepala dan hati saya bahwa ini adalah keputusan yang terbaik bagi seluruh Inggris kami,” kata May, seperti dikutip dari BBC, Kamis (15/11/2018).

May mencatat bahwa kesepakatan itu akan berada di bawah pengawasan ketat. Dia menyadari akan ada hari-hari yang sulit di depan setelah perjanjian Brexit disepakati kabinet.

May menolak menjawab pertanyaan dari media. Dia memilih untuk membuat pernyataan resmi di parlemen pada hari Kamis waktu setempat.

Meskipun perjanjian itu didukung oleh kabinet, May masih menghadapi perlawanan sengit, termasuk dari anggota parlemen Konservatif Jacob Rees-Mogg yang menulis surat kepada rekan-rekannya yang mendesak mereka untuk menentang kesepakatan Brexit di Parlemen.

Dia memaparkan ketidaksetujuannya atas rencana tersebut dalam empat bagian, termasuk fakta bahwa Inggris akan diminta menyerahkan lebih dari £ 39 miliar kepada Uni Eropa.

Credit sindonews.com

Pembantaian Etnis Rohingya, Tanda Militer Myanmar Masih Berkuasa

Kyaw Win, Direktur Eksekutif Yayasan HAM Burma. Sumber: TEMPO/Suci Sekarwati

CB, Jakarta - Sikap Pemimpin de Facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, yang tidak melakukan banyak tindakan atas pembantaian yang dialami penduduk etnis minoritas Rohingya, Myanmar, adalah sebuah kegagalan. Kondisi ini sekaligus memperlihatkan betapa militer masih sangat berkuasa di Myanmar.
"Ada hal-hal tertentu yang tak bisa dilakukan oleh Aung San Suu Kyi kendati dia adalah pemimpin de facto di Myanmar saat ini. Sebab konstitusi Myanmar telah 'mengikat kedua tangannya'. Namun Suu Kyi juga banyak tak bicara tentang apa yang terjadi di Myanmar. Jadi satu sisi dia mengalami kegagalan, tapi hal terpenting yang patut disoroti adalah militer sangat berkuasa di Myanmar," kata Kyaw Win, Direktur Eksekutif Yayasan HAM Burma, dalam diskusi terbuka yang dilakukan oleh Komite Nasional Solidaritas Rohingya (KNSR) yang diinisiasi ACT, Rabu, 14 November 2018.

Dia mengatakan walau Myanmar saat ini dipimpin pemerintahan sipil, namun militer masih sangat berpengaruh. Militer mengontrol hampir seluruh lini di Myanmar termasuk ekonomi.

Acara diskusi terbuka mengenai nasib etnis minoritas Rohingya yang dilakukan oleh Komite Nasional Solidaritas Rohingya (KNSR) yang diinisiasi ACT, Rabu, 14 November 2018. Sumber: TEMPO/Suci Sekarwati

Dina Wisnu, Dewan HAM ASEAN, mengatakan kuatnya pengaruh militer bisa terlihat dari tidak bisanya sembarang orang masuk Myanmar. Di negara yang dulu bernama Burma itu, militer adalah pemersatu dan penanggung jawab stabilitas, kondisi ini sangat berbeda dengan Indonesia.

Etnis Rohingya adalah kelompok minoritas di Myanmar. Pada Agustus 2017, bentrokan antara polisi perbatasan dan masyarakat Rohingya, telah memicu terjadinya pembantaian atau yang disebut PBB pembersihan etnis.Heru Susetyo, Ketua Tim Kajian Hukum dan HAM KNSR, mengatakan tindak kekerasan yang dialami etnis minoritas Rohingya di Myanmar dipicu multi-faktor. Myanmar diduga tidak mau mengakui Rohingya. Masyarakat minoritas ini, diakui sebagai orang Bangladesh yang datang ke Myanmar. Faktor sejarah, ekonomi dan sosial telah berkontribusi terjadinya kejahatan sistematis pada etnis Rohingya.

Credit tempo.co

Tiga Pelanggaran HAM Berat yang Dilakukan Myanmar pada Rohingya

Pengungsi Rohingya menangis saat berdoa bersama dalam aksi damai di kamp pengungsian Kutupalong, Cox's Bazar, Bangladesh, Sabtu, 25 Agustus 2018. Pada November 2017, Myanmar bersepakat dengan Bangladesh untuk memulangkan warga Rohingya kembali ke daerah mereka. Namun, hingga saat ini, belum ada perkembangan mengenai pemulangan itu. REUTERS/Mohammad Ponir Hossain

CB, Jakarta - Tim Pencari Fakta (TPF) PBB menemukan tiga pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Myanmar terhadap penduduk etnis minoritas Rohingya. Tiga pelanggaran itu adalah pembantaian atau genosida, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang.
Berdasarkan pelanggaran tersebut, PBB rencananya akan menggelar sidang Majelis Umum PBB pada 10 Desember 2018. Sidang itu ditujukan untuk menerbitkan resolusi PBB tentang pelanggaran HAM berat bagi pemerintah Myanmar.

Marzuki Darusman, Ketua Tim Pencari Fakta PBB, menceritakan Myanmar menentang pembentukan tim pencari fakta PBB dan organisasi internasional lainnya, masuknya ke lokasi pembantaian. Pemerintah Myanmar beralasan ingin menyelesaikan masalahnya sendiri. Namun sampai November 2018, belum ada laporan dari tim pencari fakta yang dibentuk Myanmar.

"Mereka (Myanmar) bahkan sudah bentuk enam tim pencari fakta, tapi sampai sekarang belum ada laporan yang dikeluarkan. Tim pencari fakta dari PBB bahkan tidak diizinkan masuk oleh Myanmar," kata Marzuki dalam diskusi terbuka yang dilakukan oleh Komite Nasional Solidaritas Rohingya (KNSR) yang diinisiasi ACT, Rabu, 14 November 2018.

Acara diskusi terbuka mengenai nasib etnis minoritas Rohingya yang dilakukan oleh Komite Nasional Solidaritas Rohingya (KNSR) yang diinisiasi ACT, Rabu, 14 November 2018. Sumber: TEMPO/Suci Sekarwati

Menurut Marzuki, timnya telah menemukan adanya upaya pembersihan etnis luar biasa. Bentrokan antara aparat kepolisian perbatasan dengan etnis Rohingya adalah puncak kekesalan akibat diskriminasi yang diterima etnis monioritas Rohingya. Diantara diskriminasi yang mereka terima adalah larangan bepergian tanpa surat izin dari otoritas berwenang, lingkup geraknya dibatasi, dan adanya diskriminasi yang sistematis.
"Bagaimana kita bisa temukan fakta-fakta kalau tim pencari fakta tak bisa masuk? Maka yang kami lakukan diantaranya bergerak ke kamp pengungsi di Cox Bazar, Bangladesh. Di sana para pengungsi yang selamat dari pembantaian bercerita apa yang terjadi pada mereka," kata Marzuki.
Ditutupnya akses bagi tim pencari fakta PBB dan komunitas internasional ke lokasi pembantaian oleh Myanmar disesalkan Kyaw Win, Direktur Eksekutif Yayasan HAM Burma. Penutupan akses ini telah membuat banyak pihak sulit menggali data akurat total korban tindak kekerasan yang dialami suku minoritas Rohingya. Saat ini, diperkirakan ada sekitar 30 ribu anak-anak etnis Rohingya kehilangan orang tuanya.
Setelah pembantaian besar-besaran yang terjadi pada Agustus 2017, ada sekitar 250 ribu masyarakat etnis Rohingya yang bertahan di negara bagian Rakhine, Myanmar. Namun jumlah mereka terus berangsur menurun. Tim pencari fakta PBB saat ini menuntut agar dilakukan proses penuntutan secara hukum pada para pelaku pembantaian, baik itu ke Mahkamah yang dibentuk PBB atau Pengadilan Pidana Internasional di Den Haag, Belanda.

Credit tempo.co

Cina akan Perketat Program Bantuan Luar Negeri

Bendera Cina

Banyak negara yang merasa 'terjebak' dengan bantuan Cina.

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Cina dikabarkan akan memperketat kontrol terhadap bantuan dan investasi mereka di luar negeri. Dalam sebuah dokumen yang berjudul 'Langkah untuk Administrasi Bantuan Luar Negeri' yang dipublikasi di situs China International Development Cooperation Agency (CIDCA) terdapat sebuah regulasi baru yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan program bantuan luar negeri.

Dokumen tersebut meminta CIDCA dan badan pemerintah lainnya untuk terlibat sepenuhnya dalam mengevaluasi projek mereka di luar negeri. Dokumen ini dipublikasikan ketika semakin kuatnya tuduhan terhadap kebijakan investasi Cina yang dinilai menjebak negara-negara tempat mereka berinvestasi dengan utang.

Profesor hukum di Beihang University di Beijing, Tain Feilong mengatakan regulasi baru ini sepertinya sebuah reaksi atas tantangan yang dihadapi Cina dalam menjalankan Belt and Road Plan. Belt and Road plan adalah sebuah peta jalan investasi Cina yang diciptakan Presiden Xi Jinping dalam membangun infrastruktur yang menghubungkan Asia, Afrika dan Eropa.

"Proyek di bawah Belt and Road plan biasanya diimplementasikan dengan mengutamakan politik," kata Feilong, seperti dilansir dari South Morning China Post, Rabu (14/11).

Tapi faktanya, kata Feilong, projek yang dijalankan dengan kebijakan pemerintah ini tidak memiliki penilaian risiko yang tepat serta dikelola dengan buruk. Hal ini terlihat dari tuduhan yang diberikan terhadap rencana ini. Banyak negara melihat bantuan Cina yang berupa utang akan sangat sulit dikembalikan dan sangat mengikat.

"Hal ini telah menghambat keefektifan bantuan Cina, meningkatkan pertanyaan tentang legitimasi dan memicu tuduhan diplomasi jebakan utang," kata Feilong.

Cina membantah keras tuduhan tersebut dan mengatakan investasi yang mereka lakukan tidak pernah ada hubungannya dengan politik. Mereka juga berjanji tidak akan mencampuri urusan internal negara-negara yang mereka investasikan. Tapi proyek Belt and Road plan ini dituduh sebagai upaya Cina memperkuat pengaruh mereka di seluruh dunia.

Di Cina sendiri banyak yang menganggap proyek ini tidak berguna. Karena dana investasi Cina justru dipakai untuk membangun infrastruktur yang tidak benar-benar bermanfaat seperti gedung pemerintahan yang mewah atau stadion olahraga.

Contohnya seperti Bandara Internasional Mattala Rajapaksa di Sri Langka. Pembangunan bandara terbesar kedua di Asia Selatan itu memakai dana investasi Cina dan menggunakan kontraktor dari Cina. Bandara tersebut rencananya dapat menampung 1 juta penumpang per tahun.

Professor hukum Heidelberg University di Jerman, Marina Rudyak mengatakan sistem evaluasi yang baru ini akan menjadi langkah penting bagi Cina. Tapi hanya bila evaluasi dilakukan oleh tim independen dan tidak memiliki hubungan dengan pemerintah Cina.

"Evaluasi diri sendiri akan mengarah pada konflik kepentingan, yang menjadi alasan mengapa kebanyakan penyumbang bantuan tradisional bersikeras agar proyek bantuan luar negeri mereka dievaluasi oleh tim independen," kata Rudyak.

CIDCA didirikan pada bulan Maret lalu, mereka akan memberi laporan kepada Dewan Negara yang terdiri dari Kabinet Menteri Cina. Badan ini dibentuk sebagai upaya Cina memperkuat strategi dan mengkonsolidasi manajemen program bantuan luar negeri mereka. Karena bentuk program bantuan ini sangat bervariasi dari hibah, hutang bebas bungan sampai bunga ringan.

Menurut AidDAta, sebuah pusat penelitian bantuan luar negeri William Mary University di Amerika Serikat, kini Cina sudah mengalokasikan sekitar 81 juta dolar AS untuk program bantuan pembanguan luar negeri. Bantuan tersebut diberikan dari tahun 2000 sampai 2014. Membuat Cina negara kedua penyumbang terbesar di dunia setelah Amerika Serikat.

Credit republika.co.id

Aktivis Uighur Minta AS Tekan Cina

Seorang lelaki Uighur di Daerah Otonomi Xinjiang Uighur, China.

Foto: Thomas Peter/Reuters

Cina membantah melakukan penyekapan terhadap Muslim Uighur.

CB, WASHINGTON DC -- Aktivis Uighur di Amerika Serikat (AS) memperingati 'hari kemerdekaan' komunitas mereka dengan protes dan pawai di ibu kota AS pada Selasa (13/11). Seperti dilansir Aljazirah, Rabu (14/11), 12 November adalah peringatan ke-74 dan ke-85 dari dua Republik Uighur atau dikenal sebagai Turkestan Timur yang didirikan di wilayah yang kini menjadi bagian dari Cina.

Mereka yang hadir di acara yang diselenggarakan oleh Gerakan Kebangkitan Nasional Turkistan Timur termasuk Rebiya Kadeer. Ia adalah salah satu muslim Uighur paling terkenal di dunia dan mantan presiden Kongres Uighur Dunia.

Dengan membawa bendera kemerdekaan AS dan Turkestan Timur , para aktivis di luar Gedung Putih meminta AS untuk menekan Cina agar menghentikan penganiayaan terhadap minoritas Muslim.

Meskipun laporan tentang pelecehan terhadap warga Uighur sudah ada sejak lebih dari satu dekade, namun tahun lalu telah terjadi intensifikasi penganiayaan.

PBB telah mengkritik Cina karena menahan sekitar satu juta Muslim di kamp-kamp penahanan. Cina juga dituduh memaksa orang Uighur untuk meninggalkan keyakinan mereka. Pihak berwenang Cina telah melarang puasa Ramadhan, serta pembelajaran Alquran untuk anak-anak muda.

Warga Amerika-Uighur Aydin Anwar mengatakan kepada Aljazirah bahwa Cina berusaha untuk menghapus identitas Uighur. "Cina telah menempatkan setidaknya tiga juta orang di kamp-kamp. Di kamp-kamp ini mereka dipaksa untuk meninggalkan Islam, mengadopsi ateisme, dan berjanji setia kepada negara Cina," katanya.

Anwar mengatakan semua komunitas Uighur yang hadir dalam aksi itu memiliki setidaknya satu kerabat yang ditahan di kamp. "Suami bibiku punya lebih dari 70 kerabat di kamp dan penjara, dan salah satu dari mereka benar-benar terbunuh dengan suntikan mematikan di kamp-kamp. Bahkan di luar kehidupan kamp-kamp ini tidak lebih baik. Mempraktikkan Islam benar-benar dilarang; berdoa, berpuasa, memakai janggut, memakai jilbab bahkan menamai bayi Anda dengan nama Islam," katanya.

Wakil Presiden AS Mike Pence mengecam Cina atas pelanggarannya terhadap Muslim dan minoritas lainnya. Senator Republik Marco Rubio juga melobi Departemen Luar Negeri AS untuk mengambil tindakan terhadap Cina atas pelanggarannya terhadap orang-orang Uighur.

Cinta membantah segala tuduhan yang menyebut pelanggaran terhadap Muslim Uighur. Beijing menilai kabar itu hanya gosip dan sebaikknya diabaikan.

Credit republika.co.id

Pence Kritik Suu Kyi Atas Kebijakan Terhadap Muslim Rohingya

Aung San Suu Kyi

Foto: AP

Suu Kyi mengaku lebih memahami keadaan negaranya sendiri.

CB, SINGAPURA -- Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence mengkritik militer Myanmar atas penganiyaan Muslim Rohingya dalam pertemuannya dengan Aung San Suu Kyi pada Rabu (14/11) di Singapura. Pence mendesak Suu Kyi untuk bertanggung jawab atas kekerasan tersebut.

"Kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan militer Myanmar membuat 700 ribu Muslim Rohingya ke Bangladesh tanpa alasan," kata Pence kepada Suu Kyi dalam pertemuan singkat dengan media sebelum keduanya menghadiri pembicaraan di sela-sela pertemuan Asia-Pasifik di Singapura dilansir dari Channel News Asia, Rabu.

Pence mengaku ingin sekali mendengar kemajuan yang dbuat Pemerintah Myanmar. Ia juga ingin meminta pertanggung jawaban atas kekerasan dan penganiayaan yang membuat ratusan ribu warga Myanmar terlantar, menderita dan bahkan banyak yang tewas.

Washington juga mau mendengar tentang kemajuan dalam proses pemulangan pengungsi Myanmar dari tempat pengungsian di Bangladesh ke daerah asal mereka.

Selain itu, Pence ikut mengomentari dua wartawan yang ditahan oleh Myanmar. Washington, kata Wapres AS, mau melihat pers yang bebas dan demokratis di Myanmar. Pemenjaraan dua wartawan tahun lalu dianggap sangat mengganggu bagi jutaan orang Amerika.

"Di Amerika, kami percaya pada institusi demokrasi dan cita-cita kami, termasuk pers yang bebas dan independen," katanya.

Meskipun ia tidak menyebutkan nama Wa Lone dan Kyaw Soe Oo, dua wartawan Reuters yang ditangkap di Yangon pada Desember 2017. Mereka dinyatakan bersalah pada September karena melanggar Undang-Undang Rahasia Resmi dan dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara. Pada 5 November, pengacara untuk dua wartawan Reuters mengajukan banding terhadap tuduhan mereka.

AS menuduh militer Myanmar melakukan pembersihan etnis muslim Rohingya. Sementara itu, Myanmar mengatakan, operasi yang dilakukan militer Myanmar tahun lalu merupakan tanggapan terhadap serangan pasukan keamanan oleh tentara militan Rohingya.

"Tentu saja orang-orang memiliki sudut pandang yang berbeda tetapi intinya adalah bahwa Anda harus bertukar pandangan ini dan mencoba untuk saling memahami dengan lebih baik," ujar Suu Kyi menanggapi Pence.

Suu KYi mengatakan, Myanmar bisa memahami keadaan negaranya sendiri. Untuk itu dia yakin negara lain bisa mengatakan hal yang sama seperti yang dia katakan. "Saya yakin Anda akan mengatakan hal yang sama dari Anda, bahwa Anda memahami negara Anda lebih baik daripada orang lain," ujarnya.

Amnesty International yang menarik penghargaan hak asasi manusia baginya. Amnesty memberikan penghargaan hak asasi manusia (HAM) tertinggi "Ambassador of Conscience" ke Aung San Suu Kyi pada 2009.

Terdapat lebih dari 700 ribu pengungsi Rohingya yang kini berada di Bangladesh. Mereka mulai melarikan diri pada Agustus tahun lalu, yakni ketika militer Myanmar menggelar operasi pemburuan terhadap milisi Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) di negara bagian Rakhine.

Credit republika.co.id

Pemulangan Rohingya ke Myanmar dikhawatirkan berbahaya

Pengungsi Rohingya Mencapai 480.000 Seorang wanita pengungsi Rohingya bersama anaknya berlajan di sekiutar Kamp Pengungsian Ukhia, Cox Bazar, Bangladesh, Kamis (28/9/2017). PBB menyatakan jumlah pengungsi Rohinya telah mencapai 480.000 orang sejak konflik di Rakhine berlangsung pada 25 Agustus 2017. (ANTARA/Akbar Nugroho Gumay)

Jakarta (CB) - Pemulangan atau repatriasi para warga Rohingya ke negara bagian Rakhine, Myanmar, dikhawatirkan akan menciptakan situasi yang semakin berbahaya bagi kaum etnis minoritas itu, kata Direktur Burma Human Rights, Kyaw Win.

Pemimpin lembaga yang bermarkas di London, Inggris, itu mengungkapkan kekhawatiran tersebut terkait rencana pemerintah Bangladesh untuk merepatriasi pengungsi Rohingya dari Negara Bagian Rakhine, Myanmar, yang kini tinggal di penampungan di Cox's Bazar.

"Selama mereka belum diberi status kewarganegaraan yang jelas, dan pihak yang bertanggung jawab belum diadili, maka keadaan di sana masih sangat berbahaya untuk mereka datangi kembali. Mereka membutuhkan perlindungan," ujarnya seusai diskusi panel bertajuk "Ungkap Fakta Pelanggaran HAM Berat Pemerintah Myanmar atas Etnis Rohingya" di Auditorium Adhyana, Wisma Antara, Jakarta, Rabu.

Bahkan menurut dia, apabila repatriasi tersebut tetap dilakukan, hal itu akan menjadi bentuk gagalnya misi kemanusiaan.

Terhitung sejak bulan Agustus, jumlah warga etnis Rohingya yang telah meninggalkan Rakhine ke Cox's Bazar, Bangladesh, telah mencapai 725.000 jiwa.

Pada Agustus 2017, sebanyak 700.000 warga Rohingya meninggalkan Myanmar untuk menyelamatkan diri dari "Operasi Pembersihan" di Rakhine.

"Mereka mengalami trauma yang sangat berat. Mereka telah menyaksikan dengan mata mereka sendiri berbagai tindak kekerasan dan kriminal yang terjadi. Tentu tidak akan mudah bagi mereka untuk kembali ke Myanmar begitu saja," kata Win.

Ia mengaku sempat melakukan percakapan dan wawancara dengan beberapa pengungsi Rohingnya di Cox's Bazar.

"Mereka mengaku lebih baik bunuh diri daripada kembali ke Rakhine dengan kondisi saat ini. Akan menjadi keputusan yang sangat salah dan tidak etis untuk mengirim mereka kembali ke sana sekarang ini," tuturya.

Sementara itu, penundaan pemulangan etnis Rohingya juga digarisbawahi oleh perwakilan Indonesia di Komisi HAM ASEAN atau ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) Dinna Wisnu. "Agenda repatriasi itu harus ditunda sampai situasi sudah kondusif dan para pelaku telah diminta pertanggungjawaban. Kalau tidak, Myanmar akan menjadi semakin imun," ujarnya.

Credit antaranews.com

Mahathir: pemimpin ASEAN sangat diplomatis soal Rohingya

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengikuti pertemuan ASEAN Leaders Gathering yang diikuti para kepala negara/pemerintahan negara-negara ASEAN, Sekjen ASEAN, Direktur Pelaksana IMF, Presiden Grup Bank Dunia, Sekjen PBB di Hotel Sofitel, Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10/2018). ASEAN Leaders Gathering digelar di sela-sela Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Group Tahun 2018. ANTARA FOTO/ICom/AM IMF-WBG/Afriadi Hikmal/kye

Singapura (CB) - Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan para pemimpin anggota perhimpunan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) bersikap sangat diplomatis terkait isu Rohingya sebagai upaya untuk menghindarkan perdebatan antara sesama negara ASEAN.

"Para pemimpin ASEAN sangat diplomatis karena kami tidak ingin membuat suatu pernyataan tegas yang menyerang satu sama lain," ujar Mahathir Mohammad di sela-sela KTT ASEAN ke-33, Singapura, Rabu.

Ia mengatakan para pemimpin negara-negara anggota ASEAN lainnya menanyakan perkembangan isu Rohingya kepada pemimpin `de facto` pemerintahan sipil Myanmar, Aung San Suu Kyi.

"Beberapa orang mengajukan pertanyaan, begitu juga saya, terutama ke arah bagaimana mencoba dan menyelesaikan masalah ini," ujar dia.

Sebelumnya, Amnesty International mengumumkan pencabutan penghargaan hak asasi manusia (HAM) tertinggi "Ambassador of Conscience" yang pernah diberikan kepada Aung San Suu Kyi pada ?2009.

Amnesty Internasional mencabut penghargaan tersebut karena pemimpin Myanmar tersebut dianggap menghianati nilai-nilai yang pernah dibelanya.

Pada 11 November 2018, Sekretaris Jenderal Amnesty International Kumi Naidoo mengirimkan surat kepada Aung San Suu Kyi mengenai pencabutan penghargaan tersebut, demikian disebutkan dalam pernyataan pers yang diterima Antara, Selasa.

Naidoo mengekspresikan kekecewaan Amnesty International atas kenyataan bahwa, walaupun telah mencapai separuh dari masa jabatannya dan setelah delapan tahun dibebaskan dari tahanan rumah, Aung San Suu Kyi tidak menggunakan kekuatan politik dan moralnya untuk menjaga HAM, menegakkan keadilan dan kesetaraan.

Suu Kyi dianggap justru menutup mata atas kekejaman militer Myanmar dan peningkatan serangan terhadap kebebasan berekspresi di negara tersebut.

"Sebagai seorang `Ambassador of Conscience Amnesty International`, harapan kami adalah Anda melanjutkan otoritas moral Anda untuk menentang ketidakadilan di mana pun Anda melihatnya, termasuk di Myanmar sendiri," kata Kumi Naidoo dalam surat tersebut.

"Hari ini kami sangat kecewa menyampaikan bahwa Anda tidak lagi mewakili simbol harapan, keberanian, dan pembela hak asasi manusia. Amnesty International tidak mempunyai alasan untuk tetap mempertahankan status Anda sebagai penerima penghargaan Ambassador of Conscience. Oleh karena itu, dengan sangat sedih kami menariknya dari Anda," kata Naidoo.

Credit antaranews.com

Didesak Cabut Bantuan RI, PM Australia Redakan Ketegangan

PM Scott Morrison meredakan ketegangan usai senator Australia mendesak pemerintah mencabut bantuan untuk RI jika Jakarta terus mendikte Canberra soal Yerusalem. (AAP/Mick Tsikas/via Reuters)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Scott Morrison berupaya meredakan ketegangan setelah seorang senator Australia mendesak pemerintahannya untuk mencabut bantuan bagi Indonesia jika Jakarta terus "mendikte" Canberra soal pemindahan kedutaan Israel ke Yerusalem.

"Australia selalu ada untuk Indonesia, dan itu dihargai dan diapresiasi oleh Indonesia," ujar Morrison sebagaimana dikutip The Guardian, Rabu (14/11).

Morrison melontarkan pernyataan ini untuk menanggapi desakan seorang senator di Tanzania, Eric Abetz, yang mengatakan bahwa pemerintah harus berpikir dua kali untuk meneruskan aliran bantuan senilai US$360 juta (Rp5,3 triliun) setiap tahunnya bagi Indonesia.

"Jika Indonesia benar-benar ingin mendikte politik luar negeri Australia di Timur Tengah, apakah kita harus berpikir ulang terkait pemberian bantuan US$360 juta setiap tahunnya kepada mereka?" ucap Abetz melalui akun Twitter pribadinya, Rabu (14/11).

Abetz kemudian mengusulkan agar Australia lebih berfokus pada penyelesaian kesepakatan perdagangan bebas dengan Indonesia yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat kedua negara.

"Bagaimana jika kita dengan tenang menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas yang bisa mendorong banyak orang Indonesia keluar dari kemiskinan itu dan membantu para petani Australia, dan meningkatkan lapangan pekerjaan," ucapnya.

Pernyataan ini sendiri dilontarkan Abetz setelah Morrison bertemu dengan Presiden Joko Widodo di sela Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Singapura.

Dalam pertemuan itu, Morrison dan Jokowi fokus membahas penyelesaian perjanjian perdagangan senilai US$11,4 miliar (Rp17,3 triliun) antara Australia-Indonesia.

Perjanjian yang tertuang dalam Kemitraan Ekonomi Komperhensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) itu telah digodok selama lebih dari satu dekade. Semula, kedua negara menargetkan IA-CEPA bisa diteken akhir tahun ini.

Namun, rencana itu nampaknya meleset lantaran kedua negara masih belum bisa memastikan kapan perjanjian itu ditandatangani.

Sejumlah pihak menganggap penandatanganan ini molor karena relasi Canberra-Jakarta yang belakangan renggang terkait kisruh relokasi kedutaan.

Indonesia memang menjadi salah satu negara paling vokal di kawasan yang mengecam rencana kontroversial Australia itu.

Tak lama setelah Morrison mengumumkan rencana tersebut, Indonesia langsung mengeluarkan pernyataan kecaman hingga memanggil duta besar Australia di Jakarta.

Kini, Morrison mengatakan bahwa pemerintahannya masih mempertimbangkan rencana relokasi yang dianggap dapat merusak upaya perdamaian antara Israel dan Palestina tersebut.

Sebelumnya, Morrison mengatakan bahwa Australia mulai mempertimbangkan keputusan ini karena proses perdamaian antara Israel dan Palestina tak kunjung usai, dengan salah satu isu utama perebutan Yerusalem sebagai ibu kota.

"Dan bagi yang memperhatikan isu ini sejak lama, banyak keputusasaan terkait progres menuju perdamaian, dan kami ingin itu terwujud, dan itu yang memotivasi saya," ucap Morrison.

Credit cnnindonesia.com

Ogah Didikte soal Yerusalem, Australia Ungkit Bantuan Buat RI

Seorang senator Australia, Eric Abetz, meminta pemerintahan PM Scott Morrison mempertimbangkan pencabutan bantuan bagi RI jika Jakarta mendikte Canberra soal Yerusalem. (AFP Photo/Sonny Tumbelaka)

Jakarta, CB -- Senator Australia untuk wilayah Tasmania, Eric Abetz, meminta pemerintahan Perdana Menteri Scott Morrison mempertimbangkan pencabutan bantuan kepada Indonesia jika Jakarta terus "mendikte" Canberra soal pemindahan kedutaan Israel ke Yerusalem.

Abetz menuturkan Australia harus berpikir dua kali untuk meneruskan aliran bantuan senilai US$360 juta (Rp5,3 triliun) setiap tahunnya menyusul langkah Indonesia yang dinilainya berupaya mendikte politik luar negeri Negeri Kangguru.

"Jika Indonesia benar-benar ingin mendikte politik luar negeri Australia di Timur Tengah, apakah kita harus berpikir ulang terkait pemberian bantuan US$360 juta setiap tahunnya kepada mereka?" ucap Abetz melalui akun Twitter-nya, Rabu (14/11).

"Bagaimana jika kita dengan tenang menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas yang bisa mendorong banyak orang Indonesia keluar dari kemiskinan itu dan membantu para petani Australia, dan meningkatkan lapangan pekerjaan."

Pernyataan itu diutarakan Abetz menyusul pertemuan Morrison dan Presiden Joko Widodo di sela-sela rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Singapura, Rabu (14/11).

Dalam pertemuan itu, Morrison dan Jokowi fokus membahas penyelesaian perjanjian perdagangan senilai US$11,4 miliar (Rp17,3 triliun) antara Australia-Indonesia.

Perjanjian yang tertuang dalam Kemitraan Ekonomi Komperhensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) itu telah digodok selama lebih dari satu dekade. Semula, kedua negara menargetkan IA-CEPA bisa diteken akhir tahun ini.

Namun, rencana itu nampaknya meleset lantaran kedua negara masih belum bisa memastikan kapan perjanjian itu ditandatangani.

Sejumlah pihak menganggap penandatanganan ini molor karena relasi Canberra-Jakarta yang belakangan renggang terkait kisruh relokasi kedutaan.

Indonesia memang menjadi salah satu negara paling vokal di kawasan yang mengecam rencana kontroversial Australia itu.

Tak lama setelah rencana itu diumumkan Morrison, Indonesia langsung mengeluarkan pernyataan kecaman hingga memanggil duta besar Australia di Jakarta.

Dalam wawancaranya bersama Sky News Australia, Abetz menuturkan bahwa Indonesia tidak seharusnya mendikte politk luar negeri Australia terkait pemindahan kedutaan untuk Israel ke Yerusalem.

"Relasi ekonomi kedua negara memiliki potensi tumbuh sangat besar yang bisa bermanfaat bagi kedua bangsa. Kedua, politik luar negeri Australia tidak seharusnya didikte oleh negara lain, termasuk oleh Indonesia, yang hingga kini tidak mengakui Israel sebagai negara," kata Abetz.

"Saya pikir dalam situasi ini, langkah Australia adalah benar untuk mempertahankan kebijakan luar negerinya tanpa didikte pihak luar."

Menurut Abetz, rencana pemindahan kedutaan ke Yerusalem justru dapat memajukan progres perdamaian antara Israel-Palestina yang telah mandek selama puluhan tahun.

"Australia memang tengah mempertimbangkan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, tapi kami juga mempertimbangkan melihat Yerusalem Timur sebagai ibu kota masa depan Palestina. Langkah ini lah yang menurut saya benar-benar murni bisa membantu tercapainya solusi dua negara."

Credit cnnindonesia.com

Amankan KTT ASEAN, Singapura Kerahkan Robot

SINGAPURA - Ada suasana baru yang terlihat pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-33 ASEAN di Suntec Convention Centre kemarin. Pengamanan yang dikerahkan pemerintah Singapura bukan hanya polisi semata, melainkan juga robot.

Keberadaan robot swatantra yang dikerahkan Kesatuan Polisi Singapura (SPF) cukup menyita perhatian. Mereka tidak berhenti lalu lalang untuk melakukan patroli selama konferensi yang melibatkan pemimpin negara-negara di kawasan ASEAN berlangsung.

Robot bergerak sendiri berdasarkan rute yang sudah dipetakan dan dapat mendeteksi serta menghindari penghalang. Pemanfaatan robot di sisi lain juga bagian dari upaya Negeri Singa tersebut membangun reputasi baru sebagai inovator robot, untuk membantu berbagai bidang pembangunan.

Singapura ingin mewujudkan diri sebagai negara pintar. Menurut keterangan SPF, robot yang mereka operasikan dilengkapi dengan kamera 360 derajat sehingga dapat mengawasi area sekitar secara penuh. Robot itu juga memiliki interkom dan dapat berfungsi sebagai pos komando.

Di atas kertas, setiap tindakan mencurigakan dapat dideteksi dan dikirim ke server untuk diverifikasi. Kehadiran robot bukan meng ambil alih tugas kepolisian, melainkan menyempurnakan dan meringankan tugas polisi. Dengan tambahan tenaga pengawas, mereka dapat fokus pada tugas lebih tinggi.

Sejauh ini, robot yang dirancang oleh polisi dan mitra industri itu tidak memiliki nama dan masih dalam tahap uji coba. Hasilnya diharapkan memuaskan. “Ini merupakan kemajuan positif dari upaya kami dalam menggalang aset robotik yang dapat digunakan di berbagai aspek kepolisian, seperti operasi keamanan selama acara besar dan perlindungan keamanan,” ungkap SPF, dikutip channelnewsasia.com..

Robot itu akan dioperasikan di Suntec Convention Centre sampai hari ini. Seperti dilansir techxplore.com, kehadiran robot itu telah menarik perhatian para pejalan kaki, lokal ataupun turis. Orang dewasa melakukan swafoto, sedangkan anak-anak mengejarnya. Sebagian orang mengira robot itu mainan, bukan kaki-tangan penegak hukum.

“Robot ini lucu,” kata turis asal China, Ruan Min. Selama beberapa tahun terakhir, Singapura sukses membangun reputasi baru sebagai inovator robot. Saat ini era mesin pintar dan robotik mulai ber kembang, sama seperti era internet pada 1990-an.

Negara kota itu memiliki sistem pendidikan kelas dunia yang mendukung pengembangan teknologi maju dan mumpuni. Meski luasnya hanya 721,5 kilometer persegi, Singapura memiliki banyak fasilitas penelitian robot menyusul dedikasi menjadi negara pintar.

Perguruan tinggi top lokal seperti Universitas Teknologi Nanyang, Universitas Nasional Singapura, dan Politeknik Singa pura memegang peranan penting dalam memajukan inovasi itu.

Direktur Pusat Penelitian Robot di Universitas Teknologi Nanyang, Profesor Cheng IMing, mengatakan robot merupakan interdisipliner dan dapat digunakan untuk membantu operasi di bidang kesehatan, ekonomi, dan keamanan.

Saat ini, proyek penelitian terfokus pada robot human-centric dan robot infrastruktur. Penggunaan robot untuk mendukung tugas kepolisian juga diterapkan di Dubai, Uni Emirates Arab (UEA). Pada tahun lalu, polisi Dubai mengoperasikan prototipe satuan robot yang dapat mendeteksi pelaku ke jahatan di Burj Khalifa. Robot itu dilengkapi topi polisi, roda bergerak, dan layar komputer di bagian dada.

RI Ajak China Kolaborasi

Dalam KTT ASEAN tersebut, Indonesia kembali menyampaikan konsep kerja sama di kawasan Indo-Pasifik. Ajakan juga disampaikan ke beberapa negara di luar kawasan ASEAN lainnya. Indonesia menganggap kerja sama ini diperlukan untuk menghadapi ketidak pastian global.

Credit sindonews.com

Kepada RI, Australia Beri Keputusan soal Kedutaan Israel saat Natal

SINGAPURA - Australia akan memberitahu Indonesia pada hari Natal apakah negara itu akan memindahkan kedutaannya di Israel dari Tel Avivv ke Yerusalem atau tidak. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Scott Morrison setelah bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sela-sela KTT ASEAN di Singapura.

Morrison menggambarkan pertemuan dengan Jokowi sebagai pertemuan "ramah dan hormat". Pertemuan di Singapura menjadi pertemuan kedua sejak Australia mewacanakan relokasi kedutaannya di Israel.

Morrison mengatakan Jokowi tidak menghubungkan perjanjian perdagangan bebas yang tertunda dengan isu kedutaan di Israel. Namun, Menteri Perdagangan Indonesia Enggartiasto Lukita pada pekan ini mengatakan penandatanganan kesepakatan perdagangan bebas itu ditunda karena "isu Palestina".

"Ini tidak dinaikkan sehubungan (dengan itu). Kami membahas kedua masalah itu," kata Morrison.

"Mengenai masalah perjanjian perdagangan, ada pemahaman yang mutlak tentang peluang besar yang dihadirkan untuk kedua negara," ujarnya, seperti dikutip The Australian, Rabu (14/11/2018).

"Sehubungan dengan Israel, saya dapat berbicara melalui proses pemerintah tentang bagaimana kami berusaha menyelesaikannya dan untuk mencapai posisi...Saya pikir saya bisa memberikan kejelasan lebih besar tentang peran yang kami mainkan di sana dan jangka waktu untuk itu," papar Morrison.

Morrison mengatakan review sedang dilakukan secara internal dan di Komite Keamanan Nasional serta kabinet.

Ketika ditanya soal kerangka waktu, dia mengatakan keputusan soal kedutaan Australia di Israel akan dibuat sebelum atau saat Natal.

Indonesia, salah satu pendukung terkuat Palestina, telah menegaskan bahwa keputusan Australia untuk memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem akan memengaruhi hubungan bilateral.

Jokowi pertama kali tiba di ruang pertemuan bersama para menterinya, termasuk Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto serta Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Sedangkan Morrison didampingi Menteri Perdagangan Simon Birmingham, Duta Besar Australia untuk Indonesia Gary Quinlan dan penasihat luar negerinya, Michelle Chan.

Credit sindonews.com

Indonesia Dorong ASEAN dan Rusia Perkuat Kerja Sama Berbagai Bidang

SINGAPURA - Sebagai koordinator dialog ASEAN-Rusia, Presiden Indonesia, Joko Widodo menyampaikan pernyataan atas nama ASEAN mengenai perkembangan kerjasama ASEAN-Rusia, dalam pertemuan ASEAN-Rusia di Singapura.

"Pertemuan kita pada hari ini menandai peningkatan hubungan ASEAN-Rusia menjadi mitra strategis," ujar Jokowi, seperti dikutip dari siaran pers Biro Pers Istana yang diterima Sindonews pada Rabu (14/11).

Jokowi menyebut, melalui kemitraan tersebut, di masa mendatang ASEAN dan Rusia dipandang perlu untuk semakin meningkatkan kerja sama. Di antaranya, lanjut Jokowi, ialah dengan menyelesaikan seluruh program kerja yang telah tertuang dalam Rencana Aksi ASEAN-Rusia 2016-2020, memperkuat komunikasi, koordinasi, dan konsultasi ASEAN-Rusia pada berbagai tingkatan, serta menjadi solusi bagi berbagai masalah dunia.

Di bidang ekonomi, Jokowi mengungkap bahwa perdagangan ASEAN dan Rusia pada tahun 2017 lalu meningkat hingga hampir 40 persen. Volume perdagangan tersebut mencapai angka USD 16,7 miliar sementara nilai investasi di ASEAN mencapai USD 40 juta.

"Namun, kita perlu terus berupaya meningkatkan nilai perdagangan dan investasi tersebut dengan memanfaatkan berbagai potensi kerja sama ekonomi yang ada dan mendorong interaksi para pengusaha," ucapnya.

Adapun di bidang lainnya, papar Jokowi, ASEAN juga mendorong peningkatan kerja sama seperti halnya di bidang penanganan bencana, pendidikan, budaya, pemuda, pariwisata, dan kesehatan.

Khusus di bidang penanganan bencana, Jokowi meminta agar kesepakatan ASEAN dan Rusia untuk segera diselesaikan. "Dalam kaitan itu, kita perlu mendorong finalisasi Kesepakatan ASEAN-Rusia dalam penanganan bencana, segera," tuturnya.

Terkait penyelesaian masalah keamanan dan stabilitas di sejumlah kawasan, Jokowi menyinggung soal perkembangan terkini dari proses perdamaian di Semenanjung Korea. Namun, di sisi lain, Jokowi menyebut, permasalahan terkait Palestina dan Suriah masih terus bergejolak.

Dia mengatakan diperlukan kerja sama aktif dari ASEAN dan juga negara-negara mitra untuk dapat berkontribusi dalam penyelesaian masalah-masalah itu.

Mengakhiri pernyataannya, selaku Presiden Indonesia, Jokowi menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan bantuan yang diberikan Rusia dan negara-negara ASEAN lainnya. Sebagaimana diketahui, setelah bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah baru-baru ini, sejumlah negara sahabat memberikan bantuannya bagi Indonesia.

"Solidaritas Anda membantu rakyat kami bangkit dengan harapan baru," tandasnya.

Credit sindonews.com

Rabu, 14 November 2018

Bentrokan Tentara Kamerun dan Separatis, 15 Orang Tewas

Peta perbatasan Kamerun dan Nigera.

Foto: Aljazirah

Milisi separatis mulai meluncurkan pemberontakan tahun lalu.

CB, YAOUNDE -- Bentrokan antara militer Kamerun dan pemberontak separatis menyebabkan 15 orang tewas. Kekerasan di Kamerun kian meningkat sejak Presiden Paul Biya menjabat untuk yang ketujuh kalinya pada Oktober lalu.

Konflik antara separatis Anglophone yang ingin menciptakan negara merdeka Ambazonia dan pasukan pemerintah telah menewaskan lebih dari 400 orang di Kamerun barat sejak tahun lalu. Konflik telah menjadi masalah keamanan terbesar Biya dalam hampir empat dekade pemerintahan.

Kedua belah pihak sering memberikan laporan berbeda terkait pertikaian yang terjadi. Namun jumlah korban yang lebih banyak dilaporkan dalam beberapa pekan terakhir, dengan puluhan orang tewas.

Wakil militer Didier Badjeck mengatakan 23 separatis tewas dalam bentrokan dengan pasukan pemerintah sejak 10 November di dekat kota Nkambe di wilayah barat laut Kamerun yang berbahasa Inggris. Sementara enam lainnya tewas di dekat Ndu.

Ivo Tapang, juru bicara Pasukan Pertahanan Ambazon, salah satu milisi separatis Anglophone, membenarkan bahwa pertempuran telah terjadi di Nkambe. Namun mereka membantah laporan militer.

Dia mengatakan, pasukan ADF telah mengepung truk tentara pemerintah dekat Nkambe setelah truk dihancurkan oleh bom pinggir jalan pada Sabtu. "Dua pasukan kami tewas dan kami menewaskan 13 dari mereka," katanya.

Pertempuran itu menyusul bentrokan pada 23 Oktober yang menewaskan sedikitnya 10 hingga 30 pemberontak. Milisi separatis meluncurkan pemberontakan tahun lalu terhadap pemerintah pusat yang sebagian besar berbahasa Prancis.

Ini dilakukan setelah pihak berwenang secara keras menekan protes damai terhadap marjinalisasi yang dirasakan oleh minoritas berbahasa Inggris.

Menurut kesaksian penduduk, militer telah membakar desa-desa dan membunuh warga sipil yang tidak bersenjata. Ini memaksa ribuan orang melarikan diri ke daerah-daerah berbahasa Prancis atau negara tetangga, Nigeria.

Ancaman oleh separatis mengganggu pemungutan suara di dua wilayah Anglophone Kamerun selama pemilihan 7 Oktober. Biya akhirnya memperpanjang kekuasaannya selama 36 tahun.

Credit republika.co.id

Hamas: Kita Berikan 'Pelajaran' Serius Buat Israel

Sebuah apartemen hancur akibat roket yang ditembakkan pasukan Palestina di Kota Ashkelon, Selasa (13/11) waktu setempat. Israel dan Palestina bersepakat untuk melakukan gencatan senjata.

Foto: AP

Hamas dan Israel sepakat untuk melakukan gencatan senjata.

CB, ALJAZAIR -- Juru Bicara Hamas, Sami Abu Zuhri menyatakan perlawanan di Palestina merupakan bentuk upaya memberikan 'pelajaran' yang serius pada Israel. Ini disampaikan Zuhri saat berpidato di Aljazair dalam aksi solidaritas Gaza yang digelar Gerakan Masyarakat untuk Perdamaian (MSP)

MSP adalah partai terbesar yang berafiliasi dengan gerakan Islam di negara Afrika Utara. "Kami mengajarkan Israel pelajaran yang serius, dan ini adalah pesan untuk Israel," kata dia dilansir Anadolu Agency, Rabu (14/11).

Karena itu pula, Zuhri mengatakan, sikap yang ditunjukkan kelompok perlawanan akan tergantung pada perilaku Israel pada Palestina. Pada Selasa kemarin waktu setempat, kelompok tersebut mengumumkan gencatan senjata dengan Israel. Gencatan senjata dimediasi Mesir.

Gencatan senjata menyusul meningkatnya ketegangan yang terjadi di wilayah perbatasan Gaza, antara Israel dan kelompok perlawanan dari Palestina. Seusai Israel menyerang Gaza pada Senin (12/11) waktu setempat, tujuh warga Palestina tewas dan 25 lainnya terluka.

Sementara itu, roket yang ditembakkan oleh kelompok-kelompok Palestina di Gaza menewaskan seorang perwira Israel dan melukai 50 lainnya.

Sekelompok tentara dari pasukan khusus yang berafiliasi dengan tentara Israel pada Ahad kemarin menyusup ke Gaza dengan kendaraan sipil. Pasukan Israel sudah diawasi oleh kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan Hamas setelah memasuki tiga kilometer ke Gaza. Hal ini memicu konflik bersenjata yang mengakibatkan satu warga Palestina syahid dan tentara Israel tewas.

Kelompok perlawanan Palestina, termasuk Hamas dan Jihad Islam kemudian melakukan serangan roket dan melukai tentara Israel. Kelompok-kelompok Palestina menyatakan serangan yang menghantam sebuah bus di Israel adalah pembalasan untuk seorang anggota yang hilang dan syahid pada Ahad kemarin.

Sejak 30 Maret lalu, lebih dari 200 warga Palestina telah menjadi martir oleh tembakan tentara Israel dan ribuan lainnya terluka.

Credit republika.co.id