Senin, 27 Agustus 2018

Politikus Demokrat AS Sebut Proses Pemakzulan Trump Dimulai

Anggota Kongres dari Partai Demokrat, Al Green (kiri), dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump (kanan).

CB, Washington – Anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Al Green, mengatakan proses pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump sudah dimulai. Ini terjadi setelah bekas pengacara pribadi Trump yaitu Michael Cohen mengaku bersalah dalam delapan dakwaan termasuk pelanggaran dana kampanye.

Saat menjalani persidangan di pengadilan di Manhattan, New York, Cohen mengaku membayar uang tutup mulut atas arahan Trump kepada dua orang perempuan yang mengaku pernah memiliki hubungan intim dengan Trump.

Kedua perempuan itu adalah Stormy Daniels, yang merupakan bintang film porno, dan bekas model Playboy Karen McDougal.
“Saya pikir Presiden harus menyadari bahwa proses hitung mundur untuk pemakzulan telah dimulai,” kata Al Green seperti dilansir The Independent, Sabtu, 25 Agustus 2018 waktu setempat.
Al Green, yang pernah mengajukan upaya pemakzulan terhadap Trump sebelumnya, mengatakan Trump harus memilih untuk mundur atau menghadapi pemakzulan. Pasca kesaksian Cohen di pengadilan kemarin, Al Green mengaku berencana mengajukan mosi pemakzulan ini lagi.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump tersenyum lebar di hadapan para pasien anak di Rumah Sakit Anak Nasional di Columbus, Ohio, Amerika, Jumat, 24 Agustus 2018. Donald Trump, yang didampingi Ibu Negara Melania, mengunjungi pasien anak penderita epidemi opioid di rumah sakit tersebut. REUTERS/Leah Millis
“Itu akan menjadi pilihan dia. Kongres tidak punya pilihan kecuali bertindak,” kata Al Green. “Pada satu titik, kami harus bertindak.”

Al Green sebelumnya pernah mengajukan upaya pemakzulan terhadap Trump terkait pernyataan Presiden saat itu mengenai parade kelompok supremasi kulit putih di Charlottesville pada 2017.
Saat itu, Trump menyalahkan kedua belah pihak yaitu kelompok supremasi kulit putih dan kelompok penentangnya. Padahal, seperti diberitakan media massa, kelompok kulit putih bersikat agresif termasuk menabrak pengunjuk rasa penentangnya sehingga jatuh korban jiwa.
Pendapat Al Green ini berbeda dengan kebanyakan politisi asal Partai Demokrat, yang cenderung memilih diam soal sensitif ini. “Saya pikir kita tidak seharusnya bicara soal pemakzulan,” kata rekan Al Green dari Partai Demokrat yaitu Senator Tammy Duckworth.

Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nancy Pelosi, meminta anggota fraksi tidak mengangkat isu ini dan sebaliknya mendorong penasehat khusus Robert Mueller menyelesaikan investigasinya atas dugaan tindak kriminal yang dilakukan tim kampanye Trump.
“Tim penasehat khusus dan para jaksa penuntut di New York sedang melakukan investigasi secara profesional dan menyeluruh. Dan mereka harus diizinkan melanjutkan pekerjaannya bebas dari gangguan,” kata Pelosi kepada sesama anggota fraksi Demokrat.

Kombinasi foto Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pengacara pribadinya Michael Cohen. REUTERS/Lucas Jackson, Leah Millis/File Photos
Soal upaya pemakzulan ini, juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders menanggapi.
“Ide mengenai pemakzulan sebenarnya sebuah upaya menyedihkan oleh politisi Demokrat. Itu sepertinya satu-satunya pesan yang mereka punya memasuki masa pemilu tengah waktu (midterm election),” kata Sanders. “Ini juga sangat bagus untuk mengingatkan agar masyarakat Amerika memilih kandidat yang satu pikiran dengan Presiden.”

Bekas kepala strategi Gedung Putih, Steve Bannon, mengatakan,”November ini merupakan referendum soal pemakzulan – setuju atau tidak. Setiap orang pendukung Trump harus terlibat,” kata dia.
Soal ini, anggota Kongres dari Partai Republik, Tom Cole, mengatakan,”Jika ada putusan yang jelas dan meyakinkan dan bisa mengarah ke pemakzulan, saya pikir para anggota akan bertindak.”
Dilansir ABC News, Trump mengatakan dalam wawancara dengan Fox News bahwa dia telah melakukan sejumlah pekerjaan besar untuk Amerika. "Saya tidak tahu apakah Anda bisa memakzulkan orang yang telah melakukan pekerjaan dengan hebat," kata dia. Pengacara pribadi Trump, Rudy Giuliani, mengatakan masyarakat AS bakal memberontak jika Trump terkena pemakzulan.

Credit tempo.co

Jet Tempur F-5 Iran Jatuh di Pangkalan Dezful, Pilot Tewas

TEHERAN - Sebuah pesawat jet tempur F-5 Angkatan Udara Iran jatuh di Pangkalan Udara Dezful saat misi pelatihan pada hari Minggu. Pilot jet tempur tewas, sedangkan co-pilotnya berhasil diselamatkan.

Insiden mematikan ini terjadi ketika pesawat mencoba mencoba di landasan pacu di Pangkalan Udara Dezful, sebelah barat daya Provinsi Khuzestan.

Mengutip laporan kantor berita Fars, pilot yang tewas berpangkat kolonel. Co-pilot pesawat yang selamat dari insiden itu telah dibawa ke rumah sakit.

Pihak Pangkalan Udara Dezful mengatakan bahwa jet tempur F-5 mengalami malfungsi teknis saat dalam penerbangan. Pihak Pangkalan Udara juga memuji awak jet tempur karena berhasil membawa pesawat ke landasan pacu untuk menghindari kehancuran yang lebih besar.

Pihak berwenang Iran telah meluncurkan penyelidikan atas penyebab kecelakaan itu.

Kecelakaan terjadi beberapa hari setelah Iran secara resmi meluncurkan pesawat tempur buatan dalam negeri, Kowsar. Lantaran ada kemiripan yang mencolok dengan F-5 kursi ganda buatan Amerika Serikat (AS), beberapa pengamat menduga bahwa pesawat tempur Kowsar sebenarnya adalah versi buatan ulang jet tempur F-5 AS.

Iran mulai membeli F-5 pada pertengahan 1960-an, dan akhirnya menerima lebih dari 100 unit jet tempur itu dari Washington sebelum Revolusi Islam Iran pecah tahun 1979.

Pesawat-pesawat yang dibeli dari AS itu kemudian aktif digunakan selama Perang Iran-Irak (1980-1988).

Credit sindonews.com

Investigator: MH370 Dicegat Jet Tempur Buatan Rusia sebelum Lenyap

LONDON - Seorang investigator sukarela mengklaim bahwa pesawat Malaysia Airlines yang hilang misterius pada tahun 2014 dicegat oleh jet tempur Su-30 buatan Rusia. Menurutnya, sejak pencegatan di atas Samudra Hindia, pesawat yang membawa 239 orang tersebut lenyap tanpa jejak.

Pesawat Malaysia Airlines MH370 melakukan perjalanan dari Kuala Lumpur ke Beijing pada 8 Maret 2014 ketika menghilang. Sejak itu pencarian terbesar dalam sejarah kecelakaan penerbangan telah dilakukan dan tidak pernah membuahkan hasil.

Dari 239 orang yang berada di pesawat MH370, beberapa di antaranya merupakan warga Indonesia.

Sebuah laporan resmi dari pemerintah Malaysia yang diterbitkan bulan lalu menyimpulkan bahwa masih belum ada jawaban pasti atas tragedi hilangnya pesawat Malaysia Airlines tipe Boeing 777 tersebut.

Seorang investigator MH370, Andre Milne, yang merupakan pendiri perusahaan pengembang teknologi militer Unicorn Aerospace, mengatakan sebuah gambar menunjukkan kecepatan sebuah mencapai ketinggian 58.200 kaki, sedangkan Boeing tidak bisa lebih tinggi lagi dari 44.000 kaki.

Satu-satunya pesawat tempur yang mampu mencapai ketinggian seperti itu adalah pesawat jet tempur buatan Rusia, Sukhoi Su-30, yang digunakan oleh Angkatan Udara Kerajaan Malaysia.

"Sebuah jet tempur dikerahkan untuk mencegat MH370," kata Milne, kepada Daily Star.

“Penemuan bukti yang ditekankan ini menimbulkan masalah serius di berbagai tingkat mulai dari hilangnya kredibilitas total bagi pemerintah Malaysia hingga faktor kesalahan yang membuat pemerintah Malaysia tunduk pada hilangnya penumpang dan awak pesawat secara keseluruhan," ujarnya.

“Ini juga berarti bahwa setiap pengungkapan MH370 yang dibuat oleh pemerintah sekarang dicurigai sebagai rekayasa," ujarnya.

"Kenyataannya, sebuah jet tempur dikerahkan terlepas dari penyangkalan yang berulang kali dengan penjelasan aneh bahwa radar (pesawat) misterius kembali mendekati wilayah udara Malaysia yang dianggap sebagai pesawat ramah, menunjukkan bahwa radar misterius itu sebenarnya dianggap kebalikan dari ramah karena dianggap sebagai tindakan bermusuhan dan atau ancaman."

Laporan pemerintah Malaysia bulan lalu telah membuat kerabat dari orang-orang yang berada di penerbangan MH370 merasa patah hati. Beberapa dari mereka mengatakan beberapa informasi yang terdapat dalam laporan resmi pemerintah itu tidak benar.

Grace Nathan, yang ibunya berada di penerbangan MH370, menanggapi rilis laporan Pemerintah Malaysia di Facebook.

"Hanya karena mereka menyebutnya laporan akhir bukan berarti itu untuk keluarga terdekat," tulis Grace.

“Pencarian harus terus berjalan. Tidak akan ada laporan final sampai MH370 ditemukan," lanjut dia.

Kerabat lain menganggap tidak ada kejutan besar dari laporan pemerintah Malaysia bulan lalu. Laporan itu hanya berisi rincian lebih lanjut mengenai sejauh mana Kontrol Lalu Lintas Udara diduga mengalami kekacauan.

Laporan 449 halaman itu juga dikecam oleh penyelidik Prancis yang mengatakan itu tidak tepat dan ambigu.

Tidak puas dengan temuan itu, Gendarmerie of Air Transport (GTA) telah meluncurkan penyelidikannya sendiri terkait lenyapnya pesawat Malaysia Airlines MH370 secara misterius.

Credit sindonews.com

Balas Sanksi AS, Rusia Bisa Pasok Senjata Nuklir ke Suriah

MOSKOW - Rusia bisa nekat memasok senjata nuklir ke Suriah seperti yang dilakukan Amerika Serikat (AS) ke negara-negara lain. Langkah itu bisa diambil Moskow sebagai respons atas sanksi dari Washington yang dianggap tak masuk akal.

Gagasan dari para ahli Rusia itu dibocorkan Vladimir Gutenev, Wakil Kepala Komite Kebijakan Ekonomi Duma Negara (Parlemen Rusia). Dia mengatakan, sudah waktunya bagi Rusia untuk menarik garis merahnya sendiri.

Beberapa langkah yang diusulkan para ahli, salah satunya mengerahkan senjata nuklir taktis Rusia di negara-negara sekutu seperti Suriah.

Langkah pembalasan lainnya adalah penggunaan cryptocurrency untuk ekspor senjata Rusia dan penangguhan sejumlah perjanjian dengan AS seperti perjanjian non-proliferasi teknologi rudal.

"Saya percaya bahwa sekarang Rusia harus menggambar 'garis merah' sendiri," katanya.

“Saatnya telah tiba untuk merenungkan varian tanggapan asimetris terhadap AS, yang sekarang sedang disarankan oleh para ahli dan dimaksudkan tidak hanya untuk mengimbangi sanksi mereka tetapi juga untuk melakukan beberapa kerusakan balas dendam," lanjut dia, seperti dikutip Express.co.uk, Minggu (26/8/2018).

"Bukan rahasia bahwa tekanan serius sedang terjadi di Rusia, dan itu hanya akan menjadi lebih buruk. Ini dimaksudkan untuk memberikan pukulan kepada kerja sama pertahanan, termasuk ekspor (peralatan) pertahanan," ujar Gutenev.

Menurutnya, pemerintah Rusia harus mengikuti saran dari para ahli tersebut.

"Kita harus mengikuti saran dari para ahli tertentu, yang mengatakan bahwa Rusia mungkin harus menangguhkan pelaksanaan perjanjian pada non-proliferasi teknologi rudal, dan juga mengikuti contoh AS dan mulai menyebarkan senjata nuklir taktis kami di negara-negara asing," paparnya.

"Ada kemungkinan bahwa Suriah, di mana kita memiliki pangkalan udara yang dilindungi dengan baik, dapat menjadi salah satu dari negara-negara tersebut," imbuh dia.

Mengomentari sanksi yang dijatuhkan Washington terhadap Moskow, Gutenev mengatakan bahwa sanksi AS tidak mungkin berdampak serius pada sektor industri pertahanan Rusia.

"Program substitusi impor telah menghasilkan hasil yang sangat baik, pemasok alternatif telah ditemukan. Namun, kami prihatin tentang fakta bahwa sanksi masih mendapatkan momentum dan telah menjadi agak dekat."

Sanksi terbaru Washington terhadap Moskow dijatuhkan pada 22 Agustus lalu sebagai tanggapan atas dugaan keterlibatan Moskow dalam meracuni bekas mata-mata Kremlin, Sergei Skripal dan putrinya di Salisbury, Inggris.

Sergei dan putrinya, Yulia, ditemukan tidak sadarkan diri di bangku dekat pusat perbelanjaan Maltings di Salisbury, beberapa bulan lalu.

Departemen Luar Negeri Inggris mengklaim Rusia melanggar Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act (UU Penghapusan Peperangan dan Kontrol Senjata Kimia dan Biologi) tahun 1992.

Moskow telah berkali-kali membantah tuduhan dari Inggris bahwa Rusia terlibat dalam serangan racun syaraf Novichok terhadap Skripal dan putrinya. Kasus ini telah memicu pertikaian diplomatik yang meluas antara Rusia dan Barat yang ditandai dengan pengusiran ratusan diplomat.

Credit sindonews.com

Sumber pemerintah: empat pejabat tinggi keamanan Afghanistan mundur

Wakil Presiden Afganistan Abdul Rashid Dostum tiba di Bandara Internasional Hamid Karzai di Kabul, Afganistan, Minggu (22/7/2018). (REUTERS/Omar Sobhani)

Kabul (CB) - Menteri Pertahanan dan Dalam Negeri, dan seorang kepala keamanan lain, meminta mundur dari kabinet dan jabatan mereka pada Sabtu, kata sumber pemerintah, menyusul pengunduran diri penasehat keamanan nasional presiden.

"Kami menerima empat pengunduran diri dua menteri dan pejabat tinggi keamanan," kata pejabat di kantor Presiden Ashraf Ghani kepada Reuters.

Sumber pemerintah mengatakan bahwa yang mengundurkan diri ialah Menteri Pertahanan Tariq Shah Bahrami dan Menteri Dalam Negeri Wais Barmak serta Kepala Direktorat Keamanan Nasional Masoom Stanekzai. Mereka menyusul keputusan mundur Penasehat Keamanan Nasional Hanif Atmar.

Pejabat yang bekerja langsung dengan dua menteri tersebut dan Stanekzai belum memberikan komentar.

Tetapi, dua pejabat senior di Kementerian Dalam Negeri mengatakan para pejabat tinggi keamanan negara itu menyebut perbedaan-perbedaan dengan pemerintah mengenai kebijakan di tengah-tengah memburuknya situasi keamanan sebagai alasan utama untuk mengundurkan diri.

Pertempuran sengit antara pasukan Afghanistan dan petempur di seluruh negara itu tahun ini, dan juga serangan-serangan bunuh diri yang terjadi berulang-ulang di Kabul dan kota-kota besar lainnya, telah memperlihatkan situasi keamanan yang mengerikan yang dihadapi Afghanistan.

Pemilihan anggota perlemen, yang akan diselenggarakan pada 20 Oktober, membuat pihak berwenang menyiapkan diri menghadapi serangan lagi. Kendati demikian, tingkat kekerasan mengejutkan pejabat pemerintah, yang menghadapi kritik lebih getir atas penanganan perang itu.

Credit antaranews.com

Koalisi Saudi-UEA Tutupi Kejahatan Perang Yaman?

Seorang anggota suku di Yaman tengah amati pergerakan Houthi.

Foto: al arabiya

Koalisi Arab Saudi menolak tudingan telah menyerang warga sipil Yaman.

CB, SANAA -- Human Rights Watch (HRW) menyebut aliansi militer Saudi-Uni Emirat Arab (UEA) yang memerangi pemberontak Houthi di Yaman telah melakukan kejahatan perang. Dilansir Aljazirah, Sabtu (25/8), laporan HRW ini dirilis untuk menjawab laporan yang membebaskan koalisi itu dari konsekuensi hukum atas kejahatan yang dilakukan.

Dalam laporan setebal 90 halaman yang dirilis pada Jumat (24/8), HRW menuding badan investigasi aliansi, Tim Penilaian Insiden Bersama (JIAT), membebaskan anggota koalisi dari tanggung jawab hukum dalam sebagian besar serangan.

Dalam laporannya, HRW menjelaskan, banyak pelanggaran hukum perang yang dilakukan oleh pasukan koalisi menunjukkan bukti kejahatan perang. Investigasi JIAT juga tidak menunjukkan upaya nyata untuk menyelidiki tanggung jawab pidana pribadi atas serangan udara yang melanggar hukum.

Koalisi pimpinan Saudi, yang telah berperang dengan pemberontak Houthi sejak Maret 2015, telah berulang kali membantah tuduhan melakukan kejahatan perang. Koalisi mengatakan, serangan udara tidak ditujukan pada warga sipil.

Namun, data yang dikumpulkan oleh Aljazirah dan Proyek Data Yaman mengungkapkan hampir sepertiga dari 16 ribu serangan udara yang dilakukan di Yaman sejak Maret 2015 menargetkan situs nonmiliter. Serangan-serangan ini menargetkan acara pernikahan, rumah sakit, serta air dan pembangkit listrik. Hal tersebut membunuh dan melukai ribuan orang.

Menurut PBB, setidaknya 10 ribu orang telah tewas sejak awal konflik. Analis mengungkapkan, jumlah angka yang sebenarnya bahkan mungkin lebih tinggi lagi.

Selama lebih dari dua tahun, koalisi mengklaim, JIAT secara kredibel menginvestigasi serangan udara yang diduga melanggar hukum. Namun, para penyelidik melakukan lebih dari sekadar menutupi kejahatan perang.

Kelompok hak asasi juga mengatakan, JIAT mengecilkan serangan udara di kompleks perumahan di kota pelabuhan Mokha, yang menewaskan sedikitnya 65 orang. Ia mengatakan, kompleks itu sebagian dipengaruhi oleh pengeboman yang tidak disengaja.

Investigasi HRW kemudian juga menemukan setidaknya 11 kawah bom di lokasi di mana puluhan warga sipil tewas dan terluka. Direktur HRW Middle East Sarah Leah Whitson menjelaskan, selama lebih dari dua tahun, koalisi mengklaim bahwa JIAT secara kredibel menginvestigasi dugaan serangan udara yang tidak sah, tetapi para penyelidik melakukan lebih dari sekadar menutupi kejahatan perang.

“Pemerintah yang menjual senjata ke Arab Saudi juga harus mengakui penyelidikan palsu koalisi tidak melindungi mereka dari pelanggaran serius di Yaman," ujarnya.

Selama ini, AS, Inggris, Kanada, Prancis, dan Spanyol telah menjual senjata ke Arab Saudi dalam beberapa tahun terakhir, meskipun ada petisi berulang dari kelompok-kelompok hak asasi manusia. AS telah menjadi pemasok peralatan militer terbesar ke Riyadh, dengan lebih dari 90 miliar dolar AS penjualan tercatat antara 2010 dan 2015.

Credit republika.co.id

Rusia Tuding Amerika Mau Jebak Suriah untuk Picu Serangan Rudal

CB, Moskow- Kementerian Pertahanan Rusia menyebut Amerika Serikat dan sekutu sedang menyiapkan serangan rudal presisi baru terhadap Suriah. Serangan serupa pernah terjadi pada April 2018 dengan menggunakan 103 rudal penghancur presisi.

Serangan rudal presisi ini akan dilancarkan setelah kelompok militan anti Presiden Suriah, Bashar Al Assad, melancarkan serangan bom klorin untuk menjebak militer Suriah sebagai pelakunya.
“Serangan bom kimia itu menjadi alasan bagi AS, Inggris dan Prancis untuk menyerang sejumlah target di Suriah,” kata Mayor Jenderal Igor Konashenkov, juru bicara kementerian Pertahanan Rusia, seperti dilansir Russia Today, Ahad, 25 Agustus 2018 waktu setempat.

Konashenkov mengatakan kapal perang The Sullivans, yang merupakan kapal perang kelas Arlegih Burke dengan senjata rudal presisi penghancur, telah berangkat menuju Teluk Persia dua hari lalu.
Kapal perang ini membawa sekitar 56 rudal. Pada saat yang sama, sebuah pesawat terbang pengebom Rockwell B-1 Lancer, yang mampu terbang dengan kecepatan supersonik, telah bersiaga di pangkalan militer Bandara Udara Al Udeid di Qatar. Pesawat ini membawa sekitar 24 rudal penjelajah presisi.

Seorang kameramen mengambil gambar gumpalan asap dari kota Kobani setelah serangan udara pasukan koalisi Amerika Serikat menyerang yang terlihat dari perbatasan Turki-Suriah, 9 Oktober 2014. Emin Menguarslan/Anadolu Agency/Getty Images
Militer Rusia menuding sejumlah upaya provokasi sedang disiapkan oleh kelompok militan Al-Nusra Front, yang sekarang dikenal dengan nama Tahrir Al-Sham, di Provinsi Idlib, yang terletak di barat laut Suriah.

Intelijen militer Rusia menemukan informasi bahwa serangan bom klorin jebakan itu akan dilakukan terhadap kota Jisr al-Sughur, yang terletak di Idlib. Ada delapan bom klorin yang disiapkan oleh kelompok militan ini.
Pada saat yang sama, militer Rusia menuding, sebuah kelompok militan lainnya disiapkan oleh perusahaan keamanan asal Inggris Olive. Kelompok militan ini telah tiba di lokasi.
Mereka akan menyamar sebagai kelompok petugas kemanusiaan Helm Putih atau White Helmets dan bakal menggelar operasi bantuan bagi para korban yang terkena serangan bom klorin itu.

Sistem pertahanan udara jarak menengah buatan Rusia, Buk-M2, merupakan salah satu andalan Suriah saat menghadapi serangan udara Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, pada 14 April 2018. Rudal Buk-M2 dapat menghancurkan rudal balistik taktis dan rudal jelajah pada jarak 20 km. Rusia mengirim delapan Buk-M2 ke Suriah, pada 2010-2013. sputniknews.com
Seperti dilansir Reuters sebelumnya, AS dan sekutu menyerang sejumlah target militer Suriah termasuk sebuah pos komando pasukan khusus Suriah pada April 2018.

Serangan itu melibatkan sejumlah pesawat jet tempur, dan kapal perang AS dan sekutu. Serangan dilakukan setelah militer Suriah dituding menyerang Kota Douma menggunakan bom klorin, yang menyebabkan puluhan warga sipil meninggal dunia.
Militer AS dan sekutu, menurut Russia Today, menggelar serangan itu hanya beberapa jam sebelum tim dari Organisasi Pencegah Senjata Kimia (OPCW) tiba di Kota Douma untuk memulai investigasi. Investigasi itu digelar untuk mengetahui siapa pelaku penyerangan bom klorin itu sebenarnya.
Militer AS dan sekutu menembakkan sekitar 103 rudal pengebom presisi saat itu. Sistem pertahanan anti serangan udara Suriah, yang diback-up Rusia, menembak jatuh setidaknya 71 rudal.
Menurut Russia Today, kemenhan Rusia menuding AS mengetahui rencana serangan bom klorin oleh kelompok militan ini dan bakal memanfaatkannya untuk menyerang Suriah lagi.
Pada 22 Agustus 2018 ini, penasehat keamanan nasional Gedung Putih, John Bolton, mengatakan,”Jika rezim Suriah melakukan serangan senjata kimia lagi, kami akan merespon sangat kuat dan ini akan membuat mereka berpikir soal ini untuk waktu yang lama.”
Pernyataan Bolton itu dianggap sebagai konfirmasi terselubung soal adanya rencana serangan bom klorin dan serangan rudal presisi sekutu tadi.
Soal in, Deputi Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Ryabkov, memperingatkan Washington agar menghentikan rencana serangan sembrono baru terhadap Suriah itu.
“Kami mendengar ultimatum dari Washington, termasuk yang dibuat di ruang publik,” kata Ryabkov seperti dilansir RIA Novosti dari Rusia. Ryabkov menuding pemerintah Amerika berupaya menggoyang stabilitas keamanan Suriah dan menciptakan alasan baru untuk pergantian rezim di Damaskus. “Lagi, kita menyaksikan eskalasi serius situasi di Suriah,” kata Ryabkov.

Credit tempo.co

Ini 6 Negara yang Terkena Sanksi Amerika Serikat

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Reuters/Leah Millis

CB, Washington – Pemerintah Amerika Serikat kerap mengenakan berbagai sanksi ekonomi dan finansial kepada negara, pejabat hingga individu dari negara lain yang dianggap melakukan kebijakan berbeda atau bermasalah secara hukum internasional.

Sanksi itu bisa berupa embargo ekonomi atas sebuah negara, larangan transaksi keuangan dan perdagangan, pembekuan aset hingga larangan visa untuk pejabat tinggi negara tertentu.

Berikut ini sejumlah negara yang terkena sanksi dari Amerika Serikat:
1. RUSIA
Pemerintah Amerika Serikat mengenakan sejumlah sanksi kepada dua warga Rusia, tiga perusahaan dan enam kapal karena berbisnis dengan Korea Utara, yang sedang terkena sanksi embargo ekonomi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan AS pada Agustus 2018.
Pada pertengahan Agustus 2018 ini, Kementerian Keuangan AS juga telah mengumumkan sanksi atas Rusia berupa pelarangan ekspor sejumlah produk teknologi tinggi terkait kasus serangan racun syaraf novichok kepada bekas agen ganda Sergei Skripal dan putrinya.
AS juga telah mengusir sekitar 60 diplomat Rusia dan pekerja di kedutaan Rusia di Washington DC terkait kasus Skripal ini pada Maret 2018. Konsulat di Seattle juga ditutup.
AS juga mengenakan sanksi atas aneksasi Crimea oleh Rusia, serangan cyber terhadap instalasi listrik AS hingga peretasan terhadap komputer Partai Demokrat pada pilpres 2018.

Presiden Rusia Vladimir Putin menghadiahkan bola yang dipasangi chip pemancar kepada Presiden AS Donald Trump sehingga muncul kecurigaan chip itu untuk meretas.
Presiden Rusia, Vladimir Putin, menyebut sanksi ini tidak masuk akal. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan akan menggunakan rubel dan meninggalkan dolar sebagai balasan atas sanksi ini.
2. KOREA UTARA
AS mengenakan sanksi ekonomi terkait program pengembangan senjata rudal balistik dan bom nuklir, yang menjadi proyek andalan rezim Kim Jong Un. Sanksi ini masih berlaku meskipun Presiden Donald Trump dan pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong Un telah bertemu di Singapura beberapa waktu lalu.
Setidaknya ada 27 perusahaan dan 28 kapal serta sejumlah individu terkena sanksi. Ini untuk menghentikan penyelundupan minyak bumi untuk bahan bakar minyak domestik Korea Utara dan penghentian penjualan batu bara untuk pendapatan Korea Utara.

Sejak 2005, AS telah mengenakan sekitar 450 sanksi dengan setengahnya telah diimplementasikan. Kim Jong Un meminta sanksi ini dikurangi bertahap sebagai imbalan berjalannya proses denuklirisasi dan penutupan instalasi uji coba nuklir. AS tidak setuju sehingga sanksi penuh terus berlaku saat ini, yang membuat proses denuklirisasi penuh tersendat.
3. IRAN
AS melarang pembelian dolar dan logam mulia oleh Iran pada Agustus 2018 setelah Trump menyatakan AS keluar dari perjanjian nuklir Iran yang ditandatangani Presiden Barack Obama pada 2015. AS mengenakan sanksi terhadap industri iran seperti karpet, layanan kesehatan dan otomotif. AS juga melarang warganya berbisnis dengan Iran.
Sanksi tahap kedua akan berlaku pada November 2018 dengan menyasar ekspor minyak dan gas Iran sehingga bisa mengurangi pendapatan negara. AS disebut menginginkan adanya perubahan pemerintahan di Iran dari saat ini yang dikuasai kelompok mullah.
Uni Eropa, Cina, dan Rusia masih mendukung perjanjian nuklir Iran sehingga menolak sanksi dari AS ini. Cina dan Turki menyatakan akan tetap berbisnis dengan Iran. Menteri Luar Negeri Jerman menyarankan pembentukan sistem pembayaran perbankan global baru sehingga perusahaan Uni Eropa bisa tetap berbisnis di Iran tanpa terkena sanksi AS.
Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif menyebut AS kecanduan sanksi dengan mengenakan banyak sanksi ke banyak negara. Iran mengurangi penggunaan dolar dan mulai beralih ke Euro serta mata uang nasional.
4. TURKI
AS mengenakan sanksi kepada dua menteri Turki terkait penahanan pastor Andrew Brunson asal California, yang ditahan otoritas setempat. Brunson dituduh terlibat kegiatan mata-mata dan terorisme terkait upaya kudeta militer gagal terhadap Presiden Tayyip Erdogan pada 2016.

Kedua menteri itu adalah Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman Abdulhamit Gul. Sanksi ini berupa penyitaan aset dan properti kedua menteri di AS. Trump juga mengenakan kenaikan tarif ganda untuk impor baja dan aluminium dari Turki sebesar 50 dan 20 persen. Ini memicu tindakan retaliasi dari Turki dengan mengenakan kenaikan impor untuk mobil penumpang, alkohol dan tembakau masing-masing 120 persen, 140 persen dan 60 persen.
5. MYANMAR
AS mengenakan sanksi kepada empat pejabat militer dan polisi serta dua unit militer dengan tuduhan terlibat pembersihan etnis, pembantaian dan serangan seksual, pembunuhan semena-mena dan pelanggaran HAM serius lainnya terhadap warga minoritas Muslim Rohingya pada Agustus 2018.
Operasi pembersihan etnis ini membuat sekitar 700 ribu warga Rohingya terpaksa melarikan diri ke Bangladesh pada 2017. Nama pejabat militer yang terkena sanksi adalah komandan militer Aung Kyaw Zaw, Khin Maung Soe, Khin Hlaing, dan komandan polisi Thura San Lwin.

Foto yang diunggah pada 17 Agustus 2018 ini menunjukkan supermodel Gigi Hadid yang mengenakan pasmina saat berswafoto bersama dengan anak-anak pengungsi Rohingya di Jamtoli. Model yang memiliki darah Palestina itu mendukung program UNICEF untuk mengembangkan pendidikan dan psikis anak-anak dan perempuan Rohingnya di pengungsian. Instagram.com/gigihadid
Dua unit militer yang dituding melakukan pelanggaran HAM serius adalah Divisi Infantri 33 dan 99. AS juga membekukan semua aset yang dimiliki individu ini dan melarang warga AS berurusan dengan mereka serta larangan datang ke AS.

6. KAMBOJA
Amerika mengenakan sanksi pembatasan visa terhadap para pejabat Kamboja pasca pemilu Juli 2018 yang dianggap tidak adil dan bebas karena tidak diikuti partai oposisi terbesar CNRP, yang dibubarkan oleh pemerintahan PM Hun Sen dan Mahkamah Agung. Hun Sen cs dianggap bertanggung jawab atas gerakan anti-demokrasi terburuk di Kamboja dengan pemilu bermasalah itu. Partai Rakyat Kamboja pimpinan Hun Sen memenangkan semua 125 kursi di DPR, yang semakin menimbulkan protes dunia internasional.

Credit tempo.co

Rusia Peringatkan AS tidak Bertindak Ceroboh di Suriah

Bendera Rusia dan Amerika Serikat.

Foto: Euromaidan Press

AS akan mengambil tindakan terkait serangan kimia di Idlib

CB, MOSKOW -- Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov pada Sabtu (25/8) memperingatkan Amerika Serikat (AS) tidak mengambil langkah ceroboh di Suriah. Peringatan tersebut sebagai tanggapan atas pernyataan Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton soal Washington kemungkinan bereaksi keras dalam serangan kimia di wilayah Idlib, Suriah.

"Kami memperingatkan Amerika Serikat dan sekutunya tidak mengambil langkah ceroboh di Suriah," kata Ryabkov seperti dikutip kantor berita RIA.

"Kami mendengar ultimatum Washington dan itu tidak memengaruhi tekad kami melanjutkan kebijakan secara total memusnahkan pusat teroris di Suriah dan mengembalikan negara tersebut ke kehidupan normal," ujarnya menambahkan.

Idlib, yang menjadi tempat pengungsian warga dan pemberontak dari berbagai daerah di Suriah, dihantam gelombang serangan udara dan penembakan pada bulan ini. Rusia pada awal pekan ini menyampaikan proposal kepada pihak berwenang Turki soal upaya mengatasi keadaan di Idlib, wilayah di Suriah barat laut yang berbatasan dengan Turki.

Turki mendukung beberapa kelompok pemberontak di kawasan tersebut serta mendirikan puluhan pos pengamatan militer. Negara itu berupaya mencegah serangan oleh pasukan yang loyal kepada Presiden Suriah Bashar al-Assad, yang didukung Moskow.

Menteri Luar Negeri Suriah Walid al-Moualem dijadwalkan mengunjungi Moskow pada akhir bulan ini.

Credit republika.co.id

Rusia Sebut Tindakan Jet Inggris di Laut Hitam Sangat Berbahaya

LONDON - Kedutaan Besar Rusia di London, Inggris menyebut tindakan jet tempur Angkatan Udara Inggris atau RAF, terhadap pesawat Rusia sangatlah berbahaya. Kedubes Rusia menyebut tindkan RAF itu dilakukan untuk memprovokasi Moskow.

Pernyataan kedubes Rusia itu datang setelah jet tempur RAF mencegat sebuah pesawat patroli Rusia di Laut Hitam pada hari Jumat dan mencegat dua pesawat tempur Rusia pada hari Rabu.

"Ancaman seperti apa yang dapat ditimbulkan terhadap Inggris atau bahkan sekutunya yang dilakukan oleh sebuah pesawat patroli Rusia yang secara hipotetis melakukan penerbangan dekat garis pantai Rusia sendiri, lebih dari 2.000 km dari Kepulauan Inggris," kata kedutaan Rusia dalam pernyataan.

"Alih-alih memperkuat keamanan siapa pun, pihak berwenang Inggris menggunakan kehadiran militer seperti itu (di wilayah Laut Hitam) untuk tindakan provokatif. Bukan hanya dengan membuat pernyataan verbal, disesalkan sebagaimana adanya, tetapi juga dalam istilah militer nyata, yang berbahaya," sambungnya, seperti dilansir Reuters pada Minggu (26/8).

Seperti diketahui, jet-jet tempur Typhoon Inggris yang berbasis di Rumania mengganggu rute patroli pesawat Be-12 Rusia di atas Laut Hitam. Aksi jet-jet Typhoon untuk mencegah pesawat Moskow menerobos wilayah udara negara-negara NATO.

Kementerian Pertahanan Inggris dalam sebuah pernyataan hari Jumat mengatakan, untuk kedua kalinya dalam tiga hari terakhir jet-jet tempur Typhoon dikerahkan untuk menyelidiki pesawat Rusia yang terbang provokatif di rute yang menuju wilayah udara NATO.

Credit sindonews.com

Persaingan Militer Merambah Luar Angkasa

WASHINGTON - Persaingan militer antara Amerika Serikat (AS), China, dan Rusia tidak hanya terjadi di muka bumi, tapi juga di angkasa luar.

Tiga negara tersebut bersaing membentuk dan memperkuat Tentara Angkatan Antariksa (AA). Teranyar AS akan menggelontorkan dana hingga USD8 miliar untuk mendominasi bagian atas bumi itu. Rencananya proyek tersebut dimulai pada 2020.

Kendati demikian, kebijakan yang digagas Presiden AS Donald Trump sejak Juni itu masih membutuhkan persetujuan Kongres karena pembentukan Tentara AA akan menjadi bagian dari cabang keenam militer. Pendirian Tentara AA negeri Paman Sam dipastikan akan memacu persaingan.

Beberapa anggota Kongres dan pejabat militer sudah memperingatkan, ruang angkasa tidak lama lagi menjadi tempat damai. Jika terjadi konflik, wilayah hampa udara itu akan menjadi salah satu pusat pertempuran karena negara besar bergantung pada satelit dalam mengantisipasi misil, berkomunikasi, dan mengelola data.

Namun, mau tidak mau, AS memang harus melangkah ke sana sebab seterunya, Rusia dan China, mengalami kemajuan yang lebih pesat dibanding AS terkait aset Tentara AA. Rusia bahkan sudah melangkah jauh.

Negara beruang merah tersebut merupakan satu-satunya negara yang sudah mendirikan Tentara AA bernama Kosmicheskie Voyska Rossii (KVR). KVR merupakan hasil merger antara Tentara Angkatan Udara dan Pasukan Pertahanan Antariksa Rusia.

KVR didirikan pada 10 Agustus 1992 dan beroperasi di Plesetsk dan Svobodny Cosmodromes. Adapun China pada 2007 berhasil meledakkan satelit cuaca yang sudah rusak hingga berkeping-keping dengan misil ruang angkasa.

Uji coba serupa juga dilakukan terhadap satelit diorbit jauh. AS menyebut aksi itu sebagai tindakan provokatif. Untuk diketahui, China telah menggalakkan program ruang angkasa sejak beberapa tahun terakhir. Mereka membantah mencuri teknologi dalam skala besar dari AS.

Persaingan penguasaan atau penaklukan ruang angkasa sudah terjadi sejak 1960-an. AS dan Rusia pernah bersaing menuju bulan untuk menunjukkan keadidayaan mereka. “Jangan sampai melakukan kesalahan. Kami sedang berperang dengan China,” kata CEO dan Chairman Nano-Mech, Jim Phillips.

“Ini bukan perang bom, tapi cyberwarfare, produk domestik bruto (PDB), dan ekonomi. Negara yang memiliki PDB paling besar dan pengangguran paling rendah akan keluar sebagai pemenang,” tambahnya. Kepala Program Eksplorasi Bulan China Ye Peijian mengibaratkan angkasa luar sebagai samudera.

“Bulan adalah Pulau Diaoyu dan Mars (adalah) Huangyan. Jika tidak ke sana sekarang, kami akan disalahkan anak cucu. Jika orang lain menguasainya, kami tidak akan bisa ke sana walaupun mampu,” katanya, dilansir .

Trump menginginkan Tentara AA yang independen dan memiliki seragam serta logo sendiri. Gedung Putih mewujudkan keinginannya itu dengan meminta Parlemen merancang aturan baru pada awal tahun depan. Militer AS tidak pernah membentuk departemen baru sejak pembentukan Tentara AU pada1947.

Beberapa anggota Kongres pernah mengadvokasi pembentukan Korps Antariksa di tubuh Tentara AU pada tahun lalu, mirip Korps Marinir di tubuh Tentara Angkatan Laut (AL). Namun, Trump menginginkan departemen baru. Para ahli mengatakan pembentukan depar temen baru sama saja akan memerlukan birokrasi baru.

Wakil Presiden AS Mike Pence mengaku sadar pembentukan Tentara AA tidak akan semudah membalikkan telapak tangan. Dia mengatakan Pentagon memerlukan asisten menhan untuk antariksa, jabatan tinggi yang bertanggung jawab memberikan laporan terkait perkembangan dan ekspansi layanan Tentara AA terhadap menhan.

Jenderal Tentara AU Paul Selva yang juga wakil kepala staf gabungan mengatakan, Pentagon sangat antusias untuk mendirikan Komando Antariksa guna mempercepat rencana militerisasi ruang angkasa.

Namun, ketika ditanya terkait pembentukan departemen baru, dia mengatakan semua itu bergantung Kongres. Adapun Menteri Pertahaan (Menhan) AS Jim Mattis mengatakan, Pentagondan Gedung Putih memiliki kesamaan pandangan terkait pentingnya Tentara AA setelah sebelumnya menentang pembentukan departemen baru.

Wamenhan Patrick Shanahan mengatakan, Mattis sempat menentang karena anggarannya kosong. Sebelumnya Tentara Angkatan Udara (AU) AS juga memprotes ambisi itu karena akan mengurangi kekuatan mereka. Para pejabat Gedung Putih telah berkoordinasi dengan petinggi keamanan nasional untuk mematangkan pembentukan Tentara AA.

Mereka sepakat mendirikan Komando Antariksa di bawah jenderal bintang empat pada akhir tahun ini dengan diperkuat ahli ruang angkasa dari seluruh cabang militer, satelit, dan teknologi terbaru dan canggih.

Sekretaris Eksekutif Dewan Antariksa Nasional Scott Pace mengatakan, reorganisasi Tentara AA harus menggunakan anggaran secukupnya. Bagai manapun pada titik permulaan, biaya yang harus dikeluarkan untuk meningkatkan kemampuan dan alat perang sangat tinggi.

Pada 2017 anggaran militer AS mencapai USD590 miliar. Anggota House Armed Services Committee Mike D Rogers dan Jim Cooper menyambut baik pembentukan Tentara AA yang diharapkan dapat mem perkuat AS.

“Kami telah memperingatkan semua pihak selama bertahun-tahun perlunya melindungi aset ruang angkasa dan mengembangkan kapabilitas sistemnya,” katanya. “Kami tidak memilih untuk mempersenjatai ruang angkasa, tapi jika kami ditantang, kami akan memberikan respons.

Musuh sudah memiliki kemampuan ini. Departemen Pertahanan saat ini bekerja untuk mempertahankan kemampuan yang sudah ada,” kata Michael Griffin, mantan anggota NASA, dilansir.

Credit sindonews.com

Diduga Jadi Pangkalan Militer, Fasilitas AS di Demo Warga Argentina

BUENOS AIRES - Sejumlah warga Argentinda bersama aktivis hak pribumi menggelar aksi demonstrasi di sebuah fasilitas milik Amerika Serikat (AS) di Provinsi Neuquen. Mereka meyakini, AS secara rahasia mendirikan pangkalan militer dengan kedok pusat bantuan darurat. Warga Argentina dan aktivis khawatir keberadaan fasilitas itu akan digunakan untuk mempengaruhi urusan dalam negeri.

Rekaman gambar menunjukkan para demonstran memegang poster yang menyatakan 'Tidak untuk Landasan Yankee' dan 'AS keluar dari Neuquen' saat mereka berbaris melalui ibukota provinsi barat Argentina itu pada hari Sabtu.

Para juru kampanye anti-basis AS telah berkumpul di provinsi itu, yang berbatasan dengan Chili, sejak Juni. Itu terjadi setelah Washington mengumumkan rencana untuk membangun Pusat Operasi Darurat (EOC) di dekat bandara kota Neuquen.

Menurut kedutaan AS, kompleks seluas 600 meter persegi itu akan menampung anggota Pertahanan Sipil setempat dan pekerja bantuan lainnya, serta toko bantuan yang disediakan oleh AS untuk Argentina, seperti tenda dan kendaraan enam roda. Pembangunan fasilitas akan menelan biaya USD1,3 juta dan akan selesai dalam setahun.

Otoritas provinsi telah memuji proyek ini sebagai contoh kerjasama AS-Argentina. Namun penduduk setempat khawatir bahwa Washington pada akhirnya akan menggunakan fasilitas tersebut untuk pengaruh politik dan proyeksi kekuasaan.

Demonstrasi tersebut dilakukan oleh Kelompok Multi-Sektor untuk Kedaulatan Teritorial (MSTS), sebuah koalisi yang mencakup 60 LSM. Mereka bergabung dengan aktivis buruh lokal dan penduduk asli Mapuche, yang memiliki perseteruan lama dengan pemerintah atas tanah dan hak-hak adat.

"Kami percaya bahwa itu adalah misi rahasia untuk membuat basis di sini, untuk kemudian memasang alat militer," kata Hugo Lagos, seorang pemimpin komunitas Mapuche seperti dikutip dari Russia Today, Minggu (26/8/2018).

Dia menambahkan bahwa upaya AS untuk membangun fasilitas memicu kemarahan di antara penduduk setempat. Argumen yang sama telah disuarakan oleh penduduk setempat terhadap rencana oleh Beijing untuk membangun basis pemantauan ruang angkasa di Neuquen, yang akan dioperasikan oleh Tentara China.

Pejabat provinsi, serta diplomat AS, telah menekankan bahwa fasilitas akan berfungsi sebagai pusat evakuasi selama keadaan darurat. Namun, para demonstran merasa hal ini sulit dipercaya.

"Dalam kasus mereka ingin melindungi kita dari bencana, itu lebih masuk akal menjadi sebuah pangkalan di daerah Neuquen, yang bukan merupakan zona letusan gunung berapi atau gempa bumi," kata MSTS mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Aktivis MSTS, Micaela Gomis mengatakan bahwa para pengunjuk rasa menduga pangkalan itu akan digunakan oleh tentara dan pasukan khusus.

“Ini adalah intervensi langsung oleh Komando Selatan AS. Kami tahu sejarah mereka. Kami tahu bahwa mereka berada di belakang semua kediktatoran genosida di Amerika Latin,” ujarnya.

“Ini ada hubungannya dengan perselisihan geopolitik di Amerika Latin. Tidak mungkin kita percaya mereka ketika mereka menutupi intervensi militer dengan bantuan kemanusiaan,” tukasnya.

Credit sindonews.com

Jordania kutuk Jsrael karena menangkap pegawai waqaf di Jerusalem

Jordania (www.wikipedia.org)

Amman, Jordania, (CB) - Jordania pada Sabtu (25/8) mengutuk Israel karena menangkap beberapa pegawai Departemen Urusan Waqaf Islam di Jerusalem, demikian laporan kantor berita resmi Jordania, Petra.

Tiga pegawai itu ditangkap saat melakukan pekerjaan pemeliharaan di Masjid Al-Aqsha, kata Kementerian Negara Jordania Urusan Media Jumana Ghunaimat.

Wanita menteri tersebut menyampaikan penolakan Jordania terhadap tindakan provokatif yang tak bisa dibenarkan itu, demikian laporan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Ahad. Ia menyebutnya pelanggaran nyata terhadap hukum dan campur-tangan dalam pekerjaan departemen terkait Jordania.

Israel mesti menghentikan semua tindakan seperti itu dan menghormati hukum internasional, kata Ghunaimat. Ditambahkannya, kementerian tersebut telah mengajukan keluhan resmi kepada pemerintah Israel.

Kementerian Jordania itu akan melakukan tindakan yang diperlukan guna menjamin pembebaskan pegawai tersebut, tambah kementerian itu.

Jordania mengawasi tempat suci Islam dan Kristen di Jerusalem.

Credit antaranews.com

Mnangagwa disumpah jadi Presiden Zimbabwe

Seorang anak melambaikan bendera menjelang upacara pengambilan sumpah presiden baru Zimbabwe Emmerson Mnangagwa di Harare, Zimbabwe, Jumat (24/11/2017). (REUTERS/Siphiwe Sibeko )

Harare (CB) - Emmerson Mnangagwa mengambil sumpah jabatan menjadi Presiden Zimbabwe di depan kerumunan di stadion pada Minggu setelah pemilihan umum, yang memecah belah.

Sementara itu, menurut Reuters, pengamat dari Amerika Serikat mempertanyakan mutu demokrasi negara itu.

Mahkamah Konstitusi memastikan Mnangagwa menjadi presiden dalam keputusannya, yang disiarkan pada Jumat, menolak keberatan Nelson Chamisa, pemimpin oposisi, yang dia kalahkan dalam pemungutan suara pada 30 Juli.

Ribuan orang, sebagian datang dengan menggunakan bus dari luar ibu kota, dan pemimpin asing berkumpul di stadion nasional Harare untuk menghadiri upacara pelantikan dan pengambilan sumpah Mnangagwa, yang meraih 50 persen suara, yang ia butuhkan guna menghindari pemilihan ulang melawan Chamisa.

Ia bersumpah di depan Ketua Mahkamah Agung Luke Malaba, yang bersama delapan hakim Mahkamah Konstitusi menolak petisi Chamisa.

Pemilihan pada bulan lalu itu, pertama sejak Robert Mugabe digulingkan dari jabatan presiden dalam kudeta November, diharapkan menarik Zimbabwe keluar dari kucilan diplomatiknya, mengakhiri sanksi internasional dan mendorong pemulihan ekonomi.

Tetapi, pemilihan umum itu membuat negara tersebut terpolarisasi, dengan kekerasan terjadi di jalan-jalan Harare, dan Chamisa yang memimpin Gerakan bagi Perubahan Demokratik (MDC), meningkatkan tantangan hukumnya.

Pemilihan yang diikuti Mnangagwa dan Chamisa sebagai calon presiden utama disebut-sebut sebagai langkah krusial untuk menghapus reputasi pariah Zimbabwe dan ikhtiar negara itu untuk memperdonor internasional guna mendanai ekonomi, menarik investasi, dan uang tunai, serta mengatasi pengangguran.

Tentara menumpas kekerasan yang dilakukan para pendukung oposisi setelah pelaksanaan pemilu itu. Sedikitnya enam orang meninggal pada 1 Agustus.

Apa yang dilakukan tentara itu mengingatkan taktik keamanan ketika Mugabe berkuasa selama 37 tahun. Mugabe dilengserkan dalam suatu kudeta November 2017.

Mnangagwa sekarang menghadapi tantangan untuk membujuk masyarakat internasional bahwa penumpasan tentara dan penyimpangan dalam proses pemilu tidak akan membuatnya mengingkari janjinya untuk melakukan reformasi guna mengatasi korupsi dan salah urus negara ketika Mugabe berkuasa.

Beberapa jam sebelum pelantikan Mnangagwa, Institut Republik Internasional dan Institut Demokratik Nasional menyatakan negara itu tak memiliki "budaya demoratik toleran". Partai-partai politiknya diperlakukan sederajat dan warga negara diizinkan memberikan suara secara bebas.

Para pengamat AS juga mendesak "semua pihak untuk bergantung pada ekspresi damai dan menghindari tindakan atau ancaman terhadap saingan-saingan politik menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi itu."

Washington telah memberlakukan sanksi perjalanan dan finansial atas para pejabat partai yang berkuasa, termasuk Mnangagwa, dan juga beberapa perusahaan milik negara. Dukungan Washington adalah kunci jika Zimbabwe akan mendapatkan dana dari Dana Moneter Internasional.

Uni Eropa, sementara itu, mencabut sanksi dan hanya memberlakukannya atas Mugabe dan istrinya, Grace.

Credit antaranews.com

McCain dan Trump, Permusuhan Hingga Akhir Hayat

John McCain saat menerima penghargaan pada 2017 lalu. (REUTERS/Charles Mostoller).

Jakarta, CB -- Salah satu permintaan terakhir John McCain ketika berjuang melawan kanker otak ganas sangat jelas: tidak mau Presiden Donald Trump datang ke pemakamannya.

Kedua tokoh Amerika Serikat ini memang tidak pernah berpura-pura saling menyukai.

Penyebabnya tidak hanya kepribadian yang saling bertolak belakang atau latar belakang yang sangat berbeda, tetapi sangat mendasar, yaitu nilai yang dianut masing-masing saling bersebrangan dan ketidaksepakatan mereka pun terbuka dan tajam.

Ketika Trump mengumumkan akan menjadi cawapres Partai Republik pada Juni 2015 dengan mengatakan bahwa banyak imigran asal Meksiko adalah penjahat dan 'pemerkosa', McCain mengecamnya karena menggunakan bahasa yang 'bisa memicu kelompok-kelompok gila.'

Jawaban Trump, McCain adalah 'orang bodoh' yang hampir tidak lulus dari Akademi Angkatan Laut AS.

Trump, yang tidak mau kalah, kemudian menyerang mantan pilot jet tempur AS ini di sisi yang dipandang bukan kelemahan utamanya, yakni karir militer, termasuk menjadi tawanan perang ketika dia terluka dan disiksa selama lebih dari lima tahun dalam perang Vietnam. McCain menerima berbagai penghargaan militer atas pengalamannya itu.

Trump, yang menerima berbagai keringanan agar tidak masuk wajib militer, mengatakan bahwa McCain adalah "pahlawan perang (hanya) karena ditangkap," dan menambahkan, "saya lebih suka orang yang tidak ditangkap."

Pernyataan Trump ini dikecam luas, termasuk dari beberapa kelompok veteran perang.

Reaksi tajam McCain menggambarkan perbedaan karakter kedua tokoh ini. Senator McCain tidak mencari permintaaan maaf bagi dirinya tetapi mengatakan bahwa Trump harus meminta maaf "kepada keluarga yang telah berkorban dalam konflik itu", dan kepada mereka yang menjadi tawanan ketika "membela negara."

Keberhasilan Trump yang populis dalam pilpres 2016 dipandang luas sebagai penolakan terhadap aliran partai Republik gaya McCain dan pendekatan yang dipraktikkan ketika berlaga di pilpres 2008.

MCain dan Trump, Permusuhan Hingga Akhir Hayat

Presiden Trump mengatakan John McCain menjadi pahlawan perang karena ditangkap Vietnam. McCain membalas dengan menyindir alasan Trump mengelak dari wajib militer. (AFP/VNA)

Kini, AS dikuasai oleh seorang tokoh yang secara terbuka menyatakan menyukai uang, menghindari wajib militer dengan alasan masalah di kaki yang disebut sembuh sendiri, tokoh yang berbangga diri menyumbang untuk partai Demokrat, dan Republik demi keberhasilan bisnis propertinya di New York, tokoh yang dengan terang-terangan menghancurkan tradisi lama politik dan kepresidenan negara itu.

Ketika McCain berkampanye untuk mempertahankan kursinya di Senat pada 2016, dia memutuskan hubungan dengan kandidat presiden partainya setelah muncul rekaman video yang memperlihatkan Trump menyombongkan diri dengan mengatakan ketika dia melihat perempuan cantik, dia kadang 'memegang di bagian kemaluan mereka.'

McCain mengumumkan dia akan memberi suara kepada anggota partai Republik konservatif yang memiliki kemampuan sebagai presiden.

Pada November 2016, tak lama setelah Trump secara mengejutkan menang atas capres partai Demokrat Hillary Clinton, senator negara bagian Arizona ini marah ketika wartawan terus bertanya tentang presiden terpilih itu.

"Jangan tanya saya soal Donald Trump. Saya tidak mau bersikap tidak sopan, tetapi saya tidak mau ditanya soal Donald Trump."

Ini janji yang sulit dipenuhi karena bakat Trump untuk mendominasi perdebatan politik dengan pernyataan dan keputusan yang menghancurkan norma dan prinsip kebijakan dalam negeri dan luar negeri Amerika Serikat.

Tetapi yang paling dikecam oleh McCain adalah penolakan Trump mengakui dan mempertanyakan keterlibatan Rusia dalam proses politik AS.

Seiring dengan waktu, kekesalah McCain semakin terbuka dan pernyataannya semakin tajam. Sebagai ketua Komite Militer di Senat, dia membuka penyelidikan mandiri atas keterlibatan Rusia.

Dan ketika dia mendengar pernyataan lemah Trump terkait Presiden Vladimir Putin dalam pertemuan Juli lalu, dia tidak bisa lagi menahan diri.

"Jumpa pers di Helsinki hari ini adalah penampilan paling memalukan dari seorang presiden Amerika sepanjang ingatan saya," ujar pernyataan tertulis McCain.

"Dampak buruk akibat sikap naif, egois, kesetaraan semu dan simpati kepada otokrat sulit dihitung."

Bahkan, ketika kondisi kesehatannya menurun pun, McCain tidak pernah luput mengeluarkan pernyataan keras untuk presiden Trump.

John McCain mengecam sikap Presiden Donald Trump ketika bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai penampilan memalukan seorang presiden Amerika Serikat. (Reuters/Kevin Lamarque)

Dia adalah satu dari tiga senator partai Republik yang memberi suara menentang, dan penentu kekalahan, upaya Trump menghapus UU layanan kesehatan buatan Barack Obama.

Suara penolakan ini terus-menerus dikecam oleh Trump setelah itu.

Tetapi McCain tidak menyerah. Dalam artikel opini yang diterbitkan koran Washington Post, dia menyebut presiden Trump impulsif dan 'seringkali tidak mendapat informasi yang benar.'

Dalam pidato yang tampaknya diarahkan kepada presiden dan pembantu-pembantunya, McCain mengecam sikap nasionalisme palsu orang yang lebih suka mencari kambing hitam dari pada memecahkan masalah.

Dan ketika satu wawancara pada Oktober 2017 menyentuh topik wajib militer Perang Vietnam, McCain pun tidak menahan diri.

"Salah satu aspek konflik itu, dan saya tidak akan pernah tutupi, adalah kita mewajibkan warga Amerika paling miskin, sementara pihak yang memiliki pendapatan tertinggi bisa menemukan dokter yang mengatakan mereka punya masalah tulang," ujarnya. "Ini salah. Ini salah."

Pernyataan terkait pembebasan wajib militer karena alasan kesehatan ini dengan jelas merujuk pada Donald Trump yang tidak mengikuti wajib militer Perang Vietnam karena alasan kesehatan.

Ketidaksukaan kedua tokoh ini tidak surut, bahkan ketika kondisi kesehatan McCain memburuk sekalipun.

Beberapa minggu lalu, Trump tidak mau menyebut nama McCain ketika menandatangi RUU anggaran pertahanan yang disebut sebagai RUU McCain oleh senator lain sebagai penghormatan kepada veteran perang dan politikus kawakan itu.

Credit cnnindonesia.com

Jejak Perseteruan John McCain dan Donald Trump

Credit cnnindonesia.com

Rekam Jejak John McCain di Panggung Politik AS

John McCain, senator Partai Republik AS dikenal memiliki rekam jejak panjang dalam kemiliteran dan kancah politik negaranya. (REUTERS/Carlos Barria).

Jakarta, CB -- John McCain, senator Partai Republik Amerika Serikat (AS) yang meninggal karena kanker otak, memiliki rekam jejak panjang dalam kemiliteran dan kancah politik AS. Bahkan, ia disematkan sebagai pahlawan dalam keterlibatannya di Perang Vietnam, dimana ia menghabiskan lima tahun dalam hidupnya sebagai tahanan.

Yang menarik dari pribadi McCain adalah sikap politiknya yang acap kali berseberangan dengan ciri khas partai tempat ia bernaung. Berikut ini fakta-fakta tentang riwayat McCain seperti dilansir Reuters, Minggu (26/8).

McCain masuk Akademi Angkatan Laut AS mengikuti jejak ayah dan kakeknya yang berpangkat jenderal. Di AL AS, McCain sering melawan peraturan yang berlaku. Ia pun lulus dengan nilai pas-pasan.

Pesawat yang diawaki McCain ditembak jatuh dalam pertempuran di udara Vietnam pada 1967 silam. Ia disekap dan diisolasi selama lima tahun. Tak hanya itu, ia juga mendapatkan siksaan dan pemukulan yang mengakibatkannya cacat permanen. Pengalamannya tersebut membawa ia menjadi pengkritik keras teknik interogasi yang digunakan oleh negaranya.

Di awal karir politiknya, McCain bekerja di pabrik bir Arizona milik ayah mertuanya. Sejak saat itu, McCain terpilih masuk parlemen AS pada 1982 dan memenangi kursi senat pertama pada 1986.

Pengalaman politik McCain tergolong pahit. Pada kontes pemilihan presiden AS tahun 2000 lalu, sewaktu bersaing dengan George W Bush untuk mewakili Partai Republik, ia berhasil unggul meyakinkan dalam pemilu di negara bagian pertama. Namun, performanya setelah itu malah memburuk hingga membuatnya menyerahkan tiket calon presiden Republik ke tangan Bush.

Getir di karir politik yang dirasakan McCain berlanjut pada 2008. Ketika ia sudah memenangi tiket calon presiden dari partainya, namun ia kalah dari Barrack Obama yang mewakili Partai Demokrat.

McCain juga dikenal sebagai penentang hak aborsi seperti anggota Partai Republik pada umumnya. Namun, ia mendukung pasar bebas. Keberpihakannya tersebut menentang kebijakan partainya dalam proses pembuatan undang-undang.

Hubungan McCain dengan Presiden AS Donald Trump diketahui sengit. McCain kerap mengkritik retorika Trump soal imigrasi ilegal. McCain sempat mendukung Trump ketika tiket calon presiden dari Partai Republik sudah dipegang taipan properti itu. Namun, tak berselang lama, ia mencabut dukungannya setelah muncul rekaman yang mengungkap pelecehan seksual yang dilakukan Trump. Sejak saat itu, McCain langganan mengkritik Trump.

McCain pernah menjalani operasi di Arizona untuk menyembuhkan penggumpalan darah di belakang mata kirinya pada 2017 lalu. Namun, tim dokter malah menemukan tumor otak ganas berdiam di kepala McCain.

Credit cnnindonesia.com

Erdogan Undang Putin ke Istanbul, Bersantap di Restoran Ikan

Presiden Rusia Vladimir Putin (kiri) dan Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan. AP

CB, Moskow – Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, mengundang Presiden Rusia, Vladimir Putin, untuk berkunjung ke Istanbul dan bersantap ikan.

Undangan ini disampaikan kepada Putin oleh Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, pada Jumat, 24 Agustus 2018.

“Teman baik Anda, Pak Erdogan, telah meminta saya untuk menyampaikan salamnya dan harapannya kepada Anda. Dia berharap Anda dapat mengunjungi Istanbul dalam waktu dekat. Anda akan diajak untuk bersantap di sebuah restoran dengan menu ikan,” kata Cavusoglu kepada Putin dalam pertemuan tingkat tinggi di Moskow mengenai penyelesaian konflik di Provinsi Idlib, Suriah, seperti dilansir media Russia Today, pada Sabtu, 25 Agustus 2018.

Menurut media ini, yang juga mengutip dari TASS, cerita mengenai restoran ikan ini bermula saat pertemuan puncak BRICS di Afrika Selatan pada Juli 2018. Saat itu, Putin mengingatkan Erdogan bahwa dia pernah mengundangnya untuk bersantap di restoran ikan.

Ini adalah salah satu restoran ikan di Istanbul, Turki. Istanbul Insider
Saat itu, Erdogan menegaskan undangan itu masih berlaku. Putin menyahut bahwa dia mau menerima undangan itu asalkan isu ekspor daging dari Rusia ke Turki bisa segera diselesaikan.

Tak berapa lama, ekspor daging Rusia ke Turki berjalan lancar. Sehingga pertemuan Putin dan Erdogan diperkirakan bakal segera terjadi.
“Putin dan Erdogan kemungkinan bakal membahas kesepakatan soal sistem rudal anti-rudal S-400 sambil makan ikan atau lobster,” begitu dilansir Russia Today.

Turki berencana bakal memasang sistem rudal anti-rudal itu pada pertengahan 2019. Rencana ini membuat pemerintah Amerika Serikat marah dan meminta Turki mempertimbangkan lagi.
Seperti dilansir Reuters, AS juga mengisyaratkan ada sanksi bagi negara anggota NATO yang menggunakan sistem persenjataan buatan Rusia. Perusahaan eksportir senjata Rusia, Rosoboronexport mengatakan pengiriman tahap pertama S-400 ke Turki bakal dilakukan 2019.

Credit tempo.co

Militer Rusia dan Turki Tegang Soal Suriah, Putin Turun Tangan

Presiden Rusia, Vladimir Putin menyambut kedatangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan saat bereada di Konstantin palace, St.Petersburg, Rusia, 9 Agustus 2016. Erdogan menyebut pertemuan ini sebagai 'menata ulang' hubungan dengan Rusia. AP/Alexei Nikolsky

CB, Moskow – Presiden Rusia, Vladimir Putin, turun tangan langsung menangani ketegangan pasukan militer negaranya dengan Turki di Provinsi Idlib, Suriah bagian barat laut.

Putin menemui Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, Menteri Pertahanan Hulusi Akar, dan Kepala Organisasi Intelijen Nasional Hakan Fidan.

“Hubungan kita dengan Turki menjadi semakin mendalam dan berarti. Menjadi semakin mendalam di bidang kerja sama ekonomi, dan penanganan sejumlah isu regional,” kata Putin dalam pertemuan yang disiarkan televisi lokal dan dikutip oleh Hurriyet Daily News, Sabtu, 25 Agustus 2018.
Putin juga menyebut hubungan dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, terjadi secara rutin.

“Terima kasih atas upaya dari negara kita dengan keterlibatan negara-negara lain yang berkepentingan seperti Iran, kerja sama kita dengan PBB, dengan negara-negara Eropa, dengan Amerika Serikat – kita berhasil melakukan kemajuan serius dalam menyelesaikan krisis Suriah,” kata Putin.

Ahmad Hariri, pengungsi dari Kota Daraa, Suriah, menjahit di gerainya di kamp pengungsian Al-Zaatari di Mafraq, Yordania, dekat perbatasan Suriah, Senin, 30 Juli 2018. Al-Zaatari merupakan kamp pengungsi Suriah terbesar di Yordania. REUTERS/Muhammad Hamed
Secara terpisah, Menlu Turki, Cavusoglu, mengatakan,”Solusi militer di Idlib bisa menimbulkan bencana.” Dalam jumpa pers dengan mitranya Menlu Rusia, Sergei Lavrov, Cavusoglu juga mengatakan,”Solusi dengan kekuatan di Idlib akan melemahkan kepercayaan antara Rusia dan Turki begitu juga kepercayaan dari partisipan gencatan senjata,” kata dia.

Menanggapi ini, Lavrov mengungkapkan keyakinannya Presiden Turki dan Presiden Rusia akan membicarakan solusi soal ini dengan detil.
“Saat zona deeskalasi dibangun di Idlib, tidak ada satu pihak pun yang akan menggunakannya untuk bersembunyi di balik populasi sipil sebagai tameng," kata dia.

Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Turki di Moskow, Rusia, pada Jumat, 24 Agustus 2018. Hurriyet Daily News
Lavrov mengatakan kondisi di Idlib, yang merupakan satu-satunya wilayah yang belum dikuasai pasukan pemerintah Suriah dukungan Rusia dari kelompok pemberontak, berlapis dan meminta ada pemisahan antara kelompok oposisi dengan struktur teroris.

Konflik di Provinsi Idlib, Suriah, memanas setelah ada kabar militer Rusia mengerahkan tiga kapal perang untuk membombardir pasukan oposisi dukungan Turki. Kabar ini dilansir media Fars News Agency dan Debka File.

Credit tempo.co

3 Kapal Perang Rusia ke Suriah Bebaskan Idlib, Turki Meradang

Kapal perang Rusia BSF Tapir Class LST Nikolai Filchenkov

CB, Jakarta - Rusia mengerahkan 3 kapal perangnya menuju perairan Suriah untuk membebaskan Idlib dari tangan kelompok pemberontak anti presiden Bashar al Assad.
Idlib satu-satunya provinsi yang tersisa di Suriah yang masih dikuasai kelompok pemberontak.
Tiga kapal perang Rusia yang dikerahkan ke Suriah yakni BSF Krivak Class frigate Pytlivy, BSF Tapir Class LST Orsk, dan BSF Tapir Class LST Nikolay Flichenkov, kapal perang terbesar di klasnya yang berkapasitas 300 tentara, 20 tank serta truk atau 40 kenderaan pengangkut tentara.

Pengerahan 3 kapal perang Rusia ke Suriah dilaporkan Fars News Agency dan Debka File pada hari Sabtu, 25 Agustus 2018.
Menurut Debka File, belum diketahui apakah ketiga kapal perang ini dilengkapi dengan pasukan atau peralatan perang. Namun, sumber militer Rusia kepada Debka File menjelaskan, dua kapal perang yang dikerahkan dari Laut Hitam ke Suriah membawa marinir atau pasukan khusus untuk menyerang kelompok pemberontak di Idbli dari arah laut atau pantai.

Seorang anak diberikan oksigen setelah terkena serangan gas yang diduga beracun kota Khan Sheikhoun, Idlib, Suriah, 6 Maret 2017. (Edlib Media Center, via AP)
Idlib berada di utara Suriah yang berbatasan dengan wilayah Turki. Saat ini Idlib dikuasai oleh milisi Hay'at Tahrir al-Sham, cabang dari milisi Front Nusra sebagai pecahan dari al-Qaeda, yang dipimpin Abu Mohammad al-Julani.
Kekuatan milisi Hay'at Tahrir al-Sham antara 60 ribu hingga 70 ribu orang. Milisi ini didukung secara militer dan didanai oleh Turki.
Rusia-Iran dan Suriah bersekutu untuk membebaskan Idlib untuk diserahkan kembali ke tangan Assad. Sementara Turki berusaha mempertahankan Idlib agar tetap ditangan pemberontak.
Di sinilah Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turki Recep Tayyib Erdogan
berbeda pendapat.

Sebuah ambulans hancur akibat serangan udara yang menghantam sebuah rumah sakit di Kafr Takharim, Idlib Suriah, 25 April 2017. REUTERS/Ammar Abdullah
Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu dikabarkan terbang ke Moskow menemui Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov untuk mencegah operasi militer di Idlib pada hari Jumat, 24 Agustus.
Turki menempatkan 13 pos militernya di Idlib untuk mencegah masuknya pengungsi Suriah. Saat ini ada sekitar 2,8 juta pengungsi Suriah tinggal di Turki.
Rusia sepertinya tidak memenuhi permintaan Turki untuk mencegah operasi militer untuk membebaskan provinsi di utara Suriah itu dari pemberontak. Tiga kapal perang Rusia kini berlayar mendekati perairan Suriah.

Credit tempo.co

Julie Bishop Mundur dari Kursi Menteri Luar Negeri Australia

Julie Bishop, Menteri Luar Negeri mengundurkan diri dari kepemimpinan Scott Morrison, Perdana Menteri Australia yang baru dilantik dua hari terakhir ini. (AFP PHOTO/Ed Jones).

Jakarta, CB -- Julie Bishop, Menteri Luar Negeri Australia mengumumkan pengunduran dirinya dari kepemimpinan Scott Morrison, Perdana Menteri yang baru dilantik dua hari terakhir. Pengunduran diri Bishop tersebut tak terlepas dari pertempuran kepemimpinan yang menggulingkan Malcolm Turnbull dari Partai Liberal.

Mengutip Reuters, Minggu (26/8), Bishop mengaku belum akan memutuskan apakah ia akan mengikuti pemilihan berikutnya, yang jatuh tempo Mei 2019 mendatang. Keputusan ini bisa berimplikasi serius bagi pemerintah Morrison yang memiliki mayoritas parlemen hanya dari satu kursi.

Morrison dilantik pada Jumat (24/8), usai memenangkan pemilihan ketua Partai Liberal melawan Turnbull. Ia mengambil alih pucuk kepemimpinan Turnbull setelah menduduki kursi sebagai Menteri Keuangan di era PM Turnbull.

Bishop sempat menantang Turnbull dalam pemungutan suara pengambilalihan ketua partai, bersama Peter Dutton, mantan Menteri Dalam Negeri Australia. Namun, nama Bishop tumbang di peringkat ketiga.

Posisi Bishop sebagai wakil ketua partai di dalam pemilihan digantikan oleh Menteri Energi Australia Josh Frydenberg.

"Saya akan tetap di kursi belakang sebagai suara kuat untuk Australia Barat," tutur dia.

Kemungkinan Bishop meninggalkan parlemen sebelum pemilihan berikutnya menjadi kekhawatiran Morrison.

Sebab, ini berarti Morrison harus segera menggelar pemilihan lain untuk mencari pengganti Bishop.

Credit cnnindonesia.com