Rabu, 13 Desember 2017

PBB tetapkan 12 Desember Hari Jaminan Kesehatan Dunia

PBB (en.wikipedia.org)

Perserikatan Bangsa-bangsa (CB) - Perserikatan Bangsa-bangsa pada Selasa menetapkan tanggal 12 Desember sebagai Hari Jaminan Kesehatan Dunia dan mendesak semua negara anggota PBB untuk berupaya memastikan rakyatnya memiliki jaminan kesehatan.

Dalam resolusi yang disahkan, Majelis Umum PBB mengundang semua negara anggota untuk memperingati "International Universal Health Coverage Day" setiap tahun dengan "cara yang sesuai dan sesuai dengan prioritas, melalui pendidikan dan berbagai kegiatan, guna meningkatkan kesadaran soal pentingnya sistem kesehatan yang kuat dan tahan uji serta jaminan kesehatan universal."

Majelis Umum meminta semua negara anggota untuk berupaya memastikan agar seluruh rakyatnya memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan mendasar dalam hal peningkatan kesehatan serta pencegahan, pengobatan, penyembuhan serta peredaan penyakit.

Majelis juga mendesak semua negara untuk memperkuat perlindungan bagi personel medis dan kemanusiaan yang secara khusus dikerahkan dalam tugas-tugas tertentu, juga memperkuat dukungan dalam bentuk fasilitas transportasi dan peralatan, rumah sakit dan fasilitas-fasilitas medis lainnya, terutama di daerah konflik, demikian Xinhua.

Credit antaranews.com

Hakim Ukraina bebaskan mantan presiden Georgia dari penahanan

Arsip: Warga membawa potret mantan presiden Georgia dan mantan gubernur Odessa Mikheil Saakashvili saat mengikuti aksi anti pemerintah dan mendukung Saakashvili di pusat kota Kiev, Ukraina, Minggu (27/11/2016). (REUTERS/Gleb Garanich)

Kiev (CB) - Tokoh oposisi Ukraina, Mikheil Saakashvili, dibebaskan dari penahanan pada Senin setelah hakim Ukraina menolak permintaan jaksa agar mantan presiden Georgia itu ditempatkan dalam tahanan rumah.

Saakashvili, yang menjabat sebagai presiden Georgia selama sembilan tahun hingga 2013, pindah ke Ukraina setelah pemberontakan massal terjadi di negaranya.

Di bawah pemerintahan Presiden Ukraina Petro Poroshenko, Saakashvili mendapat jabatan sebagai gubernur sebuah wilayah di Ukraina dalam periode 2015-2016, sebelum kemudian berseteru dengan pemimpin Ukraina itu.

Saakashvili (49 tahun) menuduh pihak berwenang Ukraina melakukan korupsi secara luas.

Kejaksaan menginginkan agar ia ditahan di rumah sementara para penyidik memeriksa tuduhan bahwa ia membantu sebuah organisasi kejahatan. Saakashvili mengatakan tuduhan itu dibuat untuk mengecilkan kampanyenya untuk menurunkan Poroshenko dari jabatannya.

"Permintaan para jaksa ... ditolak," kata Hakim Larysa Tsokol di pengadilan.

Kasus yang dikenakan terhadap Saakashvili masih dibuka.

Ketika berbicara setelah putusan persidangan itu, yang dihadiri oleh sejumlah anggota parlemen oposisi terkemuka termasuk perdana menteri Yulia Tymoshenko, Saakashvili mengatakan ia berencana melanjutkan tugas politiknya.

Bersama-sama dengan para politisi oposisi lainnya, ia akan "mempersiapkan perubahan damai tapi sangat penting dan perlu dalam pemerintahan Ukraina," katanya.

Saakashvili, yang melancarkan mogok makan untuk menentang penahanannya, menyanyikan lagu kebangsaan Ukraina pada awal persidangan.

Saakashvili juga menghadapi ancaman kemungkinan diekstradisi ke Georgia, yang memburunya atas dakwaan melakukan kejahatan.

Menteri Kehakiman Ukraina Pavlo Petrenko mengatakan kepada Reuters bahwa pemerintaan ekstradisi sedang dipertimbangkan namun keputusan akhir belum dibuat.

Credit antaranews.com

Perang Antar-klan di Sudan Selatan, 170 Orang Tewas

Ilustrasi daerah konflik di Sudan Selatan. (Reuters/Siegfried Modola)

Jakarta, CB -- Setidaknya 170 orang tewas akibat perang antar-klan di daerah Great Lakes, Sudan Selatan, pada pekan lalu.

"Saat ini, dari kedua belah pihak, ada lebih dari 170 orang yang kehilangan nyawanya," ujar anggota parlemen dari Great Lakes, Dharuai Mabor Teny, kepada Reuters, Selasa (12/12).

Teny mengatakan, setidaknya 342 rumah hancur dan 1.800 orang kehilangan tempat tinggalnya akibat pertikaian pada Jumat lalu tersebut.

Reuters melaporkan, pertikaian ini bermula ketika Klan Rup menyerang anggota suku Pakam karena dianggap menggeser mereka dari tanah Malek County.

Akibat bentrokan ini, pemerintah setempat memberlakukan status gawat darurat selama tiga bulan ke depan terhitung sejak Senin (11/12).

Militer juga dikerahkan ke pusat pertikaian untuk menghentikan sisa bentrokan yang masih meletup di sejumlah tempat.

"Senjata yang ada di tangan warga sipil juga akan diambil, pasukan bersenjata juga akan dikerahkan ke sini," ujar juru bicara pemerintah setempat, Shadrack Bol Maachok.
Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Sudan Selatan (UNMISS) mengatakan bahwa kini pasukan militer sudah berada di lokasi untuk membersihkan puing bekas pertikaian agar perdagangan dapat berlanjut.

Pertikaian antar-klan karena perebutan lahan ini sudah sering terjadi di Sudan Selatan, terutama sejak 2013.

Di tahun tersebut, Sudan Selatan kerap dilanda perang akibat ketidaksepahaman politik antara Presiden Salva Kiir dan wakilnya, Riek Machar, hingga menyebabkan konfrontasi militer.

Credit cnnindonesia.com

Selasa, 12 Desember 2017

RI Dipercaya Pimpin Sidang Hukum Perdata Internasional

Dubes Esti Andayani pimpin sidang UNIDROIT di Roma, Italia.

CB – Diplomasi Indonesia terus menguat di berbagai forum multilateral, termasuk di UNIDROIT (International Institute for the Unification of Private Law). Ini organisasi antarpemerintah yang bertujuan untuk mempelajari kebutuhan dan metode bagi modernisasi, harmonisasi dan koordinasi hukum perdata.
Pada pertemuan ke-76 Majelis Umum (General Assembly) UNIDROIT, yang diselenggarakan di kantor pusatnya di Roma pada 7 Desember 2017 yang lalu, Indonesia kembali mencatat keberhasilan diplomasi dengan ditunjuknya Duta Besar RI berkedudukan di Roma sebagai pimpinan pertemuan ke-76 Majelis Umum UNIDROIT.
Esti Andayani - sebagai Duta Besar RI untuk Italia merangkap Siprus, San Marino, dan Malta sekaligus sebagai Wakil Tetap Pemerintah RI untuk organisasi-organisasi internasional di Roma pada bulan Mei 2017 - terpilih secara aklamasi untuk memimpin pertemuan Majelis Umum UNIDROIT tahun 2017.
Dubes Esti dicalonkan oleh Jepang dan mendapat dukungan dari seluruh negara anggota UNIDROIT, memimpin pertemuan ke-76 Majelis Umum menggantikan Dubes Antonio de Aguiar Patriota (mantan Menlu Brazil tahun 2011-2013) yang memimpin pertemuan ke-75 Majelis Umum UNIDROIT tahun 2016.

Dubes Patriota mengaku mengenal baik sosok Dubes Esti, yang dinilainya akan mampu memimpin jalannya pertemuan Majelis Umum. "Terpilihnya Dubes Esti memimpin pertemuan ke-76 Majelis Umum UNIDROIT menjadi bukti konkret peningkatan profil Indonesia di dunia internasional, khususnya dalam berbagai forum pembahasan multilateral," kata Patriota, seperti yang disiarkan Kedutaan Besar RI di Roma.
Esti pun menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang diberikan negara-negara anggota kepada dirinya untuk memimpin jalannya pertemuan. "Sudah menjadi komitmen bersama untuk mendukung kerja UNIDROIT dan melanjutkan upaya serta kerja keras untuk melaksanakan mandatnya di bidang hukum perdata internasional, khususnya pengembangan berbagai aspek di bidang pertanian, dan kepentingan internasional atas barang bergerak (Cape Town Convention)," ujar dia.
Royhan N. Wahab, Sekretaris Pertama Multilateral KBRI Roma, menyampaikan bahwa Indonesia telah mengaksesi Statuta UNIDROIT tahun 2008 dan secara resmi bergabung sebagai anggota tahun 2009. Walaupun masih relatif baru sebagai anggota di UNIDROIT, namun Indonesia terus memanfaatkan berbagai pembahasan internasional di bidang hukum perdata internasional di UNIDROIT sesuai dengan kepentingan nasional.
“Alhamdulillah, Indonesia dan Ibu Dubes RI telah mendapatkan kepercayaan yang sangat besar dari seluruh anggota UNIDROIT untuk memimpin pertemuan akbar tahunan ini”, kata Roy.
Datangkan Pakar
KBRI Roma juga telah berhasil mendatangkan Prof. Anna Veneziano (Sekretaris Jenderal ad interim UNIDROIT) dan Dr. Frédérique Mestre (Senior Legal Officer UNIDROIT) ke Jakarta pada tanggal 6 November 2017 yang lalu untuk melakukan sosialisasi mengenai Legal Guide on Contract Farming (LGCF), sebuah pedoman hukum untuk pertanian kontrak.
Kunjungan UNIDROIT ke Indonesia tersebut merupakan strategi untuk memperkuat upaya diplomasi Indonesia memperjuangkan tingkat kesejahteraan petani skala kecil (small-scale farmers’ welfare) di tingkat global.
Keberadaan UNIDROIT di Jakarta juga dimanfaatkan dengan melakukan pertemuan antara Prof. Anna Veneziano dengan Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, Dr. (Iur) Damos D. Agusman pada tanggal 7 November 2017 guna membicarakan peningkatan hubungan bilateral Indonesia- UNIDROIT.
Pertemuan Majelis Umum UNIDROIT ditutup dengan keputusan yang kembali memberikan kepercayaan internasional terhadap Indonesia dengan didukungnya Indonesia menjadi anggota Finance Committee UNIDROIT periode tahun 2018-2021.

Indonesia memiliki peluang dan kesempatan yang sangat besar untuk memberikan kontribusi yang lebih di bidang diplomasi hukum perdata internasional dengan ikut melakukan pembahasan dan penentuan kebijakan organisasi, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan dan anggaran kerja UNIDROIT untuk kepentingan nasional, imbuh Roy.

Credit viva.co.id

AS Gencar Mata-matai Produksi Senjata Biologis Korut

Rudal Balistik Korut Berhasil Melintasi Jepang

CB – Seorang pejabat Amerika Serikat memperingatkan bahwa Korea Utara saat ini tengah mengembangkan senjata biologis yang bakal menimbulkan ancaman di tengah meningkatnya ketegangan di semenanjung Korea.
Selain itu, para pengamat meyakini, rezim Kim Jong-un tersebut saat ini gencar mengembangkan peralatan mesin yang bisa digunakan untuk senjata biologis dari pabrik yang dapat menghasilkan mikroba dengan ukuran ton.
Meskipun saat ini belum ada bukti bahwa Kim Jong-un telah memerintahkan pembuatan atau produksi senjata yang sebenarnya, dikhawatirkan militer AS dan Korea Selatan dapat menjadi target senjata biologis pada saat perang.
"Bahwa Korea Utara memiliki agen senjata biologis dengan berbagai cara. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka memproduksi materi dan mengembangkan sains tapi belum menghasilkan senjata," kata seorang pejabat senior AS yang tak disebutkan namanya seperti dikutip Telegraph, Selasa, 12 Desember 2017.

Namun, pejabat tersebut mengakui bahwa mata-mata belum bisa segera mengetahui dengan rinci dugaan Korut memproduksi senjata biologis tersebut. Korut diketahui kerap mengklaim bahwa pabrik-pabrik baru mereka hanyalah untuk memproduksi produk pertanian dan farmasi dan bukan senjata.

Badan intelijen AS dan Korea Selatan selama ini meyakini bahwa Pyongyang telah bereksperimen dengan bakteri termasuk mikroba yang bisa menyebabkan penyakit seperti antraks, kolera, dan wabah. Analis juga menduga bahwa Korea Utara telah memiliki virus cacar sejak pertengahan 1990-an.

Credit viva.co.id

AS Cemas Korut Kembangkan Senjata Kimia

WASHINGTON - Pejabat Amerika Serikat (AS) memperingatkan meningkatnya ancaman terhadap senjata biologis yang diduga tengah dikembangkan oleh Korea Utara (Korut). Peringatan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan di Semananjung Korea.

Ilmuwan percaya bahwa rezim Pyonyang telah mantap untuk bergerak mendapatkan alat-alat penting yang bisa digunakan untuk membuat senjata kimia. Peralatan itu didapatkan dari pabrik yang mampu menghasilkan mikroba ber ton-ton. Para ilmuwan Korut juga mendapatkan pengetahuan khusus di luar negeri.

Meskipun saat ini tidak ada bukti bahwa diktator Kim Jong-un telah memerintahkan produksi senjata bio kimia, namun dikhawatirkan tentara darat AS dan Korea Selatan (Korsel) akan menjadi target senjata biologis jika terjadi perang.

"Bahwa orang-orang Korea Utara memiliki senjata [biologis] telah diketahui, dengan berbagai cara," kata seorang pejabat senior AS tanpa menyebut nama.

"Pertanyaan yang masih ada adalah, mengapa mereka memperoleh materi dan mengembangkan sains, tapi belum menghasilkan senjata?" imbuhnya seperti dikutip dari Telegraph, Selasa (12/12/2017).

Namun ia mengakui bahwa agen mata-mata mungkin tidak mengetahuinya jika mereka melakukannya. Pasalnya, pembuatan senjata kimia tersebut bisa jadi dilakukan di dalam pabrik sipil yang diklaim membuat produk pertanian dan farmasi.

"Jika serang itu dimulai besok kita mungkin tidak mengetahuinya. Kecuali kita cukup beruntung memiliki informan yang kebetulan berada di tempat yang tepat," kata pejabat tersebut.

Badan intelijen AS dan Korsel percaya bahwa Pyongyang telah bereksperimen dengan strain bakteri termasuk mikroba yang menyebabkan antraks, kolera dan pes. Analis juga menduga bahwa Korut telah memiliki virus cacar sejak pertengahan 1990-an.

Meskipun fokus langsung masyarakat internasional adalah program nuklir negara itu, ancaman serangan biologis dari Korut dipandang cukup serius oleh Pentagon untuk memberikan vaksinasi kepada pasukan yang bertugas di Korea karena ditakutkan terkena antraks dan cacar.

Perencana militer menyimpulkan bahwa pemimpin Korut Kim Jong-un memilih untuk menahan senjata kimia untuk saat ini, namun dilaporkan telah membuat persiapan bagi pesawat AS dan Korsel untuk segera menyerang fasilitas kimia dan biologi yang dicurigai jika terjadi perang.

Credit sindonews.com

China Adakan Patroli 'Pengepungan Pulau' Dekat Taiwan

BEIJING - Pihak militer China mengatakan angkatan udaranya telah melakukan lebih banyak "patroli pengepungan pulau" di dekat Taiwan. Pernyataan ini dikeluarkan setelah seorang diplomat senior China mengancam akan menyerang pulau yang otonom itu jika ada kapal perang Amerika Serikat (AS) yang melakukan kunjungan ke sana.

China menganggap Taiwan sebagai provinsi "bandel" dan tidak pernah meninggalkan penggunaan kekuatan untuk membawanya berada di bawah kendali Beijing.

Juru bicara Angkatan Udara China Shen Jinke mengatakan sejumlah jet tempur Cina, pesawat pembom dan pengawas melakukan patroli laut yang "rutin" dan "terencana" pada hari Senin untuk melindungi kedaulatan nasional dan integritas wilayah.

"Pembom H-6K, jet tempur Su-30 dan J-11, dan pesawat pengintai, waspada dan melakukan pengisian bahan bakar terbang di atas Selat Miyako di selatan Jepang dan kanal Bashi antara Taiwan dan Filipina untuk menguji kemampuan tempur sesungguhnya," kata Shen seperti dikutip dari Reuters, Selasa (12/12/2017).

Menteri Pertahanan Taiwan Feng Shih-kuan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka telah mengirim pesawat terbang dan kapal untuk memantau aktivitas militer China dan bahwa latihan tersebut tidak biasa dan orang-orang tidak perlu khawatir.

China telah melakukan banyak patroli serupa di dekat Taiwan tahun ini. Beijing beralasan bahwa praktik semacam itu telah dinormalisasi karena menekan program modernisasi militer yang mencakup pembangunan kapal induk dan jet siluman untuk memberikan kemampuan guna memproyeksikan kemampuan terbang jauh dari wilayahnya.

Beijing secara teratur menyebut Taiwan isu paling sensitif dan penting antara Beijing dan Washington. Taiwan dipersenjatai dengan baik, kebanyakan dengan persenjataan AS, namun telah menekan Washington untuk menjual peralatan berteknologi tinggi agar bisa mengimbangi China.

Pada bulan September, Kongres AS meloloskan Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional untuk tahun fiskal 2018, yang memberi wewenang kunjungan timbal balik oleh kapal angkatan laut antara Taiwan dan AS.

Hal itu mendorong seorang diplomat senior AS untuk mengatakan pekan lalu bahwa China akan menyerang Taiwan seketika setiap kapal angkatan laut AS mengunjungi Taiwan.

China mencurigai Presiden Taiwan Tsai Ing-wen, yang memimpin Partai Progresif Demokratik yang condong mendorong kemerdekaan, ingin mengumumkan kemerdekaan formal pulau tersebut. Tsai mengatakan bahwa dia ingin mempertahankan perdamaian dengan China namun akan mempertahankan keamanan Taiwan.

Credit sindonews.com

Dokumen: Gerakan Papua Merdeka Minta Uang dan Senjata pada AS

JAKARTA - Sejumlah dokumen Amerika Serikat (AS) yang baru-baru ini dideklasifikasi menunjukkan cikal bakal lahirnya Gerakan Papua Merdeka. Berkas-berkas itu mengungkap mengungkap bahwa orang-orang yang mencetuskan gerakan itu meminta bantuan uang dan senjata kepada AS.

Permohonan uang dan senjata kepada AS terjadi tahun 1960-an. Tujuannya, untuk melawan pasukan Indonesia yang mereka anggap melakukan kolonisasi di wilayah tambang kaya raya tersebut.

Dokumen-dokumen AS ini dirilis setelah isu Papua Barat sempat jadi perhatian di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu pada pekan lalu mengatakan bahwa para aktivis yang menghadiri pertemuan kemerdekaan pro-Papua baru-baru ini di Vanuatu harus ditangkap saat kembali ke Indonesia.

Berkas tersebut termasuk di antara ribuan halaman kontak kabel diplomatik antara Departemen Luar Negeri dan Kedutaan Besar AS di Jakarta dari tahun 1960-an yang dideklasifikasi awal tahun ini. Ada 37 kotak telegram yang disimpan di National Archives and Records Administration di Maryland dan para periset sedang berupaya membuatnya tersedia secara online.

Kabel April 1966 dari Departemen Luar Negeri mencatat “kefasihan dan intensitas” Markus Kaisiepo, seorang pemimpin Papua yang diasingkan, yang berbicara dengan pejabat senior AS. Kaisiepo kala itu mengklaim bahwa ada penderitaan yang menyedihkan dari orang-orang Papua di bawah kekuasaan Indonesia.

Kaisiepo mengatakan bahwa orang Papua bertekad untuk merdeka, namun butuh sumber keuangan atau peralatan militer untuk melawan Indonesia.

Kaisiepo, yang putranya juga akan menjadi advokat terkemuka untuk kemerdekaan Papua, kemudian melobi AS. ”Apakah AS dapat memberikan uang dan senjata secara diam-diam untuk membantunya dan gerakannya,” bunyi dokumen tersebut.

Dia ditolak, seperti juga pemimpin Papua lainnya, Nicolaas Jouwe, yang mengajukan permintaan serupa ke AS dan Australia pada bulan September 1965.

Kaisiepo yang dikutip dalam dokumen April 1966 itu mengatakan, setelah pasukan PBB meninggalkan Papua, para pejabat Indonesia secara sistematis “menjarah” properti umum peninggalan Belanda dan mengirim barang “rampasan” ke Jakarta.

Victor Yeimo, Ketua Komite Nasional Papua Barat yang pro-kemerdekaan, mengatakan bahwa dokumen tersebut sangat penting. Alasannya, jadi bukti bahwa militer Indonesia melakukan kejahatan di Papua dan peran AS dalam menolak penentuan nasib orang-orang Papua sendiri.

”Informasi yang diperoleh dari dokumen-dokumen ini menunjukkan kepada dunia dan generasi sekarang bahwa AS dan Indonesia telah saling bahu-membahu dalam, kepentingan ekonomi dan politik AS memainkan peran besar dalam penjajahan Papua Barat,” kata Yeimo, seperti dikutip New York Times, Selasa (12/12/2017).

Credit sindonews.com

Kebakaran Dahsyat California Hancurkan 1.000 Bangunan

CALIFORNIA - Satu minggu setelah Thomas Fire mengamuk, ribuan petugas pemadam kebakaran berhasil membuat beberapa kemajuan. Menurut pihak pemadam kebakaran, California Fire, mereka berhasil menjinakkan 20% dari kebakaran yang luasnya lebih besar dari New York itu.

Tapi itu hanya satu dari enam kebakaran utama yang membakar negara bagian tersebut, yang telah menghancurkan lebih dari 1.000 bangunan seperti dikutip dari CNN, Selasa (12/12/2017).

Perkembangan terakhir mencatat Thomas Fire telah membakar lebih dari 230 hektar di wilayah Ventura dan Santa Barbara. Catatan ini membuat Thomas Fire merupakan kebakaran terbesar kelima dalam sejarah California modern. Meski begitu kondisi kebakaran saat ini jauh lebih baik daripada akhir pekan lalu.

Otoritas terkait di California sendiri telah memperpanjang 'peringatan bendera merah' untuk wilayah Los Angeles dan Ventura sampai Rabu malam. Itu berarti kondisi cuaca di lokasi kebakaran akan sangat berbahaya karena angin kencang dan kelembaban rendah.

Hingga saat ini sebanyak 93.243 orang berada di bawah perintah evakuasi wajib di wilayah Ventura dan Santa Barbara pada Senin sore, kata petugas pemadam kebakaran Thomas County. Sementara korban tewas berjumlah satu orang. Pihak berwenang percaya bahwa Virginia Pesola (70) dari Santa Paula, meninggal dalam kecelakaan saat mencoba menyelamatkan diri dari kebakaran. Mayatnya ditemukan Rabu lalu.

Credit sindonews.com

Kebakaran California Lebih Luas dari Jakarta-Bandung

Kebakaran di California telah menyebar hingga melebihi luas gabungan DKI Jakarta dan Bandung. (AFP Photo/Kyle Grillot)

Jakarta, CB -- Satu pekan berlalu, kebakaran hutan dan lahan di California masih menyulitkan ratusan pemadam kebakaran yang ditugaskan untuk menanganinya.

Dengan luas 93 ribu hektare di Ventura dan Santa Barbara, Kebakaran Thomas kini menjadi kebakaran hutan terbesar di sejarah modern California. Angka tersebut lebih besar dari luas gabungan DKI Jakarta (66,150 hektare) dan Bandung (16,770 hektare).

Itu juga berarti kebakaran telah menyebar hingga lebih luas dari New York City (78.900 hektare) dan petugas baru berhasil mengendalikan 15 persen dari daerah yang terbakar. Demikian disampaikan badan perlindungan kebakaran CAL FIRE pada Selasa (12/12).

Kondisi api membaik jika dibandingkan akhir pekan lalu, tapi angin masih terus berembus dengan kecepatan 30-60 kilometer per jam, kata meteoroligs Taylor Ward.

Siaga merah untuk sebagian besar Los Angeles dan Ventura diperpanjang hingga Senin malam, kata Badan Cuaca Nasional. Artinya, peningkatan kondisi api diperkirakan akan terjadi akibat angin kencang dan kelembaban rendah.

Sekitar 94.607 orang terpaksa dievakuasi di Ventura dan Santa Barbara pada Minggu, sementara jumlah korban tewas tetap berada di angka satu. Otoritas meyakini Pesola (70), warga Santa Paula, meninggal dunia dalam kecelakaan di jalan saat melarikan diri dari kebakaran.

Sebanyak 1.000 bangunan rusak karena kebakaran itu. Sementara api berlalu ke daerah baru dari hari ke hari, warga yang sempat dievakuasi hanya bisa melihat puing rumahnya saat sudah diperbolehkan pulang.

David Karian menggunakan sapu untuk mengais sisa-sisa dari puing rumah orang tuanya yang hangus di Ventura.

"Tidak banyak, tapi jika ada beberapa hal yang bisa membantu mereka mengingat masa lalunya, maka itulah hal yang saya coba lakukan," ujarnya kepada CNN. "Inilah yang saya cari ... kenangan bertahun-tahun lamanya."

Konsulat Jenderal RI di Los Angeles menyatakan tidak ada warga Indonesia yang jadi korban kebakaran hutan tersebut.

"Tidak ada laporan WNI yang terkena dampak kebakaran sejauh ini," ucap pejabat Penerangan Sosial dan Budaya, Endang Patricia Wirawan, kepada CNNIndonesia.com.

Credit cnnindonesia.com

Kebakaran California Lebih Luas Dibanding New York City

CALIFORNIA - Kebakaran paling menghancurkan di California, Thomas Fire, terus menghanguskan wilayah yang lebih luas dibandingkan New York City.

Thomas Fire di Ventura dan Santa Barbara telah merusak 930 km persegi atau 570.000 hektar pada pekan lalu. Kebakaran itu semakin tak terkendali akibat angin kencang. Thomas Fire menjadi kebakaran kelima terbesar dalam sejarah California setelah meluas lebih dari 50.000 acre per hari. Kebakaran itu mengakibatkan 90.000 rumah dan bisnis tak mendapat aliran listrik.

Kebakaran itu kini mengancam wilayah pantai sehingga warga diperintahkan segera mengungsi. Para petugas pemadam menyatakan mereka baru dapat mengendalikan 15% kebakaran tapi kemudian berkurang menjadi hanya 10% kebakaran saat api terus meluas.

“Ini kebakaran yang mengancam, tapi kami memiliki banyak orang yang bekerja sangat cerdas untuk dapat mengendalikannya,” papar Kepala Kepolisian Santa Barbara Bill Brown, dikutip BBC, kemarin.

Operasi pemadaman terhalang oleh banyak faktor mulai dari angin kering yang berhembus kendang, lokasi kebakaran dan medan pegunungan yang menyulitkan para petugas pemadam. “Ini tempat yang sangat sulit untuk mengatasi kebakaran. Ini sangat berbahaya dan memiliki catatan sejarah banyak korban dalam beberapa tahun,” ungkap analis di Departemen Perlindungan Kebakaran California Tim Chavez.

Kebakaran lain di California sebagian besar masih dapat dikendalikan tapi 200.000 orang diperintahkan mengungsi dari rumahnya dan sekitar 800 bangunan telah hancur sejak 4 Desember. Perintah evakuasi telah dikeluarkan untuk wilayah Carpinteria, dekat Hutan Nasional Los Padres, 160 km baratlaut Los Angeles.

Perkiraan cuaca menyatakan, kecepatan angin diperkirakan meningkat pada siang hari dan berkurang pada malam hari. Departemen pemadam kebakaran lokal mengunggah gambar dinding api yang mendekati rumah-rumah di pinggiran Carpinteria pada Minggu (10/12) pagi.

Aktor Rob Lowe yang tinggal di Santa Barbara menulis tweet bahwa dia berdoa kotanya selamat dari kebakaran saat api terus mendekat. “Para petugas pemadam sangat berani. Dapat pergi segera. Berkemas untuk evakuasi sekarang,” tweet Lowe.

Kebakaran di California itu juga mengancam daerah elit Montecito yang banyak dihuni para selebritas, termasuk Oprah Winfrey. Penulis lagu pemenang penghargaan Emmy, Emmy Leikin, juga diperintahka nmengungsi dari rumahnya di Montecito pada Minggu (10/12) pagi. Dia hanya membawa telepon seluler, obat-obatan, kacamata dan beberapa butir apel.

Leikin, 74, mengaku tidak tahu kondisi rumahnya sekarang. “Tidak ada yang berarti apapun jika itu terkait keamanan Anda,” ungkapnya.

California telah menghabiskan waktu tujuh hari lalu untuk mengatasi kebakaran liar. Enam kebakarna bear dan kebakaran kecil lainnya terjadi sejak Senin (4/12) malam di selatan California.

Thomas Fire terjadi dekat Thomas Aquinas College dan sejauh ini menjadi kebakaran terbesar di California. Thomas Fire menyapu puluhan ribu acre hanya dalam waktu beberapa jam, diperkuat oleh cuaca ekstrem termasuk kelembabab yang rendah, angin kencang dan lahan yang kering.

Otoritas telah mengeluarkan waspada ungu atau level peringatan tertinggi. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mendeklarasikan keadaan darurat.

Gubernur California Jerry Brown menyebut situasi sekarang adalah normal baru. “Kebakaran dapat terjadi setiap tahun atau setiap beberapa tahun akibat perubahan iklim,” katanya.

Banyak pihak khawatir kebakaran akan merugikan industri pertanian bernilai miliaran dolar di California.

Saat ini sekitar 5.000 warga tetap dalam perintah evakuasi di dua komunitas yakni dekat Santa Barbara dan 160 km baratlaut Los Angeles. Sebanyak 15.000 rumah di sana terancam kebakaran.

Kebakaran kali ini mengakibatkan korban tewas yang lebih sedikit dibandingkan pada Oktober lalu di California Utara yang menewaskan lebih 40 orang. Hingga pekan lalu, hanya satu perempuan berusia 70 tahun yang dilaporkan tewas akibat kecelakaan mobil saat dia mengungsi dari Ventura. Meski demikian ada sedikitnya 46 ekor kuda balap yang mati akibat kebakaran di San Diego.

Credit sindonews.com

Politikus: Kebakaran California karena Trump Tidak Takut Tuhan

CB, Jakarta - Gubernur California, Jerry Brown, menyalahkan Presiden Donald Trump atas kebakaran hutan terburuk di Amerika Serikat. Menurutnya, kebakaran hebat yang melanda wilayah negara bagian yang dipimpinnya karena Trump menunjukkan sikap seakan tidak takut dengan Tuhan.
"Saya tidak berpikir bahwa Presiden Trump takut pada Tuhan, takut akan murka Allah, yang membuat seseorang bisa menjadi lebih rendah hati," kata Brown.

Dalam pernyataan yang diberikan pada Minggu, 11 Desember 2017 itu, Brown menuding murka Tuhan terjadi setelah Trump menarik diri dari upaya kampanye perubahan iklim.

Brown mengatakan langkah Trump menarik diri dari Paris Climate Agreement 'berkontribusi' terhadap bencana di Southern California, yang kini memasuki pekan kedua.
Paris Climate Treaty dianggap banyak orang sebagai upaya untuk memperlambat pemanasan global.
Sampai kemarin, ratusan ribu penduduk di daerah Ventura, Los Angeles, dan San Diego dan beberapa kota terdekat dievakuasi ke daerah yang aman.
Media lokal melaporkan petugas pemadam kebakaran menghadapi kesulitan dalam mengendalikan kebakaran hutan, yang diperparah oleh cuaca panas dan angin kencang. Api menyebar dengan cepat setelah angin kencang dan angin seperti Santa Ana di California selatan bertiup ke daerah utara California menuju Pasifik.
Brown termasuk di antara segelintir politisi Negeri Uncle Sam yang berjanji untuk tetap melakukan perang melawan perubahan iklim bahkan setelah Trump menarik Amerika Serikat dari kesepakatan iklim Paris, dengan mengatakan bahwa hal itu tidak baik untuk negara.
Pada Juni, Trump membuat kejutan saat membuat keputusan untuk meninggalkan perjanjian iklim Paris, yang diikuti n195 negara lain di dunia.
Sebagai catatan, Amerika Serikat tidak pernah mengadopsi kesepakatan iklim sebelumnya, termasuk Protokol Kyoto 1997, yang tampaknya mempengaruhi kredibilitas dan penguasaannya terhadap emisi karbon. Trump mengikuti keputusan ini.

Credit TEMPO.CO

Putin dan Erdogan: Langkah AS Membuat Kacau Timur Tengah

ANKARA - Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam langkah Amerika Serikat (AS) terhadap Yerusalem. Menurut keduanya, kebijakan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel telah membuat kacau Timur Tengah dan menghapus prospek perdamaian Israel-Palestina.

Keduanya pun memperingatkan AS bahwa pengakuan atas kota tersebut sebagai Ibu Kota Israel berisiko meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut.

"Rusia berasumsi bahwa setiap kesepakatan damai harus dibangun berdasarkan keputusan sebelumnya di bawah PBB. Rincian spesifik mengenai status Yerusalem adalah subyek untuk pembicaraan langsung antara Palestina dan Israel," kata Presiden Putin seperti disitir dari Euronews, Selasa (12/12/2017).

Presiden Erdogan juga mengecam Israel atas kematian warga Palestina baru-baru ini.

"Israel melihat perkembangan terakhir sebagai kesempatan untuk meningkatkan tekanan dan kekerasan terhadap orang-orang Palestina. Tidak mungkin bagi siapa pun yang memiliki hati nurani, moral, atau prinsip untuk mengabaikan pembunuhan ini," kecam Erdogan.

Kunjungan Putin ke Suriah dan Mesir menyoroti hubungan Rusia yang meluas dengan pemain kunci di Timur Tengah.

Pertemuan antara kedua pemimpin tersebut merupakan yang ketiga dalam satu bulan dan kedelapan tahun ini. Diskusi juga mencakup perkembangan di Suriah, memperkuat hubungan ekonomi dan pembelian sistem pertahanan rudal buatan Rusia yang mengganggu NATO.

Pembelian sistem rudal S-400 harus selesai pada akhir minggu ini. Turki telah melakukan negosiasi dengan Rusia untuk membeli sistem tersebut lebih dari setahun. Washington dan beberapa sekutunya di NATO melihat keputusan tersebut sebagai sebuah penghinaan karena senjata tersebut tidak dapat diintegrasikan ke dalam pertahanan aliansi.

Credit sindonews.com

Hizbullah: Pengakuan AS Atas Yerusalem Akhir dari Israel

BEIRUT - Pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah, mengecam keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Ia pun menyatakan bahwa keputusan Trump tersebut akan menjadi awal dari berakhirnya Israel.

Nasrallah mengatakan bahwa tanggapan terbaik terhadap keputusan AS di Yerusalem adalah melakukan kembali intifadah.

"Tanggapan yang paling penting adalah mengumumkan intifadah Palestina ketiga di semua wilayah Palestina yang diduduki, dan sesungguhnya menjadi kewajiban dunia Arab dan Islam untuk berdiri di sisi Palestina," kata Nasrallah seperti disitir dari Xinhua, Selasa (12/12/2017).

"Kami tidak akan membiarkan keputusan ini menjadi akhir dari Palestina dan Yerusalem. Dengan segala keyakinan dan kepastian, saya meyakinkan Anda bahwa keputusan Trump akan menjadi awal dari akhir entitas pendudukan ini yang disebut Israel," tegasnya.

Puluhan ribu massa berkumpul di pinggiran selatan Beirut mulai Senin petang, berbaris dan bernyanyi dalam solidaritas untuk orang-orang Palestina dan menolak keputusan Trump.

Aksi tersebut terjadi setelah Nasrallah meminta untuk melakukan demonstrasi dalam sebuah pidato pada hari Kamis lalu.

Pada pertengahan minggu lalu, Trump mengumumkan pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan mengungkapkan niatnya untuk memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Credit sindonews.com

Tank dan Pesawat Israel Hujani Gaza dengan Tembakan

GAZA - Tank dan pesawat tempur Israel menghujani Jalur Gaza yang diukuasai Hamas dengan tembakan. Tindakan itu sebagai aksi balasan setelah serangan roket yang diluncurkan dari wilayah Palestina dan menghantam Israel selatan pada Senin.

"Sedikitnya dua roket ditembakkan dari Jalur Gaza, dengan yang kedua dicegat oleh sistem pertahanan rudal Iron Dome Israel," kata militer Zionis seperti dikutip dari SBS, Selasa (12/12/2017).

Setelah roket pertama ditembakkan, tentara Israel mengeluarkan sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa sebagai tanggapan, sebuah tank dan Angkatan Udara Israel akan menargetkan pos-pos militer Hamas di Jalur Gaza selatan.

Militer Israel tidak mengatakan di mana roket pertama jatuh atau melaporkan korban. Juga tidak ada kabar tentang luka-luka di sisi perbatasan Gaza.

"Setelah berhasil mencegat roket kedua, tank Israel dan pesawat tempur melepaskan tembakan menargetkan pos-pos militer Hamas di utara Jalur Gaza," kata militer Israel.

Tidak ada laporan langsung tentang korban luka-luka.

Itu adalah tembakan roket pertama sejak Jumat malam, yang memicu serangan berulang Israel sepanjang malam dan Sabtu dimana dua anggota sayap militer Hamas terbunuh.

Tentara Israel mengatakan bahwa Hamas bertanggung jawab atas semua serangan yang berasal dari wilayah yang berada di bawah kendalinya.

Gelombang terakhir tembakan roket mengikuti pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada hari Rabu untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Pada hari Kamis, Israel juga menargetkan lokasi Gaza dengan serangan udara dan tembakan tank setelah sebuah pernyataan militer yang digambarkan sebagai sebuah proyektil ditembakkan ke Israel selatan.

Pejabat keamanan Palestina di daerah kantong tersebut mengatakan bahwa serangan tersebut menimpa dua pos Hamas. Militer Israel mengatakan bahwa sasarannya adalah dua pos teroris, tanpa mengidentifikasi mereka.

Credit sindonews.com

Menlu: KTT OKI bulatkan suara bela Palestina

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi (ANTARA /Muhammad Iqbal)

Jakarta (CB) - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi berharap Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerja sama Islam (KTT LB OKI) yang akan diadakan pada 13 Desember dapat membulatkan suara dan mempersatukan negara-negara OKI untuk membela Palestina.

"Negara-negara OKI harus memanfaatkan momen ini tidak saja untuk membulatkan dukungannya terhadap penolakan kebijakan Amerika Serikat, akan tetapi yang lebih penting mendorong agar secepatnya dapat merealisasikan kemerdekaan Palestina," kata Menlu Retno seperti disampaikan dalam keterangan pers Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta, Senin.

Menlu Retno Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Yordania Ayman Safadi di Amman salah satunya untuk membahas persiapan KTT Luar Biasa OKI mengenai Palestina yang akan berlangsung di Istanbul pada 13 Desember 2017.

Terkait dengan persiapan KTT Luar Biasa OKI mengenai Palestina, Menlu RI menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo akan hadir pada pertemuan tersebut. Hal itu menunjukkan pentingnya isu Palestina bagi masyarakat Indonesia dan komitmen Pemerintah RI untuk mendukung kemerdekaan Palestina.

Menlu Retno menegaskan bahwa harapan masyarakat di negara-negara OKI sangat besar terhadap hasil KTT Luar Biasa OKI.

Untuk itu, KTT Luar Biasa OKI tentang Palestina harus dapat menghasilkan pesan yang kuat, optimal dan dapat diimplementasi terkait penolakan negara-negara OKI terhadap langkah Amerika Serikat. Selain itu, penting bagi OKI untuk menyepakati langkah konkret untuk mendukung kemerdekaan Palestina.

"Tidak akan ada perdamaian yang adil dan hakiki di Timur Tengah sebelum ada kemerdekaan Palestina," ujar Menlu Retno.

Menlu RI menambahkan bahwa dukungan terhadap Palestina juga harus ditunjukan tidak saja secara politis namun juga secara konkret dengan meningkatkan bantuan kemanusiaan, ekonomi dan pembangunan kapasitas.

Credit antaranews.com

Turki: OKI Harus Satukan Kekuatan Bela Kesucian Al-Quds

Unjuk rasa menentang putusan Amerika mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel di Istanbul,Turki, Jumat (8/12).

CB, RIYADH -- Turki telah menyerukan dukungan dari 57 negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk menghadapi keputusan agresif Presiden AS Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Seruan itu disampaikan pada Ahad (10/12) menjelang KTT OKI yang akan diadakan di Istanbul pada Rabu (13/12).

Duta Besar Turki untuk OKI Yunus Demirer meminta negara-negara anggota untuk berkumpul di Istanbul demi menyatukan kekuatan untuk membela kesucian al-Quds. "Turki sangat membenci pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh AS," kata Demirer, dikutip Arab News, kemarin.
Dia mengatakan, KTT Luar Biasa OKI akan didahului oleh pertemuan Menteri Luar Negeri OKI pada Rabu (13/12). KTT OKI juga menekankan pentingnya kecaman internasional dan protes yang meletus di banyak negara setelah pengumuman Trump.
"Turki juga bereaksi keras dengan melakukan demonstrasi menentang keputusan yang mengancam akan menggagalkan perundingan perdamaian yang telah diupayakan selama bertahun-tahun," ujar Demirer.

Dia menggambarkan tindakan AS sebagai tindakan buruk yang menodai kesucian sebuah kota, tempat suci dari tiga agama yang telah lama hidup berdampingan. Menurut dia, keputusan AS tidak hanya bertentangan dengan rasionalitas dan hati nurani, tetapi juga merupakan pelanggaran besar hukum internasional, khususnya Resolusi Dewan Keamanan 478 yang sebelumnya disahkan oleh AS.
Wakil Perdana Menteri Turki Bekir Bozdag mengulangi pernyataan Erdogan bahwa status Yerusalem adalah garis merah bagi umat Islam yang tinggal di berbagai belahan dunia. "Kita seharusnya tidak menganggapnya sebagai isu lokal. Palestina dan Yerusalem adalah isu bagi semua negara Muslim," ujar Bozdag.

Sejumlah kepala negara OKI, termasuk diplomat tinggi dan pejabat tinggi, diperkirakan akan menghadiri pertemuan puncak tersebut. Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dan Presiden Indonesia Joko Widodo telah mengonfirmasi keikutsertaan mereka di KTT OKI di Istanbul.
Isu tersebut juga akan menjadi agenda utama Presiden Rusia Vladimir Putin selama berkunjung ke Ankara pada Senin (11/12). Menurut laporan, pemimpin Rusia tersebut telah dijadwalkan berkunjung ke Mesir dan akan berkunjung ke Turki pada hari yang sama untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan mengenai krisis Yerusalem dan situasi di Suriah.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI Retno Lestari Priansari Marsudi menemui Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi pada Ahad (10/12). Pertemuan Menlu RI dengan Menlu Yordania merupakan rangkaian perjuangan diplomasi Indonesia bagi Palestina.
“Pernyataan sepihak AS mengenai status Yerusalem tidak akan mengubah komitmen kuat diplomasi Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina,” disampaikan Retno kepada Safadi di kantor Kementerian Luar Negeri Yordania di Amman.

Selain membahas persiapan KTT Luar Biasa OKI mengenai Palestina di Istanbul 13 Desember mendatang, mereka juga melakukan koordinasi terkait langkah diplomasi dalam memperjuangkan status Yerusalem dan kemerdekaan Palestina. Hal itu penting dilakukan dengan Yordania karena Raja Yordania adalah pelayan situs suci di Yerusalem serta pengatur badan wakaf di Yerusalem.
Kepada Menlu Yordania, Retno menyampaikan bahwa masyarakat internasional harus terus berpegang kepada keputusan status quo yang telah ditetapkan PBB mengenai status Yerusalem saat ini. “Kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk menghentikan ketidakadilan yang dihadapi rakyat Palestina,” tutur Retno.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Takut Tersaingi Cina, Trump Ingin Astronaut AS ke Bulan Lagi

Presiden AS, Donald trump

CB, WASHINGTON -- Saat Cina sedang berupaya mewujudkan ambisinya dalam proyek luar angkasa, Presiden AS Donald Trump bersumpah AS akan tetap menjadi pemimpin dalam eksplorasi antariksa. Ia bahkan ingin memulai proses agar astronaut AS dapat kembali ke Bulan.

"Kami adalah pemimpin dan kami akan tetap menjadi pemimpin, dan kami akan meningkatkannya secara berlipat ganda," ujar Trump sambil menandatangani "Petunjuk Kebijakan Luar Angkasa 1" yang menetapkan dasar untuk melaksanakan misi ke Bulan.

"Kali ini, kita tidak hanya akan menanam bendera kita dan meninggalkan jejak kaki kita, kita akan membangun pondasi untuk misi ke Mars. Dan mungkin, suatu hari nanti, ke banyak planet di luar sana," tambah dia.

Penandatanganan dokumen itu disaksikan mantan astronaut Buzz Aldrin dan Harrison Schmitt. Hadir juga astronaut wanita Peggy Whitson, yang telah mengorbit selama 665 hari di angkasa, lebih banyak dari orbit wanita manapun di dunia.

Acara tersebut juga menampilkan batu Bulan yang berusia 3,8 miliar tahun, yang diambil oleh astronaut Schmitt dalam misi Apollo 17 pada 1972. Trump mengatakan dia mengambil langkah besar menuju perubahan takdir Amerika di luar angkasa.

Dalam penandatanganan kebijakan baru tersebut, Trump mengabaikan keinginan pendahulunya, mantan Presiden Barack Obama. Pada 2010, Obama mendukung rencana mengirim manusia ke sebuah asteroid di dekat Bumi.

NASA mengatakan dana awal untuk kebijakan baru tersebut akan dimasukkan dalam permintaan anggaran untuk tahun fiskal 2019.

"NASA berharap dapat mendukung arahan presiden yang secara strategis menyelaraskan pekerjaan kami untuk mengembalikan manusia ke Bulan, melakukan perjalanan ke Mars, dan membuka tata surya yang lebih dalam," kata Administrator NASA Robert Lightfoot dalam sebuah pernyataan.

Pada Juni lalu, pejabat antariksa Cina mengatakan negara tersebut sedang melakukan persiapan awal mengirim seorang astronaut ke Bulan. Hal ini merupakan tujuan terakhir dalam program eksplorasi Bulan Cina yang ambisius.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Trump minta NASA kembali kirim astronaut ke bulan

Supermoon tampak di langit ibu kota, Jakarta, Senin (14/11/2016). Fenomena alam tersebut terjadi saat bulan mencapai titik terdekat dengan bumi dalam kondisi bulan penuh atau purnama. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Washington (CB) - Presiden Donald Trump memerintahkan Badan Aeronautika dan Antariksa Amerika Serikat (NASA) mengirim orang Amerika ke bulan untuk pertama kalinya dalam beberapa puluh tahun, sebuah langkah yang kata dia bisa membantu mempersiapkan perjalanan masa depan ke Mars.

"Kali ini kita tidak hanya akan menancapkan bendera kita dan meninggalkan jejak kita," kata Trump di Gedung Putih, Senin waktu setempat, saat dia menandatangani arahan kebijakan luar angkasa baru.

"Kita akan membangun pondasi untuk sebuah misi ke Mars dan mungkin suatu hari nanti ke banyak dunia di luar sana."

Astronaut Amerika Serikat terakhir kali mengunjungi bulan saat misi Apollo tahun 1960an dan 1970an. Pada 20 Juli 1969, astronaut Amerika Serikat Neil Armstrong menjadi orang pertama yang berjalan di bulan.

Trump dan Wakil Presiden Mike Pence, yang memimpin Dewan Antariksa Nasional yang baru direvitalisasi, sebelumnya berjanji untuk kembali mengeksplorasi bulan, tetapi hanya memberikan sedikit rincian.

Diapit oleh Pence dan dua astronaut perempuan, Trump mengatakan bahwa perintah tersebut "akan memfokuskan kembali program luar angkasa pada eksplorasi dan penemuan" dan "menandai sebuah langkah penting dalam pengiriman kembali astronaut Amerika ke bulan untuk pertama kalinya sejak 1972."

Tujuan misi baru ke bulan akan mencakup "eksplorasi dan penggunaan jangka panjang" dari permukaannya.

Gedung Putih menyatakan bahwa Amerika Serikat "akan bekerja dengan negara-negara lain dan industri swasta untuk mengirim kembali astronaut ke bulan, mengembangkan teknologi dan peralatan untuk eksplorasi manusia ke Mars dan tujuan-tujuan lain di tata surya kita."

Mengirimkan orang ke Planet Merah telah menjadi tujuan Amerika Serikat selama bertahun-tahun.

Misi Mars berawak pertama rencananya dijalankan tahun 2030an, demikian menurut siaran kantor berita AFP.

Credit antaranews.com

Duterte Minta Darurat Militer Mindanao Diperpanjang

Presiden Rodrigo Duterte dilaporkan akan meminta perpanjangan darurat militer di Mindanao. (Reuters/Lean Daval Jr)

Jakarta, CB -- Presiden Rodrigo Duterte akan meminta Kongres memperpanjang status darurat militer di Kepulauan Mindanao, selatan Filipina, yang bergejolak sejak Marawi sempat dikuasai ISIS pada Mei lalu.

Permintaan itu tetap akan diajukan secara resmi kepada Kongres meski Duterte telah mendeklarasikan Marawi bebas dari ISIS pada pertengahan Oktober lalu.

Alasannya, kelompok bersenjata Maute yang menjadi dalang konflik di Marawi dan berafiliasi dengan ISIS diduga tengah memperkuat basis di Asia Tenggara dan merencanakan serangan baru di kota lain.

"Ada laporan intelijen yang mengatakan bahwa mereka berencana menyerang kota lainnya," kata sekretaris komunikasi kantor kepresidenan Filipina, Martin Andanar, sebagaimana dikutip Reuters, Senin (11/12).

Andanar mengatakan darurat militer juga diperpanjang demi mengantisipasi potensi serangan pemberontak lainnya, terutama Maois.

Sebanyak 23 anggota Senat dan 296 anggota Dewan Perwakilan akan menggelar pemungutan suara terkait permintaan Duterte dalam sidang.

Waktu persidangan itu sejauh ini masih belum dikonfirmasi. Namun, diketahui bahwa mereka dijadwalkan masuk ke masa reses mulai 16 Desb 2017 hingga 14 Januari 2018.

Sekitar 1.000 orang termasuk tentara, teroris, dan warga sipil tewas selama perang lima bulan antara militer dan pemberontak Maute di Marawi.

Bentrokan dipicu saat militer mencoba menangkap Isnilon Hapilon, pemimpin Abu Sayyaf yang digadang sebagai emir ISIS di Asia Tenggara, pada 23 Mei lalu.

Menanggapi upaya itu, dia meminta bantuan kelompok Maute dan memberikan perlawanan sengit sehingga Duterte memberlakukan status darurat militer di sekitar Pulau Mindanao, terutama Marawi. Masa berlaku peraturan tersebut akan berakhir pada 31 Desember mendatang.

Credit cnnindonesia.com

China Ancam Invasi Taiwan jika Dikunjungi Kapal Perang AS

BEIJING - China mengancam akan menginvasi Taiwan seketika saat kapal perang Amerika Serikat (AS) mengunjungi wilayah tersebut. Ancaman itu dikecam pihak Taipei dengan menuduh Beijing gagal memahami apa arti demokrasi.

China hingg kini menganggap Taiwan sebagai provinsinya yang membangkang, namun tidak pernah menggunakan kekuatan militer untuk menyeret kembali wilayah itu dalam kendalinya.

AS sendiri sejatinya tidak memiliki hubungan formal dengan Taiwan. Namun, keduanya terikat oleh undang-undang yang memungkinkan Washington memasok senjata untuk Taipei guna mempertahankan diri.

Beijing secara teratur menyebut Taiwan sebagai isu paling sensitif dan penting yang selalu dibahas dengan Washington. Pada bulan September, Kongres AS meloloskan Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional untuk Tahun Fiskal 2018. UU itu memberi wewenang kunjungan timbal balik oleh kapal angkatan laut antara Taiwan dan AS.

Ancaman invasi Beijing terhadap Taipei ini dilontarkan diplomat China, Li Kexin, dalam sebuah acara di Kedutaan Besar China di Washington pada hari Jumat pekan lalu. Dia mengatakan kepada pejabat AS bahwa China akan mengaktifkan Undang-undang Anti-Pemisahan Diri yang memungkinkan negaranya menggunakan kekerasan di Taiwan.

Menurutnya, cara itu perlu jika Amerika Serikat mengirim kapal perangnya ke Taiwan. ”Pada hari ketika sebuah kapal Angkatan Laut AS tiba di Kaohsiung adalah hari di mana Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) kami menyatukan Taiwan dengan kekuatan militer,” kata Li mengacu pada nama pelabuhan utama Taiwan, seperti dikutip Reuters, Senin (11/12/2017).

Kementerian Luar Negeri Taiwan mengatakan bahwa para pejabat China ingin mencoba dan memenangkan hati dan pikirannya di Taiwan. Beijing, lanjut kementerian itu, juga berulang kali menggunakan ancaman yang melukai perasaan orang-orang Taiwan.

”Metode ini menunjukkan kurangnya pengetahuan tentang arti sebenarnya dari sistem demokrasi dan bagaimana masyarakat demokratis bekerja,” kata kementerian tersebut.

China mencurigai Presiden Taiwan Tsai Ing-wen, yang memimpin Partai Progresif Demokratik yang pro-kemerdekaan, ingin mengumumkan kemerdekaan Taiwan secara formal. Tsai pernah mengatakan bahwa dia ingin mempertahankan perdamaian dengan China, namun juga akan mempertahankan keamanan Taiwan.

Tabloid berpengaruh di China, Global Times, yang diterbitkan oleh pejabat Partai Komunis, dalam editorialnya hari Senin (11/12/2017), menyatakan bahwa China tidak akan pernah mundur dari Taiwan.

”China tidak pernah melepaskan pilihan untuk reunifikasi Taiwan secara paksa, jelas bagi orang-orang di Selat Taiwan,” bunyi editorial tersebut.

”Kata-kata Li telah mengirim peringatan ke Taiwan dan menarik garis merah yang jelas. Jika Taiwan mencoba mengadakan referendum kemerdekaan atau kegiatan lainnya dalam mengejar kemerdekaan Taiwan, PLA niscaya akan bertindak,” lanjut editorial media Beijing tersebut.

Credit sindonews.com

Rusia Protes Latgab AS, Jepang, dan Korsel di Semenanjung Korea

TOKYO - Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia, Jenderal Valery Gerasimov memprotes latihan gabungan yang digelar oleh Amerika Serikat (AS), Jepang, dan Korea Selatan (Korsel). Ketiga negara itu mengadakan latihan pelacakan peluru kendali.

Berbicara saat melakukan kunjungan ke Tokyo, Jepang, Gerasimov menuturkan, latihan gabungan tersebut hanya akan menimbulkan histeria dan menciptakan lebih banyak ketidakstabilan di wilayah tersebut.

"Melaksanakan latihan militer di wilayah sekitar Korea Utara (Korut) hanya akan meningkatkan histeria dan membuat situasi tidak stabil," kata Gerasimov sebelum melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Jepang Itsunori Onodera, seperti dilansir Reuters pada Senin (11/12).

Seperti diketahui, ketiga negara itu menggelar latihan gabungan mulai hari ini, hingga esok hari. "Latihan tersebut akan menjadi latihan berbagi informasi keenam dalam melacak rudal balistik di antara ketiga negara," kata Pasukan Bela Diri Maritim Jepang, kemarin.

Pihak Jepang tidak mengatakan apakah sistem pertahanan rudal THAAD yang kontroversial akan terlibat. Instalasi sistem anti rudal THAAD di Korsel telah membuat marah China, yang khawatir radar kuatnya bisa melihat jauh ke China dan mengancam keamanannya sendiri.

Latihan perang ini sendiri dilakukan hanya berselang beberapa hari setelah AS dan Korsel melakukan latihan udara besar-besaran. Korut mengecam latihan tersebut dengan mengatakan latihan itu membuat pecahnya perang sebuah fakta yang tidak bisa dihindari.

Credit sindonews.com

Tentara Suriah dan Sekutu Tingkatkan Serangan di Idlib

Kerusuhan di Idlib

CB, IDLIB -- Tentara Suriah dan milisi dukungan Iran, dibantu oleh kekuatan udara Rusia, meningkatkan serangan terhadap pemberontak di Provinsi Hama timur, dalam menekan kubu pemberontak di Provinsi Idlib, Suriah barat laut, kata pemberontak dan saksi mata.

Mereka mengatakan puluhan serangan udara, yang diyakini dilakukan oleh jet Rusia dalam 48 jam belakangan, menghantam sejumlah desa dan kota di daerah yang dikuasai pemberontak di Hama timur laut dan selatan Provinsi Idlib.

Hayat Tahrir al-Sham dan beberapa Tentara Pembebasan Suriah (FSA), unsur pemberontak yang menguasai daerah tersebut, mengatakan bahwa mereka telah mengirimkan anggota tambahan untuk merebut kembali sejumlah desa di daerah timur laut Hama, dekat kota Rihjan, tempat yang tentara nyatakan telah berhasil dikuasai melalui pertempuran sengit.

Sebelumnya tentara Suriah mengatakan bahwa desa Um Turayka, Bilil, dan Rujum al-Ahmar telah berhasil dikuasai, memaksa pemberontak untuk melarikan diri ke daerah-daerah yang dekat dengan batas administratif Provinsi Idlib.

Tentara Suriah telah kehilangan kendali atas Provinsi Idlib yang strategis ke tangan pemberontak ketika ibu kota provinsi tersebut jatuh pada 2015. Sejak saat itu Idlib menjadi satu satunya provinsi yang berada sepenuhnya di bawah kendali pihak pemberontak.

Sasaran pertama tentara Suriah adalah untuk merebut kembali bandar udara strategis Abu al Dhour, salah satu bandar udara terbesar di wilayah utara dari negara yang jatuh ke dalam pemberontakan pada 2015. Tempat tersebut terkena serangan bom berat pada Minggu, kata seorang sumber pemberontak.

"Gerakan rezim berusaha mengepung Provinsi Idlib dengan bantuan milisi Syiah yang bertempur bersama mereka," kata Kolonel Mustafa Bakour, seorang komandan dalam unsur pemberontak Jaish al Izza.

Tahrir al Sham, yang terbentuk dari bekas cabang al-Qaida di Suriah, adalah kekuatan pemberontak utama di provinsi ini, menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga dan pemberontak bahwa tentara Moskow dan Suriah serta sekutu-sekutunya akan segera mengubah daerah tersebut menjadi sebuah medan perang yang besar.

Provinsi yang strategis dan berbatasan dengan Turki ini merupakan bagian dari daerah penurunan kegiatan perang yang digagas Rusia. Moskow berusaha membangun gencatan senjata di Suriah barat.

Idlib telah menjadi tempat berlindung bagi puluhan ribu pemberontak dan warga sipil yang terpaksa meninggalkan rumah mereka di bagian lain, di Suriah barat, daerah yang telah direbut kembali kendalinya oleh pemerintah dan sekutu militer asing mereka dari tangan pemberontak.

Kawasan ini telah menjadi sasaran serangan, yang gencar dilakukan oleh Rusia dan angkatan udara Suriah pada tahun lalu, menewaskan ribuan warga dan menghancurkan rumah sakit serta pusat pertahanan sipil.

Tahrir al-Sham juga secara bersamaan memukul mundur serangan kelompok ISIS beberapa minggu belakangan, mendorongnya ke wilayah yang dikuasai oposisi dan memperluas daerah kantong kecil yang mereka miliki di kawasan itu.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Rusia akan Tarik Pasukan Militernya dari Suriah

Militer Rusia akan ditarik dari Suriah.

CB, DAMASKUS -- Presiden Rusia Vladimi rPutin telah meminta Kementerian Pertahanan Rusia untuk mulai menarik pasukan militernya dari Suriah. Hal ini diungkapkan Putin ketika mengunjungi sebuahp angkalan militer Rusia di Hmeymim, Suriah, pada Senin (11/12).

Putin menyempatkan diri mengunjungi pengkalan militer Rusia di Hmeymim sebelum melakukan kunjungan kenegaraan ke Mesir untuk bertemu Presiden Abdul Fatah as-Sisi. "Saya telah memerintahkan Kementerian Pertahanan dan Kepala Staf Umum untuk memulai penarikan kelompok militer Rusia ke lokasi permanen," kata Putin kepada personel militer Rusia yang berada di pangkalan Hmeymim seperti dilaporkanlaman kantor berita Rusia TASS.

Menurut Putin, selama dua tahun menggelar operasi militer di Suriah, pasukan Rusia bersama tentara Suriah telah berhasil memukul perlawanan kelompok teroris di negara tersebut. "Mengingat hal ini, saya telah mengambil keputusan, sebagian besar kontingen militer Rusia yang tinggal di Suriah untuk kembali ke rumah, ke Rusia," ujarnya.

Putin pun mengapresiasi totalitas pasukannya dalam menggempur dan menumpas kelompok milisi di Suriah, walaupun beberapa di antara mereka harus merelakan nyawanya. "Kami tidak akan pernah melupakan kematian dan kerugian yang diderita dalam pertempuran antiteror, baik di Suriah maupun Rusia," kata dia.

Dan bagi tentara Rusia yang selamat dalam pertempuran, Putin mengucapkan selamat kepada mereka. "Anda akan pulang dengan kemenangan, kepada keluarga, orang tua, istri, anak-anak, dan teman-teman Anda," ucap Putin.

Kendati telah memutuskan untuk menarik pasukannya, Putin menegaskan negaranya siap untuk kembali menggelar operasi militer bila kelompok milisi dan teroris di Suriah bangkit kembali. "Rusia siap menghadapi pukulan baru bagi teroris jika mereka kembali dan mencoba untuk mendobrak perdamaian Suriah," ujarnya.

Rusia mulai menggelar operasi militer di Suriah pada September 2015. Operasi militer ini dilakukan berdasarkan permintaan langsung pemerintah Suriah. Kala itu, pemerintah Suria hmengalami kesulitan dan cukup kewalahan menghadapi perlawanan kelompok milisi.

Sejak saat itu, militer Rusia mulai melakukan serangan-serangan udara menargetkan kelompok-kelompok yang menentang pemerintah atau rezim Presiden Bashar al-Assad. Kelompok tersebut antara lain Koalisi Nasional Suriah, Front al-Nusra, serta milisi ISIS.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Uni Eropa Tolak Ajakan Netanyahu Akui Yerusalem Jadi Ibu Kota

PM Benjamin Netanyahu mendapat penolakan dari negara-negara Uni Eropa soal pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. (Reuters/Dan Balilty)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berangkat ke Eropa untuk mengajak para sekutunya bergabung dengan Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Namun, langkah itu mendapatkan penolakan keras dari para menteri Uni Eropa yang memandang kebijakan baru AS menghambat proses perdamaian.

Dalam kunjungan pertamanya ke markas Uni Eropa di Brussels, Netanyahu mengatakan langkah Trump membantu proses perdamaian karena "mengakui kenyataan adalah bagian dari perdamaian, dasar dari perdamaian."

Israel yang mencaplok Yerusalem Timur setelah mendudukinya dalam perang 1967 menganggap seluruh bagian dari kota tersebut sebagai ibu kotanya. Sementara itu, warga Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya jika mendapatkan kemerdekaan penuh di masa yang akan datang.

Pemerintah Trump mengatakan masih berkomitmen pada proses perdamaian dan keputusannya tidak memengaruhi perbatasan atau status Yerusalem di masa depan. AS juga menyatakan kesepakatan perdamaian kredibel apapun kelak akan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, dan meninggalkan kebijakan lama harus dilakukan untuk mengembalikan proses damai yang mangkrak sejak 2014.

Namun, bahkan para sekutu terdekat Israel di Eropa menolak logika tersebut dan menyatakan pengakuan ibu kota Israel secara sepihak berisiko memicu kekerasan dan merusak kesempatan berdamai.

Setelah jamuan sarapan dengan Netanyahu dan menteri-menteri luar negeri Eropa, Menlu Swedia menyatakan tidak ada satupun perwakilan negara benua biru yang menyuarakan dukungan atas kebijakan Trump dalam pertemuan tertutup itu.

"Saya lihat negara lain tidak akan mau melakukan itu dan saya rasa tidak ada negara Uni Eropa yang akan melakukan itu," kata Menlu Margot Wallstrom kepada wartawan.

Posisi Israel tampak mendapatkan lebih banyak dukungan dari negara-negara Uni Eropa ketimbang lainnya. Pekan lalu, Kementerian Luar Negeri Ceko menyatakan akan mulai mempertimbangkan memindahkan kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem, sementara Hungaria memblokir rencana pernyataan Uni Eropa mengecam langkah AS.

Namun, Praha kemudian menyatakan hanya mengakui kedaulatan Israel atas Yerusalem Barat, dan Budapest menyatakan posisi jangka panjangnya soal solusi dua negara di Timur Tengah masih belum berubah.

Pada Senin, Menlu Ceko Lubomir Zaoralek mengatakan keputusan Trump "tidak akan membantu kita."

"Saya yakin tidak mungkin meredakan ketegangan dengan solusi unilateral," kata Zaoralek. "Kita berbicara soal negara orang Israel tapi di saat yang sama mesti berbicara soal negara orang Palestina."

Presiden Palestina Mahmoud Abbas, sementara itu, berangkat ke Mesir dan diperkirakan akan berangkat ke Turki untuk bertemu dengan negara-negara Islam pekan ini, mencari dukungan dari para pemimpin yang memandang langkah Amerika sebagai kesalahan fatal.

Abbas bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fatal al-Sisi di Kairo, juga kepala negara-negara Liga Arab. Mesir, sekutu AS yang telah berdamai dengan Israel, sempat memperantarai kesepakatan Israel-Palestina di masa lalu.

Presiden Donald Trump mengumumkan pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada pekan lalu. Kebijakan baru ini bertentangan dengan pandangan Amerika selama beberapa dekade terakhir dan konsensus internasional bahwa status kota itu mesti diselesaikan melalui pembicaraan Israel-Palestina.
Buntutnya, kelompok bersenjata Palestina di Gaza menembakkan roket ke Israel dan militer Israel menyatakan merespons dengan serangan udara dan tembakan tank ke arah posisi Hamas, penguasa wilayah tersebut.

Sementara itu, di wilayah Palestina, bentrokan dengan kekerasan pecah antara warga dan pasukan keamanan Israel dan menewaskan beberapa serta melukai puluhan orang Palestina.

Credit CNN Indonesia

Tolak Pengakuan Yerusalem, Presiden Ceko Sebut UE Pengecut

PRAHA - Presiden Ceko, Milos Zeman menyebut Uni Eropa (UE) sebagai pengecut karena menolak pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Zeman adalah satu-satuya pemimpin dunia, selain Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang mendukung keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

"UE adalah pengecut, mereka melakukan semua yang mereka bisa sehingga gerakan teroris pro-Palestina dapat memiliki supremasi atas sebuah gerakan pro-Israel," kata Zeman dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Russia Today pada Seni (11/12).

Dia kemudian mengatakan, Ceko cepat atau lambat mungkin akan mengikuti langkah AS untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan memindahkan Kedutaan Besar mereka di Israel ke kota itu.

"Saya akan menghargai pemindahan Kedutaan Besar Ceko ke Yerusalem. Dan, jika itu terjadi, kami akan menjadi yang pertama melakukannya. Sekarang kita mungkin cepat atau lambat mengikuti AS. Bagaimanapun, ini masih lebih baik daripada tidak sama sekali," tukasnya.

UE sendiri memang telah menegaskan menolak keputusan Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Menteri Luar Negeri UE, Frederica Mogherini menyebut langkah yang diambil Trump sangat berbahaya dan mengancam upaya damai antara Palestina dan Israel.

Credit sindonews.com

Presiden Prancis beritahu Netanyahu "beri kesempatan" kepada perdamaian

Presiden Prancis Emmanuel Macron (ka) dan istrinya Brigitte Macron menunggu para tamu sebelum upacara di Elysee Palace untuk merayakan penetapan kota Paris sebagai penyelenggara Olimpiade Musim Panas 2024, di Prancis, Jumat (15/9/2017). (REUTERS/Charles Platiau/cfo/17)

Paris, Prancis (CB) - Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang sedang berkunjung, untuk memberi kesempatan kepada proses perdamaian di Timur Tengah dengan melakukan "langkah berani" guna mengakhiri kebuntuan dengan Palestina.

"Prancis tetap yakin bahwa satu-satunya penyelesaian ... ialah mengizinkan berdirinya dua negara yang hidup berdampingan dalam perdamaian dan ini dapat muncul melalui perundingan," kata Macron.

"Saya mengatakan kepada dia (Netanyahu) agar memberi kesempatan kepada perdamaian, dan melakukan langkah ke arah Palestina. Perdamaian tidak tergantung atas Amerika Serikat saja dan juga bukan atas Prancis. Itu tergantung atas kemampuan para pemimpin Israel dan Palestina untuk melakukannya," ia menambahkan, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin malam.

Di dalam taklimat bersama dengan pejabat senior Israel tersebut, Presiden Prancis itu menyampaikan perlunya bahwa Tel Aviv membekukan permukiman Yahudi untuk mengirim pesan keyakinan kepada rakyat Palestina dalam upaya melanjutkan pembicaraan dan "menembus kebuntuan saat ini".

Ketika berbicara mengenai gagasan AS untuk mengakui Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel, Macron kembali menyatakan bahwa itu bertolak-belakang dengan hukum internasional dan berbahaya buat perdamaian.

"Saya tidak setuju dengan pengumum (Presiden AS Donald) Trump sebab itu tidak sejalan dengan hukum internasional. Saya memutuskan untuk tidak sejalan dengan perspektif ini," kata Macron.

Pada gilirannya, Netanyahu mengatakan, "(Pembicaraan) perdamaian akan maju jika Palestina `mengakui kenyataan Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel`."

"Yang paling penting mengenai perdamaian ialah pertama semua mengakui bahwa pihak lain memiliki hak untuk ada ... Jika Presiden Pemerintah Otonomi Palestina Mahmoud Abbas menginginkan perdamaian, maka ia datang dan duduk dan berunding dengan Israel," ia menambahkan.

Perundingan perdamaian langsung terakhir, yang diperantarai AS, berhentik pada April 2014, sebab kedua kubu yang bertikai gagal datang dengan hasil nyata akibat perbedaan mengenai masalah utama seperti permukiman, keamanan, perbatasan dan pengakuan atas Negara Palestina.

Credit antaranews.com

Israel runtuhkan terowongan dari Gaza ke wilayahnya

Arsip Foto. Asap mengepul di Sinai Utara Mesir terlihat dari perbatasan selatan Jalur Gaza dengan Mesir. (REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

Yerusalem (CB) - Militer Israel menyatakan telah meruntuhkan sebuah terowongan yang membentang dari Gaza ke wilayahnya dalam sebuah operasi di tengah meningkatnya ketegangan akibat deklarasi keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Juru bicara militer Jonathan Conricus pada Minggu (10/12) mengatakan intelijen menunjukkan terowongan itu milik gerakan Islam Hamas, yang menguasai Jalur Gaza. Israel tidak mengetahui adanya korban jiwa, katanya.

Operasi penghancuran itu adalah yang kedua dalam beberapa pekan terakhir.

Terowongan semacam itu pada masa lalu digunakan untuk melancarkan serangan. Terowongan yang dihancurkan pada Minggu ditemukan beberapa pekan lalu dan sudah dimonitor militer, kata Conricus sebagaimana dikutip AFP.

Menurut Conricus, terowongan itu membentang ratusan kilometer dari wilayah Kota Khan Yunis di Jalur Gaza selatan hingga wilayah Israel.

Dia menolak untuk menentukan lokasi terowongan itu di wilayah Israel dan titik keluar terowongan tersebut masih belum dibuat.

"Kami melihat ini sebagai pelanggaran berat terhadap kedaulatan Israel," kata Conricus kepada wartawan, menambahkan bahwa Israel tidak berusaha memicu eskalasi ketegangan.

Dia juga menekankan bahwa terowongan tersebut sudah dikerjakan beberapa lama dan tidak terkait dengan bentrokan serta aksi protes baru-baru ini terkait pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh Trump.

Credit antaranews.com