Menlu Israel: Penggal Warga Arab yang Tidak Setia

 

 Ini bukan kali pertama Avigdor Lieberman membuat pernyataan yang kontroversial terkait posisi warga Arab di Israel. 

 

Herzliya, CB -- Menteri Luar Negeri Israel Avigdor Lieberman kembali mengeluarkan pernyataan yang kontroversial, kali ini terkait warga Arab di Israel.

Diberitakan Sputnik News yang mengutip Newsweek, Senin (9/3), pemimpin partai nasionalis sekuler Yisrael Beiteinu ini mengatakan bahwa warga Arab yang tidak setia pada Israel harus "dipenggal kepalanya dengan kapak."

Lieberman yang memang dikenal atas kritikannya yang pedas terhadap warga Arab Israel itu menyampaikan pernyataan tersebut dalam pidatonya Minggu lalu pada aksi massa di kota Herzliya.

"Mereka yang berada bersama kami berhak mendapat semuanya, tapi mereka yang menentang kami harus dipenggal kepalanya dengan kapak," kata Lieberman.

Seorang warga Arab-Israel dalam acara tersebut bertanya soal nasibnya di negara itu. Lieberman menjawab, "Saya tidak masalah anda menjadi warga negara. Saya berharap semua Arab, Kristen dan Yahudi setia pada negara, terlepas dari agama mereka, dan berperan di IDF (Pasukan Pertahanan Israel). Kami menerima dan mendorong mereka yang ingin bersama kami," kata Lieberman.

Lieberman juga mengatakan bahwa warga warga Arab yang mengibarkan bendera hitam di "Hari Nakba", peringatan terusirnya Palestina dari tanah air mereka pasca pembentuk negara Israel tahun 1948, harus diusir dan dipaksa tinggal di Palestina.

"Mereka yang mengibarkan bendera hitam di 'Hari Nakba' sebagai simbol berduka di hari didirikannya Israel tidak pantas ada di sini, dan saya dengan senang hati menyerahkan mereka pada Mahmoud Abbas," lanjut Lieberman.

Ini bukan kali pertama Lieberman membuat pernyataan yang kontroversial terhadap warga Arab-Israel. Sebelumnya dia bersumpah mendesak hukuman mati terhadap warga Palestina yang disebutnya "teroris".

November lalu, dia juga menyarankan insentif keuangan bagi warga Arab-Israel untuk keluar dari Israel jika negara Palestina terbentuk.

Credit  CNN Indonesia

NATO Kumpulkan Pasukan, Rusia: Kami Akan Merespon

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. Foto: Reuters

 

MOSKOW  (CB) - Pemerintah Rusia menegaskan akan segera merespon tindakan NATO yang mengumpulkan pasukan di beberapa wilayah perbatasan Rusia. Dalam pandangan Rusia, apa yang dilakukan NATO merupakan tindakan konfrontasi yang akan berdampak buruk bagi situasi keamanan di wilayah Euroatlantik.

"Kami telah memastikan sikap kami terkait tindakan NATO yang mengumpulkan kekuatan di sekitar wilayah perbatasan kami. Hal ini benar-benar tidak memberikan kontribusi terhadap keamanan di kawasan Euroatlantik," ucap Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov dalam sebuah pernyataan.

"Kami terpaksa memberikan respon yang memadai terkait hal ini. Tapi, kami juga tetap meyakini masalah ini bisa diselesaikan melalui jalur dialog atas dasar sikap saling menghormati," tambahnya, seperti dilansir Sputnik, Selasa (10/3/2015).

NATO memang terus menambah jumlah pasukan dan alat-alat tempur mereka di kawasan Eropa timur, khususnya yang berbatasan langsung dengan Rusia. NATO setidaknya telah menempatkan pasukan mereka di tujuh negara yang berdekatan dengan Negeri Beruang Merah itu.

Aliansi tersebut berasalan, penempatan pasukan ini merupakan permintaan dari negara-negara yang bersangkutan, karena takut menjadi korban agresi Rusia. Kebijakan NATO ini sendiri membuat hubungan mereka dan Rusia terus meruncing setiap harinya.


Credit SINDOnews

Takut Diserang Rusia, Inggris Sebar Mata-mata

Menteri Luar Negeri Inggris, Phillip Hammond Foto: Reuters

 

LONDON (CB) - Pemerintah Inggris terus menganggap Rusia sebagai salah negara yang bisa memberiikan ancaman besar kepada mereka. Untuk menanggulangi ancaman agresi dari Rusia, Negeri Tinga Singa itu dikabarkan menyebar mata-mata untuk mengetahui kekuatan yang dimilki Rusia.

"Kami saat ini berada di situasi yang mungkin sudah dialami oleh warga kami yang memiliki usia di atas 50 tahun, yaitu ketika Rusia kembali memunculkan perilaku agresif mereka, dimana hal ini bisa menimbulkan ancaman besar bagi kemanan kami," ucap Menteri Luar Negeri Inggris, Phillip Hammond dalam sebuah pernyataan.

Dirinya menyatakan, pihaknya telah mengumpulkan semua sumber daya yang mereka miliki, khusunya dalam bidang intelijen untuk bisa menghalau ancaman ini. Data-data intelijen dalam pandanganya sangat penting untik bisa mengantisipasi berbagai ancaman kemanan yang mungkin akan datang kepada Inggris.

"Oleh karena itu kami terus mengumpulkan data intelijen untuk bisa mengetahui kekuatan dari Rusia, dan data-data ini juga akan terus berguna bagi intelijen kami di masa depan. Ini jugalah alasan mengapa semua lembaga intelijen Inggris selalu merekrut orang yang bisa berbahasa Rusia," tambahnya.

Sebelumnya, Inggris juga sempat menyatakan Rusia merupakan ancaman bukan hanya bagi Inggris, tapi hampir kepada seluruh negara di Eropa. Sasaran utama Rusia, menurut Inggris adalah negara-negara yang berada di dekat mereka, seperti Georgia, Polandia dan tentu saja Ukraina.

 Credit  SINDOnews

Jokowi Tiba-tiba Berhenti di Pinggir Jalan dan Diberi Batu Akik oleh Warga Aceh

 

KOMPAS.com/SABRINA ASRIL Presiden Joko Widodo mendapat batu akik dari warga Sabang, Aceh, Selasa (10/3/2015).

SABANG,CB — Presiden Joko Widodo mendadak menghentikan perjalanan dalam rangkaian kunjungan kepresidenan saat hendak bertolak ke Bendungan Paya di Kota Sabang, Aceh, Selasa (10/3/2015). Mobil RI-1 yang ditumpanginya pun berhenti dan menepi ke sebuah perkampungan warga Desa Paya Seunara.

Belasan pejabat kemudian terburu-buru mengikuti langkah cepat Jokowi yang masuk menelusuri jalan setapak bebatuan ke perkampungan warga. Di sana, Jokowi berdialog dan membahas mengenai pembebasan lahan untuk perkampungan Bendung Paya yang hampir jadi.
"Jadi, sekarang maunya apa?" tanya Jokowi.
"Ya, begini, Pak. Kami ini di sini, karena bendungan belum jadi, airnya melimpah kemari kalau hujan. Banjir sampai 1 meter," ungkap Zaini selaku Ule Jurung atau kepala desa setempat.
Jokowi mengambil kesimpulan bahwa ada permasalahan karena warga merasa tidak cocok dengan harga ganti rugi yang diberikan pemerintah. Namun, Zaini buru-buru meluruskan bahwa sebenarnya warga sudah sepakat dengan harga ganti rugi, tetapi pencairan tak juga dilakukan oleh pemerintah daerah.
Jokowi kemudian berdiskusi dengan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Zaini dan Wali Kota Sabang Zulkifli Adam. "Ya sudah, berarti tidak ada masalah di sini. Nanti akan cepat diselesaikan oleh pemerintah," kata Jokowi.
Dialog hanya berlangsung sekitar 10 menit. Jokowi yang didampingi Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimoeljono, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, dan Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo lalu bergegas masuk ke dalam mobil. Namun, warga tiba-tiba mencegat Jokowi dan memberinya kenang-kenangan berupa cincin dengan hiasan batu.
"Ini batu giok lavender dari Meulaboh, kenang-kenangan dari saya. Semoga Bapak ingat sama Waduk Paya di sini," ucap Marzuki, warga tersebut, sambil memberikan cincin itu kepada Presiden.
Jokowi menerima cincin dengan batu berwarna abu-abu tersebut. Ia kemudian masuk ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan ke Bendungan Paya.


Credit  KOMPAS.com

Datangi PBNU, Senator Australia Minta Dukungan agar Eksekusi Duo "Bali Nine" Ditunda

 

AFP PHOTO / STRINGER Polisi mengawal Myuran Sukumaran, seorang dari dua terpidana mati kasus narkotika kelompok Bali Nine, saat tiba di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (4/3/2015), lalu menuju Pulau Nusakambangan untuk menjalani eksekusi mati.

JAKARTA, CB — Anggota Senat Australia, Nick Xenophon, mendatangi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta, Selasa (10/3/2015). Ia meminta dukungan agar eksekusi mati terhadap dua warga negaranya, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, ditunda.

Nick Xenophon datang bersama Imam Masjid Afghan, Adelaide, Australia, Syekh Kafrawi Abdurrahman Hamzah, yang juga bertindak sebagai penerjemah. Dua delegasi dari Australia itu diterima oleh Rais Syuriyah PBNU KH Masdar F Masudi, Sekretaris Jenderal PBNU H Marsudi Syuhud, Bendahara Umum PBNU H Bina Suhendra, Ketua PBNU H Mohammad Maksoem Mahfudz, H Slamet Efendi Yusuf, H Iqbal Sullam, dan H Kacung Marijan.

"Kami sadar bahwa pemberlakuan hukuman mati ini hak Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, kami tidak meminta dibatalkan, tetapi mohon untuk ditunda agar ke depan juga bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat Australia bahwa narkoba membawa bahaya yang sangat besar," kata Syekh Kafrawi.

"Jadi, kami ingin mengetuk hati PBNU sebagai organisasi umat Islam terbesar di Indonesia dan juga umat agama lain di sini, termasuk Pemerintah Indonesia bahwa Andrew Chan dan Myuran Sukumaran sudah menunjukkan keinginan bertobat yang kuat. Islam adalah agama rahmat, mengedepankan pengampunan, maka sudah sewajarnya dua warga Australia itu mendapatkan pengampunan," tambah dia.

Lebih lanjut, Kafrawi mengatakan, pihaknya khawatir jika hukuman mati tetap diberlakukan terhadap dua terpidana mati dalam kasus penyelundupan narkoba yang dikenal sebagai kasus "Bali Nine" itu, maka yang terjadi adalah permusuhan antara Australia dan Indonesia.

NU tegaskan dukung hukuman mati

Menjawab keinginan yang disampaikan delegasi Australia, Sekretaris Jenderal PBNU H Marsudi Syuhud menegaskan bahwa sikap PBNU adalah mendukung hukuman mati terhadap pengedar dan bandar narkoba.

"Tidak semua hukuman mati kami dukung. Ketika Pemerintah Mesir akan mengeksekusi mati tahanan politik, kami bersurat ke PBB agar bisa menghentikan itu. Akan tetapi, untuk narkoba, beda. Narkoba sudah membunuh 50 orang di Indonesia setiap harinya," kata Marsudi.

Nick Xenophon menyatakan bisa menerima sikap PBNU terkait rencana eksekusi mati terhadap Andrew dan Myuran. Meski tetap berharap hukuman mati ditangguhkan, senator independen dari Australia Selatan itu mengaku tak bisa mengintervensi hukum yang diterapkan di Indonesia.



 Credit  KOMPAS.com

PBNU minta Nahdliyin waspadai ISIS

Ketua PBNU, Slamet Effendi Yusuf (ANTARA FOTO/Ujang Zaelani)

 

 

Jakarta (CB) - Ketua PBNU H Slamet Effendy Yusuf meminta Nahdliyin atau warga NU dan jajaran pengurus NU dari tingkat desa hingga provinsi untuk mewaspadai berkembangnya paham yang dapat mengakibatkan terganggunya integritas nasional seperti paham ISIS dan paham yang menolak Pancasila.

PBNU, kata Slamet di Jakarta, Selasa, juga meminta seluruh warga dan pengurus NU, khususnya kepada Gerakan Pemuda Ansor, untuk secara cermat membantu aparat keamanan dengan memberikan informasi apabila terdapat kegiatan yang mencurigakan.

"Termasuk kegiatan yang memakai cover ibadah, yaitu pergi umroh, yang kemudian diteruskan untuk perjalanan ke Suriah atau Irak," kata Slamet di Gedung PBNU.

PBNU juga mengharapkan lembaga dakwah, lembaga pendidikan, dan seluruh lembaga di lingkungan NU untuk memberikan keterangan yang benar, menginformasikan, dan menyosialisasikan bahwa ISIS serta paham yang menolak NKRI bertentangan dengan prinsip NU.

"Kita mengharapkan ada intensifikasi pemahaman yang benar tentang Islam, khususnya Islam Nusantara, yang diharapkan memberi topangan kuat bagi kelestarian NKRI," kata Slamet.

Menurut Slamet, keterlibatan warga Indonesia dalam kegiatan ISIS di kawasan Suriah dan Irak menunjukkan adanya rekrutmen yang intensif yang dilakukan oleh ISIS di Tanah Air.

"Warga NU dan Muslim lainnya jangan sampai termakan mimpi-mimpi ISIS, yang seolah-olah menghidupkan kembali kekhalifahan Islam, tetapi sesungguhnya merobek-robek dunia Islam dengan mempertentangkan konsep Islam seperti jihad dan sebagainya dengan nilai universal yang penuh kebajikan dan perdamaian," katanya.

Meski demikian, mantan Ketua Umum GP Ansor itu berharap agar bekas pengikut ISIS yang kembali ke Indonesia tidak dikucilkan, tetapi diajak dalam proses pemahaman yang benar dari sudut agama maupun dari sudut kepentingan negara dan bangsa.

"Temani mereka dalam masalah kebangsaan dan global secara benar, bagaimana menjadi umat Islam yang tasamuh, tawazun, yang mendahulukan kemaslahatan daripada kekerasan," katanya.

Sementara itu Kementerian Luar Negeri RI menyatakan masih menunggu konfirmasi dari Turki terkait "hilangnya" 16 warga negara Indonesia (WNI) di Turki yang memunculkan spekulasi bahwa mereka bergabung dengan ISIS.

Direktur PWNI-BHI Kemlu RI Lalu Muhammad Iqbal di Jakarta, Selasa, mengatakan, Kemlu terus melakukan komunikasi intensif dengan otoritas di Turki untuk mencari tahu kebenaran tentang kabar bahwa 16 WNI itu akan pergi ke Suriah untuk bergabung dengan kelompok ISIS.

"Kalau mengenai apakah mereka terlibat ISIS, kita akan tunggu penilaian akhir dari Turki. Kita sudah dapat informasi dari Turki mereka telah melakukan pengawasan kepada seluruh cctv dan tidak terdeteksi ke-16 orang tersebut," kata Iqbal .

Interpol Indonesia pun telah menyurati sejawatnya di Turki terkait pencarian terhadap 16 WNI yang menghilang setelah memisahkan diri dari kelompok tur pada 24 Februari 2015 di negeri tersebut.

Sebelumnya, 24 WNI pergi berwisata ke Turki menggunakan biro jasa perjalanan Smailing Tour. Kemudian 16 di antaranya memisahkan diri dari rombongan.

Keenam belas WNI itu sebagian besar berasal dari Surabaya dan Surakarta. Begitu tiba di bandara di Istanbul, 16 WNI itu memisahkan diri dari kelompok tur dan tidak ikut ke tempat wisata yang telah direncanakan.


Credit  ANTARA News

Pakar: Indonesia swasembada beras tahun ini

Ilustrasi. Target Swasembada Beras. Sejumlah pekerja mengeringkan gabah di pelataran penggilingan padi di Desa Sibalaya, Tanambulava, Sigi, Sulteng, Senin (17/9). Sulteng berkomitmen untuk berkontribusi 1,5 juta ton beras untuk swasembada pangan nasional tahun 2014 yang ditargetkan sebesar 10 juta ton. (FOTO ANTARA/Basri Marzuki) ()

 

 

Pekanbaru (CB) - Indonesia akan lebih cepat dalam mencapai swasembada pangan khususnya untuk komoditi beras bahkan diprediksi terwujud tahun ini atau lebih cepat dibanding target pemerintah yakni tahun 2017, demikian pakar pertanian Dr Soemitro Arintadisastra.

"Prediksi saya, pada April, hingga Mei dan Juni produksi beras nasional sudah melebihi kebutuhan dalam negeri," kata Soemitro kepada pers saat berkunjung ke kawasan Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S) Karya Nyata, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Selasa sore.

Ia mengatakan, banyak faktor yang pada akhirnya membuat negara ini swasembada pangan lebih cepat dibanding target yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo.

Salah satunya, lanjut dia, adalah pola tanam yang telah diubah oleh sebagian besar para petani di daerah-daerah penghasil beras seperti di Kabupaten Kampar dan sebagian besar daerah di Pulau Jawa.

"Mereka menanam padi pada awal tahun tepatnya pada Januari dimana ketika itu musim hujan telah dilalui. Maka hasil panen dapat dicapai pada April dengan hasil yang berlimpah, bahkan dapat menutupi kebutuhan pangan nasional hingga Mei dan Juni," katanya.

Ia menjelaskan, bahwa selama 50 tahun para petani di berbagai daerah di tanah air memiliki pola dan waktu penanaman padi yang salah. Musim tanam kerap dilakukan sebelum dan ketika memasuki musim hujan pada akhir tahun sehingga hasilnya justru buruk.

Oleh karena itu, lanjut pakar, tidak sedikit petani nasional yang kerap mengalami kerugian karena saat musim tanam sudah mengalami kebanjiran dan ketika panen, malah masih memasuki musih hujan sehingga padi tidak terjemur dengan maksimal.

Padi yang buruk, menurut dia juga akan menghasilkan produk beras yang buruk, dengan harga jual yang tentunya rendah, tidak sebanding dengan modal tanam hingga perawatan dan panen.

"Kondisi demikian telah dialami banyak petani di berbagai daerah di Indonesia sehingga sulit untuk mencapai swasembada pangan," katanya.

Untuk tahun ini, lanjut dia, digagas ubah pola dan waktu tanam yang tadinya dilakukan pada pertengahan dan akhir tahun, maka kali ini dilakukan pada awal tahun atau setelah puncak musim hujan.

Untuk diketahui, lanjut dia, puncak musim hujan adalah musim dimana berbagai kawasan di tanah air kerap dilanda banjir. Masa tanam setelah musim ini sangat baik untuk padi.

"Ketika panen, cuaca telah cerah dan pengeringan dapat dilakukan maksimal sehingga hasilnya juga baik. Ketika musim ini, tanaman padi juga maksimal menyerap pupuk sehingga hasil panen bisa jauh lebih memuaskan," katanya.

Pemerintah Kabupaten Kampar, Riau sebelumnya telah menyatakan siap mendukung Program Kadaulatan Pangan yang dijalankan Pemerintah Pusat menuju swasembada pangan bahkan program-program berkaitan telah dilaksanakan sejak lama sebelum Era Presiden Joko Widodo.

"Pemda Kampar dalam progres pembangunan telah melakukan upaya peningkatan swasembada pangan di Kabupaten Kampar, terlebih masyarakat yang ingin terjun dibidang pertanian juga mendapatkan pelatihan langsung," kata Bupati Kampar Jefry Noer.

Jefry mengatakan, jauh sebelum program Pemerintah Pusat itu diluncurkan, Pemkab Kampar telah lebih dulu menjalankan Program Lima Pilar Pembangunan yang kini dikerucutkan menjadi "3 Zero", zero kemiskinan, pengangguran dan rumah kumuh.

Untuk menyukseskan program tersebut, Pemkab Kampar juga membuka berbagai kegiatan dimana percontohannya dibangun secara terpusat di kawasan P4S Karya Nyata, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu.

Berbagai kegiatan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat diterapkan di kawasan ini. Masyarakat dilatih untuk terampil dalam menjahit, serta beternak, bertani hingga dalam pembibitan ikan dan pengelolaan limbah.

"Soal upaya kedaulatan pangan, Kampar telah memiliki program yang sejalan. Bahkan kami menargetkan swasembada pangan tercapai dalam waktu dekat," katanya.

Saat ini Pemkab Kampar juga menjalankan program yang dinamakan Rumah Tangga Mandiri Pangan dan Energi. Sebagai percontohan, Jefry membangun lahan seluas seribu meter persegi dan 1.500 meter persegi di kawasan P4S.

Di dua lahan tersebut, Jefry membangun integrasi kehidupan yakni masyarakat diajarkan untuk menjadi mandiri dengan menanam sayuran seperti cabai dan jamur, peternak ikan lele, sapi dan mengola kotorannya menjadi biourine dan biogas lebih berharga dibanding susu bahkan minyak.

"Jika semua masyarakat di tiap desa di Kampar menjalankan program ini, maka kemandirian pangan dan energi akan terwujud secara merata. Dengan lahan seluas itu, setiap keluarga akan berpenghasilan minimal Rp6 juta per bulan," katanya.

Credit  ANTARA News

Indonesia Berencana Ungkap Pembantaian Westerling

Raymond Westerling (foto:Istimewa/www.gahetna.nl)

 

YOGYAKARTA  (CB) - Pemerintah Indonesia berencana menggugat pelanggaran HAM yang dilakukan Belanda dan Australia dalam peristiwa Westerling, melalui Komite Utang Kehormatan Belanda.

“Kita tentu harus berdaulat secara hukum juga. Kita tentu tidak mau ditekan hanya karena telah menghukum mati warga negara asing kasus narkoba dan dituduh melanggar HAM. Sebenarnya merekalah yang yang telah melanggar HAM," kata Ketua Komite Utang Kehormatan Belanda Barata R Hutagalung, kepada wartawan, Senin (9/3/2015).

Ditambahkan dia, dalam peristiwa itu hampir 1 juta penduduk Sulawesi Selatan tewas dibantai. Para pelakunya adalah orang Belanda, Australia, dan Inggris. Pembunuhan bahkan dilakukan tanpa proses hukum.

“Jadi mereka tidak bisa begitu saja cuci tangan, karena sampai saat ini masih ada saksi-saksi yang melihat bagaimana tentara Australia membunuh tokoh-tokoh di Sulawesi Selatan untuk memuluskan jalan Belanda karena ingin menguasai Indonesia kembali. Kita sudah menang di pengadilan Belanda untuk tragedi Rawagede, jadi ini akan lebih gampang,” jelasnya.

Menurut Batara, kasus pelanggaran HAM oleh negara-negara lain terhadap Indonesia harus diusut tuntas. Apalagi, kasus Westerling tergolong kasus kejahatan luar biasa dan tidak mengenal azas kadaluarsa, karena merupakan kejahatan perang.

Saat ini, pihaknya tengah mengumpulkan bukti-bukti berupa data, fakta, dan laporan resmi Pemerintah Belanda tahun 1949 yang kemudian akan diserahkan pada Dewam Keamanan PBB untuk diselidiki.

"Pemerintah Indonesia mendukung pengusutan kasus pelanggaran HAM dan kejahatan perang yang dilakukan Belanda, Australia, dan Inggris dalam peristiwa Westerling. Sejarah harus diluruskan," terang Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno.

Ditambahkan dia, Peristiwa Westerling merupakan pembunuhan yang tidak ada kadaluarsanya. Pemerintah Indonesia mendukung upaya pelurusan sejarah pembantaian Westerling.

Seperti diketahui, peristiwa Westerling adalah peristiwa pembunuhan ribuan rakyat sipil di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh pasukan Belanda Depot Speciale Troepen pimpinan Raymond Pierre Paul Westerling.

Peristiwa ini terjadi pada Desember 1946-Februari 1947, saat dilangsungkannya operasi militer Counter Insurgency (penumpasan pemberontakan). Pada peristiwa itu, Belanda mendapat bantuan tiga divisi tentara Inggris dan dua divisi tentara Australia.

Credit  SINDOnews

Menko Polhukam: Kejahatan Perang Westerling Libatkan Australia

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno. (Antara/Hafidz Mubarak)

CB, Yogyakarta: Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdjianto menyampaikan, pentingnya data dan fakta yang akurat dalam penyusunan sejarah, termasuk dalam kasus pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan.

"Itu Genosida, banyak orang dari bangsa kita yang dibunuh," terang dia, Senin (9/3), saat menjadi keynote speech di Orasi Kebangsaan II (OK II) Fakultas Hukum UGM, Sleman, Yogyakarta.

Ia menambahkan, saat ini Komite Utang Kehormatan Belanda bersama tim tengah menyusun laporan terkait hal tersebut. Laporan tersebut akan dibawa ke PBB untuk mengungkap kejahatan perang yang terjadi dan untuk meluruskan sejarah.

Tedjo menegaskan pentingnya pelurusan sejarah terhadap peristiwa-peristiwa masa lalu. Penulisan sejarah yang ada selama ini dipengaruhi oleh kepentingan pihak-pihak yang menulis dan mendokumentasikannya.

Dengan penulisan sejarah yang jujur dan benar bisa melaksanakan Jas Merah yang didengungkan oleh Presiden Soekarno. "Pemahaman sejarah yang benar juga akan berpengaruh terhadap karakter bangsa," kata dia.

Ketua Komite Utang Kehormatan Belanda, Batara R Hutagalung menambahkan kejahatan perang dalam kasus pembantaian oleh Westerling paling ditakuti oleh Belanda. Jika kasus Rawagede hanya 431 yang dibantai, kasus pembantaian Westerling jumlahnya mencapai ribuan. Untuk menuntut Belanda, lanjut dia, pihaknya tinggal mengajukan laporan ke Dewan Keamanan PBB agar meneliti kasus tersebut.

"Kejahatan perang jelas tidak mengenal kadaluarsa dan itu kejahatan yang luar biasa," kata dia.

Yang dibantai Westerling kala itu tanpa ada proses hukum apapun. Pada tahun 1945-1950, pembantaian yang dilakukan oleh Belanda dibantu oleh Inggris dan Australia di Sulawesi Selatan.

"Mereka harus bertanggung jawab atas pembantaian hampir satu juta rakyat Indonesia dari 1945-1950," kata dia.

Australia menjadi negara yang juga harus bertanggung jawab karena mereka yang membuka jalan untuk memuluskan tentara Belanda dan Inggris masuk ke Sulawesi Selatan. Hingga sekarang, tegas dia, masih ada saksi mata yang melihat tentara-tentara Australia membantai tokoh-tokoh di Sulawesi Selatan untuk memuluskan Belanda masuk ke Sulawesi Selatan. Ia menyebut, pembunuhan tersebut dilakukan oleh dua divisi tentara Australia.

Saat ini, pihaknya masih merancang agar kejahatan perang tersebut bisa masuk ke Dewan Keamanan PBB. Bahkan, bukti yang dimiliki dari pembantaian perang masa lalu tersebut tidak hanya dari saksi-saksi yang masih hidup, tetapi juga dokumen resmi milik pemerintah Belanda tahun 1969.

Lebih lanjut Barata mengatakan pelaporan tersebut dilakukan juga untuk meluruskan sejarah yang ada selama ini. Pasalnya, ada kesalahan-kesalahan besar dalam penulisan buku sejarah yang di ajarkan di sekolah-sekolah.

Kesalahan-kesalahan penulisan sejarah tesebut menunjukkan, Belanda dulu sudah sudah mencuci otak sejarahwan Indonesia.



Credit  Metrotvnews.com

2.600 Tahun Terpendam, Otak Manusia Ditemukan Tetap Awet

 
Rossparry.co.uk Otak manusia ditemukan tetap awet walaupun terpendam di dalam tanah selama 2.600 tahun.



CB — Saat menggali tanah liat di Heslington, York, arkeolog dari York Archaeological Trust menemukan peninggalan sangat berharga dari masa zaman besi, yakni otak manusia yang masih dalam keadaan awet.

Otak yang telah terpendam sekitar 2.600 tahun tersebut sebenarnya ditemukan pada tahun 2009 bersama tengkorak yang membungkusnya. Baru-baru ini, arkeolog melakukan analisis karbon pada tengkorak dan berhasil mengungkap identitas pemilik otak itu.

Rachel Cubitt, salah satu arkeolog yang terlibat penemuan, mengungkapkan bahwa pada tahun 2009, dia sedang menggali tanah liat dan tiba-tiba menemukan tengkorak dalam posisi telungkup.

"Saya melihat ke dalam lubang tengkorak, dan saya terkejut menyaksikan material lunak berwarna kuning. Itu tak seperti yang saya pernah lihat sebelumnya," katanya seperti dikutip Daily Mail, Kamis (5/3/2015).

Penelitian oleh tim arkeolog University of Bradford kemudian mengonfirmasi bahwa material itu memang otak. Ahli dari Rumah Sakit Mortuary di York kemudian berhasil mengeluarkan otak dari tengkorak dan menyimpannya.

Hasil analisis karbon yang dilakukan baru-baru ini menunjukkan bahwa manusia pemilik otak itu hidup pada abad ke-6 Sebelum Masehi. Dia mungkin mati pada usia 26-45 tahun.

Analisis pada dua ruas tulang belakang yang ada bersama tengkorak tersebut mengungkap, manusia itu mendapat pukulan hebat pada leher belakangnya dan memiliki luka-luka akibat tusukan benda tajam sebelum mati. Namun, penyebab kematiannya belum dipastikan.

Para ahli pernah menduga bahwa manusia pemilik otak itu digantung. Kepalanya menjadi sebuah persembahan. Hal itu merupakan praktik umum pada zaman besi. Namun, para ahli belakangan meragukan asumsi itu.

Sonia O Connor, arkeolog dari University of Bradford, mengatakan bahwa manusia pemilik otak itu kemungkinan besar langsung dikubur segera setelah mati sehingga otaknya bisa terawetkan dengan baik.

Kondisi tanah liat saat terkubur diduga kedap oksigen sehingga menghambat proses pembusukan. Connor juga mengatakan bahwa otak memang mungkin terawetkan selama ribuan tahun karena komponen lemak dan proteinnya.


Credit  KOMPAS.com

Wahana India Ungkap Kemegahan Gunung Raksasa di Mars

 

ISRO Citra 3D Arsia Mons yang diambil wahana Mars Orbiter Mission milik India.

CB - Mengorbit planet Mars sejak September 2014, wahana Mars Orbiter Mission (MOM) milik India berhasil memotret kemegahan gunung dorman raksasa, Arsia Mons.

MOM memotret Arsia Mons dari ketinggian 16 kilometer dari permukaan Planet Merah dengan instrumen Mars Orbiter Laser Altimeter (MOLA) yang dimilikinya. Hasil fotonya kemudian diolah oleh Indian Space Research Organisation (ISRO) menghasilkan citra 3D Arsia Mons.

Citra beresolusi 556 meter per piksel menunjukkan secara utuh puncak, kawah dan lereng gunung setinggi 10.707 meter tersebut. Deposit vulkanik tampak di bagian lereng gunung itu.

Foto yang dihasilkan India menjadi citra 3D Arsia Mons kedua setelah citra sebelumnya dihasilkan oleh wahana Mars Express milik Badan Antariksa Eropa.

 

ISRO Citra Valles Marineris Canyon, salah satu ngarai terbesar di Tata Surya.

Arsion Mons cuma salah satu fitur permukaan Mars yang dipotret MOM. Dengan instrumen Mars Colour Camera (MCC), MOM juga memotret salah satu ngarai terbesar di Tata Surya, Valles Marineris Canyon. Ngarai itu membentang sepanjang 4.000 kilometer.

Citra Valles Marineris Canyon dihasilkan lewat pemotretan dari ketinggian 24.000 kilometer. Dengan resolusi 1,2 kilometer per piksel, citra menunjukkan bagian ngarai yang disebut Eos Chaos dan retakannya.

 

ISRO Citra bulan Mars, Phobos (bulatan hitam), dengan latar permukaan Planet Merah.

Terakhir, MOM juga mengabadikan bulan Mars yang memiliki diameter 22 kilometer, Phobos. Bulan itu tampak sebagai siluet di muka citra permukaan Mars.

MOM adalah salah satu wahana berbiaya murah di yang dikembangkan oleh India dan memicu decak kagum dunia. Meski murah, wahana itu tetap punya misi besar, diantaranya menguak keberadaan molekul pendukung kehidupan di planet tetangga terdekat Bumi itu.

Credit KOMPAS.com

Aquino mengaku ditipu soal serangan terhadap pemberontak

Ilustrasi. Presiden Filipina Benigno Aquino memberikan keterangan di Istana Malacanang, Manila, Senin (21/11). Mantan Presiden Filipina Gloria Macapagal Arroyo, yang berada di bawah pengawasan di sebuah rumah sakit di Manila setelah ditahan atas tuduhan kecurangan pemilu, akan diberikan kesempatan yang adil untuk membela dirinya di pengadilan, kata Aquino. Aquino, yang meraih kemenangan dalam pemilu tahun lalu atas dasar pemberantasan korupsi, termasuk bersumpah untuk menuntut dugaan atas korupsi yangd dilakukan Arroyo, juga mengatakan pihak yang bersalah harus bertanggung jawab, karena apabila dibiarkan maka dikhawatirkan akan mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan. (REUTERS/Cheryl Ravelo)

 

 

Manila (CB) - Presiden Filipina Benigno Aquino pada Senin menyalahkan seorang jenderal polisi, yang memberinya keterangan salah tentang gerakan rahasia gagal terhadap pemberontak Moro, yang mengakibatkan kematian 44 personel polisi khusus.

Aquino menghadapi kemelut politik terbesar atas gerakan menangkap pegaris keras paling dicari itu, dengan beberapa anggota parlemen, uskup Katolik Roma, kelompok masyarakat madani dan pegiat memintanya mundur, lapor Reuters.

"Sangat jelas, saya tertipu," kata Aquino kepada wartawan, "Yang benar adalah, saya diberi keterangan salah oleh yang paling tahu tentang yang terjadi. Sayangnya, orang lain, yang tidak tahu apa-apa, tidak dapat memberikan keterangan lebih lanjut selain keterangan sangat mentah."

Pada 25 Januari, pasukan komando polisi menyelinap ke daerah pemberontak di selatan untuk menangkap Zulkifli bin Hir alias Marwan, pembuat bom terkait Al Qaida dengan hadiah lima juta dolar Amerika Serikat (lebih dari 60 miliar rupiah) untuk mayatnya. Pasukan komando itu, anggota Pasukan Khusus, disergap pemberontak Moro dan 44 personel di antara mereka tewas.

Gerakan itu dipimpin Jenderal Getulio Napenas, yang, kata Aquino, menyimpang dari rencana, yang diajukan kepadanya dua pekan sebelum gerakan tersebut. Ia mengatakan "tuduhan tepat" akan diajukan terhadap Napenas untuk pembangkangan.

Aquino bertemu dengan pastor gereja Kristen di istana presiden pada Minggu dalam misa khusus, tanpa uskup Katolik Roma, yang mengecamnya karena membiarkan teman mengawasi tugas tersebut.

Aquino tidak mengatakan mengapa teman itu, Alan Purisima, yang diskors dari jabatan kepala kepolisian negara atas tuduhan korupsi, diizinkan bertanggung jawab atas keseluruhan gerakan itu.

Selain itu, serangan berubah jadi bencana dan memicu kegentingan politik terburuk bagi Aquino tersebut digugat dan muncul pertanyaan tentang sejauh mana peran Amerika Serikat dalam gerakan itu, yang memperdalam kesulitannya.

Beberapa anggota parlemen Filipina bertanya apakah tentara Amerika Serikat memainkan peran utama dalam gerakan pada Januari itu, yang berakhir dengan 44 polisi khusus tewas di ladang di bagian selatan negara tersebut.

Mereka menunjuk laporan bahwa pesawat nirawak Amerika Serikat menerbangi daerah tersebut saat itu dan dikatakan memancarkan kembali seketika gambar kepada komandan negara adidaya tersebut saat kegagalan itu terjadi.

Ketua Senat Franklin Drilon, anggota kuat dari Partai Liberal berkuasa, adalah satu dari sedikit-dikitnya lima senator, yang mengangkat persoalan tentang apa yang Amerika Serikat tahu.


Credit  ANTARA News

Putin beberkan gerakan rahasia untuk kuasai Krimea

Presiden Rusia Vladimir Putin (ANTARA FOTO/REUTERS/Adnan Abidi)

 

Moskow (CB) - Presiden Vladimir Putin mengungkapkan perintah rahasia untuk penguasaan Rusia atas Krimea dan menggambarkan tentara Rusia siap bertarung untuk menyelamatkan Presiden Ukraina pendukung Moskow, yang digulingkan.

Dalam potongan film berjudul "Homeward bound" yang ditampilkan pada Minggu untuk film dokumenter, yang akan ditayangkan televisi negara Rossiya-1, Putin secara terbuka membahas upaya penguasaan Krimea oleh Moskow, yang bermasalah, pada tahun lalu.

Putin menceritakan pertemuan sepanjang malam dengan para pimpinan badan keamanan untuk membahas bagaimana upaya membebaskan presiden terguling Viktor Yanukovych, yang telah melarikan diri dari sebuah pemberontakan jalanan pro-Barat di Kiev, ibu kota Ukraina.

"Kami selesai sekitar pukul tujuh pagi," kata Putin, "Ketika kami berpisah, saya berkata kepada rekan-rekan saya: kami harus mulai bekerja untuk mengembalikan Krimea ke Rusia."

Empat hari setelah pertemuan Februari 2014 itu, tentara tak dikenal mengambil alih parlemen lokal di Krimea dan para deputi buru-buru memilih pemerintahan baru. Provinsi Ukraina itu kemudian secara resmi dianeksasi oleh Moskow pada 18 Maret yang memicu kecaman internasional.

Operasi militer awalnya dirahasiakan dan meskipun ada peningkatan tindakan nyata dari pasukan Rusia di lapangan, Moskow bersikeras bahwa hanya penduduk setempat yang terlibat dalam pergolakan. Kemudian, Kremlin mengakui bahwa pihaknya telah ada di balik perebutan kekuasaan.

Dalam potongan video untuk film dokumenter itu, Putin juga mengklaim bahwa militer Rusia siap untuk melawan di kota Ukraina bagian timur, Donetsk, untuk mendapatkan Yanukovych, tokoh yang disebut sangat korup tapi merupakan tokoh setia yang lebih suka tetap menempatkan Ukraina dalam lingkup pengaruh Rusia.

"Dia akan dibunuh," kata Putin, "Kami bersiap-siap untuk membawa dia keluar Donetsk melalui darat, laut atau udara. Persenjataan berat di bawa untuk menghindari berbicara terlalu banyak."

Yanukovych kemudian muncul kembali di kota Rusia bagian selatan Rostov dan tidak pernah kembali ke Ukraina.

Lebih dari enam ribu orang telah tewas sejak pertempuran antara pasukan pemerintah Ukraina dan milisi separatis bersenjata yang berbasis di Donetsk dan didukung - menurut pemerintah Barat - Rusia, meskipun Moskow membantah hal ini.

Rossiya-1 tidak mengatakan kapan film dokumenter itu akan ditayangkan secara menyeluruh, demikian laporan AFP.


Credit  ANTARA News

Tiru Australia, Nigeria Mohon Indonesia Ampuni 3 Warganya

Tiru Australia, Nigeria ikut-ikutan memohon Indonesia ampuni tiga warganya yang bakal dieksekusi. Foto: Ilustrasi.

 

ABUJA  (CB) - Tiru Australia, Nigeria kini ikut-ikutan memohon kepada pemerintah Indonesia untuk mengampuni tiga warganya yang bakal dieksekusi karena menjadi gembong narkoba.

Langkah Nigeria ini muncul setelah Australia gencar memohonkan ampunan untuk duo Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Seorang pejabat senior di Kementerian Luar Negeri Nigeria, Danjuma Sheni, menyampaikan permohonan grasi itu melalui Duta Besar Indonesia untuk Nigeria, Harry Purwato.

”Kami sangat menyadari konsekuensi dari perdagangan narkoba di negara Anda, tapi kami masih ingin meletakkannya pada catatan dan kami masih ingin meminta menyampaikan kepada presiden (Joko Widodo) untuk memberi belas kasihan,” kata Sheni dalam pertemuan itu.

Sheni mengatakan, Nigeria telah menyadari bahwa tiga warganya itu dihukum melalui proses peradilan di Jakarta.”Dan banding mereka (untuk grasi) kepada presiden telah ditolak,” ujarnya.

Salah satu dari tiga terpidana mati asal Nigeria, Raheem Agbaje Salami, telah dipindahkan ke Nusakambangan untuk bisa dieksekusi setiap saat. ”Kami ingin meminta Anda menyampaikan kepada pemerintah Anda bahwa hukuman mati terhadap Salami harus ditukar dengan penjara seumur hidup,” ujar Sheni, seperti dilansir AAP, Selasa (10/3/2015).

Sementara itu Duta Besar Harry Purwanto, siap menyampaikan permohonan pemerintah Nigeria itu kepada pemerintah Indonesia.

Credit  SINDOnews

Pamer ke Putin, AS Kirim 120 Kendaraan Tempur ke Latvia

Pamer ke Putin, AS mengirim 120 kendaraan tempur lapis baja ke Latvia. Foto: Reuters.

 

 

RIGA  (CB) - Amerika Serikat (AS) dan NATO telah pamer kekuatan kepada Presiden Rusia, Vladimir Putin dengan mengirimkan 120 kendaraan tempur lapis baja, termasuk tank ke Latvia. AS mengklaim kehadiran ratusan kendaraan tempur lapis baja itu untuk mencegah agresi Rusia.

Menurut Kementerian Pertahanan Latvia, tank M1A2 Abrams dan tank M2A3 Bradley termasuk dari ratusan kendaraan lapis baja AS yang dikerahkan di Latvia. Menteri Pertahanan Latvia,  Raymond Vejonis, menyambut pengerahan kendaraan tempur itu.

”Kehadiran sekutu kami (AS dan NATO) di Latvia adalah konfirmasi atas solidaritas dan keamanan di kawasan,” ujar Vejonis dalam sebuah pernyataan di Twitter.

Tank-tank tempur itu dikirim ke Riga, Latvia, dengan menggunakan kapal Liberty Promise pada hari  Senin. Jenderal militer AS, John O'Conner, ikut menyaksikan pengiriman tank-tank tempur tersebut.

”Kemerdekaan harus diperjuangkan, kemerdekaan harus dipertahankan,” ujarnya seperti ditulis di akun Twitter Kedubes AS di Riga. Menurutnya, pengiriman ratusan kendaraan tempur lapis baja AS itu sebagai sinyal kuat NATO bagi Presiden Putin.

”Pengiriman ini menunjukkan tekad untuk Presiden Putin dan Rusia yang secara kolektif kita bisa datang bersama-sama,” kata O'Connor.” Mereka (ratusan kendaraan tempur) akan tinggal selama diperlukan untuk mencegah agresi Rusia,” katanya lagi, seperti dilansir Russia Today, kemarin (9/3/2015).

Credit SINDOnews

Jenderal AS: Membombardir ISIS Bukan Jawaban

Jenderal AS menyebut membombardir basis ISIS secara berlebihan bukan jawaban atas perang. Foto: Reuters. 

 

WASHINGTON  (CB) - Seroang jenderal Amerika Serikat (AS) membela strategi serangan udara terhadap ISIS. Namun, membombardir secara berlebihan dan mengirim pasukan AS bukanlah sebuah jawaban yang tepat untuk melenyapkan ISIS.

Kepala Staf Gabungan Militer AS, Jenderal Martin Dempsey, saat kunjungan ke kapal induk Prancis di Teluk meminta “strategi kesabaran” dalam perang melawan kelompok Islamic State Iraq and Syria (ISIS) di Irak dan Suriah.

Menurutnya membombardir basis ISIS secara belebihan akan menjadi kesalahan karena berisiko memakan korban jiwa dari kalangan sipil. Selain itu, juga berpotensi dijadikan bahan propaganda ISIS.

”Jadi kita memiliki tanggung jawab untuk menggunakan kekuatan serangan udara secara tepat. Dan itu berarti bahwa dibutuhkan waktu untuk mengumpulkan data intelijen yang akurat terkait target,” lanjut Jenderal Dempsey, seperti dilansir Al Arabiya, Senin (9/3/2015).

“Bom ‘karpet’ melalui Irak bukanlah jawaban,” sambung dia. ”Saya pikir itu akan membutuhkan strategi kesabaran.”

Sementara itu, kepala militer Prancis, Jenderal Pierre de Villiers, memahami kekhawatiran jenderal AS itu. Koalisi Internasional Anti-ISIS kin menghadapi "paradoks". Sebab, negara-negara Barat ingin perang dengan ISIS dilakukan cepat, namun di sisi lain hal itu akan merugikan Irak karena harus membangun kembali wilayahnya yang hancur setelah dikuasai ISIS.

Irak sendiri telah memohon bantuan kepada koalisi untuk membantu melindungi situs arkeologi di negara itu sebelum ISIS menghancurkannya lebih banyak. ”Kami meminta dukungan udara,” kata Menteri Pariwisata dan Benda Antik Irak, Adel Fahad al-Shershab.


Credit  SINDOnews

Obama: Venezuela Ancaman Bagi Keamanan AS

 

Presiden AS Barack Obama menyatakan bahwa Venezuela merupakan ancaman bagia keamanan nasional AS. (Reuters/Kevin Lamarque)

 

Washington,D.C., CB -- Presiden Amerika Serikat Barack Obama menyatakan bahwa Venezuela merupakan ancaman bagia keamanan nasional AS dan mengeluarkan perintah eksekutif untuk menjatuhkan sanksi kepada tujuh pejabat venezuela pada Senin (9/3).

Langkah ini ditempuh Obama terkait dengan perlakuan pemerintah Venezuela terhadap lawan politi di negara itu

"Para pejabat Venezuela, yang pada masa lalu maupun sekarang melanggar hak asasi warga negara Venezuela dan terlibat dalam tindakan korupsi publik, tidak akan diterima di sini, dan kami sekarang memiliki alat untuk memblokir aset mereka sehingga mereka tidak dapat menggunakan sistem keuangan AS," kata juru bicara Gedung Putih Josh Earnest, dalam sebuah pernyataan resmi, dikutip Reuters, Senin (9/3).

"Kami sangat prihatin dengan upaya pemerintah Venezuela untuk meningkatkan intimidasi dari lawan-lawan politiknya. Masalah Venezuela tidak bisa diselesaikan dengan mengkriminalisasi perbedaan pendapat," tambah Earnest.

Gedung Putih menyatakan perintah eksekutif ini menargetkan pejabat publik yang tindakannya merusak proses demokrasi dan lembaga demokratis.

Sanksi ini juga diperuntukkan bagi pejabat publik yang telah melakukan tindakan kekerasan atau pelecehan hak asasi manusia, terlibat dalam menghukum pelaku kebebasan berekspresi, atau terlibat dalam korupsi publik.

Sanksi ini akan berujung pada pembekuan aset tujuh pejabat publik Venezuela yang memiliki properti dan kepentingan mereka di Amerika Serikat. Para pejabat tersebut juga tak diinjinkan untuk masuk ke Amerika Serikat.

Lebih lanjut, sanksi ini juga melarang warga AS juga berbisnis dengan tujuh pejabat tersebut.

Gedung Putih meminta Venezuela untuk membebaskan semua tahanan politik, termasuk "puluhan mahasiswa". AS juga menegur keras venezuela karena menyalahkan Washington atas masalah tersebut.

"Kami telah melihat sering kali pemerintah Venezuela mencoba untuk mengalihkan perhatian dari masalahnya sendiri dengan mencoba menyalahkan Amerika Serikat atau anggota lain dari masyarakat internasional untuk peristiwa yang terjadi di Venezuela," kata Earnest dalam pernyataannya.

"Upaya ini mencerminkan kurangnya keseriusan dari pihak pemerintah Venezuela untuk menghadapi situasi yang suram yang dihadapinya," kata Earnest.

Sebelumnya, Presiden Venezuela telah menyalahkan Amerika Serikat untuk berbagai masalah yang dihadapi negara tersebut.

Pada akhir Desember lalu, Maduro menyalahkan lemahnya harga minyak dunia kepada Amerika Serikat yang terus menerus "perang dingin" dengan Rusia.

Pada awal 2014, Maduro juga menyalahkan Washington atas protes anti-pemerintah yang telah berjalan dua bulan dan menewaskan puluhan orang. Menurut Maduro, AS membiayai kelompok oposisi dan menuduh Wakil Presiden AS, Joe Biden, ingin menggulingkan pemerintahannya melalui kudeta.



Credit  CNN Indonesia

Perancis: 10 Ribu Orang Eropa Akan Bergabung ISIS di 2015

 

 Saat ini, terdapat tiga ribu warga Eropa yang sudah bergabung dengan ISIS, dengan Perancis dan Belgia sebagai negara 'penyumbang' terbanyak. (Reuters/ Thaier Al-Sudani)

 

Jakarta, CB -- Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) telah menjaring anggota dari berbagai pelosok dunia. Perdana Menteri Perancis, Manuel Valls, mengungkapkan kekhawatirannya dan mengatakan bahwa sebanyak 10 ribu orang Eropa diperkirakan akan bergabung dengan ISIS hingga akhir 2015.

"Ada tiga ribu warga Eropa di Irak dan Suriah hari ini. Jika Anda melakukan proyeksi untuk beberapa bulan ke depan, bisa ada lima ribu sebelum musim panas dan 10 ribu sebelum akhir tahun. Apakah Anda menyadari ancaman yang ada?" ujar Valls kepada stasiun televisi Perancis, iTele, seperti dikutip RT, Minggu (8/3).

Merujuk pada data Uni Eropa, Perancis dan Belgia adalah negara dengan jumlah penduduk yang terkena imbas radikalisasi ISIS paling banyak.

Menanggapi hasil temuan tersebut, Valls berkata, "Sudah ada sekitar 90 warga Perancis yang tewas di sana dengan senjata di tangannya, bertarung melawan nilai-nilai kita sendiri."

Perancis sendiri sebenarnya sudah melakukan langkah antisipasi dengan mengadopsi hukum anti-terorisme pada November lalu. Namun, hukum tersebut baru diimplementasikan pada Februari lalu ketika pemerintah menahan 44 paspor, termasuk 4 warganya, untuk mencegah mereka melancong ke Suriah atau Irak.

"Kita harus menghadapi ancaman tingkat tinggi di Perancis, di Eropa, dan negara lain," ucap Valls.

Perancis bukan satu-satunya negara yang sedang dirudung kekalutan akibat ISIS. Pada Minggu (8/3), Kepala Intelijen Militer Jerman, Christof Gram, menyatakan kekhawatirannya bahwa institusi militer di Jerman bisa jadi dipakai sebagai tempat pelatihan sebelum seseorang bergabung dengan ISIS.

"Kami melihat risiko bahwa Bundeswehr (tentara Jerman) bisa dipakai sebagai kamp pelatihan untuk kekerasan Islam," ucap Gram dalam sesi wawancara bersama Welt.

Untuk mencegah hal tersebut, menurut Gram, harus ada sistem pemeriksaan kandidat anggota militer jika ada keraguan loyalitas dari orang yang bersangkutan.

Menurut Gram, aparat Jerman kini tengah mengamati secara ketat hubungan umat Muslim lokal dengan teroris di Irak dan Suriah.

Pengawasan ini dirasa sangat perlu dilakukan. Pasalnya, 900 warga Jerman terdeteksi telah hijrah ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS, 20 di antaranya adalah mantan tentara.

Dari 900 orang tersebut, 70 orang dinyatakan tewas, setidaknya 10 di antaranya bunuh diri saat melakukan aksi teror. Hal yang paling diwaspadai adalah adanya 180 orang kembali dari medan perang dan diperkirakan akan menjadi pembawa radikalisasi untuk umat Muslim Jerman lain.

Berita mengenai perekrutan ISIS Eropa terhangat datang dari Inggris ketika tiga gadis dinyatakan kabur dari rumahnya di London untuk terbang ke Turki dan diperkirakan bakal bergabung dengan ISIS di Suriah. Menurut sumber terpercaya yang dirujuk oleh SkyNews TV, ketiga gadis tersebut sekarang sudah berada di jantung kota ISIS, Al-Raqqa, Suriah.

Mereka mendiami rumah yang disediakan oleh perekrut mereka, Aqsa Mahmood. Menurut tim intelijen Inggris, Amira Abase, 15, Shamima Begum, 15, dan Kadiza Sultana, 16, sudah berhubungan dengan Mahmood melalui jejaring sosial sebelum mereka kabur.

Lembaga thinktank Inggris, Quilliam Foundation, menyatakan bahwa media sosial memang merupakan alat rekrutmen utama ISIS. Dari 600 wanita Inggris yang direkrut ISIS, 10 persen di antaranya terjaring melalui media sosial.

Credit  CNN Indonesia

PBB Sebut Australia Siksa Imigran Asing, Abbott Murka

 

 Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, mengaku muak dikuliahi terus oleh PBB, menyusul laporan soal pelanggaran Konvensi Menentang Penyiksaan oleh Australia. (Reuters/Andrew Taylor/Files)

 

Canberra,CB -- Laporan terbaru PBB menyebutkan bahwa Australia secara sistematis telah melanggar Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan atas perlakuan buruk mereka terhadap para imigran asing pencari suaka, terutama anak-anak, di pusat detensi Pulau Manus, Papua Nugini.

Diberitakan The Guardian, Senin (9/3), laporan pada Dewan HAM PBB ini disampaikan oleh pelapor khusus untuk penyiksaan, Juan Mendez, atas penyelidikan penyiksaan dan pelecehan di 68 negara, salah satunya Australia.

Soal Negeri Kangguru, penyiksaan terjadi sepenuhnya di pusat detensi imigran ilegal di Pulau Manus.

"Pemerintah Australia, karena telah gagal memberikan kondisi tahanan yang memadai; menghentikan praktik penahanan terhadap anak; dan menghentikan peningkatan kekerasan dan ketegangan di pusat pemrosesan suaka regional, telah melanggar hak-hak para pencari suaka termasuk anak-anak untuk bisa bebas dari penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan," kata Mendez dalam laporannya.

Kepada penyidik PBB, dua orang pencari suaka di Pulau Manus, disebut Mr A dan Mr B, mengaku diikat di kursi oleh petugas keamanan dan diancam dengan "kekerasan fisik, perkosaan dan pengadilan karena 'menjadi agresif'" jika mereka menolak menarik pernyataan pada polisi soal pembunuhan Reza Barati selama kerusuhan di pusat detensi.

Reza Barati adalah imigran asal Iran berusia 23 tahun yang tewas dalam kerusuhan di Pulau Manus pada 17 Februari 2014.

Menurut Mendez, Australia telah melanggar konvensi internasional yang mereka ratifikasi sendiri pada 1989 karena menahan dan mengadili dengan sewenang-wenang imigran di laut tanpa akses pengacara. Selain itu Australia memperketat pengeluaran visa berdasarkan karakter pemohon serta penilaian risiko.

Abbott Murka

Ditanya soal laporan tersebut, Perdana Menteri Tony Abbott murka dan mempertanyakan kredibilitas pelapor PBB. Dia mengatakan, PBB seharusnya memperhitungkan upaya Australia yang berhasil menghentikan perjalanan para pencari suaka di laut yang penuh risiko dan sangat berbahaya.

"Saya kira warga Australia sudah muak dikuliahi oleh PBB, terutama karena kami telah menghentikan perahu-perahu itu, dan dengan menghentikannya, kami mengakhiri kematian di laut," kata Abbott.

"Tindakan paling manusiawi, paling pantas, paling penyayang, yang bisa dilakukan adalah menghentikan perahu ini, karena ratusan, saya kira sekitar 1.200 bahkan, tenggelam di laut saat banyaknya perdagangan manusia di bawah pemerintahan sebelumnya," lanjut Abbott lagi.

Sebelumnya Abbott mengkritik Komisi HAM Australia, terutama presidennya, Professor Gillian Triggs, telah bertindak "berat sebelah" dalam melaporkan soal anak-anak di pusat detensi imigran.

Ben Pynt dari lembaga Humanitarian Research Partners menyayangkan reaksi Abbott dan mengatakan bahwa pemerintah mencoba mengabaikan tuduhan penyiksaan tersebut.

"Perdana menteri mencoba mendiskreditkan pelapor khusus untuk penyiksaan dengan cara yang sama saat dia menyerang Professor Triggs, sebagai seorang yang bias dan tidak bereputasi. Yang tidak dia lakukan adalah membantah bukti yang dihadirkan atau membuktikan sebaliknya soal tuduhan penyiksaan," kata Pynt.

Direktur advokasi untuk lembaga Human Rights Law Centre, Daniel Webb, mengatakan bahwa laporan PBB mengonfirmasi bahwa pemrosesan lepas pantai suaka Australia gagal memenuhi standar dasar hak asasi manusia.

"Di bawah hukum internasional, Australia tidak boleh memenjarakan orang tanpa komunikasi di perahu di tengah samudera. Atau tidak boleh mengembalikan orang-orang ke tempat dimana mereka terancam disiksa," kata Webb.

Selain Australia, pelapor PBB juga mengkritisi Amerika Serikat yang memvonis mati pria dengan kelainan jiwa dan telah memenjarakannya selama 30 tahun, dan Inggris soal beberapa kasus deportasi.

Papua Nugini tidak merespon pertanyaan dari PBB soal penanganan keamanan di Manus. Australia sendiri saat ini aktif melobi untuk posisi di Dewan HAM PBB yang pemungutan suaranya akan dilakukan pada 2017


Credit  CNN Indonesia

Radar militer Erieye AEW&C SAAB juga bisa untuk sipil

Gotheborg, Swedia (CB) - Sistem radar, peringatan dini, dan komando Erieye AEW&C dari perusahaan otomotif, dirgantara dan pertahanan Swedia, SAAB AB, bisa dipergunakan juga untuk keperluan sipil, selain untuk kepentingan militer.

"Ada berbagai tingkatan skala konflik yang bisa diputuskan selain status perang secara militer. Kami menawarkan solusi dari peralatan yang kami kembangkan ini, yaitu Erieye AEW&C yang ditempatkan pada pesawat terbang untuk keperluan selain militer,” kata Kepala Pengembangan Bisnis Pemasaran SAAB AB, Lars Ekstrom, di Kantor Sistem Pertahanan Elektronika SAAB AB, di Gotheborg, Swedia, Senin.

Gotheborg di selatan Swedia adalah "rumah" bagi pengembangan piranti lunak dan sistem pertahanan elektronik. SAAB AB menghabiskan 28 persen dananya untuk riset dan pengembangan produk dan sistem.

Ekstrom menyebutkan, ada banyak keunggulan dari penerapan Erieye AEW&C yang selama ini bisa ditempatkan pada empat jenis pesawat terbang, di antaranya SAAB 340, pesawat terbang turboprop. Tak kalah penting adalah menambah jangkauan pantauan radar hingga 10 kali dari pada radar berbasis daratan.

Menurut data SAAB AB, Erieye AEW&C bisa menjangkau jarak hingga 200 mil laut dengan mampu mendeteksi objek bergerak atau tidak bergerak sampai seukuran sepeda kayuh, baik di darat, udara, maupun permukaan laut. Ini adalah sistem pengawasan yang lebih maju ketimbang sistem peringatan dini AWACS.

Saat memberi penjelasan, Ekstrom didampingi sejumlah petinggi SAAB AB, yang juga mengembangkan pesawat tempur generasi terkini, JAS-39 Gripen A/B, C/D, dan NG.

"Misi selain militer sangat bisa dilakukan Erieye AEW&C, mulai dari pemantauan pencurian ikan di laut, penyelundupan di perbatasan negara, penanggulangan penyelundupan narkoba, operasi SAR, sebagai ATC, hingga gerilya,” katanya.

SAAB AB memiliki dokumentasi operasionalisasi armada Erieye AEW&C saat berpatroli udara.

Dari semua performansi Erieye AEW&C, semua produk informasinya bisa dilimpahkan ke dalam sistem datalink sehingga pusat komando operasi —berada di dalam pesawat pembawa Erieye AEW&C atau di darat dan laut— bisa segera mengambil keputusan dan perintah.

Menurut Ekstrom yang puluhan tahun mengembangkan sistem ini, Erieye AEW&C bisa dioperasikan dalam berbagai mode secara bersamaan.

Berlainan dengan AWACS, Erieye AEW&C dapat memokuskan pada bidang pengamatan dalam satu atau beberapa objek untuk segera kembali “menyapu” bidang pengamatan secara keseluruhan, kata Ekstrom.



Credit ANTARA News