CUPUMA

Selasa, 29 Januari 2019

AU Inggris Siapkan Drone Protector Berteknologi Kuantum

CB, London – Angkatan Udara Kerajaan Inggris menjalin kerja sama dengan perusahaan swasta General Atomics untuk memasang teknologi canggih deteksi dan penghindaran ke armada pesawat nirawak atau drone Protector RG Mk1.

Drone Protector ini merupakan generasi terbaru yang dikembangkan Inggris untuk menggantikan armada drone Reaper, yang telah bertugas selama beberapa tahun.
Kapten Grup Lyndon Jones dari Kementerian Pertahanan yang membawahi program ISTAR, mengatakan teknologi ini penting dikembangkan untuk menjamin keselamatan penerbangan drone di wilayah udara sipil.

“Protector merupakan drone dengan teknologi lompatan kuantum dibandingkan armada drone Reaper,” begitu dilansir Defense News pada Senin, 28 Januari 2019.
Drone Protector dirancang untuk memiliki daya serang lebih hebat dan jarak terbang lebih jauh dibandingkan drone MQ9 Reaper. Drone ini juga mampu untuk terbang di wilayah udara sipil karena dilengkapi dengan sistem deteksi untuk menghindari terjadinya tabrakan dengan pesawat terbang sipil.
Ada tiga perusahaan swasta bidang teknologi militer yang ikut memperkuat pengembangan drone Protector. Perusahaan BAE System, misalnya, bertugas merancang konsep operasi drone Protector di wilayah udara Inggris.

Perusahaan MBDA dan Raytheon UK bertugas mengintegrasikan sistem rudal canggih Brimstone 3 dan rudal terpandu presisi Paveway 4 untuk dipasang di Protector.
Protector bakal menjadi drone pertama dunia yang mendapat sertifikat untuk bisa terbang di wilayah udara sipil tanpa membahayakan penerbangan pesawat penumpang.
Militer Inggris memesan 16 drone Protector pada 2016. Ada kemungkinan tambahan pemesanan 10 drone lagi. Ini merupakan bagian dari upgrade sistem teknologi militer Inggris sesuai rencana “Strategic Defence and Security 2015”.

Perusahaan General Atomics telah mengembangkan drone Protector versi maritim. Ini untuk melengkapi 9 armada Boeing P-8 Poseidon patroli laut yang telah dipesan. “Kami menyadari kemampuan drone ini. Saya tertarik dengan kemampuannya,” kata Jones.
Sejumlah negara maju bersaing memproduksi drone untuk berbagai kepentingan baik sipil dan militer. Turki, misalnya, sedang mengembangkan drone berukuran besar yang bakal diluncurkan dalam beberapa bulan. Media Anadolu melansir negara ini juga memproduksi drone berukuran menengah, yang telah dijual ke Qatar dan Ukraina untuk tujuan militer.

Credit tempo.co

Erdogan Sebut Turki Bakal Luncurkan Drone Besar

Drone Turki TB2 versi militer, yang mampu mengangkut beban 55 kilogram. Defense News

CB, Antalya – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan negaranya bakal memproduksi pesawat nirawak atau unmaned aerial vehicles atau drone berukuran besar dalam beberapa bulan.

Erdogan, mengatakan teknologi drone baru ini bakal menjadi contoh bagi dunia.
“Sekarang kita memproduksi pesawat nirawak berukuran lebih besar dan bakal rampung dalam beberapa bulan,” kata Erdogan sambil mengatakan negaranya sudah memproduksi drone untuk tujuan pengawasan dan dilengkapi senjata seperti dilansir kantor berita Anadolu pada Senin, 28 Januari 2019.

Erdogan mengatakan ini di Provinsi Antaliya, yang terletak di kawasan tepi laut Mediterania. Menurut dia, 65 persen kebutuhan industri pertahanan Turki disediakan perusahaan produsen komponen lokal. Dia menyebut ini sebagai kesuksesan pengembangan industri pertahanan negara itu.
Secara terpisah, media Defense News melansir perusahaan kontraktor senjata swasta Turki memenangkan kontrak penjualan enam pesawat drone TB2 UAV ke Ukraina. Nilai kontrak ini diperkirakan mencapai sekitar Rp971 miliar atau US$69 juta. Kontrak ini ditandatangani oleh perusahaan Baykar Makina asal Turki dengan Ukrspetsproekt, yang merupakan perusahaan pelat merah Ukraina.

Pejabat Turki mengatakan kontrak ini termasuk penjualan amunisi untuk drone Bayraktar TB2 versi militer. Pada 2017, perusahaan Turki ini menjual satu paket drone TB2 sebanyak enam unit ke Qatar. Militer Turki menggunakan sekitar 75 unit drone jenis ini untuk menyerang pasukan Kurdi, yang berada di sebelah utara dari Suriah.

Drone ini mulai digunakan militer Turki sejak 2014. Desain drone ini disebut monocoque dengan struktur ekor berbentuk V. Fuselage atau tubuh drone menggunakan bahan serat karbon, Kevlar dan komposit hibrida. Drone ini juga menggunakan konektor antara bagian tubuhnya dan terbuat dari alumunium. Alumunium ini dibentuk menggunakan computer numerical control atau CNC machine agar memiliki presisi.

Setiap sistem drone TB2 memiliki enam unit drone, dua stasiun kontrol, tiga terminal data di darat, dua terminal video, dan perlengkapan dukungan darat. Drone ini mampu mengangkat beban hingga 55 kilogram seperti modul kamera optis elektro, modul kamera inframerah, laser, dan pelacak laser.

Credit tempo.co

AS Dakwa Bos Huawei Terkait Sanksi Iran

AS melayangkan tiga dakwaan terhadap Direktur Keuangan Huawei, Meng Wanzhou, terkait dugaan bisnis dengan Iran yang sedang menjadi target sanksi Washington. (Reuters/Alexander Bibik)

Jakarta, CB -- Kementerian Kehakiman Amerika Serikat melayangkan tiga dakwaan terhadap Direktur Keuangan Huawei, Meng Wanzhou, terkait dugaan melakukan bisnis dengan Iran yang sedang menjadi target sanksi Washington.

Kementerian itu mengumumkan rangkaian dakwaan tersebut pada Senin (28/1). Selain tiga dakwaan tersebut, kementerian itu juga menjatuhkan 10 tuduhan lainnya atas Meng.

Tak hanya itu, Gedung Putih juga melayangkan 10 tuntutan terhadap raksasa telekomunikasi asal China itu atas pencurian teknologi robot dari rivalnya asal Jerman, T-Mobile.

"Kedua paket tuntutan itu mengungkapkan tindakan Huawei yang berani dan gigih untuk mengeksploitasi perusahaan-perusahaan AS dan lembaga keuangan, serta mengancam pasar global yang bebas dan adil," ucap Direktur Biro Investigasi Federal AS (FBI), Christopher Wray, pada Senin (29/1).

Kemelut antara AS -Huawei memicu ketegangan antara Washington dan Beijing, bahkan menyeret Ottawa di tengah-tengah konflik.

Meng ditangkap di Vancouver pada 1 Desember lalu atas permintaan AS. Meski telah bebas dengan jaminan, Meng diperkirakan akan diekstradisi ke AS.

Kanada kini berada di bawah tekanan China terutama setelah dua warganya ditahan Negeri Tirai Bambu. Penahanan itu dilihat sebagai bentuk balas dendam China terhadap Kanada karena menangkap dan berencana mengekstradisi Meng ke AS.

Dikutip AFP, pelaksana tugas Jaksa Agung AS, Matthew Whitaker, mengatakan permintaan ekstradisi akan dikirim sebelum 30 Januari. Sementara itu, Meng dijadwalkan akan disidang di AS pada 6 Februari.

Whitaker mengatakan bahwa sejauh ini seluruh dakwaan tak menunjukkan dugaan keterlibatan pemerintah China dalam kedua kasus tersebut.

"Namun, seperti yang saya katakan pada pejabat China sekitar Agustus lalu, Beijing harus meminta pertanggungjawaban warga dan perusahaan China atas kepatuhan mereka terhadap hukum," ucap Whitaker.

Credit cnnindonesia.com

Cina Latihan Menembak Rudal Penghancur Kapal Induk DF-26

Rudal balistik jarak menengah DF-26 dapat membawa hulu ledak konvensional dan nuklir. Spesifikasi rudal balistik Cina ini belum banyak diketahui, tapi diyakini bahwa rudal ini mampu membawa hulu ledak konvensional seberat 1.200-1.800 kg. Dong Feng 26 memiliki akurasi yang bagus, yaitu di bawah 100 meter. zainkhan.org

CB, Beijing – Militer Cina memobilisasi rudal nuklir DF-26 berjarak menengah dengan kemampuan menyerang kapal perang atau juga dikenal sebagai “Guam Killer”. Ini karena rudal ini mampu menyerang instalasi militer Amerika di Pulau Guam di Pasifik.

Ketegangan antara Amerika dan Cina meningkat terkait sengketa Laut Cina Selatan dan status Taiwan sebagai negara.
“Stasiun televisi Cina merilis sebuah video yang menunjukkan militer Cina meluncurkan roket DF-26,” begitu dilansir Sputnik News pada Senin, 28 Januari 2019.

Video itu menunjukkan latihan menembak militer Cina di kawasan barat laut negara itu. Satu dari dua roket DF-26 terlihat ditembakkan.
“Sebuah jaringan informasi terkoneksi dengan kepala rudal, yang terdiri dari satelit, radar darat dan laut serta radar di dalam rudal itu sendiri, akan terus memutakhirkan lokasi dari target yang bergerak, menginformasikan data kepada kontrol penerbangan rudal mengenai arah dari rudal ini,” begitu kata seorang ahli militer kepada media Global Times asal Cina seperti dilansir Sputnik News.

Menurut Song Zhongping, analis militer dan veteran dari Pasukan Roket Cina, rudal DF-26 ini mampu mengubah arah lintasannya.
“Rudal ini memiliki sistem pandu yang memungkinkannya mengenai kapal induk yang bergerak lambat,” kata Song. “Roket ini memiliki struktur double cone untuk keperluan antideteksi siluman sehingga sulit dicegat.”
Militer PLA dari Pasukan Roket memesan paket pertama 22 rudal DF-26 sistem rudal mobile pada April 2019. Pada awal bulan ini, media Cina melaporkan militer memindahkan rudal ini ke sebuah kawasan di Barat Laut negara itu. Ini merespon kedatangan kapal penghancur AS yang dilengkapi rudal terpandu beberapa waktu lalu.

AS kembali mengirim dua kapal perang melewati Selat Taiwan pada pekan lalu membuat hubungan dengan Cina kembali memanas. Bejing meminta AS menjauh dari area ini karena khawatir Taiwan bakal mendapat bantuan militer. Taiwan merupakan negara kepulauan yang mengatur dirinya sendiri sejak 1949. Namun, Cina masih menganggapnya sebagai bagian integral dari negara itu.

Credit tempo.co

Maduro Salahkan Trump Bila Venezuela Dilanda Pertumpahan Darah

CARACAS - Presiden Venezuela Nicolas Maduro Moros akan menyalahkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald John Trump bila Caracas dilanda kekerasan dan pertumpahan darah. Dia menyampaikan hal itu dalam pidato bahasa Inggris di hadapan para diplomatnya yang pulang dari Amerika Serikat.

Presiden penerus Hugo Chavez ini telah menuduh Washington mengatur kudeta terhadap pemerintahannya dengan mengakui pemimpin oposisi Juan Guaido sebagai presiden interim. Pengakuan itulah yang membuat Caracas memutuskan hubungan diplomatik dengan Washington.

Dalam pidatonya hari Senin waktu Caracas, Maduro menuntut AS meninggalkan Venezuela sendirian. "Segera tinggalkan Venezuela, segera!," katanya.

"Trump, Anda bertanggung jawab atas segala kekerasan yang mungkin terjadi di Venezuela, itu adalah tanggung jawab Anda...Darah yang dapat tumpah di Venezuela ada di tangan Anda, Presiden Donald Trump," lanjut Maduro, yang video pidatonya disiarkan di akun Twitter-nya, Selasa (29/1/2019).

Negara Amerika Latin ini sebenarnya sudah menggelar pemilu tahun lalu, di mana Maduro sebagai kandidat presiden petahana dari United Socialist Party of Venezuela (PSUV) menang. Kemenangan itu membuatnya kembali terpilih sebagai presiden untuk kedua kalinya dan telah diambil sumpah jabatan beberapa pekan lalu.

Namun, Juan Guaido, 35, Kepala Majelis Nasional atau Parlemen yang dikendalikan oposisi tidak mengakui hasil pemilu tersebut. Guaido dari Partai Popular Will (VP) justru mendeklarasikan diri sebagai presiden interim Venezuela. Deklarasi itu diakui AS, Israel, Australia, Brasil dan negara-negara lain.

Maduro sendiri dibela oleh Rusia, Iran, Turki, China dan negara-negara lain yang berseberangan dengan Amerika. Dia menyebut Guaido sebagai "boneka" AS.

Presiden Venezuel itu juga mengomentari sanksi baru AS yang ditargetkan pada perusahaan minyak milik negara Venezuela, PDVSA. Sanksi ini sebagai bagian dari upaya untuk mengalihkan kekuasaan dari Maduro kepada Guaido.

Credit sindonews.com

Bolton Tulis '5.000 Tentara ke Kolombia', AS Invasi Venezuela?

WASHINGTON - Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS) John Bolton memicu kegemparan di media sosial setelah muncul di briefing Gedung Putih dengan memegang buku catatan bertuliskan "5.000 tentara ke Kolombia". Tulisan itu memicu spekulasi bahwa Amerika ingin mengivasi Venezuela.

Bolton selama ini menyatakan semua opsi untuk Venezeual ada di atas meja. Sedangkan Presiden Donald Trump diam-diam sudah berdiskusi dengan senator terkemuka dari Partai Republik Lindsey Graham soal kemungkinan invasi militer terhadap rezim Nicolas Maduro di Caracas.

Buku catatan warna kuning bertuliskan "5.000 tentara ke Kolombia" itu dipegang Bolton ketika dia Menteri Keuangan Steven Mnuchin mengumumkan sanksi baru sanksi terhadap Venezuela.

Spekulasi soal kemungkinan invasi militer itu bermunculan, terlebih pemerintahan Trump memang berusaha untuk menggulingkan Presiden Nicolas Maduro.

Presiden Trump telah mengakui pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido sebagai presiden sementara negara tersebut. Ketika ditanya wartawan apakah AS siap untuk campur tangan secara militer dalam krisis Venezuela, Trump menjawab;"semua opsi ada di atas meja".

Seorang juru bicara Gedung Putih tidak melakukan apa pun untuk meredam spekulasi tentang kemungkinan penempatan pasukan AS ke Kolombia. Ditanya apakah catatan Bolton berarti AS berencana mengirim pasukan ke tetangga Venezuela, seorang juru bicara Gedung Putih hanya mengulangi pernyataan Trump "semua opsi ada di atas meja".

Seorang Kedutaan Kolombia di Washington belum bersedia menanggapi permintaan komentar.

Di Twitter, catatan Bolton memicu beragam reaksi karena dianggap isyarat Washington akan menginvasi Caracas.

"Jadi notepad ini yang dibawa oleh Penasihat Keamanan Nasional John Bolton hari ini di Gedung Putih tentang Venezuela mengatakan: 'Afghanistan -> Selamat Datang Pembicaraan, 5.000 tentara ke Kolombia'," tulis pengguna akun Twitter @RaoKomar747.

"Foto dari briefing Gedung Putih hari ini; Penasihat Keamanan Nasional John Bolton menulis '5.000 tentara ke Kolombia' pada notepad yang dibawanya berdasarkan gambar dengan cerita @NBCNews," tulis pengguna akun @RobbieGramer yang menautkan berita NBC News berjudul Bolton: All options are on the table' for Trump in Venezuela.

Pengguna akun Twitter @ProRevScot menulis; "Ini berarti untuk dilihat. Ini bukan kesalahan. Dia ingin Maduro berpikir AS serius tentang dia meninggalkan kantornya."

Sedangkan pengguna akun Twitter @nktpnd berkomentar; "Tidak ada artinya. Bolton mungkin hanya mencoret-coret 'pasukan x ke negara' setiap hari sebagai latihan melamun."

Kolombia sendiri merupakan tetangga Venezuela yang ikut mengakui Guaido sebagai presiden interim. Namun, seperti diberitakan SINDOnews.com Sabtu pekan lalu Kolombia menolak menyediakan pangkalan militer untuk AS bila digunakan untuk menginvasi rezim Maduro.

Pemerintah Kolombia menegaskan tidak akan menyediakan pangkalan militer untuk Amerika Serikat (AS) guna menginvasi Venezuela. Hal itu disampaikan Kementerian Pertahanan setempat.

"Tidak," kata perwakilan Kementerian Pertahanan Kolombia, ketika menjawab pertanyaan Sputnik soal apakah Bogota akan memberi Washington pangkalan militer yang diperlukan untuk opsi invasi melawan rezim Maduro.

Kementerian Pertahanan itu juga mengatakan bahwa Kolombia tidak mempersiapkan intervensi militer terhadap tetangganya. "Pasukan akan tetap di pangkalan, telah ada dan tidak akan ada pemindahan pasukan," kata pihak kementerian tersebut.

Credit sindonews.com

AS Desak Militer Venezuela Akui Kekuasaan Guaido

Penasihat Keamanan Nasional AS, John Bolton, mendesak militer Venezuela untuk menerima dengan 'damai' perpindahan kekuasaan dari Nicolas Maduro ke Juan Guaido, Senin (28/1). (Reuters/Joshua Roberts/File Photo)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat mendesak militer Venezuela untuk menerima dengan 'damai' perpindahan kekuasaan dari Nicolas Maduro ke Juan Guaido, Senin (28/1).

"Kami hari ini telah menyerukan pasukan militer dan keamanan Venezuela untuk menerima transfer kekuasaan yang damai, demokratis dan konstitusional," ujar Penasihat Keamanan Nasional AS, John Bolton, seperti dikutip AFP.

Bolton juga mengatakan bahwa permintaan serupa sudah diajukan oleh beberapa pejabat dan personel militer Venezuela, seperti atase militer mereka di Washington yang menyatakan ingin membelot dari Maduro pekan lalu.

Ketika ditanya apakah Trump akan melibatkan militer AS di Venezuela untuk menekan kekuasaan Maduro, Bolton mengaku presiden AS telah membahas persoalan ini dengan jajaran pemerintahannya.

Seruan untuk mengikhlaskan kekalahan Maduro diungkapkan setelah AS mengumumkan pemberlakuan sanksi pada perusahaan minyak milik Venezuela, PDVSA.

AS akan memblokir US$7 miliar aset PDVSA, serta lebih dari US$ 11 miliar kerugian ekspor pada tahun depan.

PDVSA, bagian dari OPEC (Organisasi Negara Pengekspor Minyak Bumi), merupakan sumber pendapatan terbesar Venezuela. PDVSA adalah pemilik perusahaan AS, Citgo Petroleum, aset terpenting Venezuela di luar negeri.

Selain untuk menekan Maduro, sanksi ini juga menjadi bentuk dukungan pada pemimpin oposisi, Juan Guaido, yang memproklamirkan diri menjadi presiden interim Venezuela pekan lalu.

Menteri Keuangan AS, Steven Mnuchin, mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih bahwa sanksi ini akan mencegah Maduro mengalihkan lebih banyak sumber daya di Venezuela.

"Sanksi terhadap PDVSA, yang telah menjadi sarana korupsi, akan mencegah pengalihan aset Venezuela oleh Maduro dan melestarikan aset ini untuk rakyat Venezuela," katanya.

Mnuchin juga menyerukan kepada negara-negara sekutu AS agar turut mengakui pemerintahan Guaido.

"Kami meminta sekutu dan mitra kami untuk bergabung dengan AS dalam mengakui Presiden sementara Guaido untuk menghalangi akses dana Maduro," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump telah mengaminkan transfer kekuasaan di Venezuela dan menyatakan dukungan kepada Guaido. Langkah tersebut kemudian diikuti oleh Kanada, Israel, dan sejumlah negara Amerika Selatan.

Negara-negara besar Eropa, seperti Inggris, Jerman, Prancis, dan Spanyol juga menyatakan akan mengakui Guaido jika pemilu di Venezuela tidak segera dilakukan.

Credit cnnindonesia.com

Jet Tempur Su-27 Rusia Cegat Pesawat Mata-mata AS di Baltik

MOSKOW - Sebuah jet tempur Su-27 Rusia melakukan intersepesi atau pencegatan terhadap pesawat mata-mata P-8A Poseidon Amerika Serikat (AS) di atas Laut Baltik, Senin sore. Pesawat Washington itu dianggap mendekati perbatasan maritim Rusia di perairan tersebut.

"Peringatan reaksi cepat jet tempur Su-27 dari Angkatan Udara dikirim untuk mencegat target di udara. Awak pesawat tempur Rusia mendekati objek udara pada jarak yang aman dan mengidentifikasinya sebagai pesawat pengintai P-8A Poseidon dari Angkatan Udara AS," kata Kementerian Pertahanan Rusia, seperti dikutip dari TASS, Selasa (29/1/2019).

Pesawat Amerika, kata kementerian itu, kemudian menarik diri. Sedangkan jet tempur Moskow kembali ke pangkalannya dengan selamat.

Su-27 adalah pesawat tempur multi-cuaca supersonik generasi keempat yang dipersenjatai dengan rudal air-to-air (udara-ke-udara) dan air-to-surface (udara-ke-permukaan) dari berbagai jenis. Jet ini juga dilengkapi dengan pistol pesawat otomatis 30mm dengan laju tembakan 1.500 butir per menit dan beban amunisi 150 butir.

Sedangkan P-8 Poseidon adalah pesawat patroli perang anti-kapal selam yang dirancang untuk melihat dan menghancurkan kapal selam musuh di area patroli. Pesawat ini juga kerap ditugaskan untuk mengambil bagian dalam operasi penyelamatan.

Insiden di atas Laut Baltik seperti Senin sore telah menjadi sangat umum ketika blok NATO yang dipimpin Amerika meningkatkan kehadirannya di dekat perbatasan Rusia, menyusul penyatuan kembali Moskow dengan Crimea pada 2014 dan dimulainya konflik Ukraina.

Pada bulan November lalu, Pentagon mengeluh atas apa yang mereka sebut pencegatan "tidak aman" oleh jet tempur Su-27 terhadap pesawat mata-mata EP-3. Angkatan Laut Amerika kala itu menyalahkan jet Moskow.

"Melakukan lintasan berkecepatan tinggi langsung di depan pesawat misi, membahayakan pilot dan kru," kata Angkatan Laut AS saat itu. Namun, Moskow bersikeras bahwa jarak yang aman dipertahankan selama manuver udara.

Pekan lalu, Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis video Su-27 yang mencegat pesawat pengintai Swedia di atas Laut Baltik.

Credit sindonews.com

AS dan Taliban Sepakati Draf Perjanjian Damai

Pejuang Taliban, Afghanistan

Taliban masih belum mau bernegosiasi dengan Pemerintah Afghanistan.

CB, WASHINGTON -- Utusan khusus Amerika Serikat (AS) untuk Afghanistan Zalmay Khalilzad mengatakan, AS dan Taliban sudah membuat draf kesepakatan yang dapat menjadi jalan menuju perundingan damai dengan pemerintah Afghanistan. Tapi beberapa rintangan menuju perdamaian seperti gencatan senjata dan penarikan pasukan asing masih dinegosiasikan.

"Kami memiliki draf kerangka kerja yang perlu disempurnakan sebelum menjadi kesepakatan," kata Khalilzad ke surat kabar AS the New York Times, seperti dilansir dari Aljazirah, Selasa (29/1).

Pernyataan Khalilzad ini menjadi tanda yang paling jelas pembicaraan antara AS dan Taliban di Qatar mengalami banyak kemajuan. Hal ini meningkatkan harapan berakhirnya perang di Afghanistan yang sudah berlangsung selama 17 tahun.

Khalilzad sudah memimpin pembicaraan dengan Taliban untuk mendorong agar mereka berkenan bernegosiasi dengan Pemerintah Afghanistan. Tapi kelompok radikal tersebut terus-menerus menolaknya. Menurut Taliban, Pemerintah Afghanistan hanya boneka dari AS.

"Sudah setuju untuk sepakat dalam beberapa prinsip di beberapa isu yang sangat penting," kata Khalilzad yang dikutip oleh Kedutaan Besar AS di Kabul, Afghanistan.

Para ahli memuji hal ini sebagai batu pijakan yang menandakan kedua belah pihak sudah ingin mengakhiri konflik selama belasan tahun. Pelaksana Tugas Menteri Pertahanan AS Patrick Shanahan menggambarkan pembicaraan di Qatar sangat memotivasi.

Tapi belum ada tenggat waktu kapan gencatan senjata atau penarikan pasukan AS akan dilakukan. Dua hal tersebut isu paling penting yang dalam pertemuan dan pembicaraan sebelumnya selalu gagal untuk disepakati.

Pada Sabtu (27/1) juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengatakan tanpa ada waktu yang jelas kapan AS akan menarik pasukannya dari Afghanistan maka mustahil untuk membicarakan isu lainnya.

Ada satu isu menurut Khalilzad yang sudah disepakati oleh Taliban yakni keamanan Afghanistan. "Taliban sudah berkomitmen, demi kepuasan kami, untuk melakukan hal yang diperlukan demi mencegah Afghanistan menjadi wadah bagi kelompok atau individu teroris internasional," kata Khalilzad.

Namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan hal itu. Dalam pernyataan yang dikeluarkan Taliban pada pekan lalu, mereka sepakat untuk melawan Alqaidah dan ISIS di Afghanistan.

Di sisi lain, ISIS masih terus tumbuh dan berpotensi berbahaya di Afghanistan. Kelompok tersebut kerap perang melawan Taliban untuk memperebutkan beberapa wilayah.

Menurut Analis Wilson Center, Michael Kugelman, AS sudah lama meminta Taliban ikut memerangi Alqaidah dan ISIS. Tapi langkah Taliban yang setuju untuk memerangi Alqaidah dan ISIS ini lebih bersifat 'isyarat perdamaian' dibandingkan konsensi.

"Taliban tidak pernah berteman dengan ISIS atau Alqaidah yang menjadi bayang dirinya sendirinya, tapi hal ini menjadi isyarat, setidaknya dititik ini, para pemberontak berniat untuk bernegosiasi dalam kebaikan dan sepakat dengan permintaan penting AS," kata Kugelman.

Pemerintah Afghanistan mengatakan kesepakatan apa pun yang dibuat oleh AS dan Taliban harus berdasarkan dukungan mereka.

"Saya meminta kepada Taliban, untuk menunjukan kehendak Afghanistan mereka dan menerima permintaan rakyat Afghanistan untuk perdamaian dan melakukan pembicaraan damai yang serius dengan pemerintah Afghanistan," kata Presiden Afghanistan Ashraf Ghani.

Keinginan Presiden AS Donald Trump untuk segera mengakhiri perang selama 17 tahun di Afghanistan juga membebani pembicaraan damai. Ghani memperingatkan untuk tidak terburu-buru melakukan kesepakatan apa pun. Ia menyinggung tentang penarikan pasukan Uni Soviet dari Afghanistan pada 1989. "Kami ingin perdamaian, kami menginginkannya dengan cepat tapi kami ingin dilakukan dengan rencana," kata Ghani.

Ghani juga mengatakan semua pasukan asing juga harus meninggalkan Afghanistan. Tapi keamanan dan keselamatan rakyat Afghanistan harus menjadi hal yang paling utama.

"Tidak ada rakyat Afghanistan yang ingin pasukan asing tetap bertahan di negara mereka, tidak ada rakyat Afghanistan yang ingin menghadapi bom bunuh diri di rumah sakit, sekolah, masjid dan taman," katanya.

Rakyat sipil menjadi pihak yang harus membayar mahal serangan-serangan yang dilakukan Taliban. Pada tahun lalu perang di Afghanistan mengalahkan perang di Suriah sebagai yang paling mematikan saat ini.

Kantor kepresidenan Afghanistan mengatakan Khalilzad sudah memastikan kepada pemerintah Afghanistan pembicaraan di Qatar tetap fokus untuk membawa para pemberontak ke meja perundingan dengan Pemerintah Afghanistan. Mereka juga mengatakan Khalilzad sudah mengonfirmasi belum ada kesepakatan untuk melakukan penarikan pasukan atau gencatan senjata.

Credit republika.co.id

Howard Schultz, Milioner Yahudi Pengkritik Trump dan Anti-Rasial

Mantan CEO Starbucks Howard Schultz {CNN}

CB, Jakarta - Howard Schultz, mantan CEO Starbucks menyatakan dirinya maju dalam pilpres AS tahun 2020 dengan memilih jalur non-partai atau independen. Dia menyebut dirinya Demokrat sejati namun menurutnya, rakyat Amerika sudah dikecewakan dengan partai politik selama ini.
Siapa Howard Schultz yang memilih pensiun dari Starbucks dan masuk dunia politik dengan maju sebagai kandidat presiden dalam pilpres AS pada 2020?

Schultz lahir dari keluarga miskin Yahudi di Brooklyn 65 tahun lalu. Ia tumbuh dan besar bersama keluarganya. Pada usia 3 tahun, Schultz dan keluarganya tinggal di perumahan pemerintah di Canarsie.

Ayahnya, Fred Shultz putus sekolah saat duduk di bangku SMA dan mantan prajurit angkatan darat AS. Untuk menghidupi keluarga ia bekerja sebagai pengemudi truk.
Ayahnya sebagai buruh kasar memiliki tiga anak tidak mampu membelikan rumah untuk tempat tinggal mereka.
Meski hidup miskin, Schultz tetap mengikuti pendidikan. Ia menjadi satu-satunya anak dalam keluarga Schultz yang mencicipi perguruan tinggi di Universitas Northern Michigan dengan beasiswa bermain sepak bola. Sejak kecil dia sudah menjadi atlet bola keranjang dan sepak bola yang dibentuk oleh alam.
Setelah lulus kuliah, Schultz bekerja sebagai salesman di perusahaan Xerox dan karirnya menanjak cepat. Ia dipromosikan sebagai sales representive. Pada tahun 1979, ia memilih bekerja sebagai general manager di perusahaan kopi di Swedia.
Karirnya di Starbucks dimulai pada tahun 1981. Ia diperkenalkan dengan perusahaan Starbucks Coffee saat memonitor pesanan mereka.
Setelah ia memuji pengetahuan mereka tentang kopi, Schultz jatuh hati pada perusahaan ini dan memutuskan bergabung dengan Starbucks sebagai direktur marketing.
Mencapai puncak sebagai CEO Starbucks. Saat awal bekerja 1980-an, ia ikut memajukan Starbucks yang awalnya memiliki sekitar 11 cabang, kini lebih dari 28 ribu cabang di berbagai belahan dunia, mengutiip Forbes.
Pada Juni 2018, Schultz mundur sebagai SEO dan anggota dewan Starbucks. I kini menjadi ketua emeritus Starbucks.
Bersama istrinya, Sheri, Shultz yang nilai kekayaannya mencapai US$ 3,4 miliar pada Oktober 2018, mendirikan yayasan yang diberi nama Schultz Family Foundation untuk melatih dan merekrut veteran dan anak-anak muda.

Menurut laporan Independen, Schultz merupakan figur pengusaha yang kritis dan vokal terhadap Donald Trump dan partai Republik. Ia menghiasi halaman depan media
dengan kritik-kritik tajamnya.Dua hari setelah Trump mengumumkan pengungsi dari sejumlah negara Muslim dilarang masuk AS, Schultz mengumumkan perusahaannya yang berada di Seattle akan merekrut 10 ribu pengungsi untuk menjadi karyawannya.
Dalam konferensi bisnis pada November 2017, Schultz melontarkan kritik ke Republik mengenai rencana pajak sebelum Kongres mengesahkannya pada Desember 2017.
Starbucks menjadi berita utama media di AS pada April 2018 saat polisi menangkap dua pria kulit hitam yang menunggu di dalam Starbucks di Philadelphia. Insiden ini terekam dalam video dan menimbulkan amarah dan menuntut boikot.

Schultz menyatakan memalukan mengenai penangkapan dua pria kulit hitam itu. Ia mengatakan, peristiwa ini sebagai bukti bahwa bias rasial masih umum terjadi dan banyak warga Amerika belum siap untuk membahasnya.
Schultz dan CEO Kevin Johnson kemudian membuat gebrakan yang belum pernah terjadi dengan mengumumkan Starbucks menutup 8 ribu tokonya di AS setiap sore. Karena saat itu Starbucks bekerja sama dengan NAACP dan organisasi lainnya mengadakan pelatihan mengenai bias rasial.

"Bias rasial eksis. Bias Ketidaksadaran eksis," kata Shultz kepada CCN.Schultz juga dikenal murah hati kepada kandidat Demokrat yang maju dalam pilpres. Seperti kepada Hillary Clinton, ia mendonasikan US$ 10.800 untuk pengumpulan dana pilpres 2016. Begitu juga kpada senator Demokrat Maria Cantwell di Washington mendapat dukungan dana dari Schultz sebesar US$1,250.
Kemurahan hatinya juga mengalir kepada kelompok-kelompok non-partisan.
Apa yang diharapkannya dengan ikut maju dalam pilpres AS 2020? Mantan bos Starbucks ini menyatakan dirinya ingin menyaksikan rakyat AS menang tak peduli apakah partainya. Ia akan merangkul semua ide karena dia sebagai kandidat presiden AS dari jalur independen .

Credit tempo.co

Lawan Trump, Eks Bos Starbucks Calonkan Diri Jadi Presiden

Eks CEO Starbucks, Howard Schultz, mengumumkan ambisinya mengalahkan Donald Trump di pemilu 2020 dengan mencalonkan diri sebagai kandidat presiden independen. (Reuters/David Ryder/File photo)

Jakarta, CB -- Miliarder sekaligus mantan direktur eksekutif (CEO) Starbucks, Howard Schultz, mengumumkan ambisinya untuk mengalahkan Presiden Donald Trump dalam pemilu 2020 dengan mencalonkan diri sebagai kandidat presiden independen.

"Saya serius berpikir untuk mencalonkan diri sebagai presiden," kata Schultz dalam wawancara dengan stasiun televisi CBS pada Minggu (27/1).

Schultz menggambarkan dirinya sendiri sebagai "Demokrat seumur hidup."

Namun, dia mengatakan akan mencalonkan diri sebagai kandidat presiden sebagai politikus poros tengah yang independen di luar sistem dua partai. Menurutnya, saat ini warga AS tengah "hidup dalam waktu yang paling rapuh."

"Tidak hanya karena Trump tidak memenuhi syarat untuk menjadi presiden, tetapi Partai Republik dan Demokrat secara konsisten tidak melakukan apa yang dibutuhkan atas nama rakyat Amerika dan malah terlibat dalam politik balas dendam setiap harinya," ucap pria 65 tahun itu.

Schultz menyalahkan Republik dan Demokrat atas utang negara yang kini mencapai US$21,5 triliun. Menurutnya, utang sebesar itu menggambarkan "contoh sembrono" dari "kegagalan tanggung jawab konstitusional mereka."

Salah satu kandidat presiden dari Demokrat, Texas Julian Castro, mengatakan jika Schultz benar-benar maju sebagai calon independen, upaya tersebut hanya "akan memperbesar peluang Trump untuk terpilih kembali."

"Saya tidak berpikir itu akan menjadi kepentingan terbaik bagi negara kita," katanya kepada CNN.

Schultz menepis kekhawatiran tersebut dengan berkata, "Saya ingin melihat rakyat Amerika menang. Saya ingin melihat Amerika menang."

Pihak ketiga atau politikus independen selalu dianggap sebagai kejanggalan yang tidak dapat diatasi dalam politik AS. Kaum independen kerap memainkan peran sebagai pihak yang merusak tatanan suara dalam pemilihan.

Sebagai contoh, pada 1992, konglomerat konservatif Ross Perot menyedot suara cukup banyak dari George H.W Bush hingga membuat dirinya menyerahkan kursi kepresidenan kepada Bill Clinton.

Hal serupa juga terjadi pada pemilu AS 2000. Demokrat menyalahkan Ralph Nader karena merebut suara kandidat presiden Partai Demokrat Al Gore sehingga suaranya tak cukup mengalahkan George W. Bush. Namun, Nader membantah tuduhan itu.

Schultz sendiri tumbuh di lingkungan kelas pekerja di New York City. Dia menjadi pengusaha sukses ketika pindah ke Washington barat sekitar 1980-an.

Dia membantu membesarkan kedai kopi Starbucks yang berdiri sejak 1971 dan kini telah memiliki lebih dari 28 ribu gerai di seluruh dunia.

Credit cnnindonesia.com

Presiden Macron Sebut Perlindungan HAM Mesir Era Sisi Memburuk

Presiden Prancis, Emmanuel Macron (kanan), dan Presiden Mesir, Abdel Fattah al-Sisi. DW

CB, Kairo – Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mengatakan perlindungan Hak Asasi Manusia di Mesir pada saat ini dianggap lebih buruk daripada era orang kuat Presiden Hosni Mubarak, yang jatuh akibat protes massa pada 2011.

Komentar Macron ini, yang datang untuk kunjungan tiga hari di Mesir, menunjukkan sikap mengeras Prancis terhadap Presiden Mesir, Abdel Fattah al-Sisi, mengenai kebebasan hak-hak sipil. Aktivis HAM mengatakan perlindungan hak-hak sipil menurun di Mesir pada masa kepemimpinan Presiden al-Sisi.
“Saya pikir kebijakan saat ini dipandang oleh para tokoh intelektual dan kelompok masyarakat sipil Mesir sebagai lebih keras dibandingkan pada era rezim Mubarak,” kata Macron kepada media saat tiba di Mesir pada Ahad, 27 Januari 2019 seperti dilansir Reuters.

Mubarak, yang merupakan bekas komandan Angkatan Udara, dipenjara karena berkonspirasi untuk membunuh para pengunjuk rasa yang mengakhiri kekuasaannya selama tiga dekade. Tapi pengadilan banding Mesir membebaskan Mubarak pada 2017.
“Saya tidak bisa melibat bagaimana Anda bisa berpura-pura untuk menjamin stabilitas jangka panjang di negara ini, yang menjadi jantung Arab Spring dan menunjukkan kebebasan, dan Anda berpikir bisa terus bersikap keras melewati batas yang bisa diterima atau dibenarkan untuk alasan keamanan,” kata Macron.

Menurut Macron,”Ini menjadi paradoks dan melukai Mesir sendiri.”
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat mendesak Macron agar bersikap tegas kepada Presiden Mesir, al Sisi, mengenai isu perlindungan HAM ini. Sisi terpilih untuk periode kedua pada April 2019.
Macron mengatakan dia akan bersikap lebih terbuka dalam kunjungan kenegaraan tiga hari ini, yang dimulai pada Senin, 28 Januari 2019. Dia juga akan mengangkat kasus-kasus tertentu dalam pertemuan tertutup.
Soal sikap kerasnya ini, Sisi membantahnya dalam wawancara dengan CBS “60 Minutes”. Sisi kemudian mencoba membatalkan penayangan wawancara itu lewat salah satu menteri yang menelpon CBS. Tayangan wawancara itu tetap dilakukan CBS.

Dalam wawancara dengan CBS, Sisi membantah ada 60 ribu warga Mesir yang menjadi tahanan politik di sejumlah penjara negara itu.
Saat berkunjung ke Paris pada Oktober 2017, Sisi sempat menerima nama sejumlah aktivis Mesir yang diminta Macron agar dibebaskan dari penjara. Namun, Macron mengatakan pada Ahad kemarin, bahwa hanya dua orang yang sudah dibebaskan. “Ini tidak memuaskan,” kata dia.

Credit tempo.co

Sepuluh orang tewas dalam baku-tembak di Meksiko

Seorang polisi penyelidik berbicara melalui telepon di TKP penembakan yang menewaskan dua polisi di kotamadya Guadalupe, bersebelahan dengan Monterrey pada Rabu (19/1). Para penembak menembak dua polisi kota dalam tembak lari pada Rabu sore, menurut media setempat. (ANTARA/REUTERS/Tomas Bravo/djo)

Mexico City (CB) - Sepuluh orang tewas dan dua lainnya mengalami cedera dalam baku tembak pada Minggu (27/1) antara dua kelompok bersenjata di Negara Bagian Guerrero, Meksiko barat daya, menurut informasi pemerintah negara bagian tersebut.

Pihak berwenang keamanan dalam satu penyataan menyebutkan bahwa baku tembak terjadi sekitar pukul 15.00 waktu setempat (21.00GMT) di dekat Kota Chilapa, bagian timur Ibu Kota Negara Bagian Chilpancingo.

Sejumlah senjata ditemukan di lokasi kejadian, tempat sepuluh jasad ditemukan di dua kendaraan yang hancur akibat tembakan. Dua orang lagi mengalami cedera.

Pihak berwenang mengatakan kedua kelompok menggambarkan diri mereka sebagai polisi masyarakat. Belum diketahui pasti apa yang menjadi latar belakang mereka berkelahi.

Guerrero merupakan tempat resor pantai ternama Acapulco, yang telah lama dirusak sejumlah kekerasan paling parah di Meksiko.

Credit antaranews.com

Mahathir: Israel Negara Kriminal yang Pantas Dihukum!

KUALA LUMPUR - Perdana Menteri (PM) Malaysia mengatakan Israel adalah negara kriminal yang pantas dihukum. Komentarnya itu untuk menyoroti kekejaman rezim Zionis terhadap Palestina.

"Saya mengimbau mereka yang bersimpati dengan Palestina untuk menyuarakan kecaman mereka. Terorisme bukanlah jawabannya. Diperlukan strategi yang tepat untuk membawa keadilan bagi Palestina," katanya.

Dalam sebuah posting blog pada hari Senin (28/1/2019) berjudul "A Genocidal State", pemimpin Malaysia ini mengatakan seluruh dunia bisa melihat ketidakadilan dan penindasan orang-orang Palestina oleh Israel, tetapi Israel bahkan tidak dikritik oleh orang-orang yang berbicara begitu banyak tentang kebebasan dari penindasan dan supremasi hukum.

"Israel tampaknya diistimewakan. Jika ada yang mengkritik Israel atau holocaust, dia langsung dicap anti-Semit. Implikasinya adalah dia tidak manusiawi atau tidak bermoral. Tetapi ketidakmanusiawaian Israel yang terang-terangan tidak dikutuk," ujar Matahir, yang dikutip dari Bernama, Selasa (29/1/2019).

Malaysia, kata dia, bukan anti-Yahudi atau anti-Semit. Menurutnya, orang-orang Arab juga orang-orang Semitik.

"Tetapi kami berhak mengutuk perilaku tidak manusiawi dan menindas di mana pun, oleh siapa pun. Kami telah mengutuk rakyat Myanmar atas perlakuan mereka terhadap Rohingya. Kami telah mengkritik banyak negara dan orang-orang atas tindakan tidak manusiawi," katanya.

"Banyak orang dan banyak negara telah mengutuk kita. Tetapi kita belum diberi label atau menyebut orang yang berbicara sebagai hal yang benar di dunia yang bebas," lanjut Mahathir.

Sebelumnya diberitakan bahwa Komite Paralimpik Internasional (IPC) telah mencoret hak Malaysia untuk menjadi tuan rumah Kejuaraan Para Renang Dunia 2019 yang dijadwalkan 29 Juli-4 Agustus di Kuching setelah negara itu tidak mengizinkan atlet Israel untuk berpartisipasi.

"Malaysia melarang dua atlet Israel, AS melarang warga negara dari lima negara Islam dan berencana untuk membangun tembok melawan Amerika Selatan. Hongaria, Polandia dan Republik Ceko melarang pengungsi. Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban menyebut pengungsi Suriah sebagai 'penjajah Muslim'," papar Mahathir menyoroti absurdnya situasi.

Dia mengakui ada dukungan kuat untuk Israel dan Malaysia tidak bisa bertindak terhadap Israel. Namun, kata Mahathir, Kuala Lumpur memiliki hak untuk melarang masuk orang Israel.

"Ketika dunia mengutuk kita untuk ini, kita memiliki hak untuk mengatakan bahwa dunia sedang munafik. Pembicaraan mereka tentang hak asasi manusia dan aturan hukum adalah kata-kata kosong," kritik Mahathir.

Bagi mereka yang mungkin telah melupakan sejarah, Mahathir mengingatkan bahwa Israel diciptakan dari sebidang tanah Palestina tanpa referendum atau plebisit, dengan orang Palestina diusir dari Palestina tanpa kompensasi untuk tanah dan rumah yang disita oleh Israel.

Dia melanjutkan, Israel kemudian mengambil lebih banyak tanah Palestina sehingga Israel menjadi lebih besar, membangun banyak pemukiman di tanah Palestina tanpa persetujuan dari bangsa Palestina.

"Ketika orang-orang Palestina menentang dan melemparkan batu ke tank-tank Israel dan mobil-mobil lapis baja, para prajurit Israel menembakkan peluru tajam ke arah anak-anak Palestina dan menangkap banyak dari mereka. Orang-orang yang ditangkap ditahan selama bertahun-tahun tanpa pengadilan," katanya.

Mahathir lantas menyinggung blokade ilegal terhadap Gaza, tetapi tidak ada negara yang mengutuk Israel karena melanggar hukum internasional dan kode moral.

"Hari ini Israel menyatakan bahwa Yerusalem adalah ibukotanya. Ketika Palestina menampar tentara Israel, mereka ditembak dan dibunuh dan banyak yang ditahan," katanya, seraya menambahkan bahwa warga Palestina tidak dapat mengunjungi kerabat tanpa menjadi sasaran penghinaan di banyak tempat pemeriksaan yang dibuat oleh orang Israel.

Ketika Palestina menembakkan roket yang sia-sia ke Israel, kata dia, Israel menjatuhkan bom dan menembakkan rudal ke kota-kota dan desa-desa Palestina yang menghancurkan sekolah dan rumah sakit serta membunuh atau melukai pasien dan anak-anak.

Dia mengatakan ribuan warga Palestina telah terbunuh atau terluka melalui tindakan militer Israel.

Semua ini, kata dia, menjawab pertanyaan mengapa Malaysia tidak mengakui Israel, tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara itu, dan tidak mengizinkan warga Malaysia untuk mengunjungi Israel atau sebaliknya.

"Ini adalah satu-satunya negara di dunia yang diperlakukan Malaysia dengan cara ini," kata Mahathir.

Credit sindonews.com

Orang Asing dalam Plot Kudeta Papua: Pedagang Senjata atau Turis?

JAKARTA - Jakob Skrzypski meninggalkan pekerjaan yang stabil di Swiss untuk melakukan perjalanan ke Indonesia tahun lalu. Dia mengunjungi Jawa, Sumatra dan pulau Bali sebelum menuju ke provinsi bergolak di Papua Barat dan Papua.

Namun tiga bulan lalu, pihak berwenang Indonesia menahan warga negara Polandia berusia 39 tahun itu di ibu kota Papua, Jayapura. Pada 15 Januari tahun ini, ia didakwa melakukan pengkhianatan.

Dia adalah orang asing pertama di Indonesia yang didakwa melakukan pelanggaran, yang bisa membuatnya menghabiskan 20 tahun penjara, jika terbukti bersalah.

Skrzypski dituduh merencanakan kudeta dengan kelompok bersenjata Papua yang pro-kemerdekaan dan menawarkan bantuan pasokan senjata untuk menggulingkan pemerintah Indonesia.

Skrzypski, yang berjanggut lebat dan rambutnya diikat ke belakang, telah ditahan di sel penjara kecil yang kurang terang ketika ia menunggu persidangan di Wamena, sebuah kota terpencil di dataran tinggi Papua.

Jurnalis Febriana Firdaus dalam laporannya di South China Morning Post (SCMP) menjabarkan tulisan pria Polandia itu selama mendekan di penjara. Ada juga foto yang ditunjukkan mengambarkan sel penjara dengan garis-garis kotor di dinding dan sketsa tangan Yesus Kristus yang tergantung di kayu salib.

“Tidak ada air panas yang tersedia secara bebas. Air cucian kotor," tulis Skrzpski dalam suratnya kepada SCMP, yang menambahkan bahwa ia berbagi sel dengan hingga empat tahanan lainnya, dan ia mendapat jatah makan nasi dengan sayuran satu kali sehari.

Kasusnya di pengadilan merupakan putaran tak terduga dalam upaya kelompok Papua pro-kemerdekaan melawan pemerintah Indonesia.

Pemberontakan tingkat rendah telah membara di Papua, provinsi Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini, sejak bekas koloni Belanda itu berada di bawah kekuasaan Indonesia pada 1960-an.

Papua mendeklarasikan dirinya sebagai wilayah merdeka pada tahun 1961, tetapi Indonesia mengambil kendali pada tahun 1963. Papua secara resmi menjadi bagian dari Indonesia pada tahun 1969 melalui referendum yang didukung PBB. Provinsi itu terpecah menjadi dua pada tahun 2003 menjadi Papua dan Papua Barat.

Gerakan pro-kemerdekaan di wilayah itu memiliki sedikit dukungan internasional, kecuali untuk sejumlah kecil negara Pasifik.

Dalam korespondensinya dengan SCMP, Skrzypski menggambarkan bagaimana Papua telah "memelihara" rasa penasarannya selama beberapa waktu, dan dia tertantang untuk mengunjunginya.

Dia mengunjungi pusat kota Papua di Sorong, Jayapura, Timika, dan Wamena. Dia mendapatkan teman di setiap tempat tersebut melalui media sosial.

“Papua ... hampir tidak dikenal, jarang disebutkan di Eropa. Karena sangat berbeda dari bagian lain di Indonesia, itu telah memelihara rasa ingin tahu saya selama beberapa waktu," tulis pria Polandia ini.

Skrzypski lulus dari Universitas Warsawa di Polandia, bekerja di Inggris, kemudian belajar di Universitas Lausanne, Swiss, sebelum mendapatkan pekerjaan di sana.

Dia telah melakukan perjalanan ke Indonesia beberapa kali, dan juga ke Armenia, Myanmar dan Irak.

Pada Agustus 2018, ketika ia berada di Wamena, kota terbesar di dataran tinggi provinsi Papua, polisi setempat memintanya untuk melapor kepada mereka.

Skrzypski mengatakan dia melakukannya, ditemani oleh seorang pria yang menjadi pemandu wisata.

Dia mengatakan polisi menawarinya tiket untuk meninggalkan Indonesia, tetapi dia menolak. Mereka kemudian meminta pemandu untuk tinggal di kantor polisi, sementara mereka mengizinkan Skrzypski untuk kembali ke hotel.

Keesokan harinya, polisi menjemput Skrzypski di hotel dan membawanya ke Jayapura, satu jam dari Wamena dengan penerbangan, di mana ia ditangkap. Sedangkan si pemandu wisata dibebaskan.

Menurut Skrzypski, polisi menuduhnya bergabung dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, sebuah kelompok militan dan salah satu dari empat organisasi separatis yang aktif.

Polisi mengutip persahabatan online-nya dengan Simon Magal, seorang siswa yang memiliki hubungan dengan aktivis hak asasi manusia Papua Barat; Mama Yosepha Alomang, sebagai bukti.

Mama Yosepha menerima pengakuan internasional setelah dia melobi perusahaan pertambangan Amerika Freeport McMoRan, yang dituduh menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah dalam operasi tambang tambang raksasa Grasberg selama beberapa dekade.

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat juga melakukan serangan terhadap Freeport, dengan mengatakan bahwa integrasi provinsi dengan Indonesia adalah konspirasi antara pemerintah dan raksasa pertambangan.

Skrzypski mengatakan bahwa ia mendiskusikan Freeport dengan Simon.

Tetapi komisaris polisi Jayapura Ahmad M. Kamal mengatakan mereka memiliki bukti dari obrolan Facebook Messenger dan kesaksian video dari tiga milisi pro-kemerdekaan bahwa Skrzypski telah menyatakan dukungannya terhadap kelompok militan kemerdekaan Papua.

Magal kemudian ditangkap dan juga didakwa dengan tuduhan pengkhianatan.

Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh pengacara Skrzypski; Latifa Anum Siregar, dan beberapa kelompok hak asasi manusia mengatakan polisi menuduh warga negara Polandia sebagai seorang pedagang senjata. Fotonya yang memegang senjata dianggap sebagai bukti.

Tetapi, menurut salah satu teman Skrzypski, foto-foto itu diambil di arena olahraga tembak di Vaud, Swiss, tempat ia tinggal.

Polisi juga mengklaim telah menyita lebih dari 130 butir amunisi dari Skrzypski dan tiga warga negara Indonesia.

Veronica Koman, seorang pengacara untuk Komite Nasional Papua Barat (KNPB), yang berkampanye untuk referendum nasional, mengatakan polisi menjadi paranoid ketika orang asing melakukan kontak dengan orang Papua.

Akses ke wilayah untuk media internasional terbatas.

“Berdasarkan korespondensi saya dengan keluarga (Skrzypski) dan teman dekat, dia hanyalah turis pecandu wisata pemacu adrenalin,” katanya.

Tapol, sebuah LSM yang memantau masalah-masalah hak asasi manusia di Indonesia, menggambarkan Skrzypski sebagai pengembara yang ekstrem, yang bersemangat dengan hasrat terhadap budaya, bahasa, dan masalah kemanusiaan lainnya.

Dalam suratnya, Skrzypski mengklaim akses ke pengacaranya terhambat dan pihak berwenang mengadakan persidangan di Wamena, bukan di Jayapura di mana kasusnya akan mendapat perhatian lebih dari media dan komunitas diplomatik.

Dia merasa terisolasi dan tertekan, tidak tahu kapan dia harus pergi ke pengadilan berikutnya.

Untuk mengisi waktu, ia telah membaca majalah-majalah dan buku-buku National Geographic lawas tentang budaya Papua.

“Setiap langkah investigasi dilakukan secara diam-diam. Saya tidak pernah diinformasikan sebelumnya. Setidaknya tidak oleh polisi," tulis dia.

Polisi bersikeras ini bukan urusannya. Selama penyelidikan mereka terhadap Skrzypski, para pejabat kementerian luar negeri di Jakarta terus diberi informasi dan mereka berkomunikasi dengan kedutaan Polandia.

Credit sindonews.com

Usai Referendum Papua, ULMWP Soroti Senjata Kimia di Nduga

Pemimpin ULMWP, Benny Wenda, kembali melempar isu ini setelah ia mengklaim sudah menyerahkan petisi mengenai referendum pembebasan Papua Barat ke PBB. (Dok. The Office of Benny Wenda)

Jakarta, CB -- Kelompok separatis the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) kembali menyoroti dugaan penggunaan senjata kimia di Nduga setelah menyerahkan petisi terkait referendum Papua Barat ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"ULMWP mendesak Forum Kepulauan Pasifik untuk membentuk Misi Pencari Fakta mengenai Papua Barat untuk menyelidiki laporan penggunaan senjata kimia dan pembunuhan warga sipil, terutama di Nduga," demikian pernyataan ULMWP yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (29/1).

Menanggapi pernyataan ini, Kepala Penerangan Komando Daerah Militer Cenderawasih, Muhammad Aidi, mengatakan bahwa klaim ULMWP itu tak berdasar pada fakta.

"Segala yang disampaikan Benny Wenda itu pemutarbalikan fakta, tidak ada sama sekali dasarnya. Ini adalah upaya untuk mengaburkan persoalan sehingga masyarakat nasional dan internasional lupa bahwa separatis melakukan pembantaian di Papua," ujar Muhammad kepada CNNIndonesia.com.

Dugaan penggunaan senjata kimia ini mulai mencuat setelah media Australia, The Saturday Paper, melaporkan bahwa militer Indonesia menggunakan senjata kimia, diduga bom fosfor, dalam operasi pemberantasan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Operasi tersebut digencarkan sejak awal Desember, setelah KKB diduga membantai 28 pekerja di Nduga hingga tewas.

Menurut The Saturday Paper, militer Indonesia menggunakan bom fosfor untuk menyerang warga sipil. Dalam pemberitaan tersebut, The Saturday Paper melampirkan sejumlah foto yang diklaim sebagai bukti.

"Gambar bom yang disebarkan foto-foto itu hanya asap. Bom fosfor tidak seperti itu. Lagipula, kalau memang ada senjata kimia, tentu dampaknya akan luas. Ini tidak ada. Semua tidak berdasarkan fakta," ucap Muhammad.

Pemimpin ULMWP, Benny Wenda, kembali melempar isu ini setelah ia mengklaim sudah menyerahkan petisi mengenai referendum pembebasan Papua Barat yang ditandatangani 1,8 juta orang ke Ketua Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Michelle Bachelet.

Namun menurut Muhammad, Benny lagi-lagi berbual. Ia mengatakan bahwa tidak mungkin petisi itu ditandatangani oleh 1,8 juta orang Papua Barat.

"Jumlah itu sangat tidak mendasar. Jumlah penduduk di Papua Barat 2,5 juta dan 70 persen di antaranya masih hidup di masa prasejarah, bahkan tidak punya data kependudukan. Bagaimana bisa ada 1,8 juta orang tanda tangan?" katanya.

Credit cnnindonesia.com

Tuntut Merdeka dari RI, Separatis Papua Serahkan Petisi ke PBB

JENEWA - Kelompok separatis di provinsi Papua Barat, Indonesia, telah menyerahkan petisi kepada Kepala HAM PBB Michelle Bachelet. Petisi yang diklaim berisi 1,8 juta tanda tangan itu berisi tuntutan referendum kemerdekaan.

Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda, mengatakan kepada Reuters bahwa petisi sudah diserahkan hari Jumat pekan lalu. Pentolan separatis itu berharap PBB akan mengirim misi pencarian fakta ke provinsi Papua Barat yang dia klaim ada dugaan pelanggaran HAM.

"Hari ini adalah hari bersejarah bagi saya dan rakyat saya," kata Wenda setelah pertemuan di Jenewa. "Saya menyerahkan apa yang saya sebut tulang orang-orang Papua Barat, karena begitu banyak orang telah terbunuh," ujarnya, yang dikutip Senin (28/1/2019).

Dia mengklaim orang-orang Papua Barat tidak memiliki kebebasan berbicara atau berkumpul, sehinga satu-satunya cara untuk didengar adalah melalui petisi. Menurut petisi diteken oleh hampir tiga perempat dari sekitar 2,5 juta penduduk.

"Beratnya 40 kg. Ini seperti buku terbesar di dunia," katanya.

Benny Wenda mengaku telah berbicara dengan Bachelet tentang situasi di wilayah Nduga. Menurutnya, di wilayah itu setidaknya 11 orang telah terbunuh dan lebih banyak lagi yang tewas setelah melarikan diri ke hutan untuk menghindari pasukan Indonesia. Benny bahkan mengklaim sekitar 22.000 orang telah telantar.

Sementara itu, Kapendam 17 Cenderawasih Kolonel Infantri Muhammad Aidi mengatakan tuduhan yang dilontarkan itu tak berdasar.

"Dia tidak dapat menunjukkan bukti dari apa yang telah dia tuduh (Indonesia dan militernya)," kata Muhammad Aidi pada hari Minggu. "Ini adalah Gerakan Papua Merdeka yang membunuh warga sipil tak berdosa."

Bulan lalu anggota sayap militer Gerakan Papua Merdeka (OPM) mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan setidaknya 16 orang yang bekerja di jembatan proyek jalan yang terkenal di Nduga.

OPM mengatakan pihaknya memandang pekerja proyek sebagai anggota militer dan korban dalam perang mereka melawan pemerintah Indonesia.

Gubernur provinsi setempat pernah menyerukan diakhirinya perburuan terhadap pemberontak, dengan mengatakan penduduk desa sedang trauma. Militer Indonesia menolak seruan itu.

Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) ingin mengembangkan Papua Barat dan memanfaatkan sumber dayanya. Sejak berkuasa pada tahun 2014, Jokowi telah mencoba meredakan ketegangan di Papua Barat dengan membebaskan para tahanan dan menangani masalah hak-hak sipil, sambil meningkatkan investasi dengan proyek-proyek seperti jalan raya Trans Papua.

Credit sindonews.com

Duterte Minta Militer Hancurkan Abu Sayyaf Terkait Bom Gereja

Presiden Rodrigo Duterte memerintahkan militer Filipina menghancurkan Abu Sayyaf, kelompok yang diduga menjadi dalang di balik serangan bom di gereja di Jolo. (Reuters/Lean Daval Jr)

Jakarta, CB -- Presiden Rodrigo Duterte memerintahkan angkatan bersenjata Filipina untuk menghancurkan Abu Sayyaf, kelompok yang diduga menjadi dalang di balik serangan bom ganda di salah satu gereja di Jolo pada Minggu (27/1).

Perintah ini disampaikan langsung oleh Duterte kepada Menteri Pertahanan Filipina, Delfin Lorenzana, pada Senin (28/1).

"Mengenai Abu Sayyaf, hancurkan mereka (karena pengeboman itu) dan untuk semua kekejaman mereka selama ini," ujar Lorenzana sebagaimana dikutip AFP.

Pernyataan ini disampaikan setelah militer Filipina mengungkap bahwa mereka menduga kuat Abu Sayyaf merupakan otak di balik serangan yang menewaskan 20 orang di gereja tersebut.

Juru bicara militer Filipina, Gerry Besana, mengatakan bahwa pihaknya menduga serangan itu didalangi oleh salah satu kelompok yang memiliki kaitan dengan Abu Sayyaf, Ajang-Ajang.

"Tahun lalu pemimpin mereka tewas. Ada laporan yang konsisten menyebut bahwa mereka akan membalas," kata Besana.

Abu Sayyaf sendiri sudah berbaiat kepada ISIS, kelompok teror yang memang mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Namun, Rommel Banlaoi dari Institut Filipina untuk Perdamaian berpendapat bahwa meski Abu Sayyaf telah berbaiat kepada ISIS, anggota Ajang-Ajang yang beragam belum tentu melakukan hal serupa.

Meski demikian, Banlaoi mengakui bahwa salah satu pemimpin faksi Ajang-Ajang adalah Hatib Sawadjaan, seorang simpatisan ISIS yang merupakan mertua militan asal Malaysia, Amin Baco.

Baco sempat digadang-gadang menjadi pengganti emir ISIS di Asia Tenggara untuk menggantikan Isnilon Hapilon yang tewas dalam pertempuran di Marawi pada 2017 lalu.

Credit cnnindonesia.com

Inggris Kecam Pembunuhan oleh Pemukim Yahudi di Al-Mughayir

Pasukan keamanan Israel menahan seorang aktivis Palestina yang menentang pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat, Burin, Palestina.

Foto: AP/Nasser Shiyoukhi

Kekerasan oleh ekstremis Yahudi terus meningkat beberapa bulan terakhir.

CB, ALQUDS— Menteri Negara Inggris Urusan Timur Tengah Alistair Burt pada Ahad (27/1) mengutuk pembunuhan satu orang Palestina oleh pemukim Yahudi bersenjata di Desa Al-Mughayir, bagian timur-laut Ramallah di Tepi Barat Sungai Yordania.

"Saya mengutuk kekerasan kemarin di Tepi Barat, sehingga satu orang Palestina tewas. Doa saya bersama keluarganya," kata Burt di akun resmi Twitternya.

Hamdi Talib Nasan (38), ayah empat anak, dibunuh oleh pemukim Yahudi dari pos terdepan tidak sah Adi Ad setelah pemukiman Yahudi itu menyerbu Desa Al-Mughayir pada Sabtu (26/1) larut malam.

"Mereka yang bertanggung-jawab harus diseret ke pengadilan," tambah Burt, sebagaimana dikutip Kantor Berita Resmi Palestina, WAFA.

Kekerasan oleh pemukim Yahudi terhadap orang Palestina dan harta mereka rutin terjadi di Tepi Barat dan pelakunya jarang dihukum oleh penguasa Yahudi.

Kekerasan oleh pemukim Yahudi antara lain meliputi pembakaran harta dan masjid, pelemparan baru, pencabutan tanaman dan pohon zaitun, serangan terhadap rumah yang rentan.

Jumlah pemukim Yahudi yang tinggal di permukiman khusus buat orang Yahudi di seluruh Tepi Barat dan Al-Quds (Yerusalem) Timur, yang diduduki, dalam pelanggaran terhadap hukum internasional melonjak jadi 834 ribu dan perluasan permukiman Yahudi telah berlipat tiga kali sejak penandatanganan Kesepakatan Oslo 1993.

Semua permukiman Yahudi di seluruh Tepi Barat tidak sah berdasarkan hukum internasional, terutama pasal 49 Konvensi Jenewa Keempat, yang menetapkan bahwa penguasa pendudukan tak boleh mendeportasi atau memindahkan bagian penduduk sipilnya sendiri ke wilayah yang diduduki.

Credit republika.co.id

Para Pendukung Brexit Ingin Inggris Seperti Singapura

Turis berfoto di sebelah patung singa Merlion di kawasan pusat bisnis Singapura 6 Februari 2015. [REUTERS / Edgar Su]

CB, Jakarta - Para pendukung Brexit menginginkan Inggris menjadi seperti Singapura setelah keluar dari blok Uni Eropa.
Menurut pro Brexit, Inggris harus menjadi negara rendah pajak, rendah pengeluaran publik seperti halnya Singapura.

Menurut laporan CNN London, yang dikutip pada 28 Januari 2019, pendukung Brexit paling vokal yang menginginkan model Singapura di antaranya Boris Johnson, Michael Gove, Anggota Parlemen Konservatif Owen Paterson dan pengusaha James Dyson.
Model Singapura didengungkan oleh Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt yang pernah berkunjung ke Singapura baru-baru ini.
"Inggris bisa menarik contoh dari Singapura, bagaimana negara ini berpisah dan tidak terikat pada semenanjung, tetapi lebih terbuka," kata Hunt.

Para pengunjuk rasa membentangkan spanduk di Jembatan Westminster sebelum demonstrasi anti-Brexit, di London pusat, Inggris, Sabtu, 20 Oktober 2018. REUTERS/Simon Dawson
Seorang pendiri kerajaan bisnis periklanan WPP, Sir Martin Sorrel, bahkan pernah menyarankan Inggris mencontoh Singapura, salah satunya merendahkan pajak, setelah Brexit terlaksana.
"Tidak berbeda dengan beberapa hal yang Anda dengar seputra Brexit ...(Perdana Menteri pendiri Singapura Lee Kuan Yew) membawa Singapura ke tingkat yang tidak pernah dipikirkan orang dan membuatnya sangat sukses dalam skala yang jauh lebih kecil, yakni 5 juta orang dibandingkan dengan 60 juta orang di Inggris," kata Sir Martin dalam forum Davos.

"Tapi pelajarannya ada di sana," tambahnya.

Singapura adalah salah satu negara termiskin di dunia pada tahun 1965, sampai akhirnya merdeka dari Malaysia. Meskipun memiliki sumber daya alam yang terbatas, negara ini telah menjadi salah satu yang paling maju di dunia, berperingkat lebih tinggi pada tahun 2017 daripada Inggris untuk PDB per kapita (pada US$ 57.714 atau sekitar Rp 811,9 juta dibandingkan US$ 39.720 atau Rp 558,8 juta), menurut laporan Bank Dunia.
Singapura juga masuk peringkat atas dalam indeks global untuk efisiensi kesehatan, pendidikan dan daya saing.
Namun ada beberapa faktor jika Inggris ingin mencontoh Singapura, dengan mengesampingkan kelayakan politik untuk menetapkan pajak rendah, sistem kesejahteraan terbatas di Inggris, ada sejumlah masalah struktural, geografis dan budaya lain yang perlu ditangani oleh Inggris sebelum memutuskan meniru Singapura pasca-Brexit.

Credit tempo.co

Inggris Siapkan Opsi Darurat Militer Jika Brexit Gagal

Para pengunjuk rasa membentangkan spanduk di Jembatan Westminster sebelum demonstrasi anti-Brexit, di London pusat, Inggris, Sabtu, 20 Oktober 2018. REUTERS/Simon Dawson

CB, Jakarta - Inggris berpotensi memberlakukan darurat militer untuk mengendalikan ketertiban umum jika Brexit gagal lolos dalam tenggat waktu yang ditentukan.
Menurut sumber yang enggan disebut identitasnya, pemerintah telah memperhitungkan opsi darurat jika kegagalan Brexit memicu kerusuhan sipil, dan ini termasuk darurat militer, jam malam dan bahkan tentara untuk menertibkan massa, ungkap laporan The Sunday Times, yang dikutip Reuter, 28 Januari 2019.

Menteri Kesehatan Matt Hancock menanggapi rumor ini dengan mengatakan pemerintah tidak secara spesifik akan menggunakan daurat militer.
"Itu ada dalam statuta namun bukanlah fokus kami," kata Hancock.

PM Inggris Theresa May saat membuat pidato Brexit di Italia pada 22 September 2018. [REUTERS]

Opsi darurat militer muncul setelah Inggris semakin mendekati batas waktu Brexit, di mana Inggris harus meninggalkan Uni Eropa pada 29 Maret 2019. Namun parlemen belum sepakat atas proposal Brexit yang memungkinkan memicu kebingungan massa dan gangguan ketertiban umum.
Pemerintah telah membahas penerapan UU Ketertiban Umum Sipil 2004, yang memberikan pemerintah wewenang melakukan tindakan apapun untuk melindungi nyawa manusia, kesehatan, keselamatan dan logistik, seperti diungkap Sunday Times.

"Pokok utama dalam semua perencanaan tanpa-kesepakatan adalah pembangkangan sipil dan ketakutan bahwa itu akan menyebabkan kematian jika terjadi kekurangan makanan dan medis," kata seorang sumber kepada surat kabar The Sunday Times.Hancock mengatakan industri farmasi Inggris akan melakukan apapun untuk mencegah kekurangan obat-obatan yang dipicu buntunya kesepakatan Brexit.

Credit tempo.co

Italia Berencana Tarik Pasukan dari Afganistan

Ilustrasi pasukan di Afganistan. (Foto: REUTERS/Omar Sobhani)

Jakarta, CB -- Italia mempertimbangkan menarik pasukan mereka dari Afganistan dalam waktu satu tahun. Hal itu diungkap salah satu pejabat senior di Kementerian Pertahanan Italia yang diucapkan setelah Amerika Serikat dikabarkan bakal mengurangi personel militer mereka di Afganistan.

Menteri Pertahanan Italia, Elisabetta Trenta, dikatakan telah meminta perintah militer buat menarik seluruh kontingen Italia.

"Jangka waktu kemungkinan 12 bulan," ucap sumber tersebut, disiarkan Reuters, Selasa (29/1).

Militer Italia telah berada di Afganistan selama 15 tahun. Berdasarkan informasi dari Kementerian Pertahanan, setidaknya ada 900 pasukan di sana sebagai bagian dari misi NATO (North Atlantic Treaty Organization).

Penarikan seluruh pasukan Italia dari Afganistan rupanya belum dibicarakan dengan kementerian lainnya. Menteri Luar Negeri Italia, Enzo Moavero Milanesi, yang dijumpai saat mengunjungi Israel mengatakan belum tahu soal hal itu.

"Saya baru saja mendengar tentang itu hari ini ... Dia belum bicara pada saya tentang itu," kata Enzo.

Trenta merupakan anggota partai 5-Star Movement yang sudah lama mempertanyakan guna misi Italia di Afganistan.

Sumber dari rekan koalisi 5-Star Movement mengatakan Italia berkomitmen membawa perdamaian dan stabilitas di Afganistan.

"Belum ada keputusan yang diambil saat ini, hanya pemikiran dari menteri terkait," ujar sumber tersebut.

Credit cnnindonesia.com

Presiden Ghani Sebut Pasukan Asing Tinggalkan Afganistan

Presiden Afganistan, Ashraf Ghani. Reuters

CB, Jakarta - Presiden Afganistan, Ashraf Ghani, mengatakan pasukan asing bakal meninggalkan negara yang tercabik perang itu. Ini sesuai permintaan kelompok Taliban saat melakukan perundingan dengan perwakilan Amerika Serikat di Qatar selama enam hari pada pekan lalu.

“Tidak ada orang Afgan menginginkan pasukan asing di negaranya untuk jangka waktu lama,” kata Ghani dalam pernyataan di televisi seperti dilansir Aljazeera pada Senin, 28 Januari 2019 waktu setempat.

Ghani mengatakan keberadaan pasukan asing di negara itu berdasarkan kebutuhan. Dan kebutuhan itu akan selalu dikaji dan dikaji ulang. Dan menurut sebuah rencana yang telah diatur,”Kami berupaya membawa jumlah itu menjadi nol.”

Pernyataan Ghani ini menyusul kelarnya perundingan damai antara perwakilan Taliban dan AS di Doha, Qatar, pada Senin hingga Sabtu pekan lalu. Kedua pihak, seperti dilansir Reuters, menyepakati sejumlah hal seperti penarikan pasukan asing dari Afganistan. Lalu ada poin yang menyatakan wilayah Afganistan tidak akan digunakan sebagai lokasi untuk menyerang negara lain.

Kedua pihak masih akan berunding mengenai jadwal penarikan pasukan dan gencatan senjata. Hingga kini, Taliban enggan berunding langsung dengan pemerintahan Afganistan. Taliban pernah berkuasa di Afganistan sebelum terjadi invasi AS menyusul serangan 11 September 2001, yang diduga dilakukan oleh kelompok Al Qaeda.

“Kami tidak menginginkan adanya kehadiran pasukan asing permanen di Afganistan,” kata seorang pejabat pemerintah Afganistan di Kabul. “Kami ingin terciptanya perdamaian dan kerja sama untuk masa depan, dan meninggalkan warisan yang bagus.”

Credit tempo.co

Iran Bantah Gelar Pembicaraan dengan Prancis Soal Program Rudal

TEHERAN - Iran mengatakan bahwa pihaknya tidak mengadakan pembicaraan dengan Prancis mengenai pengembangan rudal balistiknya, setelah Paris mengatakan siap untuk menjatuhkan sanksi lebih banyak jika upaya Eropa gagal membuat Iran meninggalkan program rudalnya.

"Belum ada pembicaraan, apakah rahasia atau tidak rahasia, tentang program rudal kami dengan Prancis atau negara lain," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran,Bahram Qasemi, seperti dilansir Reuters pada Senin (28/1).

Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian pada hari Jumat mengatakan, Paris siap untuk memaksakan sanksi lebih lanjut jika tidak ada kemajuan dalam pembicaraan mengenai program tersebut, yang digambarkan oleh Teheran sebagai pertahanan murni, tetapi dilihat di Barat sebagai faktor destabilisasi di wilayah yang bergejolak.

Ketika diminta komentar mengenai pernyataan Le Drian, Qasemi mengatakan, program rudal Iran adalah program defensif, yang hanya diskusikan di dalam negeri. Dia lalu menyebut, Teheran telah menegaskan kepada Paris tidak akan bersedia membahas program rudal.

"Kami berbicara tentang masalah-masalah regional dan politik dengan Prancis. tetapi kemampuan rudal kami tidak dapat dinegosiasikan. kami telah berulang kali mengatakan itu selama pembicaraan politik kami dengan Prancis," ungkapnya.

Credit sindonews.com

Uni Eropa: Iran kemungkinan tingkatkan spionase siber

Bendera Uni Eropa. (Pixabay/Pontzi)

Brussel (CB) - Iran kemungkinan akan memperluas spionase sibernya saat hubungan dengan negara-negara kuat Barat memburuk, kata badan keamanan digital Uni Eropa (EU).

Para peretas Iran mendalangi sejumlah serangan dunia maya dan upaya disinformasi daring dalam beberapa tahun terakhir saat negara itu mencoba memperkuat pengaruh mereka di Timur Tengah dan wilayah di luar kawasan itu, menurut Laporan Khusus Reuters November lalu.

Bulan ini, EU menerapkan sanksi pertamanya terhadap Iran sejak negara-negara kuat dunia menyepakati perjanjian nuklir 2015 dengan Teheran, sebagai respons atas uji coba rudal balistik dan sejumlah rencana pembunuhan di tanah Eropa.

"Sanksi yang baru diterapkan terhadap Iran kemungkinan akan mendorong negara itu meningkatkan aktivitas ancaman siber yang didukung negara untuk mengejar tujuan strategis dan geopolitiknya di tingkat kawasan," kata Lembaga Keamanan Jaringan dan Informasi Uni Eropa (ENISA) dalam sebuah laporan.

Seorang pejabat senior Iran membantah laporan itu dan mengatakan "itu semua adalah bagian dari perang psikologi yang diluncurkan Amerika Serikat (AS) dan sekutu-sekutunya terhadap Iran."

ENISA mengelompokkan para peretas yang didukung negara sebagai ancaman tertinggi terhadap keamanan digital blok itu.

Badan EU itu mengatakan China, Rusia, dan Iran adalah "tiga aktor siber paling aktif dan mampu yang terkait dengan spionase ekonomi."

Iran, Rusia, dan China telah berulang kali membantah tuduhan AS bahwa pemerintah mereka melakukan serangan siber.

Virus komputer seperti Stuxnet, yang pernah digunakan untuk menyerang fasilitas pengayaan uranium di situs nuklir bawah tanah Natanz di Iran satu dasawarsa lalu, diyakini secara luas telah dikembangkan oleh AS dan Israel.

Pada Maret 2018, Washington menerapkan sanksi terhadap sejumlah warga Iran karena meretas atas nama pemerintah Iran. Kementerian Luar Negeri Iran dalam tanggapannya menyebut AS bertindak "provokatif, tidak berdasarkan hukum, dan tanpa alasan yang dapat dibenarkan."

Pada November tahun yang sama, AS menuduh dua warga Iran meluncurkan serangan siber besar menggunakan virus jenis `ransomware` yang disebut "SamSam". AS juga menjatuhkan sanksi terhadap dua orang lainnya yang membantu menukarkan pembayaran tebusan dari mata uang digital Bitcoin ke rial Iran.

Pergerakan dunia maya diperkirakan meningkat dalam beberapa bulan ke depan, terlebih bila Iran gagal memmpertahankan komitmen kesepakatan nuklir 2015, kata ENISA.

Credit antaranews.com

Jenderal Iran Ancam Lenyapkan Israel jika Perang Dimulai

TEHERAN - Seorang jenderal Iran mengancam akan melenyapkan Israel dari peta politik global ketika Tel Aviv memulai perang terhadap Teheran. Menurutnya, rezim Zionis bahkan tidak akan memiliki kuburan di Palestina untuk mengubur mayat orang-orangnya.

Ancaman itu dilontarkan Wakil Kepala Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran Brigadir Jenderal Hossein Salami pada Senin sore. Dia mengatakan strategi Teheran adalah menghapus Israel dari peta politik global.

Ditanya wartawan di Teheran tentang ancaman Israel untuk menyerang pasukan Iran yang dikerahkan di Suriah, Salami menjawab; “Strategi kami adalah menghapus Israel dari peta politik global. Dan tampaknya, mengingat kejahatan yang dilakukan Israel, itu semakin mendekatkan diri pada hal itu."

"Kami mengumumkan bahwa jika Israel melakukan sesuatu untuk memulai perang baru, itu jelas akan menjadi perang yang akan berakhir dengan penghapusannya, dan wilayah yang diduduki akan dikembalikan. Israel bahkan tidak akan memiliki kuburan di Palestina untuk mengubur mayat mereka sendiri," ujar jenderal Teheran tersebut, seperti dikutip Reuters, Selasa (29/1/2019).

Komentar Salami menambah rentetan saling ejek antara para pemimpin Israel dan Iran dalam beberapa pekan terakhir karena ketegangan meningkat di perbatasan Israel-Suriah antara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dan pasukan Iran.

Pekan lalu, Israel dilaporkan melakukan serangan rudal siang hari yang jarang terjadi pada sasaran-sasaran Iran di Suriah. Sebagai tanggapan, Iran menembakkan rudal surface-to-surface (permukaan-ke-permukaan) dari Suriah di Dataran Tinggi Golan utara. Namun, menurut IDF, rudal yang ditembakkan Iran dicegat oleh sistem pertahanan rudal Iron Dome di atas resor ski Gunung Hermon.

Beberapa jam kemudian, pada jam-jam subuh 21 Januari, Angkatan Udara Israel melancarkan serangan balasan ke sasaran Iran di dekat Damaskus dan terhadap baterai pertahanan udara Suriah yang menembaki jet tempur Israel.

Menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris, sebanyak 21 orang tewas dalam serangan Israel di Suriah pada 21 Januari, di mana 12 di antaranya adalah milisi Iran.

Israel melihat keberadaan Iran di Suriah sebagai ancaman utama dan dalam beberapa tahun terakhir telah melakukan ratusan serangan udara dengan target situs-situs militer terkait Teheran di negara yang dipimpin Bashar al-Assad tersebut.

Awal pekan ini, Kepala Staf Militer Iran Jenderal Mohammad Bagheri mengindikasikan Teheran bersiap untuk mengadopsi taktik militer ofensif untuk melindungi kepentingan nasionalnya.

"Di antara strategi luas negara itu, ada strategi defensif. Kami mempertahankan kebebasan dan integritas wilayah serta kepentingan nasional negara ini," katanya.

Dia mengatakan Iran tidak bermaksud untuk merebut wilayah asing."Tetapi untuk melindungi pencapaian dan kepentingan nasional kita, kita dapat mengadopsi pendekatan ofensif," ujarnya.

Ancaman Teheran terhadap rezim Zionis muncul setelah militer Republik Islam mengadakan latihan infanteri tahunan, yang melibatkan sekitar 12.000 tentara, jet tempur, kendaraan lapis baja dan drone.

Credit sindonews.com