CUPUMA

Kamis, 06 September 2018

Jet Tempur Siluman J-20 China Diklaim Bakal Setara F-35 AS

BEIJING - China telah mengembangkan mesin baru untuk pesawat jet tempur siluman generasi kelima Chengdu J-20. Mesin baru memungkinkan pesawat tersebut terbang tanpa terdeteksi pada kecepatan supersonik, yang akan setara dengan jet tempur siluman F-35 Amerika Serikat (AS).

Pesawat tempur J-20 selama ini bermasalah pada bagian mesin, yakni blade-nya terlalu panas saat pesawat melesat pada kecepatan tinggi. Setelah beberapa tahun, para ahli Beijing berhasil mengembangkan mesin WS-15 baru sebagai solusi untuk pesawat tersebut.

South China Morning Post (SCMP) yang mengutip sejumlah sumber militer setempat menyatakan mesin WS-15 yang baru juga akan membuat J-20 diproduksi massal pada akhir tahun ini.

Media yang berbasis di Hong Kong itu melaporkan, mesin WS-15 yang baru telah dilengkapi blade turbin kristal tunggal termutakhir yang akan memungkinkan jet J-20 terbang tanpa terdeteksi pada kecepatan supersonik, setara dengan F-35 AS.

Beijing ingin memiliki pesawat siluman yang mampu bersaing dengan yang terbaik di dunia saat ketegangan meningkat di Asia-Pasifik. Terlebih, Amerika Serikat juga ingin meningkatkan penyebaran pesawat tempur F-22 dan F-35 di wilayah tersebut.

"WS-15 diharapkan siap untuk instalasi secara luas di J-20 pada akhir tahun ini," kata salah satu sumber.

"Meskipun beberapa 'masalah kecil' tetap ada, ini harus diselesaikan setelah mesin telah lebih secara ekstensif bekerja di pesawat," lanjut sumber tersebut.

Ahli militer yang berbasis di Beijing, Zhou Chenming, mengatakan bahwa China memprediksi AS akan menyebarkan antara 200 hingga 300 unit jet tempur siluman F-35 di Asia-Pasifik pada 2025. "Yang berarti CHina membutuhkan jumlah J-20 yang sama, atau setidaknya 200 unit," katanya, Rabu (5/9/2018).

Pada bulan November nanti, 12 unit F-35 tiba di Pangkalan Udara Kadena Angkatan Udara AS di Jepang. Sedangkan Korea Selatan dijadwalkan menerima pasokan 40 unit pesawat tempur serupa tahun ini.

Sumber militer kedua yang diwawancarai SCMP mengatakan, masalah mesin WS-15 perlu diselesaikan sebelum J-20 diproduksi massal.

"Cina saat ini memiliki sekitar 20 unit J-20, yang jauh dari cukup," kata sumber itu. "(Memiliki) mesin yang ditanam sendiri adalah suatu keharusan bagi J-20 untuk memasuki produksi massal, karena tidak ada negara lain yang siap untuk memberikan China teknologi mutakhir seperti itu."

Militer China maupun produsen J-20 secara resmi belum berkomentar terkait mesin baru pesawat itu dan rencana produksi massal.

Credit sindonews.com

Inggris Tuduh Agen GRU Rusia Racuni Skripal, Apa itu GRU?

Alexander Petrov dan Ruslan Boshirov, yang secara resmi dituduh berusaha membunuh mantan perwira intelijen Rusia Sergei Skripal dan putrinya Yulia di Salisbury, terlihat dalam gambar yang diberikan oleh Polisi Metropolitan di London, Inggris 5 September 2018. REUTERS

CB, Jakarta - Perdana Menteri Inggris, Theresa May, menegaskan GRU (Glavnoye Razvedyvatel'noye Upravleniye) atau Direktorat Intelijen Utama Rusia bertanggung jawab atas percobaan pembunuhan mantan mata-mata Rusia, Sergei Skripal dan putrinya, Yulia, yang diracun menggunakan agen saraf Novichok di Salisbury.
Dilaporkan Reuters, 6 September 2018, dua warga negara Rusia, Alexander Petrov dan Ruslan Bashirov, diidentifikasi sebagai tersangka dengan surat perintah penangkapan. Tetapi Asisten Komisaris Polisi, Met Neil Basu, mengatakan kedua pria itu kemungkinan beroperasi dengan menggunakan nama samaran.
Theresa May, seperti dilaporkan dari Express.co.uk, mengutuk aktivitas intervensi Rusia dan menuntut Rusia membatasi kegiatan GRU.

Personel GRU Rusia [csef.ru]
GRU adalah Direktorat Utama Staf Umum Angkatan Bersenjata Federasi Rusia yang secara resmi diubah pada 2010 menjadi Direktorat Utama (GU). Badan ini adalah salah satu agen intelijen utama Rusia yang lahir setelah jatuhnya Uni Soviet pada 1991.
GRU didirikan sebagai Direktorat Pendaftaran pada 1918 setelah Revolusi Bolshevik. GRU memiliki agen di seluruh dunia dan memiliki unit pasukan khusus yang bertempur di banyak konflik pasca-Perang Dunia II termasuk Afganistan dan Chechnya.
GRU tidak memiliki situs resmi website dan tidak menanggapi atas tuduhan dua agennya. Struktur, jumlah staf dan pembiayaannya adalah rahasia negara. Publik diberi kesempatan langka untuk melihat sebagian markas GRU pada 2016 ketika kunjungan Presiden Vladimir Putin saat latihan menembak.

Markas GRU [Russian Defense Policy]

Dalam beberapa tahun terakhir, GRU telah dituduh memimpin sejumlah operasi rahasia, termasuk aneksasi Crimea pada 2014 di Ukraina.

Ketua GRU, Igor Korobov, dikenakan sanksi dari Departemen Keuangan AS pada 2016 dan dituduh ikut campur tangan pada pemilu AS dan serangan cyber. Sedangkan, Kepala Staf Umum, Valery Gerasimof, diberi sanksi oleh Uni Eropa atas anekasasi Rusia di Ukraina.Sergei Skripal, adalah agen Rusia yang bekerja untuk GRU, tetapi kemudian beralih menjadi mata-mata M16 Inggris, dan diyakini telah mengkhianati puluhan mata-mata GRU di seluruh Eropa.

Credit tempo.co

Inggris Dakwa Dua Agen Rusia Pelaku Peracunan Skripal

Sergei Skripal, 66 tahun, dan putrinya Yulia, 33 tahun, dalam kondisi kritis di rumah sakit saat ini.l [Rex Features]

CB, Jakarta - Inggris mendakwa dua orang Rusia secara in absentia atas tuduhan percobaan pembunuhan terhadap seorang mantan mata-mata Rusia Sergei Skripal, dan putrinya Yulia.
Otoritas Inggris menyatakan keduanya adalah perwira intelijen militer dan dipastikan bertindak atas perintah otoritas Rusia.

Dilaporkan Polisi Inggris merilis gambar dari dua tersangka yang diklaim terbang ke Inggris untuk akhir pekan pada Maret tahun lalu untuk membunuh mantan mata-mata Sergei Skripal dengan Novichok, sebuah racun saraf produksi militer.

Alexander Petrov dan Ruslan Boshirov, yang secara resmi dituduh berusaha membunuh mantan perwira intelijen Rusia Sergei Skripal dan putrinya Yulia di Salisbury, terlihat dalam gambar yang diberikan oleh Polisi Metropolitan di London, Inggris 5 September 2018. REUTERS
Putri Skripal, Yulia dan seorang perwira polisi yang ada di tempat kejadian juga sakit dalam kasus ini, yang telah menyebabkan pengusiran diplomatik Timur-Barat terbesar sejak Perang Dingin. Seorang perempuan kemudian meninggal karena keracunan Novichok setelah kekasihnya menemukan botol parfum palsu yang diyakini polisi telah digunakan untuk menyelundupkan agen saraf Novichok ke Inggris.
Pihak berwenang Inggris mengidentifikasi para tersangka sebagai warga negara Rusia yang melakukan perjalanan dengan paspor asli di bawah nama samaran Alexander Petrov dan Ruslan Boshirov. Perdana Menteri Theresa May mengatakan kepada parlemen bahwa pemerintah telah menyimpulkan bahwa mereka adalah perwira dalam dinas intelijen militer Rusia, yang dikenal sebagai GRU.

"GRU adalah organisasi yang sangat disiplin dengan rantai komando yang mapan, jadi ini bukan operasi jahat. Itu hampir pasti juga disetujui di luar GRU di tingkat senior negara Rusia," kata May.Berbicara kepada Parlemen pada Rabu 5 September, Theresa May mengulangi tuduhan sebelumnya bahwa pemerintah Rusia terlibat dalam kasus keracunan Skripal.
"Kami benar mengatakan Maret bahwa negara Rusia bertanggung jawab," kata May, seperti dikutip Russia Today.

Mantan Intelijen Rusia dan MI6, Kolonel Sergei Skripal, sekarat di rumah sakit di Inggris karena terpapar zat misterius

Skripal adalah mantan perwira GRU yang mengkhianati puluhan agen untuk badan mata-mata Inggris MI6, ditemukan tidak sadarkan diri dengan Yulia di bangku umum di kota Salisbury, Inggris selatan, pada tanggal 4 Maret 2017.
Polisi merilis gambar kamera keamanan dari dua tersangka dan menguraikan misi tiga hari yang membawa mereka dari Moskow ke London ke Salisbury, di mana mereka menyemprot racun di pintu Skripal sebelum terbang kembali ke Moskow beberapa jam kemudian.
Diplomat Rusia di London dipanggil ke Kantor Kementerian Luar Negeri untuk menegaskan Inggris menginginkan mereka yang bertanggung jawab dibawa ke pengadilan. Namun Rusia, yang telah berulang kali membantah keterlibatan dalam serangan itu, mengatakan nama-nama itu tidak membuktikan apapun.

"Kami telah mendengar atau melihat dua nama, nama-nama ini tidak ada artinya bagi saya secara pribadi," kata staf di Kremlin, Yuri Ushakov, kepada wartawan di Moskow. "Saya tidak mengerti mengapa ini dilakukan dan sinyal seperti apa yang dikirim oleh pihak Inggris."Inggris dan sejumlah negara lain telah mengusir diplomat Rusia atas insiden peracunan Skripal, dan Rusia membalas dengan tindakan serupa.

Credit tempo.co

Tahan Dua Peracun Mantan Agen Rusia, Inggris Akan Lapor PBB

Ilustrasi (REUTERS/Toby Melville)

Jakarta, CB -- Inggris akan melapor kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai perintah penangkapan yang dikeluarkan negaranya terhadap dua mata-mata Rusia. Dua mata-mata itu ditangkap atas tuduhan telah meracuni terhadap mantan agen Rusia lainnya di Inggris.

Duta Besar Inggris untuk PBB Karen Pierce akan menjelaskan temuan baru mereka soal penyelidikan kasus peracunan eks agen Rusia Sergei Skripal dan putrinya, Yulia, di Salisbury, Inggris, pada 4 Maret lalu.

Dikutip AFP, sejumlah diplomat mengatakan pertemuan DK PBB itu akan berlangsung hari ini, Kamis (6/9) sekitar pukul 11.30 waktu New York, Amerika Serikat.

Perdana Menteri Theresa May juga telah mengonfirmasi parlemen bahwa dua warga Rusia itu merupakan agen intelijen militer Rusia, GRU. Otoritas Inggris mengidentifikasi kedua orang itu sebagai Alexander Petrov dan Ruslam Boshirov.

"GRU merupakan organisasi intelijen yang sangat disiplin dan mapan. Jadi percobaan peracunan ini bukan misi asal-asalan," kata May kepada parlemen.

"Hampir dipastikan percobaan serangan ini diketahui dan disetujui di luar GRU, termasuk pejabat senior Kremlin."

London juga telah merilis foto kedua orang tersebut. Keduanya disebut masuk ke Inggris melalui Bandara Gatwick pada 2 Maret lalu dan keluar dua hari kemudian. Kedua pria itu disebut berusia sekitar 40 tahun.

Neil Basu, ketua unit kontra-terorisme polisi Inggris, mengatakan aksi itu "merupakan serangan yang luar biasa canggih" dan terlihat sebagai upaya pembunuhan.

Basu mengatakan mereka menggunakan paspor Rusia asli meski namanya diduga nama alias dan ini bukan kali pertama mereka datang ke Inggris.

Kedua warga Rusia ini didakwa melakukan percobaan pembunuhan serta mempergunakan dan memiliki racun Novichok yang melanggar aturan Senjata Kimia.

Skripal, mantan agen Rusia yang berkhianat kepada negaranya, ditemukan tak sadarkan diri bersama putrinya di sebuah bangku di pusat perbelanjaan di Salisbury awal Maret lalu. Polisi Inggris menyimpulkan keduanya terpapar racun saraf Novichock, racun yang dikembangkan Uni Soviet di era 1970an.

Inggris selama ini menuding Rusia berada dibalik serangan tersebut. Namun, Pemerintahan Presiden Vladimir Putin berkeras membantah seluruh tuduhan tersebut.

Rusia bahkan mengklaim tak mengenal kedua tersangka itu.

Credit cnnindonesia.com

Setelah AS, Giliran Kapal Perang Inggris Dekati Pulau China di LCS

LONDON - Sebuah kapal perang Angkatan Laut Inggris berlayar dekat dengan pulau-pulau yang diklaim oleh China di Laut China Selatan (LCS) saat menuju Vietnam. Tindakan kapal perang Inggris ini menegaskan hak kebebasan navigasi dan menentang klaim berlebihan Beijing atas wilayah itu.

Kapal HMS Albion, kapal amfibi berkapasitas 22 ribu ton yang membawa kontingen Marinir Kerajaan, berlayar melalui Kepulauan Paracel dalam beberapa hari terakhir, kata sejumlah sumber yang minta identitasnya dirahasiakan.

Kapal tersebut sedang dalam perjalanan ke Ho Chi Minh, di mana kapal itu berlabuh pada hari Senin setelah berlayar di dan sekitar Jepang.

Salah satu sumber mengatakan Beijing mengirim kapal fregat dan dua helikopter untuk menantang kapal Inggris, tetapi kedua pihak tetap tenang selama pertemuan itu.

Sumber lain mengatakan Albion tidak memasuki laut teritorial di sekitar semua fitur di wilayah yang diperebutkan dengan panas. Namun itu menunjukkan bahwa Inggris tidak mengakui klaim maritim yang berlebihan di sekitar Kepulauan Paracel. Dua belas mil adalah batas teritorial yang diakui secara internasional.

Paracels ditempati seluruhnya oleh China tetapi juga diklaim oleh Vietnam dan Taiwan.

"HMS Albion melaksanakan haknya untuk kebebasan navigasi sepenuhnya sesuai dengan hukum dan norma internasional," ujar seorang juru bicara untuk Angkatan Laut Inggris seperti dikutip dari Reuters, Kamis (6/9/2018).

Beijing mengklaim lebih dari 80 persen kawasan Laut China Selatan, yang mendatangkan keuntungan sekitar USD3,4 triliun dari lalu lintas kapal perdagangan global setiap tahunnya. Lima negara lain, termasuk Filipina dan Vietnam, juga memiliki klaim di perairan tersebut. Inggris sendiri tidak memiliki klaim teritorial di daerah tersebut.

Sementara Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) telah melakukan Kebebasan Operasi Navigasi (FONOPs) di wilayah yang sama di masa lalu, tantangan Inggris atas kontrol Cina di perairan strategis ini muncul setelah AS mengatakan ingin melihat partisipasi internasional dalam tindakan seperti itu.

Baik Inggris dan AS mengatakan mereka melakukan operasi FONOP di seluruh dunia, termasuk di wilayah yang diklaim oleh sekutunya.

Angkatan Laut Inggris sebelumnya telah berlayar dekat dengan Kepulauan Spratly yang disengketakan, lebih jauh ke selatan di Laut Cina Selatan, tetapi tidak dalam batas 12 mil laut, kata sumber diplomatik.

FONOPs, yang sebagian besar simbolis, sejauh ini tidak berhasil membuat Beijing untuk membatasi kegiatan di Laut Cina Selatan, yang telah termasuk reklamasi luas pulang karang dan pulau-pulau serta pembangunan landasan pacu, hangar dan sistem rudal.

Beijing mengatakan mereka berhak membangun di wilayahnya dan mengatakan fasilitas itu untuk penggunaan sipil dan pertahanan diri. Sebaliknya, China menyalahkan Washington untuk militerisasi kawasan itu dengan kebebasan patroli navigasi.

Pesawat dan kapal asing di wilayah itu secara rutin ditantang oleh kapal angkatan laut China dan stasiun pemantauan di pulau-pulau berbenteng, sumber mengatakan sebelumnya.

Pada bulan April, kapal perang dari Australia - yang seperti Inggris adalah sekutu dekat AS - memiliki apa yang digambarkan Canberra sebagai "pertemuan" dekat dengan kapal angkatan laut Cina di laut yang diperebutkan.

Credit sindonews.com

Dua Pembom Strategis Tu-160 Rusia Ikut Latihan Perang di Mediterania

MOSKOW - Dua pesawat pembom strategis Tu-160 ikut latihan perang Rusia berskala besar di Laut Mediterania. Kementerian Pertahanan setempat mengonfirmasi keterlibatan dua pesawat tersebut dalam sebuah pernyataan Rabu petang.

"Dua pembom strategis Tu-160 yang lepas landas dari lapangan udara Engels berhasil memenuhi tugas dari rencana untuk latihan berskala besar Angkatan Laut Rusia dan Angkatan Udara yang dikelompokkan di Mediterania," bunyi pernyataan tersebut.

"Pesawat itu melakukan penerbangan 10 jam di atas dataran tingkat rendah dalam kondisi cuaca yang sulit dan berhasil melakukan simulasi peluncuran rudal jelajah pada target darat di daerah tertentu," lanjut Kementerian Pertahanan Rusia, seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (6/9/2018).

Pesawat jet tempur Su-30 dan Su-33 yang lepas landas dari pangkalan udara Khmeimim di Suriah menemani kedua pesawat pembom.

"Penerbangan pesawat itu dilakukan sesuai dengan aturan internasional yang ketat untuk penggunaan ruang udara, tanpa melanggar perbatasan negara-negara lain," imbuh kementerian tersebut.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa Angkatan Laut dan Angkatan Udara-nya mengadakan latihan gabungan berskala besar di Laut Mediterania pada 1 hingga 8 September 2018.

Manuver besar-besaran ini digelar di tengah kekhawatiran Suriah akan diserang Amerika Serikat (AS) dan sekutunya karena diduga akan melakukan serangan senjata kimia di Idlib.

Credit sindonews.com

Menlu Rusia Bilang Dolar Jadi Senjata Amerika untuk Beri Sanksi

Ilustrasi mata uang asing. (Euro, dolar Hong Kong, dolar A.S., Yen Jepang, Pounsterling Inggris, dan Yuan Cina). REUTERS/Jason Lee

CB, Washington – Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, mengatakan dolar merupakan senjata yang digunakan pemerintah Amerika Serikat untuk menghukum negara tertentu.

“Washington segera menghentikan layanan dolar terhadap bank manapun terkait negara yang mereka ingin hukum dan juga mereka yang memiliki kaitan dengan negara itu,” kata Lavrov dalam wawacara dengan sebuah televisi Rusia seperti dikutip Sputnik News, Rabu, 5 September 2018.

Lavrov mengatakan ini menyusul pernyataan dari Geert Bourgeouis, kepala negara pemerintahan Flemish di Eropa, yang menyalahkan Washington karena menggunakan dolar sebagai senjata untuk menghukum negara-negara yang berbisnis dengan Iran.

Bourgeouis menegaskan Bank Investasi Eropa akan mendukung kegiatan investasi di Iran di tengah upaya Uni Eropa untuk mendorong posisi blok negara ini dalam menghadapi sanksi AS terhadap Iran.
Pernyataan kritis terhadap dolar juga dilontarkan Menteri Keuangan Rusia, Anton Siluanov, yang mengatakan dolar adalah mata uang internasional. Namun, dolar telah menjadi alat pembayaran yang beresiko saat ini. Dia membuka kemungkinan negara-negara menggunakan mata uang nasional untuk berjual beli minyak di pasar global. Rusia merupakan salah satu eksportir minyak terbesar dunia.

Kontroversi soal dolar mencuat pasca ketegangan pemerintah Turki dan AS. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menaikkan tarif impor baja dan aluminium dari Turki hingga 50 dan 20 persen pada Agustus 2018. Ini membuat Turki kehilangan pasar dan pemasukan dolar dari AS. Ini berdampak melemahnya nilai tukar mata uang lira terhadap dolar.

AS juga mengenakan sanksi baru terhadap Iran dengan melarang transaksi dolar pasca keluar dari perjanjian nuklir Iran, yang masih didukung lima negara besar seperti Inggris, Prancis, Jerman, Rusia dan Cina.

Ini membuat Iran, Turki, serta Rusia mengancam akan meninggalkan dolar dan berbisnis diantara mereka menggunakan mata uang nasional. Cina, yang juga sedang berperang dagang dengan AS, disebut-sebut mendapat keuntungan dengan naiknya pamor yuan sebagai pengganti dolar. Cina dan Rusia telah berdagang satu sama lain dengan menggunakan mata uang masing-masing sejak beberapa tahun terakhir.
Belakangan negara seperti Irak juga menyatakan akan meninggalkan dolar untuk ekspor impor minyak dan gas. Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas, juga mendesak UE untuk membuat sistem perbankan yang independen dari AS. Dalam tulisan di Handesblatt, Maas mengatakan ini perlu dilakukan untuk melindungi perusahaan Eropa yang berbisnis dengan Iran, Turki dan Rusia dari sanksi pemerintah AS seperti pembekuan aset atau uang mereka.

Credit tempo.co

Rusia Sindir Amerika Mau Bantu Teroris Jabhat Al Nusra di Suriah

Kelompok Jabhat al-Nusra beroperasi di Idlib, Suriah, dan terafiliasi dengan kelompok al-Qaeda. Keduanya disebut sebagai teroris oleh Rusia dan Amerika Serikat. Syriahr.com

CB, Moskow – Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, mengatakan Amerika Serikat terkesan ingin menyelamatkan kelompok teroris Jabhat al-Nusra dari serangan koalisi Suriah dan Rusia di Provinsi Idlib.
Lavrov mengatakan selama ini AS gagal melakukan kewajibannya memisahkan kelompok oposisi moderat Suriah dengan kelompok teroris. Koalisi Suriah dan Rusia telah melancarkan serangan udara pada Selasa, 4 September 2018 dengan menyasar sejumlah titik di Provinsi Idlib.
“Sekarang kita menyaksikan keinginan tersirat yang sama, jika saya memahami situasinya secara benar, bahwa AS ingin menyelamatkan al-Nusra saat ini,” kata Lavrov kepada stasiun berita Channel One seperti dikutip media Russia Today, Selasa, 4 September 2018 waktu setempat.

Sejumlah pemberontak dari kelompok Jabhat Fateh al-Sham berteriak diatas truk setelah berhasil menembak jatuh helikopter Rusia di Idlib, 1 Agustus 2016. REUTERS/Ammar Abdullah
Lavrov menjelaskan Provinsi Idlib, yang terletak di barat laut Suriah dan berbatasan dengan Turki dibanjiri puluhan ribu anggota kelompok ekstrimis. Mereka dikomandoi kelompok Jabhat al-Nusra.
Lavrov mengeluhkan skiap pemerintah AS sejak Presiden Barack Obama, yang telah berjanji untuk membedakan kelompok oposisi Suriah dengan kelompok teroris ini. Artinya, AS tidak akan membantu persenjataan kelompok teroris itu.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo bertemu di Helsinki, Finlandia, 16 Juli 2018.
Russia Today melansir pemerintah Rusia berulang kali meminta komunitas internasional soal bahaya yang ditimbulkan dengan banyak faksi teroris berkeliaran di sekitar Provinsi Idlib. “Kelompok-kelompok ini mendapat suplai senjata dari luar negeri,” begitu dilansir Russia Today.
Saat ini, seperti dilansir Reuters, Provinsi Idlib menjadi satu-satunya wilayah yang masih dikuasi kelompok oposisi anti pemerintah Presiden Bashar al-Assad dan sejumlah kelompok teroris.

Turki mendukung kelompok oposisi Sunni yaitu Free Syrian Army untuk menjatuhkan pemerintahan Bashar al-Assad. Militer Turki juga telah memasang sejumlah pos pengamatan di sekitar Idlib untuk memantau pergerakan kelompok militan dan pengungsi.
Media Anadolu dari Turki melansir, militer Tukri mengirimkan sejumlah kendaraan lapis baja termasuk tank ke perbatasan di selatan dengan Suriah menjelang gempuran koalisi militer Suriah dan Rusia.

“Presiden Suriah Bashar al-Assad jangan sembarangan menyerang Provinsi Idlib. Rusia dan Iran akan membuat kesalahan fatal kemanusiaan jika ikut ambil bagian dalam tragedi kemanusiaan yang potensial terjadi di sana,” kata Trump. “Ratusan ribu orang bisa tewas. Jangan biarkan itu terjadi.”

Foto file tak bertanggal ini dirilis oleh kelompok militan pada tahun 2016, menunjukkan Abu Mohammed al-Golani pemimpin afiliasi al-Qaida Suriah (kanan kedua), mendiskusikan rincian medan perang dengan komandan lapangan atas peta, di Aleppo, Syria. (Militant UGC via AP, File)
Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan AS mengeluarkan peringatan tanpa mempertimbangkan potensi negatif yang sangat berbahasa terhadap seluruh situasi di Suriah. “Ada sarang teroris terbentuk di sana. Ini menimbulkan destabilisasi umum dan melemahkan upaya penyelesaian diplomatik dan politik di Suriah,” kata Peskov.

Presiden Iran Hassan Rouhani bakal menggelar pertemuan puncak dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, dan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, pada 7 September 2018 di Teheran untuk membahas solusi atas Provinsi Idlib, Suriah.

Credit tempo.co

Israel Akui Lancarkan 200 Serangan ke Pangkalan Iran di Suriah

Jet tempur Suriah menjatuhkan bom saat berperang dengan pasukan yang setia kepada Presiden Suriah Bashar al-Assad di Provinsi Darra, Suriah, 25 Juli 2018. Militer Suriah mengatakan salah satu jetnya ditembak Israel saat berada di wilayah Suriah untuk menyerang militan ISIS. AP

CB, Jakarta - Israel mengakui telah melancarkan 200 kali serangan udara ke posisi Iran di Suriah sejak satu setengah tahun lalu. Keterangan tersebut disampaikan seorang pejabat senior Israel yang tak bersedia disebutkan namanya, seperti dikutip Al Jazeera, Rabu, 5 September 2018.
Pejabat yang bertugas di Pasukan Pertahanan Israel, IDF, itu mengatakan pada Selasa, 4 September 2018, serangan udara yang dilancarkan termasuk menjatuhkan sekitar 800 bom dan misil di hampir semua senjata yang dikirimkan ke pangkalan militer Iran.

Asap akibat ledakan pertempuran militer antara Suriah dan pasukan setia Presiden Bashar al-Assad terlihat dari Golan Heights, yang dikuasai Israel, 25 Juli 2018. AP

Kabar mengenai serangan ke posisi Iran di Suriah tersebut dibenarkan oleh Menteri Intelijen Israel, Israel Katz. "Baru sekarang diberitakan. Aksi militer tersebut dilakukan sejak dua tahun lalu sebanyak 200 kali serangan," kata Katz.
Pada Agustus 2017, Kepala Staf Angkatan Udara Israel mengatakan kepada koran Haaretz, pasukannya telah melancarkan 100 kali gempuran ke posisi Iran di Suriah.

Israel, yang memonitor Suriah secara intensif, sudah lama menduga Iran memberi bantuan kepada pemerintah Damaskus, termasuk membangun garnisun permanen di sana dan membentuk pasukan front anti-Israel bersama dengan Hizbullah di Libanon.
Iran adalah sekutu dekat Presiden Suriah Bashar al-Assad selain Rusia dalam perang selama tujuh tahun. Iran juga mengirimkan penasihat militer, termasuk perlengkapan perang, dan mendukung kelompok bersenjata Syiah setempat. Serangan Israel ke Suriah ini tidak menjadi perhatian Rusia.

Credit tempo.co

Pengadilan Israel Izinkan Penghancuran Desa Khan al-Ahmar Palestina

TEPI BARAT - Pengadilan Tinggi Israel memutuskan untuk mengizinkan militer menghancurkan Desa Khan al-Ahmar, sebuah desa Badui Palestina di Tepi Barat. Putusan itu berarti mengusir paksa 180 penduduk desa.

Otoritas Palestina dan kelompok-kelompok hak asasi manusia mengutuk putusan yang keluar hari Rabu tersebut.

Menurut Palestina, putusan untuk menghancurkan Desa Khan al-Ahmar berarti mengkonsolidasikan "proyek kolonial" Israel untuk membangun busur pemukiman yang secara efektif memotong Yerusalem Timur yang diduduki dari bagian wilayah Tepi Barat.

"Keputusan ilegal ini menyingkap DNA kolonial lembaga-lembaga Israel yang bekerja untuk menyita tanah Palestina, secara efektif mengasingkannya dari Tepi Barat dan membunuh semua harapan untuk masa depan negara Palestina," bunyi kecaman Otoritas Palestina.

Khan al-Ahmar terletak beberapa kilometer dari Yerusalem di tengah dua pemukiman ilegal Israel, Maale Adumim dan Kfar Adumim, yang ingin dikembangkan oleh pemerintah Israel. Penghancuran desa Badui itu memungkinkan pemerintah Israel memotong Tepi Barat menjadi dua.

Pengadilan Tinggi menolak petisi kelompok-kelompok hak asasi manusia yang menentang pembongkaran desa.

Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman memuji keputusan hakim yang dia sebut berani.

"Khan al-Ahmar akan dievakuasi. Saya mengucapkan selamat kepada para hakim atas keputusan berani mereka. Tidak ada yang di atas hukum. Tidak ada yang dapat mencegah kami mengkonsolidasikan kedaulatan kami," kata Lieberman, seperti dikutip Al Jazeera, Kamis (6/9/2018).

Sementara itu, banyak warga Badui yang menggelar protes atas putusan pengadilan terlihat putus asa.

"Kami telah melalui semua prosedur di pengadilan, sekarang kami tidak dapat melakukan apa-apa lagi," kata Tawfiq Jabareen, seorang pengacara untuk masyarakat Desa Khan al-Ahmar. "Jika ada yang bisa mencegah pembongkaran, itu adalah proses politik."

Penduduk desa yang akan terusir paksa itu adalah anggota suku Badui Jahalin. Mereka adalah warga pernah diusir dari tanah mereka sendiri di Gurun Naqab (Negev) oleh militer Israel pada 1950-an. Mereka mengungsi dua kali lebih sebelum mereka menetap di Khan al-Ahmar, jauh sebelum pemukiman ilegal di sekitarnya ada.

Credit sindonews.com

Houthi Kembali Tembakan Rudal ke Saudi, 26 Orang Terluka

Efek serangan rudal scud milisi Houthi.

Foto: www.aa.com.tr

Sebelas korban dibawa ke rumah sakit untuk perawatan.

CB, RIYADH -- Pasukan pertahanan udara Arab Saudi mencegat dan menghancurkan sebuah rudal balistik yang ditembakkan oleh Houthi di Kota Najran. Pertahanan sipil Saudi pada Rabu (5/9) mengatakan peristiwa ini melukai 26 orang akibat terkena pecahan peluru.

Diantara korban luka ternasuk dua anak. Sebelas korban dibawa ke rumah sakit untuk perawatan.

Televisi al-Masirah yang dikelola Houthi mengatakan di Twitter kelompok itu telah menyerang kamp Pengawal Nasional Saudi di kota perbatasan. Koalisi pimpinan Saudi yang memerangi Houthi mengatakan, rudal yang diluncurkan dari provinsi Saada telah terdeteksi pada pukul delapan malam waktu setempat.

Houthi, yang mengontrol Yaman Sanaa dan sebagian besar wilayah barat negara itu, secara teratur menembakkan rudal ke selatan Arab Saudi dan terkadang mencoba membidik ibu kota Riyadh atau fasilitas perusahaan minyak negara Aramco.

Menurut koalisi, sebagian besar rudal telah dihadang oleh militer Saudi. Setidaknya 112 warga sipil telah tewas dalam serangan seperti itu sejak 2015.

Arab Saudi memimpin aliansi yang didukung Barat untuk mengembalikan pemerintah yang diakui secara internasional Presiden Yaman Abd-Rabbu Mansour Hadi. Hadi gulingkan dari ibukota Sanaa oleh Houthi pada 2015.

Utusan PBB Martin Griffiths mengatakan kepada wartawan di Jenewa bahwa putaran perdamaian pertama dalam perang yang terjadi selama tiga tahun di Yamanbertujuan untuk membangun kepercayaan di antara pihak-pihak yang bertikai.

Credit republika.co.id

Israel Tutup Kedubes di Paraguay, Palestina Sebut Lobi Sukses

Protes rakyat Palestina atas dibukanya kedubes AS di Yerusalem. (REUTERS/Mohammed Salem)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, memutuskan untuk menutup kedutaan Israel di Paraguay.

"Israel melihat keputusan yang tidak biasa dari Paraguay akan membebani hubungan antara kedua," kata Netanyahu seperti diberitakan Reuters, Rabu (5/9).

Isarel juga sebelumnya sudah menarik Duta Besarnya untuk Paraguay setelah keputusan Paraguay dibawah Presiden Mario Abdo yang akan segera memindahkan kedutaannya dari Yerusalem kembali ke Tel Aviv.

Palestina Lobi Presiden Abdo
Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki mengaku sebagai pihak yang melobi Presiden Paraguay Mario Abdo untuk mengembalikan kedutaan negaranya di Israel dari Yerusalem ke Tel Aviv.

Kementerian luar negeri Palestina memuji pengumuman yang dilakukan Abdo itu sebagai 'pencapaian diplomatik Palestina baru'. Maliki menegaskan telah bertemu Abdo dua minggu lalu.

"Menteri Maliki melakukan upaya besar selama pertemuannya dengan presiden Paraguay baru yang menginstruksikan menteri luar negerinya untuk mengatur masalah itu," kata Maliki.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Paraguay Luis Alberto Castiglioni mengatakan keputusan itu membatalkan keputusan kontroversial mantan Presiden Paraguay Horacio Cartes pada bulan Mei lalu yang memindahkan situs diplomatik negaranya ke Yerusalem.

Castigiloni menegaskan Paraguay dibawah pimpinan presiden baru, Mario Abdo Benitez ingin berkontribusi lebih intensif terhadap perdamaian di Timur Tengah.

"Paraguay ingin berkontribusi pada intensifikasi upaya diplomatik regional untuk mencapai perdamaian yang luas, adil dan abadi di Timur Tengah," katanya seperti diberitakan Reuters, Rabu (5/9).

Mantan Presiden Cartes diketahui telah berkunjung ke Israel untuk meresmikan kedutaan baru pada bulan Mei lalu. Penerusnya Mario Abdo, yang juga anggota dari partai konservatif, memenangkan pemilu yang digelar beberapa April lalu.

Paraguay adalah negara ketiga yang membuka kedubesnya di Yerusalem setelah Amerika Serikat dan Guatemala. Keputusan Paraguay ini mendapatkan banyak kecaman, terutama dari Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

Peresmian terebut dilakukan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku Yerusalem sebagai ibukota Israel pada 6 Desember 2017.

Credit cnnindonesia.com

Paraguay Kembalikan Kedubes dari Yerusalem ke Tel Aviv

Presiden Paraguay yang baru Mario Abdo batalkan keputusan pendahulunya soal Kedubes di Yerusalem. (REUTERS/Mario Valdez)

Jakarta, CB -- Paraguay akan segera memindahkan kedutaannya di Israel kembali ke Tel Aviv.

Menteri Luar Negeri Paraguay Luis Alberto Castiglioni mengatakan keputusan itu membatalkan keputusan kontroversial mantan Presiden Paraguay Horacio Cartes pada bulan Mei lalu yang memindahkan situs diplomatik negaranya ke Yerusalem.

Castigiloni menegaskan Paraguay dibawah pimpinan presiden baru, Mario Abdo Benitez ingin berkontribusi lebih intensif terhadap perdamaian di Timur Tengah.

"Paraguay ingin berkontribusi pada intensifikasi upaya diplomatik regional untuk mencapai perdamaian yang luas, adil dan abadi di Timur Tengah," katanya seperti diberitakan Reuters, Rabu (5/9).

Mantan Presiden Cartes diketahui telah berkunjung ke Israel untuk meresmikan kedutaan baru di Yerusalem. Adapun Mario Abdo, yang juga anggota dari partai konservatif, memenangkan pemilu yang digelar beberapa April lalu.

Paraguay adalah negara ketiga yang membuka kedubesnya di Yerusalem setelah Amerika Serikat dan Guatemala. Keputusan Paraguay ini mendapatkan banyak kecaman, terutama dari Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

Peresmian terebut dilakukan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku Yerusalem sebagai ibukota Israel pada 6 Desember 2017.

Credit cnnindonesia.com

Israel Tutup Kedutaan di Paraguay

Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu.

Foto: Ronen Zvulun/Pool Photo via AP

Paraguay kembali memindahkan kedutaannya dari Yerusalem ke Tel Aviv.

CB, YERUSALEM -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan penutupan kedutaan Israel di Paraguay pada Rabu (5/9). Ini dilakukan beberapa jam setelah pemerintah baru Paraguay mengumumkan akan memindahkan kembali kedutaannya dari Yerusalem ke Tel Aviv.

Keputusan Paraguay menghancurkan upaya Israel untuk memperoleh pengakuan eksternal soal Yerusalem sebagai ibu kotanya. Sebelumnya Amerika Serikat (AS), Guatemala dan Paraguay membuka kedutaan besarnya di Yerusalem sebagai bentuk dukungan terhadap Netanyahu. Namun, sebagian besar negara tetap tidak mengakui kedaulatan Israel atas seluruh kota dan mengatakan status akhirnya harus diatur dalam pembicaraan damai.

Menteri luar negeri Paraguay menyebut reaksi Israel 'tidak proporsional'. Presiden Paraguay Mario Abdo membela keputusannya sebagai bagian dari upaya untuk mendukung perdamaian yang luas, abadi dan adil antara warga Israel dan Palestina.

"Paraguay adalah negara yang memiliki prinsip," kata Abdo melalui Twitter.

Abdo mulai berkuasa bulan lalu dan berasal dari anggota partai konservatif yang sama dengan pendahulunya Horacio Cartes. Cartes telah meresmikan kedutaan baru Paraguay di Yerusalem pada Mei lalu.

Palestina mengatakan menteri luar negeri mereka, Riyad al-Maliki, bertemu Abdo dua pekan lalu. Palestina memuji langkah terbaru Paraguay sebagai pencapaian diplomatik terbaru bagi Palestina.

"Menteri Maliki melakukan upaya besar selama pertemuannya dengan presiden baru yang menginstruksikan menteri luar negerinya untuk mengatur masalah itu," kata kementerian luar negeri Palestina dalam sebuah pernyataan.

Israel bertindak cepat setelah berita itu tersebar. Sebuah pernyataan dalam bahasa Inggris diterbitkan oleh kantor Netanyahu.

"Israel memandang keputusan luar biasa oleh Paraguay akan memperkeruh hubungan bilateral," tulis pernyataan dari kantor Perdana Menteri.

Status Yerusalem adalah salah satu hambatan tersulit untuk menempa kesepakatan damai antara Israel dan Palestina. Israel menganggap semua kota, termasuk sektor timur yang dianeksasi setelah perang 1967, sebagai ibu kotanya.

Namun Palestina, dengan dukungan internasional yang luas, menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan. Negosiasi antara kedua belah pihak terhenti pada 2014.

Pada Desember, Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Ini membalikkan kebijakan AS selama puluhan tahun dan membuat marah dunia Arab dan sekutu Barat. AS membuka kedutaan baru di Yerusalem pada 14 Mei. Guatemala dan Paraguay juga membuka kedutaan di sana setelah itu.

Netanyahu telah berusaha untuk membujuk negara lain agar mengikuti jejak negara-negara tersebut. Pada Rabu ketika bertemu dengan Perdana Menteri Bulgaria Boyko Borissov, Netanyahu mengaku menghargai keputusan Bulgaria untuk membuka konsulat kehormatan di Yerusalem.

"Dan saya harap, saya harap, saya berharap ini adalah langkah pertama menuju pembentukan kedutaan Bulgaria di Yerusalem," kata Netanyahu.

Credit republika.co.id

Terungkap Persenjatai Pemberontak Suriah, Israel Sensor Media

TEL AVIV - Pasukan Pertahanan Israel (IDF) memaksa The Jerusalem Post menghapus laporan eksplosifnya tentang militer Tel Aviv yang memasok senjata dan uang kepada pemberontak Suriah. Sensor paksa telah dikonfirmasi editor pengelola surat kabar tersebut.

"Kami diberitahu oleh penyensor tentara militer untuk menghapus bagian dari cerita itu," kata David Brinn, editor pengelola The Jerusalem Post kepada Russia Today, Kamis (6/9/2018).

Laporan sensitif itu muncul sesaat sebelum dihapus. "Konfirmasi IDF: Israel Memberikan Senjata Ringan kepada Pemberontak Suriah," bunyi judul laporan tersebut.

Dalam laporan itu, militer Israel mengakui untuk pertama kalinya bahwa mereka telah menyediakan uang, senjata dan amunisi kepada militan pemberontak Suriah anti-Presiden Bashar al-Assad.

Beberapa jam kemudian, laporan dihapus tanpa ada penjelasan.

Menurut Brinn, laporan dihapus "karena alasan keamanan". IDF mengatakan bahwa militer tidak akan mengomentari masalah itu.

Meski artikel itu telah dihapus, namun masih bisa dibaca menggunakan Google cache, arsip website yang disimpan Google.

Dalam laporan itu, IDF mengklaim bahwa pasokan senjata ringan dan amunisi reguler kepada militan Suriah yang menguasai wilayah dekat perbatasan Israel adalah bagian dari Operation Good Neighbor. Oleh Tel Aviv, operasi itu digambarkan sebagai misi kemanusiaan yang difokuskan untuk menyediakan makanan, pakaian, dan bahan bakar bagi warga Suriah.

Israel, lanjut laporan itu, telah mempersenjatai setidaknya tujuh kelompok bersenjata yang berbeda di Dataran Tinggi Golan di Suriah. Militer Israel percaya bahwa memberikan senjata kepada militan pemberontak Suriah adalah keputusan yang tepat karena mereka berusaha untuk membuat pasukan Hizbullah dan Iran menjauh dari Dataran Tinggi Golan Israel.

The Wall Street Journal, pada tahun lalu, juga melaporkan bahwa Israel secara teratur memasok pemberontak Suriah dengan uang tunai untuk membantu membayar gaji dan membeli amunisi dan senjata. Namun, IDF kala itu menolak untuk mengonfirmasi laporan tersebut dan mengklaim menyediakan kemanusiaan bantuan untuk warga Suriah yang tinggal di sekitar Golan.

Satu dari setidaknya tujuh kelompok diyakini telah menerima senjata dari Israel adalah kelompok Fursan al-Joulan atau "Knights of Golan". Kelompok ini berpartisipasi dalam operasi yang dipimpin Israel untuk mengevakuasi ratusan anggota kelompok White Helmets (Helm Putih) keluar dari Suriah. Kelompok ini juga diyakini telah menerima lebih dari USD5.000 per bulan dari Israel.

Credit sindonews.com

Trump Respons Pengepungan Idlib dan Bantah Akan Bunuh Assad

Presiden AS Donald Trump. (REUTERS/Carlos Barria)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah pernah membahas pembunuhan Presiden Suriah Bashar al-Assad.

Mengutip Reuters, banatahan tersebut disampaikan Trump saat menerima kunjungan Raja Kuwait Sheikh Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, di Washington DC, Rabu (5/9).

Sebelumnya, pernyataan Trump yang akan membunuh Assad itu dikutip pada sebuah buku yang berjudul 'Fear: Trump in the White House' yang ditulis oleh seorang reporter Watergate, Bob Woodward.

Ucapan Trump tadi dilontarkan kepada Menteri Pertahanan, James Mattis, lewat sambungan telepon. Pernyataan itu diungkap setelah Suriah melancarkan serangan kimia terhadap warga sipil pada April 2017 lalu.

Namun, Mattis mengabaikan hal tersebut dan menutup teleponnya. Ia lantas berbicara dengan staf lainnya soal apa yang ia dengar dari Trump dan menyatakan bahwa dirinya tidak ingin melakukan itu.

"Kami tidak akan melakukan semua itu. Trump bertindak seperti anak kelas lima," kata dia.

Masih menurut buku tadi, terkadang staf Trump memang mengabaikan perintah presiden. Hal ini dilakukan untuk untuk membatasi perilaku Trump yang mereka kategorikan sebagai perilaku yang merusak dan berbahaya.

Trump disebut akan membunuh Bashar Al-Assad. (REUTERS/SANA)

Meski demikian, Duta besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Nikki Haley meragukan kalimat dalam buku yang berbicara mengenai Assad.

"Saya senang bisa mengetahui rahasia itu [...] dan saya belum pernah mendengar presiden berbicara soal pembunuhan Assad," kata Haley seperti dikutip oleh Reuters.

Respons Pengepungan di Idlib Suriah

Trump juga merespons soal adanya pembantaian di provinsi Idlib oleh pemerinah Suriah dan sekutunya.

"Amerika Serikat akan sangat marah bila ada pembantaian di Idlib," kata Trump.

Trump pun menegaskan pihaknya dan dunia sedang mengawasi manuver militer Suriah di Idlib.

Idlib disebut merupakan benteng terakhir pemberontak terhadap pemerintahan al-Assad.

Berbagai organisasi kemanusiaan telah memperingatkan tentang potensi bencana kepada 2,5 juta warga sipil di provinsi itu jika serangan itu berlanjut.

Namun Suriah dan sekutunya telah mengisyaratkan bahwa mereka bermaksud untuk membuat kemajuan di Idlib. Hampir dua pertiga di antaranya dikendalikan sekitar 30.000 pejuang milik ekstrimis Hayat Tahrir Al Sham (HTS), koalisi Islam yang berafiliasi dengan Al-Qaeda.

Credit cnnindonesia.com

Trump akan pimpin sidang Dewan Keamanan PBB soal Iran

Presiden Amerika Serikat Donald Trump (REUTERS/Hannah McKay)

Perserikatan Bangsa-bangsa (CB) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan memimpin sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa soal Iran untuk menyoroti "pelanggaran terhadap hukum internasional" yang dilakukan negara itu, kata Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley, Selasa.

Sidang tersebut akan dilangsungkan bulan ini dalam pertemuan tahunan para pemimpin dunia di New York.

Amerika Serikat, yang menjadi Presiden Dewan Keamanan untuk bulan September, belum berhasil mendorong Dewan untuk memanggil Iran.

Haley sendiri telah secara berkala menyerang Iran, dengan menuduh negara itu mencampuri perang di Suriah dan Yaman.

Haley mengatakan kepada para wartawan bahwa Trump akan memimpin sidang "guna membahas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Iran terhadap hukum internasional serta ketidakstabilan secara umum yang disemaikan Iran di seluruh kawasan Timur Tengah".

Para diplomat mengatakan Iran bisa mengajukan permintaan untuk berbicara pada pertemuan pada 26 September dalam pekan pertemuan tingkat tinggi Majelis Umum PBB.

Presiden Iran Hassan Rouhani dijadwalkan menyampaikan pidato pada 25 September.

Misi Iran untuk PBB belum menanggapi permintaan untuk berkomentar.

Haley mengatakan Amerika Serikat tidak akan keberatan jika Rouhani berpidato.

Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy mengatakan sidang yang membahas Iran nanti harus memusatkan pembicaraan pada penerapan kesepakatan 2015 soal nuklir Iran.

"Kami sangat berharap akan ada pandangan-pandangan yang disuarakan dalam kaitannya dengan penarikan AS dari kesepakatan nuklir internasional tahun 2015," kata Polyanskiy kepada Dewan Keamanan sebagaimana dikutip Reuters.

Trump pada Mei menarik AS dari perjanjian antara Iran dan enam negara kuat dunia.

Perjanjian itu sendiri dibuat untuk mengekang kemampuan nuklir Iran, sebagai imbalan atas pencabutan sejumlah sanksi atas negara itu.

Trump telah memerintahkan AS menerapkan kembali sanksi-sanksinya, yang sempat ditangguhkan berdasarkan kesepakatan 2015.

Iran masih berada di bawah ketentuan embargo senjata dan larangan-larangan lainnya seperti yang ditetapkan dalam resolusi PBB, yang mengukuhkan kesepakatan nuklir.

Negara-negara kuat Eropa kini sedang berjuang untuk menyelamatkan perjanjian nuklir tersebut.

Pada Februari, Rusia menggunakan hak veto-nya terhadap upaya pimpinan AS untuk memanggil Teheran, yang dianggap gagal mencegah persenjataannya jatuh ke tangan kelompok Houthi Yaman. Iran membantah tuduhan itu.

Credit antaranews.com

Jepang akui kematian pertama pekerja akibat radiasi Fukushima

Anggota media dan pegawai Perusahaan Listrik Tokyo (TEPCO) menggunakan pakaian pelindung dan masker berjalan menuruni tangga mesin pemeliharaan bahan bakar pada kolam bahan bakar di dalam reaktor no 4 pembangkit listrik Fukushima Daichi milik TEPCO yang rusak akibat tsunami di perfektur Fukushima, Kamis (7/11). Pemerintah Jepang menyetujui rencana Tepco pada 30 Oktober lalu untuk menarik ribuan batang bahan bakar nuklir dari kolam reaktor No 4. Berisi radiasi setara dengan 14.000 kali jumlah yang dilepaskan pada serangan bom atom Hiroshima 68 tahun lalu, lebih dari 1.300 batang bahan bakar bekas dirakit erat untuk dipindahkan dari gedung yang rentan roboh bila kembali terjadi gempa di wilayah tersebut. (REUTERS/Tomohiro Ohsumi/Pool)

Tokyo (CB) - Jepang mengakui pertama kali bahwa seorang pekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima, yang dihancurkan gempa dan tsunami lebih dari tujuh tahun lalu, meninggal akibat paparan radiasi.

Gempa berkekuatan 9,0 pada skala Richter melanda pada Maret 2011 dan memicu tsunami, yang menewaskan sekitar 18.000 orang dan menjadi bencana terburuk nuklir di dunia sejak Chernobyl 25 tahun sebelumnya.

Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan pada Jumat memutuskan ganti rugi harus diberikan kepada keluarga pria berusia 50-an itu, yang meninggal akibat kanker paru-paru, kata pejabat kepada Reuters melalui telepon.

Pekerja itu telah menghabiskan karirnya bekerja di pembangkit nuklir di seputar Jepang dan bekerja di pembangkit Fukushima Daiichi itu, yang dikelola Tokyo Electric Power, sedikit-dikitnya dua kali sesudah pembangkit tersebut meleleh pada 2011.

Ia didiagnosis mengidap kanker pada Februari 2016, kata pejabat tersebut.

Kementerian itu sebelumnya menyatakan paparan radiasi mengakibatkan penyakit pada empat pekerja di Fukushima, kata pejabat tersebut. "Itu adalah kematian pertama," katanya.

Lebih dari 160.000 orang dipaksa meninggalkan rumah sesudah terjadi kehancuran di pembangkit itu.

Ratusan kematian dikaitkan dengan kekacauan pengungsian selama kemelut itu dan karena kesulitan dan trauma mental, yang dialami pengungsi sejak saat itu, tapi pemerintah menyatakan radiasi bukan penyebabnya.

Tokyo Electric menghadapi serangkaian perkara hukum, yang memperjuangkan ganti rugi atas bencana tersebut.

Credit antaranews.com

WWF: Jepang Buru Paus di Kawasan Lindung Antartika

Para peneliti menggunakan teknologi solar terbaru untuk menemukan sekelompok besar paus biru di Antartika

Foto: University of Tasmania

Pemburu paus asal Jepang telah menangkap lebih dari 50 ekor paus minke

CB, TOKYO -- Organisasi konservasi World Wide Fund (WWF) merilis laporan tentang pelanggaran lingkungan yang dilakukan Jepang. Studi ilmiah itu menyebut pemburu paus asal Jepang telah menangkap lebih dari 50 ekor paus minke di kawasan lindung laut Antartika.

Perburuan oleh penangkap paus Jepang itu berlangsung sejak awal hingga pertengahan tahun 2018. Padahal, memanen krill (sejenis udang) dan aktivitas menangkap ikan tidak diperbolehkan di kawasan lindung laut seluas 600 ribu mil persegi itu.

Aturan tersebut diberlakukan oleh Ross Sea MPA yang digagas pada 2016 oleh 24 negara, termasuk Jepang. Bagian dari Komisi Konservasi Sumber Daya Kehidupan Laut Antartika (CCAMLR) itu dimaksudkan untuk melindungi ekosistem laut.

Perjanjian melarang penangkapan ikan di hampir semua kawasan lindung laut selama 35 tahun. Akan tetapi, komisi Antartika tidak mengontrol penangkapan paus di wilayah tersebut dan menyerahkannya pada Komisi Perburuan Paus Internasional (IWC).

Laman Yale Environment 360 melaporkan, Jepang yang merupakan anggota IWC memang mengantongi izin untuk memburu mamalia laut paus minke setiap tahun. Negara itu berdalih mengklasifikasikan penangkapan sebagai bagian dari program penelitian ilmiah.

WWF memprotes karena pembebasan ilmiah bertolak belakang dengan kesepakatan bersama. Menurut WWF, bendera yang mengatasnamakan perburuan paus untuk hal ilmiah perlu dihentikan selamanya. Mereka mendesak IWC dan CCAMLR bekerja sama mengupayakan hal tersebut.

"Ribuan spesies lainnya dilindungi di bagian Laut Ross ini, sehingga mengejutkan dan tidak masuk akal bahwa paus minke tidak. Perlu tindakan segera untuk menutup celah yang dieksploitasi oleh Jepang, memastikan laut tetap dilindungi," kata Rod Downie, kepala penasihat wilayah kutub WWF.

Menurut data yang dimiliki WWF, jumlah paus minke yang ditangkap Jepang tiap tahun di samudra bagian selatan mencapai 333 ekor, termasuk 122 paus betina yang sedang mengandung. Sebagian besar daging mamalia laut itu dijual di pasar dan restoran Jepang.

Credit republika.co.id

Korea Selatan-Korea Utara Siapkan KTT Ketiga Bulan Ini

SEOUL - Korea Selatan (Korsel) menyatakan delegasinya bertemu Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un kemarin untuk menyiapkan konferensi tingkat tinggi (KTT) ketiga pada akhir bulan ini.

KTT itu diharapkan dapat menciptakan momentum baru pada perundingan denuklirisasi antara Korut dan Amerika Serikat (AS). Kim dan Presiden AS Donald Trump mencapai kesepakatan luas tentang denu klirisasi saat KTT di Singapura pada Juni.

Meski demikian, perundingan antara Pyongyang dan Washington terhenti sejak Trump membatalkan kunjungan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Mike Pompeo ke Korut bulan lalu.

Utusan Khusus Presiden Korsel Moon Jae-in dipimpin oleh Kepala Keamanan Nasional Istana Biru Kepresidenan Chung Eui-yong. Delegasi Korsel termasuk Direktur Badan Intelijen Nasional Suh Hoon.

Delegasi itu menggelar pertemuan dengan Kim dan menyerahkan surat dari Moon. Mereka juga makan malam dengan para pejabat Korut. “Utusan itu akan kembali setelah makan malam,” ungkap juru bicara Istana Biru Kim Euikyeom, dikutip kantor berita Reuters.

Rincian lebih lanjut tentang hasil pertemuan itu akan diumumkan pada Kamis (6/9). “Delegasi dengan 11 anggota itu disambut di Pyongyang oleh Ri Son-gwon, ketua komite urusan lintas perbatasan Korut yang memimpin perundingan tingkat tinggi antar Korea,” papar juru bicara Moon, Yoon Young-chan.

Yoon menjelaskan, mereka menggelar pertemuan 20 menit dengan Ri dan Kim Yong-chol yang memainkan peran kunci dengan Pompeo dalam KTT di Singapura. Yoon tidak memberi penjelasan lebih rinci tentang pertemuan itu.

AS dan Korut masih ragu untuk menetapkan apakah mendahulukan denuklirisasi atau normalisasi hubungan dengan mendeklarasikan berakhirnya Perang Korea 1950-1953. Perang itu berakhir dengan gencatan senjata dan bukan traktat perdamaian sehingga dua Korea secara teknis masih berperang.

Kepala Keamanan Nasional Istana Biru Kepresidenan Chung Eui-yong menyatakan dia ingin mendiskusikan dengan para pejabat Pyongyang tentang cara mencapai denuklirisasi penuh semenanjung Korea. “Seoul akan terus mendorong deklarasi gabungan dengan AS untuk mengakhiri perang Korea tahun ini,” ucap Chung.

“Kim tampil ke publik untuk pertama kali dalam 16 hari untuk memberi hormat pada pemakaman Ju Kyu Chang, kontributor utama kesuksesan pengembangan program antariksa, rudal balistik, dan senjata nuklir Korut,” ungkap laporan Stimson Centre's 38 North, website yang khusus menganalisis Korut.

AS ingin Korut meninggalkan senjata nuklir tanpa syarat. Korut menjelaskan sebelumnya bahwa mereka dapat mempertimbangkan menyerah kan senjata nuklirnya jika AS memberikan jaminan keamanan dengan memindahkan tentara AS dari Korsel dan Jepang.

Korut saat ini menyiapkan peringatan ulang tahun ke-70 berdirinya rezim pada Minggu (9/9). Sementara Moon dan Trump akan membahas Korut saat Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York bulan ini.

“Moon dan Trump berbicara selama 50 menit melalui telepon pada Selasa (4/9),” ungkap pernyataan dari kantor Moon dan Gedung Putih. Pembicaraan antara Moon dan Trump itu berlangsung sebelum utusan khusus Korsel tiba di Pyongyang untuk membahas KTT ketiga Korut dan Korsel bulan ini.

“Moon dan Trump sepakat dalam pembicaraan telepon untuk mengeksplorasi ide pertemuan langsung di sela Sidang Umum PBB dan melakukan konsultasi mendalam tentang berbagai strategi dan cara bekerja sama dalam isu-isu semenanjung,” papar pernyataan kantor Moon.

Di Washington, juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders menyatakan Moon memaparkan pada Trump tentang rencananya mengirim utusan khusus ke Pyongyang untuk bertemu Kim. “Mereka sepakat bertemu akhir bulan ini di sela Sidang Umum PBB di New York,” kata dia.

Credit sindonews.com

Korut-Korsel Sepakat Gelar Pertemuan Antar Korea Ketiga di Pyongyang

SEOUL - Korea Utara (Korut) dan Korea Selatan (Korsel) sepakat untuk mengadakan pertemuan puncak antar para pemimpin mereka di Pyongyang pada 18-20 September mendatang. Hal itu dikatakan oleh pemerintah Korsel.

Pertemuan tersebut akan membahas langkah-langkah praktis terhadap denuklirisasi Semenanjung Korea.

"Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menegaskan kembali tekadnya untuk sepenuhnya mencabut nuklir dari semenanjung, dan menyatakan kesediaannya untuk kerja sama yang erat dengan Korea Selatan dan Amerika Serikat dalam hal ini," kata penasihat keamanan nasional Korsel, Chung Eui-yong, kepada wartawan sehari setelah bertemu Kim Jong-un di Pyongyang.

Chung mengungkapkan Kim mengatakan kepada pejabat Korsel bahwa keyakinannya pada Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tidak berubah. Dia juga ingin mewujudkan denuklirisasi serta mengakhiri hubungan bermusuhan yang sudah berlangsung lama antara kedua negara.

"Ketua Kim menyatakan frustrasi atas keraguan yang ditunjukkan oleh beberapa bagian masyarakat internasional tentang kehendaknya," kata Chung seperti dikutip dari Reuters, Kamis (6/9/2018).

"Korea Utara secara preemptif telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk denuklirisasi, dan Kim mengatakan dia akan menghargai bahwa itikad baik tersebut diterima dengan itikad baik," imbuhnya.

Presiden Korsel, Moon Jae-in, mengirim Chung dan utusan lainnya ke Ibu Kota Korut pada hari Rabu untuk mengatur waktu dan agenda untuk KTT antar-Korea ketiga tahun ini, dan untuk memecahkan kebuntuan dalam pembicaraan antara Washington dan Pyongyang atas pembongkaran program nuklir Korut.

Kim dan Trump mengadakan pertemuan tingkat tinggi pada Juni lalu di Singapura dan berjanji untuk bekerja menuju denuklirisasi Semenanjung Korea.

Namun pembicaraan nuklir mereka sejak itu goyah, dengan kedua pihak saling menuduh tidak memenuhi komitmen mereka cukup cepat. Guncang semakin terasa setelah Trump membatalkan kunjungan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo ke Korut bulan lalu.

Credit sindonews.com

Dituding AS Langgar Sanksi Korut, China Naik Pitam

BEIJING - China menyebut Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB, Nikki Haley, telah membuat tuduhan tak berdasar dan tidak bertanggung jawab tentang Korea Utara (Korut) dan penegakan sanksi oleh China terhadap rezim tersebut.

"Tuduhan tak berdasar dan tidak bertanggung jawab tidak akan membantu menyelesaikan masalah nuklir Semenanjung Korea," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying.

"Kami berharap AS bisa menghormati fakta," ujarnya seperti dikutip dari Washington Examiner, Kamis (6/9/2018).

Para pejabat AS dan China telah berselisih tentang bagaimana menghadapi Korut selama beberapa dekade, dan Presiden Trump tahun ini mencoba untuk meningkatkan penggunaan sanksi untuk memaksa diktator Kim Jong-un.

China memberikan beberapa dukungan untuk upaya itu pada 2017, tetapi telah melemahkan penegakan sanksi dalam beberapa bulan terakhir sementara bersikeras meminta AS untuk melakukan lebih banyak tindakan untuk meringankan sanksi terhadap rezim Kim Jong-un.

Ketegangan itu telah menghasilkan serangkaian teguran dari Haley, diplomat tertinggi AS di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

"Rusia dan China terus menimbulkan masalah," kata Haley pada konferensi pers PBB.

“Ini terbang di hadapan komunitas internasional untuk Rusia dan China agar tidak mengikuti aturan yang sama seperti orang lain. Dan kita harus memastikan bahwa mereka tahu mereka tidak dibebaskan dari hubungan mereka dengan Korea Utara dibandingkan dengan negara lain. Kita semua bersama ini. Mereka sekarang tidak bisa memutuskan untuk melompat kapal," tegas Haley

Haley mencatat blokade China atas penilaian AS bahwa Korut telah mengimpor lebih banyak minyak daripada yang diizinkan oleh sanksi tahunan yang diamanatkan oleh Dewan Keamanan PBB. Banyak dari minyak tersebut yang dibeli dari Rusia dan Cina. Komentarnya dibenarkan dalam beberapa jam kemudian oleh laporan baru tentang pembangkangan China lainnya terhadap sanksi Korut.

Hua pun menanggapi Haley dengan kritik implisit terhadap laporan itu.

"Kami percaya (laporan) harus objektif, komprehensif dan akurat mencerminkan pekerjaan yang dilakukan oleh semua negara untuk menerapkan resolusi Dewan Keamanan," katanya.

"Rilisnya harus sesuai dengan ketentuan resolusi Dewan Keamanan dan prosedur Komite Sanksi," imbuhnya.

Pejabat itu juga membantah setiap pelonggaran sanksi internasional.

"China telah secara penuh dan ketat menerapkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan dan memenuhi kewajiban internasionalnya," pungkasnya.

Credit sindonews.com

Rabu, 05 September 2018

Hegemoni Ekonomi Dunia, Media Rusia Tuduh Cina Rilis PDB Palsu

Presiden Rusia Vladimir Putin menyambut kedatangan Presiden Cina, Xi Jinping dalam pertemuan di Kremlin, Moskow, Rusia, 3 Juli 2017. REUTERS

CB, Jakarta - Media Rusia menuduh Cina memanipulasi angka Produk Domestik Bruto atau PDB pada 2010, di mana angka yang dirilis telah menggeser Jepang sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia.
Dilaporkan ANInews, 5 September 2018, Perusahaan riset media Chinascope menerbitkan laporan dari Radio Free Asia, yang mengutip komentar yang muncul di harian Rusia Kommersant. Artikel, berjudul "Penipuan PDB", mengklaim bahwa PDB itu dimanipulasi oleh kelas berkuasa yang kuat untuk kepentingan tertentu.

Artikel itu mengklaim bahwa Cina bergantung pada besarnya angka PDB bahkan ketika aktivitas ekonomi non-produktif merajalela, yang secara artifisial dan manipulatif mengembungkan angka PDB.
"Sampai tingkat tertentu, ini sangat mirip dengan praktik-praktik bekas Uni Soviet dan Jepang pada 1980. Semua orang tahu apa yang terjadi dengan kedua negara itu," tulis Chinascope, mencari informasi ke Radio Free Asia, yang mengutip artikel tersebut dari Kommersant.
Media Rusia percaya bahwa Cina menggunakan angka PDB palsu sebagai alat untuk menghadapi negara Barat. Dengan menyatakan kembali laporan Kommersant, yang diambil oleh Radio Free Asia, Chinascope menulis bahwa hal ini bukan untuk mengatakan tidak ada kegiatan ekonomi yang tidak produktif di ekonomi pasar barat, tetapi jauh lebih sedikit daripada kegiatan ekonomi seperti itu di Cina.

Ilustrasi perang dagang Amerika Serikat dan Cina. Businessturkeytoday.com/

Artikel itu mengutip contoh sebuah perusahaan, yang membangun stadion, sehingga berkontribusi pada PDB tetapi gagal menciptakan kekayaan bagi perusahaan. Pada kenyataannya, kasus itu terbukti kontraproduktif dengan menambah kesulitan keuangan untuk pengembang.
"Dalam hal ini, pertumbuhan PDB berdampak negatif terhadap kekuatan ekonomi," artikel itu menyimpulkan. Jadi bagaimana pertumbuhan PDB berarti ada pertumbuhan ekonomi?

Seorang pengamat ekonom dan pembawa acara TV membandingkan ekonomi Cina dengan gelembung rapuh yang dapat meledak kapan saja.

"Ada statistik yang sangat sederhana untuk diketahui: 75 persen kekayaan orang Cina ada di pasar properti. Anda tidak perlu menjelaskan hal lain. Para pemimpin Cina berpikir mereka adalah yang terpandai dan dapat mengecilkan gelembung perlahan dan tanpa rasa sakit," seperti dikutip Chinascope.

Para ahli Rusia percaya bahwa setelah belajar di universitas Amerika, ekonom Cina perlu memahami ekonomi sebagai perhitungan kekuatan ekonomi riil harus mengecualikan investasi keuangan non-produktif dari PDB, membuat penyesuaian untuk distribusi pendapatan, dan mengganti nilai PDB dengan perhitungan dari aset dasar masyarakat.

Credit tempo.co

A-135, Senjata Khusus Rusia untuk Merespons Salvo Rudal AS

MOSKOW - Rusia memiliki senjata khusus yang dirancang untuk merespons salvo atau serangan besar-besaran rudal balistik antarbenua (ICBM) Amerika Serikat (AS). Senjata itu dikenal sebagai sistem anti-misil A-135 yang telah diuji coba secara rahasia di situs Sary Shagan di Kazakhstan.

Kementerian Pertahanan sebelumnya merahasiakan nama sistem pertahanan yang diiuji coba tersebut. Namun, kementerian tersebut mengklaim tes senjata itu berhasil.

"Indikator taktis dan teknis dari rudal mengenai jangkauan, akurasi dan durasi secara signifikan melebihi senjata modern," kata Kolonel Andrei Prikhodko, wakil komandan Pertahanan Pertahanan Rudal Udara dari Angkatan Udara Rusia.

Pakar militer Alexei Leonkov mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Pravda.Ru, yang dilansir Rabu (5/9/2018), bahwa sistem pertahanan yang dirahasiakan itu merupakan senjata khusus modern. "Ini adalah sistem anti-misil berbasis A-135 yang melindungi daerah di sekitar Moskow dan kawasan pusat industri," katanya.

"Rudal A-135 yang dimodernisasi akan terbang lebih jauh dan lebih cepat, dan akan menyerang sasaran lebih akurat," kata pakar tersebut. Menurutnya, rudal modern bisa ditingkatkan kinerjanya hingga 150 persen.

"Jika Kementerian Pertahanan belum mengungkapkan rincian tentang rudal baru, itu berarti bahwa mereka tidak ingin membeberkan rincian doktrin nuklir Rusia kepada Amerika," ujar Prikhodko.

Menurutnya, Rusia meningkatkan kinerja sistem anti-rudal nasional dalam dua arah. Pertama, Rusia memodernisasi rudal Amur (A-135) jarak dekat dan jarak jauh. Kedua, insinyur pertahanan udara Rusia bekerja pada kompleks mobile A-235 yang baru.

Rudal anti-balistik A-135 yang dimodernisasi mampu mencegat rudal balistik antarbenua baik dalam peluncuran tunggal maupun kelompok. "Tes baru-baru ini muncul sebagai sinyal bagi Amerika yang berarti bahwa Rusia tahu bagaimana menanggapi peluncuran salvo," imbuh dia.

"Di masa lalu, skema itu adalah sebagai berikut; serangan musuh, kami mendaftarkan serangan dan menyerang balik. Hari ini, bagaimanapun, semuanya akan terjadi jauh lebih cepat. Kami memiliki sistem peringatan ruang. Dalam kasus peluncuran rudal besar-besaran, satelit akan menetapkan keberadaan kedua lokasi peluncuran dan area potensi terdampak," paparnya.

"Mereka akan menganalisis data, mengirim informasi ke kontrol misi dan memerintahkan untuk melancarkan serangan balasan. Para musuh berpikir bahwa mereka dapat menempatkan Rusia pada lututnya sebagai hasilnya hanya satu serangan, tetapi kegembiraan itu tidak akan bertahan lama," pungkas Leonkov.

Credit sindonews.com

Su-35 Rusia Dinilai Kalahkan Jet F-35, Australia Tak Terima

CANBERRA - Menteri Pertahanan (menhan) baru Australia Christopher Pyne tak terima jet tempur F-35 yang baru dibeli dikritik kalah cepat oleh jet tempur Su-35 Rusia. Pyne mengatakan, dia memiliki 100 persen keyakinan bahwa jet tempur kebanggan NATO itu merupakan senjata paling mematikan di dunia.

Komentar menteri itu sebagai tanggapan atas kritik dari jurnalis bisnis veteran Robert Gottliebsen, dan mantan pilot pesawat Angkatan Udara Australia (RAAF) Peter Goon.

Australia membayar sekitar 17 miliar dolar untuk memperoleh 72 unit pesawat tempur produksi Lockheed Martin Amerika Serikat (AS) tersebut.

Goon mengatakan, dia telah melakukan simulasi yang menunjukkan jet tempur baru Rusia yang dibeli China bisa overfly dan melesat lebih cepat dari jet tempur Australia. Menurut Goon, jet tempur buatan Rusia bisa digunakan untuk meluncurkan serangan pengeboman di Darwin atau pangkalan Tindal di Northern Territory.

Sedangkan Gottliebsen pada pekan ini meluncurkan kritik pedas terhadap pertahanan Australia yang dia sebut melakukan penyembunyian besar-besaran tentang jet tempurnya. Menurutnya, jet tempur Australia telah usang oleh pesawat baru Rusia dan China yang bisa terbang lebih cepat dan lebih tinggi.

Pyne membantah keras klaim tersebut.

"Setiap saran yang saya terima, setiap briefing, dari kepala Angkatan Udara ke penerbang yang menerbangkan F-35A telah disepakati bahwa platform ini adalah yang paling mematikan dan dapat dioperasikan dengan platform lain di ruang pertempuran yang sama di dunia," katanya.

Pyne mengatakan, kritik tersebut tidak memiliki akses ke semua informasi yang tersedia untuk pemerintah.

"Saya tentu saja tidak bermaksud untuk memberikan saran di bawah pendapat orang-orang yang tidak mengetahui rahasia tingkat pembagian intelijen yang sama dengan pemimpin yang memberi nasihat kepada pemerintah Australia," ujarnya, seperti dikutip dari The Australian, Rabu (5/9/2018).

Goon, yang bertugas di RAAF selama 15 tahun, mengajukan diagram yang menunjukkan apa yang dia yakini akan terjadi jika jet tempur Sukhoi Su-35 yang baru-baru ini diakuisisi oleh China diadu dengan aset udara utama Australia, termasuk pesawat tempur F-35 dalam pertempuran di Laut Timor.

Skenario ini melibatkan F-35 dan F-18 Hornet Australia yang dikerahkan dalam peran defensif, dan didukung oleh pesawat peringatan dini Wedgetail dan pesawat tanker pengisian bahan bakar sebagai bagian dari kekuatan untuk menggagalkan serangan oleh jet tempur Sukhoi Su-35s Flanker.

Goon mengatakan Flanker akan "supercruise" di sekitar Mach 1,8 tanpa menggunakan afterburner mereka dan pada ketinggian sekitar 55.000 kaki (16.700 m) jauh di atas F-35 dan F-18 Hornet yang harus berada sekitar 30.000-35.000 kaki (10.670m).

"F-35 mungkin bisa menembakkan rudal ke Flanker, tetapi mereka (pilot Flanker) hanya akan bersendawa di afterburner mereka dan berlari lebih cepat dari rudal, yang akan semakin lambat saat mereka naik ke ketinggian Flanker," kata Goon.

Goon mengatakan Flanker kemudian akan menembakkan rudal mereka terhadap pesawat Australia. "Kenyataannya adalah mereka dapat menembakkan rudal dari tingkat tinggi, yang berarti mereka melemparkan tombak mereka dari puncak punggungan ke lembah sementara kami mencoba untuk menembak dari lembah ke punggungan," katanya.

Goon menambahkan, setelah jet Rusia berhasil melewati F-35, mereka bisa mengambil pesawat tanker pengisian bahan bakar

Seorang juru bicara Lockheed Martin mengatakan F-35 adalah kekuatan multiplier yang menyediakan kesadaran situasional lengkap untuk pilot dan di seluruh pasukan operasi yang secara signifikan meningkatkan kemampuan platform berbasis udara dan darat.

Menurutnya, sistem sensor dan komunikasi canggih dan sangat terintegrasi memberi pilot keunggulan perang yang unggul atas musuh.

Credit sindonews.com

Perempuan Afghanistan dobrak belenggu tradisional untuk bekerja di media massa

Petugas Perempuan dari Polisi Nasional Afghan (ANP) menembakkan senjatanya saat mengikuti simulasi di pusat pelatihan di dekat kamp angkatan darat Jerman Bundeswehr Marmal, Mazar-e-Sharif, Afghanistan utara, Selasa (11/12). Polisi Jerman membimbing program pelatihan untuk ANP, sebagai bagian dari misi Pasukan Bantuan Keamanan Internasional (ISAF) yang sedang berlangsung. (REUTERS/Fabrizio Bensch)

Kabul, Afghanistan, (CB) - Meskipun tantangan meningkat, wartawati Afghanistan terus bekerja setiap hari, kata beberapa wartawati selama wawancara dengan Xinhua belum lama ini.

Setelah jatuhnya Taliban, Afghanistan sekarang memiliki lebih dari 100 stasiun radio, hampir 80 jaringan televisi dan ratusan penerbitan. Namun, perempuan Afghanistan, di negara yang masih tidak aman, nyaris tak memiliki alasan untuk dirayakan sebab kehadiran mereka di media masih belum berjalan lancar.

Selama wawancara dengan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa malam, beberapa wartawati untuk satu-satunya surat kabar berbahasa Inggris yang dikelola negara "The Kabul Times" menuding sejumlah jenis ancaman, termasuk tradisi sosial yang kejam, sebagai tantangan bagi kehidupan dan pekerjaan mereka.

Massouda Qariszada, seorang wartawati dengan 10 tahun pengalaman kerja di berbagai media termasuk The Kabul Times, mengatakan penghalang budaya, kontrak yang berisi diskriminasi, lingkungan kerja yang berbahaya, persaingan yang tidak sehat di kalangan sesama pekerja dan lain-lain masih mengancam wartawati di Afghanistan.

Namun ia berkomitmen untuk takkan pernah tunduk pada ancaman apapun yang menghalangi dia bekerja di media massa.

"Saya mendapat dukungan penuh keluarga saya dan tidak bekerja untuk mencari uang, sebab saya tak memiliki masalah ekonomi. Saya bekerja untuk mewujudkan nilai pendidikan saya, dan saya mau bekerja untuk melayani bangsa saya," kata wartawati tersebut.

Buat sebagian perempuan dan anak perempuan, seperti Shukria Kohistan, seorang wartawati lain di surat kabar itu selama lebih dari 10 tahun, dunia jurnalistik berfungsi sebagai keinginan dan alat untuk membantu meningkatkan hak perempuan, sebab ia telah berbuat sangat banyak buat kaum perempuan, terutama dengan mewawancarai beberapa janda dan mengangkat suara serta kepedihan mereka.

Kohistan, yang menikmati dukungan keluarganya untuk bekerja di media massa, mengatakan bermacam ancaman dan intimidasi terhadap wartawati masih ada di masyarakat Afghanistan.

"Ketika saya keluar rumah untuk meliput satu peristiwa, orang akan berkata `mengapa seorang perempuan mesti menjadi wartawati, mereka mereka tidak tinggal di dalam rumah`," kata Kohistan.

Karima Malikzada, juru foto harian tersebut yang berkali-kali menerima ancaman pembunuhan dan intimidasi serius dari beberapa pria tak dikenal yang bersenjata, tak mempunyai cara lain kecuali terus bekerja sebab kedua orang tuanya terbunuh dalam perang saudara dan ia adalah satu-satunya pencari nafkah buat adik perempuannya, yang lama menderita sakit.

Hamidullah Arefi, Redaktur Pelaksana "The Kabul Times", mengatakan semua wartawati sangat berkomitmen pada pekerjaan mereka, "meskipun mereka menghadapi penghalang sosial saat melakukan peliputan dari daerah tersebut".

Mereka juga menerima pelatihan dari surat kabar itu, sehingga mereka bisa meningkatkan kemampuan mereka dan melaporkan berita mengenai negeri mereka dengan cara yang netral dan bertanggung-jawab, kata Arefi.

Credit antaranews.com