Credit republika.co.id
Selasa, 28 Agustus 2018
Senegal Ajak Indonesia Terlibat Dalam Konferensi Islam Internasional
JAKARTA
- Pemerintah Senegal mengajak Indonesia untuk terlibat dan juga menjadi
mitra dalam penyelenggaraan Konferensi Islam Internasional yang akan
berlangsung di Senengal pada September mendatang. Ajakan itu disampaikan
Menteri Perencanaan Nasional Senegal, Syeikh Kante saat bertemu Menteri
Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi di Jakarta.
Menurut keterangan pers Kementerian Luar Negeri Indonesia, yang diterima Sindonews pada Senin (27/8), Retno dalam pertemuan itu menyambut baik undangan Kante dan menyatakan siap berbagi pengalaman dalam konferensi tersebut.
“Indonesia menyambut baik dan siap untuk berbagi pengalaman dalam Konferensi Islam Internasional dan Kebijakan Ekonomi Islam Pertama di Senegal,” kata Retno.
Konferensi Islam Internasional dan Kebijakan Ekonomi Islam akan diselenggarakan pada tanggal 13 September 2018 di Senegal yang direncanakan diikuti oleh 2.000 ulama dari Senegal dan negara-negara tetangga. Tujuan konferensi tersebut adalah untuk mempromosikan nilai-nilai Islam moderat.
Menurut keterangan pers Kementerian Luar Negeri Indonesia, yang diterima Sindonews pada Senin (27/8), Retno dalam pertemuan itu menyambut baik undangan Kante dan menyatakan siap berbagi pengalaman dalam konferensi tersebut.
“Indonesia menyambut baik dan siap untuk berbagi pengalaman dalam Konferensi Islam Internasional dan Kebijakan Ekonomi Islam Pertama di Senegal,” kata Retno.
Konferensi Islam Internasional dan Kebijakan Ekonomi Islam akan diselenggarakan pada tanggal 13 September 2018 di Senegal yang direncanakan diikuti oleh 2.000 ulama dari Senegal dan negara-negara tetangga. Tujuan konferensi tersebut adalah untuk mempromosikan nilai-nilai Islam moderat.
Indonesia,
papar Kemlu RI, diundang karena kapasitasnya sebagai negara berpenduduk
muslim terbesar dan memiliki nilai-nilai Islam moderat yang melindungi
hak-hak wanita, penuh toleransi dan kerja sama dalam mendukung
pembangunan negara.
Dalam pertemuan itu, kedua Menteri juga membahas perkembangan kerjasama ekonomi kedua negara. Retno menyambut baik tawaran Kante agar Indonesia dapat berperan aktif dalam proyek-proyek di Senegal, khususnya pada bidang pertanian, infrastruktur, perumahan yang didasarkan pada kemitraan yang seimbang.
Hubungan kerja sama ekonomi kedua negara menunjukkan tren positif dalam lima tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan 11,38% per tahun. Nilai perdagangan Indonesia – Senegal berhasil mencapai nilai US$ 98,54 juta pada tahun 2017. Saat ini, Senegal adalah mitra kerja untuk industri produk dan jasa strategis Indonesia antara lain pesawat karya PT. Dirgantara Indonesia dan Kapal Laut buatan PT. PAL Indonesia.
Kedua Menteri juga menyambut baik rencana Senegal untuk membuka kembali Kedutaan Besar Senegal di Jakarta yang akan semakin meningkatkan hubungan bilateral kedua negara.
Dalam pertemuan itu, kedua Menteri juga membahas perkembangan kerjasama ekonomi kedua negara. Retno menyambut baik tawaran Kante agar Indonesia dapat berperan aktif dalam proyek-proyek di Senegal, khususnya pada bidang pertanian, infrastruktur, perumahan yang didasarkan pada kemitraan yang seimbang.
Hubungan kerja sama ekonomi kedua negara menunjukkan tren positif dalam lima tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan 11,38% per tahun. Nilai perdagangan Indonesia – Senegal berhasil mencapai nilai US$ 98,54 juta pada tahun 2017. Saat ini, Senegal adalah mitra kerja untuk industri produk dan jasa strategis Indonesia antara lain pesawat karya PT. Dirgantara Indonesia dan Kapal Laut buatan PT. PAL Indonesia.
Kedua Menteri juga menyambut baik rencana Senegal untuk membuka kembali Kedutaan Besar Senegal di Jakarta yang akan semakin meningkatkan hubungan bilateral kedua negara.
Credit sindonews.com
Aturan Baru Partai Komunis China: Anggota Taat Agama Harus Hengkang
BEIJING
- Partai Komunis yang berkuasa di China telah mengeluarkan serangkaian
peraturan baru yang mengatur perilaku anggotanya. Dalam salah satu
aturan disebutkan bahwa anggota yang masih taat pada keyakinan agamanya
harus meninggalkan partai.
Partai juga melarang setiap anggotanya menyebarkan gosip atau rumor. Sebaliknya, kader partai ditekankan untuk setia, dispilin dan jujur.
Sejak Presiden Xi Jinping berkuasa enam tahun lalu, Partai Komunis melakukan berbagai tindakan keras, terutama dalam pemberantasan korupsi. Banyak anggota senior partai telah dipecat dan dihukum penjara akibat terlibat korupsi.
Aturan disiplin partai yang diperbarui itu resmi dirilis pada hari Minggu oleh pengawas korupsi Komisi Pusat Inspeksi Disiplin Partai Komunis. Namun, aturan baru itu sejatinya berlaku sejak 18 Agustus 2018.
Partai juga melarang setiap anggotanya menyebarkan gosip atau rumor. Sebaliknya, kader partai ditekankan untuk setia, dispilin dan jujur.
Sejak Presiden Xi Jinping berkuasa enam tahun lalu, Partai Komunis melakukan berbagai tindakan keras, terutama dalam pemberantasan korupsi. Banyak anggota senior partai telah dipecat dan dihukum penjara akibat terlibat korupsi.
Aturan disiplin partai yang diperbarui itu resmi dirilis pada hari Minggu oleh pengawas korupsi Komisi Pusat Inspeksi Disiplin Partai Komunis. Namun, aturan baru itu sejatinya berlaku sejak 18 Agustus 2018.
Dalam
kasus yang paling serius, di mana hukum telah dilanggar, anggota partai
dapat diadili. Bahkan, mereka yang melanggar hukuman yang paling berat
dapat diusir dari partai.
Nama Presiden Xi juga telah ditulis di dalam aturan yang direvisi.
"Anggota partai tidak diperbolehkan berbicara menentang kebijakan atau keputusan pusat partai, dan mereka juga tidak boleh menyebarkan gosip politik atau merusak persatuan partai," bunyi salah satu klausul baru partai tersebut, seperti dikutip Reuters, Senin (27/8/2018).
"Anggota partai dan pejabat harus benar menggunakan kekuatan yang diberikan oleh rakyat, bersih dan jujur, serta menentang penyalahgunaan kekuasaan atau perilaku yang mencari keuntungan pribadi," bunyi klausul lain di aturan baru tersebut.
Klausul baru yang lain membidik anggota partai yang taat pada keyakinan agamanya. Meskipun konstitusi negara menjamin kebebasan beragama, Partai Komunis secara resmi menyatakan ateis dan anggota partai juga harus demikian.
"Anggota partai yang memiliki keyakinan agama harus memperkuat pendidikan pikiran. Jika mereka masih tidak berubah setelah bantuan dan pendidikan dari organisasi partai, mereka harus didorong untuk meninggalkan partai," bunyi klausul partai yang membidik anggota yang religius.
"Mereka yang menghadiri kegiatan, yang menggunakan agama untuk hasutan, akan diusir," lanjut aturan tersebut.
Pihak yang menyerukan perubahan sejarah negara tak luput dari ancaman keras peraturan terbaru Partai Komunis.
Nama Presiden Xi juga telah ditulis di dalam aturan yang direvisi.
"Anggota partai tidak diperbolehkan berbicara menentang kebijakan atau keputusan pusat partai, dan mereka juga tidak boleh menyebarkan gosip politik atau merusak persatuan partai," bunyi salah satu klausul baru partai tersebut, seperti dikutip Reuters, Senin (27/8/2018).
"Anggota partai dan pejabat harus benar menggunakan kekuatan yang diberikan oleh rakyat, bersih dan jujur, serta menentang penyalahgunaan kekuasaan atau perilaku yang mencari keuntungan pribadi," bunyi klausul lain di aturan baru tersebut.
Klausul baru yang lain membidik anggota partai yang taat pada keyakinan agamanya. Meskipun konstitusi negara menjamin kebebasan beragama, Partai Komunis secara resmi menyatakan ateis dan anggota partai juga harus demikian.
"Anggota partai yang memiliki keyakinan agama harus memperkuat pendidikan pikiran. Jika mereka masih tidak berubah setelah bantuan dan pendidikan dari organisasi partai, mereka harus didorong untuk meninggalkan partai," bunyi klausul partai yang membidik anggota yang religius.
"Mereka yang menghadiri kegiatan, yang menggunakan agama untuk hasutan, akan diusir," lanjut aturan tersebut.
Pihak yang menyerukan perubahan sejarah negara tak luput dari ancaman keras peraturan terbaru Partai Komunis.
Sekadar diketahui, sejarah adalah subjek yang sensitif di China. Sebab, dalam sejarah itu banyak legitimasi partai mengklaim pencapaian sejarah yang hebat. Contoh, partai membuat China menuju kemenangan atas Jepang sebelum dan selama Perang Dunia Kedua.
Credit sindonews.com
Baru Dilantik, Popularitas PM Australia Anjlok
PM baru Australia Scott Morrison. (Reuters/David Gray)
Jajak pendapat terbaru dipublikasikan oleh surat kabar The Australian menunjukkan pemimpin oposisi partai buruh, Bill Shorten lebih disukai publik untuk menjadi perdana menteri ketimbang Morrison.
Morrison resmi dilantik sebagai perdana menteri Australia yang keenam dalam 10 tahun terakhir pada Jumat (24/8), setelah memenangkan pemilihan ketua Partai Liberal menggantikan pendahulunya, Malcolm Turnbull.
Dua minggu lalu, jajak pendapat menunjukkan bahwa suara utama koalisi Partai Liberal-Nasional turun sebanyak empat poin menjadi 33 persen.
Adapun dukungan bagi Partai Buruh terus menguat, dari dua pekan lalu 51 banding 49, menjadi 56 banding 44.
Morrison, pendukung Turnbull menjanjikan generasi baru pimpinan dan mengakhiri perseteruan politis.
Pemilu baru akan digelar pada Mei 2019, namun Morison harus menghadapi pemilu sela untuk menggantikan Turnbull dan mantan Menteri Luar Negeri Julie Bishop yang mengundurkan diri dari Parlemen.
Perubahan kepemimpinan Partai Liberal menuai kemarahan masyarakat yang ditumpahkan di media sosial dan surat kabar. Banyak warga Australia menyerukan agar pemilihan umum segera digelar supaya mereka bisa memilih pemimpinnya sendiri.
"Demi kepentingan seluruh warga Australia dan demi demokrasi, percepat pemilu Morrison," tulis Ben J di situs Australian Broadcasting Corporation (ABC) seperti dilansir Reuters.
Di situs ABC pula, seorang warga menyatakan pemerintah Morrison telah kehilangan dukungannya. "Sikap merendahkan kantor perdana menteri harus dihentikan. Jika partai Anda sendiri tidak menghormatinya, bagaimana Anda mengharapkan rakyat Australia untuk menghormatinya?" tulis Donna C di laman ABC.
Credit cnnindonesia.com
Senin, 27 Agustus 2018
Meski Turki dan Amerika Panas, Boeing Kirim Helikopter Chinook
CB, Ankara – Militer
Turki mulai menerima pengiriman helikopter CH-47 Chinook dari Boeing
untuk paket kedua dengan satu helikopter tiba pada Sabtu, 25 Agustus
2018.
Turki memesan 11 helikopter angkut berat ini pada 2011 dari Boeing dan telah menerima pengiriman tahap pertama sebanyak 5 unit pada 2016.
Pengiriman tahap kedua ini terjadi di tengah ketegangan politik dan ekonomi antara Turki dan Amerika Serikat.
“Langkah pengiriman ini terjadi di tengah keputusan AS untuk menunda pengiriman jet tempur F-35 ke Turki,” begitu dilansir media Daily Sabah, Ahad, 26 Agustus 2018 waktu setempat.
Helikopter Chinook ini memiliki dua baling-baling dan dua mesin dengan kekuatan masing-masing 4,800 daya kuda. Daya jelajahnya mampu mencapai 1100 kilometer jika membawa tanki bahan bakar tambahan. Helikopter ini mampu membawa beban muatan hingga sepuluh ton dan bisa digunakan untuk operasi sipil dan militer dengan tingkat visibilitas nol.
Presiden AS Donald Trump dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. REUTERS
Trump disebut memutuskan penundaan pengiriman F-35 Joint Strike Fighters ke Turki. Ini juga tercantum dalam UU Otorisasi Pertahanan Nasional. Pentagon bakal mengeluarkan laporan mengenai hubungan Amerika dan Turki dalam 90 hari.
Turki terlibat dalam program pembuatan F-35 sejak 1999. Industri pertahanan Turki juga terlibat dalam produksi komponen pesawat ini. Pemerintah Turki telah menginvestasikan dana senilai sekitar US$1,25 miliar atau sekitar Rp18 triliun untuk program pengembangan F-35.
Turkish Aerospace Industries bersama Kale Pratt & Whitney, Kale Aviation, AYESAS, dan Alp Aviation terlibat dalam produksi komponen F-35.
Militer Turki berencana membeli sekitar 100 jet tempur F-35 dalam beberapa tahun ke depan. Rencana pembelian 30 pesawat telah disetujui. Turki mendapat pengiriman F-35 ini pada upacara Fort Worth di Texas pada 21 Juni 2018. Ini merupakan pesawat jet tempur generasi ke lima yang memperkuat angkatan udara negara itu.
Hubungan Turki dan Amerika, seperti dilansir Reuters, memburuk belakangan ini setelah permintaan Presiden AS Donald Trump untuk pembebasan pastor AS, Andrew Brunson, ditolak Presiden Recep Tayyip Erdogan.
Kedua negara lalu terlibat dalam konflik dagang dengan Trump menaikkan tarif impor dua kali lipat untuk baja dan aluminium Turki. Erdogan membalas dengan menaikkan tarif ganda untuk produk mobil penumpang, alkohol dan tembakau.
Turki memesan 11 helikopter angkut berat ini pada 2011 dari Boeing dan telah menerima pengiriman tahap pertama sebanyak 5 unit pada 2016.
“Langkah pengiriman ini terjadi di tengah keputusan AS untuk menunda pengiriman jet tempur F-35 ke Turki,” begitu dilansir media Daily Sabah, Ahad, 26 Agustus 2018 waktu setempat.
Helikopter Chinook ini memiliki dua baling-baling dan dua mesin dengan kekuatan masing-masing 4,800 daya kuda. Daya jelajahnya mampu mencapai 1100 kilometer jika membawa tanki bahan bakar tambahan. Helikopter ini mampu membawa beban muatan hingga sepuluh ton dan bisa digunakan untuk operasi sipil dan militer dengan tingkat visibilitas nol.
Presiden AS Donald Trump dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. REUTERS
Trump disebut memutuskan penundaan pengiriman F-35 Joint Strike Fighters ke Turki. Ini juga tercantum dalam UU Otorisasi Pertahanan Nasional. Pentagon bakal mengeluarkan laporan mengenai hubungan Amerika dan Turki dalam 90 hari.
Turki terlibat dalam program pembuatan F-35 sejak 1999. Industri pertahanan Turki juga terlibat dalam produksi komponen pesawat ini. Pemerintah Turki telah menginvestasikan dana senilai sekitar US$1,25 miliar atau sekitar Rp18 triliun untuk program pengembangan F-35.
Turkish Aerospace Industries bersama Kale Pratt & Whitney, Kale Aviation, AYESAS, dan Alp Aviation terlibat dalam produksi komponen F-35.
Militer Turki berencana membeli sekitar 100 jet tempur F-35 dalam beberapa tahun ke depan. Rencana pembelian 30 pesawat telah disetujui. Turki mendapat pengiriman F-35 ini pada upacara Fort Worth di Texas pada 21 Juni 2018. Ini merupakan pesawat jet tempur generasi ke lima yang memperkuat angkatan udara negara itu.
Hubungan Turki dan Amerika, seperti dilansir Reuters, memburuk belakangan ini setelah permintaan Presiden AS Donald Trump untuk pembebasan pastor AS, Andrew Brunson, ditolak Presiden Recep Tayyip Erdogan.
Kedua negara lalu terlibat dalam konflik dagang dengan Trump menaikkan tarif impor dua kali lipat untuk baja dan aluminium Turki. Erdogan membalas dengan menaikkan tarif ganda untuk produk mobil penumpang, alkohol dan tembakau.
Credit tempo.co
Turki Buat Peluncur Multi Roket Terbesar Dunia, seperti Apa?
CB, Ankara – Perusahaan teknologi pertahanan Turki, Roketsan, mencatat rekor dengan membuat mobil peluncur multi roket terbesar.
Ada empat peluncur roket terpasang di atas kendaraan truk beroda sepuluh, yang mengangkut roket berukuran 122 milimeter.
“Kendaraan ini bisa menembakkan 240 roket ke arah target sejauh 37
kilometer. Ini bisa menghancurkan area seluas empat kilometer persegi,”
begitu dilansir media Anadolu pada Ahad, 26 Agustus 2018.
Roketsan membangun kendaraan peluncur multi roket ini untuk memenuhi pesanan dari pemerintah Uni Emirat Arab.
Media Middle East Monitor melansir Jobaria diperkenalkan kepada publik pada ajang pameran peralatan tempur di Abu Dhabi pada 2013. Guinner World Records mencatat kendaraan peluncur roket ini sebagai yang terbesar.
Turki dikenal memiliki sejumlah perusahaan pembuat teknologi senjata canggih di dunia. Salah satu perusahaan Turki, Turkish Aerospace Industries, misalnya, terlibat dalam pembuatan dan pengembangan pesawat jet tempur generasi kelima F-35, yang dikembangkan di AS.
Ada empat peluncur roket terpasang di atas kendaraan truk beroda sepuluh, yang mengangkut roket berukuran 122 milimeter.
Roketsan membangun kendaraan peluncur multi roket ini untuk memenuhi pesanan dari pemerintah Uni Emirat Arab.
Media Middle East Monitor melansir Jobaria diperkenalkan kepada publik pada ajang pameran peralatan tempur di Abu Dhabi pada 2013. Guinner World Records mencatat kendaraan peluncur roket ini sebagai yang terbesar.
Turki dikenal memiliki sejumlah perusahaan pembuat teknologi senjata canggih di dunia. Salah satu perusahaan Turki, Turkish Aerospace Industries, misalnya, terlibat dalam pembuatan dan pengembangan pesawat jet tempur generasi kelima F-35, yang dikembangkan di AS.
Credit tempo.co
PBB: Genosida Rohingya, Panglima dan 5 Jenderal Myanmar Harus Diadili
JENEWA
- Penyelidik PBB menyatakan, militer Myanmar melakukan pembunuhan
massal dan pemerkosaan terhadap para perempuan Muslim Rohingya.
Penyelidik juga menunut agar Panglima Militer dan lima jenderal di
negara itu diadili karena memiliki "niat genosida".
Laporan penyelidik PBB ini diumumkan di Jenewa, Senin (27/8/2018).
Pemerintah sipil yang secara de facto dipimpin oleh Aung San Suu Kyi juga dinyatakan telah mengizinkan pidato kebencian berkembang, menghancurkan dokumen bukti dan gagal melindungi minoritas dari kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang oleh tentara di Rakhine, Kachin dan Shan.
"Dengan demikian, itu berkontribusi terhadap atrocity crimes," bunyi laporan penyelidik PBB.
Laporan penyelidik PBB ini diumumkan di Jenewa, Senin (27/8/2018).
Pemerintah sipil yang secara de facto dipimpin oleh Aung San Suu Kyi juga dinyatakan telah mengizinkan pidato kebencian berkembang, menghancurkan dokumen bukti dan gagal melindungi minoritas dari kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang oleh tentara di Rakhine, Kachin dan Shan.
"Dengan demikian, itu berkontribusi terhadap atrocity crimes," bunyi laporan penyelidik PBB.
Setahun
yang lalu, pasukan pemerintah memimpin penumpasan brutal di negara
bagian Rakhine, Myanmar, sebagai tanggapan atas serangan oleh kelompok
Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) terhadap 30 pos polisi Myanmar dan
pangkalan militer.
Sekitar 700.000 warga Rohingya melarikan diri dari penindasan selama operasi militer. Sebagian besar dari mereka hingga kini masih tinggal di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh.
Laporan PBB mengatakan, aksi militer termasuk membakar desa-desa Rohingya sangat tidak proporsional terhadap ancaman keamanan yang sebenarnya.
PBB mendefinisikan genosida sebagai tindakan yang dimaksudkan untuk menghancurkan kelompok nasional, etnis, ras atau agama secara keseluruhan atau sebagian. Penunjukan semacam itu jarang di bawah hukum internasional, tetapi telah digunakan di berbagai negara termasuk Bosnia dan Sudan dan dalam kebrutalan kelompok Islamic State (ISIS) terhadap komunitas Yazidi di Irak dan Suriah.
"Kejahatan di Negara Bagian Rakhine, dan cara di mana mereka lakukan, memiliki sifat, gravitasi dan ruang lingkup yang serupa dengan yang telah memungkinkan niat genosida untuk diwujudkan dalam konteks lain," lanjut laporan dari Misi Pencari Fakta Internasional Independen PBB di Myanmar tersebut.
Laporan itu memiliki tebal 20 halaman. "Ada informasi yang cukup untuk menjamin penyelidikan dan penuntutan para pejabat senior dalam rantai komando Tatmadaw (tentara), sehingga pengadilan yang kompeten dapat menentukan tanggung jawab mereka untuk genosida dalam kaitannya dengan situasi di negara bagian Rakhine," imbuh laporan itu, seperti dikutip Reuters.
Pemerintah Myanmar, yang telah dikirimi salinan laporan penyelidik PBB, belum berkomentar.
Dihubungi melalui telepon, juru bicara militer Myanmar Mayor Jenderal Tun Tun Nyi mengatakan bahwa dia tidak bisa segera berkomentar.
Sekitar 700.000 warga Rohingya melarikan diri dari penindasan selama operasi militer. Sebagian besar dari mereka hingga kini masih tinggal di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh.
Laporan PBB mengatakan, aksi militer termasuk membakar desa-desa Rohingya sangat tidak proporsional terhadap ancaman keamanan yang sebenarnya.
PBB mendefinisikan genosida sebagai tindakan yang dimaksudkan untuk menghancurkan kelompok nasional, etnis, ras atau agama secara keseluruhan atau sebagian. Penunjukan semacam itu jarang di bawah hukum internasional, tetapi telah digunakan di berbagai negara termasuk Bosnia dan Sudan dan dalam kebrutalan kelompok Islamic State (ISIS) terhadap komunitas Yazidi di Irak dan Suriah.
"Kejahatan di Negara Bagian Rakhine, dan cara di mana mereka lakukan, memiliki sifat, gravitasi dan ruang lingkup yang serupa dengan yang telah memungkinkan niat genosida untuk diwujudkan dalam konteks lain," lanjut laporan dari Misi Pencari Fakta Internasional Independen PBB di Myanmar tersebut.
Laporan itu memiliki tebal 20 halaman. "Ada informasi yang cukup untuk menjamin penyelidikan dan penuntutan para pejabat senior dalam rantai komando Tatmadaw (tentara), sehingga pengadilan yang kompeten dapat menentukan tanggung jawab mereka untuk genosida dalam kaitannya dengan situasi di negara bagian Rakhine," imbuh laporan itu, seperti dikutip Reuters.
Pemerintah Myanmar, yang telah dikirimi salinan laporan penyelidik PBB, belum berkomentar.
Dihubungi melalui telepon, juru bicara militer Myanmar Mayor Jenderal Tun Tun Nyi mengatakan bahwa dia tidak bisa segera berkomentar.
Panel PBB, yang dipimpin oleh mantan Jaksa Agung Indonesia, Marzuki Darusman, menunjuk Panglima Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing dan lima jenderal lainnya yang harus menghadapi pengadilan.
Para Jenderal itu termasuk Brigadir Jenderal Aung Aung, komandan "33rd Light Infantry Division", yang mengawasi operasi di desa pesisir Inn Din di mana 10 anak dan pria dewasa Rohingya dibunuh. Empat jenderal lain tak disebutkan secara detail.
Reuters tidak dapat menghubungi Panglima Min Aung Hlaing atau pun Jenderal Aung Aung pada hari Senin untuk berkomentar.
Pembantaian itu diungkapkan oleh dua wartawan Reuters; Wa Lone, 32, dan Kyaw Soe Oo, 28, yang ditangkap Desember lalu dan diadili atas tuduhan melanggar UU Rahasia Negara. Pengadilan semestinya menyampaikan putusan pada hari Senin, tetapi ditunda sampai 3 September 2018.
Laporan itu mengatakan Suu Kyi, seorang penerima Hadiah Nobel Perdamaian, tidak menggunakan posisi de facto sebagai Kepala Pemerintahan, atau otoritas moralnya, untuk menghentikan atau mencegah peristiwa mengerikan itu berlangsung.
Juru bicara Suu Kyi, Zaw Htay, tidak dapat segera dihubungi untuk memberikan komentar.
Komisaris Tinggi HAM PBB, Zeid Ra'ad al-Hussein menyebut tindakan keras terhadap Rohingya sebagai "contoh buku teks tentang pembersihan etnis".
Credit sindonews.com
Penembakan Massal Guncang Turnamen Video Game di Jacksonville AS
JACKSONVILLE
- Penembakan massal mengguncang lokasi turnamen video game di
Jakcsonville, Amerika Serikat, Minggu waktu setempat. Data sementara
dari polisi menyebutkan, empat orang tewas dan 11 lainnya terluka.
Para saksi mata mengatakan, pelaku penembakan adalah peserta turnamen. Pelaku dinyatakan tewas.
Departemen Sheriff Jakcsonville melalui Twitter menyatakan, insiden ini merupakan penembakan massal.
Kepala Sheriff Jacksonville, Mike Williams, menegaskan bahwa hanya ada satu tersangka. "Kami tidak memiliki tersangka yang luar biasa saat ini. Tidak ada tersangka yang luar biasa," katanya.
Para saksi mata mengatakan, pelaku penembakan adalah peserta turnamen. Pelaku dinyatakan tewas.
Departemen Sheriff Jakcsonville melalui Twitter menyatakan, insiden ini merupakan penembakan massal.
Kepala Sheriff Jacksonville, Mike Williams, menegaskan bahwa hanya ada satu tersangka. "Kami tidak memiliki tersangka yang luar biasa saat ini. Tidak ada tersangka yang luar biasa," katanya.
"Kami punya satu tersangka dalam kasus ini. Dia sudah tewas di tempat kejadian perkara," ujarnya, seperti dikutip Fox News, Senin (27/8/2018).
Tersangka diidentifikasi sebagai pria kulit putih, tetapi namanya belum dirilis polisi.
"Satu tersangka tewas di tempat kejadian, tidak diketahui saat ini jika kami memiliki tersangka kedua. Pencarian sedang dilakukan," kata kantor Sheriff Jacksonville di Twitter via akun resminya, @JSOPIO.
"Penembakan massal di Jacksonville Landing. Menjauhlah dari daerah itu. Area itu tidak aman saat ini," lanjut kantor sheriff.
Seorang peserta turnamen, Steven "Steveyj" Javaruski, penembak adalah peserta turnamen yang kalah. Dia mengatakan kepada Los Angeles Times bahwa penembak menargetkan beberapa orang.
Seseorang yang ambil bagian dalam turnamen menulis di twitter bahwa dia terluka selama penembakan."Saya benar-benar sangat beruntung. Peluru itu mengenai jempol saya," tulis Drini Gjoka, seorang peserta turnamen, via akun @YoungDrini.
Departemen Sheriff setempat menambahkan, banyak orang bersembunyi di area Jakcsonville Landing. "(Kami) meminta orang-orang itu untuk tetap tenang dan tetap bersembunyi...kami akan menghubungi Anda, tolong jangan keluar," kata kantor sheriff tersebut.
Gubernur Florida Rick Scott mengaku telah melakukan kontak dengan Kepala Sheriff Jacksonville, Michael Williams.
Tersangka diidentifikasi sebagai pria kulit putih, tetapi namanya belum dirilis polisi.
"Satu tersangka tewas di tempat kejadian, tidak diketahui saat ini jika kami memiliki tersangka kedua. Pencarian sedang dilakukan," kata kantor Sheriff Jacksonville di Twitter via akun resminya, @JSOPIO.
"Penembakan massal di Jacksonville Landing. Menjauhlah dari daerah itu. Area itu tidak aman saat ini," lanjut kantor sheriff.
Seorang peserta turnamen, Steven "Steveyj" Javaruski, penembak adalah peserta turnamen yang kalah. Dia mengatakan kepada Los Angeles Times bahwa penembak menargetkan beberapa orang.
Seseorang yang ambil bagian dalam turnamen menulis di twitter bahwa dia terluka selama penembakan."Saya benar-benar sangat beruntung. Peluru itu mengenai jempol saya," tulis Drini Gjoka, seorang peserta turnamen, via akun @YoungDrini.
Departemen Sheriff setempat menambahkan, banyak orang bersembunyi di area Jakcsonville Landing. "(Kami) meminta orang-orang itu untuk tetap tenang dan tetap bersembunyi...kami akan menghubungi Anda, tolong jangan keluar," kata kantor sheriff tersebut.
Gubernur Florida Rick Scott mengaku telah melakukan kontak dengan Kepala Sheriff Jacksonville, Michael Williams.
"Saya telah berbicara dengan @JSOPIO, Mike Williams, untuk menawarkan sumber daya negara apa pun yang mungkin dia butuhkan. FDLE (Departemen Penegakan Hukum Florida) saat ini menanggapi, dan saya telah berbicara dengan Komisaris FDLE Rick Swearingen mengenai penembakan di Jacksonville. Kami akan terus menerima update dari penegak hukum." tulis Scott di Twitter.
Juru bicara Gedung Putih Sarah Huckabee Sanders mengatakan, Presiden Donald Trump telah mendapat penjelasan tentang penembakan itu.
Jacksonville Landing, yang jadi lokasi penembakan massal berada di kompleks hiburan di St. Johns River yang mencakup restoran di tepi laut dan pusat perbelanjaan dalam ruangan.
Insiden itu terjadi hanya dua hari setelah satu orang tewas dan dua lainnya terluka dalam penembakan di turnamen sepak bola sekolah menengah di Jacksonville.
Credit sindonews.com
3 Tokoh Amerika Ini Lantang Minta Pemakzulan Presiden Trump
CB, Washington – Suara mendukung digelarnya proses pemakzulan terhadap Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mulai bermunculan dari dalam dan luar Kongres.
Ini terjadi setelah bekas penasehat hukum Trump, Michael Cohen,
mengaku bersalah atas delapan dakwaan di pengadilan di Manhattan, New
York, pada awal pekan ini.
Cohen mengaku bersalah terkait tindak kriminal penipuan pajak dan penggelapan perbankan serta pelanggaran dana kampanye. Di depan pengadilan, Cohen mengaku membayar dua perempuan untuk tutup mulut atas arahan Trump.
Kepada Fox News, Trump mengatakan pembayaran itu tidak menggunakan dana kampanye pemilihan Presiden AS 2016 yang dikumpulkannya. “Itu berasal dari saya,” kata dia.
Berikut ini 3 tokoh di Amerika Serikat, yang mulai bersuara soal perlunya pemakzulan atas Trump:
1. Al Green, anggota Kongres dari Partai Demokrat untuk wilayah Texas.
Dia mengatakan proses pemakzulan atas Trump telah dimulai dengan kesaksian Cohen di pengadilan.
“Saya pikir Presiden harus menyadari bahwa proses hitung mundur untuk pemakzulan telah dimulai,” kata Al Green seperti dilansir The Independent, Sabtu, 25 Agustus 2018 waktu setempat.
Anggota Kongres dari Partai Demokrat, Al Green (kiri), dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump (kanan).
Al Green, yang pernah mengajukan upaya pemakzulan terhadap Trump sebelumnya, mengatakan Trump harus memilih untuk mundur atau menghadapi pemakzulan. Pasca kesaksian Cohen di pengadilan kemarin, Al Green mengaku berencana mengajukan mosi pemakzulan ini lagi.
“Itu akan menjadi pilihan dia. Kongres tidak punya pilihan kecuali bertindak,” kata Al Green. “Pada satu titik, kami harus bertindak.”
Al Green sebelumnya pernah mengajukan upaya pemakzulan terhadap Trump terkait pernyataan Presiden saat itu terkait parade kelompok supremasi kulit putih di Charlottesville pada 2017.
2. Konglomerat Tom Steyer
Dia memimpin upaya pemakzulan Donald Trump dari kursi Presiden. Ada kabar, Steyer juga meminati posisi itu jika Partai Demokrat berhasil meraih suara banyak pada pemilihan umum pada November 2018.
Tokoh yang juga dikenal sebagai pendonor untuk Partai Demokrat ini mau mengucurkan dana hingga miliaran rupiah untuk penggalangan dukungan pemakzulan Trump termasuk dengan memasang iklan di televisi.
Konglomerat Tom Steyer, yang merupakan penyandang dana Partai Demokrat, meminta pemakzulan atas Presiden AS Donald Trump. KQED
“Apalagi yang kita tunggu? Berapa banyak lagi informasi yang Anda butuhkan? Jika level korupsi saat ini belum terlalu banyak bagi Anda, berapa banyak undang-undang yang harus dia langgar sebelum Anda memutuskan dia harus pergi?” kata Steyer soal Trump seperti dilansir Variety.
Steyer menyebut pengakuan bersalah oleh bekas pengacara Trump, Michael Cohen, dan vonis bersalah atas bekas manajer kampanye Trump, Paul Manafort, menunjukkan bukti jelas Trump terlibat pelanggaran hukum. “Saya merasa ini bukti yang kuat,” kata dia.
3. Anggota DPR AS, Maxine Waters dari Partai Demokrat
Dia mengatakan Kongres harus memakzulkan Presiden Donald Trump karena pengkhianatan, penyuapan dan perilaku melanggar undang-undang lainnya.
Anggota DPR AS Maxine Waters dari Partai Demokrat menilai Presiden AS Donald Trump telah melakukan kejahatan tingkat tinggi. Slate
“Kejahatan tingkat tinggi seperti memberi bantuan dan informasi rahasia kepada musuh kita (Rusia), menyalahgunakan hak pemberian grasi, melanggar undang-undang dana kampanye,” kata Waters dalam cuitan di akun Twitter.
Cohen mengaku bersalah terkait tindak kriminal penipuan pajak dan penggelapan perbankan serta pelanggaran dana kampanye. Di depan pengadilan, Cohen mengaku membayar dua perempuan untuk tutup mulut atas arahan Trump.
Kepada Fox News, Trump mengatakan pembayaran itu tidak menggunakan dana kampanye pemilihan Presiden AS 2016 yang dikumpulkannya. “Itu berasal dari saya,” kata dia.
Berikut ini 3 tokoh di Amerika Serikat, yang mulai bersuara soal perlunya pemakzulan atas Trump:
1. Al Green, anggota Kongres dari Partai Demokrat untuk wilayah Texas.
Dia mengatakan proses pemakzulan atas Trump telah dimulai dengan kesaksian Cohen di pengadilan.
“Saya pikir Presiden harus menyadari bahwa proses hitung mundur untuk pemakzulan telah dimulai,” kata Al Green seperti dilansir The Independent, Sabtu, 25 Agustus 2018 waktu setempat.
Anggota Kongres dari Partai Demokrat, Al Green (kiri), dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump (kanan).
Al Green, yang pernah mengajukan upaya pemakzulan terhadap Trump sebelumnya, mengatakan Trump harus memilih untuk mundur atau menghadapi pemakzulan. Pasca kesaksian Cohen di pengadilan kemarin, Al Green mengaku berencana mengajukan mosi pemakzulan ini lagi.
“Itu akan menjadi pilihan dia. Kongres tidak punya pilihan kecuali bertindak,” kata Al Green. “Pada satu titik, kami harus bertindak.”
Al Green sebelumnya pernah mengajukan upaya pemakzulan terhadap Trump terkait pernyataan Presiden saat itu terkait parade kelompok supremasi kulit putih di Charlottesville pada 2017.
2. Konglomerat Tom Steyer
Dia memimpin upaya pemakzulan Donald Trump dari kursi Presiden. Ada kabar, Steyer juga meminati posisi itu jika Partai Demokrat berhasil meraih suara banyak pada pemilihan umum pada November 2018.
Tokoh yang juga dikenal sebagai pendonor untuk Partai Demokrat ini mau mengucurkan dana hingga miliaran rupiah untuk penggalangan dukungan pemakzulan Trump termasuk dengan memasang iklan di televisi.
Konglomerat Tom Steyer, yang merupakan penyandang dana Partai Demokrat, meminta pemakzulan atas Presiden AS Donald Trump. KQED
“Apalagi yang kita tunggu? Berapa banyak lagi informasi yang Anda butuhkan? Jika level korupsi saat ini belum terlalu banyak bagi Anda, berapa banyak undang-undang yang harus dia langgar sebelum Anda memutuskan dia harus pergi?” kata Steyer soal Trump seperti dilansir Variety.
Steyer menyebut pengakuan bersalah oleh bekas pengacara Trump, Michael Cohen, dan vonis bersalah atas bekas manajer kampanye Trump, Paul Manafort, menunjukkan bukti jelas Trump terlibat pelanggaran hukum. “Saya merasa ini bukti yang kuat,” kata dia.
3. Anggota DPR AS, Maxine Waters dari Partai Demokrat
Dia mengatakan Kongres harus memakzulkan Presiden Donald Trump karena pengkhianatan, penyuapan dan perilaku melanggar undang-undang lainnya.
Anggota DPR AS Maxine Waters dari Partai Demokrat menilai Presiden AS Donald Trump telah melakukan kejahatan tingkat tinggi. Slate
“Kejahatan tingkat tinggi seperti memberi bantuan dan informasi rahasia kepada musuh kita (Rusia), menyalahgunakan hak pemberian grasi, melanggar undang-undang dana kampanye,” kata Waters dalam cuitan di akun Twitter.
Credit tempo.co
Politikus Demokrat AS Sebut Proses Pemakzulan Trump Dimulai
CB, Washington – Anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Al Green, mengatakan proses pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump
sudah dimulai. Ini terjadi setelah bekas pengacara pribadi Trump yaitu
Michael Cohen mengaku bersalah dalam delapan dakwaan termasuk
pelanggaran dana kampanye.
Saat menjalani persidangan di pengadilan di Manhattan, New York, Cohen mengaku membayar uang tutup mulut atas arahan Trump kepada dua orang perempuan yang mengaku pernah memiliki hubungan intim dengan Trump.
Kedua perempuan itu adalah Stormy Daniels, yang merupakan bintang film porno, dan bekas model Playboy Karen McDougal.
“Saya pikir Presiden harus menyadari bahwa proses hitung mundur untuk pemakzulan telah dimulai,” kata Al Green seperti dilansir The Independent, Sabtu, 25 Agustus 2018 waktu setempat.
Al Green, yang pernah mengajukan upaya pemakzulan terhadap Trump sebelumnya, mengatakan Trump harus memilih untuk mundur atau menghadapi pemakzulan. Pasca kesaksian Cohen di pengadilan kemarin, Al Green mengaku berencana mengajukan mosi pemakzulan ini lagi.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump tersenyum lebar di hadapan para pasien anak di Rumah Sakit Anak Nasional di Columbus, Ohio, Amerika, Jumat, 24 Agustus 2018. Donald Trump, yang didampingi Ibu Negara Melania, mengunjungi pasien anak penderita epidemi opioid di rumah sakit tersebut. REUTERS/Leah Millis
“Itu akan menjadi pilihan dia. Kongres tidak punya pilihan kecuali bertindak,” kata Al Green. “Pada satu titik, kami harus bertindak.”
Al Green sebelumnya pernah mengajukan upaya pemakzulan terhadap Trump terkait pernyataan Presiden saat itu mengenai parade kelompok supremasi kulit putih di Charlottesville pada 2017.
Saat itu, Trump menyalahkan kedua belah pihak yaitu kelompok supremasi kulit putih dan kelompok penentangnya. Padahal, seperti diberitakan media massa, kelompok kulit putih bersikat agresif termasuk menabrak pengunjuk rasa penentangnya sehingga jatuh korban jiwa.
Pendapat Al Green ini berbeda dengan kebanyakan politisi asal Partai Demokrat, yang cenderung memilih diam soal sensitif ini. “Saya pikir kita tidak seharusnya bicara soal pemakzulan,” kata rekan Al Green dari Partai Demokrat yaitu Senator Tammy Duckworth.
Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nancy Pelosi, meminta anggota fraksi tidak mengangkat isu ini dan sebaliknya mendorong penasehat khusus Robert Mueller menyelesaikan investigasinya atas dugaan tindak kriminal yang dilakukan tim kampanye Trump.
“Tim penasehat khusus dan para jaksa penuntut di New York sedang melakukan investigasi secara profesional dan menyeluruh. Dan mereka harus diizinkan melanjutkan pekerjaannya bebas dari gangguan,” kata Pelosi kepada sesama anggota fraksi Demokrat.
Kombinasi foto Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pengacara pribadinya Michael Cohen. REUTERS/Lucas Jackson, Leah Millis/File Photos
Soal upaya pemakzulan ini, juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders menanggapi.
“Ide mengenai pemakzulan sebenarnya sebuah upaya menyedihkan oleh politisi Demokrat. Itu sepertinya satu-satunya pesan yang mereka punya memasuki masa pemilu tengah waktu (midterm election),” kata Sanders. “Ini juga sangat bagus untuk mengingatkan agar masyarakat Amerika memilih kandidat yang satu pikiran dengan Presiden.”
Bekas kepala strategi Gedung Putih, Steve Bannon, mengatakan,”November ini merupakan referendum soal pemakzulan – setuju atau tidak. Setiap orang pendukung Trump harus terlibat,” kata dia.
Soal ini, anggota Kongres dari Partai Republik, Tom Cole, mengatakan,”Jika ada putusan yang jelas dan meyakinkan dan bisa mengarah ke pemakzulan, saya pikir para anggota akan bertindak.”
Dilansir ABC News, Trump mengatakan dalam wawancara dengan Fox News bahwa dia telah melakukan sejumlah pekerjaan besar untuk Amerika. "Saya tidak tahu apakah Anda bisa memakzulkan orang yang telah melakukan pekerjaan dengan hebat," kata dia. Pengacara pribadi Trump, Rudy Giuliani, mengatakan masyarakat AS bakal memberontak jika Trump terkena pemakzulan.
Saat menjalani persidangan di pengadilan di Manhattan, New York, Cohen mengaku membayar uang tutup mulut atas arahan Trump kepada dua orang perempuan yang mengaku pernah memiliki hubungan intim dengan Trump.
“Saya pikir Presiden harus menyadari bahwa proses hitung mundur untuk pemakzulan telah dimulai,” kata Al Green seperti dilansir The Independent, Sabtu, 25 Agustus 2018 waktu setempat.
Al Green, yang pernah mengajukan upaya pemakzulan terhadap Trump sebelumnya, mengatakan Trump harus memilih untuk mundur atau menghadapi pemakzulan. Pasca kesaksian Cohen di pengadilan kemarin, Al Green mengaku berencana mengajukan mosi pemakzulan ini lagi.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump tersenyum lebar di hadapan para pasien anak di Rumah Sakit Anak Nasional di Columbus, Ohio, Amerika, Jumat, 24 Agustus 2018. Donald Trump, yang didampingi Ibu Negara Melania, mengunjungi pasien anak penderita epidemi opioid di rumah sakit tersebut. REUTERS/Leah Millis
“Itu akan menjadi pilihan dia. Kongres tidak punya pilihan kecuali bertindak,” kata Al Green. “Pada satu titik, kami harus bertindak.”
Al Green sebelumnya pernah mengajukan upaya pemakzulan terhadap Trump terkait pernyataan Presiden saat itu mengenai parade kelompok supremasi kulit putih di Charlottesville pada 2017.
Saat itu, Trump menyalahkan kedua belah pihak yaitu kelompok supremasi kulit putih dan kelompok penentangnya. Padahal, seperti diberitakan media massa, kelompok kulit putih bersikat agresif termasuk menabrak pengunjuk rasa penentangnya sehingga jatuh korban jiwa.
Pendapat Al Green ini berbeda dengan kebanyakan politisi asal Partai Demokrat, yang cenderung memilih diam soal sensitif ini. “Saya pikir kita tidak seharusnya bicara soal pemakzulan,” kata rekan Al Green dari Partai Demokrat yaitu Senator Tammy Duckworth.
Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nancy Pelosi, meminta anggota fraksi tidak mengangkat isu ini dan sebaliknya mendorong penasehat khusus Robert Mueller menyelesaikan investigasinya atas dugaan tindak kriminal yang dilakukan tim kampanye Trump.
“Tim penasehat khusus dan para jaksa penuntut di New York sedang melakukan investigasi secara profesional dan menyeluruh. Dan mereka harus diizinkan melanjutkan pekerjaannya bebas dari gangguan,” kata Pelosi kepada sesama anggota fraksi Demokrat.
Kombinasi foto Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pengacara pribadinya Michael Cohen. REUTERS/Lucas Jackson, Leah Millis/File Photos
Soal upaya pemakzulan ini, juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders menanggapi.
“Ide mengenai pemakzulan sebenarnya sebuah upaya menyedihkan oleh politisi Demokrat. Itu sepertinya satu-satunya pesan yang mereka punya memasuki masa pemilu tengah waktu (midterm election),” kata Sanders. “Ini juga sangat bagus untuk mengingatkan agar masyarakat Amerika memilih kandidat yang satu pikiran dengan Presiden.”
Bekas kepala strategi Gedung Putih, Steve Bannon, mengatakan,”November ini merupakan referendum soal pemakzulan – setuju atau tidak. Setiap orang pendukung Trump harus terlibat,” kata dia.
Soal ini, anggota Kongres dari Partai Republik, Tom Cole, mengatakan,”Jika ada putusan yang jelas dan meyakinkan dan bisa mengarah ke pemakzulan, saya pikir para anggota akan bertindak.”
Dilansir ABC News, Trump mengatakan dalam wawancara dengan Fox News bahwa dia telah melakukan sejumlah pekerjaan besar untuk Amerika. "Saya tidak tahu apakah Anda bisa memakzulkan orang yang telah melakukan pekerjaan dengan hebat," kata dia. Pengacara pribadi Trump, Rudy Giuliani, mengatakan masyarakat AS bakal memberontak jika Trump terkena pemakzulan.
Credit tempo.co
Jet Tempur F-5 Iran Jatuh di Pangkalan Dezful, Pilot Tewas
TEHERAN
- Sebuah pesawat jet tempur F-5 Angkatan Udara Iran jatuh di Pangkalan
Udara Dezful saat misi pelatihan pada hari Minggu. Pilot jet tempur
tewas, sedangkan co-pilotnya berhasil diselamatkan.
Insiden mematikan ini terjadi ketika pesawat mencoba mencoba di landasan pacu di Pangkalan Udara Dezful, sebelah barat daya Provinsi Khuzestan.
Mengutip laporan kantor berita Fars, pilot yang tewas berpangkat kolonel. Co-pilot pesawat yang selamat dari insiden itu telah dibawa ke rumah sakit.
Pihak Pangkalan Udara Dezful mengatakan bahwa jet tempur F-5 mengalami malfungsi teknis saat dalam penerbangan. Pihak Pangkalan Udara juga memuji awak jet tempur karena berhasil membawa pesawat ke landasan pacu untuk menghindari kehancuran yang lebih besar.
Insiden mematikan ini terjadi ketika pesawat mencoba mencoba di landasan pacu di Pangkalan Udara Dezful, sebelah barat daya Provinsi Khuzestan.
Mengutip laporan kantor berita Fars, pilot yang tewas berpangkat kolonel. Co-pilot pesawat yang selamat dari insiden itu telah dibawa ke rumah sakit.
Pihak Pangkalan Udara Dezful mengatakan bahwa jet tempur F-5 mengalami malfungsi teknis saat dalam penerbangan. Pihak Pangkalan Udara juga memuji awak jet tempur karena berhasil membawa pesawat ke landasan pacu untuk menghindari kehancuran yang lebih besar.
Pihak berwenang Iran telah meluncurkan penyelidikan atas penyebab kecelakaan itu.
Kecelakaan terjadi beberapa hari setelah Iran secara resmi meluncurkan pesawat tempur buatan dalam negeri, Kowsar. Lantaran ada kemiripan yang mencolok dengan F-5 kursi ganda buatan Amerika Serikat (AS), beberapa pengamat menduga bahwa pesawat tempur Kowsar sebenarnya adalah versi buatan ulang jet tempur F-5 AS.
Iran mulai membeli F-5 pada pertengahan 1960-an, dan akhirnya menerima lebih dari 100 unit jet tempur itu dari Washington sebelum Revolusi Islam Iran pecah tahun 1979.
Pesawat-pesawat yang dibeli dari AS itu kemudian aktif digunakan selama Perang Iran-Irak (1980-1988).
Kecelakaan terjadi beberapa hari setelah Iran secara resmi meluncurkan pesawat tempur buatan dalam negeri, Kowsar. Lantaran ada kemiripan yang mencolok dengan F-5 kursi ganda buatan Amerika Serikat (AS), beberapa pengamat menduga bahwa pesawat tempur Kowsar sebenarnya adalah versi buatan ulang jet tempur F-5 AS.
Iran mulai membeli F-5 pada pertengahan 1960-an, dan akhirnya menerima lebih dari 100 unit jet tempur itu dari Washington sebelum Revolusi Islam Iran pecah tahun 1979.
Pesawat-pesawat yang dibeli dari AS itu kemudian aktif digunakan selama Perang Iran-Irak (1980-1988).
Credit sindonews.com
Investigator: MH370 Dicegat Jet Tempur Buatan Rusia sebelum Lenyap
LONDON
- Seorang investigator sukarela mengklaim bahwa pesawat Malaysia
Airlines yang hilang misterius pada tahun 2014 dicegat oleh jet tempur
Su-30 buatan Rusia. Menurutnya, sejak pencegatan di atas Samudra Hindia,
pesawat yang membawa 239 orang tersebut lenyap tanpa jejak.
Pesawat Malaysia Airlines MH370 melakukan perjalanan dari Kuala Lumpur ke Beijing pada 8 Maret 2014 ketika menghilang. Sejak itu pencarian terbesar dalam sejarah kecelakaan penerbangan telah dilakukan dan tidak pernah membuahkan hasil.
Dari 239 orang yang berada di pesawat MH370, beberapa di antaranya merupakan warga Indonesia.
Sebuah laporan resmi dari pemerintah Malaysia yang diterbitkan bulan lalu menyimpulkan bahwa masih belum ada jawaban pasti atas tragedi hilangnya pesawat Malaysia Airlines tipe Boeing 777 tersebut.
Pesawat Malaysia Airlines MH370 melakukan perjalanan dari Kuala Lumpur ke Beijing pada 8 Maret 2014 ketika menghilang. Sejak itu pencarian terbesar dalam sejarah kecelakaan penerbangan telah dilakukan dan tidak pernah membuahkan hasil.
Dari 239 orang yang berada di pesawat MH370, beberapa di antaranya merupakan warga Indonesia.
Sebuah laporan resmi dari pemerintah Malaysia yang diterbitkan bulan lalu menyimpulkan bahwa masih belum ada jawaban pasti atas tragedi hilangnya pesawat Malaysia Airlines tipe Boeing 777 tersebut.
Seorang
investigator MH370, Andre Milne, yang merupakan pendiri perusahaan
pengembang teknologi militer Unicorn Aerospace, mengatakan sebuah gambar
menunjukkan kecepatan sebuah mencapai ketinggian 58.200 kaki, sedangkan
Boeing tidak bisa lebih tinggi lagi dari 44.000 kaki.
Satu-satunya pesawat tempur yang mampu mencapai ketinggian seperti itu adalah pesawat jet tempur buatan Rusia, Sukhoi Su-30, yang digunakan oleh Angkatan Udara Kerajaan Malaysia.
"Sebuah jet tempur dikerahkan untuk mencegat MH370," kata Milne, kepada Daily Star.
“Penemuan bukti yang ditekankan ini menimbulkan masalah serius di berbagai tingkat mulai dari hilangnya kredibilitas total bagi pemerintah Malaysia hingga faktor kesalahan yang membuat pemerintah Malaysia tunduk pada hilangnya penumpang dan awak pesawat secara keseluruhan," ujarnya.
“Ini juga berarti bahwa setiap pengungkapan MH370 yang dibuat oleh pemerintah sekarang dicurigai sebagai rekayasa," ujarnya.
"Kenyataannya, sebuah jet tempur dikerahkan terlepas dari penyangkalan yang berulang kali dengan penjelasan aneh bahwa radar (pesawat) misterius kembali mendekati wilayah udara Malaysia yang dianggap sebagai pesawat ramah, menunjukkan bahwa radar misterius itu sebenarnya dianggap kebalikan dari ramah karena dianggap sebagai tindakan bermusuhan dan atau ancaman."
Laporan pemerintah Malaysia bulan lalu telah membuat kerabat dari orang-orang yang berada di penerbangan MH370 merasa patah hati. Beberapa dari mereka mengatakan beberapa informasi yang terdapat dalam laporan resmi pemerintah itu tidak benar.
Grace Nathan, yang ibunya berada di penerbangan MH370, menanggapi rilis laporan Pemerintah Malaysia di Facebook.
Satu-satunya pesawat tempur yang mampu mencapai ketinggian seperti itu adalah pesawat jet tempur buatan Rusia, Sukhoi Su-30, yang digunakan oleh Angkatan Udara Kerajaan Malaysia.
"Sebuah jet tempur dikerahkan untuk mencegat MH370," kata Milne, kepada Daily Star.
“Penemuan bukti yang ditekankan ini menimbulkan masalah serius di berbagai tingkat mulai dari hilangnya kredibilitas total bagi pemerintah Malaysia hingga faktor kesalahan yang membuat pemerintah Malaysia tunduk pada hilangnya penumpang dan awak pesawat secara keseluruhan," ujarnya.
“Ini juga berarti bahwa setiap pengungkapan MH370 yang dibuat oleh pemerintah sekarang dicurigai sebagai rekayasa," ujarnya.
"Kenyataannya, sebuah jet tempur dikerahkan terlepas dari penyangkalan yang berulang kali dengan penjelasan aneh bahwa radar (pesawat) misterius kembali mendekati wilayah udara Malaysia yang dianggap sebagai pesawat ramah, menunjukkan bahwa radar misterius itu sebenarnya dianggap kebalikan dari ramah karena dianggap sebagai tindakan bermusuhan dan atau ancaman."
Laporan pemerintah Malaysia bulan lalu telah membuat kerabat dari orang-orang yang berada di penerbangan MH370 merasa patah hati. Beberapa dari mereka mengatakan beberapa informasi yang terdapat dalam laporan resmi pemerintah itu tidak benar.
Grace Nathan, yang ibunya berada di penerbangan MH370, menanggapi rilis laporan Pemerintah Malaysia di Facebook.
"Hanya karena mereka menyebutnya laporan akhir bukan berarti itu untuk keluarga terdekat," tulis Grace.
“Pencarian harus terus berjalan. Tidak akan ada laporan final sampai MH370 ditemukan," lanjut dia.
Kerabat lain menganggap tidak ada kejutan besar dari laporan pemerintah Malaysia bulan lalu. Laporan itu hanya berisi rincian lebih lanjut mengenai sejauh mana Kontrol Lalu Lintas Udara diduga mengalami kekacauan.
Laporan 449 halaman itu juga dikecam oleh penyelidik Prancis yang mengatakan itu tidak tepat dan ambigu.
Tidak puas dengan temuan itu, Gendarmerie of Air Transport (GTA) telah meluncurkan penyelidikannya sendiri terkait lenyapnya pesawat Malaysia Airlines MH370 secara misterius.
Credit sindonews.com
Balas Sanksi AS, Rusia Bisa Pasok Senjata Nuklir ke Suriah
MOSKOW
- Rusia bisa nekat memasok senjata nuklir ke Suriah seperti yang
dilakukan Amerika Serikat (AS) ke negara-negara lain. Langkah itu bisa
diambil Moskow sebagai respons atas sanksi dari Washington yang dianggap
tak masuk akal.
Gagasan dari para ahli Rusia itu dibocorkan Vladimir Gutenev, Wakil Kepala Komite Kebijakan Ekonomi Duma Negara (Parlemen Rusia). Dia mengatakan, sudah waktunya bagi Rusia untuk menarik garis merahnya sendiri.
Beberapa langkah yang diusulkan para ahli, salah satunya mengerahkan senjata nuklir taktis Rusia di negara-negara sekutu seperti Suriah.
Langkah pembalasan lainnya adalah penggunaan cryptocurrency untuk ekspor senjata Rusia dan penangguhan sejumlah perjanjian dengan AS seperti perjanjian non-proliferasi teknologi rudal.
Gagasan dari para ahli Rusia itu dibocorkan Vladimir Gutenev, Wakil Kepala Komite Kebijakan Ekonomi Duma Negara (Parlemen Rusia). Dia mengatakan, sudah waktunya bagi Rusia untuk menarik garis merahnya sendiri.
Beberapa langkah yang diusulkan para ahli, salah satunya mengerahkan senjata nuklir taktis Rusia di negara-negara sekutu seperti Suriah.
Langkah pembalasan lainnya adalah penggunaan cryptocurrency untuk ekspor senjata Rusia dan penangguhan sejumlah perjanjian dengan AS seperti perjanjian non-proliferasi teknologi rudal.
"Saya percaya bahwa sekarang Rusia harus menggambar 'garis merah' sendiri," katanya.
“Saatnya telah tiba untuk merenungkan varian tanggapan asimetris terhadap AS, yang sekarang sedang disarankan oleh para ahli dan dimaksudkan tidak hanya untuk mengimbangi sanksi mereka tetapi juga untuk melakukan beberapa kerusakan balas dendam," lanjut dia, seperti dikutip Express.co.uk, Minggu (26/8/2018).
"Bukan rahasia bahwa tekanan serius sedang terjadi di Rusia, dan itu hanya akan menjadi lebih buruk. Ini dimaksudkan untuk memberikan pukulan kepada kerja sama pertahanan, termasuk ekspor (peralatan) pertahanan," ujar Gutenev.
Menurutnya, pemerintah Rusia harus mengikuti saran dari para ahli tersebut.
"Kita harus mengikuti saran dari para ahli tertentu, yang mengatakan bahwa Rusia mungkin harus menangguhkan pelaksanaan perjanjian pada non-proliferasi teknologi rudal, dan juga mengikuti contoh AS dan mulai menyebarkan senjata nuklir taktis kami di negara-negara asing," paparnya.
"Ada kemungkinan bahwa Suriah, di mana kita memiliki pangkalan udara yang dilindungi dengan baik, dapat menjadi salah satu dari negara-negara tersebut," imbuh dia.
Mengomentari sanksi yang dijatuhkan Washington terhadap Moskow, Gutenev mengatakan bahwa sanksi AS tidak mungkin berdampak serius pada sektor industri pertahanan Rusia.
"Program substitusi impor telah menghasilkan hasil yang sangat baik, pemasok alternatif telah ditemukan. Namun, kami prihatin tentang fakta bahwa sanksi masih mendapatkan momentum dan telah menjadi agak dekat."
“Saatnya telah tiba untuk merenungkan varian tanggapan asimetris terhadap AS, yang sekarang sedang disarankan oleh para ahli dan dimaksudkan tidak hanya untuk mengimbangi sanksi mereka tetapi juga untuk melakukan beberapa kerusakan balas dendam," lanjut dia, seperti dikutip Express.co.uk, Minggu (26/8/2018).
"Bukan rahasia bahwa tekanan serius sedang terjadi di Rusia, dan itu hanya akan menjadi lebih buruk. Ini dimaksudkan untuk memberikan pukulan kepada kerja sama pertahanan, termasuk ekspor (peralatan) pertahanan," ujar Gutenev.
Menurutnya, pemerintah Rusia harus mengikuti saran dari para ahli tersebut.
"Kita harus mengikuti saran dari para ahli tertentu, yang mengatakan bahwa Rusia mungkin harus menangguhkan pelaksanaan perjanjian pada non-proliferasi teknologi rudal, dan juga mengikuti contoh AS dan mulai menyebarkan senjata nuklir taktis kami di negara-negara asing," paparnya.
"Ada kemungkinan bahwa Suriah, di mana kita memiliki pangkalan udara yang dilindungi dengan baik, dapat menjadi salah satu dari negara-negara tersebut," imbuh dia.
Mengomentari sanksi yang dijatuhkan Washington terhadap Moskow, Gutenev mengatakan bahwa sanksi AS tidak mungkin berdampak serius pada sektor industri pertahanan Rusia.
"Program substitusi impor telah menghasilkan hasil yang sangat baik, pemasok alternatif telah ditemukan. Namun, kami prihatin tentang fakta bahwa sanksi masih mendapatkan momentum dan telah menjadi agak dekat."
Sanksi terbaru Washington terhadap Moskow dijatuhkan pada 22 Agustus lalu sebagai tanggapan atas dugaan keterlibatan Moskow dalam meracuni bekas mata-mata Kremlin, Sergei Skripal dan putrinya di Salisbury, Inggris.
Sergei dan putrinya, Yulia, ditemukan tidak sadarkan diri di bangku dekat pusat perbelanjaan Maltings di Salisbury, beberapa bulan lalu.
Departemen Luar Negeri Inggris mengklaim Rusia melanggar Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act (UU Penghapusan Peperangan dan Kontrol Senjata Kimia dan Biologi) tahun 1992.
Moskow telah berkali-kali membantah tuduhan dari Inggris bahwa Rusia terlibat dalam serangan racun syaraf Novichok terhadap Skripal dan putrinya. Kasus ini telah memicu pertikaian diplomatik yang meluas antara Rusia dan Barat yang ditandai dengan pengusiran ratusan diplomat.
Credit sindonews.com
Sumber pemerintah: empat pejabat tinggi keamanan Afghanistan mundur
Wakil Presiden Afganistan Abdul Rashid
Dostum tiba di Bandara Internasional Hamid Karzai di Kabul, Afganistan,
Minggu (22/7/2018). (REUTERS/Omar Sobhani)
Kabul (CB) - Menteri Pertahanan dan Dalam Negeri, dan
seorang kepala keamanan lain, meminta mundur dari kabinet dan jabatan
mereka pada Sabtu, kata sumber pemerintah, menyusul pengunduran diri
penasehat keamanan nasional presiden.
"Kami menerima empat pengunduran diri dua menteri dan pejabat tinggi keamanan," kata pejabat di kantor Presiden Ashraf Ghani kepada Reuters.
Sumber pemerintah mengatakan bahwa yang mengundurkan diri ialah Menteri Pertahanan Tariq Shah Bahrami dan Menteri Dalam Negeri Wais Barmak serta Kepala Direktorat Keamanan Nasional Masoom Stanekzai. Mereka menyusul keputusan mundur Penasehat Keamanan Nasional Hanif Atmar.
Pejabat yang bekerja langsung dengan dua menteri tersebut dan Stanekzai belum memberikan komentar.
Tetapi, dua pejabat senior di Kementerian Dalam Negeri mengatakan para pejabat tinggi keamanan negara itu menyebut perbedaan-perbedaan dengan pemerintah mengenai kebijakan di tengah-tengah memburuknya situasi keamanan sebagai alasan utama untuk mengundurkan diri.
Pertempuran sengit antara pasukan Afghanistan dan petempur di seluruh negara itu tahun ini, dan juga serangan-serangan bunuh diri yang terjadi berulang-ulang di Kabul dan kota-kota besar lainnya, telah memperlihatkan situasi keamanan yang mengerikan yang dihadapi Afghanistan.
Pemilihan anggota perlemen, yang akan diselenggarakan pada 20 Oktober, membuat pihak berwenang menyiapkan diri menghadapi serangan lagi. Kendati demikian, tingkat kekerasan mengejutkan pejabat pemerintah, yang menghadapi kritik lebih getir atas penanganan perang itu.
"Kami menerima empat pengunduran diri dua menteri dan pejabat tinggi keamanan," kata pejabat di kantor Presiden Ashraf Ghani kepada Reuters.
Sumber pemerintah mengatakan bahwa yang mengundurkan diri ialah Menteri Pertahanan Tariq Shah Bahrami dan Menteri Dalam Negeri Wais Barmak serta Kepala Direktorat Keamanan Nasional Masoom Stanekzai. Mereka menyusul keputusan mundur Penasehat Keamanan Nasional Hanif Atmar.
Pejabat yang bekerja langsung dengan dua menteri tersebut dan Stanekzai belum memberikan komentar.
Tetapi, dua pejabat senior di Kementerian Dalam Negeri mengatakan para pejabat tinggi keamanan negara itu menyebut perbedaan-perbedaan dengan pemerintah mengenai kebijakan di tengah-tengah memburuknya situasi keamanan sebagai alasan utama untuk mengundurkan diri.
Pertempuran sengit antara pasukan Afghanistan dan petempur di seluruh negara itu tahun ini, dan juga serangan-serangan bunuh diri yang terjadi berulang-ulang di Kabul dan kota-kota besar lainnya, telah memperlihatkan situasi keamanan yang mengerikan yang dihadapi Afghanistan.
Pemilihan anggota perlemen, yang akan diselenggarakan pada 20 Oktober, membuat pihak berwenang menyiapkan diri menghadapi serangan lagi. Kendati demikian, tingkat kekerasan mengejutkan pejabat pemerintah, yang menghadapi kritik lebih getir atas penanganan perang itu.
Credit antaranews.com
Rusia Tuding Amerika Mau Jebak Suriah untuk Picu Serangan Rudal
CB, Moskow- Kementerian
Pertahanan Rusia menyebut Amerika Serikat dan sekutu sedang menyiapkan
serangan rudal presisi baru terhadap Suriah. Serangan serupa pernah
terjadi pada April 2018 dengan menggunakan 103 rudal penghancur presisi.
Serangan
rudal presisi ini akan dilancarkan setelah kelompok militan anti
Presiden Suriah, Bashar Al Assad, melancarkan serangan bom klorin untuk
menjebak militer Suriah sebagai pelakunya.
“Serangan bom kimia itu menjadi alasan bagi AS, Inggris dan Prancis untuk menyerang sejumlah target di Suriah,” kata Mayor Jenderal Igor Konashenkov, juru bicara kementerian Pertahanan Rusia, seperti dilansir Russia Today, Ahad, 25 Agustus 2018 waktu setempat.
Konashenkov mengatakan kapal perang The Sullivans,
yang merupakan kapal perang kelas Arlegih Burke dengan senjata rudal
presisi penghancur, telah berangkat menuju Teluk Persia dua hari lalu.
Kapal perang ini membawa sekitar 56 rudal. Pada saat yang sama, sebuah pesawat terbang pengebom Rockwell B-1 Lancer, yang mampu terbang dengan kecepatan supersonik, telah bersiaga di pangkalan militer Bandara Udara Al Udeid di Qatar. Pesawat ini membawa sekitar 24 rudal penjelajah presisi.
Seorang kameramen mengambil gambar gumpalan asap dari kota Kobani setelah serangan udara pasukan koalisi Amerika Serikat menyerang yang terlihat dari perbatasan Turki-Suriah, 9 Oktober 2014. Emin Menguarslan/Anadolu Agency/Getty Images
Militer Rusia menuding sejumlah upaya provokasi sedang disiapkan oleh kelompok militan Al-Nusra Front, yang sekarang dikenal dengan nama Tahrir Al-Sham, di Provinsi Idlib, yang terletak di barat laut Suriah.
Intelijen
militer Rusia menemukan informasi bahwa serangan bom klorin jebakan itu
akan dilakukan terhadap kota Jisr al-Sughur, yang terletak di Idlib.
Ada delapan bom klorin yang disiapkan oleh kelompok militan ini.
Pada saat yang sama, militer Rusia menuding, sebuah kelompok militan lainnya disiapkan oleh perusahaan keamanan asal Inggris Olive. Kelompok militan ini telah tiba di lokasi.
Mereka akan menyamar sebagai kelompok petugas kemanusiaan Helm Putih atau White Helmets dan bakal menggelar operasi bantuan bagi para korban yang terkena serangan bom klorin itu.
Sistem pertahanan udara jarak menengah buatan Rusia, Buk-M2, merupakan salah satu andalan Suriah saat menghadapi serangan udara Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, pada 14 April 2018. Rudal Buk-M2 dapat menghancurkan rudal balistik taktis dan rudal jelajah pada jarak 20 km. Rusia mengirim delapan Buk-M2 ke Suriah, pada 2010-2013. sputniknews.com
Seperti dilansir Reuters sebelumnya, AS dan sekutu menyerang sejumlah target militer Suriah termasuk sebuah pos komando pasukan khusus Suriah pada April 2018.
Serangan
itu melibatkan sejumlah pesawat jet tempur, dan kapal perang AS dan
sekutu. Serangan dilakukan setelah militer Suriah dituding menyerang
Kota Douma menggunakan bom klorin, yang menyebabkan puluhan warga sipil
meninggal dunia.
Militer AS dan sekutu, menurut Russia Today, menggelar serangan itu hanya beberapa jam sebelum tim dari Organisasi Pencegah Senjata Kimia (OPCW) tiba di Kota Douma untuk memulai investigasi. Investigasi itu digelar untuk mengetahui siapa pelaku penyerangan bom klorin itu sebenarnya.
Militer AS dan sekutu menembakkan sekitar 103 rudal pengebom presisi saat itu. Sistem pertahanan anti serangan udara Suriah, yang diback-up Rusia, menembak jatuh setidaknya 71 rudal.
Menurut Russia Today, kemenhan Rusia menuding AS mengetahui rencana serangan bom klorin oleh kelompok militan ini dan bakal memanfaatkannya untuk menyerang Suriah lagi.
Pada 22 Agustus 2018 ini, penasehat keamanan nasional Gedung Putih, John Bolton, mengatakan,”Jika rezim Suriah melakukan serangan senjata kimia lagi, kami akan merespon sangat kuat dan ini akan membuat mereka berpikir soal ini untuk waktu yang lama.”
Pernyataan Bolton itu dianggap sebagai konfirmasi terselubung soal adanya rencana serangan bom klorin dan serangan rudal presisi sekutu tadi.
Soal in, Deputi Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Ryabkov, memperingatkan Washington agar menghentikan rencana serangan sembrono baru terhadap Suriah itu.
“Kami mendengar ultimatum dari Washington, termasuk yang dibuat di ruang publik,” kata Ryabkov seperti dilansir RIA Novosti dari Rusia. Ryabkov menuding pemerintah Amerika berupaya menggoyang stabilitas keamanan Suriah dan menciptakan alasan baru untuk pergantian rezim di Damaskus. “Lagi, kita menyaksikan eskalasi serius situasi di Suriah,” kata Ryabkov.
“Serangan bom kimia itu menjadi alasan bagi AS, Inggris dan Prancis untuk menyerang sejumlah target di Suriah,” kata Mayor Jenderal Igor Konashenkov, juru bicara kementerian Pertahanan Rusia, seperti dilansir Russia Today, Ahad, 25 Agustus 2018 waktu setempat.
Kapal perang ini membawa sekitar 56 rudal. Pada saat yang sama, sebuah pesawat terbang pengebom Rockwell B-1 Lancer, yang mampu terbang dengan kecepatan supersonik, telah bersiaga di pangkalan militer Bandara Udara Al Udeid di Qatar. Pesawat ini membawa sekitar 24 rudal penjelajah presisi.
Seorang kameramen mengambil gambar gumpalan asap dari kota Kobani setelah serangan udara pasukan koalisi Amerika Serikat menyerang yang terlihat dari perbatasan Turki-Suriah, 9 Oktober 2014. Emin Menguarslan/Anadolu Agency/Getty Images
Militer Rusia menuding sejumlah upaya provokasi sedang disiapkan oleh kelompok militan Al-Nusra Front, yang sekarang dikenal dengan nama Tahrir Al-Sham, di Provinsi Idlib, yang terletak di barat laut Suriah.
Pada saat yang sama, militer Rusia menuding, sebuah kelompok militan lainnya disiapkan oleh perusahaan keamanan asal Inggris Olive. Kelompok militan ini telah tiba di lokasi.
Mereka akan menyamar sebagai kelompok petugas kemanusiaan Helm Putih atau White Helmets dan bakal menggelar operasi bantuan bagi para korban yang terkena serangan bom klorin itu.
Sistem pertahanan udara jarak menengah buatan Rusia, Buk-M2, merupakan salah satu andalan Suriah saat menghadapi serangan udara Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, pada 14 April 2018. Rudal Buk-M2 dapat menghancurkan rudal balistik taktis dan rudal jelajah pada jarak 20 km. Rusia mengirim delapan Buk-M2 ke Suriah, pada 2010-2013. sputniknews.com
Seperti dilansir Reuters sebelumnya, AS dan sekutu menyerang sejumlah target militer Suriah termasuk sebuah pos komando pasukan khusus Suriah pada April 2018.
Militer AS dan sekutu, menurut Russia Today, menggelar serangan itu hanya beberapa jam sebelum tim dari Organisasi Pencegah Senjata Kimia (OPCW) tiba di Kota Douma untuk memulai investigasi. Investigasi itu digelar untuk mengetahui siapa pelaku penyerangan bom klorin itu sebenarnya.
Militer AS dan sekutu menembakkan sekitar 103 rudal pengebom presisi saat itu. Sistem pertahanan anti serangan udara Suriah, yang diback-up Rusia, menembak jatuh setidaknya 71 rudal.
Menurut Russia Today, kemenhan Rusia menuding AS mengetahui rencana serangan bom klorin oleh kelompok militan ini dan bakal memanfaatkannya untuk menyerang Suriah lagi.
Pada 22 Agustus 2018 ini, penasehat keamanan nasional Gedung Putih, John Bolton, mengatakan,”Jika rezim Suriah melakukan serangan senjata kimia lagi, kami akan merespon sangat kuat dan ini akan membuat mereka berpikir soal ini untuk waktu yang lama.”
Pernyataan Bolton itu dianggap sebagai konfirmasi terselubung soal adanya rencana serangan bom klorin dan serangan rudal presisi sekutu tadi.
Soal in, Deputi Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Ryabkov, memperingatkan Washington agar menghentikan rencana serangan sembrono baru terhadap Suriah itu.
“Kami mendengar ultimatum dari Washington, termasuk yang dibuat di ruang publik,” kata Ryabkov seperti dilansir RIA Novosti dari Rusia. Ryabkov menuding pemerintah Amerika berupaya menggoyang stabilitas keamanan Suriah dan menciptakan alasan baru untuk pergantian rezim di Damaskus. “Lagi, kita menyaksikan eskalasi serius situasi di Suriah,” kata Ryabkov.
Credit tempo.co
Ini 6 Negara yang Terkena Sanksi Amerika Serikat
CB, Washington – Pemerintah Amerika
Serikat kerap mengenakan berbagai sanksi ekonomi dan finansial kepada
negara, pejabat hingga individu dari negara lain yang dianggap melakukan
kebijakan berbeda atau bermasalah secara hukum internasional.
Sanksi itu bisa berupa embargo ekonomi atas sebuah negara, larangan transaksi keuangan dan perdagangan, pembekuan aset hingga larangan visa untuk pejabat tinggi negara tertentu.
Berikut ini sejumlah negara yang terkena sanksi dari Amerika Serikat:
1. RUSIA
Pemerintah Amerika Serikat mengenakan sejumlah sanksi kepada dua warga Rusia, tiga perusahaan dan enam kapal karena berbisnis dengan Korea Utara, yang sedang terkena sanksi embargo ekonomi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan AS pada Agustus 2018.
Pada pertengahan Agustus 2018 ini, Kementerian Keuangan AS juga telah mengumumkan sanksi atas Rusia berupa pelarangan ekspor sejumlah produk teknologi tinggi terkait kasus serangan racun syaraf novichok kepada bekas agen ganda Sergei Skripal dan putrinya.
AS juga telah mengusir sekitar 60 diplomat Rusia dan pekerja di kedutaan Rusia di Washington DC terkait kasus Skripal ini pada Maret 2018. Konsulat di Seattle juga ditutup.
AS juga mengenakan sanksi atas aneksasi Crimea oleh Rusia, serangan cyber terhadap instalasi listrik AS hingga peretasan terhadap komputer Partai Demokrat pada pilpres 2018.
Presiden Rusia Vladimir Putin menghadiahkan bola yang dipasangi chip pemancar kepada Presiden AS Donald Trump sehingga muncul kecurigaan chip itu untuk meretas.
Presiden Rusia, Vladimir Putin, menyebut sanksi ini tidak masuk akal. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan akan menggunakan rubel dan meninggalkan dolar sebagai balasan atas sanksi ini.
2. KOREA UTARA
AS mengenakan sanksi ekonomi terkait program pengembangan senjata rudal balistik dan bom nuklir, yang menjadi proyek andalan rezim Kim Jong Un. Sanksi ini masih berlaku meskipun Presiden Donald Trump dan pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong Un telah bertemu di Singapura beberapa waktu lalu.
Setidaknya ada 27 perusahaan dan 28 kapal serta sejumlah individu terkena sanksi. Ini untuk menghentikan penyelundupan minyak bumi untuk bahan bakar minyak domestik Korea Utara dan penghentian penjualan batu bara untuk pendapatan Korea Utara.
Sejak 2005, AS telah mengenakan sekitar 450 sanksi dengan setengahnya telah diimplementasikan. Kim Jong Un meminta sanksi ini dikurangi bertahap sebagai imbalan berjalannya proses denuklirisasi dan penutupan instalasi uji coba nuklir. AS tidak setuju sehingga sanksi penuh terus berlaku saat ini, yang membuat proses denuklirisasi penuh tersendat.
3. IRAN
AS melarang pembelian dolar dan logam mulia oleh Iran pada Agustus 2018 setelah Trump menyatakan AS keluar dari perjanjian nuklir Iran yang ditandatangani Presiden Barack Obama pada 2015. AS mengenakan sanksi terhadap industri iran seperti karpet, layanan kesehatan dan otomotif. AS juga melarang warganya berbisnis dengan Iran.
Sanksi tahap kedua akan berlaku pada November 2018 dengan menyasar ekspor minyak dan gas Iran sehingga bisa mengurangi pendapatan negara. AS disebut menginginkan adanya perubahan pemerintahan di Iran dari saat ini yang dikuasai kelompok mullah.
Uni Eropa, Cina, dan Rusia masih mendukung perjanjian nuklir Iran sehingga menolak sanksi dari AS ini. Cina dan Turki menyatakan akan tetap berbisnis dengan Iran. Menteri Luar Negeri Jerman menyarankan pembentukan sistem pembayaran perbankan global baru sehingga perusahaan Uni Eropa bisa tetap berbisnis di Iran tanpa terkena sanksi AS.
Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif menyebut AS kecanduan sanksi dengan mengenakan banyak sanksi ke banyak negara. Iran mengurangi penggunaan dolar dan mulai beralih ke Euro serta mata uang nasional.
4. TURKI
AS mengenakan sanksi kepada dua menteri Turki terkait penahanan pastor Andrew Brunson asal California, yang ditahan otoritas setempat. Brunson dituduh terlibat kegiatan mata-mata dan terorisme terkait upaya kudeta militer gagal terhadap Presiden Tayyip Erdogan pada 2016.
Kedua menteri itu adalah Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman Abdulhamit Gul. Sanksi ini berupa penyitaan aset dan properti kedua menteri di AS. Trump juga mengenakan kenaikan tarif ganda untuk impor baja dan aluminium dari Turki sebesar 50 dan 20 persen. Ini memicu tindakan retaliasi dari Turki dengan mengenakan kenaikan impor untuk mobil penumpang, alkohol dan tembakau masing-masing 120 persen, 140 persen dan 60 persen.
5. MYANMAR
AS mengenakan sanksi kepada empat pejabat militer dan polisi serta dua unit militer dengan tuduhan terlibat pembersihan etnis, pembantaian dan serangan seksual, pembunuhan semena-mena dan pelanggaran HAM serius lainnya terhadap warga minoritas Muslim Rohingya pada Agustus 2018.
Operasi pembersihan etnis ini membuat sekitar 700 ribu warga Rohingya terpaksa melarikan diri ke Bangladesh pada 2017. Nama pejabat militer yang terkena sanksi adalah komandan militer Aung Kyaw Zaw, Khin Maung Soe, Khin Hlaing, dan komandan polisi Thura San Lwin.
Foto yang diunggah pada 17 Agustus 2018 ini menunjukkan supermodel Gigi Hadid yang mengenakan pasmina saat berswafoto bersama dengan anak-anak pengungsi Rohingya di Jamtoli. Model yang memiliki darah Palestina itu mendukung program UNICEF untuk mengembangkan pendidikan dan psikis anak-anak dan perempuan Rohingnya di pengungsian. Instagram.com/gigihadid
Dua unit militer yang dituding melakukan pelanggaran HAM serius adalah Divisi Infantri 33 dan 99. AS juga membekukan semua aset yang dimiliki individu ini dan melarang warga AS berurusan dengan mereka serta larangan datang ke AS.
6. KAMBOJA
Amerika mengenakan sanksi pembatasan visa terhadap para pejabat Kamboja pasca pemilu Juli 2018 yang dianggap tidak adil dan bebas karena tidak diikuti partai oposisi terbesar CNRP, yang dibubarkan oleh pemerintahan PM Hun Sen dan Mahkamah Agung. Hun Sen cs dianggap bertanggung jawab atas gerakan anti-demokrasi terburuk di Kamboja dengan pemilu bermasalah itu. Partai Rakyat Kamboja pimpinan Hun Sen memenangkan semua 125 kursi di DPR, yang semakin menimbulkan protes dunia internasional.
Sanksi itu bisa berupa embargo ekonomi atas sebuah negara, larangan transaksi keuangan dan perdagangan, pembekuan aset hingga larangan visa untuk pejabat tinggi negara tertentu.
1. RUSIA
Pemerintah Amerika Serikat mengenakan sejumlah sanksi kepada dua warga Rusia, tiga perusahaan dan enam kapal karena berbisnis dengan Korea Utara, yang sedang terkena sanksi embargo ekonomi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan AS pada Agustus 2018.
Pada pertengahan Agustus 2018 ini, Kementerian Keuangan AS juga telah mengumumkan sanksi atas Rusia berupa pelarangan ekspor sejumlah produk teknologi tinggi terkait kasus serangan racun syaraf novichok kepada bekas agen ganda Sergei Skripal dan putrinya.
AS juga telah mengusir sekitar 60 diplomat Rusia dan pekerja di kedutaan Rusia di Washington DC terkait kasus Skripal ini pada Maret 2018. Konsulat di Seattle juga ditutup.
AS juga mengenakan sanksi atas aneksasi Crimea oleh Rusia, serangan cyber terhadap instalasi listrik AS hingga peretasan terhadap komputer Partai Demokrat pada pilpres 2018.
Presiden Rusia Vladimir Putin menghadiahkan bola yang dipasangi chip pemancar kepada Presiden AS Donald Trump sehingga muncul kecurigaan chip itu untuk meretas.
Presiden Rusia, Vladimir Putin, menyebut sanksi ini tidak masuk akal. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan akan menggunakan rubel dan meninggalkan dolar sebagai balasan atas sanksi ini.
2. KOREA UTARA
AS mengenakan sanksi ekonomi terkait program pengembangan senjata rudal balistik dan bom nuklir, yang menjadi proyek andalan rezim Kim Jong Un. Sanksi ini masih berlaku meskipun Presiden Donald Trump dan pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong Un telah bertemu di Singapura beberapa waktu lalu.
Setidaknya ada 27 perusahaan dan 28 kapal serta sejumlah individu terkena sanksi. Ini untuk menghentikan penyelundupan minyak bumi untuk bahan bakar minyak domestik Korea Utara dan penghentian penjualan batu bara untuk pendapatan Korea Utara.
Sejak 2005, AS telah mengenakan sekitar 450 sanksi dengan setengahnya telah diimplementasikan. Kim Jong Un meminta sanksi ini dikurangi bertahap sebagai imbalan berjalannya proses denuklirisasi dan penutupan instalasi uji coba nuklir. AS tidak setuju sehingga sanksi penuh terus berlaku saat ini, yang membuat proses denuklirisasi penuh tersendat.
3. IRAN
AS melarang pembelian dolar dan logam mulia oleh Iran pada Agustus 2018 setelah Trump menyatakan AS keluar dari perjanjian nuklir Iran yang ditandatangani Presiden Barack Obama pada 2015. AS mengenakan sanksi terhadap industri iran seperti karpet, layanan kesehatan dan otomotif. AS juga melarang warganya berbisnis dengan Iran.
Sanksi tahap kedua akan berlaku pada November 2018 dengan menyasar ekspor minyak dan gas Iran sehingga bisa mengurangi pendapatan negara. AS disebut menginginkan adanya perubahan pemerintahan di Iran dari saat ini yang dikuasai kelompok mullah.
Uni Eropa, Cina, dan Rusia masih mendukung perjanjian nuklir Iran sehingga menolak sanksi dari AS ini. Cina dan Turki menyatakan akan tetap berbisnis dengan Iran. Menteri Luar Negeri Jerman menyarankan pembentukan sistem pembayaran perbankan global baru sehingga perusahaan Uni Eropa bisa tetap berbisnis di Iran tanpa terkena sanksi AS.
Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif menyebut AS kecanduan sanksi dengan mengenakan banyak sanksi ke banyak negara. Iran mengurangi penggunaan dolar dan mulai beralih ke Euro serta mata uang nasional.
4. TURKI
AS mengenakan sanksi kepada dua menteri Turki terkait penahanan pastor Andrew Brunson asal California, yang ditahan otoritas setempat. Brunson dituduh terlibat kegiatan mata-mata dan terorisme terkait upaya kudeta militer gagal terhadap Presiden Tayyip Erdogan pada 2016.
Kedua menteri itu adalah Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman Abdulhamit Gul. Sanksi ini berupa penyitaan aset dan properti kedua menteri di AS. Trump juga mengenakan kenaikan tarif ganda untuk impor baja dan aluminium dari Turki sebesar 50 dan 20 persen. Ini memicu tindakan retaliasi dari Turki dengan mengenakan kenaikan impor untuk mobil penumpang, alkohol dan tembakau masing-masing 120 persen, 140 persen dan 60 persen.
5. MYANMAR
AS mengenakan sanksi kepada empat pejabat militer dan polisi serta dua unit militer dengan tuduhan terlibat pembersihan etnis, pembantaian dan serangan seksual, pembunuhan semena-mena dan pelanggaran HAM serius lainnya terhadap warga minoritas Muslim Rohingya pada Agustus 2018.
Operasi pembersihan etnis ini membuat sekitar 700 ribu warga Rohingya terpaksa melarikan diri ke Bangladesh pada 2017. Nama pejabat militer yang terkena sanksi adalah komandan militer Aung Kyaw Zaw, Khin Maung Soe, Khin Hlaing, dan komandan polisi Thura San Lwin.
Foto yang diunggah pada 17 Agustus 2018 ini menunjukkan supermodel Gigi Hadid yang mengenakan pasmina saat berswafoto bersama dengan anak-anak pengungsi Rohingya di Jamtoli. Model yang memiliki darah Palestina itu mendukung program UNICEF untuk mengembangkan pendidikan dan psikis anak-anak dan perempuan Rohingnya di pengungsian. Instagram.com/gigihadid
Dua unit militer yang dituding melakukan pelanggaran HAM serius adalah Divisi Infantri 33 dan 99. AS juga membekukan semua aset yang dimiliki individu ini dan melarang warga AS berurusan dengan mereka serta larangan datang ke AS.
6. KAMBOJA
Amerika mengenakan sanksi pembatasan visa terhadap para pejabat Kamboja pasca pemilu Juli 2018 yang dianggap tidak adil dan bebas karena tidak diikuti partai oposisi terbesar CNRP, yang dibubarkan oleh pemerintahan PM Hun Sen dan Mahkamah Agung. Hun Sen cs dianggap bertanggung jawab atas gerakan anti-demokrasi terburuk di Kamboja dengan pemilu bermasalah itu. Partai Rakyat Kamboja pimpinan Hun Sen memenangkan semua 125 kursi di DPR, yang semakin menimbulkan protes dunia internasional.
Credit tempo.co
Rusia Sebut Tindakan Jet Inggris di Laut Hitam Sangat Berbahaya
LONDON
- Kedutaan Besar Rusia di London, Inggris menyebut tindakan jet tempur
Angkatan Udara Inggris atau RAF, terhadap pesawat Rusia sangatlah
berbahaya. Kedubes Rusia menyebut tindkan RAF itu dilakukan untuk
memprovokasi Moskow.
Pernyataan kedubes Rusia itu datang setelah jet tempur RAF mencegat sebuah pesawat patroli Rusia di Laut Hitam pada hari Jumat dan mencegat dua pesawat tempur Rusia pada hari Rabu.
"Ancaman seperti apa yang dapat ditimbulkan terhadap Inggris atau bahkan sekutunya yang dilakukan oleh sebuah pesawat patroli Rusia yang secara hipotetis melakukan penerbangan dekat garis pantai Rusia sendiri, lebih dari 2.000 km dari Kepulauan Inggris," kata kedutaan Rusia dalam pernyataan.
"Alih-alih memperkuat keamanan siapa pun, pihak berwenang Inggris menggunakan kehadiran militer seperti itu (di wilayah Laut Hitam) untuk tindakan provokatif. Bukan hanya dengan membuat pernyataan verbal, disesalkan sebagaimana adanya, tetapi juga dalam istilah militer nyata, yang berbahaya," sambungnya, seperti dilansir Reuters pada Minggu (26/8).
Seperti diketahui, jet-jet tempur Typhoon Inggris yang berbasis di Rumania mengganggu rute patroli pesawat Be-12 Rusia di atas Laut Hitam. Aksi jet-jet Typhoon untuk mencegah pesawat Moskow menerobos wilayah udara negara-negara NATO.
Kementerian Pertahanan Inggris dalam sebuah pernyataan hari Jumat mengatakan, untuk kedua kalinya dalam tiga hari terakhir jet-jet tempur Typhoon dikerahkan untuk menyelidiki pesawat Rusia yang terbang provokatif di rute yang menuju wilayah udara NATO.
Pernyataan kedubes Rusia itu datang setelah jet tempur RAF mencegat sebuah pesawat patroli Rusia di Laut Hitam pada hari Jumat dan mencegat dua pesawat tempur Rusia pada hari Rabu.
"Ancaman seperti apa yang dapat ditimbulkan terhadap Inggris atau bahkan sekutunya yang dilakukan oleh sebuah pesawat patroli Rusia yang secara hipotetis melakukan penerbangan dekat garis pantai Rusia sendiri, lebih dari 2.000 km dari Kepulauan Inggris," kata kedutaan Rusia dalam pernyataan.
"Alih-alih memperkuat keamanan siapa pun, pihak berwenang Inggris menggunakan kehadiran militer seperti itu (di wilayah Laut Hitam) untuk tindakan provokatif. Bukan hanya dengan membuat pernyataan verbal, disesalkan sebagaimana adanya, tetapi juga dalam istilah militer nyata, yang berbahaya," sambungnya, seperti dilansir Reuters pada Minggu (26/8).
Seperti diketahui, jet-jet tempur Typhoon Inggris yang berbasis di Rumania mengganggu rute patroli pesawat Be-12 Rusia di atas Laut Hitam. Aksi jet-jet Typhoon untuk mencegah pesawat Moskow menerobos wilayah udara negara-negara NATO.
Kementerian Pertahanan Inggris dalam sebuah pernyataan hari Jumat mengatakan, untuk kedua kalinya dalam tiga hari terakhir jet-jet tempur Typhoon dikerahkan untuk menyelidiki pesawat Rusia yang terbang provokatif di rute yang menuju wilayah udara NATO.
Credit sindonews.com
Persaingan Militer Merambah Luar Angkasa
WASHINGTON
- Persaingan militer antara Amerika Serikat (AS), China, dan Rusia
tidak hanya terjadi di muka bumi, tapi juga di angkasa luar.
Tiga negara tersebut bersaing membentuk dan memperkuat Tentara Angkatan Antariksa (AA). Teranyar AS akan menggelontorkan dana hingga USD8 miliar untuk mendominasi bagian atas bumi itu. Rencananya proyek tersebut dimulai pada 2020.
Kendati demikian, kebijakan yang digagas Presiden AS Donald Trump sejak Juni itu masih membutuhkan persetujuan Kongres karena pembentukan Tentara AA akan menjadi bagian dari cabang keenam militer. Pendirian Tentara AA negeri Paman Sam dipastikan akan memacu persaingan.
Beberapa anggota Kongres dan pejabat militer sudah memperingatkan, ruang angkasa tidak lama lagi menjadi tempat damai. Jika terjadi konflik, wilayah hampa udara itu akan menjadi salah satu pusat pertempuran karena negara besar bergantung pada satelit dalam mengantisipasi misil, berkomunikasi, dan mengelola data.
Tiga negara tersebut bersaing membentuk dan memperkuat Tentara Angkatan Antariksa (AA). Teranyar AS akan menggelontorkan dana hingga USD8 miliar untuk mendominasi bagian atas bumi itu. Rencananya proyek tersebut dimulai pada 2020.
Kendati demikian, kebijakan yang digagas Presiden AS Donald Trump sejak Juni itu masih membutuhkan persetujuan Kongres karena pembentukan Tentara AA akan menjadi bagian dari cabang keenam militer. Pendirian Tentara AA negeri Paman Sam dipastikan akan memacu persaingan.
Beberapa anggota Kongres dan pejabat militer sudah memperingatkan, ruang angkasa tidak lama lagi menjadi tempat damai. Jika terjadi konflik, wilayah hampa udara itu akan menjadi salah satu pusat pertempuran karena negara besar bergantung pada satelit dalam mengantisipasi misil, berkomunikasi, dan mengelola data.
Namun,
mau tidak mau, AS memang harus melangkah ke sana sebab seterunya, Rusia
dan China, mengalami kemajuan yang lebih pesat dibanding AS terkait
aset Tentara AA. Rusia bahkan sudah melangkah jauh.
Negara beruang merah tersebut merupakan satu-satunya negara yang sudah mendirikan Tentara AA bernama Kosmicheskie Voyska Rossii (KVR). KVR merupakan hasil merger antara Tentara Angkatan Udara dan Pasukan Pertahanan Antariksa Rusia.
KVR didirikan pada 10 Agustus 1992 dan beroperasi di Plesetsk dan Svobodny Cosmodromes. Adapun China pada 2007 berhasil meledakkan satelit cuaca yang sudah rusak hingga berkeping-keping dengan misil ruang angkasa.
Uji coba serupa juga dilakukan terhadap satelit diorbit jauh. AS menyebut aksi itu sebagai tindakan provokatif. Untuk diketahui, China telah menggalakkan program ruang angkasa sejak beberapa tahun terakhir. Mereka membantah mencuri teknologi dalam skala besar dari AS.
Persaingan penguasaan atau penaklukan ruang angkasa sudah terjadi sejak 1960-an. AS dan Rusia pernah bersaing menuju bulan untuk menunjukkan keadidayaan mereka. “Jangan sampai melakukan kesalahan. Kami sedang berperang dengan China,” kata CEO dan Chairman Nano-Mech, Jim Phillips.
“Ini bukan perang bom, tapi cyberwarfare, produk domestik bruto (PDB), dan ekonomi. Negara yang memiliki PDB paling besar dan pengangguran paling rendah akan keluar sebagai pemenang,” tambahnya. Kepala Program Eksplorasi Bulan China Ye Peijian mengibaratkan angkasa luar sebagai samudera.
“Bulan adalah Pulau Diaoyu dan Mars (adalah) Huangyan. Jika tidak ke sana sekarang, kami akan disalahkan anak cucu. Jika orang lain menguasainya, kami tidak akan bisa ke sana walaupun mampu,” katanya, dilansir .
Negara beruang merah tersebut merupakan satu-satunya negara yang sudah mendirikan Tentara AA bernama Kosmicheskie Voyska Rossii (KVR). KVR merupakan hasil merger antara Tentara Angkatan Udara dan Pasukan Pertahanan Antariksa Rusia.
KVR didirikan pada 10 Agustus 1992 dan beroperasi di Plesetsk dan Svobodny Cosmodromes. Adapun China pada 2007 berhasil meledakkan satelit cuaca yang sudah rusak hingga berkeping-keping dengan misil ruang angkasa.
Uji coba serupa juga dilakukan terhadap satelit diorbit jauh. AS menyebut aksi itu sebagai tindakan provokatif. Untuk diketahui, China telah menggalakkan program ruang angkasa sejak beberapa tahun terakhir. Mereka membantah mencuri teknologi dalam skala besar dari AS.
Persaingan penguasaan atau penaklukan ruang angkasa sudah terjadi sejak 1960-an. AS dan Rusia pernah bersaing menuju bulan untuk menunjukkan keadidayaan mereka. “Jangan sampai melakukan kesalahan. Kami sedang berperang dengan China,” kata CEO dan Chairman Nano-Mech, Jim Phillips.
“Ini bukan perang bom, tapi cyberwarfare, produk domestik bruto (PDB), dan ekonomi. Negara yang memiliki PDB paling besar dan pengangguran paling rendah akan keluar sebagai pemenang,” tambahnya. Kepala Program Eksplorasi Bulan China Ye Peijian mengibaratkan angkasa luar sebagai samudera.
“Bulan adalah Pulau Diaoyu dan Mars (adalah) Huangyan. Jika tidak ke sana sekarang, kami akan disalahkan anak cucu. Jika orang lain menguasainya, kami tidak akan bisa ke sana walaupun mampu,” katanya, dilansir .
Trump menginginkan Tentara AA yang independen dan memiliki seragam serta logo sendiri. Gedung Putih mewujudkan keinginannya itu dengan meminta Parlemen merancang aturan baru pada awal tahun depan. Militer AS tidak pernah membentuk departemen baru sejak pembentukan Tentara AU pada1947.
Beberapa anggota Kongres pernah mengadvokasi pembentukan Korps Antariksa di tubuh Tentara AU pada tahun lalu, mirip Korps Marinir di tubuh Tentara Angkatan Laut (AL). Namun, Trump menginginkan departemen baru. Para ahli mengatakan pembentukan depar temen baru sama saja akan memerlukan birokrasi baru.
Wakil Presiden AS Mike Pence mengaku sadar pembentukan Tentara AA tidak akan semudah membalikkan telapak tangan. Dia mengatakan Pentagon memerlukan asisten menhan untuk antariksa, jabatan tinggi yang bertanggung jawab memberikan laporan terkait perkembangan dan ekspansi layanan Tentara AA terhadap menhan.
Jenderal Tentara AU Paul Selva yang juga wakil kepala staf gabungan mengatakan, Pentagon sangat antusias untuk mendirikan Komando Antariksa guna mempercepat rencana militerisasi ruang angkasa.
Namun, ketika ditanya terkait pembentukan departemen baru, dia mengatakan semua itu bergantung Kongres. Adapun Menteri Pertahaan (Menhan) AS Jim Mattis mengatakan, Pentagondan Gedung Putih memiliki kesamaan pandangan terkait pentingnya Tentara AA setelah sebelumnya menentang pembentukan departemen baru.
Wamenhan Patrick Shanahan mengatakan, Mattis sempat menentang karena anggarannya kosong. Sebelumnya Tentara Angkatan Udara (AU) AS juga memprotes ambisi itu karena akan mengurangi kekuatan mereka. Para pejabat Gedung Putih telah berkoordinasi dengan petinggi keamanan nasional untuk mematangkan pembentukan Tentara AA.
Mereka sepakat mendirikan Komando Antariksa di bawah jenderal bintang empat pada akhir tahun ini dengan diperkuat ahli ruang angkasa dari seluruh cabang militer, satelit, dan teknologi terbaru dan canggih.
Sekretaris Eksekutif Dewan Antariksa Nasional Scott Pace mengatakan, reorganisasi Tentara AA harus menggunakan anggaran secukupnya. Bagai manapun pada titik permulaan, biaya yang harus dikeluarkan untuk meningkatkan kemampuan dan alat perang sangat tinggi.
Pada 2017 anggaran militer AS mencapai USD590 miliar. Anggota House Armed Services Committee Mike D Rogers dan Jim Cooper menyambut baik pembentukan Tentara AA yang diharapkan dapat mem perkuat AS.
“Kami telah memperingatkan semua pihak selama bertahun-tahun perlunya melindungi aset ruang angkasa dan mengembangkan kapabilitas sistemnya,” katanya. “Kami tidak memilih untuk mempersenjatai ruang angkasa, tapi jika kami ditantang, kami akan memberikan respons.
Musuh sudah memiliki kemampuan ini. Departemen Pertahanan saat ini bekerja untuk mempertahankan kemampuan yang sudah ada,” kata Michael Griffin, mantan anggota NASA, dilansir.
Credit sindonews.com
Langganan:
Postingan (Atom)