Rabu, 22 November 2017

Zimbabwe punya presiden baru, Emmerson Mnangagwa

Emmerson Mnangagwa, presiden baru Zimbabwe (Reuters)

Harare (CB) - Mantan wakil presiden Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, akan disumpah menjadi presiden negeri itu Rabu atau Kamis, kata sekretaris hukum ZANU-PF Patrick Chinamasa kepada Reuters.

Kursi presiden Zimbabwe lowong setelah Robert Mugabe mengundurkan diri kemarin.

Secara terpisah, ketua ZANU-PF Lovemore Matuke berkata kepada Reuters bahwa Mnangagwa akan disumpah dalam waktu 48 jam dan bahwa di akan mengisi sisa jabatan Mugab sampai Pemilu tahun depan yang digelar pada September 2018.

Robert Mugabe, Selasa, akhirnya mundur dari jabatan presiden Zimbabwe, tak lama setelah parlemen memulai proses pemakzulan untuk mengakhiri era kekuasaannya selama hampir empat puluh tahun.

Presiden berusia 93 tahun itu sebelumnya selama satu pekan bersikeras mempertahankan jabatannya setelah militer mengambil alih kekuasaan dan memecatnya dari partai pimpinannya yang berkuasa, ZANU-PF, yang juga memintanya untuk melepaskan jabatan.

Pengunduran diri Mugabe dirayakan meriah di parlemen ketika Ketua Parlemen Jacob Mudenda mengumumkan bahwa presiden Zimbabwe itu sudah mundur. Dengan demikan, parlemen menghentikan proses pemakzulan.

Credit antaranews.com

Robert Mugabe Mundur dari Jabatan Presiden Zimbabwe

Sesaat sebelum proses pemakzulannya dimulai, Robert Mugabe menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Presiden Zimbabwe. (REUTERS/Mike Hutchings)

Jakarta, CB -- Robert Mugabe akhirnya mundur dari jabatannya sebagai Presiden Zimbabwe, Selasa (21/11).

Penguasa berusia 92 tahun itu menyatakan mundur sesaat sebelum proses pemakzulan atas dirinya dimulai.

Seperti dilansir dari Reuters, gempita kegembiraan terjadi di Majelis Nasional ketika Ketua parlemen Jacob Mudenda mengumumkan bahwa penguasa empat dekade itu akhirnya memutuskan mengundurkan diri.

Begitu pun di luar gedung parlemen, di mana rakyat menari dan klakson-klakson kendaraan dibunyikan menandakan kegembiraan mereka atas berakhirnya rezim Mugabe.

Seorang sumber mengatakan kepada CNN, Mugabe yang selama ini menolak mundur diperkirakan bakal menegosiasikan kembali sejumlah syarat, termasuk imunitas terhadap dirinya dan istrinya, juga hak untuk tetap memegang beberapa propertinya.

Sebelumnya,Partai berkuasa Zimbabwe, ZANU-PF mengajukan pemakzulan Mugabe ke parlemen pada Selasa (21/11) atas tuduhan presiden Zimbabwe itu adalah "sumber ketidakstabilan" yang menyebabkan kemerosotan perekonomian selama 15 tahun belakangan.

Sebelumnya, upaya ini diprediksi akan berhasil karena ZANU-PF yang telah memecat Mugabe dan istrinya dari partai itu memegang sebagian besar kursi Majelis Nasional. Sesuai konstitusi, jika seorang presiden mundur, maka posisinya akan digantikan oleh wakilnya, tapi karena Wakil Presiden Emmerson Mnangagwa sudah dipecat, kekuasaan akan diberikan kepada ketua parlemen. Namun, disebutkan Mnangagwa pun akan kembali dan mengambil alih kursi kepresidenan.

Credit cnnindonesia.com

Selasa, 21 November 2017

Mesin Waktu 'Back to the Future' Bisa Tercipta

Percobaan Mesin Waktu

CB – Fiksi ilmiah yang dulu kerap menjadi cerita tidak logis, lama kelamaan semakin menjadi kenyataan. Setelah robot mirip manusia dan mobil otonom, satu konsep yang tampaknya masih di luar jangkauan, yakni mesin waktu, yang memungkinkan perjalanan manusia dari masa depan ke masa lalu, atau sebaliknya, seperti film ‘Back to the Future’.
Dalam sebuah film fiksi digambarkan jika mesin waktu bisa membawa manusia untuk berpindah dari satu masa ke masa yang lain, baik masa lalu maupun masa depan. Di masa kini, ilmuwan menganggap jika penciptaan mesin waktu bisa saja dilakukan.

Meski belum ditemukan, tidak ada dalam hukum fisika teoretis yang melarang pencarian metode untuk berpindah masa.
"Ini hal yang memungkinkan bila menggunakan aturan fisika teoretis, terutama dalam membangun wormhole yang rumit untuk bisa mengangkut manusia kembali ke era yang berbeda," ujar astrofisikawan, Ethan Siegel dari Lewis and Clark College, dilansir dari Forbes.

Dikatakan Siegel, mesin waktu yang bisa kembali ke masa lalu akan mengandalkan pemahaman akan energi positif atau partikel massa nol, yang diketahui bisa ditemukan di alam semesta. Energi positif ini memang telah menjadi pembicaraan banyak ilmuwan, namun belum pernah ditemukan.
"Jika massa negatif atau materi energi ini benar ada, langkah selanjutnya tinggal menciptakan lubang hitam yang supermasif dan energi massa untuk dipasangkan, kemudian menghubungkan keduanya. Ini memungkinkan untuk membuat wormhole bisa dilalui manusia," kata Siegel.
Menurut Siegel, tak peduli seberapa jauh jarak keberadaan objek ini satu sama lain, jika mereka memiliki massa atau energi yang cukup, termasuk jenis positif dan negatif, koneksi yang supercepat ini bisa terjadi.
Teori yang diyakini para ilmuwan, ruang waktu sejatinya bisa dibentuk sedemikian rupa. Untuk itu, dibutuhkan sejumlah besar materi atau energi guna bisa menciptakan distorsi tersebut. Distorsi itu memungkinkan dan menciptakan apa yang disebut wormhole.
Wormhole dibuat mirip seperti membangun jalan pintas, yakni dengan membelokkan ruang waktu. Bayangkan melipat selembar kertas dengan dua tanda pensil yang digambar di atasnya untuk mewakili dua titik dalam ruang-waktu. Garis di antara keduanya menunjukkan jarak dari satu titik ke titik lainnya dalam ruang-waktu normal.

Sayangnya, untuk digunakan bepergian ke luar angkasa atau beda waktu, wormhole disebut tidak stabil. Ketika sebuah partikel memasuki lubang cacing, ia juga menciptakan fluktuasi yang menyebabkan struktur runtuh di atasnya.

Credit viva.co.id

PBB Akan Melarang Pengembangan Robot Pembunuh

Ilustrasi robot pembunuh.

CB – Pendiri SpaceX dan Tesla, Elon Musk, bersama 115 ahli kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan robotika, melakukan pertemuan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa membahas Senjata Konvensional (United Nations Convention on Conventional Weapons/UNCCW).
Pertemuan ini sedianya dilaksanakan pada 21 Agustus lalu, namun diundur hingga 18 November 2017.

Mengutip Futurism, Senin, 20 November 2017, yang menarik perhatian dalam pertemuan tersebut adalah seruan dari 22 negara untuk melarang pengembangan dan pemanfaatan senjata atau robot otonom pembunuh (lethal autonomous weapons).
Musk dan ratusan ahli yang tergabung ke dalam Future of Life Institute, prihatin atas potensi penggunaan senjata otonom yang mematikan dan bagaimana penerapannya di masa depan.

Menurut Direktur Advokasi Divisi Senjata Human Rights Watch, Mary Wareham, negara-negara besar 'tidak punya waktu' membahas masalah ini.
Ia mengatakan bahwa raksasa industri pertahanan sudah banyak 'membuang' uang dalam mewujudkan senjata tersebut. "Saya skeptis. Mereka menganggap ini membuang waktu saja," kata Wareham, yang juga menjabat Global Coordinator for Campaign to Stop Killer Robots.
Namun, Ketua UNCCW, Amandeep Gill, mencoba menghapus beberapa isu seputar masalah tersebut.
"Saya ingin tegaskan di sini bahwa robot tidak akan mengambilalih dunia. Manusia masih bertugas. Kita harus berhati-hati agar tidak emosional atau mendramatisir masalah ini," ungkapnya.
Wareham melanjutkan bahwa, dalam pertemuan tersebut, menghasilkan dua poin kesepakatan.
Pertama, sebagian besar negara setuju dikeluarkannya instrumen yang mengikat secara hukum untuk mengendalikan penggunaan teknologi ini.
Kedua, mayoritas negara menerima beberapa bentuk pengendalian atas sistem persenjataan oleh manusia.

"Pembicaraan terus berlanjut, karena harus fokus dan sesuai antara aturan dan praktik di lapangan," papar dia.

Credit viva.co.id

Robot Pembunuh Ancam Peradaban Manusia

CB – Pengembangan senjata, atau robot otonom pembunuh (lethal autonomous weapons) tanpa terkendali akan memiliki dampak besar terhadap strategi perang di masa depan.
Hal ini mendorong sebagian negara dengan anggaran militer kecil untuk menyerukan dikeluarkannya peraturan pelarangan pengembangan senjata berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) oleh Perserikatan Bangsa Bangsa.

Robot pembunuh mampu memilih dan menyerang target tanpa campur tangan manusia. Senjata yang masuk ke dalam kategori ini antara lain pesawat nirawak (drone) dan kendaraan robot bersenjata, senapan mesin kawal otomatis, serta sistem sniper otonom.
Sementara itu, negara-negara yang sudah mengembangkan teknologi ini adalah China, Israel, Korea Selatan, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat.

Namun, pada September 2017, Inggris memutuskan untuk melarang pengembangan senjata otonom sepenuhnya. Sebuah pengumuman dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan negeri Ratu Elizabeth II tersebut.
Keinginan negara-negara di atas mengembangkan senjata otonom ini justru menimbulkan pertanyaan, sekaligus kekhawatiran yang mendalam soal pengembangan robot pembunuh yang kebablasan, sehingga mengancam peradaban manusia.
Bahkan, pakar AI dari Universitas New South Wales, Australia, Toby Walsh menegaskan, robot pembunuh jelas merupakan senjata pemusnah massal.
"Ini senjata pemusnah massal. Karena itu, saya benar-benar yakinkan kepada Anda bahwa kita harus melarang pengembangan senjata ini," kata Walsh, dikutip Futurism, Senin 20 November 2017.
US Marine-Robot-Mutt.

Robot Mutt milik Militer AS.

Masalah utama dari kehadiran senjata otonom ini, menurut Walsh, adalah terkait kewenangan manusia dalam mengambil keputusan melepas serangan dari senjata.
Sebab, sistem persenjataan 'robot pembunuh' tersebut menggunakan AI dan sensor, sehingga dianggap dapat mengubah cara berperang, dan bukanlah hal positif bagi manusia.
Direktur The Center for a New American Security, Paul Scharre, menyebutkan ada perbedaan antara senjata semi-otonom dan sepenuhnya otonom.
"Senjata semi-otonom, manusia yang mengendalikan akan berada dalam putaran (loop), memantau aktivitas senjata, atau sistem senjata tersebut. Apabila gagal, sang pengendali hanya perlu menekan tombol untuk mematikannya," ungkapnya, dikutip situs Gizmodo.

PBB bersuara

Tetapi, kalau senjata otonom, kerusakan yang ditimbulkan secara signifikan akan jauh lebih besar sebelum manusia mampu melakukan intervensi.

Ia mengaku khawatir bahwa sistem ini sangat rentan mengalami kegagalan, hacking, spoofing, dan manipulasi oleh musuh.

Scharre juga menuturkan, yang bisa dilakukan sekarang adalah mengeluarkan moratorium, bukan larangan langsung.

Namun, bagi mereka yang menentang pengembangan dan penggunaan robot pembunuh mutlak dilarang. "Ibaratnya, kita seperti membuka kotak Pandora maka akan sulit ditutup lagi," paparnya.

Robot Norinco.

Pada 18 November 2017 lalu, pendiri Apple Steve Wozniak serta CEO Tesla dan SpaceX, Elon Musk, bersama 115 ahli kecerdasan buatan dan robotika, melakukan pertemuan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa membahas Senjata Konvensional (United Nations Convention on Conventional Weapons/UNCCW).

Pertemuan ini sedianya dilaksanakan pada 21 Agustus lalu, namun diundur. Mereka meminta apa yang dianggap sebagai teknologi 'yang salah secara moral' itu untuk dicantumkan ke dalam daftar senjata yang dilarang berdasarkan UNCCW.

Ilmuwan Stephen Hawking bergabung dengan Musk, Wozniak dan ratusan ahli lainnya ke dalam Future of Life Institute.

Ketua UNCCW, Amandeep Gill menegaskan, robot tidak akan mengganti peran manusia di masa depan.

"Saya ingin tegaskan di sini bahwa robot tidak akan mengambilalih dunia. Manusia masih bertugas. Kita harus berhati-hati, agar tidak emosional atau mendramatisir masalah ini," ungkapnya.

Tak pelak, dalam pertemuan tersebut, menghasilkan dua poin kesepakatan.

Pertama, sebagian besar negara setuju dikeluarkannya instrumen yang mengikat secara hukum untuk mengendalikan penggunaan teknologi ini.

Kedua, mayoritas negara menerima beberapa bentuk pengendalian atas sistem persenjataan oleh manusia.

Credit viva.co.id

Robot Pembunuh adalah Senjata Pemusnah Massal

Senjata otonom pembunuh yang mengerikan.

CB – Pengembangan senjata atau robot otonom pembunuh (lethal autonomous weapons) tanpa terkendali akan memiliki dampak besar terhadap strategi perang di masa depan.
Hal ini mendorong sebagian negara dengan anggaran militer kecil untuk menyerukan dikeluarkannya peraturan pelarangan pengembangan senjata berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) oleh Perserikatan Bangsa Bangsa.

Menurut pakar AI dari Universitas New South Wales, Australia, Toby Walsh, robot pembunuh jelas merupakan senjata pemusnah massal.
"Ini senjata pemusnah massal. Oleh karena itu, saya benar-benar yakinkan kepada Anda bahwa kita harus melarang pengembangan senjata ini," kata Walsh, dikutip Futurism, Senin, 20 November 2017.

Kendati demikian, ia memiliki kekhawatiran lain. "Satu-satunya kekhawatiran saya adalah apakah negara memiliki keberanian untuk menerapkan aturan (pelarangan) sekarang, atau apakah kita harus menunggu korban banyak terlebih dahulu?" ujarnya.
Secara umum, menurut Walsh, pengembangan teknologi AI harus diawasi dan diatur dengan ketat. Kecerdasan buatan menjadi momok menakutkan dan ancaman di masa depan.
Pakar AI lainnya, Ray Kurzweil, mencoba untuk 'menjadi penengah' untuk meredam aksi penolakan dan perkembangan AI yang digadang-gadang untuk mempermudah kerja manusia.
“Intinya, teknologi yang bagus juga bisa memiliki aplikasi yang merusak. Kita harus memastikan bahwa potensi mengagumkan dari teknologi ini dikembangkan dengan cara yang benar-benar baik untuk kemaslahatan umat manusia," papar Ray.

Pada September 2017, Inggris telah memutuskan untuk melarang pengembangan senjata otonom sepenuhnya. Sebuah pengumuman dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan negeri Ratu Elizabeth II tersebut.

Credit viva.co.id

Tempur Lawan ISIS, Komandan Garda Revolusi Iran Terbunuh

TEHERAN - Seorang komandan Garda Revolusi Iran dan seorang petempur tingkat rendah terbunuh saat bertempur melawan kelompok ISIS di Suriah pekan lalu. Sayap militer Teheran bertempur di Suriah untuk membela sekutu Teheran, Presiden Bashar al-Assad.

Kheyrollah Samadi, seorang komandan Garda Revolusi yang memimpin sebuah unit tempur di Suriah, tewas pada hari Kamis dalam pertempuran di wilayah Albu Kamal, yang berbatasan dengan Irak. Laporan itu pertama kali dirilis media Iran, Fars News.

Media Iran lainnya, Tasnim, mengutip seorang pejabat Teheran melaporkan bahwa sudah lebih dari 1.000 orang Iran terbunuh di Suriah.

Tentara Suriah dan sekutu-sekutunya dilaporkan telah memegang kendali penuh atas wilayah Albu Kamal, kota penting terakhir bagi kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

Samadi, yang bertempur dalam perang Iran-Irak selama tahun 1980-an dan telah pensiun dari militer Iran sebelum masuk Garda Revolusi untuk pergi ke Suriah. Dia terbunuh oleh sebuah ledakan mortir.

Mengutip laporan Reuters, Senin (20/11/2017), foto Samadi dan Qassem Soleimani—kepala cabang Garda Revolusi yang bertanggung jawab atas operasi di luar Iran—menghiasi media-media Teheran pada hari Minggu.

Sedangkan milisi tingkat rendah Iran yang juga tewas dalam pertempuran melawan ISIS diketahui bernama Mehdi Movahednia. Dia tewas pada hari Sabtu dalam bentrokan di Kota Mayadin, Suriah timur.

Sebuah situs yang terkait dengan Garda Revolusi, menuliskan pujian untuk Samadi yang dianggap sebagai pelindung situs suci Syiah.”Pembela tempat suci,” bunyi pujian tersebut.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump bulan lalu memberi kewenangan kepada Departemen Keuangan untuk menjatuhkan sanksi ekonomi kepada anggota Garda Revolusi Iran. Sanksi itu sebagai tanggapan atas tuduhan bahwa Iran berupaya mengacaukan dan melemahkan lawan-lawannya di Timur Tengah.

Credit sindonews.com

Tak Ada yang Bisa Cegah Trump Gunakan Bom Nuklir terhadap Korut

WASHINGTON - Sebuah sistem “checks and balances” ada untuk mencegah seorang presiden Amerika Serikat (AS) yang secara tidak sah memerintahkan serangan bom nuklir. Namun, namun tidak ada yang bisa menghentikan komandan utama untuk menggunakan senjata itu terhadap musuh termasuk Korea Utara (Korut).

Pendapat itu disampaikan Bruce G. Blair, mantan perwira pasukan nuklir Washington yang kini jadi salah satu pendiri kelompok Global Zero—penganjur penghapusan senjata nuklir dunia. Mantan Wakil Presiden AS Dick Cheney juga bependapat serupa.

”Jika Presiden Trump memutuskan bahwa sudah waktunya untuk menempatkan (pemimpin Korut) Kim Jong Un di tempatnya untuk selamanya, dia akan memilih sebuah rencana yang sudah ada. Dan hampir tidak mungkin pandangan saya untuk mengesampingkan sebuah keputusan untuk menerapkan opsi itu,” kata Blair kepada USA Today, yang dikutip Senin (20/11/2017).

Komentar itu muncul setelah Jenderal John Hyten, Kepala Komando Strategis (STRATCOM) AS, di Halifax International Security Forum, Kanada, Sabtu lalu mengatakan bahwa dia akan menolak perintah peluncuran bom nuklir dari presiden jika dia yakin bahwa perintah tersebut ilegal. Dia menambahkan bahwa presiden kemungkinan akan memintanya untuk mendapatkan opsi legal.

”Saya memberikan saran kepada presiden,” kata Hyten. ”Dia akan memberi tahu saya apa yang harus dilakukan, dan jika itu ilegal, tebak apa yang akan terjadi? Saya akan mengatakan, 'Tuan Presiden, itu ilegal.' Coba tebak apa yang akan dia lakukan? Dia akan berkata, 'Apa yang akan legal?' Dan kita akan menemukan opsi gabungan untuk menanggapi situasi apa pun,” papar Hyten.

Namun, Brian McKeon, penasihat senior kebijakan militer di Pentagon selama pemerintahan Barack Obama, secara efektif mengatakan kepada para senator AS bahwa kehendak presiden untuk meluncurkan serangan nuklir tidak dapat digagalkan.

Dia mengatakan, jika seorang komandan militer menolak untuk melaksanakan perintah presiden, Menteri Pertahanan sekretaris akan diminta memerintahkan komandan yang enggan untuk menjalankan perintah tersebut.

”Dan kemudian, jika komandan itu masih menolak,” kata McKeon, ”Anda juga mendapatkan Menteri Pertahanan yang baru atau mendapatkan seorang komandan baru.”

Lebih lanjut, Blair mengatakan kepada USA Today bahwa tidak ada yang pernah berpikir bahwa seorang komandan Komando Strategis terbesit untuk menentang perintah seorang presiden. “Seluruh sistem dibuat sangat efisien. Ketika saya menjadi perwira peluncuran nuklir, saya berlatih perang nuklir mungkin 100 kali dalam simulator dan latihan di lapangan beberapa kali, dan perintah peluncuran selalu datang langsung dari Pentagon,” papar Blair.

Mantan Wakil Presiden Dick Cheney dalam wawancara dengan Fox News juga menegaskan kuasa seorang presiden dalam memerintahkan serangan bom nuklir.

”Seorang presiden bisa meluncurkan semacam serangan dahsyat yang belum pernah terjadi di dunia. Dia tidak perlu mengecek siapa pun. Dia tidak perlu menghubungi Kongres. Dia tidak perlu mengecek ke pengadilan. Dia memiliki otoritas itu,” katanya.

Credit sindonews.com

Nuklir Korea Utara Diramal Serang Gunung Yellowstone di Amerika

CB, Jakarta - Senjata nuklir Korea Utara boleh jadi diarahkan untuk meledakkan gunung berapi paling berbahaya di Amerika Serikat, Yellowstone di Wyoming. Hla ini ditujukan untuk merobek dan membelah wilayah Amerika.
Teoritikus konspirasi terkemuka, David Meade memperkirakan Korea Utara menargetkan gunung berapi yang menjadi taman nasional Amerika Serikat tersebut dalam upaya menghasilkan ledakan apokaliptik.

Menurut Meade, ledakan semacam itu mampu memisahkan Amerika Serikat menjadi dua. Tapi dia mengatakan bahwa dirinya kini menjadi target sebuah kekuatan asing setelah tahu banyak mengenai rancangan itu.

"Saya tahu terlalu banyak dan berada di ambang untuk mengungkapkan tatanan pertempuran mereka terhadap Amerika, akun webmaster saya didekripsi pada tingkat yang sangat tinggi, dan saya dikirimi informasi yang mengancam,' ujarnya seperti dilansir The Sun, 19 November 2017.

"Hanya itu yang bisa saya katakan untuk saat ini, tapi saya tahu serangan itu berasal dari Timur, kemungkinan Korea Utara," ungkap Meade.
Menurutnya, letusan yang setara dengan 2.000 gunung berapi kecil itu hanya membutuhkan senjata nuklir berkekuatan kecil.
Namun teori Meade tidak dapat dijadikan referensi. Di masa lalu Meade juga mengklaim dalam sebuah buku berjudul Kemunculan Planet X 2017, bahwa planet Nibiru akan menabrak Bumi pada Oktober lalu. Namun ramalannya tidak terwujud.

Credit TEMPO.CO

Trump Masukkan Kembali Korea Utara Dalam Daftar Negara Teroris

CB, Jakarta - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump memasukkan kembali Korea Utara kembali dalam daftar negara pensponsor terorisme saat menggelar rapat dengan kabinetnya di Gedung Putih, Senin, 20 November 2017. Nama Korea Utara dikeluarkan dari daftar negara pensponsor terorisme pada tahun 2008.
Setelah itu, Trump mengatakan Kementerian Keuangan akan mengumumkan sanksi baru terhadap Korea Utara keesokan harinya.

"Hari ini Amerika Serikat menyatakan Korea Utara sebagai negara sponsor terorisme. Seharusnya terjadi sejak lama, seharusnya terjadi bertahun-tahun yang lalu," kata Trump, seperti yang dilansir CNN pada 21 November 2017.

Trump mengatakan Korea Utara telah berulang kali melakukan aksi terorisme, termasuk pembunuhan di luar negeri.
"Penetapan ini akan memberlakukan sanksi lebih lanjut bagi Korea Utara ... dan mendukung secara maksimum kampanye kami untuk mengisolasi rezim pembunuh tersebut," kata Trump.

Seorang pejabat tinggi mengungkapkan, Menteri Luar Negeri Rex Tillerson juga telah menetapkan bahwa rezim Korea Utara telah berulang kali memberikan dukungan untuk tindakan terorisme internasional.
"Sebagai bagian dari strategi tekanan maksimum pemerintah, kami telah meminta semua negara di seluruh dunia untuk menempatkan tekanan diplomatik dan ekonomi pada Korea Utara, yang rezimnya mengancam perdamaian dan keamanan internasional dengan perkembangan rudal nuklir dan balistik yang tidak sah, dukungan berbahaya untuk terorisme internasional dan aktivitas berbahaya lainnya," kata pejabat tersebut.
Tillerson mengakui bahwa penetapan Korea Utara sebagai negara teroris akan memberlakukan beberapa sanksi baru di luar yang telah diberlakukan.
Sebelumnya, ada tiga negara yang diberi label negara teroris oleh Amerika Serikat, yakni Iran, Sudan dan Suriah.

Penunjukan tersebut membawa sanksi signifikan terhadap kemampuan negara tersebut untuk menerima bantuan luar negeri Amerika termasuk larangan ekspor dan penjualan alat pertahanan. Hal ini juga memungkinkan Amerika Serikat untuk menghukum orang atau negara yang berdagang dengan negara-negara yang ditunjuk.
Di masa Presiden George W. Bush, Korea Utara dikeluarkan dari status negara teroris pada tahun 2008. Bush memutuskan untuk menghapus Korea Utara dari daftar tersebut sebagai bagian dari upaya untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir dengan negara tersebut.
Amerika mengeluarkan nama Libya dari daftar negara pensponsor terorisme tahun 2006 dan Irak tahun 2004. Di masa Presiden Barack Obama, Kuba Kuba dihapus dari daftar negara pensponsor terorisme pada tahun 2015.
Trump untuk pertama kali memasukkan nama Korea Utara dalam daftar negara pensponsor terorisme. Ia melakukannya menjelang setahun dirinya menjabat sebagai presiden.

Credit TEMPO.CO

PM Jepang Sambut Langkah AS Tetapkan Korut Sponsor Terorisme

TOKYO - Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe pada hari Selasa (21/11/2017) menyambut baik langkah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menempatkan Korea Utara (Korut) kembali dalam daftar negara sponsor terorisme. Menurutnya, langkah ini akan meningkatkan tekanan terhadap Pyongyang.

Keputusan Trump itu diumumkan hari Senin waktu Washington. Dengan status negara sponsor terorisme, Korut—yang berambisi menjadi negara bersenjata nuklir—berpotensi dijatuhi lebih banyak sanksi.

”Saya menyambut dan mendukung, karena hal tersebut menimbulkan tekanan pada Korea Utara,” kata Abe kepada wartawan, seperti dilaporkan kantor berita Kyodo.

Beberapa anggota Kongres AS sejatinya telah berusaha selama bertahun-tahun untuk memasukkan Korut dalam daftar negara sponsor terorisme. Namun, beberapa pihak mempertanyakan apakah rezim tertutup tersebut memenuhi kriteria untuk secara aktif mensponsori terorisme internasional.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Trump yang mengumumkan status Korut sebagai negara sponsor terorisme memerintahkan Departemen Keuangan AS untuk mengumumkan sanksi tambahan terhadap rezim Korut yang dipimpin Kim Jong-un tersebut pada hari Selasa (21/11/2017).

”Selain mengancam dunia dengan kerusakan nuklir, Korut telah berulang kali mendukung tindakan terorisme internasional, termasuk pembunuhan di tanah asing (luar negeri),” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih.

”Penunjukan ini akan menjatuhkan sanksi dan hukuman lebih jauh kepada Korut dan orang-orang terkait serta mendukung kampanye tekanan maksimum kami untuk mengisolasi rezim pembunuh tersebut,” ujar Presiden Trump, seperti dikutip Reuters.

Selain Korut, negara lain yang dimasukkan AS dalam daftar negara sponsor terorisme adalah Iran, Sudan dan Suriah.

Korut pernah dimasukkan ke dalam daftar negara sponsor terorisme oleh Washington setelah dituding terlibat pemboman sebuah pesawat Korean Air tahun 1987. Serangan itu menewaskan 115 orang yang berada di pesawat.

Namun administrasi mantan Presiden George W Bush, yang juga dari Partai Republik, menghapus daftar itu pada tahun 2008 sebagai imbalan atas kemajuan dalam perundingan denuklirisasi.

Credit sindonews.com

John Kerry: Israel Tak Pernah Berniat Damai dengan Palestina

WASHINGTON - Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) John Kerry menyatakan, Israel tidak pernah berniat untuk berdamai dengan Palestina. Hal itu terungkap dalam sebuah rekaman saat Kerry sedang berbicara di sebuah forum yang berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).

Dalam rekaman itu, Kerry melemparkan pujian kepada pemerintah dan masyrakat Palestina yang menuturnya sangat mendukung upaya damai dengan Israel. Namun, di sisi lain dia menyyaangkan sikap Israel yang tidak mendukung upaya damai tersebut.

"Orang-orang Palestina telah melakukan pekerjaan luar biasa yang tetap berkomitmen untuk melakukan perdamaian tanpa kekerasan. Ketika intifada berlangsung pada tahun 2015 mereka menunjukan sikap anti-kekerasan di Tepi Barat," ucap Kerry.

"Ini diabaikan oleh populasi Israel secara umum, karena ini bukan topik diskusi. Mengapa? Karena mayoritas kabinet yang saat ini berada di pemerintahan Israel telah mengumumkan bahwa mereka tidak menginginkan sebuah negara Palestina," sambungnya, seperti dilansir Fars News pada Senin (20/11).

Rekaman tersebut diketahui berasal dari sebuah konferensi tahun lalu di Dubai yang dihadiri oleh beberapa pembuat kebijakan paling penting di Timur Tengah. Tidak jelas apakah Kerry tahu dia sedang direkam atau tidak.

Rekaman ini sendiri sejatinya sejalan dengan pandangan Kerry mengenai konflik Israel-Palestina. Dalam pidato pada bulan Desember 2016 itu, Kerry yang saat itu masih menjabat sebagai Menlu, mengecam Israel karena tidak produktif dalam perundingan damai dengan Palestina.

"Teman perlu saling menceritakan kebenaran yang sulit dan persahabatan membutuhkan rasa saling menghormati," ucap Kerry kala itu. Pidato tersebut menarik kecaman dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan banyak anggota Kongres dari kedua belah pihak, termasuk Senator John McCain dan Senator Chuck Schumer.

Credit sindonews.com

Saudi dan Sekutu Kawasan Kompak Lawan Iran

Grafis 'Perang' Saudi - Iran

CB, KAIRO -- Menteri luar negeri Arab Saudi dan negara Arab lain mengecam Iran dan sekutu Syiah Lebanon-nya, Hizbullah dalam pertemuan darurat di Kairo pada Ahad (19/11). Mereka menyerukan persatuan melawan campur tangan Iran.

Ketegangan di kawasan tersebut meningkat dalam beberapa pekan belakangan antara kerajaan Arab Saudi dan Iran atas pengunduran diri Perdana Menteri Lebanon Saad al-Hariri serta peningkatan perang di Yaman.

Hariri, sekutu Saudi, menyatakan mundur pada 4 November dari Riyadh, menuduh Iran dan Hizbullah menyebarkan perselisihan. Namun, Presiden Lebanon Michel Aoun dan politikus lain menuduh Saudi menahan Hariri sebagai sandera dan mengatakan Hariri dipaksa mundur oleh Saudi. Hariri menyangkal pernyataan itu.

Kelompok Hizbullah, kekuatan militer terlibat dalam perang Suriah dan sekaligus gerakan politik, adalah bagian dari pemerintahan Lebanon dalam unsur bersaing dan sekutu Aoun.
Arab Saudi juga menuduh Hizbullah berperan dalam peluncuran sebuah peluru kendali menuju Riyadh dari Yaman pada bulan ini. Iran membantah tuduhan bahwa mereka telah memberi bantuan pasokan kepada Gerakan Houthi di Yaman.

"Kerajaan tidak akan ragu lagi mempertahankan keamanannya," kata Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel Jubeir dalam forum itu.

"Kita harus berjuang bersama," tambahnya.

Pertemuan darurat para menteri luar negeri negara Arab diadakan atas permintaan Arab Saudi dengan dukungan dari UEA, Bahrain, dan Kuwait untuk membahas cara menghadapi campur tangan Iran. Dalam pernyataan setelah pertemuan tersebut, Liga Arab menuduh Hizbullah telah mendukung terorisme dan kelompok garis keras di kawasan Arab dengan persenjataan canggih dan peluru kendali balistik.

Negara Arab akan memberikan keterangan kepada Dewan Keamanan PBB terkait pelanggaran Teheran karena telah mempersenjatai milisi di Yaman. Perwakilan Liga Arab Lebanon keberatan dengan deklarasi tersebut, karena menuduh Hizbullah terkait terorisme. Ia mengatakan bahwa kelompok tersebut merupakan bagian dari pemerintah Lebanon, menurut laporan stasiun televisi al-Manar yang berkaitan dengan Hizbullah.

Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab Anwar Gargash mengatakan dalam Twitternya deklarasi tersebut adalah sebuah "pesan yang jelas" tentang aksi bersama negara Arab melawan Iran.

Perang saudara di Yaman melibatkan pemerintah yang diakui secara internasional, dukungan Arab Saudi dan sekutunya, melawan gerakan Houthi dan pasukan yang setia kepada mantan presiden Ali Abdullah Saleh.

"Ancaman Iran telah melampaui batas dan mendorong keadaan berbahaya bagi wilayah," kata Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit.

"Sayangnya negara-negara seperti rezim Saudi gencar menciptakan perbedaan, dan karena hal ini mereka tidak melihat hasil selain perpecahan," kata Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif kepada media pemerintah Iran pada Minggu di sela-sela pertemuan di Antalya.

Menteri luar negeri Mesir menerima sambungan telepon dari Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson pada Minggu, mereka membicarakan ketegangan wilayah terkait Lebanon, kata kementerian luar negeri dalam pernyataan.

Setelah campur tangan Prancis, Hariri terbang ke Prancis dan bertemu dengan Presiden Emmanuel Macron di Paris pada Sabtu. Dia akan tiba di Kairo pada Selasa untuk melakukan kunjungan, kata kantornya. Ketika berbicara di Paris, Hariri mengatakan akan menjelaskan kedudukannya ketika kembali ke Beirut dalam beberapa hari mendatang.

Ia mengatakan akan ambil bagian dalam perayaan hari kemerdekaan Lebanon, yang jatuh pada Rabu.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Iran Tuding Saudi Kobarkan Kekacauan dan Rusak Kestabilan

Muhammad Javad Zarif

CB, TEHERAN -- Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif pada Ahad (19/11) mengatakan Arab Saudi merusak kestabilan wilayah tersebut saat Kerajaan tersebut terus menciptakan krisis di beberapa negara regional.

"Arab Saudi menuduh Iran merusak kestabilan, sedangkan negeri itu menyulut aksi teror, mengobarkan perang terhadap Yaman, memblokade Qatar dan mengobarkan krisis di Lebanon," kata Zarif di akun Twitternya.

Selain itu, Liga Arab juga mengumumkan, setelah pertemuan mereka di Ibu Kota Mesir, Kairo pada Ahad, mereka mungkin akan melakukan pendekatan ke Dewan Keamanan PBB mengenai "pelanggaran" Iran.

Iran dengan tegas telah membantah tuduhan tersebut dan menuduh Arab Saudi karena melakukan pelanggaran kedamaian dan kestabilan di wilayah itu.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Saudi Minta Negara-Negara Arab Bersatu Hadapi Iran

Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel Al Jubeir

CB,KAIRO -- Arab Saudi dan Bahrain meminta negara-negara Arab untuk bersatu menghadapi Iran terkait perannya dalam konflik regional. Hal tersebut disampaikan Saudi ketika menghadiri sidang darurat Liga Arab di Kairo, Mesir, Ahad (19/11).

Dalam sidang tersebut, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir mengatakan Iran memiliki agenda untuk memecah belah negara-negara di kawasan Arab. "Iran bertujuan untuk mengacaukan dan memberi bahan bakar pada perpecahan sektarian di kawasan serta mendorong gesekan antara kita dan rakyat kita," kata al-Jubeir, dikutip laman Aljazirah, Senin (20/11).

"Respons cepat ini mencerminkan kegawatan situasi yang dihadapi negara kita akibat pelanggaran rudal balistik Iran dan campur tangannya dalam urusan dalam negeri negara-negara Arab," ungkap al-Jubeir menambahkan.

Seruan senada disuarakan Menteri Luar Negeri Bahrain Khalid bin Ahmed Al-Khalifa. Menurutnya intervensi Iran dalam urusan internal negara-negara Arab telah mengancam keamanan dan stabilitas. "Iran memiliki senjata di wilayah ini, yang terbesar adalah Hizbullah," ujar Al-Khalifa.

Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit pun memprotes Iran dalam sidang darurat Liga Arab. Ia secara tegas mengecam peluncuran rudal oleh milisi Houthi Yaman menuju Riyadh, Saudi. Ia mengklaim rudal yang ditembakan Houthi adalah rudal buatan Iran. "Ini merupakan pesan yang tidak dapat diterima," kata Gheit.

Sidang darurat Liga Arab digelar di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Arab. Selain terkait peluncuran rudal oleh Houthi, hal ini juga dipicu pengunduran perdana menteri Lebanon Saad Hariri.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Turki Sebut Insiden di Norwegia Skandal Terbesar NATO

Wakil Perdana Menteri Turki Bekir Bozdag menyebut insiden yang terjadi dalam latihan gabungan NATO di Norwegia sebagai skandal terbesar organisasi itu. Foto/Istimewa

ANKARA - Wakil Perdana Menteri Turki Bekir Bozdag menyebut insiden yang terjadi dalam latihan gabungan NATO di Norwegia sebagai skandal terbesar organisasi itu. Dalam latihan perang itu terpampang sebuah poster yang berisi musuh-musuh NATO, dan nama Perdana Menteri Turki Tayyip Erdogan berada di dalamnya.

"Ini adalah salah satu skandal terbesar dalam sejarah NATO. Kami menyatakan dengan jelas bahwa insiden ini tidak boleh disembunyikan, atau dilupakan begitu saja," ucap Bozdag, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (20/11).

Sementara itu, akibat insiden ini Erdogan langsung mempertanyakan kredibilitas NATO, khususnya dalam hal melindungi anggota mereka dari berbagai macam ancaman yang ada. Satu hal yang disoroti Erdogan adalah penarikan sistem pertahanan rudalnya dari Turki.

Erdogan lalu mempertanyakan sikap NATO yang memprotes keras Turki karena membeli sistem pertahanan udara buatan Rusia S-400. Menurutnya, apa yang dilakukan NATO benar-benar mengundang banyak pernyataan.

"Kredilitas NATO telah dipertanyakan oleh semua negara anggotanya, saat mereka menarik sistem pertahanan rudal dari Turki, di saat ancaman dari Suriah meningkat. Dan sekarang, ketika kita mencoba untuk membeli sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia, reaksi dari beberapa negara aliansi (NATO) membuktikan keburukan ini," ungkap Erdogan.

NATO sendiri sejatinya telah meminta maaf mengenai insiden di Norwegia. Namun, Erdogan menolak permintaan maaf dari NATO itu, dengan menyebut perilaku yang tidak sopan tak bisa dimaafkan dengan mudah.

Credit sindonews.com

Erdogan Tolak Maaf NATO soal Namanya Masuk Daftar Musuh

ISTANBUL - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada hari Sabtu menolak permintaan maaf dari NATO setelah namanya muncul di poster yang memuat daftar musuh dalam latihan perang aliansi militer tersebut di Norwegia. Menurut Erdogan, perilaku yang tidak sopan tak bisa dimaafkan dengan mudah.

”Anda telah melihat perilaku yang tidak sopan pada latihan NATO kemarin. Ada beberapa kesalahan yang dilakukan bukan oleh orang bodoh tapi oleh orang-orang pangkalan,” kata Erdogan dalam sebuah pidato yang disiarkan langsung di televisi.

”Masalah ini tidak bisa ditutupi dengan permintaan maaf sederhana,” lanjut Erdogan, yang dikutip Reuters, Minggu (19/11/2017).

Presiden Turki ini pada hari Jumat mengumumkan bahwa Ankara menarik 40 tentara keluar dari latihan perang NATO di Norwegia, setelah namanya muncul dalam daftar musuh di sebuah poster di latihan tersebut.

Selain Erdogan, nama Bapak Turki Modern Mustafa Kemal Ataturk juga masuk dalam daftar musuh di poster tersebut.

Mengomentari insiden tersebut, Sekjen NATO Jens Stoltenberg yang berada Joint Warfare Center NATO di Stavanger, Norwegia, mengatakan; ”Saya mohon maaf atas pelanggaran yang telah terjadi.”

”Insiden tersebut merupakan hasil tindakan individu dan tidak mencerminkan pandangan NATO,” lanjut Stoltenberg dalam sebuah pernyataan.

Individu yang terlibat, kata Stoltenberg, adalah seorang kontraktor sipil yang disokong oleh Norwegia dan bukan pegawai NATO. Individu itu segera dikeluarkan dari latihan. Sedangkan tindakan lebih lanjut akan diserahkan kepada pihak Norwegia.

”Turki adalah sekutu NATO yang berharga, yang memberikan kontribusi penting bagi keamanan sekutu,” imbuh Stoltenberg. Pihak Norwegia juga menyampaikan permintaan maaf kepada Erdogan.

Credit sindonews.com

Erdogan dan Ataturk Masuk Daftar Musuh, NATO Minta Maaf

STAVANGER - Sekretaris Jenderal NATO meminta maaf kepada Turki terkait latihan militer di Norwegia. Pasalnya, pendiri Turki Mustafa Kemal Ataturk dan Presiden Recep Tayyip Erdogan dilaporkan digambarkan sebagai musuh.

Erdogan mengatakan Turki menarik 40 tentara yang ikut dalam latihan di pusat perang bersama NATO di Stavanger, Norwegia, untuk memprotes kejadian tersebut dan mengkritik aliansi itu.

"Tidak ada persatuan seperti itu, tidak ada aliansi semacam itu," katanya dalam sebuah pidato kepada pemimpin provinsi partai yang berkuasa.

Rincian kejadian itu sendiri masih samar. Erdogan mengatakan gambar Ataturk dan namanya sendiri ditampilkan di "grafik musuh" selama latihan.

Individu yang mengeposkan materi tersebut digambarkan sebagai kontraktor sipil Norwegia yang diperbantukan oleh Norwegia, dan bukan pegawai Nato.

"Saya meminta maaf atas pelanggaran yang ditimbulkan," kata Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg dalam sebuah pernyataan seperti disitat dari The Guardian, Sabtu (18/11/2017).

Stoltenberg mengatakan bahwa insiden tersebut merupakan hasil dari tindakan individu dan tidak mencerminkan pandangan aliansi tersebut. Ditambahkannya bahwa individu tersebut telah dikeluarkan dari latihan dan penyelidikan sedang dilakukan.

"Akan ada bagi pihak berwenang Norwegia untuk memutuskan tindakan disipliner apa pun," tambah Stoltenberg.

"Turki adalah sekutu NATO yang berharga, yang memberikan kontribusi penting bagi keamanan sekutu," tegasnya.

Stoltenberg kembali meminta maaf di forum keamanan internasional Halifax di Kanada. Dia mengatakan bahwa dia telah berbicara dengan kepala pertahanan Turki dan bahwa tidak akan menciptakan masalah yang abadi. "Saya pikir itu sudah ada di belakang kami," ujarnya.

Menteri pertahanan Norwegia, Frank Bakke-Jensen, juga mengungkapkan keprihatinannya tentang insiden tersebut. "Pesan tersebut tidak mencerminkan pandangan atau kebijakan Norwegia dan saya mohon maaf atas isi pesan tersebut," kata Bakke-Jensen.

Pusat perang bersama adalah unit multinasional NATO yang berbasis di Stavanger, 300km barat daya Oslo. Menurut situsnya, mereka memiliki 250 staf yang terdiri dari warga sipil dari 11 negara anggota NATO, termasuk Turki.

Pada bulan Maret, pemerintah Norwegia menyebabkan kemarahan di Turki dengan memberikan suaka politik kepada lima perwira Turki yang berbasis di Norwegia yang menolak untuk kembali ke rumah setelah usaha kudeta gagal Juli 2016 di Turki. Kelima perwira tersebut mengatakan bahwa mereka takut ditangkap dan disiksa.

Credit sindonews.com

Erdogan Masuk Daftar Musuh, Turki Tarik Tentaranya dari Latihan NATO

ANKARA - Turki menarik 40 tentaranya keluar dari latihan perang NATO di Norwegia. Langkah itu diambil setelah Presiden Tayyip Erdogan dimasukkan dalam daftar musuh di sebuah poster dalam latihan tersebut.

Insiden itu membuat Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg meminta maaf. Penarikan pasukan Turki itu diumumkan Erdogan pada hari Jumat waktu Ankara.

Turki yang memiliki tentara terbesar kedua dalam aliansi, dan wilayahnya berbatasan dengan Suriah, Irak dan Iran, memberikan kepentingan strategis besar bagi NATO. Tapi hubungan tersebut menjadi sangat menjengkelkan karena kebijakan Ankara kerap berseberangan dengan aliansi dan Uni Eropa.

Erdogan mengatakan sebuah ”poster musuh”, yang menampilkan namanya di satu sisi dan sebuah gambar dari Bapak Turki Modern, Mustafa Kemal Ataturk, di sisi lain, dibentangkan dalam latihan di Norwegia. Keputusan penarikan pasukan Ankara itu diambil oleh Panglima Militer dan Menteri untuk Urusan Uni Eropa.

”Mereka mengatakan bahwa mereka telah memutuskan untuk menarik pasukan kita keluar dan akan melakukannya, jadi kami menyuruh mereka untuk tidak berhenti dan terus maju membawa 40 tentara kita keluar dari sana," kata Erdogan kepada para anggota Partai AK, partai berkuasa di Ankara.

Mengomentari insiden di Sekjen NATO Jens Stoltenberg yang berada Joint Warfare Center NATO di Stavanger, Norwegia, mengatakan; ”Saya mohon maaf atas pelanggaran yang telah terjadi.”

”Insiden tersebut merupakan hasil tindakan individu dan tidak mencerminkan pandangan NATO,” lanjut Stoltenberg dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Reuters, Sabtu (18/11/2017).

Individu yang terlibat, kata Stoltenberg, adalah seorang kontraktor sipil yang disokong oleh Norwegia dan bukan pegawai NATO. Individu itu segera dikeluarkan dari latihan. Sedangkan tindakan lebih lanjut akan diserahkan kepada pihak Norwegia.

”Turki adalah sekutu NATO yang berharga, yang memberikan kontribusi penting bagi keamanan sekutu,” imbuh Stoltenberg.

Credit sindonews.com

Liga Arab: Solidaritas Kami untuk Arab Saudi

Logo Liga Arab

CB,KAIRO -- Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit mengatakan akan memberi dukungan dan solidaritas Liga Arab kepada Arab Saudi. Hal tersebut ia sampaikan ketika menghadiri sidang darurat Liga Arab di Kairo, Mesir, Ahad (19/11).

Menurut Gheit, Saudi layak mendapat dukungan dan solidaritas setelah teritorialnya diancam sebuah rudal yang ditembakan milisi Houthi Yaman. Gheit mengklaim rudal tersebut merupakan rudal buatan Iran yang dipasok untuk milisi Houthi.

"Karena itu kami menegaskan solidaritas penuh kami untuk Arab Saudi dalam segala hal yang diperlukan untuk melindungi keamanan nasionalnya," ujar Gheit, dikutip laman Al Arabiya.

Sidang darurat Liga Arab yang digelar di Kairo merupakan permintaan langsung Saudi. Permintaan digelarnya sidang darurat ini didasarkan pada alasan keamanan Saudi yang diancam oleh Iran. Terutama setelah milisi Houthi Yaman meluncurkan rudal ke arah Riyadh pada 4 November lalu.

Dalam sidang tersebut,Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir mengatakan Iran memiliki agenda untuk memecah belah negara-negara di kawasan Arab "Iran bertujuan untuk mengacaukan dan memberi bahan bakar pada perpecahan sektarian di kawasan serta mendorong gesekan antara kita dan rakyat kita," kata al-Jubeir, dikutip laman Aljazirah, Senin (20/11).

"Respons cepat ini mencerminkan kegawatan situasi yang dihadapi negara kita akibat pelanggaran rudal balistik Iran dan campur tangannya dalam urusan dalam negeri negara-negara Arab," ungkap al-Jubeir menambahkan.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Pemimpin Hizbullah Bantah Kirim Senjata ke Yaman

Pemimpin kelompok Hizbullah Lebanon, Sayyed Hassan Nasrallah.

CB, BEIRUT -- Pemimpin Hizbullah Lebanon Sayyed Hassan Nasrallah mengatakan kelompoknya tidak mengirimkan senjata apapun ke Yaman. Dia juga membantah telah menembakan rudal ke Riyadh dari kawasan Yaman.

Nasrallah mengkritik Pemerintah Arab Saudi yang menyebut Hizbullah melakukan terorisme dalam pertemuan Liga Arab darurat beberapa waktu lalu. Dia menyebut konyol tuduhan itu sambil bertanya alasan negara-negara Arab diam tentang apa yang terjadi di Yaman.

"Saya konfirmasi, tidak ada balistik, tidak ada senjata, tidak ada pistol. Kami tidak mengirim senjata ke Yaman, Bahrain, Kuwait atau Irak," kata Nasrallah sepert diwartakan Reuters, Selasa (21/11).

Kendati, Hizbullah tidak menampik telah mengirim senjata ke pasukan Palestina. Nasrallah bahkan mengaku bangga dengan perbuatan tersebut. Sebelumnya, Menteri Luar negeri negara Liga Arab mengadakan pertemuan darurat atas permintaan Arab Saudi. Mereka membahas cara untuk menghadapi Iran dan Hezbollah di wilayah teritoriti mereka.

Saudi kemudian menuduh Hezbollah telah membantu pemberontak Houti di Yaman dengan memberikan mereka rudal balistik. Riyadh telah terjebak dalam perang yang diluncurkannya melawan Houthi sejak 2015 kemarin. "Saya dengan jelas menyangkalnya. Tidak ada orang dari Hizbullah Lebanon yang mengambil bagian dalam tembakan rudal saat ini atau rudal yang ditembakan sebelumnya," kata," Nasrallah.

Sebelumnya, sebuah rudal balistik diluncurkan dari wilayah Yaman pada Sabtu (5/11) waktu setempat. Rudal tersebut diduga menargetkan Bandara Internasional King Khalid dekat Riyadh. Rudal dicegat dan mendarat di lapangan bandara namun tidak menimbulkan kerusakan.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Nasrallah Tolak Tudingan Liga Arab Kirim Rudal ke Houthi

Sayed Hasan Nasrallah

CB,BEIRUT -- Pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah menolak klaim yang disampaikan oleh menteri luar negeri Arab tentang Hizbullah. Pejabat Arab mengatakan kelompok Lebanon tersebut mempersenjatai pemberontak di Yaman.

Dilansir dari Aljazirah, Selasa (21/11), dalam sebuah pidato di televisi pada Senin dari Beirut, Nasrallah, yang kelompoknya diwakili di parlemen Lebanon dan memiliki sayap militer yang kuat, menyebut klaim yang dibuat pada pertemuan Liga Arab merupakan pernyataan yang "konyol".

Hal ini mengacu pada sebuah paragraf akhir yang dibuat setelah pertemuan di Kairo, yang menuduh Hizbullah mendukung terorisme dan kelompok ekstremis di negara-negara Arab dengan senjata canggih dan rudal balistik. Nasrallah mengatakan tidak ada bukti untuk klaim tersebut.

Arab Saudi telah menuduh Hizbullah memainkan peran dalam penembakan rudal balistik 4 November oleh pemberontak Houthi yang bermarkas di Iran menuju Bandara Internasional Raja Khaled di luar Riyadh. "Kami belum mengirim rudal balistik atau senjata canggih - bahkan senjata api - bukan ke Yaman, bukan ke Bahrain, bukan ke Kuwait, bukan ke Irak atau negara Arab manapun," kata Nasrallah.

Menurutnya, Hizbullah tidak memiliki rudal balistik. Hizbullah hanya mengirim senjata ke Palestina dan Suriah. Pidato Nasrallah terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran - sekutu Hizbullah - dan Arab Saudi sejak pengunduran diri Saad Hariri di Riyadh sebagai perdana menteri Lebanon.

KTT khusus di ibukota Mesir pada Ahad dilaksanakan atas permintaan Arab Saudi untuk membahas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Iran di wilayah Arab.

Pada pertemuan tersebut menteri luar negeri Saudi,Adel al-Jubeirmengatakan Iran memiliki tujuan untuk mengacaukan dan memicu perpecahan sektarian di wilayah Arab dan mendorong perselisihan antara pemimpin dan rakyatnya .

Menteri luar negeri Bahrain, Khalid bin Ahmed Al Khalifa, menuduh Iran memberikan banyak penderitaan di negaranya. "Iran memiliki senjata di wilayah tersebut, yang terbesar adalah Hizbullah," kata Khalid bin Ahmed.

Ia mengatakan Iran mengancam keamanan negara-negara Arab.

Mengacu pada insiden rudal 4 November di dekat Riyadh, Nasrallah mengaku telah membicarakan hal ini dengan Hizbullah. Namun tidak seorang pun dari Hizbullah memiliki tanggung jawab dalam masalah ini. "Masalahnya dengan Arab Saudi adalah mereka tidak mengerti bahwa orang Yaman memiliki otak dan kuat dan bisa menghasilkan senjata mereka sendiri," katanya.

Meskipun melakukan serangan militer di Yaman selama lebih dari dua tahun, koalisi Saudi sejauh ini gagal mencapai tujuannya untuk menaklukan pemberontak Houthi dari ibu kota, Sanaa, dan utara negara tersebut.

Perang telah membawa banyak korban di negara ini. Lebih dari 10 ribu warga sipil terbunuh dan jutaan orang Yaman hidup dalam kemiskinan.

Adapun dalam konteks perang yang sedang berlangsung melawan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), Nasrallah mengatakan era kelompok bersenjata tersebut akan berakhir saat militannya dipindahkan dari kota perbatasan al-Bukamal di Suriah. "Ini tidak berarti ISIS sudah selesai, tapi infrastruktur ISIS sudah selesai," katanya.

Nasrallah, yang pejuangnya memerangi kelompok anti-pemerintah di Suriah, mengaku bersedia menarik Hizbullah keluar dari negara tetangga Irak setelah pemerintah pusat mengumumkan kemenangan atas ISIS di negara tersebut.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Bea Masuk Biodiesel AS Selangit, Indonesia Berniat Lapor WTO

Pemerintah Tak Segan Ajukan Gugatan ke WTO Demi Perjuangkan Pembebasan Bea Masuk Imbalan Biodiesel. (CNN Indonesia/Elisa Valenta Sari).

Jakarta, CB -- Kementerian Perdagangan meminta pemerintah Amerika Serikat (AS) mempertimbangkan kembali putusan final bea masuk imbalan (countervailing duty) atas produk biodiesel Tanah Air yang masuk ke Negeri Paman Sam.

Bahkan, Indonesia tak segan melemparkan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) bila pemerintah AS mengabaikan permintaan tersebut.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menilai putusan final itu tidak adil dan tak sesuai dengan semangat perdagangan internasional.

"Indonesia tidak segan-segan mengajukan gugatan melalui Mahkamah AS maupun melalui jalur Dispute Settlement Body WTO," ujar Enggar dalam keterangan tertulis, Minggu (19/11).

Berdasarkan keputusan terbaru Departemen Perdagangan AS (United States Department of Commerce/USDOC), bea masuk imbalan biodiesel bagi Indonesia tercatat sebesar 34,45 persen sampai 64,73 persen.

Angka ini memang lebih rendah dari putusan sementara USDOC pada Agustus lalu, sebesar 41,06 persen sampai 68,28 persen. Namun, menurut Enggar, keputusan ini tetap sewenang-wenang dan menunjukkan tindakan overprotektif.

Bersamaan dengan keputusan terhadap Indonesia, USDOC juga memberlakukan keputusan final bea masuk imbalan biodiesel dari Argentina sebesar 71,45 persen sampai 72,28 persen.

Saat ini, Enggar bilang, pemerintah tengah menunggu penyelidikan Komisi Perdagangan Internasional AS (United States International Trade Commission/USITC).

Penyelidikan itu dilakukan untuk membuktikan bahwa biodiesel Indonesia memberikan kerugian pada industri dalam negeri AS atau tidak. Jika USITC memutuskan ada kerugian, maka USDOC akan menginstruksikan Kepabeanan dan Perlindungan Perbatasan AS (US Customs and Border Protection) untuk meneruskan pemungutan deposit dana sesuai dengan tingkat bea masuk yang ditetapkan.

Sebaliknya, bila tidak ada kerugian, maka investigasi harus dihentikan. Hanya saja, hasil penyelidikan USITC kemungkinan baru bisa dipaparkan ke publik pada 21 Desember 2017 mendatang.

“Apabila dalam putusan akhir nantinya terbukti bahwa putusan maupun metodologi penghitungan yang digunakan AS tidak konsisten dengan aturan WTO-Subsidy and Countervailing Measures Agreement, maka Pemerintah Indonesia kemungkinan akan mengevaluasi seluruh impor Indonesia yang berasal dari AS,” tegas Enggar.

Berdasarkan data ekspor biodiesel Indonesia ke AS, nilainya mencapai US$255,56 juta sepanjang 2016 lalu. Angka ini sekitar 89,19 persen dari total ekspor biodiesel Indonesia ke seluruh dunia.

Sedangkan sepanjang tahun ini, nilai ekspor biodiesel dari Indonesia ke AS tak ada sepeser pun karena adanya permasalahan ini.

Credit cnnindonesia.com/

AS Bakal Beri Bea Antidumping Biodiesel dari Indonesia

Departemen Perdagangan AS menyatakan terdapat temuan produk biodiesel dari Indonesia dijual dengan harga di bawah nilai pasar di Negeri Paman Sam. (Reuters/Beawiharta)

Jakarta, CB -- Departemen Perdagangan AS menetapkan bea masuk antidumping sementara untuk biodiesel dari Argentina dan Indonesia. Pasalnya, terdapat temuan bahwa produk yang digunakan untuk bahan bakar motor itu dijual dengan harga di bawah nilai pasar di Negeri Paman Sam.

Dilansir dari Reuters, besaran bea masuk antidumping itu berkisar antara 54,36 persen sampai 70,05 persen untuk biodiesel berbasis kedelai dari Argentina. Kemudian sebesar 50,71 persen pada biodiesel kelapa sawit dari Indonesia.

Sekretaris Departemen Perdagangan AS, Wilbur Ross mengatakan bahwa pemerintah Argentina telah meminta perundingan dan bahwa departemen tersebut sedang mengerjakan kesepakatan penangguhan yang dimungkinkan.

Kementerian Luar Negeri Argentina mengatakan bahwa bea masuk baru tersebut akan berdampak kecil karena penghitungan bea awal sebesar 64,17 persen yang telah diterapkan pada bulan Agustus telah membuat "akses ke pasar AS tidak mungkin".

"Kemungkinan penerapan bea tambahan tidak memiliki efek praktis dalam hal akses pasar nyata," kata Kementerian Luar Negeri Argentina dalam sebuah pernyataan.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Argentina sedang bekerja untuk sebuah kesepakatan untuk menangguhkan investigasi antidumping dan subsidi.

Pemerintahan Donald Trump telah membuat penegakan hukum perdagangan menjadi prioritas utama. Sejak 20 Januari, hari dimana Trump mulai menjabat, sampai 23 Oktober, Departemen Perdagangan memulai 73 penyelidikan antidumping dan countervailing, meningkat 52 persen dari tahun sebelumnya.

Produsen biodiesel AS mengajukan petisi kepada pemerintah pada awal tahun ini, dengan mengatakan impor luar negeri masuk ke Negeri Paman Sam di bawah nilai pasar, merugikan produsen domestik.

AS Bakal Antidumping Biodiesel dari Indonesia

Ilustrasi bahan bakar biodiesel. (Reuters/Mike Blake)

Dewan Biodiesel Nasional AS, sebuah kelompok perdagangan yang mewakili produsen seperti Archer Daniels Midland Co, memuji tindakan pemerintah tersebut.

Dewan itu menyatakan pihaknya telah mengikuti petisi tersebut untuk mengatasi banjir impor dari Argentina dan Indonesia yang telah menghasilkan pelemahan pangsa pasar dan depresi harga bagi produsen dalam negeri.

"Ini meyakinkan dengan setiap keputusan bahwa Departemen Perdagangan sedang meninjau data dan fakta dengan nilai nominal yang ada," kata Doug Whitehead, Chief Operating Officer Dewan Biodiesel Nasional.

Menurut data Departemen Perdagangan, pada tahun 2016, nilai impor biodiesel dari Argentina dan Indonesia masing-masing diperkirakan mencapai US$1,2 miliar dan US$268 juta.

Pemerintah AS mencatat, Argentina pada tahun 2016 menyumbang dua pertiga impor biodiesel AS, dengan total 916 juta galon (3,5 miliar liter).

"Kami berterima kasih kepada pemerintah Argentina atas pendekatan proaktif mereka untuk memecahkan masalah ini, dan tetap optimistis bahwa solusi yang dapat dinegosiasikan dapat dicapai baik dengan Argentina maupun Indonesia," kata Ross dalam pernyataannya.

Departemen Perdagangan AS dijadwalkan membuat keputusan final bea antidumping sekitar 3 Januari 2018.

Penetapan bea tersebut perlu ditegaskan dengan sebuah temuan Komisi Perdagangan Luar Negeri AS bahwa impor merugikan produsen domestik. Temuan semacam itu akan mengunci penetapan bea antidumping selama lima tahun.

Credit cnnindonesia.com

Uni Eropa segera bahas krisis Rohingya dengan Suu Kyi

Arus Pengungsi Masih Terus Terjadi Pengungsi rohingya berjalan melintasi sungai usai melintasi perbatasan Myanmar-Bangladesh di Teknaf, Cox Bazar, Bangladesh, Jumat (29/9/2017). Setiap hari ribuan pengungsi Rohingya terus berdatangan ke Bangladesh. (ANTARA/Akbar Nugroho Gumay)

Sebagai seorang ibu, melihat begitu banyak anak kecil merawat anak-anak yang lebih kecil amat memilukan di hati saya

Cox’s Bazar (ANTARA News) – Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini, Minggu waktu setempat, menyatakan akan membahas upaya mengakhiri krisis Rohingya dengan Aung San Suu Kyi dalam pertemuan dengan pemimpin Myanmar ini di Yangon.

Mogherini dan para menteri luar negeri sejumlah negara Asia dan Eropa mengunjungi kamp-kamp pengungsi di sepanjang perbatasan Bangladesh-Myanmar dan mendengarkan kesaksian mengerikan dari para pengungsi Rohingya di sana sebelum mereka bertemu dengan Suu Kyi, hari ini.

Pemimpin sipil Myanmar itu menuai kecaman masyarakat dunia atas operasi militer negaranya yang memaksa sekitar 620 ribu warga muslim Rohingya mengungsi dari Negara Bagian Rakhine di negara berpenduduk mayoritas Buddha itu, ke Bangladesh.

Militer Myanmar berdalih hanya menyerang pemberontak Rohingya menyusul serangan ke pos polisi akhir Agustus silam. Namun, para pengungsi yang berdesak-desakkan di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh memberikan kesaksian memilukan mengenai maraknya pembunuhan, pemerkosaan dan pembakaran oleh aparat keamanan Myanmar.

Mogherini mengatakan kunjungan selama dua hari ke Yangon dan pertemuan dengan Suu Kyi adalah peluang untuk berdialog.

"Hal itu akan menjadi kesempatan untuk bertukar pandangan dengan Aung San Suu Kyi dan pemerintah Myanmar mengenai upaya penanganan krisis ini," ujarnya kepada awak media di Cox’s Bazar, Bangladesh. "Ketimbang memberikan tekanan, kami selalu memilih pendekatan berupa negosiasi."

Mogherini menyebut para pengungsi Rohingya di Bangladesh "membawa kisah memilukan." "Sebagai seorang ibu, melihat begitu banyak anak kecil merawat anak-anak yang lebih kecil amat memilukan di hati saya," imbuhnya.

Mogherini mengunjungi kamp-kamp pengungsi Rohingya bersama menteri luar negeri Bangladesh, Jepang, Swedia dan Jerman sebelum bertolak ke Myanmar untuk menghadiri KTT menteri Asia-Eropa (ASEM) pada Senin dan Selasa, demikian AFP.

Credit antaranews.com

China Usul Gencatan Senjata agar Rohingya Kembali ke Rakhine

Menteri Luar Negeri China Wang Yi (Mike Segar)

Jakarta, CB -- China mengusulkan tiga tahapan upaya diawali dengan gencatan senjata, sebagai langkah awal penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine, Myanmar. Usulan itu disampaikan Menteri Luar Negeri China Wang Yi dalam Pertemuan Tingkat Menteri Asia-Eropa yang digelar di Ibukota Myanmar, Nay Pyi Taw, Senin (20/11).

“Tahap pertama menerapkan gencatan senjata untuk mengembalikan stabilitas dan ketertiban sehingga rakyat menikmati perdamaian dan tidak lagi terpaksa melarikan diri,” kata Wang Yi dalam pertemuan yang juga dihadiri Menlu RI Retno Lestari Priansari Marsudi tersebut.

“Dengan kerja keras seluruh pihak, pada saat ini tahap pertama pada dasarnya telah tercapai, dan kuncinya adalah mencegah situasi memanas kembali, terutama jangan lagi ada pihak yang memicu bentrokan,” kata Wang Yi seperti dilansir dalam rilis Kementerian Luar Negeri China.

Wang mengatakan dirinya percaya bahwa konflik kemanusiaan yang diperkirakan telah menewaskan 1.000 orang terutama etnis Rohingya sejak akhir Agustus lalu itu bisa diselesaikan dengan solusi yang disepakati Myanmar dan Bangladesh melalui konsultasi.

Bangladesh menjadi negara paling terdampak krisis yang dipicu bentrokan militer Myanmar dan kelompok bersenjata itu, karena mesti menampung sedikitnya 600 ribu pengungsi Rohingya di perbatasannya

Setelah gencatan senjata berhasil diterapkan, Wang mengatakan dialog bilateral antara Naypyidaw dan Dhaka juga perlu diperkuat dalam penyelesaian krisis tersebut.

Terakhir, kedua negara patut membicarakan solusi jangka panjang yang berfokus pada pengentasan kemiskinan untuk benar-benar menyelesaikan krisis yang telah bertahun-tahun mengincar etnis minoritas Muslim terutama Rohingya tersebut.

“Dan sebagai sahabat Myanmar dan Bangladesh, China bertekad terus mempertahankan perannya secara konstruktif dalam menyelesaikan isu di Rakhine State ini dengan tepat,” kata Wang Yi saat bertemu dengan Presiden Myanmar Htin Kyaw, sebagaimana dikutip Reuters.

Sebagai sekutu dekat Nay Pyi Daw, selama ini Beijing tidak pernah menggunakan pendekatan sanksi dan embargo ekonomi kepada Myanmar demi menekan negara itu untuk segera menyelesaikan krisis kemanusiaan di Rakhine tanpa kekerasan.

China berulang kali menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintahan Aung San Suu Kyi selama ini yang dianggap Beijing telah berupaya melindungi stabilitas dan keamanan warga Myanmar.

Dukungan Beijing disampaikan di tengah kecaman sejumlah organisasi internasional soal persekusi seperti penyiksaan hingga pembunuhan terhadap Rohingya yang dilakukan militer Myanmar. Etnis Rohingya, yang tidak diakui sebagai warga negara Myanmar, selama ini dianggap sebagai Bengali, imigran ilegal asal Bangladesh.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan telah menganggap krisis kemanusiaan di Rakhine sebagai contoh upaya pembersihan etnis Rohingya secara sistematis oleh aparat Myanmar.

Sejumlah pihak bahkan menyebut konflik tersebut sudah harus dianggap sebagai kejahatan genosida.

Credit cnnindonesia.com

Menlu RI Bahas Terorisme dan Perang Anti-Narkoba di KTM ASEM

Menlu Retno Lestari Priansari Marsudi (CNN Indonesia/Safir Makki)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi menyerukan pentingnya peningkatan kerja sama antara negara-negara Asia dn Eropa di bidang penanggulangan terorisme, perang melawan perdagangan narkoba dan penanganan penangkapan ikan ilegal.

“Dalam melawan terorisme dan radikalisasi, juga penting bagi semua anggota ASEM untuk tingkatkan kerja sama dalam menyebarkan nilai nilai toleransi dan moderasi,” kata Retno dalam Pertemuan Tingkat Menteri Negara-negara Asia dan Eropa (ASEM) ke-13 di Nay Pyi Taw, Senin (20/11).

Kerja sama penanggulangan terorisme dan radikalisme yang perlu ditingkatkan antara lain dengan pertukaran intelejen, peningkatan kapasitas aparat keamanan, tukar pengalaman mengenai legislasi serta program deradikalisasi.

Adapun terkait perang memberantas perdagangan narkoba, Retno mengingatkan bahwa perdagangan narkoba bisa menyebabkan ketidakstabilan kawasan. Karena itu kerja sama antar negara asal, transit dan tujuan narkoba sangat dibutuhkan.

“Indonesia tidak akan membiarkan negaranya menjadi pasar bagi kejahatan narkoba,” kata Retno dalam pertemuan yang dihadiri sekitar 21 menteri negara Asia, 30 menteri negara Eropa, Uni Eropa, dan Sekretariat ASEAN itu.

Sebagai negara kelautan, Menlu RI menegaskan pentingnya untuk mengatasi penangkapan ikan ilegal (Illegal, unreported and unregulated/ IUU) Fishing. Retno menegaskan bahwa kerugian ekonomi yang diderita Indonesia akibat IUU Fishing sangat besar, karena itu dia mengajak negara-negara anggota ASEM untuk mengatasi IUU Fishing.

Indonesia juga memandang kontribusi nyata ASEM yang beranggotakan 53 negara dan organisasi di kedua kawasan, sangat penting untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. “Perdamaian dan pembangunan berkelanjutan adalah dua sisi pada mata uang yang sama. Tanpa perdamaian tidak ada pembangunan berkelanjutan dan tanpa pembangunan perdamaian dapat terancam,” kata Retno.

Dalam pertemuan bertema “Strengthening Partnership for Peace and Sustainable Development” itu, Retno juga mengecam tindakan diskriminasi Uni Eropa terhadap negara produsen kelapa sawit seperti Indonesia melalui resolusi perlemennya beberapa bulan lalu.Menurutnya, kampanye negatif yang digaungkan Uni Eropa itu berdampak tidak saja kepada citra negara-negara produsen kepala sawit, tapi juga memberikan dampak negatif bagi kehidupan sekitar 17 juta orang yang bergantung pada produksi kelapa sawit di Indonesia.

“Terdapat keterkaitan erat antara kelapa sawit dan upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia, sehingga produk kelapa sawit harus diberikan keadilan di pasar Uni Eropa,” katanya menambahkan.

Di akhir pernyataan pada sesi pleno, Retno menekankan pentingnya berbagai konflik dan krisis dapat segera di selesaikan, dalam menjaga perdamaian kawasan masing-masing. Dalam kaitan ini, Retno kembali menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus mendukung penyelesaian masalah di Rakhine State, Myanmar.

Krisis di Rakhine pun menjadi salah satu fokus yang dibicarakan Retno bersama 10 negara seperti Jerman, Perancis, Irlandia, Selandia Baru, Finlandia, Denmark, Bangladesh, Swedia, Norway, dan Uni Eropa dalam pertemuan bilateral di sela KTM ASEM tersebut.

Myanmar terus menjadi sorotan internasional terutama setelah krisis kemanusiaan di Rakhine kembali memburuk sejak akhir Agustus lalu, hingga menimbulkan eksodus ratusan ribu Rohingya ke perbatasan terutama Bangladesh.

Krisis tersebut sebelumnya dipicu bentrokan antara kelompok bersenjata dan militer Myanmar pada 25 Agustus lalu. Sejak itu, kekerasan sistematis seperti penyiksaan oleh aparat keamanan Myanmar dilaporkan kerap terjadi dan menyasar Rohingya.

Sebagai tuan rumah, Aung San Suu Kyi, pemimpin de facto Myanmar, turut hadir dalam pertemuan tersebut dengan tetap tak banyak bicara soal krisis yang tengah menimpa warga negaranya tersebut.

Credit cnnindonesia.com