Kamis, 19 Oktober 2017

Dari Damaskus, Iran Berencana Hancurkan Hegemoni Israel

DAMASKUS - Pemimpin Garda Revolusi Iran (IRGC) Jenderal Mohammad Baqeri menyatakan, pihaknya dan Suriah akan memperdalam kerjasama untuk melawan musuh bersama, yakni ISIS dan juga Israel. Hal itu disampaikan Baqeri saat melakukan kunjungan ke Damaskus.

"Kami berada di Damaskus untuk menegaskan dan mengkoordinasikan, serta bekerjasama untuk menghadapi musuh bersama, Zionis, dan teroris. Kami menyusun garis besar untuk kerja sama ini," kata Baqeri dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Rabu (18/10).

Namun, Baqeri tidak menjabarkan rincian kerjasama yang mungkin akan dilakukan bersama Damaskus, termasuk di dalamnya apakah Iran akan membangun pangkalan militer di Suriah.

Terkait dengan pangkalan militer di Suriah, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan, pihaknya tidak akan membiarkan Iran membangun pangkalan militer di Suriah. Penegasan itu disampaikan Netanyahu pasca melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu.

Netanyahu menyatakan, agenda utama pertemuan dengan Shoigu adalah membahas rencana Iran untuk membangun pangkalan militer di Suriah. Netanyahu menuturkan, dalam pertemuan itu ia menegaskan akan melakukan segala cara untuk menghalau kemungkinan Iran memiliki pangkalan militer di Suriah.

"Israel akan bertindak untuk mencegah Iran membangun pangkalan militer permanen di Suriah, baik itu pangkalan untuk kekuatan udara, laut, dan darat mereka," ucap Netanyahu.

Credit sindonews.com

Hamas: Rekonsiliasi Tanggapan Terbaik terhadap "Keresahan" Israel

JERUSALEM - Gerakan Islam Hamas hari ini menolak kondisi yang dipaksajan oleh pemerintah Israel mengenai rekonsiliasi Palestina. Hamas menggambarkan hal itu sebagai mencampuri urusan yang tak tertahankan dalam urusan Palestina.

"Kondisi yang diatur oleh pendudukan Israel sehubungan dengan proses rekonsiliasi nasional mengungkapkan ketakutan yang menghambat orang Israel," cuit anggota biro politik Hamas, Ezzet Resheq.

"Otoritas Palestina harus mengambil sikap tegas untuk menanggapi usaha yang memecah belah tersebut," sambungnya seperti dikutip dari Middle East Monitor, Kamis (19/10/2017).

Juru bicara Hamas, Fawzi Barhoum, mengatakan dalam sebuah pernyataan pers kemarin bahwa kondisi Israel adalah tanda-tanda pengintaian yang tak tertahankan dalam urusan dalam negeri Palestina.

"Konsensus nasional adalah respon terbaik terhadap keresahan Israel," Barhoum menekankan, menyerukan semua orang Palestina untuk mengabaikan apa yang dia gambarkan sebagai intervensi terang-terangan Zionis.

Sementara itu, juru bicara kepresidenan Palestina, Nabil Abu Rudaina, mengutip Presiden Otoritas Palestina (PA) Mahmoud Abbas yang mengatakan bahwa negara Palestina harus mengabaikan campur tangan Israel dan melanjutkan proses rekonsiliasi.

Abu Rudaina menambahkan bahwa proses rekonsiliasi yang ditengahi Kairo berjalan ke arah yang benar dan bahwa upaya Israel untuk menghalanginya tidak akan berhasil.

Dalam sebuah langkah baru Israel untuk menggagalkan upaya untuk menyembuhkan keretakan di wilayah-wilayah Palestina yang diduduki, kabinet keamanan Israel mengumumkan kemarin bahwa Israel tidak akan melakukan negosiasi politik dengan pemerintah persatuan Palestina, jika hal itu dilakukan setelah sebuah kesepakatan rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah.

Kemudian, kabinet tersebut menetapkan tujuh syarat yang mengatakan bahwa harus ditemui sebelum perundingan antara Israel dan pemerintah Palestina yang bersatu. Kondisi tersebut mencakup pengakuan Hamas terhadap Israel dan penghentian operasi anti-pendudukan, pelucutan senjata Hamas, kembalinya tentara Israel yang ditahan di Gaza, dan pemutusan hubungan Hamas dengan Iran.

Credit sindonews.com

Israel Ogah Berunding Damai jika Pemerintahan Palestina Ada Hamas

TEL AVIV - Pemerintah Israel menyatakan bahwa mereka tidak akan mengadakan perundingan damai dengan pemerintah Palestina jika kelompok Hamas berada di dalamnya. Pernyataan Tel Aviv ini sebagai respons atas kesepakatan rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas.

Faksi Hamas yang berkuasa di Jalur Gaza dan faksi Fatah yang dipimpin Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Tepi Barat mencapai kesepakatan rekonsiliasi pada pekan lalu di Kairo, Mesir. Dalam kesepakatan itu, Hamas setuju untuk menyerahkan kontrol administratif atas wilayah Gaza, termasuk perbatasan utama Rafah kepada pemerintah Abbas.

Berdasarkan kesepakatan yang diperantarai Mesir, pemerintah Perdana Menteri Rami al-Hamdallah yang didukung Fatah akan menjalankan wilayah Gaza dan Tepi Barat. Para pejabat Palestina mengatakan bahwa tidak ada rencana untuk menambahkan menteri Hamas ke kabinet pemerintah.

Perundingan damai Israel-Palestina terakhir runtuh pada tahun 2014, yang salah satu sebabanya sikap Israel yang menentang upaya awal bersatunya dua faksi di Palestina tersebut. Selain itu, Israel juga nekat membangun permukiman di tanah-tanah Palestina yang mereka duduki.

Dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan menteri senior Israel yang dikenal sebagai “Kabinet Keamanan”, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan kembali tuntutan Israel bahwa Hamas harus meninggalkan militansi.

”Berdasarkan keputusan sebelumnya, (Israel) tidak akan melakukan negosiasi diplomatik dengan pemerintah Palestina yang bergantung pada Hamas, sebuah organisasi teroris yang menyerukan penghancuran Israel,” bunyi pernyataan Netanyahu, seperti dikutip Reuters, Rabu (18/10/2017).

Israel juga mengajukan berbagai syarat, di antaraya; Hamas mengakui Israel, melucuti senjatanya, memutuskan hubungannya dengan Iran, mengembalikan jasad tentara Israel dan warga sipil yang diyakini Israel masih hidup dan ditahan di Gaza, dan Otoritas Palestina menjamin keamanan penuh atas daerah kantong pantai.

Berdasarkan kesepakatan rekonsiliasi, sekitar 3.000 petugas keamanan Fatah akan bergabung dengan pasukan polisi Gaza, namun Hamas akan tetap menjadi faksi bersenjata Palestina yang paling kuat di wilayah tersebut, dengan sekitar 25.000 militan memiliki peralatan lengkap.

Hamas merebut Gaza dari pasukan Fatah dalam sebuah “perang saudara” Palestina yang singkat pada 2007. Mesir sebelumnya menjadi mediator untuk mendamaikan kedua faksi itu namun gagal. Keberhasilan Mesir dalam menengahi rekonsiliasi Palestina pekan lalu telah mendapat pujian dari berbagai negara, termasuk Arab Saudi.

Credit sindonews.com

Hamas: Kesepakatan Rekonsiliasi Bisa Gagal Jika Abbas Tak Cabut Sanksi

GAZA - Hamas memperingatkan, bahwa keputusan Presiden Palestina Mahmud Abbas untuk mencabut sanksi terhadap Gaza dapat membuat kesepakatan rekonsiliasi yang ditandatangani pekan lalu berada dalam bahaya.

Seorang pejabat Hamas menuturkan, keputusan Abbas untuk tidak segera mencabut sanksi terhadap Gaza dapat merusak suasana kondusif yang tengah terbangun dan dapat berujung pada batalnya kesepakatan rekonsiliasi.

"Kelanjutan tindakan penghukuman terhadap orang-orang kami di Gaza sebulan setelah pembubaran dewan administratif, akan merusak suasana untuk rekonsiliasi," kata seorang pejabat Hamas dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Al Arabiya pada Rabu (18/10).

Bulan lalu, Hamas setuju untuk membubarkan dewan administratifnya, yang dipandang sebagai pemerintah saingan di Gaza, dan mengembalikan kekuasaan sipil di daerah kantong tersebut ke Otoritas Palestina.

Keputusan Hamas ini tidak datang secara gratis, ada beberapa syarat yang diajukan Hamas, yang telah disetujui oleh pemrintah Palestina. Beberapa syarat diantaranya adalah adalah pengurangan pembayaran energi untuk wilayah tersebut dan pengangkatan sejumlah pembatasan lainnya.

Sementara itu, dalam kesepakatan rekonsiliasi, Hamas setuju untuk menyerahkan kontrol perbatasan kepada Ramallah pada tanggal 1 November, sebelum akhirnya pemerintah bersatu Palestina akan mengambil kontrol penuh atas Gaza pada tanggal 1 Desember mendatang.

Credit sindonews.com

Abbas Membuka Perekrutan untuk Dinas Keamanan di Gaza

RAMALLAH - Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, membuka rekrutmen Dinas Keamanan di Jalur Gaza. Keputusan adalah sebuah langkah yang akan mengatur ulang dinas keamanan di wilayah kantong tersebut.

Anggota Komite Central Fatah, Hussein Sheikh mengatakan, Abbas telah menandatangani keputusan untuk membuka rekrutmen di Jalur Gaza guna merestrukturisasi dinas keamanan tersebut. Ia mencatat bahwa sejumlah pemimpin keamanan di Tepi Barat akan pergi ke Gaza dalam beberapa hari mendatang untuk mengawasi struktur dinas keamanan di sana.

"Kami menginginkan sebuah institusi keamanan yang berkomitmen terhadap hukum dasar Negara Palestina, dan doktrinnya adalah untuk melindungi proyek nasional dan program politik legitimasi Palestina," tambahnya seperti dikutip dari Asharq al-Awsat, Rabu (18/10/2017).

Keputusan Abbas datang menjelang pertemuan yang dijadwalkan dengan pejabat keamanan dari Tepi Barat dan yang lainnya dari Jalur Gaza, untuk mengatur keamanan di sektor ini.

Sumber yang dekat dengan masalah tersebut mengatakan kepada Asharq al-Awsat bahwa keputusan presiden tersebut akan memerlukan pembangunan kembali dinas keamanan dan menyingkirkan beban apapun.

"Keputusan itu dibuat berkoordinasi dengan orang Mesir. Mereka telah diberitahu," tambah sumber tersebut.

Mereka melanjutkan dengan mengatakan bahwa sejumlah besar personil militer akan dirujuk ke masa pensiun.

"Ini mungkin juga berlaku untuk militer Hamas, dan kemudian sisanya akan dipilih sebagai inti kekuatan baru di Gaza," sumber tersebut menjelaskan.

Otorita Palestina berencana untuk menarik sekitar 5.000 anggota baru di Jalur Gaza. Pemohon harus orang Palestina yang memegang identitas Palestina, antara usia 18 dan 22. Dia tidak boleh dihukum karena kejahatan berat atau pelanggaran ringan. Dia harus memiliki penampilan yang baik dan telah lulus pemeriksaan medis awal, dan tidak dipisahkan dari layanan sebelumnya dengan keputusan disiplin.

Hamas dan faksi Palestina lainnya mengumpulkan ribuan orang bersenjata di Gaza. Senjata kelompok ini tidak dibahas dalam putaran dialog Palestina di Kairo. Hanya disepakati bahwa perdamaian dan perang akan didasarkan pada keputusan bersama dan bahwa senjata tetap berada di tempat persembunyian untuk digunakan bila diperlukan.

Credit sindonews.com

UAE bantu 100 korban cedera aksi bom bunuh diri di Somalia

bom bunuh diri (ANTARA News/Ridwan Triatmodjo)

Dubai, Uni Emirat Arab (CB) - Uni Emirat Arab (UAE), Rabu (18/10), mengumumkan negara itu akan merawat 100 orang yang cedera akibat aksi bom bunuh diri di Mogadishu dan mengirim pasokan medis ke berbagai rumah sakit Somalia, kata Kantor Berita Emirat (WAM).

Kantor berita resmi UAE menyatakan Bulan Sabit Merah Emirat telah memulai pengaturan darurat bagi pengiriman cepat orang yang cedera ke negara tetangga Somalia, Kenya, sesuai keperluan berdasarkan kondisi kesehatan mereka.

Masyarakat Bulan Sabit Merah UAE juga mengumumkan organisasi tersebut akan menyediakan perawatan menyeluruh buat 300 anak yatim-piatu yang telah kehilangan keluarga mereka dalam enam bulan terakhir aksi bom bunuh diri, sebagaimana dikutip dari Xinhua.

Tindakan itu adalah "ungkapan sesungguhnya" mengenai pentingnya ikatan UAE dan rakyatnya pada situasi saat ini di Somalia, dan upaya mereka untuk menyelamatkan mereka dari momok perang dan konflik, kata WAM.

Dua pemboman melanda dua persimpangan yang dipenuhi orang di jantung Ibu Kota Somalia, Mogadishu, pada Sabtu (14/10), sehingga menewaskan dan melukai ratusan orang.

Credit antaranews.com

Kemarau parah dan konflik paksa satu juta orang Somalia menyelamatkan diri

Zeinab (14) duduk menggendong keponakannya di kamp bagi warga yang mengungsi karena kekeringan yang melanda wilayah Dollow, Somalia, Selasa (4/4). (REUTERS/Zohra Bensemra/djo/17)

Mogadishu, Somalia (CB) - Sebanyak satu juta orang telah dipaksa meninggalkan rumah mereka tahun ini akibat konflik dan kemarau parah yang melanda beberapa wilayah Somalia, kata satu badan amal global pada Rabu (18/10).

Direktur Regional Dewan Pengungsi Norwegia (NRC) Gabriella Waaijman mengatakan orang Somalia yang terusir dari rumah mereka mencari makanan dan air terutama akibat kemarau parah.

"Kami terkejut dengan besarnya skala krisis ini," kata Waaijman di dalam satu pernyataan yang dikeluarkan di Mogadishu, Somalia, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi. "Rata-rata, sebanyak 3.500 orang per hari telah meninggalkan tempat tinggal mereka tahun ini untuk mencari makanan dan air agar mereka bisa bertahan hidup."

Kemarau telah mencengkeram negara di Tanduk Afrika itu pada tahun ketiga secara berturut-turut.

"Kita menyaksikan pengungsian besar-besaran dari daerah pedesaan, kondisi yang tak terlihat sejak kelaparan mematikan pada 2011-2012 --yang menewaskan 260.000 orang," kata Waaijman.

Badan amal yang dipimpin Waaijman mengatakan pedesaan yang kekeringan di seluruh Somalia telah berubah nyaris menjadi kota hantu, sementara panen gagal, ternak mati dan banyak keluarga menyelamatkan diri secara bergerombol setelah mereka kehabisan semua simpanan makanan mereka.

Pada September saja sebanyak 49.000 orang meninggalkan rumah mereka dan sebagian besar dari mereka pergi ke kamp yang sudah padat penghuni di daerah kota, tempat orang Somalia berbagi cerita mereka mengenai bagaimana mereka bertahan hidup.

NRC menanggapi krisis itu dengan bantuan uang kontan langsung buat keluarga yang menjadi korban kemarau, selain melancarkan program lain.

Waaijman mengatakan meskipun kemarau adalah penyebab utama pengungsian di Somalia tahun ini, penyebab lain meliputi konflik, kondisi tidak aman dan banjir.

"Kita harus terus memberikan tanggapan darurat guna mencegah kelaparan lain terjadi lagi di Somalia. Semua donor telah memberi sumbangan sangat besar bagi penanganan keadaan darurat ini, tapi lebih banyak dana diperlukan," kata Waaijman.

"Perkiraan buat musim hujan mendatang tidak membesarkan hati. Ini akan mendorong lebih banyak orang ke jurang (bencana), sehingga upaya yang berlanjut diperlukan," demikian peringatan Waaijman.

Krisis kemarau telah bertambah parah pada 2017. Separuh penduduk, lebih dari 6,2 juta orang, sekarang memerlukan bantuan kemanusiaan. Dengan banyak keluarga pindah untuk mencari makanan, 388.000 anak yang berusia di bawah lima tahun menderita gizi buruk akut.

Credit antaranews.com

Norway akan miliki menlu perempuan pertama

Arsip: Menlu RI Retno Marsudi dan Menlu Norwegia Børge Brende memimpin pertemuan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular mengenai bina perdamaian yang digelar di Perutusan Tetap RI untuk PBB di New York, Senin. (ANTARA News/Aditya E.S. Wicaksono)

Oslo (CB) - Menteri Pertahanan Norwegia Ine Eriksen Soereide pada Jumat akan ditetapkan sebagai menteri luar negeri, yang membuatnya menjadi perempuan pertama untuk menduduki posisi tersebut, menurut laporan media setempat, Rabu.

Jika penunjukannya dipastikan, Ine akan menggantikan Boerge Brende, yang bulan lalu terpilih sebagai ketua Forum Ekonomi Dunia.

Dengan mengutip sejumlah sumber yang tidak disebutkan namanya, stasiun penyiaran publik NRK dan stasiun televisi independen TV2 melaporkan bahwa Perdana Menteri Erna Solberg akan mengusung Eriksen Soereide untuk memimpin Kementerian Luar Negeri.

Penunjukan itu akan membuat tiga jabatan pemerintah, yaitu perdana menteri, menteri luar negeri dan menteri keuangan, berada di tangan perempuan, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Mendagri Portugal mundur terkait kebakaran hutan

Seorang pemadam kebakaran mengendarai sepeda motor menjauh dari kebakaran hutan di samping desa Macao, dekat Castelo Branco, Portugal, Rabu (26/7/2017). (REUTERS/Rafael Marchante)

Lisabon (CB) - Menteri Dalam Negeri Portugal Constanca Urbano de Sousa mengundurkan diri, Rabu, terkait kebakaran hutan yang telah menewaskan lebih dari seratus orang dalam empat bulan terakhir ini.

Namun, pengunduran diri itu tidak terlalu membuat pihak oposisi tenang. Oposisi juga telah mendesak agar Perdana Menteri Antonio Costa turun dari kursi jabatannya.

Kobaran api telah melalap wilayah utara dan tengah Portugal sejak Minggu setelah musim panas yang melanda negara itu, dalam hampir 90 tahun terakhir ini, menewaskan setidaknya 41 orang serta membuat dinas pemadam kebakaran serta lembaga-lembaga penyelamat kewalahan.

Pada Juni, kebakaran hutan menjatuhkan 64 korban jiwa.

Pemerintah Portugal, yang sebenarnya sedang menikmati penerimaan tinggi atas perekonomian yang meningkat, sedang menghadapi pemungutan suara pekan depan soal ketidakpercayaan masyarakat terkait lambatnya tanggapan terhadap kebakaran serta kegagalan pemerintah dalam mencegah jatuhnya korban jiwa.

Kendati mosi tidak percaya itu kemungkinan akan tidak akan berhasil disahkan, posisi pemerintahan Sosialis itu telah melemah di mata publik karena kebakaran tersebut. Menurut sejumlah pengulas, perombakan kabinet mungkin saja terjadi.

PM Costa, yang mengatakan ia memiliki kepercayaan terhadap pemerintahannya, telah menerima pengunduran diri Menteri de Sousa.

Kementerian yang dipimpin de Sousa bertanggung jawab dalam hal pemadaman kebakaran, kepolisian serta pelayanan perlindungan bagi masyarakat sipil.

"Walaupun tragedi ini disebabkan banyak faktor, saya tidak lagi memiliki kemampuan politik dan pribadi untuk meneruskan jabatan saya," kata de Sousa dalam pernyataan pengunduran dirinya.

PM Costa dijadwalkan melakukan pertemuan pada Rabu dengan Presiden Marcelo Rebelo de Sousa, yang juga dikecam karena penanganan terhadap kebakaran hutan.

Kebakaran tahun ini telah menghanguskan 520.000 hektar hutan, yaitu 52 kali lebih luas dari Lisabon serta mewakili hampir 60 persen keseluruhan wilayah yang terbakar di seluruh Uni Eropa pada 2017, menurut data Uni Eropa, Rabu.

Wilayah daratan Portugal merupakan 2,1 persen dari seluruh daratan Eropa, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Washington tuding militer Myanmar bertanggung jawab atas krisis Rohingya

Pengungsi Rohingya tiba di pantai setelah melewati perbatasan dari Myanmar, di Teknaf, Bangladesh, Minggu (15/10/2017). (REUTERS/Jorge Silva)

Washington (CB) – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Rex Tillerson, mengatakan, Rabu (18/10), Washington menganggap militer Myanmar bertanggung jawab atas krisis pengungsi Rohingya. Ia membuat perbedaan antara rezim sipil Aung San Suu Kyi dengan militer negara tersebut.

Setelah kembali mengadopsi sistem pemerintahan yang dipilih rakyat, Myanmar kini memiliki pemerintah ganda karena militer masih memegang kekuasaan yang besar dalam ranah keamanan dan di Negara Bagian Rakhine, lokasi pembersihan etnis seperti dilaporkan oleh PBB.

“Kami sangat prihatin atas peristiwa yang menimpa warga Rohingya di Myanmar,” ujar Tillerson.

“Saya telah berdialog dengan Aung San Suu Kyi dari pemerintah sipil, seperti yang Anda ketahui ini merupakan pemerintah berbagi kekuasaan.”

“Kami menganggap kepemimpinan militer bertanggung jawab atas peristiwa yang kini terjadi,” ujar Tillerson, seraya mengatakan dunia tidak akan berdiam diri dan “hanya menonton kekejaman.”

Dalam tujuh pekan terakhir, lebih dari setengah juta warga Rohingya mengungsi dari Rakhine, Myanmar ke Bangladesh.

Nasib yang menimpa warga Rohingya mengejutkan dunia. Para pengungsi mengaku tentara dan warga Buddha Myanmar membantai dan memperkosa warga sipil sebelum membakar desa-desa mereka.

Credit antaranews.com

AS: Militer Myanmar Bertanggung Jawab atas Krisis Rohingya

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Rex Tillerson, mengatakan bahwa pemimpin militer Myanmar bertanggung jawab atas krisis Rohingya. (Reuters/Yuri Gripas)

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Rex Tillerson, mengatakan bahwa pemimpin militer Myanmar bertanggung jawab atas krisis Rohingya.

"Kami benar-benar menganggap pimpinan militer bertanggung jawab atas apa yang terjadi," ujar Tillerson yang kemudian mengatakan bahwa AS "luar biasa prihatin" dengan situasi ini.

Meski demikian, Tillerson tak menjelaskan AS akan mengambil tindakan terhadap pemimpin militer Myanmar atas kekerasan yang sudah menyebabkan lebih dari 500 ribu Rohingya kabur ke Bangladesh tersebut.

Akhirnya, 43 anggota parlemen AS pun mendesak pemerintahan Trump untuk memberlakukan kembali larangan bepergian terhadap sejumlah pemimpin militer Myanmar.

Mereka juga mendesak pemerintah mempersiapkan sanksi terhadap para pemimpin militer Myanmar yang bertanggung jawab atas krisis kemanusiaan ini.

Desakan itu disampaikan melalui secarik surat kepada Tillerson. Atas nama sejumlah anggota Partai Republik dan Demokrat di Dewan Perwakilan, mereka menyebut "otoritas Myanmar menyangkal apa yang terjadi" dan mendesak Washington "mengambil langkah tegas."

Isu Rohingya ini kembali menjadi perhatian setelah bentrokan antara kelompok bersenjata dan militer Myanmar di Rakhine pecah pada 25 Agustus lalu.

Bentrokan itu dipicu oleh serangan kelompok bersenjata Pasukan Pembela Rohingya Arakan (ARSA) ke sejumlah pos polisi dan satu pangkalan militer di Rakhine.

Sejak saat itu, militer Myanmar melakukan operasi pembersihan. Alih-alih menangkap kelompok bersenjata, aparat yang dibantu dengan warga lokal diduga mengusir paksa etnis Rohingya dengan menyiksa, membakar rumah, hingga membunuh mereka.

Akibat konflik ini, 1.000 orang terutama Rohingya tewas, sementara lebih dari 500 ribu lainnya kabur ke Bangladesh. PBB menganggap tragedi kemanusiaan ini sebagai upaya pembersihan etnis secara sistematis.

"Seseorang, jika laporan ini benar, akan bertanggung jawab atas itu. Semua keputusan ada di tangan pimpinan militer Myanmar. Peran apa yang ingin mereka mainkan di masa depan Myanmar?" kata Tillerson.

Credit cnnindonesia.com

PBB Sebut Myanmar dan Dunia Gagal Lindungi Rohingya

Isu Rohingya ini kembali menjadi perhatian setelah bentrokan antara kelompok bersenjata dan militer Myanmar di Rakhine pecah pada 25 Agustus lalu. (Reuters/Danish Siddiqui)

Jakarta, CB -- Dua penasihat khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menganggap pemerintah Myanmar gagal memenuhi kewajiban internasional karena tak bisa melindungi Muslim Rohingya dari kekejaman yang terjadi di Rakhine.

Komentar tersebut diutarakan dua penasihat khusus PBB bidang pencegahan genosida, Adama Dieng, dan bidang kewajiban melindungi atau responsibilty to protect, Ivan Simonovic, dalam pernyataan bersama.

"Meskipun sudah ada peringatan dari kami [PBB] dan pejabat lainnya, pemerintah Myanmar gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional dan tanggung jawab utama untuk melindungi populasi Rohingya dari kejahatan yang kejam," bunyi pernyataan keduanya yang dikutip AFP, Rabu (19/10).

Keduanya juga menganggap komunitas internasional gagal merespons krisis kemanusiaan yang telah memicu gelombang ratusan ribu pengungsi Rohingya di Bangladesh ini sejak akhir Agustus lalu.

"Di saat yang sama, masyarakat internasional juga gagal melakukan tanggung jawabnya dalam penyelesaian krisis ini," katanya.

Isu Rohingya ini kembali menjadi perhatian setelah bentrokan antara kelompok bersenjata dan militer Myanmar di Rakhine pecah pada 25 Agustus lalu.

Bentrokan itu dipicu oleh serangan kelompok bersenjata Pasukan Pembela Rohingya Arakan (ARSA) ke sejumlah pos polisi dan satu pangkalan militer di Rakhine.

Sejak saat itu, militer Myanmar melakukan operasi pembersihan. Alih-alih menangkap kelompok bersenjata, aparat yang dibantu dengan warga lokal diduga mengusir paksa etnis Rohingya dengan menyiksa, membakar rumah, hingga membunuh mereka.

Akibat konflik ini, 1.000 orang terutama Rohingya tewas, sementara lebih dari 500 ribu lainnya kabur ke Bangladesh.

PBB menganggap tragedi kemanusiaan ini sebagai upaya pembersihan etnis secara sistematis. Dewan Keamanan PBB pun mendesak Myanmar menghentikan operasi militer di Rakhine, serta membuka akses kemanusiaan ke pusat konflik.

PBB juga meminta Myanmar mulai membuka jalan bagi para Rohingya yang sebagian besar mengungsi ke Bangladesh agar bisa kembali ke kampung mereka di Rakhine.

Namun, laporan terbaru Dewan HAM PBB mengindikasikan militer Myanmar menanam ranjau di perbatasan negaranya dengan Bangladesh untuk menghalau pengungsi Rohingya agar tidak bisa kembali secara permanen.

Meski begitu, hingga kini PBB dan sejumlah negara masih enggan menerapkan sanksi kepada Myanmar. Sebab, sejumlah diplomat di DK PBB mengatakan China dan Rusia sebagai sekutu dekat Myanmar menentang dan diprediksi akan memveto jika sanksi itu diajukan.

"Sekali lagi, kegagalan untuk menghentikan kejahatan yang kejam ini membuat kita semua terlibat. Kapan kita [dunia internasional] akan memenuhi janji yang tak terhitung jumlahnya ini?" demikian bunyi pernyataan tertulis kedua penasihat itu.

Credit cnnindonesia.com

Para Pemimpin Uni Eropa Tuntut Korut Akhiri Program Senjata Nuklir

BRUSSELS - Para pemimpin Uni Eropa pada hari Kamis (19/10/2017) akan menuntut Korea Utara (Korut) mengakhiri program senjata nuklir dan rudal balistiknya. Tuntutan mereka telah dirumuskan dalam draft pernyataan akhir KTT Uni Eropa (UE).

Draft itu disepakati hari Senin oleh para menteri luar negeri UE yang berisi serangkaian sanksi terbaru yang melampui tindakan keras Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap Pyongyang.

“Pemimpin (UE) akan memberitahu Pyongyang untuk meninggalkan program nuklir dan rudal balistiknya dengan cara yang lengkap, dapat diverifikasi dan tidak dapat dipulihkan,” bunyi draft tersebut, seperti dilansir Reuters.

Para pemimpin Eropa siap untuk mempertimbangkan tindakan lebih lanjut terhadap rezim Kim Jong-un yang berkuasa di Korut, tanpa merinci secara detail.

Sanksi terbaru itu akan dijatuhkan pula kepada negara-negara non-UE yang masih melakukan bisnis dengan Pyongyang.

UE kini telah melarang penjualan minyak dan produk minyak ke Korea Utara. China dan Rusia telah menolak larangan ekspor mentah secara langsung.

Credit sindonews.com

Korut Ancam AS Akan Hadapi Serangan yang Tidak Pernah Dibayangkan

SEOUL - Sebuah badan milik Korea Utara (Korut) mengancam Pyongyang dapat melakukan serangan yang tidak terbayangkan terhadap Amerika Serikat (AS) secara tiba-tiba. Ancaman terbaru ini dikeluarkan di tengah ketegangan Semenanjung Korea akibat program nuklir dan rudal Korut.

Intimidasi ini terjadi saat angkatan laut Korea Selatan (Korsel) dan AS mengadakan latihan bersama besar-besaran di perairan di semenanjung Korea. AS bahkan menerjukan kapal induk USS Ronald Reagan dalam latihan ini.

Komite darurat Korut untuk menentang latihan perang nuklir mengecam langkah Seoul-Washington memobilisasi aset strategis nuklir di dekat semenanjung tersebut.

"AS mengamuk dengan memperkenalkan di bawah hidung kami target yang telah kami tetapkan sebagai yang utama. AS harus berharap bahwa hal itu akan menghadapi penyerangan yang tak terbayangkan pada saat yang tak terbayangkan," kata agensi tersebut dalam sebuah pernyataan yang diberitakan Kantor Berita Pusat Korea, KCNA, seperti dikutip dari Yonhap, Kamis (19/10/2017).

Ketegangan meningkat di tengah uji coba nuklir dan rudal Korut dan perang retorika antara Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korut.

Pemimpin Kim Jong-un telah berjanji untuk mengambil tindakan "tingkat tinggi" melawan Washington karena Trump mengancam untuk menghancurkan total Korut jika AS dipaksa untuk membela diri dan sekutu-sekutunya karena nuklir Pyongyang.

Korut menembakkan dua rudal balistik antar benua (ICBM) pada bulan Juli dan melakukan uji coba nuklir keenam dan paling kuat bulan lalu.

Credit sindonews.com

Gunung Tempat Uji Coba Nuklir Korut Rusak Berat

SEOUL - Gunung yang menjadi lokasi uji coba nuklir Korea Utara (Korut) dilaporkan mengalami kerusakan. Gunung itu diketahui mengalami kondisi yang disebut dengan Tired Mountain Syndrome.

Kondisi yang dikenal sebagai "Tired Mountain Syndrome" terjadi saat ledakan nuklir menyebabkan batuan di sekitarnya menjadi lemah dan permeabel.

Lima dari enam tes nuklir Pyongyang dilakukan di bawah Gunung Mantap di lokasi uji coba nuklir Punggye-ri, di barat laut negara itu. Sejak uji coba nuklir Pyongyang yang paling baru, dan paling kuat, pada tanggal 3 September, telah terjadi tiga gempa kecil di daerah sekitarnya.

Yang pertama terjadi tak lama setelah ledakan tersebut sementara dua gempa kecil terjadi pada akhir September dan pekan lalu.

Situs 38North, yang memantau situasi di Korut, mengatakan bahwa ada kekhawatiran tentang fenomena di Gunung Mantap, karena area yang terkena dampak ledakan terakhir berpotensi dapat meluas sejauh 1,4 km dari titik peledakan.

Tapi situs itu mengatakan hasil seperti itu "tidak biasa", dan mungkin tidak akan menghentikan area yang digunakan untuk tes lebih lanjut.

"Tidak ada alasan yang tepat untuk berasumsi bahwa situs uji Punggye-ri tidak akan digunakan kembali untuk uji coba nuklir bawah tanah lanjutan," bunyi laporan tersebut seperti dikutip dari Sky News, Kamis (19/10/2017).

Situs itu mengatakan Punggye-ri memiliki dua kompleks terowongan yang tidak terpakai.

Kim Jong-un mengatakan kepada pejabat partai bulan ini bahwa senjata atom negara itu adalah "pedang berharga" untuk melindunginya dari agresi. Tapi rudal nuklir bukan satu-satunya yang diluncurkan Korut.

Wakil duta besar Korut untuk PBB mengatakan pihaknya juga berencana untuk meluncurkan lebih banyak satelit.

Pada pertemuan PBB yang disebut Kerjasama Internasional dalam Penggunaan Luar Angkasa yang Damai, Kim In Ryong mengatakan rencana lima tahun negara itu untuk 2016-2020 mencakup pengembangan satelit praktis yang dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan peningkatan hidup manusia.

Ia pun menuduh Amerika Serikat (AS) mencoba menghalangi usahanya dengan alasan melanggar sanksi PBB.

"AS adalah negara yang meluncurkan satelit terbesar dan mengklaim bahwa peluncuran satelit kita merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional," katanya.

Beberapa, termasuk di AS, khawatir program luar angkasa Korut merupakan topeng untuk mengembangkan senjata.

Credit sindonews.com

Badan Intelijen Australia Kewalahan Hadapi Ancaman Asing

abc news

Badan intelijen Australia mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa menyelidiki semua "spionase berbahaya" dan "gangguan asing" terhadap Australia karena besarnya skala kegiatan "jahat" yang diarahkan pada negara ini, tahun lalu.

Dalam laporan tahunannya, Badan Intelijen Keamanan Australia (ASIO) mengatakan, pihaknya telah mengidentifikasi "sejumlah negara dan aktor lainnya yang melakukan spionase dan campur tangan asing terhadap Australia".
"Dinas intelijen asing mencari akses ke informasi istimewa dan/atau rahasia mengenai aliansi dan kemitraan Australia, posisi kami dalam masalah diplomatic internasional, isu ekonomi dan militer, sumber energi dan mineral kami, serta inovasi kami dalam bidang sains dan teknologi," kata laporan tersebut.
Selama 12 bulan terakhir, ASIO mengatakan bahwa mereka mengidentifikasi "kekuatan asing yang secara diam-diam berusaha membentuk opini publik, media dan pejabat pemerintah Australia" untuk mencoba "memajukan tujuan politik negara mereka sendiri".
Badan intelijen domestik Australia itu menemukan bahwa "komunitas etnis dan agama" juga "tunduk pada operasi pengaruh tersembunyi yang dirancang untuk mengurangi kritik mereka terhadap pemerintah asing".

Direktur ASIO, Duncan Lewis, menyebut spionase dan gangguan asing sebagai ‘ancaman yang berbahaya’.

ABC News: Marco Catalano

Laporan ASIO itu diterbitkan menyusul adanya peringatan publik dari sejumlah pejabat Australia, baru-baru ini, mengenai tingkat campur tangan pemerintah China di sejumlah kampus universitas.
"Campur tangan oleh aktor asing bisa merusak kedaulatan Australia dengan memajukan tujuan negara asing melalui campur tangan tersembunyi dalam sistem politik Australia dan berusaha untuk terlalu memengaruhi persepsi publik akan sejumlah isu," kata laporan tersebut.
Dokumen ASIO itu tak mengidentifikasi masing-masing negara yang menjadi terduga mata-mata, namun pejabat pemerintah Australia percaya, China menjadi lebih agresif dalam aktivitasnya melawan Australia.
"Campur tangan asing di tengah masyarakat diaspora Australia melalui gangguan atau cara lain bisa mengikis kebebasan yang dinikmati semua orang yang tinggal di Australia," sebut Direktur Jenderal ASIO, Duncan Lewis.
"Kegiatan -yang dilakukan secara diam-diam untuk mengaburkan peran pemerintah asing -ini merupakan ancaman bagi kedaulatan kami, integritas institusi nasional kami dan pelaksanaan hak warga negara kami."
"Sementara bahaya dari spionase dan campur tangan asing segera terbukti dalam beberapa kasus, dalam kasus lain, potensi bahaya itu bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk terdeteksi."
"Spionase dan campur tangan asing adalah ancaman berbahaya - aktivitas yang mungkin tampak tidak berbahaya saat ini bisa memiliki konsekuensi signifikan di masa depan.”

Credit republika.co.id/australiaplus.com

Brexit Picu Serangan Terhadap Muslim Inggris Meningkat

Warga muslim memanjatkan doa bagi korban teror di Manchester, Inggris (23/5)

CB, LONDON -- Jumlah kejahatan kebencian terhadap warga Inggris dari etnis atau agama minoritas melonjak 29 persen. Peningkatan kejahatan ini terjadi dalam periode Inggris memilih untuk keluar dari Uni Eropa (Brexit) dan setelah terjadinya serangan baru-baru ini.

Departemen Dalam Negeri Inggris mengatakan terdapat kenaikan 29 persen dalam setahun menandai lompatan tahunan terbesar dalam kejahatan kebencian sejak angka pertama kali tercatat pada tahun 2011. Antara tahun 2015 dan 2016, terdapat 62.518 pelanggaran yang dilaporkan. Tahun berikutnya, angka itu naik menjadi 80.393, dilansir dari Aljazirah, Rabu (18/10).

Ada kenaikan yang nyata dalam kejahatan kebencian dalam periode saat referendum UE, kata laporan tersebut, merujuk pada referendum Brexit. Pelanggaran agama atau ras diperburuk dan meningkat dalam bulan-bulan menjelang pemungutan suara, dari sekitar 3.500 insiden yang tercatat pada bulan April 2016 sampai lebih dari 5.000 pada bulan Juni tahun yang sama, ketika keputusan untuk meninggalkan UE diumumkan. Pada bulan Juni 2017, dilaporkan bahwa kejahatan kebencian mencapai puncaknya sebanyak 6.000 orang.

Angka-angka tersebut meningkat setelah insiden Westminster Bridge, Manchester Arena dan London Bridge, yang berlangsung pada bulan Maret, Mei, dan Juni tahun ini. Peristiwa itu menyebabkan kematian lebih dari 30 jiwa. Islamophobia cenderung meningkat setelah kekerasan disangkakan kepada Muslim. Anggota senior Asosiasi Muslim Inggris Ragad Altikriti mengatakan wanita muslim menderita lebih banyak dalam hal ini.
"Brexit dianggap banyak orang sebagai sinyal bahwa pengungsi tidak diterima, jadi ada peningkatan kejahatan kebencian termasuk komunitas Muslim, terutama wanita yang tampak Muslim. Jilbab itu digabungkan dianggap asing dan tidak disambut baik." kata Altikriti.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Militer Irak Sebut Misi di Kirkuk Tercapai

Pasukan kepolisian federal Irak mengambil posisi di selatan kota campuran etnis Kirkuk, utara Irak, Sabtu (14/10) waktu setempat.

CB,KIRKUK -- Militer Irak mengaku telah mencapai misi di Kirkuk. Tentara Irak bersama milisi sekutu merebut kembali provinsi utara Kirkuk dan ladang minyak di sana ditambah daerah-daerah yang sebelumnya dikuasai pasukan Kurdi.

"Keamanan telah dipulihkan di sektor Kirkuk, termasuk Dibis, Al-Multaqa, Khabbaz serta ladang minyak Bai Hassan Utara dan Selatan," kata Komando Operasi Gabungan Irak kepada Aljazeera, Rabu (18/10).

Sebelumnya, tentara Irak menyerbu Kirkuk yang dikuasai pasukan Kurdi. Pertempuran bersenjata yang berlangsung selama tiga hari itu akhirnya berhenti dan diklaim dimenangi Irak.

Menurut pasukan Irak, mereka menguasai gedung gubernur tanpa ada tentangan dari militan Kurdi Peshmerga. Selusin Humvee dari Dinas Antiterorisme Irak yang dilatih di AS tiba di gedung tersebut dan langsung melakukan pengamanan di sekitarnya.

"Pasukan kembali ditugaskan dan berhasil mengambil alih kontrol di Khanaqin dan Jalawla di provinsi Diyala, begitu juga Makhmur, Bashiqa, Mosul dam, Sinjar dan beberapa area lain di dataran Nineveh," katanya.

Seperti diketahui, ketegangan antara kedua belah pihak semakin meningkat usai orang-orang Kurdi memilih memisahkan diri dalam referendum bulan lalu. Jajak pendapat tidak mengikat telah diadakan di daerah-daerah yang dikuasai KRG dan di beberapa wilayah yang disengketakan, termasuk Kirkuk.
Tak lama setelah referendum tersebut, parlemen Irak meminta al-Abadi mengirim pasukan ke Kirkuk. Mereka akhirnya mendapatkan kembali kendali atas ladang minyak di wilayah itu. Kirkuk terletak di luar perbatasan resmi wilayah semi-otonomi Kurdi dan merupakan rumah bagi masyarakat Kurdi, Arab, Turkmen, dan Kristen.

"Harapan Kurdi untuk sebuah negara merdeka merupakan suatu hal yang sudah berlalu," kata Perdana Menteri Irak, Haider al-Abadi.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

ISIS Kalah di Raqqa, Persoalan Belum Selesai

Tentara berpatroli di sebelah bangunan yang hancur di Kota Raqqa, Suriah.

CB, WASHINGTON -- Milisi yang didukung AS telah menyatakan kemenangan melawan IS di Raqqa pada Selasa (17/10) usai pertempuran mengerikan selama empat bulan. Kekalahan ISIS di Raqqa hanya permulaan untuk menstabilkan kawasan tersebut.

IS atau ISIS menguasai Raqqa pada Januari 2014, mengambil alih kendali dari faksi-faksi pemberontak yang menentang pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad.

"Merebut kembali Raqqa penting secara simbolis. Namun mengatasi keluhan ekonomi dan politik kaum Sunni sehingga ISIS lain tidak akan muncul sama pentingnya dengan pertempuran militer," kata anggota senior Middle East Institute, Bilal Saab, Rabu, (18/10).

Raqqa adalah kota besar pertama yang dikuasai ISIS sebelum meraih serangkaian kemenangannya yang cepat di Irak dan Suriah. ISIS mengeluarkan undang-undang dan mengeluarkan paspor dan uang

Namun sekarang ISIS telah kehilangan sebagian besar wilayahnya di Suriah dan Irak termasuk miliknya yang paling berharga, Kota Mosul, Irak.

Di Suriah, mereka dipaksa kembali ke tanah di lembah Efrat dengan padang pasir di sekitarnya. Para pengamat Timur Tengah mengatakan, di antara beragam masalah yang terpapar setelah pengusiran ISIS dari Raqqa adalah cara mencari uang untuk membantu membangun kembali kota yang hancur.
Kemudian bagaimana mendukung pemerintah daerah yang baru dalam menghadapi kemungkinan pemberontakan. Selain itu juga bagaimana mencegah Assad, yang didukung oleh Iran dan Rusia untuk mendapatkan kembali kontrol di Suriah.

"Tantangan sebenarnya ISIS akan berubah menjadi hantu pendendam. Mereka akan mencoba untuk bertahan dan menimbulkan kekacauan dalam keamanan dan pemerintahan pascakonflik dan konflik untuk melemahkan Amerika Serikat dan mitranya," kata Nick Heras dari Center for a New American Security.

Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri AS mengatakan, Washington tetap berkomitmen untuk melakukan proses perdamaian di Jenewa dan mendukung kelompok-kelompok perwakilan Suriah yang luas dalam diskusi tersebut.

Pejabat AS tersebut mengatakan, AS dan sekutunya akan terus memberikan bantuan kemanusiaan dan mendukung upaya untuk menstabilkan wilayah yang dibebaskan dari ISIS, termasuk menghapuskan IED dan bahan peledak lainnya.

Credit republika.co.id

Karzai: ISIS Alat AS untuk Kacaukan Afghanistan

MOSKOW - Amerika Serikat (AS) menggunakan pemberontakan Negara Islam (ISIS) sebagai alat di Afghanistan, yang bertujuan untuk mengacaukan seluruh wilayah. Hal itu diungkapkan oleh mantan presiden Afghanistan Hamid Karzai. Ia pun mendesak masyarakat internasional untuk meyakinkan AS bahwa mereka benar-benar perlu memerangi terorisme.

"Tidak ada tindakan yang dilakukan terhadap teroris Islam meskipun tindakan mengerikan mereka diketahui dengan baik sejak kedatangan Daesh (akronim bahasa Arab untuk ISIS) di lokasi Afghanistan," kata Karzai seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (19/10/2017).

Dia kemudian menyebutkan laporan tentang helikopter asing tanpa simbol yang memberikan dukungan kepada para teroris.

"Dari dua tahun ke depan sampai hari ini, setiap hari masyarakat setempat, para tetua setempat, pejabat pemerintah, media dan lainnya mulai melaporkan bahwa helikopter tak bersimbol, helikopter asing yang tidak bersimbol, akan masuk dan mendukung ekstremis di seluruh wilayah negara tersebut," ujar Karzai sela-sela Forum Valdai di Sochi, Rusia.

"Ada banyak bukti, sayangnya, ini menunjukkan bahwa kekuatan ekstremis ini dipasok dari basis asing di Afghanistan," kata Karzai.

"Pertanyaannya adalah, 'Mengapa? Untuk alasan apa?' Dan jika terus berlanjut, jika itu kemudian berhenti, tentu saja kesimpulannya adalah mereka digunakan sebagai alat," cetusnya.

Menurut Karzai alat ini digunakan oleh AS untuk mengejar tujuan regional yang lebih besar.

"Dukungan untuk Daesh di Afghanistan tidak sepenuhnya dimaksudkan untuk tujuan di Afghanistan. AS telah memantapkan dirinya di Afghanistan. Tidak perlu ada alasan untuk membangun dirinya sendiri di sana. Ini pasti untuk tujuan di luar Afghanistan, untuk menimbulkan masalah di wilayah ini," tuturnya.

Mantan presiden kemudian mengatakan sementara Afghanistan menyambut AS karena memberikan bantuan dalam perang melawan terorisme, dengan menggunakan negara tersebut sebagai boneka dalam permainan regional yang lebih besar tidak dapat diterima.

"Afghanistan seharusnya tidak menderita karena tujuan Anda yang lebih besar dan lebih besar. Afghanistan tidak boleh digunakan melawan tetangga atau kekuatan utama di lingkungan kita," tegasnya.

Karzai lantas menambahkan bahwa masyarakat internasional dan kekuatan regional harus berbicara kepada AS agar dapat melihat dengan akal dan membantu memulihkan kerja sama internasional melawan terorisme di negara tersebut.

"Jika tidak, sejumlah hal akan keluar dari tangan di Afghanistan dan akan ada masalah bagi kita semua, termasuk di AS," Karzai menyimpulkan.

Credit sindonews.com

Bom Bunuh Diri Tewaskan Pasukan Elite Pakistan

Serangan bom masih terus melanda Pakistan.

CB, QUETTA -- Bom bunuh diri mmenewaskan sedikitnya tujuh orang perwira polisi dan melukai 22 petugas lainnya. Bom itu meledak di sebelah barat daya kota Quetta, Pakistan.

Aparat di lokasi Muhammad Akbar mengatakan, bom itu memang mengincar truk yang mengangkut personel polisi. Dia mengungkapkan, korban bom adalah kepolisian elite.

"Bom menewaskan enam petugas dan seorang warga sipil, juga melukai 22 orang," kata walikota Quetta Sanaullah Zehri di rumah sakit tempat korban dirawat sepeti dilansir laman Aljazirah, Rabu (18/10).

Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas peristiwa terebut. Meski demikian, daerah tersebut belakangan kerap diserang oleh kelompok-kelompok seperti Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), ISIS dan gerilyawan lainnya.

Pekan lalu, lima orang tewas dalam serangan yang menargetkan komunitas minoritas Hazara Syiah di kota tersebut. Awal bulan ini, pelaku bom bunuh diri merenggut nyawa 18 orang ditempat suci sufi dekat kota Jhal Magsi, sekitar 165 km selatan Quetta.

Provinsi ini juga menjadi lokasi incaran separatis bersenjata selama satu dekade oleh pejuang etnis Baloch yang memperjuangkan kemerdekaan. Awal pekan ini, separatis itu mengklaim telah membunuh dua petugas keamanan Pakistan yang difungsikan untuk melindungi Koridor Ekonomi China-Pakistan (CPEC) di distrik Panjgur.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Serangan Taliban Tewaskan 71 Orang, Termasuk Jenderal Polisi

Kelompok Taliban.

CB, KABUL -- Sedikitnya 71 orang tewas dalam serangkaian serangan oleh Taliban di Provinsi Paktia dan Ghazni, Afghanistan. Sebanyak 41 orang di antaranya tewas dalam serangan bom bunuh diri dan pertempuran senjata, yang melukai 150 lainnya, di sebuah pusat pelatihan polisi di Gardez, ibu kota provinsi Paktia. Adapaun 30 lainnya tewas dalam pengeboman mobil di provinsi Ghazni.

Seperti dilansir dari Aljazirah, Rabu (18/10), serangan di Paktia terjadi saat militan Taliban menyerang markas polisi regional sekitar pukul 09,00 pagi waktu setempat pada Selasa (17/10) di Gardez atau kurang dari 161 km dari ibu kota, Kabul.

Menurut wakil gubernur Paktia, Hidayatullah Hamidi penyerang menggunakan sebuah truk dan kendaraan lapis baja yang dicuri dari pasukan keamanan. Kepala polisi Brigadir Jenderal Toryali Abdiani termasuk dalam korban tewas.

Sejumlah mahasiswa dan warga sipil Paktia, yang hadir di dekat markas besar polisi untuk mengumpulkan kartu identitas dan paspor mereka, ikut menjadi korban.

Wakil menteri dalam negeri, Jenderal Murad Ali Murad mengatakan di Kabul 21 warga sipil termasuk di antara korban tewas dalam ledakan Paktia. Dalam sebuah pernyataan, kementerian dalam negeri mengatakan tujuh orang ikut ambil bagian dalam serangan tersebut. Dua orang melakukan pengeboman, sementara para penyerang lainnya terlibat bentrokan senjata dengan polisi.

Unit polisi khusus kemudian mengalahkan lima penyerang lainnya. Dalam sebuah pernyataan di Twitter, Zabiullah Mujahid, juru bicara Taliban, mengklaim serangan Paktia. Dia mengatakan unit polisi khusus adalah target utama.
Berbatasan dengan Waziristan Utara, salah satu dari tujuh wilayah semi otonomi Pakistan , Paktia di Afghanistan adalah tempat kelahiran Jaringan Haqqani Taliban. Militer Pakistan menguasai kembali Waziristan Utara dari Taliban Pakistan setelah serangan diluncurkan pada pertengahan 2014 yang berlangsung sampai akhir 2016.

Sementara itu, untuk serangan di Provinsi Ghazni, pemerintah mengatakan bahwa para militan meledakkan sebuah kendaraan lapis baja di pintu masuk administrasi distrik Andar pada dini hari, dan kemudian terlibat baku tembak.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Kecurigaan Trump Bikin AS-Iran Kembali Tegang

Photo : Tasnim News Agency/Handout via REUTERS

Protes terhadap Donald Trump di Teheran, Iran

CB – Kecurigaan Amerika Serikat, seperti yang disampaikan Presiden Donald Trump soal Kesepakatan Nuklir Iran, kini di tangan Kongres AS. Berbicara di hadapan Kongres beberapa waktu lalu, Trump mengatakan bahwa Iran tak sepenuhnya patuh pada kesepakatan yang diteken bersama Rusia, China, Inggris, Prancis, Jerman dan Uni Eropa itu.
Dilansir Reuters, Trump bahkan berencana akan mendesertifikasi Perjanjian Nuklir itu dan menjadi negara satu-satunya yang menganggap Iran masih menutup-nutupi program nuklirnya. Implikasinya, AS bisa kembali melakukan embargo ekonomi terhadap Iran yang sempat dicabut pada saat perjanjian itu sudah disepakati.

Trump karena itu menyerahkan kepada Kongres AS dalam dua bulan atau 60 hari untuk memberi keputusan soal perlu tidaknya melanjutkan kesepakatan multinegara tersebut. Dia juga menuntut alasan yang relevan.
Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, mengatakan bahwa AS bukan ingin cari masalah dengan menekan Iran. Namun AS ingin agar Iran benar-benar transparan dengan program nuklir dan senjatanya.
"Tujuannya ya cuma satu, agar Iran benar-benar transparan," kata Haley.

Dinilai Berbahaya
Sementara negara-negara lainnya yang turut dalam Kesepakatan Nuklir menyayangkan sikap Trump yang dinilai berbahaya. Uni Eropa menilai bahwa tanpa Kesepakatan Nuklir maka potensi pengayaan nuklir negara itu justru
tak akan bisa diprediksi.
Sementara PBB menilai bahwa Iran sudah mengikuti langkah-langkah yang harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
"Yang ingin kami tekankan, jangan sampai Iran akan menjadi Korea Utara selanjutnya," kata Haley lagi.

Sementara Presiden Iran, Hassan Rouhani juga menilai bahwa kecurigaan AS terhadap Iran sangat berlebihan.

Credit viva.co.id

Selain Trump, Ada Lagi Pejabat AS yang Paling Dibenci Korut

Photo : REUTERS/Lucas Jackson

Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley (kanan), dan Presiden Donald Trump.

CB – Ketegangan antara Amerika Serikat dan Korea Utara masih terus terjadi. Apalagi, Korut makin gerah karena AS berhasil melobi PBB untuk menjatuhkan sanksi yang lebih berat kepada negara itu.
Bahkan Korut baru-baru ini menyatakan, negaranya tak akan mau berdiplomasi dengan AS sebelum bom atau rudal pertama menyentuh daratan Amerika. Presiden Donald Trump bisanya menjadi objek cibiran Pyongyang. Perang urat saraf antara Trump dan pemimpin Korut Kim Jong-un juga menjadi sorotan dunia.

Namun selain Trump, Korut juga menyoroti kiprah Politikus AS lainnya. Dia adalah Duta Besar untuk PBB, Nikki Haley. Politikus perempuan itu sebagaimana diposisikan otoritas Korut, juga tampaknya menjadi tumpuan kebencian. Haley dinilai menjadi salah figur yang memanas-manasi PBB agar menjatuhkan sanksi lebih besar atas negara itu.
Dalam sidang-sidang PBB termasuk di Dewan Keamanan, Haley dilaporkan selalu vokal mengkritik dan menekan agar PBB dan negara-negara anggotanya ikut bereaksi terhadap Korut.
Saking sebalnya dengan Haley, Korut melalui agensi pemerintahnya bahkan menyebut perempuan tersebut sebagai pelacur sebagaimana dilansir laman Independent.

Korut juga menuding Haley tak kompeten menjadi dubes dan hanya bisa menjilat tuannya namun membawa-bawa kepentingan nasional AS. Korut juga menyebut Haley sebagai perempuan berlidah tajam.

Namun beberapa media sempat menyebutkan bahwa Haley kini termasuk politikus paling menonjol dalam pemerintahan Trump. Peran Haley sebagai Dubes AS untuk PBB dinilai bisa dijalankannya dengan optimal. Bahkan Haley diprediksi akan menjadi politikus paling berpengaruh di negara itu.

Credit viva.co.id

Korea Utara Bikin Bom Hidrogen atau Atom?

CB, Jakarta - Korea Utara sudah lama mencari cara untuk melancarkan serangan ke musuh bebuyutannya, Amerika Serikat. Uji coba bom nuklir terbaru Korut dilaporkan bisa memuat bom hidrogen ke dalam misil balistik antarbenua (intercontinental ballistic missile – ICBM).

Bom hidrogen atau yang biasa disingkat Bom-H adalah bom yang sangat berbahaya dibanding bom atom yang selama ini diuji Korut. Kekuatannya 1.000 kali lebih kuat dibanding bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada Perang Dunia II.

Tiga uji coba bom nuklir pertama Korut dari tahun 2006 hingga 2013 adalah uji bom atom yang skalanya sama dengan bom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, yang menewaskan sekitar 200.000 jiwa.

Uji nuklir terakhir itu diperkirakan memiliki kekuatan 100 kiloton, 10 kali lebih kuat dibanding uji nuklir tahun lalu, yang menyebabkan gempa berskala 5,3.

Pembawa berita Korea Utara memuji secara antusias ledakan besar yang tak terduga di televisi dan menambahkan bahwa itu menandai perkembangan yang sangat signifikan dalam memperoleh tujuan akhir untuk menjadi negara dengan kekuatan nuklir.

Bom hidrogen yang juga disebut bom termonuklir menggunakan fusi yaitu inti-inti atom yang bergabung untuk menghasilkan energi ledakan. Bintang pun menghasilkan energi melalui proses fusi. Sedangkan bom atom bekerja dengan cara fisi, yaitu pembelahan atom sebagaimana cara kerja pembangkit nuklir.
Teknologi bom hidrogen lebih canggih dan sekali dijatuhkan, ia merupakan ancaman besar. Ia juga bisa dibuat cukup kecil untuk masuk ke ujung misil balistik antarbenua.
Andrei Lankov, Profesor Universitas Kookmin, mengatakan bom H mampu meluluhlantakkan New York. “Dengan bom atom, paling parah setengah kota Manhattan bisa hancur,” ujarnya. Dengan kekuatan yang lebih dahsyat, biaya bom hidrogen juga lebih besar.
“Sangat berlebihan mempunyai alat sebesar dan semahal itu untuk ukuran orang Korea Utara. Itu sangat tidak masuk akal. Sama seperti membeli Porsche saat berbelanja di toko sebelah. Program yang sangat mahal yang tidak akan berkontribusi besar bagi keamanan negara. Namun, kadangkala pemerintah melakukan hal-hal gila seperti ini,” kata Lankov.
Bom hidrogen merupakan standar global untuk lima negara dengan kemampuan nukir yang luar biasa, yaitu AS, Rusia, Prancis, Inggris, dan Tiongkok. Negara lain juga bisa jadi mempunyai nuklir atau sedang membangun nuklir meski seluruh dunia berupaya untuk mencegah peningkatannya.
Kune Y Suh, Profesor teknik nuklir di Universitas Nasional Seoul mengatakan, “Korea Utara sudah memantapkan diri mereka sebagai negara pengembang nuklir. Ini sudah bukan lagi ‘game changer’ (pengubah tatanan) melainkan ‘game over’.”

Credit tempo.co

Korea Utara mau berunding dengan syarat

Arsip Foto. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyaksikan peluncuran rudal Hwasong-12 dalam foto tidak bertanggal yang disiarkan oleh Pusat Kantor Berita Korea Utara (KCNA), Sabtu (16/9/2017). (KCNA via REUTERS )

Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB (CB) - Korea Utara pada Senin (16/10) mengatakan kepada PBB bahwa mereka tidak akan pernah merundingkan perlucutan senjata kecuali Amerika Serikat (AS) membalikkan kebijakan "bermusuhan mereka".

Wakil Duta Besar Korea Utara untuk PBB Kim In Ryong mengatakan kepada komite Majelis Umum mengenai perlucutan senjata bahwa situasi di semenanjung Korea "telah mencapai titik ketidakpastian dan perang nuklir dapat terjadi kapan saja."

"Kecuali kebijakan bermusuhan dan ancaman nuklir AS benar-benar ditiadakan sepenuhnya, kami tidak akan pernah menegosiasikan senjata nuklir dan roket balistik kami dalam situasi apa pun," katanya.

Menyusul serangkaian peluncuran rudal dan uji nuklir keenam, Kim mengatakan negaranya "telah melewati gerbang terakhir" menuju kekuatan nuklir penuh dengan perlengkapan-perlengkapan untuk serangan nuklir.

"Seluruh daratan AS dalam jangkauan tembak dan kalau AS berani menyerbu wilayah suci kami, bahkan satu inchi saja, mereka tidak akan lepas dari hukuman berat kami di bagian dunia mana pun," kata diplomat Korea Utara itu.

Presiden Donald Trump telah terlibat perang kata dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, menghujat dan mengancam untuk "menghancurkan total" Korea Utara bila mengancam AS.

Namun Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson mengatakan pada Minggu bahwa Trump ingin menghindari perang, meski presiden itu di Twitter mengatakan Tillerson "membuang-buang waktunya" dengan upaya diplomasi.

"Dia (Trump) tidak ingin berperang," kata Tillerson kepada CNN, menambahkan upaya diplomasi tersebut akan "berlanjut sampai bom pertama dijatuhkan."

AS dan Korea Selatan pada Senin memulai latihan Angkatan Laut Gabungan 10 hari dalam aksi unjuk kekuatan terkini pada Korea Utara.

Kim mengatakan Korea Utara tidak akan menyasar negara yang tidak bergabung dengan kampanye militer AS.

"Selama satu negara tidak ambil bagian dalam aksi militer AS terhadap DPRK, kami tidak punya niat untuk menggunakan atau mengancam menggunakan senjata nuklir pada negara yang lain," katanya sebagaimana dikutip kantor berita AFP.

AS telah memimpin upaya di Dewan Keamanan PBB untuk menerapkan dua set sanksi keras baru terhadap Korea Utara terkait uji rudal balistik antar-benuanya.

Credit antaranews.com