Barzani Minta Dunia Internasional Hormati Referendum Kurdi

Presiden Kurdi Irak, Masoud Barzani meminta kepada dunia internasional untuk menghormati referendum kemerdekaan yang berlangsung di wilayahnya. Foto/Reuters

ERBIL - Presiden Kurdi Irak, Masoud Barzani meminta kepada dunia internasional untuk menghormati referendum kemerdekaan yang berlangsung di wilayahnya. Dalam referendum yang berlangsung Senin lalu itu, mayoritas warga Kurdi Irak memutuskan ingin merdeka dari Baghdad.

Dalam pidato pertama pasca referendum, pemimpin Pemerintah Kurdi Irak atau KRG tersebut menyatakan jutaan orang terlibat dalam pemungutan suara pada Senin, dan dunia internasional harus menghormati pilihan mereka.

"Kami mungkin menghadapi kesulitan, tapi kami akan mengatasinya. Kami kekuatan dunia untuk menghormati kehendak jutaan orang yang memberikan suara dalam referendum," kata Barzani, seperti dilansir Reuters pada Rabu (27/9).

Di kesempatan yang sama, dia juga meminta pemerintah pusat Irak di Baghdad untuk terlibat dalam dialog serius mengenai hasil referendum, dan bukannya mengancam KRGi dengan sanksi.

Sebelumnya, Perdana Menteri Irak Haider el-Abadi menyatakan, pihaknya tidak akan melakukan pembicaraan dengan KRG mengenai hasil referendum kemerdekaan yang terjadi di wilayah otonomi Irak itu.

Abadi menuturkan, untuk saat ini pihaknya belum siap untuk melakukan pembicaraan dalam bentuk apapun dengan KRG mengenai hasil referendum tersebut. Hasil referendum itu sendir menggambarkan kalau mayoritas penduduk Kurdi menginginkan merdeka dari Irak. 

Credit  sindonews.com

Referendum, Warga Kurdi Pilih Merdeka dari Irak

Warga Kurdi Irak mengibarkan bendera dan bergembira setelah hasil referendum mendukung kemerdekaan penuh dari Irak. Foto/Istimewa

BAGHDAD - Warga yang tinggal di Irak utara mendukung kemerdekaan untuk Wilayah Kurdistan dalam referendum kontroversial hari Senin. Komisi pemilihan mengatakan 92% dari 3,3 juta orang Kurdi dan non-Kurdi yang memberikan suara mereka mendukung pemisahan diri.

Pengumuman hasil referendum tersebut tetap diumumkan meski ada seruan terakhir agar hasilnya "dibatalkan" dari perdana menteri Irak. Haider al-Abadi mendesak orang Kurdi untuk melakukan dialog dengan Baghdad "dalam kerangka konstitusi".

Pemimpin Kurdi mengatakan suara "Ya" akan memberi mereka mandat untuk memulai negosiasi pemisahan diri dengan pemerintah pusat di Baghdad dan negara-negara tetangga seperti dikutip dari BBC, Kamis (28/9/2017).

Sementara itu, parlemen Irak meminta perdana menteri untuk mengerahkan tentara ke wilayah Kirkuk yang kaya minyak dan daerah-daerah sengketa lainnya yang dipegang oleh pasukan Kurdi.

Pejuang Peshmerga Kurdi menguasai Kirkuk, sebuah wilayah multi-etnis yang diklaim oleh pemerintah pusat Kurdi dan pemerintah pimpinan Arab, ketika militan jihad dari negara Islam disebut (ISIS) menyapu seluruh Irak utara pada tahun 2014 dan tentara Irak ambruk.

Referendum tersebut diadakan di tiga provinsi Irak yang membentuk Wilayah Kurdistan, dan juga "wilayah Kurdistan di luar wilayah administrasi".

Pejabat komisi pemilihan mengatakan pada sebuah konferensi pers di Irbil pada hari Rabu sore bahwa 2.861.000 orang telah memilih "ya" untuk merdeka dan 224.000 telah memilih "tidak". Jumlah pemilih adalah 72,61% di antara yang berhak memilih.

Dalam sebuah pidato di parlemen sebelum diumumkan, Abadi bersikeras bahwa dia "tidak akan pernah berdialog" mengenai hasil referendum dengan Pemerintah Daerah Kurdistan (KRG).

Pemungutan suara tersebut ditentang keras oleh Baghdad dan sebagian besar masyarakat internasional. Mereka mengungkapkan keprihatinan tentang efeknys yang berpotensi mendestabilisasi, terutama dalam pertempuran melawan ISIS.

Abadi mengatakan bahwa prioritasnya sekarang adalah untuk "melestarikan keamanan warga negara" dan berjanji untuk "membela warga Kurdi di dalam atau di luar" Wilayah Kurdistan.

"Kami akan memberlakukan peraturan Irak di semua distrik di wilayah tersebut dengan kekuatan konstitusi," tambahnya. 

Perdana menteri juga menegaskan kembali ancamannya untuk mencegah penerbangan internasional langsung ke Wilayah Kurdistan jika Baghdad tidak diberi kendali atas bandara Irbil dan Sulaimaniya pada hari Jumat sore.

Terkait hal itu, Menteri transportasi KRG mengatakan bahwa dia mencari klarifikasi dari Baghdad.

"Kami tidak mengerti bagaimana memberi mereka dua bandara. Mereka sudah tunduk pada Otoritas Penerbangan Sipil Irak," kata Mowlud Murad kepada wartawan.

Amerika Serikat (AS), yang "sangat kecewa" bahwa referendum diadakan, juga mempertanyakan ancaman Abadi untuk melarang penerbangan internasional.

Juru bicara departemen luar negeri Heather Nauert mengatakan pada hari Selasa bahwa tindakan semacam itu "tidak akan menjadi contoh keterlibatan secara konstruktif".

Sementara itu, Middle East Airlines Lebanon dan EgyptAir memperingatkan pelanggan bahwa mereka akan menghentikan penerbangan ke Irbil dari Jumat sampai pemberitahuan lebih lanjut.

Abadi juga menuntut kontrol semua penyeberangan dan pendapatan minyak.

Suku Kurdi adalah kelompok etnis terbesar keempat di Timur Tengah namun mereka tidak pernah mendapatkan negara dengan status tetap.

Di Irak, di mana mereka membentuk sekitar 15% sampai 20% dari populasi 37 juta orang, Kurdi menghadapi penindasan selama bertahun-tahun sebelum memperoleh otonomi pada tahun 1991.



Credit  sindonews.com

'ARSA Hanya Jadi Pembenaran Myanmar untuk Persekusi Rohingya'

 

Organisasi kemanusiaan menyebut krisis kemanusiaan di Rakhine, Myanmar, bukan dipicu oleh kelompok bersenjata ARSA. (Reuters/Danish Siddiqui)

Jakarta, CB -- Organisasi kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) menyebut krisis kemanusiaan di Rakhine, Myanmar, bukan dipicu oleh kelompok bersenjata Pasukan Penyelamat Rohingya Arakan atau ARSA yang selama ini disalahkan oleh pemerintah setempat.

Salah satu ketua tim SOS ACT, Anca Rahadiansyah, mengatakan serangan terkoordinasi ARSA pada 25 Agustus lalu itu semata terjadi karena kelompok tersebut putus asa menanggapi kekerasan dan persekusi yang selama ini terjadi pada Muslim Rohingya.

"Mengenai isu ARSA, saya dapat informasi dari relawan lokal dan para pengungsi Rohingya saat bahwa ARSA memang ada tapi mereka bukan pemicu kerusuhan. Justru mereka yang menyerang pada 25 Agustus lalu itu melakukannya karena hopeless (putus asa) atas kekerasan yang dilakukan junta militer beberapa hari sebelumnya," kata Anca dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (27/9).

"Tapi serangan ARSA itu malah dijadikan pembenaran supaya junta militer bisa melakukan operasi pembersihan di Rakhine dengan menembaki dan membakar kampung-kampung Rohingya di sana."

Myanmar kembali menjadi sorotan setelah krisis kemanusiaan di Rakhine kembali mencuat sejak militer Myanmar melancarkan operasi pembersihan terhadap etnis Rohingya dengan alasan menumpas ARSA, 25 Agustus lalu.

Sejak itu pun militer mengerahkan operasi pembersihan untuk menangkap para pelaku penyerangan. Alih-alih menangkap kelompok bersenjata, militer Myanmar malah diduga menyiksa hingga membunuh warga Rohingya secara membabi-buta di Rakhine.

Sejumlah pemantauan menggunakan foto citra satelit dan laporan saksi mata yang dibuat beberapa kelompok pemerhati HAM seperti Amnesty International juga menunjukkan adanya pembakaran secara sengaja kampung-kampung Rohingya di wilayah itu.

Selain itu, gelombang pengungsi Rohingya yang terus berdatangan ke negara tetangga seperti Bangladesh pun, tutur Anca, menambah keyakinan bahwa ada kekerasan yang dilakukan secara sistematis oleh otoritas di sana.

"Ratusan ribu orang [Rohingya] rela sebrangi sungai Naf dan teluk Bengali secara bergelombang untuk sampai ke Bangladesh. saya rasa tidak mungkin hal ini hanya karena ARSA yang ganggu militer Myanmar," ujar Anca.

Sejak awal September, Anca bersama timnya telah bertolak ke Bangladesh untuk menyalurkan sejumlah bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya di perbatasan negara itu.

Selama di sana, Anca menuturkan, perbatasan tidak pernah sepi didatangi pengungsi Rohingya yang baru datang.

"Keadaan mereka lusuh dan lelah. Sebagian dari para pengungsi yang baru datang itu perempuan bahkan ada anak-anak hingga bayi yang baru lahir. Mereka berjalan untuk sampai perbatasan Bangladesh hingga belasan hari lamanya, bayangkan," kata Anca.

Dia mengatakan tenda dan tempat penampungan atau shelter menjadi hal yang saat ini paling dibutuhkan para pengungsi. Sebab, kamp-kamp penampungan sudah hampir terlalu penuh untuk menempatkan para pengungsi yang terus berdatangan.

ACT bahkan memprediksi Bangladesh telah menerima sekitar 1 juta pengungsi Rohingya sejak akhir Agustus lalu.


Credit  cnnindonesia.com

Militer Myanmar, Kekuatan di Luar Kendali Suu Kyi

 

Panglima Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing mempunyai peran penting dalam pemerintahan Myanmar. (Reuters/Hla Hla Htay)

Jakarta, CB -- Penasihat Negara Aung San Suu Kyi tengah menjadi pusat kritik dan kecaman akibat krisis kemanusiaan yang menimpa masyarakat Rohingya. Namun, pemimpin de facto Myanmar itu bisa dikatakan memang tidak mempunyai kuasa penuh di negaranya.

Sejumlah analis secara spesifik menyebut Suu Kyi tidak bisa mengendalikan kekuatan militer yang melakukan operasi brutal terhadap etnis minoritas Muslim tersebut. Sejak 25 Agustus, diperkirakan sudah ada 1.000 orang yang tewas akibat persekusi oleh tentara Myanmar.

Junta militer, kekuatan yang menguasai negara itu dengan tangan besi sejak 1962 hingga 2011 lalu, masih menguasai pasukan keamanan, kepolisian dan posisi kunci dalam kambinet pemerintahan. Suu Kyi yang pernah menjadi tahanan politik di masa-masa kelam itu pun kini tidak bisa apa-apa untuk mengubahnya.

"Di bawah Konstitusi, panglima (angkatan bersenjata Myanmar) adalah bos bagi dirinya sendiri, dia tidak melapor pada Aung San Suu Kyi. Dia tidak bisa dipecat," kata Aaron Connelly, peneliti Program Asia Timur di Institut Lowy, Sydney.

"Jika militer mesti memilih antara kekuasaan atau hormat internasional, mereka akan memilih kekuasaan. Pertanyaannya adalah seberapa banyak mereka mau mengalah. Kita belum pernah melihat bukti mereka mau mengalah lebih banyak dari apa yang mereka relakan dalam konstitusi 2008," ujarnya, Jumat (22/9).

Sejak 25 Agustus, ketika kelompok bersenjata Rohingya disebut pemerintah menyerang sejumlah pos polisi dan sebuah pangkalan militer, angkatan bersenjata Myanmar memulai "operasi pembersihan" yang mengincar masyarakat Rohingya.


Selain memakan banyak korban jiwa, operasi itu juga memaksa lebih dari 400 ribu orang mengungsi ke negara tetangga, Bangladesh. Mereka yang berhasil melarikan diri menyebut rumahnya dibakar dan bercerita soal sanak keluarga yang menghilang entah ke mana.

Masih Berkuasa

Sebagaimana dirangkum CNN, pada 2008, konstitusi baru mengalokasikan seperempat kursi parlemen untuk militer. Reformasi konstitusi itu adalah cara mereka untuk mempermudah langkah Myanmar kembali dari perasingan di masyarakat internasional.

Selain itu, mereka juga melakukan sejumlah langkah lain, termasuk mengembalikan pemerintahan sipil dan membebaskan Suu Kyi dipenjara karena menentang pemerintahan junta. Namun, dalam konstitusi baru itu, militer masih dimungkinkan untuk bergeliat ketika kekuasaannya terasa diancam.

Di antara dekrit dalam dokumen itu adalah syarat yang tidak memungkinkan warga dengan dua kewarganegaraan untuk menjadi presiden. Karena mendiang suami dan kedua putra Suu Kyi yang kini sudah dewasa menyandang status warga negara Inggris, dia tidak bisa maju sebagai presiden.

Walau demikian, dia bisa memainkan peran besar dalam posisi yang sengaja dibuat untuknya, Penasihat Negara. Dalam pemilihan umum 2015, dia mengatakan "saya akan berada di atas presiden" jika partainya menang.

Sementara itu, dalam Konstitusi, peran Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar kerap tumpang tindih dengan Presiden. Selain memungkinkan Panglima untuk menominasikan kandidat militer untuk menempati kedua kamar parlemen, Konstitusi juga memperbolehkannya untuk "mengambil alih dan menerapkan kekuatan kedaulatan negara" dalam keadaan darurat.

Konstitusi juga melarang hukum "retrospektif." Peraturan itu berarti militer tidak bisa didakwa karena kejahatan yang sudah lalu, termasuk menjebloskan Suu Kyi ke tahanan rumah dan mengingkari pemilu 1990 yang sebenarnya bisa secara efektif melucuti kekuatan para jenderal.

Saat berpidato di hadapan diplomat di Myanmar, 19 September lalu, Suu Kyi menegaskan bahwa pemerintahannya masih muda dan upaya untuk menegakkan demokrasi masih seumur jagung.


"Setelah separuh abad atau lebih di bawah kekuasaan otoriter, sekarang kita berada dalam proses mengasuh negara kita," ujarnya. "Kita adalah negara yang muda dan rapuh dihadapkan pada banyak masalah, tapi kita harus bisa bertahan. Kita tidak bisa hanya berkonsentrasi pada beberapa hal saja."

Advokat pemenang penghargaan Nobel ini mesti bertahan dihadapkan pada kemarahan dan kecaman atas kekejaman terhadap Rohingya. Sementara itu, hari-hari Panglima Jenderal Senior Min Aung Hlaing justru berlangsung seperti biasanya.

Sementara Suu Kyi memilih untuk membatalkan pidatonya di Perserikatan Bangsa-Bangsa demi menyelesaikan permasalahan di dalam negeri, Min Aung Hlaing justru menjamu diplomat asing, berbicara pada audiensi militer dan menerima bantuan kemanusiaan untuk korban "kekacauan" yang dipicu kelompok bersenjata Rohingya.


Credit  cnnindonesia.com

Massa Ekstremis Buddha Serang Pengungsi Rohingya di Sri Lanka

 

Ilustrasi pengungsi Rohingya. (Reuters/Danish Siddiqui)

Jakarta, CB -- Sekelompok pendeta radikal Buddha menyerang rumah aman Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menampung pengungsi Rohingya di Sri Lanka, Selasa (26/9), dan memaksa otoritas untuk merelokasi penghuninya.

Para pendeta mengenakan selendang kuning memimpin massa yang mendobrak gerbang dan memasuki kompleks bangunan tingka di Mount Lavinia, pinggiran Colombo sementara para pengungsi ketakutan dan berkumpul di lantai atas.

Dua polisi terluka dalam insiden tersebut yang disertai pelemparan batu dan pengrusakan itu.

Tidak ada laporan mengenai korban di antara kelompok pengungsi yang termasuk 16 anak-anak.

"Kami telah mengusir massa dan para pengungsi direlokasi ke tempat lebih aman," kata pejabat yang dikutip anonim oleh AFP.

Polisi menyatakan sedang mendalami rekaman media lokal dan Facebook untuk mencari para pelaku kekerasan beserta pendeta yang memancing mereka.

Salah satu pendeta yang menyerbu bangunan mengunggah video yang direkam oleh Pasukan Nasional Sinhala di media sosial tersebut. Di sana, dia tampak membujuk orang-orang lain untuk bergabung dan melakukan pengrusakan.

"Mereka adalah teroris Rohingya yang membunuh pendeta Buddha di Myanmar," kata pendeta itu dalam video, sembari menunjuk ibu-ibu Rohingya yang menggendong anak.

Ratusan ribu Rohingya mengungsi ke luar negeri untuk menghindari kekerasan. (Reuters/Danish Siddiqui)

Sebanyak 31 pengungsi Rohingya diselamatkan oleh angkatan laut Sri Lanka sekitar lima bulan lalu setelah ditemukan terombang-ambing di kapal di lepas pantai utara negara tersebut. Mereka diduga merupakan korban penyelundupan manusia.

Mereka akhirnya ditempatkan kembali di negara ketiga, kata pejabat tersebut.

Ekstremis Buddha Sri Lanka telah menutup hubungan dengan kelompok sesamanya di Myanmar. Keduanya diduga mengotaki kekerasan terhadap minoritas Muslim di negara-negara tersebut.

Ratusan ribu Muslim Rohingya telah melarikan diri dari gelombang kekerasan di Myanmar.

Para Muslim Rohingya diincar persekusi yang didukung pemerintah dan diskriminasi di negara yang penduduknya bermayoritas Buddha itu.

Banyak pihak memandang mereka sebagai imigran ilegal dari Bangladesh, meski sudah lama berada di Myanmar.





Credit  cnnindonesia.com

Sekjen PBB Apresiasi Kontribusi Indonesia di Rakhine

Menlu Indonesia, Retno Marsudi, bertemu dengan Sekjen PBB Antonio Guterres di kantor PBB, New York, AS. Foto/Kemlu RI

NEW YORK - Sekjen PBB mengapresiasi kontribusi dan kerja sama Indonesia dengan PBB selama ini dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia, Retno L.P. Marsudi, seusai pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, di Markas Besar PBB, New York, Selasa (26/9/2017).

Dalam kesempatan ini, Menlu Retno Marsudi menjelaskan tentang diplomasi marathon untuk kemanusiaan dalam kunjungannya ke Myanmar dan Bangladesh awal bulan September lalu. Selanjutnya, Menlu RI dan Sekjen BB bertukar pikiran mengenai pemecahan krisis kemanusiaan di Rakhine State.

Menlu RI menyampaikan pentingnya dunia internasional membantu krisis pengungsi baik di negara bagian Rakhine maupun di perbatasan.

“Penting sekali bagi dunia internasional untuk membantu penyelesaian masalah pengungsi”, tegas Menlu RI dalam rilis yang diterima Sindonews, Kamis (28/9/2017).

Selanjutnya Menlu Retno juga menyampaikan perkembangan pembahasan isu Myanmar di ASEAN.

“Ketua ASEAN telah mengeluarkan Chair’s Statement mengenai isu Rakhine State, dalam pertemuan informal akhir pekan lalu, yang menunjukan perhatian ASEAN kepada isu kemanusiaan di Rakhine State dan kesiapan ASEAN melalui AHA Center untuk menyalurkan bantuan”, demikian jelas Menlu RI.

Dalam pertemuan ini, Menlu RI juga menyampaikan perlunya upaya untuk menghentikan ketegangan antar masyarakat yang cenderung meningkat. Ketegangan ini memperlambat upaya distribusi bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan. Untuk membantu mengatasinya, Indonesia akan memanfaatkan jalur kepada para tokoh agama dan masyarakat agar membantu meredakan ketegangan.

Di akhir pertemuan, Menlu RI juga menegaskan dukungan Indonesia terhadap reformasi PBB. Indonesia memandang reformasi ini mutlak diperlukan.

“Tantangan dunia telah semakin kompleks, memerlukan PBB yang lincah dan responsif sehingga Indonesia mengharapkan Sekjen PBB dapat memajukan upaya reformasi ini”, pungkas Menlu RI.

Antonio Guterres memangku jabatan Sekjen PBB sejak 1 Januari 2017. Sebelumnya, Antonio Guterres adalah Komisioner Tinggi UNHCR yang mengurusi masalah pengungsi. Sekjen PBB, yang juga mantan Perdana Menteri Portugal ini menggantikan Sekjen PBB sebelumnya, Ban Ki-Moon, yang berasal dari Republik Korea atau Korea Selatan (Korsel). 

Credit  sindonews.com

Kemlu RI dan Iran Bahas Perkembangan Kerja Sama Serta Isu Kawasan dan Internasional

Dirjen Asia Pasifik dan Afrika (Aspasaf) RI, Duta Besar Desra Percaya, bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Iran Morteza Sarmadi. Foto/Kemlu RI/KBRI Teheran

TEHERAN - Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Morteza Sarmadi, mengapresiasi dan menyambut baik kunjungan Dirjen Asia Pasifik dan Afrika (Aspasaf) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Duta Besar Desra Percaya. Kunjungan itu dilakukan pada tanggal 24-26 September 2017 untuk menghadiri Pertemuan ke-7 Komite Konsultasi Bilateral (KKB). Hal ini sebagai bukti semakin erat dan luasnya hubungan persahabatan dan kerja sama kedua negara.

Menurut Sarmadi, Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim Sunni terbesar dan Iran sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim Shiah terbesar di dunia sudah seharusnya bekerjasama menampilkan citra Islam yang membawa kedamaian di dunia, serta mampu mencarikan solusi yang damai dan bermartabat bagi segala permasalahan yang dihadapi oleh dunia Islam dewasa ini.

Berbagai konflik terjadi di berbagai kawasan di dunia, di kawasan Timur Tengah. Misalnya, terjadinya perang saudara di Suriah, munculnya terorisme dan ekstremisme oleh ISIS di Irak dan Suriah, serta krisis kemanusiaan yang menimpa Muslim Rohingya di Myanmar mengharuskan kita untuk bekerjasama melawan kekerasan dan menumpas terorisme atau ekstremisme di manapun ia muncul.                      

Selain itu Iran juga sangat prihatin dengan situasi di kawasan Asia Timur yang dekat dengan Indonesia. Konflik yang terjadi di Semenanjung Korea, Laut Tiongkok Selatan dan sikap politik luar negeri Amerika Serikat saat ini sangat mempengaruhi tidak hanya stabilitas di  kawasan namun juga internasional.

Di bidang kerja sama ekonomi, sosial dan budaya, Iran mencatat berbagai perkembangan yang positif, diharapkan kedua belah pihak mampu menyelesaikan kendala yang menghambat kerja sama tersebut dengan baik. Selain itu Iran juga siap membuka peluang kerja sama lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Aspasaf meyampaikan bahwa sudah sepatutnya kedua negara berpartisipasi aktif menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan dan internasional melalui mekanisme yang konstruktif.

Lebih lanjut disampaikan bahwa kemitraan RI-Iran tidak hanya sebatas kerja sama politik dan keamanan akan tetapi kerja sama di bidang ekonomi (perdagangan dan investasi) serta sosial budaya.

Perkembangan yang cukup signifikan menunjukkan bahwa kedua Negara memiliki komitmen bersama untuk secepatnya mengimplementasikan sejumlah kerja sama yang telah disepakati begitu bunyi rilis yang diterima Sindonews, Kamis (28/9/2017).

Credit  sindonews.com

Oktober, Dokumen Terakhir Pembunuhan Kennedy Dipublikasikan

Presiden AS John F Kennedy sesaat sebelum tewas ditembak oleh Lee Harvey Oswald. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Berkas terakhir yang berkaitan dengan pembunuhan terhadap Presiden Amerika Serikat (AS) John F. Kennedy pada 1963 lalu akan dirilis pada 26 Oktober. Namun pihak intelijen AS mungkin akan mengajukan banding ke Presiden Donald Trump untuk menyimpan arsip-arsip tersebut ketimbang dipublikasikan.

Undang-Undang Pembunuhan Kennedy pada tahun 1992 mensyaratkan bahwa Washington akan mengumumkan semua dokumen yang berkaitan dengan pembunuhan Kennedy dalam waktu 25 tahun artinya, pada bulan Oktober 2017. Sejak undang-undang tersebut disahkan, lebih dari 4 juta berkas telah dilepaskan ke publik.

Namun berkas terakhir mungkin tetap dirahasiakan oleh Arsip Nasional. Pada bulan Agustus, Politico melaporkan bahwa pejabat Kongres dan pejabat pemerintah lainnya secara pribadi mengatakan kepada mereka bahwa CIA dan FBI akan mengajukan banding ke Trump untuk menyimpan beberapa file yang disegel untuk selamanya. Namun kedua badan itu tidak mengkonfirmasi atau membantah tuduhan tersebut.

"Saya yakin masyarakat Amerika perlu mengetahui yang sebenarnya. Masih sulit bagi saya untuk percaya bahwa itu adalah perbuatan satu orang (yang membunuh Kennedy), tapi pada saat yang sama saya tidak memiliki bukti bahwa itu tidak benar," kata legislator Republik Walter Jones seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (28/9/2017).

"Tidak ada alasan bahwa informasi - dari sudut pandang keamanan - tidak boleh dipublikasikan. Begitu banyak yang diketahui tentang pembunuhan itu Mengapa tidak menutup bab ini?" kata Jones.

Tampaknya tidak mungkin beberapa ribu file merubah secara drastis apa yang selama ini terpancang tentang hari yang amat penting di Dallas itu. John Tunheim, Hakim Ketua Pengadilan Distrik Amerika Serikat di Minnesota dan mantan ketua Assassinations Records Review Board yang memutuskan kapan dan dokumen mana yang akan dirilis, mengatakan bahwa dia merasa tidak mungkin dokumen tersebut mengungkapkan informasi baru.

"Namun, mungkin ada beberapa permata di sana karena pada tingkat pengetahuan kita di tahun 1990-an mungkin berbeda dengan hari ini," kata Tunheim.

Larry Sabato, seorang sarjana Kennedy dan direktur Pusat Politik Universitas Virginia, juga mengatakan bahwa publik Amerika pantas mengetahui fakta-fakta, atau setidaknya mereka pantas mengetahui apa yang telah disembunyikan oleh mereka dari semua ini selama beberapa tahun.

Pertanyaan terbesar yang masih belum terjawab tentang pembunuhan tersebut adalah kegiatan Lee Harvey Oswald dalam beberapa bulan menjelang peristiwa itu. Pada bulan September 1963, dua bulan sebelum pembunuhan tersebut, Oswald pergi ke Mexico City di mana dia mengunjungi kedutaan Kuba dan Uni Soviet.

Masih banyak yang belum diketahui mengenai apa yang terjadi di kedutaan-kedutaan ini. Namun banyak komisi pemerintah AS yang telah mempelajari pembunuhan tersebut tidak pernah menemukan teori bahwa Oswald bertindak sesuai arah pemerintah atau badan intelijen yang dapat dipercaya.

Mungkin bom terbesar yang datang dari rilis ini karena Kennedy Assassination Records Collection Act adalah merilis laporan CIA tahun 2013. Laporan itu mengklaim bahwa agensi tersebut telah melakukan apa yang mereka sebut "penutup jinak" untuk mencegah Komisi Warren 1963 tidak menyimpang dari apa yang diyakini CIA sebagai 'kebenaran terbaik' - bahwa Lee Harvey Oswald, karena motif yang belum ditentukan, telah bertindak sendiri dalam membunuh John Kennedy. 

Baru-baru ini, sebuah memo CIA tahun 1975 yang dirilis pada bulan Agustus 2017 mengklaim bahwa Oswald mungkin telah bertindak sebagai aset pemerintah Kuba yang tidak disengaja, karena ia mungkin telah terinspirasi oleh pernyataan diktator Kuba Fidel Castro, yang dikagumi Oswald, untuk membunuh Kennedy.




Credit  sindonews.com

Europol: Ransomware Ancaman Teratas Epidemi Cybercrime pada 2017

Foto/Ilustrasi/Istimewa

THE HAGUE - Ransomware mengalahkan sebagian besar bentuk cybercrime lainnya seiring melonjaknya kejahatan on-line pada 2017. Demikian pernyataan badan kepolisian Eropa, Europol, mengutip serangan profil tiggi seperti "WannaCry" yang mencapai jutaan komputer.

Europol mengkoordinasikan beberapa operasi lintas batas yang sukses melawan penjahat dunia maya tahun lalu. Namun otoritas nasional sangat perlu untuk mencurahkan lebih banyak sumber daya untuk menargetkan pengembang alat hacking.

"Tahun lalu sungguh luar biasa, mengingat ukuran dan jenis serta jangkauan serangan yang telah kami lihat," kata direktur Europol Rob Wainwright, yang merinci sebuah ulasan tahunan mengenai ancaman kejahatan internet seperti dikutip dari Reuters, Rabu (27/9/2017).

Wainwright mengatakan menumbuhkan kecanggihan dalam komunitas cybercrime, di mana kelompok kriminal bergabung untuk memberikan layanan cybercrime, menjadi mesin utama pertumbuhan kejahatan online yang dilakukan untuk keuntungan ilegal.

"Ransomware telah melampaui ancaman cyber lainnya. Secara diskriminatif mempengaruhi korban di beberapa industri baik di sektor publik maupun swasta," kata laporan tersebut.

Laporan setebal 80 halaman tersebut juga menyebutkan data pelanggaran, pasar gelap, pemerasan pemuda untuk pornografi anak-anak dan penipuan pembayaran sebagai ancaman yang bertumbuh.

Wainwright juga mengatakan Europol sedang menyiapkan unit khusus untuk memerangi operasi pasar gelap, di mana informasi kartu kredit semakin banyak dijual di samping obat-obatan terlarang, yang berdampak pada industri retail, maskapai penerbangan dan hotel. 

Credit  sindonews.com

Intelijen AS Pantau Ratusan Ribu Warga Asing

 

Ilustrasi. (Reuters/Dado Ruvic)

Jakarta, CB -- Sejumlah pejabat senior Amerika Serikat menyebut Badan Keamanan Nasional (NSA) tengah melakukan pengawasan terhadap 100.000 warga asing di luar negeri.

Operasi ini dilakukan di bawah payung Undang-Undang Pengawasan Intelijen Asing (FISA) ayat 702. Aturan yang diadopsi pada 2008 lalu itu mengizinkan NSA secara legal melacak surat elektronik hingga sambungan telepon pribadi seorang individu asing selain warga AS.

Operasi 702 ini diakui banyak membantu komunitas intelijen untuk mengidentifikasi ancaman kejahatan dunia maya dari pemerintah asing serta menelusuri dan menghentikan rencana teror ISIS.

"[Pemantauan] ini jelas merupakan masalah utama komunitas intelijen. Ini adalah salah satu prioritas utama kami tahun ini," ucap Direktur Intelijen Nasional, Dan Coats, kepada wartawan.



Meski UU kontroversial ini hanya untuk warga asing, komunitas intelijen AS masih kerap mengawasi dokumen pribadi warga negaranya sendiri.

Sejumlah pejabat intelijen senior AS berdalih, Section 702 membantu pihak berwenang melindungi Negeri Paman Sam dari terorisme, proliferasi senjata, hingga spionase asing.

Pejabat senior yang berwenang mewakili NSA bahkan menganggap UU tersebut "sebagai satu-satunya aturan operasional tunggal yang dimiliki NSA dan tidak tergantikan."

"Section 702 yang diadopsi pada 2008 layaknya 'pengubah permainan'. Karena sejak itu, Section 702 memberi fleksibilitas dan kegesitan bagi NSA untuk bertarung melawan ancaman teror," tutur seorang analis NSA, seperti dikutip CNN.

Sementara itu, seorang pejabat yang berwenang berbicara atas nama Biro Investigasi Federal (FBI) juga mengatakan Section 702 ini sangat membantu komunitas intelijen untuk melumpuhkan rencana terorisme.

Sebagai contoh, dia menuturkan, pengawasan di bawah Section 702 menjadi kunci keberhasilan intelijen menghentikan rencana ISIS dan mempercepat identifikasi lokasi teror di Istanbul, Turki, pada Januari lalu.

Meski begitu, Section 702 masih memicu perdebatan bahkan dalam pemerintahan AS sendiri.

Senator Partai Demokrat dari Oregon, Ron Wyden menganggap Section 702 ini mengancam privasi dan kebebasan warga AS. Ia mendesak perlindungan hak privasi yang lebih baik lagi bagi masyarakat.




Credit  cnnindonesia.com

Trump Gagal Cabut Obamacare, Partai Republik Cekcok Internal

 

Upaya partai Republik membatalkan Obamacare gagal di Senat setelah sempat menuai protes (AFP Photo/Saul Loeb)

Jakarta, CB -- Kegagalan Presiden Donald Trump mencabut Obamacare membuat marah sayap konservatif Partai Republik dan meningkatkan ketegangan internal menjelang pemilihan umum Kongres 2018.

Para donor dan pegiat yang marah karena kegagalan undang-undang layanan kesehatan di Senat mengatakan hal tersebut memperkuat tekadnya untuk mendukung kandidat konservatif tahun depan, bahkan jika itu berarti harus menggulingkan petahana dari Partai Republik.

"Saya muak. Saya sangat frustrasi," kata Mica Mosbacher, pengumpul dana Partai Republik asal Houston yang dikutip Reuters, Rabu (27/9). Dia juga mengaku "sangat kecewa pada Ted Cruz," senator Republik asal Texas yang sempat mengancam akan menentang UU layanan kesehatan terbaru karena ia ingin melihat perubahan.

Semasa kampanye 2016, Trump bersumpah akan menghapus Akta Layanan Terjangkau 2010, capaian pendahulunya yang berasal dari Partai Demokrat, Barack Obama. Sementara partai tersebut mengklaim telah memperluas jangkauan asuransi kesehatan bagi jutaan orang lewat undang-undang yang dikenal dengan Obamacare itu, Partai Republik justru melihatnya sebagai pemborosan.

Undang-undang terbaru untuk membatalkan Obamacare gagal pada Selasa waktu setempat setelah tiga senator Republik, termasuk Susan Collins dan konservatif Rand Paul, mengatakan mereka tidak bisa memberikan dukungan. Partai Republik menguasai kamar atas Kongres itu dengan perbandingan tipis, 52-48.

Pada November 2018, seluruh 435 kursi Dewan Perwakilan dan 33 kursi di Senat akan diperebutkan dalam pemilu. Di Senat, angka itu termasuk 23 jabatan yang kini dipegang Demokrat dan delapan dari Republik.

Jika sejumlah besar anggota Republik terpaksa melawan anggota partai sendiri dalam pemilu primer, Demokrat bakal mencari cara untuk mengeksploitasi kelemahan para kandidat untuk bergulat merebut kuasa di Dewan Perwakilan dan Senat dari lawannya.

Pergeseran pada kedua kamar Kongres ke tangan Demokrat bakal membuat Trump semakin kesulitan untuk meloloskan agenda reformasi pajak, memperkeras hukum imigrasi dan mencabut Obamacare. Sejak Trump menjabat, Partai Republik sejauh ini belum juga meloloskan legislasi yang signifikan bagi AS.





Credit  cnnindonesia.com

Interpol terima Palestina jadi negara anggota

Bendera Palestina berkibar di samping bendera PBB (Reuters/Andrew Kelly)

Beijing (CB) - Interpol pada Rabu (27/9), menerima Palestina sebagai negara anggota organisasi kepolisian internasional tersebut meski mendapatkan penentangan keras dari Israel.

Hal itu merupakan bagian dari upaya Palestina untuk menjadi anggota berbagai organisasi internasional untuk diakui seluruh dunia sebagai negara.

Israel secara konsisten menentang upaya tersebut dan berusaha keras melobi agar Palestina gagal mewujudkan impian mereka. Rezim Zionis mengklaim meraih kemenangan tahun lalu ketika Palestina gagal menjadi anggota Interpol.

Pencalonan Palestina sebagai anggota disetujui bersama Kepulauan Solomon dalam konferensi tahunan Interpol di Beijing.

"Negara anggota baru Negara Palestina dan Kepulauan Solomon menjadikan jumlah anggota Interpol 192 negara," menurut keterangan Interpol di Twitter.

Palestina memperoleh status negara pengamat di PBB pada 2012 dan sejak saat itu bergabung dengan lebih dari 50 organisasi internasional dan konvensi, menurut keterangan Kementerian Luar Negeri Palestina.

Beberapa organisasi tersebut antara lain Mahkamah Pidana Internasional dan badan kebudayaan PBB UNESCO, demikian AFP. 

Credit  antaranews.com

Menteri: pemerintah Myanmar akan ambil alih desa-desa yang terbakar

Dokumen foto polisi penjaga perbatasan di kawasan Rakhine, Myanmar. (Reuters)

Yangon (CB) - Pemerintah Myanmar akan mengatur pembangunan kembali desa-desa yang hancur selama kekerasan di negara bagian Rakhine, kata seorang menteri, Rabu.

Hampir setengah juta warga Muslim Rohingya terpaksa mengungsi karena kekerasan itu, yang dituding pemerintah dipicu oleh para pemberontak Rohingya.

Rencana pembangunan kembali daerah-daerah yang hancur karena terbakar itu tampaknya akan meningkatkan kekhawatiran soal masa depan 480.000 pengungsi dan menambah ketakutan atas praktik pembersihan etnis.

"Menurut undang-undang, tanah yang terbakar akan menjadi tanah yang dikelola oleh pemerintah," kata Menteri Pembangunan Sosial, Bantuan dan Pemukiman Kembali, Win Myat Aye, dalam suatu pertemuan di ibu kota negara bagian Rakhine, Sittle, menurut laporan surat kabar Global New Light of Myanmar.

Win Myat Aye juga mengepalai komite yang bertugas menerapkan berbagai rekomendasi untuk mengatasi ketegangan Rakhine yang telah sekian lama mendidih.

Dengan mengutip undang-undang pengelolaan bencana, Menteri Aye juga mengatakan dalam pertemuan dengan pihak berwenang pada Selasa itu bahwa pembangunan kembali akan menjadi langkah yang "sangat efektif".

Menurut UU, pemerintah mengawasi rekonstruski daerah-daerah yang rusak dalam bencana, termasuk karena konflik.

Tidak ada keterangan rinci soal rencana ataupun akses apa yang bisa didapatkan oleh warga Rohingya ketika mereka kembali ke desa-desa tempat mereka berasal.

Menteri Aye belum dapat dihubungi untuk dimintai komentar.

Berbagai kelompok pembela hak asasi manusia yang menggunakan gambar-gambar satelit mengatakan bahwa sekitar setengah dari 400-an desa di utara negara bagian Rakhine hangus terbakar dalam kekerasan.

Para pengungsi yang tiba di Bangladesh menuding tentara Myanmar dan sejumlah warga Buddha, yang main hakim sendiri, meningkatkan kampanye untuk melancarkan kekerasan serta pembakaran dengan tujuan untuk mengusir warga Rohingya dari Myanmar.

Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi terus menghadapi serangkaian kritik pedas, juga desakan agar hadiah Nobel Perdamaian yang diterimanya ditarik.

Suu Kyi pekan lalu mengeluarkan kecaman terhadap pelanggaran hak dan ia bertekad bahwa para pelanggar akan diadili, demikian dikutip dari Reuters.

Credit  antaranews.com

ACT akan bangun 1.000 hunian sementara untuk Rohingya

Sebuah kamp pengungsi Rohingya di Cox's Bazar, Bangladesh, Selasa (19/9/2017). (REUTERS/Cathal McNaughton/cfo/17)

Jakarta (CB) - Organisasi kemanusiaan Indonesia, Aksi Cepat Tanggap (ACT), menyampaikan rencana untuk memulai pembangunan 1.000 hunian sementara untuk pengungsi Rohingya di perbatasan Bangladesh pekan depan.

"Setelah mengirim bantuan pangan, kami akan meluncurkan 1.000 shelter, bukan plastik atau tenda, tetapi membangun rumah yang nyaman," kata Presiden ACT Ahyudin di Jakarta, Rabu.

Ahyudin mengatakan 1.000 hunian sementara tersebut akan dibagi dalam 10 blok pengungsian dengan masjid dan madrasah di masing-masing blok.

Sekitar 500 unit hunian sementara, menurut dia, akan diprioritaskan untuk anak yatim dan piatu yang kehilangan orangtua saat berusaha mengungsi ke Bangladesh.

Untuk membangun hunian sementara itu, Ahyudin mengatakan, ACT telah menyiapkan dana Rp25 miliar sumbangan rakyat Indonesia untuk Rohingya.

Ahyudin menuturkan pembangunan hunian sementara akan dimulai Senin pekan depan dan diperkirakan bisa selesai dalam tiga bulan.

ACT, ia menjelaskan, akan memanfaatkan tenaga lokal karena tidak mungkin membawa tenaga dari Indonesia untuk mengerjakannya di Bangladesh.

"Setelah pangan dialirkan, lalu perumahan, dilanjutkan dengan pendidikan. Kami akan bikin madrasah dan membuat pasar agar tidak selamanya bergantung pada bantuan," kata Ahyudin.

Pada Kamis (21/9), Indonesia telah mengirim 2.000 ton beras menggunakan kapal kemanusiaan dari Terminal Petikemas Surabaya. Itu merupakan bantuan kemanusiaan terbesar dari Indonesia untuk Rohingya. 

Credit  antaranews.com

Pengungsi Rohingya di Bangladesh capai 480.000

Pengungsi Rohingya baru menunggu memasuki kamp pengungsi sementara Kutupalang, di Cox Bazar Bangladesh, Rabu (30/8/2017). (REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)

Cox's Bazar (CB) - Sekitar 480.000 muslim Rohingya sudah melarikan diri ke Bangladesh sejak kekerasan pecah di Myanmar pada 25 Agustus menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (26/9), bertambah dari sekitar 450.000 dalam dua hari.

Laporan badan-badan PBB dan badan amal internasional menyebutkan perubahan tersebut sebagian besar karena sekitar 35.000 warga Rohingya, yang sebelumnya tidak dihitung, masuk ke dua kamp pengungsi.

Mereka juga menyebutkan jumlah warga yang menyeberangi perbatasan mulai bertambah lagi. PBB pada Sabtu memberikan data kedatangan 435.000 warga Rohingya lebih.

Setelah melaporkan penurunan drastis kedatangan pekan lalu, laporan baru itu menyatakan ratusan warga Rohingya menyeberangi perbatasan setiap hari akhir-akhir ini.

Lahan seluas delapan kilometer persegi di dekat kamp-kamp disiapkan untuk menampung para pendatang baru tersebut, namun belum ada fasilitas yang dibangun.

Serangan militan Rohingya di Rakhine State Myanmar pada 25 Agustus memicu operasi militer balasan yang memaksa warganya menyeberangi perbatasan untuk mengungsi ke Bangladesh.

Kamp-kamp dan tenda pengungsi di sisi batas Bangladesh sudah menampung sekitar 300.000 warga Rohingya sebelum kekerasan terakhir, dan sekarang kelebihan penghuni.

Mereka yang berbondong-bondong menuju Bangladesh mengungkapkan tuduhan pembunuhan, pemerkosaan dan pembakaran yang mereka saksikan di tempat tinggal mereka di Myanmar yang mayoritas penduduknya Buddha, demikian menurut warta kantor berita AFP.

Credit  antaranews.com

Tentara India tewaskan gerilyawan dalam operasi di sepanjang perbatasan Myanmar

New Delhi, India (CB) - Tentara India pada Rabu menyatakan telah menewaskan beberapa gerilyawan dalam operasi besar di sepanjang perbatasan dengan Myanmar.

Di dalam satu pernyataan, Komando Timur Angkatan Darat India mengatakan operasi tersebut dilancarkan oleh selusin prajurit pada Rabu dini hari. Pernyataan itu juga menjelaskan bahwa tentara tidak menyeberangi perbatasan internasional, lapor Xinhua.

Operasi tersebut dilancarkan terhadap gerilyawan anggota NSCN-Khaplang, cabang organisasi teror yang berusaha mendirikan negara terpisah Nagaland di bagian timur-laut India.

"Serombongan prajurit Angkatan Darat India saat beroperasi di sepanjang perbatasan India-Myanmar ditembaki oleh gerilyawan yang tak dikenal. Tentara kami bereaksi dengan cepat dan melancarkan tembakan sengit balasan terhadap gerilyawan," kata pernyataan tersebut, sebagaimana dikutip Xinhua.

Tak ada korban jiwa di pihak India, kata Angkatan Darat.

Operasi itu dilancarkan dua tahun setelah Angkatan Darat India melancarkan operasi besar serupa di perbatasan dengan Myanmar dan menghancurkan beberapa kamp teror yang dioperasikan oleh anggota Naga setelah tewasnya 20 prajurit dalam satu penyergapan di Negara Bagian Manipur.

Credit  antaranews.com

Pemimpin Kurdi: suara "ya" menangi referendum kemerdekaan

Presiden Pemerintah Regional Kurdi Irak Masoud Barzani. (ANTARA FOTO/REUTERS/Azad Lashkari)

Baghdad/Erbil (CB) - Pemimpin Kurdi Irak Masoud Barzani mengatakan pada Selasa waktu setempat bahwa warga Kurdi memilih "ya" dalam referendum kemerdekaan meski mendapat tentangan dari pemerintah di Baghdad serta memicu kemarahan negara tetangga dan sekutu mereka Amerika Serikat.

Suku Kurdi, yang memerintah wilayah otonomi di Irak sejak serbuan pimpinan Amerika Serikat pada 2003, yang menggulingkan Saddam Hussein, menggelar referendum pada Senin dalam langkah bersejarah dalam upaya lama bergenerasi-generasi untuk membentuk negara sendiri.

Irak menganggap pemungutan suara itu melanggar hukum, terutama karena diadakan tidak hanya di wilayah Kurdi, namun juga di wilayah sengketa yang dikendalikan Kurdi di daerah lain di Irak utara.

Amerika Serikat, negara besar Eropa dan tetangganya, Turki dan Iran, sangat menentang keputusan untuk menggelar referendum itu, yang mereka anggap merusak keseimbangan kawasan karena pada saat bersamaan semua pihak masih berusaha melawan ISIS.

Dalam pidato yang disiarkan televisi, Barzani mengatakan bahwa suara "ya" telah memenangkan referendum dan dia meminta pemerintah pusat Irak di Baghdad terlibat dalam "pembicaraan serius" dan bukannya mengancam Pemerintah Daerah Kurdi dengan penjatuhan sanksi.

Pemerintah Irak sebelumnya menolak melakukan pembicaraan mengenai kemerdekaan Kurdi dan Turki mengancam akan memberlakukan blokade.

"Kami mungkin akan menghadapi kesulitan namun kami akan bisa mengatasinya," kata Barzani, menyerukan kekuatan dunia untuk "menghormati kehendak jutaan warga Kurdi yang telah memberikan suara" dalam referendum.

Sebelumnya, saluran Televisi Kurdi, Rudaw TV, mengatakan bahwa suara kebanyakan, kemungkinan lebih dari 90 persen, telah memilih "ya". Hasil akhir diperkirakan sudah dapat dipastikan pada Rabu waktu setempat.

Perayaan berlanjut hingga dini hari pada Selasa di Erbil, ibu kota wilayah Kurdi, yang disemarakkan oleh kembang api dan dihiasi dengan kibaran bendera merah-putih-hijau milik Kurdi.

Di negara tetangganya, Iran, ribuan warga Kurdi bergerak untuk mendukung referendum, tentangan ditunjukkan oleh Teheran dengan mengerahkan jet tempur yang terbang di daerah mereka.

Referendum telah memicu kekhawatiran akan timbulnya kemelut baru di kawasan.

Turki, yang telah memerangi pemberontakan Kurdi di dalam wilayah perbatasannya selama beberapa dasawarsa, mengulangi ancaman ekonominya dan pembalasan aksi militer.

Barzani, yang merupakan presiden Pemerintahan Regional Kurdi, mengatakan bahwa hasil pemungutan suara tidak mengikat, namun dimaksudkan untuk memberikan mandat untuk perundingan perdamaian mengenai kemerdekaan Kurdi dengan Baghdad dan negara tetangga lain.

Credit  antaranews.com

Mesir sampaikan keprihatinan mendalam mengenai referendum Kurdistan Irak

Warga mengikuti sebuah unjuk rasa mendukung referendum kemerdekaan Kurdi Irak di depan Palais des Nations di Jenewa, Swiss, Minggu (10/9/2017). (REUTERS/Pierre Albouy)

Kairo, Mesir (CB) - Mesir pada Selasa (26/9) menyampaikan keprihatinan yang mendalam mengenai konsekuensi negatif yang mungkin muncul setelah referendum kemerdekaan Kurdistan Irak, demikian laporan kantor berita resmi Mesir, MENA.

Mesir mendesak semua pihak terkait di Irak agar menahan diri dan tidak melakukan tindakan sepihak yang bisa menambah rumit situasi, merusak kestabilan Irak, dan memelihara ketegangan di wilayah tersebut, kata Kementerian Luar Negeri Mesir di dalam satu pernyataan, sebagaimana dilaporkan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu pagi.

Mesir menyoroti pentingnya semua pihak yang terlibat dalam dialog konstruktif untuk mencapai penyelesaian yang menyeluruh dan memuaskan semua pihak selama menunggu penyelesaian masalah antara Baghdad dan Erbil, Ibu Kota Wilayah Semi-Otonomi Kurdistan (KRG) di Irak Utara.

Pernyataan itu juga menyampaikan dukungan Mesir bagi keutuhan wilayah dan pemeliharaan persatuan Irak.

Suku Kurdi Irak pada Senin (25/9) mengadakan referendum mengenai pemisahan diri Wilayah Kurdistan dari Irak, kendati ada tekanan dan penentangan kuat dari Pemerintah Sentral Irak dan beberapa negara tetangga utama Irak termasuk Turki dan Iran.

Hasil awal pemungutan suara memperlihatkan sedikitnya 93 persen orang Kurdi Irak memberi suara "Ya" dalam referendum kemerdekaan Wilayah Kurdistan dari Irak.

Turki, Iran serta Suriah khawatir kemerdekaan Kurdistan Irak akan mengancam keutuhan wilayah mereka sendiri dengan mengilhami banyak orang Kurdi di dalam negeri mereka untuk mengikuti tindakan itu.

Credit  antaranews.com

Proses Gunung Agung Dinginkan Bumi

Gunung Agung



CB – Gunung Agung masih berstatus awas sampai Selasa petang, 26 September 2017. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian ESDM dan badan penanggulangan bencana menegaskan tidak bisa memprediksi kapan gunung tertinggi itu meletus. Gunung Agung telah berstatus Awas sejak Jumat 22 September 2017.
Peningkatan aktivitas Gunung Agung mengundang perhatian dari ilmuwan geologi, Richard Arculus. Profesor emeritus Universitas Nasional Australia itu memperkirakan saat nanti Gunung Agung meletus, maka akan berdampak penurunan suhu.

Perkiraan Arculus itu didasarkan dari letusan Gunung Agung pada 1963. Dikutip dari Abc News, Selasa 26 September 2017, dia mengatakan saat erupsi 54 tahun lalu, Gunung Agung memuntahkan abu dan belerang dioksida dalam jumlah besar ke atmosfer.
Belerang sulfur kemudian bereaksi dengan uap air di udara dan kemudian membentuk tetesan asam sulfat. Tak main-main, kala itu diprediksi sekitar 10 juta ton tetesan asam sulfat terakumulasi di stratosfer, lapisan atas troposfer. Selanjutnya akumulasi itu membentuk kabut asap.
Arculus menjelaskan, kabut asap kemudian beraksi sebagai penghalang dan mengurangi jumlah sinar ultraviolet ke permukaan bumi. Kondisi ini mengakibatkan efek pendinginan bumi.
Dia mengatakan, pada letusan 1963 memang berdampak pada penurunan suhu atmosfer global, turun sekitar 0,1 sampai 0,4 derajat celsius. Menurut Arculus, kabut asam sulfat bisa bertahan di atmosfer atas bumi dalam waktu beberapa tahun dan akhirnya jatuh ke bumi.
"Tetesan itu cukup kecil sehingga mereka bisa tinggal di sana sementara waktu tapi akhirnya mereka jatuh dalam hujan," ujarnya.
Dia menjelaskan, jika nantinya terjadi penurunan suhu satu digit celsius, maka pendinginan bumi itu tak banyak menolong dalam pemanasan global saat ini.
Arculus mengatakan, pendinginan bumi yang terjadi dampak letusan Gunung Agung tak akan begitu terasa oleh warga, sebab berlangsung tidak lama.
"[Perubahan suhu] tidak berlangsung cukup lama untuk kita perhatikan. Ini lebih mungkin menjadi efek instrumental yang disadari ilmuwan," kata Arculus.
Dalam catatan sejarah, sejumlah dampak vulkanik menyebabkan perubahan iklim.
Letusan Gunung Tambora, Sumbawa Nusa Tenggara Barat pada 1815 berdampak pada suhu global secara luas. Arculus mengatakan, setelah Gunung Tambora meletus, kawasan Eropa Utara dan Amerika timur laut mengalami apa yang disebut 'Tahun tanpa musim panas’.
"Letusan Tambora menyebabkan penurunan suhu yang cukup besar sehingga terjadi embun beku di wilayah New England, Amerika Serikat pada Agustus, yang sebelumnya tak pernah terjadi," jelasnya.

Dampak letusan Gunung Tambora juga menyebabkan gagal panen yang meluas. Suhu global yang terpengaruh letusan membuat orang yang bercocok tanam dan beternak mengalami kesusahan.




Credit  viva.co.id

Gunung Agung dan Efek Pendinginan Bumi

Gunung Agung


CB – Dampak erupsi Gunung Agung pada 1963 menarik perhatian para peneliti. Gunung tertinggi di Bali yang meletus terakhir kali pada 17 Maret 1963 itu dampaknya sampai ke belahan dunia lain.
Warga di Amerika Serikat tidak bisa melihat penampakan Gerhana Bulan pada Desember 1963, sembilan bulan usai letusan. Hal ini lantaran letusan Gunung Agung membawa material partikel vulkanik ke atmosfer dan bertahan dalam waktu lama. Dalam waktu lama partikel tersebut makin bergerak ke atmosfer lapisan atas dan membuat penampakan gerhana menjadi berbeda.

Selain berdampak menghilangnya Gerhana Bulan, dampak letusan itu juga menarik studi dampak pendinginan bumi dari James Hansen, peneliti studi ruang angkasa di Goddard Institute Badan Amerika Serikat. Hansen merupakan salah satu saksi yang tak bisa melihat penampakan Gerhana Bulan pada Desember 1963. Pada 1967 dia sudah menjadi karyawan NASA.
Dikutip dari situs NASA, Senin 25 September 2017, pada periode 1960-an, terjadi “pertarungan” wacana. Beberapa ilmuwan menduga bumi sedang memasuki pendinginan global, sedangkan sebagian ilmuwan lain meyakini bumi mengalami pemanasan global.
Untuk wacana pendinginan bumi, berdasar dari teori perubahan suhu bumi yang dilontarkan matematikawan Serbia, Milutin Milankovitch, yang menjelaskan bumi seharusnya memasuki siklus zaman es, pendinginan.
Ide Milankovitch kala itu, mendapat dukungan dari data yang dimiliki Murray Mitchell, peneliti dari Badan Klimatologi dan Cuaca AS (NOAA), yang punya kumpulan data suhu terlengkap. Tapi data tersebut hanya mencakup belahan bumi utara.
Data Mitchell saat itu menunjukkan, suhu permukaan bumi mengalami periode pendinginan sekitar 0,3 derajat celsius pada periode 1940 sampai 1970.
Sedangkan perkiraan pemanasan global dilontarkan ahli iklim Uni Soviet, Mikhail Budyko, dengan mengamati tren pendinginan bumi selama tiga periode. Tapi selain itu, pada 1967, Budyko memperkirakan pendinginan akan beralih ke pemanasan, salah satu penyebabnya karena emisi karbon dioksida dari manusia.
Ilmuwan lain yang seide dengan bumi bakal mengalami pemanasan global kala itu yaitu Veerabhadran Ramanathan. Dalam makalahnya 1975, Ramanathan menuturkan Klorofluorokarbon (CFC) adalah gas rumah kaca yang berbahaya, dan bisa menambah bumi makin panas. CFC merupakan senyawa organik yang hanya mengandung karbon, klorin, dan fluorin, yang diproduksi sebagai derivat volatil dari metana, etana, dan propana.
Gagasan pendinginan dan pemanasan bumi itu menarik perhatian Hansen.
"Sudah diketahui lebih dari seabad peningkatan karbon dioksida bisa berdampak pada suhu global," kata Hansen.

Simulasi Efek Letusan
Didorong penasaran, Hansen bersama koleganya di NASA, Andy Lacis mengembangkan model iklim sederhana untuk menyimulasikan perubahan atmosfer menyebabkan suhu rata-rata bumi berubah dari waktu ke waktu. Mereka memasukkan data berdasarkan rumus persamaan fisika tentang iklim yang telah dikembangkan Hansen selama satu dekade terakhir.
Dalam rumusan baru, Hansen dan Lacis mengubah input datanya dengan menyimulasikan pengaruh kumulatif semua gas rumah kaca buatan manusia kecuali karbon dioksida. Input yang dimasukkan yaitu CFC,metana, dinitrogen oksida dan ozon. Hasilnya mengejutkan, keduanya menemukan efek pemanadan dari semua elemen yang digabungkan itu sebanding dengan efek pemanasan karbon dioksida saja.
Model tersebut kemudian dipakai untuk mensimulasikan dampak letusan Gunung Agung, 15 tahun setelah peristiwa itu terjadi. Maka Hansen kemudian mengkalkulasi efek pendinginan Gunung Agung terhadap suhu global.
Hansen dan Lacis kemudian menambahkan data cuaca global nyata dari peneliti Pusat Penelitian Atmosfer Nasional, Roy Jenne.
Pada pertengahan 1970-an, Hansen meminta mahasiswanya Jeremy Barberra untuk mengolah data dari Jenne. Kolaborasi Hansen dan Barberra menghasilkan perubahan rata-rata suhu.
Kemudian dalam analisisnya pada 1981, dalam jurnal Science, tim Hansen melaporkan secara keseluruhan, suhu rata-rata bumi naik sekitar 0,4 derajat celsius pada periode 1880 sampai 1978. Sedangkan pada periode itu, antara 1940-1970, ada pendinginan global sekitar 0,1 derajat celsius.
Selain itu, tim Hansen menemukan tren pendinginan bumi beralih ke tren pemanasan pada 1970. Tim tersebut mencatat, tren pemanasan yang diamati dalam data dunia nyata ternyata konsisten dengan hasil model iklim global yang ia kembangkan.
Hasilnya disimpulkan model iklim meski sederhana tapi secara akurat mencerminkan penurunan suhu tropis dampak letusan Gunung Agung.
Pada grafis yang disampaikan, tim Hansen menunjukkan prediksi model iklim menunjukkan pendinginan bumi terjadi sejak letusan Gunung Agung sampai setidaknya 1966 dan pemanasan bumi terjadi setelahnya. Sedangkan pada data pengamatan yang nyata, menunjukkan tren yang sama. Terjadi pendinginan bumi setelah letusan Gunung Agung 1963.






Credit  viva.co.id

Indonesia Akan Bangun Stasiun Pemantau Nuklir

Lokasi guncangan 6,5 SR yang diduga bom hidrogen Korea Utara


CB – Uji coba bom nuklir yang diklaim Korea Utara sebagai bom hidrogen yang kekuatannya melebihi bom atom di Hirosima dan Nagasaki Jepang pada Perang Dunia II, ternyata berdampak ke Indonesia.
Deputi Perizinan dan Inspeksi Badan Pengawas Tenaga Nuklir Khoirul Huda mengatakan, dari alat deteksi gempa yang dimiliki oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, membenarkan bahwa uji coba tersebut getarannya sampai di Indonesia.

"Kita dapat laporan bahwa getaran bukan dari gempa bumi. Tapi titik pusatnya dari wilayah Korea Utara," kata dia, di sela-sela acara wisuda Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir Batan, Yogyakarta, Rabu 27 September 2017.
Namun sayang, Khoirul enggan menyebut berapa kekuatan daya getarnya. Kendati demikian, radiasi nuklirnya tidak bisa diketahui sehingga dalam waktu dekat ini Bapeten akan membangun stasiun pemantau radioatif.
"Supaya bisa memantau langsung radiasi nuklir yang terpapar di udara jika ada uji coba senjata pemusnah massal. Kami memandang penting keberadaan stasiun ini," paparnya.
Seperti diketahui, tidak semua negara bisa mengembangkan bom hidrogen seperti yang diklaim oleh Korea Utara.

Hal itu dikarenakan bom hidrogen merupakan versi yang lebih maju dari bom atom dan tingkat kesulitannya sangat tinggi.




Credit  viva.co.id

Batan: Tak Ada Ilmuwan RI di Proyek Nuklir Korut

Kepala Batan, Djarot Sulistio Wisnubroto



CB – Badan Tenaga Nuklir Nasional atau Batan menegaskan bahwa tidak ada laporan mengenai ilmuwan asal Indonesia bergabung dalam proyek senjata nuklir Korea Utara.
Kepala Batan, Djarot Sulistio Wisnubroto, mengatakan, lembaganya tetap memantau adanya informasi tersebut serta memberikan perhatian khusus terkait uji coba bom hidrogen yang dilakukan Korea Utara beberapa waktu lalu.

"Sampai sekarang belum ada laporan, dan saya berharap jangan sampai ada (ilmuwan nuklir Indonesia bergabung di Korut)," kata pria lulusan Teknik Nuklir Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Rabu, 27 September 2017.
Djarot pun sudah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dalam menyikapi tindakan nekad negeri paling tertutup di dunia tersebut.
"Apa yang dilakukan (Korut) itu (uji coba bom hidrogen) adalah tindakan ‘gila’. Kita juga sudah menyatakan pendapat resmi atas apa yang sudah dilakukan Korut," dia menegaskan.
Bom hidrogen merupakan versi yang lebih maju dari bom atom dan tingkat kesulitannya sangat tinggi. Selain itu, bom hidrogen memiliki perbedaan secara kimia.

Bom ini berbeda dengan bom eksplosif yang digunakan teroris internasional yang kerap digunakan di Indonesia atau negara lain. Dampak dari ledakan bom hidrogen pun ribuan kali lebih dahsyat ketimbang bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang, saat Perang Dunia II.



Credit  VIVA.co.id

Korut Uji Coba Nuklir di Samudera Pasifik, Ini yang Terjadi

Ilustrasi ledakan nuklir.          


CB – "Amerika Serikat telah menghina Korea Utara. Pemimpin Agung (Kim Jong-un) sedang mempertimbangkan mengujicoba bom hidrogen di Samudera Pasifik. Ini bisa jadi ledakan yang paling kuat di Pasifik.”

Itulah pernyataan resmi Menteri Luar Negeri Korea Utara, Ri Yong-ho, dalam Sidang Tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat, beberapa waktu lalu.


Pernyataan Ri ini sebagai tanggapan atas ancaman Presiden AS Donald John Trump untuk menghancurkan Korea Utara secara total dan menyebut Jong-un sebagai 'Manusia Rudal'.
Andaikata Korea Utara benar-benar meledakkan bom hidrogen di Samudera Pasifik, apa yang akan terjadi?
Profesor Matematika Terapan dari NYU, Oliver Bühler, mengatakan, ledakan di bawah air atau ledakan di atas tanah akibat uji coba bom hidrogen akan menciptakan ombak dan getaran.
"Keduanya sangat kuat. Pascaledakan, ombak atau getaran memancar keluar dan membawa energi ke atmosfer sebesar 140 kiloton. Ini lebih tinggi dari bom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, yang masing-masing membawa 15 dan 21 kiloton energi," kata Bühler, seperti dikutip Motherboard, Rabu, 27 September 2017.
Kendati demikian, Bühler memastikan ombak tidak akan menyebabkan tsunami. Sebab, usai ledakan ombak akan cepat memecah atau menyebar.
Akan tetapi, partikel radioaktif akan semakin berisiko ketika berada di dekat tanah atau air. Ledakan nuklir dapat menyedot kotoran, puing, air, dan bahan lainnya serta menciptakan dampak radioaktif yang lebih luas.
Material ini kemudian naik hingga atmosfer dan akan menyebar sejauh ratusan kilometer. Ia juga meyakini bahwa dampak terbesar dari uji coba nuklir bagi manusia adalah psikologis.
"Ketika Anda 'melempar' radiasi ke mana saja, maka orang-orang segera mengubah kebiasaan hidup mereka," paparnya. Mulai dari tidak memakan makanan dari laut seperti ikan atau bertamasya ke pantai sembari berenang.
"Hal-hal ini mungkin tidak didukung oleh sains, tapi jelas menimbulkan kepanikan. Apalagi kejadiannya berada di wilayah penduduk padat," tutur dia.
Intinya, Bühler bersama sejumlah ilmuwan, menekankan betapa sulitnya memprediksi konsekuensi jangka panjang dari hasil pengujian detonasi nuklir.

Meski hingga kini belum terungkap di mana lokasi sesungguhnya uji coba tersebut, pernyataan Ri memberi kesan bahwa Pyongyang tengah menyiapkan ledakan yang melampaui uji coba yang pernah dilakukan oleh AS.




Credit  viva.co.id

6 Roket Jatuh Dekat Bandara Afghanistan Usai Menhan AS Mendarat

Menteri Pertahanan AS Jim Mattis (REUTERS/Adnan Abidi)



Kabul - Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Jim Mattis melakukan kunjungan mendadak ke Kabul, Afghanistan. Sedikitnya enam roket mendarat di dekat Bandara Internasional Kabul setelah pesawat yang membawa Mattis mendarat.

Dituturkan juru bicara Kementerian Dalam Negeri Afghanistan, Najib Danish, kepada AFP, Rabu (27/9/2017), sejumlah roket diluncurkan dan jatuh di dekat bagian militer di kompleks Bandara Kabul pada Rabu (27/9) waktu setempat. Danish menyatakan, tidak ada korban jiwa akibat roket itu.

Kepolisian setempat telah mengisolasi lokasi tersebut. Penyelidikan tengah dilakukan untuk mencari tahu lokasi persis asal roket diluncurkan. Tidak ada penerbangan yang dibatalkan atau ditunda akibat serangan roket ini.

Situasi dekat Bandara Kabul usai serangan roket Foto: REUTERS/Mohammad Ismail

Secara terpisah, kelompok radikal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) mengklaim bertanggung jawab atas serangan roket itu. Melalui sayap media mereka, AMAQ, seperti dilansir Reuters, ISIS menyebut 'sejumlah penyusup' menggunakan beberapa roket SPG-9 dan mortir dalam serangan itu.

Serangan roket ini terjadi beberapa jam setelah Mattis tiba di Kabul. Mattis dilaporkan tidak berada di bandara saat serangan roket terjadi. Mattis menjadi anggota kabinet pemerintahan Presiden AS Donald Trump yang mengunjungi Afghanistan.

Kunjungan mendadak Mattis di Kabul ini dilakukan setelah Trump mengumumkan strategi baru untuk Afghanistan. Trump berjanji meningkatkan operasi militer terhadap Taliban di Afghanistan.

Situasi dekat Bandara Kabul usai serangan roket Foto: REUTERS/Mohammad Ismail

Mattis mengatakan AS akan mengirimkan 3 ribu tentara tambahan ke Afghanistan, untuk membantu melatihkan tentara Afghanistan yang bertempur melawan Taliban dan kelompok militan lainnya. Diketahui saat ini ada 8.400 tentara AS di Afghanistan, yang kebanyakan menjadi penasihat militer bagi pasukan bersenjata negara tersebut.





Credit  detik.com

Eks PM Thailand Yingluck Dibui 5 Tahun dalam Kasus Subsidi Beras

Yingluck Shinawatra (REUTERS/Chaiwat Subprasom)



Bangkok - Mantan Perdana Menteri Thailand, Yingluck Shinawatra, dijatuhi vonis 5 tahun penjara secara in-absentia dalam kasus subsidi beras. Yingluck melarikan diri ke luar negeri sejak 25 Agustus lalu.

Seperti dilansir Reuters dan AFP, Rabu (27/9/2017), pembacaan putusan untuk kasus subsidi beras yang menjerat Yingluck seharusnya digelar pada 25 Agustus, namun adik mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra itu tidak hadir.

Ketidakhadiran Yingluck saat itu mengejutkan ratusan pendukungnya yang telah menunggu di pengadilan. Sejumlah ajudan menyebut Yingluck kabur keluar dari Thailand karena khawatir dijatuhi vonis berat.

Sidang pembacaan putusan akhirnya digelar oleh Mahkamah Agung Thailand pada Rabu (27/9) secara in-absentia, atau tanpa dihadiri terdakwa. Dalam putusan pengadilan, Yingluck dinyatakan bersalah atas dakwaan melakukan kelalaian dalam pelaksanaan kebijakan subsidi beras yang gagal.

"Pengadilan menyatakan terdakwa bersalah atas dakwaan yang dijeratkan... pengadilan menjatuhkan vonis 5 tahun terhadapnya dan pengadilan juga sepakat secara bulat bahwa vonis itu tidak ditunda pelaksanaannya," tegas hakim yang membacakan putusan pengadilan.

Keberadaan Yingluck masih belum diketahui pasti. Bulan lalu, Reuters melaporkan Yingluck berada di Dubai, Uni Emirat Arab. Sang kakak, Thaksin, dilaporkan memiliki rumah di Dubai.


Yingluck menjabat PM Thailand setelah memenangkan pemilu tahun 2011. Dia memperkenalkan kebijakan subsidi beras yang populer di kalangan petani, namun disebut memicu kerugian negara hingga miliaran dolar Amerika. Pemerintahan Yingluck dikudeta oleh militer Thailand tahun 2014.





Credit  detik.com

Membandingkan Korea Utara dan Korea Selatan yang pernah seimbang

Berdasarkan jumlah penduduk, Korea Utara berada di peringkat ke-52 namun memiliki kekuatan militer keempat terbesar di dunia.


Di tengah retorika saling ancam antara Korea Utara dan Amerika Serikat, tidak jelas bagaimana pendapat warga Korea Utara atas perang kata-kata itu karena rezim Kim Jong-un mencengkeram kehidupan warga, antara lain dengan menutup akses untuk informasi dari luar.
Negara itu terisolasi dan sekaligus tertinggal di Abad ke-21 ini. Tak mudah mendapatkan data-data dari Korea Utara dan sering kali hanya berupa perkiraan untuk mencerminkan kehidupan di sana.
BBC menurunkan sembilan informasi grafis untuk membandingkan kondisi di Korea Utara dan Selatan.





Kim Il-sung mendirikan Korea Utara pada tahun 1948 dan dinasti keluarganya kemudian memerintah dengan peralihan kekuasaan dari ayah ke anak laki-laki.
Dalam periode yang sama, Korea Selatan sudah menjalani revolusi, beberapa kudeta, maupun pemilihan umum. Total 12 presiden sudah memimpin Korea Selatan dalam 19 periode pemerintahan.

Tiga juta telepon genggam mungkin banyak namun di sebuah negara dengan 25 juta jiwa, artinya hanya sekitar satu telepon genggam untuk setiap 10 orang di Korea Utara. Sebagian pemilik telepon genggam kemungkinan berada di ibu kota Pyongyang.
Sementara di Korea Selatan dengan penduduk 51 juta jiwa, malah lebih banyak pelanggan telepon genggam daripada jumlah total penduduk.
Pasar perusahaan jasa telepon genggam Koryolink berkembang di Korea Utara walau amat terbatas. Perusahaan itu didirikan berdasarkan kemitraan dengan perusahaan telekomunikasi asal Mesir, Orascom.
Koryolink sempat menjadi satu-satunya operator, namun belakangan Korea Utara mendirikan satu perusahaan lain, Byol.
Selain terbatasnya telepon genggam, sebagian besar warga Korea Utara hanya boleh menggunakan layanan internet negara, yang diawasi dengan ketat.

Mungkin terdengar sebagai mitos, namun beberapa penelitian memperlihatkan bahwa secara rata-rata pria Korea Utara lebih pendek dibandingkan pria Korea Selatan.
Profesor Daniel Schwekendiek dari Universitas Sungkyunkwan di Seoul meneliti tinggi para pengungsi Korea Utara yang menerobos ke Korea Selatan dan menemukan perbedaan sekitar 3cm hingga 8cm.
Schwekendiek menyatakan bahwa perbedaan tinggi itu tidak bisa dikaitkan dengan faktor genetika karena kedua warga berasal dari 'keluarga yang sama'.
Dia juga menolak pandangan bahwa para pengungsi kecenderungannya lebih miskin sehingga lebih pendek.
Diperkirakan kekurangan pangan menjadi penyebab utama kenapa orang di Korea Utara lebih pendek dibanding orang Korea Selatan.






Gambar-gambar dari ibu kota Korea Utara, Pyongyang, sering kali menghadirkan jalan yang lebar, licin, dan lenggang namun di luar ibu kota situasinya berbeda.
Korea Utara memiliki jalan sepanjang 25.554km berdasarkan data pada tahun 2006 namun hanya sekitar 3% yang beraspal atau hanya 724km.
Diperkirakan hanya 11 dari 1.000 orang Korea Utara yang memiliki mobil, yang artinya adalah antrean panjang di halte bus bagi orang yang ingin bepergian.

Korea Utara mengandalkan batubara untuk menopang perekonomiannya namun sulit menghitung nilainya secara akurat karena data berasal dari negara-negara penerima batubara tersebut.
Sebagian besar batubara asal Korea Utara diekspor ke Cina, yang sudah memperlakukan larangan impor mulai Februari 2017. Namun beberapa pengamat meragukan pelaksanaan larangan impor itu di lapangan.
"Ada beberapa orang yang menelusuri jalur kapal dan melihat kapal-kapal Korea Utara merapat di beberapa pelabuhan batubara di Cina setelah larangan diterapkan. Saya yakin Cina mengurangi impor batubara namun tidak menghentikan sama sekali," kata Kent Boydston, peneliti di Peterson Institute for International Economics.

Hingga tahun 1973, Korea Utara dan Selatan amat seimbang jika dilihat dari perekonomian.
Namun setelah itu, Korea Selatan meroket menjadi salah satu negara produsen penting di dunia, dengan perusahaan seperti Samsung dan Hyundai menjadi merek global.
Sementara Korut tampaknya mandek pada tahun 1980-an dengan sistem perekonomian terpusat yang kaku.

Walau merupakan negara yang berada di peringkat ke-52 dari jumlah penduduk, Korea utara memiliki kekuatan militer keempat terbesar di dunia.
Anggaran militer diperkirakan mencapai 25% dari GDP dan hampir setiap warga Korea Utara mengikuti latihan milter dalam berbagai bentuk.

Serangkaian bencana kelaparan pada akhir 1990-an menyebabkan turunnya tingkat harapan hidup di Korea Utara, namun sebenarnya tanpa bencana itupun, usia rata-rata warga Korea Utara lebih singkat hampir 12 tahun.
Kekurangan pangan yang berkelanjutan merupakan salah satu faktor yang membuat tingkat harapan hidup di Korea Utara lebih rendah.

Tahun 2017, tingkat kelahiran di Korea Seatan mencapai yang terendah walau selama satu dekade berupaya untuk mendongkrak tingkat kelahiran.

Pemerintah Seoul sudah menyalurkan anggaran sebesar US$70 miliar atau sekitar Rp936 triliun untuk bonus bagi kelahiran bayi, perpanjangan cuti kelahiran, dan layanan kesehatan bagi kesuburan.






Credit  bbc.com