15 tewas dalam penembakan di kelab malam Meksiko

Polisi terlihat berjaga-jaga di jalanan dekat kelab malam La Playa, tempat sedikitnya 13 orang tewas dalam penembakan pada Sabtu (9/3/2019) dini hari di Kota Salamanca, Meksiko. REUTERS/Jesus Lara

Mexico City (CB) - Sedikitnya 15 orang tewas dan tujuh lainnya terluka dalam penembakan di sebuah tempat hiburan malam pada Sabtu (9/3) dini hari di Guanajuato, negara bagian di Meksiko yang dilanda kekerasan, menurut kantor kejaksaan setempat.

Belum ada kejelasan soal siapa pelaku kejahatan tersebut.

Sebelum matahari terbit, sekelompok pria bersenjata tiba dengan menggunakan tiga mobil `van` di kelab khusus pria La Playa di Kota Salamanca. Mereka menyerbu ke kelab tersebut dan kemudian memuntahkan peluru, menurut laporan media setempat.

Kelompok-kelompok kuat penyelundup minyak telah mencuri bahan bakar dalam jumlah sangat besar dari pengilangan minyak di Salamanca.

Pekan ini, Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador meluncurkan serangan besar untuk menangkap pemimpin gerombolan lokal Jose Antonio Yepez, yang dikenal sebagai "El Marro".

Sebuah video, yang diambil dari jalanan di dekat kelab malam itu pascapenembakan, memperlihatkan barisan kendaraan polisi. Di latar belakang, seorang perempuan terlihat meraung-raung tanpa terkendali saat sebuah ambulans memasuki daerah tersebut.

Menurut pernyataan kantor kejaksaan Negara Bagian Guanajuato, 13 pria ditemukan tewas di tempat hiburan itu dan dua lainnya meninggal setelah dibawa ke rumah sakit. Kejaksaan menambahkan bahwa agen-agennya sedang mengusut kejahatan tersebut.

Salamanca berada di Negara Bagian Guanajuato dan merupakan bagian dari wilayah yang menjadi magnet bagi perusahaan-perusahaan pembuat mobil, seperti Volkswagen AG, General Motors Co dan Toyota Motor Corp. Namun tahun lalu, Salamanca mengalami kasus pembunuhan dengan jumlah dua kali lipat hingga membuat kota itu menjadi salah satu wilayah Meksiko yang paling parah dirongrong kekerasasan, menurut data resmi.

Lebih dari satu dasawarsa setelah upaya diluncurkan dengan mengerahkan militer untuk memerangi kartel-kartel obat bius, upaya terbaru akan menjadi pengujian atas kemampuan Pemerintah untuk membatasi pergerakan kejahatan terorganisasi.

Credit  antaranews.com

KBRI Addis Ababa: WNI jadi korban kecelakaan pesawat Ethiopian Airlines

Sejumlah warga berjalan melewati reruntuhan di tempat pesawat Ethiopian Airlines Penerbangan ET 302 jatuh, di dekat Kota Bishoftu, di tenggara Addis Ababa, Ethiopia, pada Minggu (10/3/2-019). (REUTERS/TIKSA NEGERI)

Jakarta (CB) - Kedutaan Besar RI di Addis Ababa, ibu kota Ethiopia, telah menerima pemberitahuan resmi bahwa satu warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban kecelakaan pesawat Ethiopian Airlines, yang jatuh pada Minggu (10/3).

"KBRI Addis Ababa telah mendapatkan informasi dari kantor Ethiopian Airlines, saat ini Kemlu dan KBRI Addis Ababa sedang mengonfirmasi identitas korban WNI tersebut," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir melalui pesan singkat di Jakarta, Minggu.

Menurut laporan kantor berita Reuters, satu WNI termasuk dalam daftar 157 penumpang yang menjadi korban kecelakaan pesawat Ethiopian Airlines, yang lepas landas dari Ibu Kota Ethiopia Addis Ababa menuju Ibu Kota Kenya Nairobi.

Sebelumnya, Direktur Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu Lalu Muhammad Iqbal menyampaikan bahwa pihaknya dan KBRI di sekitar lokasi kejadian terus berkomunikasi dengan otoritas setempat untuk mendapatkan informasi yang sevalid mungkin mengenai kemungkinan WNI menjadi korban.

Selain WNI, daftar kewarganegaraan penumpang yang menjadi korban adalah Kenya 32 orang, Kanada 18 orang, Ethiopia sembilan orang, China delapan orang, Italia delapan orang, Amerika Serikat delapan orang, Prancis delapan orang, Inggris tujuh orang, Mesir enam orang, Jerman lima orang, India empat orang, Slovakia empat orang; dan Austria, Rusia, Swedia masing-masing tiga orang; dan warga Spanyol, Israel, Maroko, Polandia masing-masing dua orang.

Selanjutnya, Belgia, Djibouti, Irlandia, Mozambik, Norwegia, Arab Saudi, Rwanda, Sudan, Somalia, Serbia, Togo, Uganda, Yaman, Nepal, Nigeria, masing-masing satu orang. Selain itu, lapor Reuters, empat orang terdaftar dengan menggunakan paspor PBB dan kewarganegaraan mereka belum diketahui.  

Credit  antaranews.com

Pesawat Ethiopian Airlines menuju Nairobi jatuh, 157 orang tewas

Kapten perempuan pertama Ethiophian Airlines Amsale Gualu bersiap untuk lepas landas di Bandara Internasional Bole di ibukota Addis Ababa, Kamis (19/11). Pada hari Kamis, untuk pertama kalinya Ethiopia Airlines menugaskan perempuan di semua aspek penerbangan. Setiap aspek perjalanan ditangani oleh perempuan, dari kru darat, perawatan pesawat hingga ke pengendali lalu lintas udara. Gualu dan ko-pilotnya bertugas untuk terbang ke Bangkok, Thailand, bersama dengan kru dan penumpangnya. (REUTERS/Tiksa Negeri )

Nairobi (CB) - Sebuah pesawat Boeing 737 milik Ethiopian Airlines jatuh pada Minggu dini hari dalam perjalanan menuju Nairobi dengan membawa 147 penumpang dan delapan awak di dalamnya, kata maskapai tersebut.

Tidak ada orang yang selamat dalam peristiwa itu, menurut stasiun penyiaran kelolaan negara Ethiopia.

Pesawat nahas tersebut tinggal landas dari Bandara Bole di Addis Ababa pada pukul 08.38 waktu setempat dan kemudian hilang kontak dengan menara pengendali bandar udara hanya beberapa menit kemudian, yaitu pukul 08.44, demikian Reuters melaporkan,

"Tidak ada yang selamat dalam penerbangan pesawat itu, yang mengangkut para penumpang dari 33 negara," menurut laporan Ethiopian Broadcasting Corporation, yang mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya di perusahaan penerbangan Ethiopian Airlines.

Pesawat dengan nomor penerbangan ET 302 itu jatuh di Kota Bishoftu, yang berada 62 kilometer di tenggara Ibu Kota Ethiopia Addis Ababa, kata Ethiopian Airlines.

"Operasi pencarian dan penyelamatan sedang berlangsung dan kami belum mendapatkan informasi soal penyintas atau kemungkinan korban," kata maskapai dalam pernyataan.



Ethiopian Airlines menambahkan bahwa pesawatnya yang jatuh berjenis Boeing 737-800 MAX dengan nomor pencatatan ET-AVJ.

Namun, nomor model itu tidak tercatat keberadaannya dan berbagai laman penerbangan kemudian menyebut pesawat itu sebagai jenis 737 Max 8 baru.

737 Max 8 itu sama dengan pesawat yang jatuh di Indonesia pada Oktober 2018 dan menewaskan 189 orang.

Laman pelacak penerbangan Flightradar24 mengatakan di Twitter bahwa pesawat ET 302 terbang dengan kecepatan vertikal yang tak stabil setelah tinggal landas.

Di bandar udara Nairobi, banyak penumpang menunggu di ruang gerbang keberangkatan tanpa mendapat informasi dari pihak maskapai penerbangan.

"Kami menunggu ibu. Kami hanya bisa berharap bahwa beliau mengambil penerbangan lain atau penerbangannya ditunda. Beliau tidak mengangkat telepon," kata Wendy Otieno, sambil menangis dan memegang teleponnya erat-erat.

Robert Mudanta (46 tahun) sedang menunggu kedatangan saudara iparnya dari Kanada.

"Belum, kami belum melihat siapa pun dari pihak maskapai penerbangan atau bandara," katanya kepada Reuters pada pukul 13.00, lebih dari tiga jam setelah penerbangan ET 302 hilang.

"Belum ada yang memberi kami kabar apa pun, kami hanya berdiri di sini sambil mengharapkan yang terbaik."

Kantor Perdana Menteri Ethiopia telah menyampaikan ucapan duka cita melalui Twitter kepada keluarga para korban kecelakaan ET 302.

Pada 29 Oktober 2018, sebuah pesawat jenis Boeing 737 Max 8 milik Lion Air jatuh di Laut Jawa, tak lama setelah lepas landas dari Jakarta. Kecelakaan itu menewaskan seluruh 189 orang di dalam pesawat.

Ethiopian Airlines merupakan salah satu maskapai penerbangan terbesar di kawasan dalam hal jumlah armadanya.

Maskapai milik negara itu mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan mengangkut 10,6 juta penumpang sepanjang tahun lalu.

Kecelakaan besar terakhir yang dialami perusahaan itu terjadi pada Januari 2010, yaitu ketika penerbangan dari Beirut jatuh tak lama setelah tinggal landas.

Credit  antaranews.com

Ancam China, Singapura Beli F-35 dari Amerika Serikat

Ancam China, Singapura Beli F-35 dari Amerika Serikat

WASHINGTON - Singapura dilaporkan akan membeli pesawat siluman F-35 dari Amerika Serikat (AS). Kabar itu menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi Beijing yang kerap melakukan aksi provokasi di Laut China Selatan. Kini Singapura ingin menjadi negara keempat yang memiliki pesawat F-35 di Asia Pasifik. Menteri Pertahanan Singapura Ng Eng Hen pekan lalu telah mengumumkan pembelian 12 pesawat F-35 dari AS.

Hal itu seperti akan berjalan mulus karena Singapura merupakan aliansi utama AS di Asia Pasifik. Penjualan pesawat harus mendapatkan persetujuan Kongres AS. Ng mengungkapkan, baik pemerintahan Trump maupun Pentagon menyepakati penjualan tersebut. “Angkatan Bersenjata Singapura Generasi Mendatang akan lebih tanggung di segala domain,” ujar Ng di depan anggota parlemen. Dia juga menunjukkan alutsista Singapura yang akan dimiliki pada 2030.

Pesawat siluman AS memang menjadi andalan utama Singapura. Pentagon menyebut F-35 sebagai pesawat paling canggih dalam segi penerbangan, mesin, dan senjata. Mereka juga mengklaim pesawat itu menjadi besi terbang paling bisa dijangkau dari segi harga dan paling bisa bertahan di medan tempur.

Lampu hijau penjualan F-35 ke Singapura merupakan strategi AS di Laut China Selatan. Para analis mengungkapkan, keputusan Singapura membeli teknologi F-35 mengindikasikan upaya AS untuk membendung China dalam memperluas ambisinya.

“Singapura mungkin tidak percaya dengan jaminan China dalam klaim Laut China Selatan, tanpa maksud militer dan tidak akan menghasilkan China menguasai wilayah udara dan laut di Laut China Selatan,” kata mantan direktur operasional Pusat Intelijen Bersama Komando Pasifik AS, Carl Schuster, dilansir CNN.

China mengklaim telah menguasai 1,3 juta mil persegi Laut China Selatan sebagai teritorial yang berdaulat. Beijing semakin agresif dalam beberapa tahun berkonflik dengan negara-negara Asia Tenggara. Mereka memperkuat kehadirannya di jajaran kepulauan Spratly dan Paracel.

Namun, AS menentang segala strategi China tersebut. Bersama aliansinya, AS mengirim kapal perang dengan dalih operasi kebebasan navigasi di pulau yang dibangun China. Mereka juga mengirim pesawat pengebom ke Laut China Selatan.

Dengan akuisisi F-35, Singapura akan bergabung dengan Australia, Jepang, dan Korea Selatan, yang mengoperasikan pesawat tersebut di Pasifik. AS juga memiliki banyak pesawat F-35 di Jepang. Mereka juga bisa mengoperasikan kapal perang Angkatan Laut AS ke Laut China Selatan.

Para pejabat AS sebelumnya mengabaikan upaya menghidupkan kembali perang dingin dengan China di Pasifik. Namun, penjualan pesawat F-35 ke Singapura diperkirakan akan memperkeruh hubungan AS-China. “Beijing akan melihat perkembangan ini sebagai bentuk kehadiran AS di kawasan Asia Pasifik,” kata analis pertahanan senior, RAND Corp, Timothy Heath. 

“Jaringan angkatan udara yang menggunakan F-35 semakin luas dan bisa bekerja sama dalam koalisi jika dibutuhkan. Perkembangan ini menjadi pesan penting kepada China,” jelasnya. Kemajuan teknologi F-35 mengizinkan integrasi di antara para pengguna pesawat tersebut. Itu pasti akan menjadi perhatian utama bagi Beijing.

Peter Layton, analis pertahanan di Griffith Asia Institute di Australia, mengungkapkan kemampuan perang elektronik dan siluman F-35 menjadikan aliansi AS semakin kuat. “F-35 bisa mampu menembus pertahanan udara dan mengirimkan informasi target dengan detail untuk melacak pesawat yang mengangkut misil jarak jauh atau sistem pertahanan misil anti-kapal,” tambahnya.

Layton mengungkapkan, penjualan F-35 ke Singapura akan mengganggu China yang berpikir itu akan meningkatkan kemampuan pertahanan udara di Laut China Selatan. Singapura memang dikenal sebagai sekutu dekat AS. Mereka kerap menjadi lokasi berlabuhnya kapal Angkatan Laut AS, meski tetap menjadi pemain kunci yang rendah dalam urusan militer.

“Meskipun hubungan baik dengan AS, Singapura tetap memiliki hubungan ekonomi yang baik dengan China,” kata Heath. “Singapura juga tidak ingin membahayakan China. Singapura bertindak tenang,” paparnya.

Lowy Institute dari Australia menempatkan kekuatan militer Singapura pada peringkat ke-10 dari 25 negara Asia tahun lalu di belakang Australia, tetapi lebih kuat dibandingkan Vietnam, Indonesia, dan Malaysia. Singapura memang ingin meningkatkan alutsista dan hubungan pertahanan dengan negara tetangga. “Singapura memiliki peranan sebagai fasilitator keamanan dan stabilitas regional,” ujar Schuster.




Credit  sindonews.com

Hadapi China, Taiwan Bakal Beli Jet Tempur Baru dari AS

Ilustrasi jet tempur. (Stocktrek Images/Thinkstock)

Jakarta, CB -- Taiwan mengaku telah mengajukan permintaan resmi kepada Amerika Serikat (AS) untuk membeli jet tempur baru guna mempertahankan diri dari ancaman China yang mulai meningkat.

"Kami mengajukan permintaan untuk membeli (jet tempur) karena China telah meningkatkan kekuatan militernya dan kami mulai memiliki ketidakseimbangan kekuatan dalam kemampuan pertahanan udara kami," ujar Wakil Menteri Pertahanan Shen Yi-ming, seperti dikutip dari AFP, Kamis (7/3).

Permintaan tersebut, jika dikabulkan, akan meningkatkan ketegangan antara China dan Amerika Serikat. Beijing melihat Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya yang menunggu penyatuan, meskipun kedua pihak telah diperintah secara terpisah sejak berakhirnya perang saudara pada tahun 1949.


Tiongkok secara signifikan telah meningkatkan tekanan diplomatik dan militer terhadap Taiwan sejak Presiden skeptis Beijing Tsai Ing-wen menjabat pada 2016, termasuk mengadakan serangkaian latihan militer di dekat pulau itu. Pesawat pengintai China juga sudah mulai menerbangkan lebih banyak lagi serangan reguler di sekitar pulau.

Washington mengalihkan pengakuan diplomatik dari Taipei ke Beijing pada 1979, tetapi tetap menjadi sekutu tidak resmi paling kuat dan pemasok senjata terbesar Taiwan.

Tahun lalu, AS membuat China jengkel atas rencananya untuk menjual peralatan militer ke Taiwan dalam kontrak senilai US$330 juta termasuk suku cadang standar untuk pesawat terbang.

Beijing telah jengkel dengan hubungan panas antara Washington dan Taipei, termasuk persetujuan oleh Departemen Luar Negeri AS untuk lisensi pendahuluan penjualan teknologi kapal selam ke pulau itu.

Namun, karena takut akan kemungkinan balasan dari Beijing, AS telah berulang kali menolak permintaan Taiwan sejak 2002 untuk jet tempur baru termasuk pesawat F-16 dan F-35 yang lebih baru.

Pada waktu itu, China secara besar-besaran meningkatkan pengeluaran untuk angkatan bersenjatanya, termasuk pesawat jet tempur generasi kelima yang sangat maju.Itu telah meninggalkan Taiwan dengan angkatan udara yang menua yang menurut para analis sangat membutuhkan peningkatan.

Saat ini, Taiwan memiliki 326 jet tempur, semuanya beroperasi sejak 1990-an, termasuk F-16 buatan AS, Mirage 2000an Prancis, dan pesawat tempur Taiwan sendiri.

Pejabat pertahanan tidak akan mengkonfirmasi berapa banyak jet tempur yang mereka minta dalam permintaan pembelian, atau model apa. Sementara media lokal Apple Daily melaporkan Taiwan mencari 66 F-16V senilai US$13 miliar termasuk rudal, logistik, dan pelatihan.

"Tidak masalah apakah itu F-15, F-18, F-16 atau F-35, asalkan sesuai dengan kebutuhan tempur kita," jelas Tang Hung-an, seorang mayor jenderal dengan Markas Komando Angkatan Udara Taiwan.

Tang menambahkan bahwa surat permintaan ke AS tidak menyebutkan jenis pesawat yang diinginkan Taiwan. 

Credit  cnnindonesia.com

AS Tuduh China Tingkatkan Militerisasi di Laut China Selatan

Kawasan Laut China Selatan yang jadi sengketa antara China dan beberapa negara Asia. Foto/REUTERS

WASHINGTON - Militer Amerika Serikat (AS) pada hari Kamis menuduh China meningkatkan aktivitas militernya di Laut China Selatan sepanjang tahun 2018. Tuduhan ini dilontarkan komandan Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat Laksamana Philip Davidson.

"Itu membangun, tidak mengurangi dalam arti kata apa pun. Ada lebih banyak aktivitas dengan kapal, pesawat tempur dan (pesawat) pembom selama tahun lalu daripada tahun-tahun sebelumnya, tentu saja," kata Davidson.

Dia berpendapat bahwa aktivitas ini menimbulkan bahaya bagi perdagangan global. "(Bagi) aktivitas komersial dan keuangan yang mengalir pada kabel di bawah Laut China Selatan," ujarnya, dikutip Sputnik, Jumat (8/3/2019).

Davidson menolak untuk menjelaskan apakah jumlah patroli kebebasan navigasi AS akan meningkat sehubungan dengan peningkatan aktivitas China di wilayah tersebut.

Pada saat yang sama, dia menekankan upaya Washington untuk tetap menyuarakan AS sebagai kekuatan Pasifik yang abadi.

Pernyataannya itu disampaikan setelah juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying menyalahkan kapal-kapal militer AS karena memasuki perairan di dekat Kepulauan Spratly secara ilega. Kepulauan Spratly di Laut China Selatan dianggap Beijing sebagai kedaulatannya yang tak terbantahkan.

Hua menekankan bahwa Beijing menghormati kebebasan bernavigasi di Laut China Selatan, tetapi tidak akan mentoleransi penggunaan kebebasan tersebut sebagai dalih untuk merusak kedaulatan dan keamanan negara.

"Kami sangat mendesak pihak AS untuk segera menghentikan tindakan-tindakan provokatif ini. Pihak China akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk secara tegas mempertahankan kedaulatan dan keamanannya serta stabilitas di Laut China Selatan," ujar Hua.

Menurut Beijing, dua kapal perusak Angkatan Laut AS berlayar di dekat Kepulauan Spratly tanpa izin dari pemerintah China pada awal Februari. Kapal-kapal China mengeluarkan peringatan kepada kapal-kapal perang AS tersebut dan menuntut agar mereka segera meninggalkan wilayah itu. 

Beijing mengendalikan sebagian besar pulau dan terumbu karang di Laut China Selatan, dan sedang membangun sejumlah pulau buatan dalam upaya untuk lebih menopang klaimnya yang dipertanyakan oleh Filipina, Brunei, Malaysia, Vietnam, dan Taiwan.

Beijing bersikeras untuk merundingkan masalah ini di tingkat regional, sementara AS telah memprakarsai misi kebebasan navigasi laut untuk menentang klaim China.


Credit  sindonews.com

Pengamat Peringatkan Perlombaan Kapal Selam di Indo-Pasifik

Angkatan Laut Amerika Serikat akan diperkuat dengan drone kapal Sea Hunter, yang mampu berlayar ribuan mil laut. Drone berbentuk kapal trimaran sepanjang 40 meter ini mampu melacak dan menemukan kapal selam musuh dengan menggunakan Fixed Sonar Array frekwensi tinggi. Sea Hunter dapat menjaga pintu masuk, pelabuhan, dan aset angkatan laut, selama 24 jam.DARPA

CB, Jakarta - Perlombaan kapal selam di kawasan Indo-Pasifik memanas. Analis bidang militer mengatakan kondisi ini terjadi setelah Amerika Serikat menilai perlunya memperkuat kekuatan wilayah bawah lautnya di kawasan.
Komandan Indo-Pacific Amerika Serikat Phil Davidson sebelumnya telah mengatakan di hadapan anggota Senat Amerika Serikat pada Selasa, 5 Maret 2019, bahwa kemajuan teknologi Cina telah menyaingi militer Amerika Serikat, baik itu di udara maupun luar angkasa. Namun Amerika Serikat masih lebih unggul di bidang kekuatan militer Angkatan Laut.
"Terus membangun kapal selam saat ini sungguh penting. Ini keunggulan paling mencolok saat ini," kata Davidson, seperti dikutip dari scmp.com, Kamis, 7 Maret 2019.

Menurut Song Zhongping, analis bidang militer, pernyataan Davidson itu secara tak langsung membawa pesan Amerika Serikat akan mengirimkan lebih banyak kapal selam nuklir atau SSN seperti kapal selam kelas Virginia dan Los Angeles yang dipersenjatai dengan torpedo dan rudal Tomahawk, ke wilayah tersebut. "Washington telah melihat sebuah ancaman besar dari Angkatan Laut Cina yang teknologi anti-kapal induknya telah sangat berkuasa saat ini. Hanya teknologi SSN Amerika Serikat yang masih memiliki keunggulan asymmetric terhadap Angkatan Bersenjata Cina," kata Song.

Analis militer dari Beijing Li Jie mengatakan Washington diprediksi akan mendorong sekutu-sekutunya dan mitranya di kawasan untuk meningkatkan kemampuan pasukan Angkatan Lautnya dan kemampuan menyerang. Sekarang ini semua kapal selam Amerika Serikat sudah dilengkapi nuklir sehingga lebih tenang dan bisa bergerak diam-diam serta lebih baik dalam melancarkan serangan dibanding kapal selam Cina. Sebelumnya pada awal bulan ini, sekutu Amerika Serikat, Australia mengumumkan telah menandatangani sebuah kesepakatan senilai US$ 50 miliar atau Rp 709 trilun untuk pembelian 12 kapal selam buatan Naval Group. Kapal selam itu rencananya akan dirancang dan dirakit di Australia di bawah sebuah kemitraan strategis sebagai bagian dari program pembangunan kapal nasional pemerintah senilai US$ 63.94 miliar atau Rp 907 triliun. 

Credit  tempo.co

Situs Rudal Korut Kembali ke Status Normal Beroperasi

Situs peluncur rudal jarak jauh Korut menunjukan status normal beroperasi. Foto/Istimewa

SEOUL - Situs peluncuran rudal jarak jauh Korea Utara (Korut) di Dongchang-ri, tampaknya telah mulai kembali beroperasi secara normal. Begitu laporan terbaru yang dikeluarkan badan yang memantau aktivitas di negara tertutup itu.

North38, badan pemantau yang berbasis di Washington, mengatakan gambar satelit dari stasiun peluncuran satelit Sohae menunjukkan konstruksi untuk membangun kembali landasan peluncuran dan uji mesin yang dimulai sebelum KTT AS-Korut kedua berlanjut dengan langkah cepat.

Situs menambahkan bahwa mengingat konstruksi dan aktivitas di area lain dari situs, Sohae tampaknya telah kembali ke "status normal beroperasi," seperti dilansir dari KBS, Jumat (8/3/2019).

Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS), sebuah think tank di Washington, mengeluarkan laporan serupa pada hari Kamis waktu setempat, mengutip para ahli dan gambar komersial baru pada hari Rabu.

CSIS mengutip Joseph Bermudez dan Victor Cha yang mengatakan tindakan Korut itu merupakan "kemunduran" dari pembongkaran moderat yang dilakukan di fasilitas peluncuran Sohae setelah KTT AS-Korut di Singapura pada Juni 2018. 

Credit  sindonews.com

Korut Kecam Latihan Perang AS-Korsel, Sebut Tantangan Terbuka

Dokumentasi latihan perang gabungan Amerika Serikat dan Korea Selatan tahun lalu. Foto/New York Times/US Marine

SEOUL - Pemerintah Korea Utara (Korut) mengecam latihan perang gabungan Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan (Korsel) yang sedang berlangsung. Pyongyang menyebutnya sebagai "tantangan terbuka" terhadap upaya menuju perdamaian di Semenanjung Korea.

Pada hari Sabtu pekan lalu, AS dan Korea Selatan sepakat untuk mengganti dua latihan perang tahunan utama—Key Resolve dan Foal Eagle—dengan latihan "Dong Maeng" atau "Alliance" yang lebih singkat, yang dimulai minggu ini.

"Langkah-langkah buruk dari otoritas militer Korea Selatan dan AS adalah pelanggaran sembrono terhadap pernyataan bersama DPRK-AS (di Singapura) dan deklarasi Korea Utara-Korea Selatan di mana penghilangan permusuhan dan ketegangan dilakukan," tulis kantor berita pemerintah Korut, KCNA, yang dikutip Al Jazeera, Jumat (8/3/2019).

Ada hampir 28.500 tentara AS yang ditempatkan di Korea Selatan. Latihan perang tahunan tentara AS dengan puluhan ribu tentara Korea Selatan selama ini membuat Korea Utara marah. Rezim Pyongyang selalu mengutuk manuver gabungan itu sebagai latihan provokatif untuk menginvasi Korea Utara.

Namun, setelah pertemuan puncak pertama antara Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di Singapura tahun lalu, Trump mengangkat alis pada konferensi pers ketika dia mengatakan Washington akan menunda latihan perang gabungan AS dengan Korea Selatan.

Kedua pemimpin juga menandatangani perjanjian yang tidak jelas tentang denuklirisasi Semenanjung Korea.

Gejolak terbaru di Semenanjung Korea ini terjadi hanya beberapa hari setelah Trump dan Kim Jong-un mengadakan pertemuan puncak atau KTT kedua di Hanoi, Vietnam. Pertemuan ini berakhir dengan kegagalan, di mana tak ada kesepakatan atau perjanjian yang diteken kedua pihak terkait denuklirisasi Semenanjung Korea.

Setelah kebuntuan dari KTT di Hanoi, para peneliti menyatakan bahwa Pyongyang sedang membangun kembali situs peluncur rudal jarak jauh Sohae. Padahal, pada tahun lalu Kim Jong-un sepakat untuk membongkarnya sebagai bagian dari langkah-langkah membangun kepercayaan.

Surat kabar Korea Selatan, JoongAng Ilbo dan Donga Ilbo, mengutip para legislator yang diberi pengarahan oleh Badan Intelijen Nasional (NIS) negara itu mengatakan pergerakan kendaraan kargo baru-baru ini terlihat di sekitar sebuah pabrik di Sanumdong di Pyongyang, yang memproduksi rudal balistik antarbenua pertama Korea Utara yang mampu mencapai wilayah Amerika Serikat. 

JoongAng Ilbo juga melaporkan bahwa Korea Utara terus mengoperasikan fasilitas pengayaan uraniumnya di kompleks nuklir utama Yongbyon. Tetapi laporan itu bertentangan dengan laporan dari hari sebelumnya bahwa tidak ada kegiatan yang berlangsung di sana sejak akhir tahun lalu, yang sinkron dengan temuan dari pengawas atom PBB.

Joel Wit, seorang ahli proliferasi Korea Utara yang membantu bernegosiasi dengan Korea Utara pada pertengahan 1990-an, mengatakan laporan tentang aktivitas di situs Sohae adalah cara Kim Jong-un untuk menunjukkan bahwa ia menjadi tidak sabar dengan kurangnya kemajuan dalam negosiasi.

"Kita harus menonton untuk melihat apa yang terjadi lagi," kata Wit. "Ini adalah fasilitas peluncuran luar angkasa dan telah digunakan untuk mengirim satelit ke luar angkasa. Masalahnya adalah beberapa teknologi (dengan roket) adalah sama," ujarnya.






Credit  sindonews.com

Pentagon Diminta Tampung 5.000 Anak Imigran Tak Berpendamping

Ilustrasi imigran anak. (Reuters/Adrees Latif)

Jakarta, CB -- Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (DoD) diminta mempersiapkan penampungan untuk sekitar 5.000 anak imigran tak berpendamping di tengah "krisis" yang meningkat di perbatasan dengan Meksiko.

Juru bicara Pentagon, Jamie Davis, mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS) "meminta bantuan DoD untuk menyiapkan tempat bagi sekitar 5.000 anak imigran ilegal di fasilitas milik Kementerian Pertahanan, jika diperlukan, hingga 30 September 2019."

"Kementerian Pertahanan akan bekerja sama dengan dinas militer untuk mencari lokasi potensial dan akan bekerja dengan HHS untuk menilai kelayakan fasilitas atau lahan Pentagon sebagai penampungan sementara bagi anak-anak imigran yang tidak berpendamping," katanya.


Permintaan ini disampaikan di tengah lonjakan jumlah imigran yang melintasi perbatasan AS dari Meksiko secara ilegal. Kebanyakan dari mereka melarikan diri dari kemiskinan dan kekerasan di Amerika Tengah dan meminta suaka di AS.

Menurut Badan Be Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP), jumlah anak di bawah umur yang tertangkap akibat memasuki negara secara ilegal meningkat pada Februari, mencapai 6.825.

Angka ini melesat jauh dibanding bulan sebelumnya yang berjumlah 5.119 dan 4.968 pada Oktober tahun lalu.

CBP menyerahkan anak-anak ke Pusat Penempatan Pengungsi HHS. Mereka kemudian berupaya menempatkan anak-anak itu dengan kerabat atau keluarga lain di AS sementara permintaan mereka untuk tetap di negara itu diproses.

Tahun lalu, Pusat Penempatan Pengungsi sempat menerima hingga lebih dari 15.000 anak dalam satu waktu.

Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Kirstjen Nielsen, memperkirakan jumlah imigran ilegal akan bertambah dalam beberapa bulan mendatang.

Namun, Nielsen mengatakan bahwa dalam banyak kasus, anak-anak itu digunakan sebagai "pion" untuk masuk ke AS. Mereka bahkan "digunakan" oleh gembong narkoba untuk membantu beberapa kelompok melintasi perbatasan dan memperoleh posisi kuat di AS.

Nielsen mengaku bersimpati dengan para imigran, tapi bersikeras, seperti yang secara resmi dinyatakan Presiden Donald Trump bulan lalu, bahwa "Ini darurat."

Credit  cnnindonesia.com

Kapal Perang Rusia dengan Senjata Bikin Muntah Lewati Selat Inggris

Kapal perang Admiral Gorshkov Rusia yang dilengkapi senjata Filin 5P-42. Senjata ini bisa memicu pasukan musuh mengalami halusinasi, muntah dan buta untuk sementara. Foto/Daily Record

LONDON - Kapal perang Rusia, Admiral Gorshkov, yang dilengkapi senjata pembuat pasukan musuh mengalami halusinasi, muntah dan buta untuk sementara, telah melewati Selat Inggris bersama tiga kapal militer lainnya. Kapal militer Inggris pun menguntit rombongan kapal perang Moskow tersebut.

Senjata yang terpasang pada kapal Admiral Gorshkov itu adalah Filin 5P-42. Senjata yang tak mematikan ini digambarkan sebagai senjata "interferensi optik visual", yang memicu pasukan musuh mengalami halusinasi hingga muntah.

Lalu lalang Admiral Gorshkov dan rombongannya di Selat Inggris berlangsung hari Selasa lalu. Inggris mengirim kapal militer Angkatan Laut, HMS Defender, untuk membuntuti rombongan kapal Moskow itu.

Ruselectornics, yang membuat sistem Fillin, membenarkan bahwa senjat tersebut sudah dipasang di kapal Admiral Gorshkov dan Admiral Kasatonov.

Filin 5P-42 pernah diuji pada sukarelawan beberapa waktu yang lalu, yang bertujuan untuk menjangkau target yang dilindungi oleh senjata tersebut, senapan sniper, senapan serbu dan senapan mesin. Semua sukarelawan mengalami kesulitan dalam mengarahkan senjatanya dan tidak dapat melihat target di mana mereka menembak.

Hampir setengah dari subjek tes, 45 persen, mengatakan mereka mengalami pusing, mual dan perasaan disorientasi. Kemudian 20 persennya mengalami halusinasi dan menggambarkan "bola cahaya bergerak di depan mata."

Angkatan Laut Inggris membenarkan bahwa kapal HSM Defender memantau rombongan kapal perang Rusia."HMS Defender yang berbasis di Portsmouth sedang memantau kelompok tugas Rusia dan melacak aktivitas mereka di bidang kepentingan nasional," kata Angkatan Laut Kerajaan Inggris.

Menteri Negara Urusan Angkatan Bersenjata Mark Lancaster mengatakan; "Angkatan Laut Kerajaan selalu siap untuk membela Inggris."

"Kami akan terus bekerja dengan sekutu kami untuk membayangi kapal-kapal Rusia yang melewati perairan internasional dekat pantai kami, untuk memastikan angkatan laut Rusia mengikuti protokol yang benar dalam perjalanannya," ujarnya. 

Mengutip BBC, Kamis (7/3/2019), HMS Defender meninggalkan Newcastle pada hari Sabtu untuk menuju timur laut Skotlandia guna membuntuti kelompok kapal perang Rusia. Rombongan kapal Moskow itu melintasi garis pantai Inggris pada hari Selasa, dan akan terus dibayangi kapal militer London ketika melewati Selat Inggris.

"Keamanan laut di sekitar garis pantai kami tetap penting bagi kepentingan nasional kami," kata Komandan HMS Defender, Richard Hewitt. "Mengawal Admiral Gorshkov telah menunjukkan komitmen abadi Angkatan Laut Kerajaan Inggris untuk melindungi perairan rumah kami dan kesiapan untuk melakukan penugasan semacam itu kapan pun diperlukan."



Credit  sindonews.com

Setelah S-400, Erdogan Sebut Turki akan Beli S-500 Rusia

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan mengatakan Turki siap untuk mempertimbangkan masalah pembelian sistem rudal darat-ke-udara S-500 dari Rusia di masa depan. Foto/Istimewa

ANKARA - Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan mengatakan, negaranya siap untuk mempertimbangkan masalah pembelian sistem rudal darat-ke-udara S-500 dari Rusia di masa depan.

Dalam sebuah wawancara dengan Kanal 24, Erdogan mengatakan bahwa kontrak dengan Moskow untuk membeli sistem rudal S-400 sudah dilakukan. Jika perjanjian ini telah sepenuhnya dilakukan, lanjut Erdogan, maka Ankara mungkin akan mempertimbangkan untuk membeli S-500.

"Masalah S-400 adalah kesepakatan yang dilakukan, dan kami tidak akan menolaknya dalam keadaan apa pun. Kami telah mencapai kesepakatan dengan Rusia, dan mungkin akan ada produksi bersama. Mungkin kami akan mempertimbangkan opsi S-500 setelah kesepakatan S-400," ucap Erdogan, seperti dilansir Tass pada Kamis (7/3).

Terkait S-400, Erdogan menegaskan Ankara bukan budak Amerika Serikat (AS), di mana Washington memutuskan sistem senjata mana yang dapat dibeli Turki. Dia kemudianmenekankan penyebaran sistem pertahanan udara S-400 Rusia akan berjalan sesuai rencana.

Erdogan menyatakan, Ankara akan tetap mempertahankan kesepakatan pembelian S-400 Rusia dari tekanan AS. Ia menekankan bahwa Turki adalah negara berdaulat yang memiliki hak untuk memilih mitra dagang dan pemasok senjata.

"Selesai. Tidak akan pernah ada jalan untuk kembali. Ini tidak etis, itu tidak bermoral. Tidak ada yang harus meminta kami untuk menjilat apa yang kami ludahkan. Kami adalah negara merdeka, bukan budak," ungkap Erdogan. 

Credit  sindonews.com

Ribuan Pendukung ISIS Menyerahkan Diri di Suriah

ISIS di Suriah. (ilustrasi)

Foto: Youtube

Mayoritas dari pendukung ISIS ini adalah perempuan.

Bahkan bagi pasukan yang didukung Amerika Serikat yang sudah mengepung Baghouz - kantong perlawanan terakhir ISIS di Suriah Timur - jumlah pejuang dan penduduk sipil yang menyerahkan diri masih menimbulkan kejutan.

Pengungsi pendukung IS

Hampir 500 pria sudah melarikan diri dari tempat tersebut, dan menyerahkan diri dalam dua hari terakhir setelah pasukan Kurdi mulai melakukan usaha terakhir untuk menaklukkan perlawanan ISIS.

Pejuang ISIS dari Irak, Belgia, Prancis dan negara lain duduk bersama-sama di gurun di bawah penjagaan ketat pasukan koalisi. Sekitar satu kilometer dari tempat tersebut tampak sekelompok perempuan dan anak-anak.


Sekitar dua ribu diantara perempuan dan anak-anak tersebut dimasukkan ke dalam truk dan dibawa ke daerah lain untuk diperiksa apakah mereka membawa bahan peledak atau senjata yang disembunyikan.

"Bila ada cara untuk kembali ke ISIS, saya tidak akan ragu-ragu kembali"

Para perempuan yang meninggalkan kantong perlawanan terakhir ISIS ini akan bergabung dengan ribuan lainya di kamp pengungsi, sementara pejuang pria dibawa ke penjara atau diserahkan ke pihak berwenang Irak.

Photo: Anak-anak dan perempuan sekarang dibawa ke tempat pengungsian, sementara pejuang pria ditahan dan diinterogasi. (ABC News: Adam Harvey)

Banyak diantara mereka adalah orang asing, termasuk sekelompok perempuan asal Prancis yang mengatakan mereka ditembaki ketika hendak meninggalkan wilayah itu. Seorang perempuan terbaring di tanah, dalam keadaan kritis, dengan anak-anaknya yang masih muda duduk dengan diam di dekatnya.


Seorang perempuan lain menunggu untuk bisa masuk ke kamp pengungsi sehingga petugas kesehatan bisa mengeluarkan peluru yang bersarang di pahanya. Meskipun begitu, kebanyakan perempuan ini masih setia dengan perjuangan ISIS.


"Bila ada cara untuk bisa kembali ke ISIS, saya tidak akan ragu-ragu, kami tidak memiliki martabat di sini." kata seorang perempuan Irak.

"Ini belum berakhir, ini tidak akan berakhir, kami tahu di satu hari nanti khilafah akan kembali."

Sanna seorang perempuan asal Helsinki Finlandia sudah hidup di daerah yang dikuasai ISIS selama empat setengah tahun.


"Seluruh keluarga datang. Pada awalnya kehidupan normal seperti kehidupan di Finlandia, namun kemudian berubah." katanya.

Photo: Sanna dari Finlandia dan keempat anaknya keluar setelah empat tahun hidup di bawah ISIS dan memperkirakan akan dipenjara ketika kembali ke Finlandia. (ABC News: Suzanne Dredge)

Sanna mengatakan dia lega bisa keluar dari sana bersama keempat anaknya, dan ingin kembali ke Finlandia. "Kami ingin keluar dari sini lebih dari sebulan lalu namun tidak ada cara untuk keluar." katanya.


"Keadaan sangat buruk selama beberapa minggu terakhir, tidak ada makanan, banyak pemboman, dan kita bisa melihat anak-anak tewas jadi korban." Dia mengatakan dia akan dipenjara bila kembali ke Finlandia.


Kelompok terbaru para pendukung ISIS ini akan dibawa ke kamp yang dikuasai kelompok Kurdi dimana mereka kana bergabung dengan ribuan pria, wanita dan anak-anak lainnya.

Photo: Ribuan perempuan dan anak-anak bersiap untuk dibawa ke kamp pengungsi setelah meninggalkan wilayah terakhir yang dikuasai oleh ISIS. (ABC News: Tom Hancock)

Lebih dari 20 ribu orang telah mengungsi, banyak yang mengalami cedera serius

Pekerja bangtuan dari Amerika Serikat David Eubank telah menangani ratusan orang selama beberapa hari terakhir di sebuah tenda di dekat area pengecekan para keluarga ISIS. Eubank mengatakan banyak anak-anak yang terluka dan menunggu perawatan kesehatan darurat.


"Ini adalah bencana dan kebanyakan disebabkan oleh ISIS, kebencian yang mereka perlihatkan kepada dunia, kematian dan pembunuhan, yang sekarang kembali menghantui mereka sendiri."


"Mereka langkah demi langkah mundur di koridor sepanjang sungai Eufrat, dan sekarang terkepung di Baghouz dan kalau kita lihat di sini, hanya ada beberapa gedung yang tersisa dan kebanyakan rusak. dan ada ribuan tenda , dan truk, itulah yang ada."


Eubank mengatakan sekitar 20 ribu orang telah mengungsi selama sebulan terakhir, dan menurut perkiraannya hanya beberapa ribu orang saja yang masih tersisa di Baghouz.


Kelompknya bernama Free Burma Rangers telah memberikan bantuan medis kepada banyak orang yang mengalami cedera parah.


"Kami merawat cedera lama, orang yang ditembak dua bulan lalu, seorang perempuan kakinya hancur karena ledakan, dan putrinya sudah merawat ibunya selama dua bulan terakhir." katanya.


"Kami melihat 12 anak yang meninggal sejak kami di sini, dan merawat lebih dari 2 ribu orang yang terkena luka mortir dan senjata api."

Credit  republika.co.id

AS Desak PBB Berlakukan Pembatasan Rudal Terhadap Iran

AS mendesak PBB untuk melakukan pembatasan rudal yang ketat terhadap Iran. Foto/Ilustrasi/SINDOnews/Ian

NEW YORK - Amerika Serikat (AS) menuduh Iran telah melakukan tiga kali melakukan peluncuran rudal yang melanggar resolusi PBB. AS pun mendesak Dewan Keamanan untuk menerapkan kembali pembatasan rudal internasional yang lebih keras terhadap Teheran.

Dalam sepucuk surat kepada DK PBB, penjabat Duta Besar AS Jonathan Cohen memperingatkan bahwa kegiatan-kegiatan Iran mengganggu seluruh Timur Tengah dan berisiko memicu perlombaan senjata.

Cohen merujuk pada peluncuran rudal balistik jarak menengah pada 1 Desember dan upaya pada 15 Januari serta 5 Februari oleh Iran untuk menempatkan satelit ke orbit menggunakan kendaraan peluncur ruang angkasa.

"Iran telah melakukan tiga peluncuran yang bertentangan dengan keinginan Dewan Keamanan PBB, dan provokasi semacam itu terus mengguncang seluruh kawasan Timur Tengah," bunyi surat itu.

"Amerika Serikat menyerukan dewan untuk bergabung dengan kami dalam memaksakan konsekuensi nyata pada Iran karena pembelaannya yang mencolok terhadap tuntutan dewan dan membawa kembali pembatasan internasional yang lebih keras untuk menghalangi program rudal Iran," sambung surat itu seperti dikutip dari AFP, Jumat (8/3/2019).

Dalam surat itu, Cohen mengatakan peluncuran pada 1 Desember dirancang untuk mampu menghasilkan senjata nuklir dan kendaraan peluncur ruang angkasa menggunakan teknologi yang hampir identik dan dapat ditukar dengan yang digunakan oleh rudal balistik.

"Peluncuran satelit Iran pada 15 Januari dan 5 Februari merupakan kegiatan yang menggunakan teknologi yang berkaitan dengan rudal balistik yang dirancang untuk mampu menghasilkan senjata nuklir," tulis Cohen.

"Prospek eskalasi yang cepat di kawasan itu nyata, dan semakin mungkin, jika kita gagal mengembalikan pencegahan," tambahnya.

Namun tidak ada permintaan dari AS untuk segera menggelar pertemuan DK PBB guna membahas Iran dan tidak ada langkah lebih lanjut yang diumumkan dalam surat itu. 

Resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB - yang diadopsi tepat setelah kesepakatan nuklir 2015 - menyerukan Iran untuk tidak melakukan kegiatan apa pun yang berkaitan dengan rudal balistik yang dirancang untuk mampu menghasilkan senjata nuklir.

Teheran menegaskan bahwa program pengembangan misilnya bersifat defensif dan sesuai dengan resolusi, tetapi AS telah berulang kali menentang sikap tersebut.

Iran membatasi sebagian besar program nuklirnya di bawah kesepakatan nuklir yang penting dengan negara-negara besar pada 2015 lalu. Namun begitu, Negeri Mullah itu terus mengembangkan teknologi rudal balistiknya.

Presiden Donald Trump menarik AS keluar dari perjanjian nuklir pada Mei tahun lalu dan menerapkan kembali sanksi terhadap Iran, mengutip kekhawatiran tentang pengembangan rudal di antara alasannya.

Pada pertemuan DK PBB pada bulan Desember, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyerukan pembatasan yang lebih ketat terhadap Iran untuk menghentikan program misilnya, tetapi Rusia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada bukti bahwa rudal Iran dapat membawa muatan nuklir.

Credit  sindonews.com

Israel Ajak Negara di Dunia Blokade Pengiriman Minyak Iran

Angkatan Laut Israel. Sumber: Instagram / Israeli Navy/rt.com

CB, Jakarta - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengajak negara-negara di dunia untuk bergabung dengan Angkatan Laut Israel memblokade pengiriman minyak dari Iran. Amerika Serikat secara unilateral menjatuhkan sanksi ke Teheran terkait program nuklir yang mereka kembangkan.
"Iran sedang mencoba memotong jalur untuk menyelundupkan minyaknya lewat laut. Ketika upaya ini meluas, peran Angkatan Laut akan sangat penting dalam upaya memblokade langkah-langkah Iran ini," kata Netanyahu, dalam pidatonya di acara pelantikan taruna Angkatan Laut Israel di kota Haifa, Rabu, 6 Maret 2019.


Dikutip dari rt.com, Kamis, 7 Maret 2019, Netanyahu tidak menjelaskan bagaimana cara Angkatan Laut Israel yang relatif kecil itu memblokade kapal-kapal tanker pembawa minyak milik Iran itu. Dia hanya menekankan para pelaut Israel dilatih dengan sangat baik dan mahir dalam menjalankan misi di laut lepas untuk mengatasi serangan lawan.

Untuk mengatasi apa yang disebut Israel sebagai aktivitas ekonomi terlarang Iran di atas laut, maka Israel harus memperluas wilayah operasinya. Saat ini, Israel menjadi negara paling dominan di Laut Mediterania dan kawasan Laut Merah. Kendati begitu, misi Israel itu diragukan karena kemampuan Iran di lautan diprediksi lebih tinggi dibanding Israel.
Washington menjatuhkan sanksi terhadap minyak mentah Iran dan industri perbankan negara itu pada November tahun lalu atau setelah Presiden Donald Trump menarik diri dari kesepakatan internasional soal nuklir Iran yang dibuat pada 2015. Keputusan Trump itu, disambut gembira oleh Israel dan ditentang negara-negara kekuatan dunia dan para mitra bisnis Iran.

Agar ekspor minyak mentah Iran menjadi nol, maka Amerika Serikat mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada para pembeli minyak Iran. Namun tekanan ini tak berhasil dan sejumlah negara meminta sebuah pengecualian dan Washington pun mengizinkan negara-negara itu membeli minyak mentah dari Iran untuk sementara waktu.
Angkatan Bersenjata Iran sebelumnya mengatakan akan melindungi armada-armada tanker minyaknya dari berbagai ancaman yang mungkin mengganggu pengiriman. Teheran berkomitmen memastikan pengiriman yang aman lewat selat Hormuz yang menghubungkan Teluk Persia dengan dunia. 

Credit  tempo.co

Ulama Garis Keras Menjabat Kepala Peradilan Iran, AS Meledek

Ulama garis keras Ebrahim Raisi ditunjuk sebagai kepala peradilan Iran. Foto/REUTERS/IRNA

TEHERAN - Seorang ulama garis keras yang dianggap sebagai kandidat pengganti Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei diangkat sebagai kepala peradilan Republik Islam Iran. Pemerintah Amerika Serikat (AS) meledek penunjukkan tersebut karena sang ulama dianggap terlibat dalam eksekusi ribuan orang tahun 1980-an.

Ulama bernama Ebrahim Raisi diangkat sebagai kepala peradilan Iran dalam sebuah dekrit yang dikeluarkan oleh Ayatollah Ali Khamenei. Kantor berita Fars, pada Jumat (8/3/2019), melaporkan penunjukkan kepala peradilan baru negara para Mullah tersebut.

Raisi pernah dikalahkan Hassan Rouhani dalam pemilihan presiden Iran tahun 2017, di mana Rouhani kala itu merupakan kandidat petahana. Meski kalah dalam pemilihan presiden, Raisi telah memicu spkulasi bahwa dia akan menjadi pemimpin tertinggi Iran berikutnya untuk menggantikan Khamenei yang akan berusia 80 tahun pada Juli mendatang.

Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump meledek penunjukkan Raisi sebagai kepala peradilan. Hubungan Washington dan Teheran saat ini sedang tegang setelah Trump telah menarik AS keluar dari kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dengan enam kekuatan dunia (AS, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan China).

"Raisi, yang terlibat dalam eksekusi massal tahanan politik, dipilih untuk memimpin peradilan Iran. Sungguh memalukan!," tulis wakil juru bicara Departemen Luar Negeri AS Robert Palladino, di Twitter.

"Rezim membuat ejekan terhadap proses hukum dengan membiarkan pengadilan yang tidak adil dan kondisi penjara yang tidak manusiawi. Orang-orang Iran layak mendapatkan yang lebih baik!," lanjut Palladino.

Penunjukan Raisi, 58, sebagai kepala peradilan Iran oleh Khamenei telah menjadi rumor sejak beberapa bulan lalu. Kala itu, rumor yang muncul adalah Raisi akan menggantikan Sadegh Amoli Larijani, seorang ulama konservatif yang merupakan saudara dari Ketua Parlemen Iran Ali Larijani.

Khamenei sendiri telah menunjuk Larijani sebagai kepala Dewan Kemanfaatan Negara, yang menjadi perantara perbedaan antara Parlemen dan Dewan Wali. Dewan Wali adalah pengawas konstitusi Iran.

Di masa lalu, Khamenei memuji Raisi yang pernah menjabat sebagai Jaksa Agung Iran. Pada 2016, Khamenei menunjuk Raisi untuk menjalankan yayasan amal Imam Reza, yang mengelola banyak konglomerat bisnis dan dana abadi di Iran. 

Credit  sindonews.com

Turki-Iran Kerjasama Serbu Milisi Kurdi Suriah

Turki dan Iran dilaporkan akan bekerjasama untuk memerangi militan Kurdi di Suriah. Foto/Istimewa

ANKARA - Turki dan Iran dilaporkan akan bekerjasama untuk memerangi militan Kurdi di Suriah. Ankara menilai milisi Kurdi Suriah, yang merupakan sekutu Amerika Serikat (AS), adalah kepanjangan tangan PKK, sebuah kelompok yang melakukan pemberontakan dan masuk dalam daftar teroris di Turki.

"Insya Allah, kami akan melakukan operasi bersama dengan Iran untuk melawan PKK," kata Menteri Dalam Negeri Turki, Suleyman Soylu dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Al Jazeera pada Rabu (7/3).

Namun, Soylu tidak menyatakan pangkalan milisi Kurdi mana yang akan menjadi target operasi atau kapan operasi bersama tersebut akan dilakukan.

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan sebelumnya mengatakan, operasi bersama Turki-Iran melawan pejuang Kurdi selalu menjadi agenda dan bahwa operasi itu juga akan menargetkan tempat persembunyian milisi Kurdi di Irak.

Pemerintah Iran sejauh ini belum memberikan pernyataan apapun mengenai kerjasama dengan Turki dalam melawan milisi Kurdi. Pada 2017 Iran pernah membantah pernyataan Erdogan bahwa mereka akan melakukan operasi bersama di Suriah.

Iran sendiri sejatinya sudah terlibat dalam perang di Suriah dalam melawan ISIS dan kelompok teroris lainnya. Namun, Teheran mengatakan keterlibatan mereka hanya sebatas mengerahkan penasihat militer ke Suriah dan bukan tentara untuk terlibat langsung dalam perang di negara yang sudah dilanda perang saudara selama delapan tahun itu. 

Credit sindonews.com

Desak Militan, Pakistan Ambil Kendali 182 Sekolah Agama

Ilustrasi. (REUTERS/Fayaz Aziz)

Jakarta, CB -- Pakistan mengaku telah mengambil kendali atas 182 sekolah agama dan menahan lebih dari 100 orang sebagai upaya mendesak kelompok-kelompok militan yang dilarang di negara tersebut.

Kementerian dalam negeri Pakistan mengatakan itu adalah bagian dari upaya yang telah direncanakan lama, bukan sebagai tanggapan terhadap kemarahan India atas apa yang disebut New Delhi sebagai kegagalan Islamabad untuk mengendalikan kelompok-kelompok militan yang beroperasi di tanah Pakistan.

Pakistan menghadapi tekanan dari kekuatan global untuk bertindak terhadap kelompok-kelompok yang melakukan serangan di India, termasuk Jaish-e-Mohammed (JeM), yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan 14 Februari dan menewaskan sedikitnya 40 polisi paramiliter India.


"Pemerintah provinsi telah mengambil manajemen kontrol dan administrasi 182 seminari (madaris)", kata kementerian dalam negeri Pakistan dalam sebuah pernyataan yang merujuk pada sekolah-sekolah agama," seperti dikutip dari Reuters, Kamis (7/3). 

Kementerian juga menyebut lembaga penegak hukum Pakistan pun telah menangkap 121 orang di bawah penahanan preventif sampai hari ini.

Apa yang harus dilakukan dengan madrasah adalah masalah pelik di Pakistan, sebuah negara Muslim yang sangat konservatif di mana sekolah-sekolah agama sering disalahkan karena radikalisasi anak-anak tetapi merupakan satu-satunya pendidikan yang tersedia bagi jutaan anak-anak miskin.

Banyak grup terlarang seperti JeM menjalankan seminari. Pakaian terlarang lainnya, Jamaat-ud-Dawa (JuD), yang menyebut dirinya amal Islam dan mengoperasikan operasi kesejahteraan yang besar, diperkirakan menjalankan sekitar 300 madrasah di seluruh negeri.

Kementerian dalam negeri mengatakan lembaga-lembaga lain dari berbagai kelompok telah diambil alih, termasuk 34 sekolah atau perguruan tinggi, 163 tempat pengeluaran obat, 184 ambulan, lima rumah sakit dan delapan kantor organisasi terlarang. 

Credit  cnnindonesia.com

Kejanggalan-Kejanggalan Serangan India ke Pakistan

Foto yang diambil dari video pasokan PTV memperlihatkan Komandan Abhinandan Varthaman, yang menjadi wajah dan simbol dari bentrok terbesar antara India dan Pakistan, berjalan melintasi perbatasan menuju India di Wagah, Pakistan, Jumat (1/3). Pakistan telah menyerahkan pilot India.

Foto: AP

India mengklaim membombardi markas JeM di Pakistan.

CB, REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Beberapa hari lalu, India mengaku pesawat tempurnya membombardir markas gerilyawan di wilayah Pakistan. Serangan disebut menghancurkan sebuah sekolah danmenewaskan gerilyawan.


Namun kejadian ini justru menimbulkan beberapa kejanggalan. Tim Reuters mencoba mengunjungi lokasi kejadian,  hasilnya sekolah tersebut tidak mengalami kerusakan bahkan terlihat sepi.

“Kami melihat madrasah, atau sekolah agama, pada hari Kamis dari jarak 100 meter di lokasi kawah tempat dua rudal India menyerang. Bangunan itu sendiri, yang terletak di atas bukit dan dikelilingi oleh pohon-pohon pinus, tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan atau aktivitas,” ujarnya seperti dikutip dari laman Reuters, Jumat (8/3).


Gambar-gambar satelit resolusi tinggi juga menunjukkan bahwa madrasah, yang dijalankan oleh kelompok militan Jaish-e-Mohammad masih berdiri dan hampir tidak berubah dari foto satelit April 2018 dari fasilitas tersebut.


Penduduk setempat mengatakan kepada Reuters bahwa sekolah itu, di dekat desa Jaba dan kota Balakot di provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, tidak lagi beroperasi. "Itu ditutup pada Juni tahun lalu," kata seorang warga.  "Dulunya adalah madrasah tetapi tidak lagi aktif,” ucapnya sambil menunjuk ke sebuah bangunan putih di atas salah satu bukit di sekitar Jaba.


Seorang lelaki lain, Mohammad Naseem, mengatakanmadrasah di daerah itu yang dibuka pada masa pemerintahan Jenderal Zia-ul-Haq 1978-88. Tetapi madrasah tersebut sudah tidak beroperasi. Hal ini lantaran kebijakan Islamisasi Zia dipandang telah meradikalisasi masyarakat Pakistan.


Reuters tidak diizinkan mengakses situs madrasah dari jalan yang berbeda karena pejabat keamanan Pakistan khawatiran keamanan. Para pejabat militer yang ditempatkan di dekat lokasi itu tidak ingin berbicara tentang fasilitas JeM tetapi mengatakan tidak ada kerusakan yang disebabkan oleh bangunan apapun dan tidak ada korban jiwa dalam serangan India.


"Mereka mengatakan bahwa mereka membunuh 300 orang tetapi mereka bahkan tidak mendapatkan 300 pohon," kata seorang tentara.


Pemerintah Perdana Menteri India Narendra Modi telah mengatakan misil-misilnya pada 26 Februari mengenai semua sasaran yang dimaksudkan, termasuk madrasah.


Kementerian luar negeri dan pertahanan India tidak menjawab pertanyaan yang dikirim melalui email yang dikirim dalam beberapa hari terakhir, untuk mengomentari gambar satelit tentang serangan udara.


Jaish-e-Mohammed (JeM) mengklaim bertanggung jawab atas serangan 14 Februari dan menewaskan sedikitnya 40 polisi paramiliter India. Serangan itu membuat hubungan Pakistan-India memanas.

Credit  republika.co.id

Ledakan Bom di Jammu, India Lukai 18 Orang

Ilustrasi Ledakan

Foto: Foto : MgRol112

Jammu diklaim sebagai wilayah sengketa yang membuat perang antara India dan Pakistan.

CB, JAMMU -- Ledakan granat terjadi di tempat pemberhentian bus di kota Jammu, India pada Kamis (7/3) waktu setempat. Pihak berwenang India mengatakan ledakan menyebabkan 18 orang terluka.

Ledakan ini termasuk serangan yang hanya selang beberapa pekan usai kelompok militan yang berbasis di Pakistan menyerang paramiliter di Kashmir. Saat itu, 40 polisi paramiliter tewas, sehingga memicu perang di antara India dan Pakistan.

"Saya meminta semua orang untuk tetap tenang. Kami berusaha mengejar untuk mendapatkan semua petunjuk," ujar Kepala Kepolisian Jammu, MK Sinha pada Kamis.

Jammu merupakan ibu kota dari negara bagian Jammu dan Kashmir. Wilayah ini diklaim sebagai wilayah sengketa yang membuat perang antara kedua negara, India dan Pakistan.

Jammu dan Kashmir dijadikan resolusi pada pertemuan tingkat menteri Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Abu Dhabi pekan lalu. Resolusi itu meliputi Resolusi OKI yang mengingatkan masyarakat internasional tentang kewajiban untuk memastikan implementasi resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) soal perselisihan Jammu dan Kashmir.

Dalam konteks situasi tak menentu di wilayah tersebut, negara-negara anggota OKI juga telah mengadopsi resolusi baru yang disponsori oleh Pakistan. Resolusi tersebut menyatakan keprihatinan besar atas pelanggaran India terhadap wilayah udara Pakistan, dan menegaskan hak Pakistan untuk membela diri. OKI juga mendesak India untuk menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan.

Meski demikian, Kementerian Luar Negeri India menolak resolusi tersebut. "Mengenai resolusi Jammu dan Kashmir, pendirian kami konsisten dan terkenal. Kami menegaskan kembali bahwa Jammu dan Kashmir adalah bagian integral dari India dan merupakan masalah yang sepenuhnya internal bagi India," tulis MEA India dalam sebuah pernyataan.

Credit  republika.co.id