Ethiopian Airlines Jatuh. Puing-puing yang diduga
berasal dari pesawat Ethiopian Airlines yang jatuh ditemukan di Hejere,
50 km dari Addis Ababa, Kenya (10/3).
Foto: AP
Ethiopian Airlines miliki pola pendakian dan grafik yang sama dengan Lion Air
CB,
JAKARTA -- Pengamat penerbangan Alvin Lie melihat jatuhnya pesawat
Ethiopian Airlines mirip dengan kecelakaan pada pesawat Lion Air yang
jatuh pada 28 Oktober lalu. Pesawatnya tersebut terlihat menukik tajam
sama dengan peristiwa pada jatuhnya Lion Air PK-LQP dengan nomor
penerbangan JT 610 rute Jakarta-Pangkalpinang.
"Pola
pendakian pesawat juga tidak normal. Indikasi awal gejalanya mirip
PK-LQP. Lihat grafik Speed dan Altitude-nya," ujar anggota Ombudsman
bidang transportasi kepada Republika.co.id, Ahad (10/3) malam.
Alvin mengakui, hingga saat ini belum diketahui penyebab
kecelakaan pada B737 Max 8 Ethiopian Air yang jatuh Ahad (10/3). Hanya
saja, pesawat tersebut jatuh pada menit ke enam pada ketinggian 8000
kaki. Hal tersebut yang membuat kecelakaan itu mirip dengan jatuhnya
B737 Max 8 Lion Air.
Pesawat Ethiopian Air dan Lion
Air yang mengalami kecelakaan tersebut memang berjenis sama, Boeing 737
Max 8. Kemudian, dalam kabar yang telah beredar, pola laporan sebelum
jatuhnya pesawat hampir sama dengan ketika Lion Air akan jatuh tahun
lalu.
"Menurut keterangan CEO Ethiopean Airlines,
pilot sempat melaporkan kepada ATC ada masalah pada sistem kendali. ATC
mengijinkan pesawat tersebut untuk kembali ke bandara. Sangat mirip yang
terjadi pada PK-LQP," ujar Alvin.
Boeing 737 Max 8
milik Ethiopian Airlines jatuh ketika menuju Nairobi, ibu kota Kenya.
Penerbangan ET 302 itu jatuh di dekat kota Bishoftu, 62 kilometer
tenggara ibu kota Ethiopia, Addis Ababa. Pesawat ini pun membawa 149
penumpang dan 8 kru di dalamnya.
Foto yang diambil dari video menunjukkan petugas
mencari korban diantara puing-puing jatuhnya pesawat Ethiopian Airlines
di daerah Hejere sekitar 50 km dari selatan Addis Ababa Kenya, Ahad
(10/3).
Foto: AP
Pesawat Ethiopian Airlines jatuh di dekat kota Bishoftu.
CB,
JAKARTA -- Pesawat Ethiopian Airlines jatuh di dekat kota Bishoftu, 62
Km tenggara ibu kota Addis Ababa pada Ahad (10/3) ketika menuju
Nairobi, Kenya. Pengamat penerbangan Alvin Lie mengungkapkan banyak
kemungkinan mengapa pesawat tersebut bisa mengalami kecelakaan.
Salah satu kemungkinan yang terjadi adalah kegagapan pilot atas
teknologi yang dimiliki Boeing 737 Max 8. Jenis pesawat itu memang baru
dirilis pada 2016, dan Ethiopian Airlines baru memilikinya pada Juli
tahun lalu.
"Kemungkinan tersebut tidak dapat
dikesampingkan mengingat ada unsur kealpaan Boeing sejak awal tidak
cantumkan fitur MCAS dalam manual pelatihan untuk pilot," kata anggota
Ombudsman bidang transportasi kepada Republika.co.id, Ahad (10/3) malam.
Maneuvering
Characteristics Augmentation System atau disingkat MCAS merupakan fitur
yang bekerja secara otomatis, meski pesawat terbang manual. Fitur ini
memproteksi pesawat dari manuver yang berbahaya, seperti mengangkat
hidung pesawat terlalu tinggi.
Ethiopian Airlines Jatuh. Puing-puing yang diduga berasal dari pesawat Ethiopian Airlines yang jatuh ditemukan di Hejere, 50 km dari Addis Ababa, Kenya (10/3).
Tapi, Boieng
awalnya tidak tercantumkan hal tersebut dalam buku manual operasi,
sehingga, banyak pilot Boeing 737 Max 8 yang tidak mengetahui hal
tersebut. Baru ketika setelah terjadinya kecelekaaan pada B737 Max 8
Lion Air pada Oktober lalu, perusahaan pesawat itu baru menjelaskan
fitur itu melalui buletin keselamatan.
"Setelah kecelakaan PK-LQP baru kemudian dilakukan update," kata kata Alvin.
Banyak
yang menduga jatuhnya Lion Air PK-LQP dengan nomor penerbangan JT 610
rute Jakarta-Pangkalpinang di Tanjung Karawang karena pilot tidak
mengetahui fitur tersebut. Sehingga, kecelakaan yang terjadi bulan
Oktober lalu bisa terjadi dan menelan banyak korban.
"Perlu dicek apakah Ethiopian Airlines sudah melakukan update pelatihan untuk pilotnya," kata Alvin.
Presiden Venezuela Nicolas Maduro berpidato di hadapan pendungkungnya, di depan istana presiden Miraflores. Foto/Istimewa
CARACAS
- Presiden Venezuela Nicolas Maduro memuji angkatan bersenjata karena
tetap loyal kepadanya dan telah mengalahkan kudeta yang dipimpin Amerika
Serikat (AS) dan pemimpin oposisi Juan Guaido. Maduro juga menyalahkan
serangan dunia maya oleh oposisi atas pemadaman listrik yang meluas di
negara yang kaya minyak tersebut.
Pernyataannya itu
disampaikannya pada aksi protes memperingati hari Anti Imperialisme di
negara itu yang dilakukan oleh kelompok pro-pemerintah.
Berbicara
di luar istana presiden Miraflores, Maduro menyebut Guaido sebagai
badut dan boneka AS. Maduro berulang kali menuduh Guaido mencoba
melakukan kudeta terhadapnya dengan bantuan "imperialis AS".
"Mereka
mengundang angkatan bersenjata untuk melakukan kudeta militer dan
jawaban mereka jelas - mereka telah mengalahkan komplotan kudeta,"
katanya seperti dikutip dari BBC, Minggu (10/3/2019).
Maduro
telah mempertahankan dukungan militer dan sekutu dekat termasuk Rusia
dan China sejak Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara
pada 23 Januari.
Sementara itu di Caracas, beberapa pendukung
Guaido berkelahi dengan polisi. Polisi berjaga-jaga saat aksi
demonstrasi kelompok oposisi melanda Ibu Kota.
Beberapa
pemrotes mendorong polisi berseragamanti huru hara sembari meneriakkan
"pembunuh" dan petugas membalas dengan menembakkan semprotan merica ke
mereka.
Dalam pidatonya, Guaido mengumumkan akan memulai tur di
negara itu dan menyerukan semua pendukungnya untuk menghadiri protes
massa di Caracas "segera".
"Kami akan datang, semua warga Venezuela ke Caracas, karena kami membutuhkan mereka semua bersatu," serunya.
Guaido, yang memimpin Majelis Nasional yang dikendalikan oposisi, telah
diakui sebagai presiden sementara oleh lebih dari 50 negara.
Maduro
mengambil alih kepresidenan ketika mentornya, Hugo Chavez meninggal
pada tahun 2013. Dalam beberapa tahun terakhir Venezuela telah mengalami
keruntuhan ekonomi, dengan kekurangan pangan yang parah dan inflasi
mencapai setidaknya 800.000% tahun lalu.
Pemerintah Maduro
menjadi semakin terisolasi karena semakin banyak negara menyalahkan
pemerintahannya atas krisis ekonomi, yang telah mendorong lebih dari
tiga juta orang meninggalkan Venezuela.
Inggris mencabut kewarganegaraan dua pengantin ISIS. Foto/Ilustrasi/SINDOnews/Ian
LONDON
- Inggris dilaporkan kembali mencabut kewarganegaraan dua perempuan
asal negara itu yang ditahan di kamp-kamp Suriah bersama anak-anak
mereka.
Itu dilakukan setelah kematian bayi Shamima Begum di
sebuah kamp di Suriah. Shamima Begum meninggalkan London untuk bergabung
dengan ISIS dan membuat kewarganegaraannya dicabut.
The
Sunday Times mengutip sumber-sumber hukum menyebut dua perempuan asal
Inggris yang kewarganegaraannya dicabut adalah Reema Iqbal dan saudara
perempuannya, Zara, dari London timur.
Terkait hal ini
Kementerian Dalam Negeri Inggris menolak memberikan komentar. "Keputusan
untuk menarik kewarganegaraan dari individu didasarkan pada bukti dan
tidak dianggap enteng," tambahnya seperti dikutip dari BBC, Minggu
(10/3/2019).
Surat kabar itu mengatakan bahwa Reema (30) dan Zara
(28) tinggal di kamp-kamp pengungsi yang terpisah di Suriah bersama
dengan ribuan keluarga lainnya yang telah melarikan diri dari wilayah
yang sebelumnya dikuasai oleh ISIS. Mereka memiliki lima anak lelaki di
bawah usia delapan tahun.
Orang tua keduanya berasal dari Pakistan, namun tidak diketahui apakah mereka memiliki kewarganegaraan ganda.
Menurut
Sunday Times, kedua bersaudara itu berangkat ke Suriah pada 2013
setelah menikahi pejuang ISIS yang mempunyai "hubungan dekat" dengan
pembunuhan para sandera barat yang difilmkan.
Zara tengah hamil
anak keduanya ketika dia bepergian ke Suriah dan kemudian melahirkan
anak ketiga. Sementara Reema memiliki satu putra yang lahir di Inggris
dan satu lagi lahir di Suriah.
Menteri Dalam Negeri Inggris Sajid Javid dihujani kritik atas penanganannya terhadap kasus yang menimpa Shamima Begum itu.
Putranya yang berusia tiga minggu, Jarrah, meninggal karena pneumonia pada hari Kamis, menurut sertifikat medis.
Karena
ia lahir sebelum kewarganegaraan Inggrisnya dicabut oleh Kementerian
Dalam Negeri, bayi itu akan tetap dianggap sebagai orang Inggris.
Dal
Babu, seorang mantan kepala polisi Metropolitan dan teman keluarga
Begum, mengatakan kepada BBC: "Kami gagal, sebagai sebuah negara, untuk
melindungi anak itu."
Sekretaris bayangan Menteri Dalam Negeri,
Diane Abbott mengatakan anak itu telah meninggal sebagai akibat dari
keputusan tidak berperasaan dan tidak manusiawi untuk melepaskan Begum
dari kewarganegaraannya. Sementara Tory MP dan mantan Menteri Kehakiman
Phillip Lee mendesak pemerintah untuk merefleksikan pada tanggung jawab
moralnya atas tragedi itu.
Seorang juru bicara pemerintah Inggris mengatakan: "Kematian setiap anak adalah tragis dan sangat menyedihkan bagi keluarga."
Sebelum
kematian anak itu, saudara perempuan Begum, Renu, menulis kepada Javid
atas nama keluarga yang menentang keputusan untuk mencabut
kewarganegaraannya.
Komandan Komando Pusat AS Jenderal Joseph Votel hadir di
sidang Komite Angkatan Bersenjata Senat di Capitol Hill, 5 Februari
2019.[AP/ABC News]
CB, Jakarta - Jenderal yang memimpin pasukan AS di Timur Tengah memperingatkan mundurnya ISIS dari wilayah terakhir di Suriah timur bukan kekalahan total.
Jenderal
Joseph Votel, kepala Komando Pusat AS, mengatakan kepada Kongres pada
hari Kamis bahwa eksodus ribuan milisi ISIS dan keluarga mereka bukan
menyerah, tetapi keputusan untuk mundur ke kamp-kamp dan daerah-daerah
terpencil di wilayah itu sampai mereka dapat menyusun diri kembali
sebagai organisasi ekstremis sekali lagi.
"Sementara
ISIS telah dihancurkan oleh Pasukan Demokrat Suriah dan pasukan
koalisi, kita harus jelas untuk memahami bahwa apa yang kita lihat
sekarang bukanlah penyerahan diri ISIS sebagai sebuah organisasi, tetapi
keputusan yang diperhitungkan untuk menjaga keselamatan keluarga dan
keberlangsungan hidup mereka. Mereka mampu memanfaatkan peluang di
kamp-kamp untuk para pengungsi internal, dan akan menduduki
daerah-daerah terpencil dan menunggu waktu yang tepat untuk bangkit,"
kata Votel kepada House Armed Services Committee, dikutip dari ABC News,
8 Maret 2019.
Warga sipil yang dievakuasi dari Baghouz menunggu di area pemeriksaan yang dikoordinir oleh Pasukan Demokrat Suriah. [CNN]
ISIS
sekarang memiliki wilayah kurang dari satu kilometer persegi di kota
Baghouz, dibanding area seluas 88 ribu kilometer persegi yang pernah
mereka kendalikan, kata Votel.
Pasukan
Demokrat Suriah (SDF), yang didukung oleh koalisi yang dipimpin AS,
melanjutkan serangan di Baghouz Jumat lalu setelah mereka berhenti
selama lebih dari seminggu untuk evakuasi sekitar 10.000 warga sipil dan
keluarga ISIS dari Baghouz. Kemenangan SDF diperkirakan paling cepat
terjadi hingga minggu depan.
Video yang diambil pada hari Kamis
menunjukkan ratusan milisi ISIS secara sukarela menyerahkan diri ke SDF.
Votel menyebut para pria dan perempuan yang meninggalkan kantong
terakhir ISIS tidak menyesal, tidak putus asa, dan masih menyimpan
benih-benih radikal.
SDF menampung lebih dari 1.000 milisi asing ISIS,
bersama dengan ribuan dari Irak dan Suriah. Amerika Serikat
mengupayakan anggota asing ISIS dipulangkan ke negara asal mereka,
tetapi sejauh ini belum ada respon positif dari negara-negara terkait.
Dokumen rekaman Kepolisian Metropolitan
Istanbul (MPS) memperlihatkan (kiri ke kanan) Amira, Kadiza Sultana dan
Shamima Begum di Gatwick Airport pada 17 Februari 2015.
London (CB) - Keputusan Inggris untuk mencabut kewarganegaraan
seorang remaja setelah ia bergabung dengan IS (Daesh) di Suriah
dilukiskan sebagai "noda pada hati nurani" pemerintah pada Sabtu setelah
bayi yang berusia tiga pekan dari remaja itu meninggal.
Kewarganegaraan Shamima Begum dicabut atas dasar keamanan bulan lalu,
membuatnya berada di kamp penahanan di Suriah tempat bayinya meninggal.
Sebelumnya Begum yang kini berusia 19 tahun memiliki dua anak sejak ia
pergi ke Suriah pada 2015. Kedua anaknya juga meninggal.
Partai oposisi, Partai Buruh, mengatakan langkah untuk memindahkan
seorang bayi yang tak bersalah di satu kamp pengungsi, tempat tingkat
kematian bayi tinggi, secara moral tercela. Seorang anggota parlemen di
Partai Konservatif yang berkuasa mengatakan itu menempatkan populisme
atas prinsip, demikian Reuters melaporkan.
"Kematian tragis Jarrah, bayi Shamima Begum, merupakan noda atas hati
nurani pemerintah ini," kata Diane Abbot, juru bicara urusan dalam
negeri oposisi. "Menteri dalam negeri gagal (mengambil keputusan untuk
menangani - red) anak Inggris ini dan mereka harus menjelaskan."
Ketika ditemukan di satu kamp pengungsi pada Februari, Begum yang tak
menunjukkan rasa penyesalan memicu perdebatan di Inggris dan ibu
kota-ibu kota lain di Eropa terkait apakah seorang remaja dengan seorang
anak petempur hendaknya ditinggalkan di zona perang untuk mengurus
dirinya sendiri.
Secara lebih luas hal itu telah menunjukkan kesulitan yang dihadapi
pemerintah ketika mempertimbangkan konsekuensi etika, hukum dan keamanan
dengan mengizinkan para militan dan keluarga mereka kembali.
Begum meninggalkan London ketika berusia 15 tahun bersama dengan dua
gadis lainnya untuk bergabung dengan IS. Ia menikah dengan Yago Riedijk,
seorang petempur IS asal Belanda, yang kini ditahan di satu pusat
penahanan Kurdi di bagian timur laut Suriah.
Dalam wawancara dengan media dia menyatakan tak menyesal pergi ke Suriah
dan tak terganggu pandangan kepala yang dipenggal. Dia meminta bisa
pulang ke London untuk membesarkan bayinya.
Namun Menteri Dalam Negeri Sajid Javid menarik kewarganegaraan Begum,
dengan menyatakan prioritasnya ialah keselamatan dan keamanan Inggris
dan rakyat yang tinggal di sana.
CB, Canberra – Kepala Eksekutif AustCyber, Michelle Price, mengatakan Australia menjadi tempat uji coba banyak peretas atau hacker dengan menggunakan berbagai jenis malware atau piranti lunak jahat.
Ini
terjadi karena pemerintah Australia terlihat lambat dalam meningkatkan
kemampuan keamanan siber untuk jaringan komputer bisnis dan pemerintah.
Price
mengatakan Australia bakal menjadi sasaran serangan hacker, yang
didukung negara-negara tertentu, karena semakin berperan di pentas
global.
Salah satunya adalah serangan siber ke jaringan komputer di parlemen dan partai politik besar, yang terjadi beberapa pekan lalu.
“Kondisi ini membuat Australia menjadi sasaran uji coba peretasan,” kata Price seperti dilansir SMH pada Sabtu, 9 Maret 2019.
Price
mengatakan Australia menjadi sasaran menarik serangan siber oleh para
hacker karena memiliki ekonomi yang kuat, dikenal secara global dalam
riset dan inovasi. “Tapi lambat dalam memahami resiko yang muncul,” kata
Price.
Ini membuat Australia menjadi sasaran antara untuk uji
coba malware oleh para hacker sebelum mereka menyerang sasaran yang
lebih besar dan canggih seperti Inggris dan Amerika Serikat. “Mayoritas
negara Eropa lebih maju dibandingkan kita dalam urusan keamanan siber,”
kata Price.
AustCyber merupakan lembaga independen yang didanai
pemerintah dan dibentuk pada 2015. Tujuannya adalah membantu pembangunan
industri siber di Australia.
Pandangan
senada disampaikan spesialis keamanan siber Mike Sentonas dari
perusahaan keamanan siber terkemuka CrowdStrike. Perusahaan ini mendapat
nama setelah mengidentifikasi adanya hacker Rusia yang mengintervensi
Pilpres AS pada 2016.
Sentonas mengatakan serangan siber terhadap
perusahaan AS meningkat seiring ketegangan konflik dagang kedua negara.
Pola ini juga bisa terjadi di Australia.
“Australia perlu
mempertajam kemampuan merespon serangan siber yang dilakukan peretas
yang didukung negara termasuk dengan mengumumkan dan mempermalukannya
lalu mengusutnya secara hukum,” kata Sentonas merujuk kepada cara AS
menghadap para hacker dari Cina yang menyerang.
Secara terpisah, hacker Cina
dilaporkan telah menjebol sistem komputer sejumlah kontraktor Angkatan
Laut AS, mencuri data dalam jumlah besar mulai dari rincian pemeliharaan
kapal hingga skema rudal.
Menurut sumber laporan Wall Street Journal, yang dilansir dari Sputniknews,
15 Desember 2018, jumlah pelanggaran keamanan yang diduga dilakukan
oleh peretas Cina telah meningkat secara signifikan selama 18 bulan
terakhir, ketika kontraktor kecil berupaya meningkatkan keamanan mereka.
Laporan mengklaim data yang dicuri hacker
dalam serangan itu adalah informasi rahasia yang sangat sensitif
tentang teknologi militer canggih. Misalnya, skema rudal anti-kapal
supersonik yang dikembangkan untuk kapal selam AS dilaporkan dicuri, di
antara hal-hal lain.
Hasil poling menyatakan 85 persen responden percaya bahwa umat Muslim AS kerap menghadapi diskriminasi. Foto/Istimewa
WASHINGTON
- Umat Muslim di Amerika Serikat (AS) paling sering berhadapan dengan
diskriminasi daripada kelompok agama lain. Hal itu terungkap dalam
sebuah jajak pendapat yang diterbitkan pada Jumat waktu setempat.
Jajak
pendapat yang dilakukan situs politik The Hill bersama perusahaan riset
dan layanan konsultasi pasar HarrisX, menemukan bahwa 85 persen
responden percaya umat Muslim kerap menghadapi diskriminasi, sementara
79 persen mengatakan orang Yahudi.
Sekitar 61 persen responden
mengatakan orang Kristen menghadapi diskriminasi, sementara 55 persen
mengatakan Ateis menghadapi diskriminasi seperti dikutip dari Anadolu, Sabtu (9/3/2019).
Rilis
jajak pendapat itu dilakukan selama seminggu di mana resolusi
anti-kebencian disahkan di Kongres untuk mengutuk anti-Semitisme,
Islamophobia dan bentuk-bentuk kefanatikan lainnya.
Ketiga Muslim yang menjadi anggota Kongres memuji resolusi itu, menyebutnya "bersejarah di banyak front".
"Ini
pertama kalinya kami memilih resolusi yang mengutuk fanatisme
anti-Muslim dalam sejarah bangsa kami," kata perwakilan Ilhan Omar,
Rashida Tlaib dan Andre Carson dalam sebuah pernyataan.
Resolusi
itu muncul setelah Omar mengkritik Israel, yang memicu kemarahan di
kalangan kritikus, mengatakan pernyataan itu sebagai anti-Semit.
"Saya
ingin berbicara tentang pengaruh politik di negara ini yang mengatakan
tidak apa-apa bagi orang untuk mendorong kesetiaan kepada negara asing,"
kata Omar di balai kota pekan lalu, merujuk pada Israel.
Sementara banyak di Kongres mengecam komentarnya, termasuk politisi
Partai Republik Eliot Engel, yang menyebut kritikan itu tidak dapat
diterima dan sangat ofensif, beberapa anggota parlemen membela diri
Omar.
"Salah satu hal yang menyakitkan tentang sejauh mana
teguran dicari dari Ilhan adalah bahwa tidak ada yang mencari tingkat
teguran ini ketika anggota membuat pernyataan tentang Latin + komunitas
lain," kata politisi Partai Republik lainnya Alexandria Ocasio-Cortez di
Twitter.
Jajak pendapat Hill-HarrisX dilakukan pada 1-2 Maret di
antara 1.003 resonden. Margin kesalahan pengambilan sampel adalah plus
atau minus 3,1 poin persentase.
WASHINGTON
- DPR Amerika Serikat (AS) meloloskan resolusi Partai Demokrat untuk
mengutuk anti-Semitisme, Islamophobia, dan ekspresi fanatik lainnya.
Adalah pernyataan dari politisi Muslim Ilhan Omar yang memicu lahirnya
resolusi ini.
Ilham Omar telah menjadi pusat kontroversi selama
berminggu-minggu di Washington. Perwakilan dari Minnesota ini telah
menimbulkan kontroversi karena kritikannya terhadap Israel dan tuduhan
anti-Semit atau anti-Yahudi. Kritikan datang dari Partai Republik maupun
Partainya sendiri, Partai Demokrat.
Lalu apa yang membuatnya berada dipusaran kontroversi hingga melahirkan resolusi anti-Semit dan Islamophobia?
Ada dua hal. Kontroversi pertama adalah cuitan Omar yang mengatakan dukungan untuk Israel adalah "It's All About The Benjamins
(Ini semua tentang bayi Benjamin)," merujuk pada lagu Puff Daddy.
Menurut para kritikus, hal itu memberi kesan bahwa pelobi pro Israel
AIPAC membeli politisi Amerika Serikat (AS). Ia kemudian menghapus tweet
tersebut dan meminta maaf.
Ketika kontroversi mereda, muncul
yang lainnya. Berbicara dalam sebuah panel dengan sesama anggota Kongres
Muslim, Rashida Tlaib, Omar mengkritik tweetnya pada 2012 tentang
Israel, mengeluhkan bahwa klaim anti-Semitisme sering digunakan untuk
membungkam kritik yang sah terhadap Israel.
"Saya berbicara
tentang pengaruh politik di negara ini yang mengatakan tidak apa-apa
bagi orang untuk mendorong kesetiaan kepada negara asing," ujarnya
seperti dikutip dari NYMag.com, Jumat (8/3/2019).
Pernyataan-pernyataan inilah yang memicu masalah.
Komentar
Omar terkait AIPAC menuai kritik dari Partai Republik dan Partai
Demokrat. Petinggi Partai Demokrat di DPR AS bahkan sampai menyerukannya
untuk meminta maaf dan Presiden Donald Trump menyerukan ia untuk
mundur.
Komentarnya tentang loyalitas ganda juga menuai kritik
dari kedua belah pihak. Seorang perwakilan Partai Demokrat Eliot Engel
menuduh Omar menggunakan cercaan anti-Semit yang keji dan seorang
perwakilan Partai Republik Steve Scalise menyebutnya sebagai ancaman
keamanan nasional.
"Nancy Pelosi harus memindahkan (Omar) dari Komite Urusan Luar Negeri (DPR)," kata Scalise.
"Dia
benar-benar harus mendapatkan pengarahan intelijen tentang kebijakan
luar negeri Amerika Serikat, termasuk hubungan kita dengan Israel,
ketika ia membuat komentar semacam ini. Mengapa Anda menempatkan dia di
komite yang penting, yang sensitif?" tutur Scalise.
Meski begitu,
Omar mendapat dukungan dari legislator berkulit warna. Hal itu
terungkap saat pertemuan tertutup Partai Demokrat yang berubah menjadi
sesi keluhan tentang perlakuan partai terhadap Omar.
Perwakilan
dari Massachusetts Ayanna Pressley berpendapat bahwa Omar diperlakukan
secara tidak adil. Ia mengatakan Partai Demokrat harus memiliki keadilan
dalam kemarahan.
"Penghuni Gedung Putih ini menabur setiap
bentuk kebencian, memberanikannya dengan retorika dan kebijakan rasis,
itulah yang kita semua harus terus fokus, dan ini adalah gangguan,"
ujarnya.
Politisi lain turut membela Omar dengan mengatakan bahwa tidak semua kritik terhadap Israel adalah anti-Semit.
"Anti-Semitisme
adalah ideologi yang penuh kebencian dan berbahaya yang harus ditentang
keras di Amerika Serikat dan di seluruh dunia," kata Senator Bernie
Sanders dalam sebuah pernyataan.
"Namun, kita tidak boleh
menyamakan anti-Semitisme dengan kritik resmi terhadap sayap kanan,
pemerintah Netanyahu di Israel," tukasnya.
Pengunjuk rasa memakai rompi kuning
berada di Champs Elysees dekat Arc de Triomphe saat aksi demo oleh
gerakan "Rompi Kuning" di Paris, Prancis, Sabtu (9/3/2019). ANTARA
FOTO/REUTERS/Philippe Wojazer/djo (REUTERS/PHILIPPE WOJAZER)
Paris (CB) - Ratusan pengunjuk rasa "rompi kuning" berpawai di
Paris pada Sabtu, kendati usaha-usaha telah dilakukan Presiden Prancis
Emmanuel Macron untuk memadamkan ketakpuasan dengan serangkaian debat di
seluruh negeri.
Aksi anti-pemerintah tersebut telah memasuki pekan ke-17.
Para pemerotes yang mengenakan rompi-rompi neon dengan visibilitas
tinggi, yang merupakan simbol untuk gerakan itu, bergabung dengan para
pekerja perawatan anak, yang mengenakan pakaian merah muda, yang menolak
reformasi subsidi pengangguran mereka, demikian Reuters melaporkan.
Aksi-aksi lain direncanakan berlangsung pada Sabtu di beberapa kota
Prancis seperti Bordeaux dan Toulouse dan juga kota-kota kecil seperti
Puy-en-Velay.
Beberapa demonstran mengadakan aksi di bandar udara Charles de Gaulle di
Paris dengan mengibarkan bendera-bendera Prancis dan berjoget di salah
satu terminal, menurut gambar televisi di BFM TV.
Aksi unjuk rasa mulai berlangsung pada November lalu menentang rencana
Macron untuk menaikkan pajak bahan bakar -- bagian dari usahanya untuk
mendorong model energi lebih bersih -- dan protes-protes berubah menjadi
kegiatan yang lebih besar.
Seorang masa anti pemerintah melambaikan bendera nasional
Thailand di dekat kotak-kotak pemungutan suara yang akan didistribusikan
ke TPS jelang pelaksanaan Pemilu di Bangkok, Thailand (2/2). Menurut
pemimpin massa anti pemerintah, Suthep Thaugsuban, mereka berhasil
mengganggu jalannya Pemilu dengan menutup ratusan TPS di seluruh
Thailand. REUTERS/Nir Elias
CB, Jakarta - Para mantan anggota Partai Thai Raksa Chart berencana memblokade upaya pemerintah Thailand untuk mengikuti pemilu yang diselenggarakan pada 24 Maret 2019 mendatang.
Thailand
saat ini dipimpin oleh militer atau disebut pemerintahan Junta yang
sudah berkuasa selama hampir lima tahun. Perdana Menteri Thailand Prayut
Chan-o-cha, yang juga mantan panglima militer Thailand, mencalonkan
diri untuk kembali duduk di kursi perdana menteri.
Dikutip dari
straitstimes.com, Minggu, 10 Maret 2019, para mantan petinggi Partai
Thai Raksa Chart rencananya akan menggunakan jargon 'bergerak menuju
demokrasi' untuk mengkampanyekan pemulihan demokrasi penuh di Thailand.
Partai Thai Raksa Chart sudah dibubarkan setelah mengusung Putri Raja
Thailand, Ubolratana Rajakanya, sebagai calon perdana menteri Thailand.
Ketua
bidang strategis Partai Thai Raksa Chart, Chaturon Chaisang, mengatakan
para mantan pejabat tinggi Partai Thai Raksa Chart itu akan mempelajari
aturan pemilu, termasuk apakah diperbolehkan membubarkan partai itu.
Para
mantan anggota Partai Thai Raksa Chart sekarang berencana mendorong
para pendukung mereka untuk memilih kolom golongan putih atau golput di
kertas suara.
Sebelumnya pada Kamis, 7 Maret 2019, pengadilan
Thailand memutuskan membubarkan Partai Thai Raksa Chart karena dianggap
telah bertentangan dengan konstitusi kerajaan. Partai Thai Raksa Chart
dianggap telah melanggar aturan karena memilih Putri Ubolratana sebagai
calon perdana menteri. Pencalonan itu langsung ditentang oleh Raja
Thailand Maha Vajiralongkorn yang mengingatkan bahwa anggota kerajaan
tidak boleh menduduki jabatan politik.
Partai
Thai Raksa Chart terkait dengan mantan Perdana Menteri Thaksin
Shinawatra yang sekarang berada di pengasingan. Partai Thai Raksa Chart
memiliki posisi yang sama seperti Partai Pheu Thai, yakni berada dikubu
oposisi.
Partai Pheu Thai tidak memasukkan kandidat di semua
daerah pemilihan dan Partai Thai Raksa Chart diharapkan bisa mengisi
kekosongan itu. Hal ini adalah bagian dari strategi untuk memaksimalkan
suara bagi sekutu-sekutu Thaksin.
Thaksin atau para pendukungnya selalu memenangkan pemilu Thailand sejak
2001, namun selalu digulingkan oleh militer atau pengadilan. Hal ini
bagian dari pergulatan kekuasaan kelompok itu dengan militer dan para
elit Kerajaan.
Menteri Dalam Negeri Singapura, K. Shanmugam (kiri) dan band Watain (kanan). Yahoo screengrab
CB, Singapura – Dewan Nasional Gereja Singapura atau
NCCS mengekspresikan apresiasinya kepada kementerian Dalam Negeri
atau MHA Singapura soal pembatalan konser band musik Watain di
Singapura.
Band black metal
asal Swedia ini semula akan tampil pada Kamis sore di Singapura. Namun,
konser ini dibatalkan pada Kamis sore menjelang konser oleh Otoritas
Pembangunan Media Infocomm karena pertimbangan keamanan dari kementerian
Dalam Negeri.
“NCCS berbagi keprihatinan serius seperti MHA
terhadap nilai-nilai yang diwakili dan dibela oleh Watain,” kata Uskup
Terry Kee, Presiden NCCS, seperti dilansir Channel News Asia pada Sabtu, 9 Maret 2019.
Kee melanjutkan,”Kami sangat setuju dengan penilaian NHA mengenai
sejarah band yang cenderung merendahkan agama-agama dan mempromosikan
kekerasan. Ini berpotensi menimbulkan kebencian dan mengganggu harmoni
sosial di Singapura.”
Kee
mengatakan serangan band Watain terhadap keyakinan Kristen lewat
lagu-lagunya mernimbulkan gangguan dan rasa sakit yang bisa mengganggu
keharmonisan agama.
“Kami juga merasa prihatin terhadap dukungan
terbuka Watain terhadap kekerasan bernuansa Setan yang berefek buruk
terhadap kalangan anak muda yang mudah dipengaruhi dan resah,” kata Kee.
Secara
terpisah, Menteri Dalam Negeri, K Shanmugam, mengatakan jika Watain
diizinkan tampil di Singapura maka itu akan mengganggu,”Ketertiban
publik dan berdampak pada keharmonisan sosial dan religius.”
Shanmugam
menambahkan,”Selama beberapa hari terakhir ada banyak keprihatian. Jika
Anda melihat band ini ada sejarah terkait sikap yang sangat menyerang
terhadap orang Kristen dan Yahudi, dan mendukung kekerasan, termasuk
mendorong pembakaran gereja-gereja.”
Menurut
Shanmugam, band itu juga mendorong tindakan teroris dilakukan atas nama
mereka selain band itu membuat berbagai pernyataan yang cukup
menyerang.
Salah satu anggota panitia, Khaal, mengatakan dia
awalnya berharap ada sekitar 150 orang penonton kemarin. Dia mengaku
mengikuti semua aturan untuk bisa membawa band itu ke Singapura. “Saya
prihatin semua orang yang telah melakukan perjalanan jauh ke sini untuk
menonton jadi sia-sia saja,” kata dia.
Menyusul pembatalan mendadak ini, band Watain mengatakan alasan pemerintah Singapura
sebagai tragis. “Terhadap para tikus yang tidak terhormat yang berada
di belakang pelarangan ini, percayalah bahwa Anda dengan tindakan
pengecut Anda hanya akan membawa masalah pada diri Anda sendiri,” kata
band ini dalam pernyataan di Facebook seperti dilansir media Independent.Sg.
Petugas Kementerian Kesehatan Kongo
mengatur vaksin Ebola eksperimen angkatan pertama di Kinshasa, Republik
Demokratk Kongo, Rabu (16/5/2018). (REUTERS/Kenny Katombe)
Goma, Kongo (CB) - Sejumlah anggota milisi Mai Mai yang
bersenjata menyerang satu pusat perawatan Ebola di jantung wabah
penyakit itu di bagian timur Kongo pada Sabtu.
Serangan itu menewaskan seorang personel polisi sebelum aksi mereka dibalas pasukan keamanan, kata wali kota setempat.
Pusat tersebut yang terletak di Butembo sama dengan fasilitas yang
dibakar para penyerang tak dikenal pekan lalu, serangan yang menyebabkan
Medecins Sans Frontieres (Dokter Tanpa Perbatasan) menangguhkan
kegiatan-kegiatan di kawasan itu.
Para pekerja bantuan telah menghadapi rasa tak percaya yang dalam dari
para warga setempat di beberapa kawasan ketika mereka bekerja untuk
mengatasi wabah itu, yang sudah menjadi wabah terburuk dalam sejarah
Republik Demokratik Kongo. Sejauh ini wabah itu membunuh hampir 600
orang, demikian Reuters melaporkan.
Usaha-usaha untuk mengatasi virus itu telah terkendala kebanyakan
kelompok-kelompok bersenjata yang beroperasi di wilayah timur yang
tingkat ketaatannya kepada hukum rendah.
Presiden Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus dijadwalkan mengunjungi pusat Butembo itu pada Sabtu.
Seorang juru bicara WHO mengatakan masih belum jelas apakah lawatan Presiden WHO itu akan berlangsung.
Walikota Butembo Sylvain Kanyamanda Mbusa mengatakan para militan Mai Mai berhasil dipukul mundur.
"Karena serangan-serangan sebelumnya, sistem keamanan sudah berlaku dan
para penyerang segera dibalas personel polisi yang menjaga ....pusat
itu," kata dia kepada Reuters.
Fasilitas itu sudah beroperasi kembali hanya seminggu lalu dan telah
dikelola kementerian kesehatan bekerja sama dengan WHO dan Dana
Anak-anak PBB.
Mai Mai mengambil nama dari kata "air" dalam bahasa setempat Swahili,
karena sebagian petempur meyakini sihir dapat mengubah peluru-peluru
yang terbang menjadi air.
Mereka terdiri atas beberapa kelompok bersenjata yang sebenarnya
terbentuk untuk melawan dua invasi pasukan Rwanda pada penghujung
1990-an. Sejak itu mereka berubah menjadi berbagai milisi berdasarkan
suku, jejaring penyelundup dan kegiatan perlindungan.
Seorang
pejabat Kementerian Luar Negeri AS menuturkan, bom yang ditemukan
polisi bandara Moskow di dalam koper staf Kedutaan Besar AS di Rusia
tidak berbahaya. Foto/Istimewa
WASHINGTON
- Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS)
menuturkan, bom yang ditemukan polisi bandara Moskow di dalam koper
seorang staf Kedutaan Besar AS di Rusia tidak berbahaya.
"Kami
mengetahui insiden di Bandara Sheremetyevo, Moskow yang melibatkan
seorang individu dari Kedutaan Besar AS," kata pejabat Kementerian Luar
Negeri AS, yang berbicara dalam kondisi anonim.
"Situasi telah
diselesaikan dan individu tersebut diizinkan untuk meninggalkan Rusia,
setelah pihak berwenang mengeluarkan barang itu dari kopernya. Tidak ada
bahaya yang ditimbulkan untuk setiap pelancong," sambungnya, seperti
dilansir Sputnik pada Senin (11/3).
Sebelumnya
dilaporkan, seorang anggota staf Kedutaan Besar AS dilaporkan kedapatan
membawa sebuah bom saat berusaha memasuki bandara Sheremetyevo di
Moskow, kemarin. Bom yang dibawanya dilengkapi dengan sekering, tetapi
tanpa bahan peledak dalamnya.
"Pada pagi hari tanggal 9 Maret,
personel yang memindai barang-barang seorang anggota staf kedutaan besar
AS mendeteksi sebuah benda yang terlihat seperti bom mortir.Mereka
memanggil teknisi bom yang mengkonfirmasi bahwa itu memang bom dengan
sekering tetapi tanpa bahan peledak, meskipun ada jejak bahan peledak di
dalam bom itu," kata Kementerian Luar Negeri Rusia.
Anggota
kedutaan AS itu sendiri mengatakan dia akan meninggalkan Rusia karena
tugasnya di Moskow berakhir dan mengklaim telah membeli bom itu untuk
koleksi pribadinya
Seorang
anggota staf Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) dilaporkan kedapatan
membawa sebuah bom saat berusaha memasuki bandara Sheremetyevo di
Moskow. Foto/Istimewa
MOSKOW
- Seorang anggota staf Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) dilaporkan
kedapatan membawa sebuah bom saat berusaha memasuki bandara Sheremetyevo
di Moskow. Bom yang dibawa dilengkapi dengan sekering, tetapi tanpa
bahan peledak di dalamnya.
Anggota kedutaan AS itu mengatakan,
dia akan meninggalkan Rusia ketika tugasnya di Moskow berakhir dan
mengklaim telah membeli bom itu untuk koleksi pribadinya.
"Pada
pagi hari tanggal 9 Maret, personel yang memindai barang-barang seorang
anggota staf kedutaan besar AS mendeteksi sebuah benda yang terlihat
seperti bom mortir," kata seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia.
"Mereka
memanggil teknisi bom yang mengkonfirmasi bahwa itu memang bom dengan
sekering, tetapi tanpa bahan peledak, meskipun ada jejak bahan peledak
di dalam bom itu," sambungnya, seperti dilansir Tass pada Minggu (10/3).
Pejabat
itu menuturkan polisi bandara segera memberi tahu kedutaan AS tentang
insiden itu dan mengharapan penjelasan segera dari kedutaan besar AS
mengenai hal ini. Dia lalu menyatakan pihaknya menganggap insiden itu
sebagai provokasi yang disengaja.
"Sejak serangan teroris tahun
2001, AS telah memberikan perhatian paling dekat dengan keamanan
penerbangan sehingga dia tidak bisa tidak memahami bahwa bom di kopernya
adalah serius. Itu berarti dia melakukannya secara sadar," tukasnya.
Pendukung oposisi bentrok dengan polisi
dalam sebuah reli protes pemerintahan Presiden Venezuela Nicolas Maduro
di Karakas, Venezuela, Sabtu (9/3/2019). ANTARA FOTO/REUTERS/Carlos
Garcia Rawlins/cfo
Karakas (CB) - Pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido pada Sabtu
(9/3) menyerukan warga di seluruh negara itu untuk pergi ke Ibu Kota
Karakas guna melakukan unjuk rasa menentang Presiden Nicolas Maduro.
Sementara itu pemadaman listrik terburuk dalam beberapa dekade terus berlanjut untuk hari ketiga.
Dalam pidato di depan para pendukungnya di bagian barat daya Karakas,
Guaido, pemimpim kongres --yang dikuasai oposisi-- yang telab mengajukan
amandemen konstitusi untuk memangku jabatan kepresidenan sementara pada
Januari, mengatakan pemerintahan Maduro "tak memiliki cara untuk
menyelesaikan krisis kelistrikan yang telah mereka sendiri ciptakan."
"Semua warga Venezuela, ke Karakas!" teriak Guaido sambil berdiri di
atas jembatan, tanpa menyebut kapan rencana protes akan diadakan.
"Hari-hari mendatang akan sulit, akibat apa yang dilakukan rezim itu."
Para pegiat bentrok dengan polisi dan tentara menjelang pawai itu, yang
dimaksudkan untuk menekan Maduro di tengah-tengah pemadaman, yang
disebut Partai Sosialis sebagai aksi sabotase yang disponsori Amerika
Serikat tetapi oposisi mengritiknya sebagai hasil dari korupsi dan salah
urus selama dua dekade, demikian Reuters melaporkan.
Puluhan demonstran berusaha menggelar aksi di satu jalan raya di Karakas
tetapi dipaksa polisi yang bersenjata peralatan antihuru-hara ke tepi
jalan. Para pengunjuk rasa berteriak ke arah para petugas dan mendorong
tameng mereka. Seorang wanita disemprot cairan merica, menurut satu
siaran radio.
Beberapa bagian Karakas, termasuk Istana Presiden Miraflores, pada Sabtu
pagi mengalami pemadaman, menurut saksi mata Reuters. Enam dari 23
negara bagian Venezuela masih padam mulai Sabtu siang, kata Wakil
Presiden Diosdado Cabello di televisi negara.
Presiden Venezuela Nicolas Maduro di tengah tekanan akibat krisis ekonomi hingga krisis energi. (REUTERS/Miraflores Palace)
Jakarta, CB -- Presiden VenezuelaNicolas Maduromenuding
serangan siber baru telah mencegah negaranya memperbaiki sistem
kelistrikan di seluruh negeri. Hal itu, kata dia, terjadi saat putusnya
aliran listrik di seluruh negara di benua Amerika tersebut pada Kamis
pekan lalu telah membuat kekacauan.
Seperti dikutip dari AFP,
Maduro mengatakan kepada para pendukungnya di Caracas bahwa hampir 70
persen aliran listrik di negara itu telah berhasil dipulihkan. Namun,
sambungnya, saat itu serangan siber baru tiba.
"Kami menerima
pada tengah hari serangan siber lain yang menyerang generator-generator
yang bekerja dengan sempurna dan mengganggu serta merusak apa yang telah
kita capai," ujar Maduro, Sabtu (9/3).
Hingga kemarin di beberapa daerah pada Sabtu lalu masih gelap
gulita. Dan, pemerintah menuding Amerika Serikat telah menyabotase
generator utama di Guri, di mana hampir 80 persen kelistrikan Venezuela
disuplai dari sana.
Menteri Komunikasi Venezuela Jorge Rodriguez
menyatakan serangan siber itu menyerang sistem kontrol otomatis
pembangkit listrik di Guri tersebut.
Sementara itu, akibat
putusnya aliran listrik sejak Kamis (7/3) lalu, fasilitas-fasilitas
publik pun terganggu termasuk pelayanan air bersih dan rumah sakit.
Oposisi
mengklaim puluhan orang tewas akibat ketiadaan tenaga listrik. Pemimpin
oposisi Juan Guaido kemarin menyerukan kepada warga negara di seluruh
Venezuela untuk datang ke Caracas-ibukota negara tersebut-guna terlibat
dalam unjuk rasa.
"Seluruh rakyat Venezuela, datanglah ke
Caracas," teriak Guaido di tengah aksi yang digelar di sebuah jembatan
di kawasan Caracas barat daya seperti dikutip dari Reuters.
"Hari-hari ke depan makin sulit, 'berterimakasihlah' pada rezim [Maduro]," sindir Guaido.
Para
pengamat mengatakan persoalan listrik Venezuela akibat dari minimnya
investasi pada bidang infrastruktur. Di satu sisi pemerintahan Maduro
kerap menyalahkan faktor-faktor di luar negeri, termasuk Guaido yang
disebut sang presiden sebagai boneka Amerika Serikat.
Korut diduga tengah mempersiapkan peluncuran rudal. Foto/Ilustrasi/Istimewa
WASHINGTON
- Citra satelit dari sebuah fasilitas di dekat Pyongyang menunjukkan
bahwa Korea Utara (Korut) tampaknya telah mempersiapkan peluncuran rudal
atau satelit. Peningkatan aktivitas ini terjadi di sekitar situs yang
dikenal sebagai Sanumdong, tempat di mana Korut mengumpulkan sebagian
besar rudal balistik dan roketnya.
Kendaraan besar
terlihat bergerak di sekitar Sanumdong, kegiatan yang di masa lalu
menunjukkan bahwa Korut setidaknya bersiap untuk memindahkan beberapa
jenis rudal atau roket ke area peluncuran.
Analis
percaya bahwa kemungkinan besar pada tahap ini Pyongyang bersiap untuk
meluncurkan satelit daripada menguji coba rudal seperti dilansir dari BBC, Sabtu (9/3/2019).
Wartawan BBC di Seoul Laura Bicker mengatakan bahwa Korut mungkin akan
menguji Amerika Serikat (AS) setelah pembicaraan di Hanoi antara
Presiden Donald Trump dan Kim Jong-un gagal. Pyongyang berharap AS akan
menawarkan kesepakatan yang lebih baik untuk menghindari peluncuran
rudal.
Koresponden BBC itu menambahkan bahwa para ahli mengatakan
roket yang digunakan untuk meluncurkan satelit biasanya tidak cocok
untuk digunakan sebagai rudal jarak jauh.
Pertemuan yang sangat
dinanti-nantikan antara kedua pemimpin di ibukota Vietnam pekan lalu
berakhir tanpa kesepakatan atas perbedaan seberapa besar Korut bersedia
membatasi program nuklirnya sebelum diberikan bantuan sanksi.
Aktivitas
ini muncul setelah laporan awal pekan ini yang menyatakan situs
peluncur roket utama Korut di Sohae telah dibangun kembali.
Gambar
satelit minggu ini, yang berasal dari beberapa lembaga think tank AS
dan kesaksian dari dinas intelijen Korea Selatan (Korsel), tampaknya
menunjukkan kemajuan pesat dalam membangun kembali struktur di landasan
peluncuran roket.
Pekerjaan untuk membongkar Sohae dimulai tahun lalu tetapi berhenti saat pembicaraan dengan Amerika Serikat (AS) terhenti.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengatakan ia akan kecewa jika Korut melanjutkan uji coba senjata nuklir.
"Saya
akan terkejut secara negatif jika dia melakukan sesuatu yang tidak
sesuai dengan pemahaman kita. Tetapi kita akan lihat apa yang terjadi,"
kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih.
"Saya akan sangat kecewa jika saya melihat pengujian (senjata nuklir)," imbuhnya.
Namun
AS awal pekan ini mengatakan tidak akan konsisten dengan komitmen yang
telah dibuat oleh pemimpin Korut Kim Jong-un kepada Presiden Trump.
Penasihat
Keamanan Nasional AS John Bolton mengatakan Korut masih dapat
menghadapi sanksi lebih banyak jika tidak ada kemajuan dalam
denuklirisasi.
Pertemuan bersejarah pertama antara Trump dan Kim
pada 2018 lalu di Singapura menghasilkan kesepakatan yang tidak jelas
tentang "denuklirisasi" tetapi menunjukkan sedikit kemajuan.
Rezim Suriah menolak laporan OPCW yang menyebut zat klorin digunakan dalam serangan mematikan di Douma. Foto/Istimewa
DAMASKUS
- Rezim Suriah menolak laporan badan pengawasn senjata kimia dunia yang
mengkonfirmasi digunakannya klorin dalam serangan di kota Douma pada
April 2018 lalu.
Organisasi Pelarangan Senjata Kimia, OPCW, Jumat
lalu mengatakan Jumat ada alasan masuk akal untuk mempercayai bahan
kimia beracun yang mengandung "klor reaktif" telah digunakan dalam
serangan itu. Menurut saksi mata serangan itu menewaskan 43 orang.
Dikatakan
dua silinder yang kemungkinan berisi bahan kimia itu telah menghantam
blok perumahan di Douma, yang saat itu dikuasai oleh kelompok
pemberontak.
Meski begitu, OPCW tidak memiliki mandat untuk
menyebutkan pihak yang bertanggung jawab atas serangan itu. Namun
sejumlah negara Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS)
menyalahkan pemerintah Presiden Suriah Bashar al-Assad. Sebagai
tanggapan trio AS, Inggris dan Prancis melancarkan serangan udara pada
instalasi militer rezim Damaskua.
Seorang juru bicara kementerian
luar negeri Suriah mengatakan bahwa pemerintah menolak temuan OPCW
secara keseluruhan. Pejabat itu meminta negara-negara anggota OPCW untuk
mengecam laporan palsu semacam itu, yang kurang kredibilitas, menuduh
OPCW bias dan tidak obyektif, seperti dilaporkan kantor berita negara
SANA.
Ini adalah tanggapan resmi pertama terhadap laporan OPCW.
Laporan
tersebut didasarkan pada kunjungan inspektur OPCW ke Douma. Tim
mengambil lebih dari 100 sampel dari tujuh lokasi di kota itu, yang
telah ditolak oleh rezim selama beberapa minggu.
OPCW mengatakan
pihaknya mencapai kesimpulan berdasarkan pada kesaksian saksi, hasil
analisis sampel lingkungan dan biomedis, analisis toksikologis dan
balistik dari para ahli.
Laporan itu juga membantah klaim pemerintah Suriah bahwa gas itu berasal
dari fasilitas dan gudang senjata kimia milik pemberontak di daerah
itu.
"Dari analisis informasi yang dikumpulkan selama kunjungan
di lokasi ke gudang dan fasilitas yang diduga memproduksi senjata kimia,
tidak ada indikasi salah satu fasilitas yang terlibat dalam pembuatan
zat kimia," bunyi laporan itu.
Juru bicara kementerian luar negeri yang dikutip oleh SANA mengatakan para penyelidik memalsukan informasi.
"Ini
dibuktikan dengan penolakan mereka bahwa kelompok-kelompok teroris
bersenjata memiliki bahan kimia beracun meskipun mereka menemukan bahan
kimia semacam itu di gudang-gudang milik pemberontak," ujarnya yang
disitir Frace24, Jumat (8/3/2019).
OPCW telah menyelidiki
beberapa serangan kimia selama perang saudara Suriah selama delapan
tahun, dan sebelumnya telah mengkonfirmasi penggunaan klorin, mustard
belerang, dan sarin sebagai senjata kimia dalam sejumlah insiden lain.
Organisasi
itu sebelumnya tidak memiliki mandat untuk menetapkan tanggung jawab
atas serangan, tetapi sejak itu telah diberikan wewenang untuk
menyelidiki tanggung jawab atas semua serangan kimia di Suriah kembali
ke 2014.
Perang
multi-front Suriah telah menewaskan lebih dari 360 ribu orang sejak
dimulai pada tahun 2011 dengan rezim Presiden Bashar al-Assad menumpas
protes.
Para
warga Ethiopia mendatangi lokasi jatuhnya Pesawat Ethiopian Airlines
yang menewaskan 157 orang, Minggu (10/3/2019). Foto/REUTERS
ADDIS ABABA
- Pesawat Ethiopian Airlines jatuh di Hejere dekat Bishoftu, sekitar 50
kilometer selatan Addis Ababa, Ethiopia, hari Minggu (10/32019).
Sebanyak 157 orang, termasuk seorang warga negara Indonesia (WNI) tewas
dalam tragedi penerbangan ini.
Ratusan korban tewas berasal dari
35 negara. Pesawat yang terbang dari Addis Ababa ke Nairobi jatuh tak
lama setelah lepas landas.
Berikut kronologi tragedi jatuhnya pesawat Ethiopia Airlines ET 302 yang dikutip SINDOnews.com dari ABC News, Senin (11/3/2019). Pukul 08.38 Penerbangan
ET302 lepas landas dari Bandara Internasional Bole di Ibu Kota
Ethiopia, Addis Ababa. Catatan yang dibagikan oleh situs Flightradar24 menunjukkan
bahwa kecepatan vertikal pesawat melaju cepat dan menjadi tidak
menentu. Tak lama kemudian, pilot mengeluarkan panggilan darurat dan
diminta kembali ke bandara. Pukul 08.44 Kontak dengan pesawat Ethiopian Airlines ET302 hilang. Pukul 10.48 Kantor
Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed dalam sebuah posting Twitter
menuliskan kata-kata pertama dari kecelakaan itu."Menyampaikan
belasungkawa terdalam kepada keluarga yang kehilangan orang-orang yang
mereka cintai di Ethiopian Airlines Boeing 737 dalam penerbangan
terjadwal reguler ke Nairobi, Kenya pagi ini," tulis kantor PM Abiy
Ahmed. Pukul 11.15 Pihak Ethiopian Airlines
mengatakan sudah pasti bahwa 149 penumpang dan delapan awak berada di
pesawat yang jatuh di dekat Bishoftu, sekitar 50 kilometer (31 mil) di
luar ibu kota. Pukul 13.35 Lembaga penyiaran negara Ethiopia melaporkan bahwa semua penumpang tewas. Pukul 14.45 Ethiopian
Airlines menerbitkan foto CEO-nya, Tewolde Gebremariam, berdiri di
sebuah kawah di tengah reruntuhan. Sedikit puing pesawat yang bisa
dilihat. Pukul 15.30 CEO Ethiopian Airlines
Tewolde Gebremariam dan Menteri Transportasi Kenya James Macharia
mengatakan ratusan orang dari 35 negara menjadi korban tewas, termasuk
dari Kanada, China, Amerika, dan lainnya. Pukul 16.50 Kantor
Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed mengatakan perdana menteri telah
mengunjungi lokasi kecelakaan. Dia menyatakan kesedihan mendalam dan
memerintahkan penyelidikan penuh. Pukul 17.35 Ethiopian Airlines mengeluarkan daftar baru korban kecelakaan yang mencakup para warga dari 35 negara. Pukul 18.20 Saat
matahari terbenam, tim pencari dengan buldoser terus mengambil
sisa-sisa pesawat yang berserakan. Buldoser menggali untuk mengambil
puing-puing yang terkubur. Pukul 18.40 Ethiopian
Airlines mengatakan otoritas Ethiopia, produsen pesawat Boeing dan
pemangku kepentingan internasional lainnya akan berkolaborasi dalam
penyelidikan penyebab kecelakaan itu. Pukul 20.25 Dewan
Perwakilan Rakyat Ethiopia menyatakan bahwa hari Senin (11/3/2019)
sebagai hari berkabung nasional untuk semua korban.Keterangan: Semua jam
yang tertulis adalah waktu Ethiopia.