Rusia siap pertimbangkan usulan pakta nuklir AS

Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Helsinki, Finlandia, Senin (16/7/2018). (REUTERS/Kevin Lamarque)

Moskow (CB) - Rusia siap mempertimbangkan beberapa usulan baru dari Amerika Serikat (AS) untuk mengganti pakta nuklir era Perang Dingin, kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov pada Kamis.

Menurut dia, pakta yang kini dibekukan itu bisa diganti perjanjian dengan ruang lingkup yang lebih luas dan meliputi lebih banyak negara.

Rusia akhir pekan lalu membekukan perjanjian Kekuatan Nuklir Jarak Menengah (INF) setelah Washington mengumumkan pihaknya akan mundur dari perjanjian itu dalam waktu enam bulan kecuali jika Rusia mengakhiri hal yang mereka anggap sebagai pelanggaran terhadap pakta itu. Moskow, di sisi lain, membantah tuduhan AS tersebut.

Perjanjian yang disahkan pada 1987 itu membatasi persenjataan rudal jarak menengah dua negara dengan kekuatan nuklir terbesar di dunia tersebut. Meskipun demikian, kedua negara itu bebas untuk memproduksi dan mengerahkan rudal-rudalnya.

Presiden AS Donald Trump pekan lalu mengatakan bahwa dia ingin menggelar pembicaraan yang bertujuan untuk membuat perjanjian kontrol persenjataan baru.

"Tentu saja kami telah melihat rujukan dalam pernyataan Presiden Trump mengenai kemungkinan sebuah perjanjian baru yang akan ditandatangani di ruangan yang indah dan oleh karena itu, perjanjian ini juga harus memasukkan negara-negara lain sebagai pesertanya," kata Ryabkov.

"Kami menunggu usulan ini diwujudkan dan dibakukan...," kata Ryabkov dalam konferensi pers di Moskow.

Ryabkov mengatakan AS belum mengirimkan usulan konkret mengenai pakta baru itu kepada Moskow.

Credit  antaranews.com

Meksiko Kirim 10.200 Personel ke Wilayah Rawan Pembunuhan

Ilustrasi polisi Meksiko. (Reuters/Mohammed Salem)

Jakarta, CB -- Meksiko mengirimkan 10.200 personel gabungan polisi dan tentara untuk mengurangi tingkat pembunuhan di 17 titik rawan di negara tersebut.

Menteri Keamanan Meksiko, Alfonso Durazo, mengatakan bahwa pemerintah akan menempatkan masing-masing 600 personel ke 17 distrik yang telah ditetapkan sebagai langkah awal. Wilayah pengiriman selanjutnya akan diperluas.

Salah satu kota yang menjadi sasaran pertama adalah Tujuana, kota dengan tingkat pembunuhan tertinggi hingga mencapai 202 kasus pada Desember lalu.


Kota lainnya yang berbatasan dengan AS, Ciudad Juarez, Reynosa, dan Nuevo Laredo, juga dijadwalkan menerima pasukan, begitu pula Acapulco yang merupakan kota destinasi turis karena wisata pantainya.


"Melaksanakan operasi keamanan dan membawa pasukan dari Kota Meksiko ke Tijuana, Reynosa, Nuevo Laredo, dan membawa mereka kembali. Situasi akan sangat berbeda dengan memiliki angkatan militer permanen," kata Durazo.

Pengerahan pasukan ini dilakukan di tengah peningkatan kasus pembunuhan hingga sepertiga dari jumlah kasus tahun lalu, memecahkan rekor selama dua tahun berturut-turut.


Situasi ini menjadi tantangan nyata bagi presiden baru Meksiko, Andres Manuel Lopez Obrador, untuk mengendalikan kekerasan yang meningkat dalam satu dekade terakhir di tengah perang melawan perdagangan narkoba.

Menjabat pada Desember lalu, Obrador mengusulkan untuk memperkuat angkatan bersenjata dengan Garda Nasional yang baru, sembari mengatakan bahwa perang melawan penyelundup narkoba telah usai.

Dia juga menelusuri tumbuhan yang dapat menggantikan tanaman terlarang serta amnesti bagi pengedar narkoba tingkat rendah dan juga petani.





Credit  cnnindonesia.com

Tentang Trump, Gubernur Usir Militer dari Perbatasan Meksiko

Gubernur New Mexico, Michelle Lujan Grisham, memerintahkan penarikan sebagian besar pasukan penjaga nasional Amerika Serikat dari perbatasan dengan Meksiko. (Reuters/Delcia Lopez)

Jakarta, CB -- Gubernur New Mexico, Michelle Lujan Grisham, memerintahkan penarikan sebagian besar pasukan penjaga nasional Amerika Serikat dari perbatasan dengan Meksiko.

Langkah itu dilakukan Grisham sebagai bentuk penentangannya terhadap kebijakan Presiden Donald Trump yang mengerahkan ribuan personel ke perbatasan dengan Meksiko untuk membendung gelombang imigran ilegal masuk AS.

"Saya menolak anggapan pemerintah federal bahwa ada krisis keamanan nasional yang luar biasa di perbatasan selatan negara kita, di mana justru beberapa komunitas di sana merupakan yang paling aman di negara ini," kata Grisham melalui pernyataan pada Selasa (5/2).


Selain New Mexico, perintah penarikan pasukan mencakup sebagian besar wilayah perbatasan AS di Arkansas, Kansas, Kentucky, New Hampshire, South Carolina, dan Wisconsin. Kantor Grisham mengatakan ada sekitar 118 pasukan yang ditempatkan di wilayah-wilayah tersebut.


Meski begitu, beberapa pasukan penjaga nasional akan tetap ditempatkan di wilayah perbatasan untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi komunitas-komunitas yang menangani gelombang imigran.

"Kami akan mendukung wilayah tetangga kami yang membutuhkan bantuan sangat besar. Dan kami akan menawarkan bantuan ketika kami sanggup kepada orang-orang rentan yang tiba di perbatasan kami," kata Grisham seperti dikutip AFP.

"Tetapi New Mexico tidak akan ikut menjadi bagian dalam sandiwara ketakutan Presiden soal perbatasan dengan menyalahgunakan pasukan penjaga nasional."


Grisham mengatakan pihaknya akan mengerahkan pasukan jika dibutuhkan dan ketika "kehadiran mereka dapat membuat perbedaan nyata dalam memastikan keselamatan publik dan meredakan kekhawatiran di perbatasan."

Perintah penarikan pasukan dilakukan Grisham beberapa saat sebelum Trump menyampaikan pidato kenegaraannya di Gedung Capitol.

Trump memberlakukan pengetatan kebijakan imigrasi, termasuk penjagaan di perbatasan, sejak akhir 2017 lalu. Presiden ke-45 itu menganggap gelombang imigran ilegal dari Meksiko dan sejumlah negara Amerika Selatan lainnya mulai mengkhawatirkan.

Sejauh ini, Trump telah mengerahkan 3 ribu personel ke perbatasan. Pada akhir pekan lalu, Kementerian Pertahanan bahkan menyatakan akan mengerahkan sedikitnya 3.750 personel tambahan ke perbatasan AS-Meksiko untuk membantu memasang penghalang kawat berduri.

Rencana pengerahan pasukan tambahan ke perbatasan ini muncul menjelang tenggat waktu yang diberikan Trump kepada Kongres untuk menyetujui pendanaan pembangunan tembok perbatasan.

Perdebatan anggaran tersebut sempat memicu penutupan pemerintah atau government shutdown selama sebulan sejak 22 Desember lalu, yang terlama sepanjang sejarah.

Penutupan ini terjadi karena Kongres tak menyepakati rencana anggaran. Partai Republik mendukung permintaan Trump, sementara Partai Demokrat menolak.

Trump menganggap penambahan anggaran digunakan untuk memperluas bagian dinding perbatasan demi menghentikan para imigran ilegal yang masuk dari Meksiko. Ia menganggap gelombang imigran itu sebagai "invasi penjahat yang tidak terkendali."






Credit  cnnindonesia.com

Cukai Venezuela Sita Senjata Selundupan Diduga dari AS

Senjata yang disita otoritas Venezuela.[Twitter/@PalenciaEndes]

CB, Jakarta - Perwakilan dari Garda Nasional Venezuela dan Layanan Terpadu Nasional Administrasi Bea dan Cukai (SENIAT) telah menyita 19 senapan di dalam pesawat kargo komersial di Bandara Internasional Arturo Michelena di Valencia.
Dikutip dari Sputnik, 6 Februari 2019, Wakil Menteri Pencegahan dan Keamanan Warga di Venezuela, Endes Palencia, mengatakan amunisi kaliber tinggi, 19 senapan dan 118 majalah, serta 90 radio dan enam ponsel ditemukan dalam kargo yang kemungkinan dikirim dari Miami, Florida pada 3 Februari. Pihak berwenang telah meluncurkan penyelidikan atas insiden tersebut.

Donald Trump, ketika mengomentari krisis Venezuela selama pidato kenegaraannya mengatakan bahwa Amerika Serikat berdiri dengan rakyat Venezuela "dalam misi mulia mereka untuk kebebasan".

Sebelumnya tentara Venezuela yang membelot dari rezim Nicolas Maduro meminta bantuan senjata kepada pemerintahan Donald Trump untuk mengkudeta Maduro, misi yang mereka sebut "Pembebasan".
Mantan tentara Carlos Guillen Martinez dan Juse Hidalgi Azuaje, yang tinggal di pedesaan mengatakan kepada CNN, seperti dikutip pada 30 Januari 2019, mereka menginginkan bantuan senjata dari militer AS.
"Sebagai tentara Venezuela, kami memohon dukungan AS dengan logistik, dengan komunikasi, dengan senjata, jadi kami bisa membebaskan Venezuela," kata Guillen Martinez.
Pihak berwenang Venezuela menyalahkan Washington atas krisis ini, dengan Presiden Nicolas Maduro menuduh Gedung Putih berusaha mengorganisir kudeta di negara kaya minyak dan mengumumkan penghentian hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat.

Pada Ahad kemarin, Trump mengatakan dalam sebuah wawancara dengan CBS bahwa intervensi militer AS di Venezuela tetap "pilihan yang tersedia di atas meja". Menteri Luar Negeri Venezuela Jorge Arreaza menggambarkan pernyataan itu sebagai bukti bahwa Washington berada di belakang upaya untuk melakukan kudeta di negara Amerika Latin.

Credit  tempo.co

Maduro Dituding Jual Emas ke Turki dan UEA Sebanyak 73 Ton

Presiden Venezuela, Nicolas Maduro (kanan) dan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan (kiri). Reuters

CB, Caracas – Pemerintahan Venezuela pimpinan Presiden, Nicolas Maduro, menjual emas sebanyak 73 ton pada 2018 ke Turki dan Uni Emirat Arab tanpa meminta persetujuan dari parlemen Majelis Nasional, yang dikuasai pimpinan oposisi.

Anggota parlemen Venezuela, Carlon Paparoni, mengatakan perusahaan investasi Abu Dhabi yaitu Noor Capital membeli emas sebanyak 27.3 ton. Sedangkan sebuah perusahaan asal Turki membeli sebanyak 23.9 ton emas. Paparoni tidak memberikan bukti atas pernyataan yang disampaikan dalam jumpa pers ini.

“Kami akan terus bekerja sehingga tidak ada satu gram pun lagi emas yang bisa dijual,” kata Paparoni kepada media seperti dilansir Reuters pada Rabu, 6 Februari 2019.

Pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido, berupaya agar Maduro tidak lagi menjual emas cadangan milik negara. Dia menduga Maduro menjual emas agar bisa tetap memiliki uang tunai setelah AS mengenakan sanksi memotong jalur penerimaan lain seperti penjualan minyak.
AS dan sejumlah negara lain telah mendukung Guaido sebagai Presiden interim Venezuela menggantikan Maduro. Guaido menobatkan dirinya sebagai Presiden interim dalam sebuah unjuk rasa besar tiga pekan lalu di ibu kota Caracas.

Venezuela diketahui memiliki cadangan emas batangan sebanyak 132 ton, yang disimpan di lemari besi bank sentral dan Bank of England hingga akhir November 2018. Soal adanya tuduhan penjualan emas ini, menteri Informasi Venezuela belum berkomentar.

Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, memamerkan emas yang konon digali dan diproses di Arco Minero, meskipun para ahli meragukannya. [Twitter Prensa Presidencial @PresidencialVen via Pulitzercenter.org]
Mengenai ini, perusahaan Noor Capital mengatakan telah membeli 3 ton emas pada 21 Januari dari bank sentral Venezuela. Manajemen tidak berniat membeli lagi hingga kondisi Venezuela stabil. Manajemen mengatakan pembelian dilakukan dengan mengikuti standar internasional dan undang-undang yang berlaku saat itu.
“Manajemen menegaskan tidak terlibat dalam transaksi ilegal atau terlarang,” begitu dilansir Reuters.

Paparoni juga menuding pemerintahan Maduro telah mentransfer uang senilai 127 juta euro ke rekening bank di Rusia tanpa menyebut tanggal transfer. Sejak Senin, pemerintah Venezuela juga disebut tidak bisa lagi memindahkan uangnya yang tersimpan di sejumlah rekening di Uni Eropa.
Rusia, Cina, dan Turki merupakan negara besar yang mendukung Maduro hingga kini.
Pemerintahan Maduro mulai menjual emas pada 2018 setelah mengalami kegagalan produksi minyak, ekonomi bangkrut, dan tekanan sanksi ekonomi oleh AS. Ini membuat pemerintah kesulitan memperoleh kredit dari pasar uang internasional.
Secara terpisah, Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, mengecam sikap AS dan Uni Eropa yang mendukung Guaido.

 

“Apakah Venezuela negara Anda? Bagaimana Anda bisa meminta seseorang untuk meninggalkan jabatannya setelah dia mengikuti proses pemilihan? Dan bagaimana Anda bisa menyerahkan kursi kepresidenan kepada seseorang yang bahkan belum terpilih? Bukankah Anda orang demokratis?” kata Erdogan seperti dilansir Almasdar News pada Selasa, 5 Februari 2019. Maduro menemui Erdogan menjelang akhir 2018 untuk menjalin hubungan dagang lebih erat antar-kedua negara. 

Credit  tempo.co

Tak Diundang, Rusia Ingin Ikut Dialog Eropa soal Venezuela

Wamenlu Rusia, Sergei Ryabkov, mengatakan bahwa negaranya berharap dapat ikut serta dalam dialog internasional soal krisis politik Venezuela yang digelar negara Eropa dan Amerika Latin. (AFP PHOTO/POOL/FABRICE COFFRINI)

Jakarta, CB -- Meski tak diundang, Rusia berharap dapat ikut serta dalam dialog internasional terkait krisis politik Venezuela yang diselenggarakan negara Eropa dan Amerika Latin di Uruguay, Kamis (7/2).

"Kami sangat berharap jika Rusia berpeluang ikut terlibat dalam suatu pertemuan yang akan dilaksanakan di Montevideo hari ini, setidaknya bisa hadir di sana sebagai negara pemantau," ucap Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov, kepada kantor berita RIA.

"Tapi kami diberi tahu bahwa format negara pemantau tidak memungkinkan dalam pertemuan itu," kata Ryabkov melanjutkan tanpa menjelaskan lebih spesifik siapa yang memiliki mandat dalam keputusan tersebut.


Rusia adalah pendukung setia Presiden Nicolas Maduro yang kepemimpinannya saat ini makin terguncang, sementara Presiden Majelis Nasional, Juan Guaido, yang terus mendapat dukungan internasional sebagai pemimpin interim Venezuela.


Kremlin juga mengecam keras "perebutan kekuasaan" yang dilakukan Guaido terhadap rezim Maduro.

Sementara itu, dikutip AFP, dialog internasional tersebut melibatkan perwakilan Uni Eropa, delapan negara Eropa, dan lima negara Amerika Latin.

Dialog awalnya digagas oleh Meksiko dan Uruguay yang menggambarkan diri mereka sebagai "negara netral."

Inisiatif tersebut lalu berkembang menjadi pertemuan "Contact Group" yang diluncurkan Uni Eropa pada akhir Januari lalu.

Maduro menyatakan dukungannya bagi "semua upaya dan inisiatif untuk memfasilitasi dialog" yang dapat membantu penyelesaian krisis.

Namun, pemimpin sosialis itu baru-baru ini menolak ultimatum Uni Eropa yang mendesaknya menggelar pemilihan umum presiden sesegera mungkin.





Credit  cnnindonesia.com

Maduro Tolak Bantuan, Militer Venezuela Blokir Jembatan Kolombia

Sebuah mobil tanker dan dua kontainer dipasang melintang di atas jembatan yang menghubungkan Venezuela dan Kolombia pada Selasa, 5 Februari 2019. Reuters

CB, Cucuta – Pemerintah Venezuela memblokir jembatan yang menjadi akses penghubung dari Kolombia. Ini membuat upaya bantuan kemanusiaan untuk oposisi Venezuela, yang awalnya akan disalurkan lewat jalur ini, menjadi terblokir.

“Ada sebuah tanker minyak dan dua kontainer besar melintang di jembatan tiga jalur ini,” begitu dilansir CNN pada 6 Februari 2019. Jembatan ini bernama Jembatan Tiienditas, yang menghubungkan daerah Cucuta di Kolombia dengan Venezuela.
Cucuta menjadi satu dari tiga titik koleksi bantuan kemanusiaan untuk pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido. Sebagai Presiden Majelis Nasional atau parlemen, Guaido telah menobatkan diri sebagai Presiden interim sekitar tiga pekan lalu.

Dia mendesak Presiden Nicolas Maduro untuk mundur karena memenangi pemilu Presiden 2018 dengan cara curang. Dua titik pengumpulan bantuan lainnya adalah perbatasan Brasil – Venezuela dan pulau di kepulauan Karibia.
Maduro menolak pemberian bantuan ini dengan mengatakan,”Kami bukan pengemis.”
Menurut pejabat migrasi Kolombia, militer Venezuela menaruh tiga mobil tanker itu pada Selasa sore. Mereka juga memasang kamera pengawas.

Ada dugaan pemerintah Venezuela merasa khawatir jembatan ini bakal menjadi akses masuk pasukan invasi ke Venezuela untuk menjatuhkan Maduro.

Menteri Luar Negeri Venezuela mengecam bantuan internasional untuk Guaido dengan menuding pemerintahan Eropa bertindak sebagai bagian dari upaya AS untuk menjatuhkan Maduro.
Secara terpisah, seperti dilansir Reuters, Venezuela oposisi mengatakan akan menggunakan dana berbasis di AS untuk menerima pendapatan minyak negara itu. Dana ini akan digunakan untuk menjatuhkan Presiden Maduro.

Rekening dana titu akan menjadi tempat penampungan hasil penjualan minyak dari Citgo Petroleum, yang merupakan unit dari PDVSA. Pada Januari 2019, Presiden AS, Donald Trump, telah mendukung Guaido sebagai Presiden interim Venezuela dan menghentikan pembelian minyak dari PDVSA.

Credit  tempo.co

Rusia Pertahankan Dukungan untuk Maduro

Nicolas Maduro

Foto: EPA-EFE/Miguel Gutierrez

Pemerintahan Venezuela terbelah yakni antara kepemimpinan Maduro dan Guaido.

CB, MOSKOW -- Pemerintah Rusia menyatakan tetap mendukung pemerintahan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Rusia tak mengikuti langkah sejumlah negara Eropa yang mengakui pemimpin oposiso Juan Guaido sebagai presiden sementara.

"Posisi Kremlin tidak berubah," kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov pada Kamis (7/2), dikutip laman kantor berita Rusia TASS.

Ia pun sempat ditanya awak media apakah Rusia sedang bersiap mengevakuasi Maduro dari Venezuela, mengingat semakin banyaknya dukungan asing terhadap Guaido. "Tidak. Masalah ini belum dibahas atau diangkat," kata Peskov.

Pernyataan Peskov muncul setelah Bloomberg, mengutip sumber anonim, melaporkan bahwa Rusia mulai meragukan perlunya tetap memberi dukungan terhadap Maduro. "Rusia mulai menunjukkan tanda-tanda keraguan tentang kemampuannya untuk bertahan dalam tantangan oposisi," kata sumber yang dikutip Bloomberg.



"Sementara Moskow tidak menyerah dukungan publiknya dari Maduro, semakin mengakui bahwa keadaan bencana ekonomi Venezuela tak terelakkan, menguras apa yang tersisa dari dukungan publiknya," ujar sumber tersebut.

Venezuela sedang menghadapi krisis politik. Pemerintahan di negara itu terbelah dua, yakni antara kepemimpinan Maduro dan Guaido. Hal itu terjadi sejak bulan lalu, tepatnya ketika Majelis Nasional Venezuela yang dipimpin oposisi menyatakan bahwa pemerintahan Maduro tidak sah.

Setelah itu, Guaido selaku pemimpin oposisi memproklamirnya dirinya sebagai presiden sementara Venezuela. Dia pun mendapat dukungan serta pengakuan dari AS, Israel, dan Australia.

Sejumlah negara Eropa, seperti Spanyol, Jerman, Inggris, Prancis, Portugal, Denmark, Austria, Georgia, Albania, dan Belanda, turut mendukung kepemimpinan Guaido. Dukungan diberikan setelah Maduro mengabaikan ultimatum negara-negara terkait yang memintanya segera melaksanakan pemilu baru. 

Credit  republika.co.id

Kanada Tampung 750 Eks Budak dari Libya

Ilustrasi imigran Libya. (AFP Photo/Angelos Tzortzinis)

Jakarta, CB -- Menteri Imigrasi Kanada, Ahmed Hussen, mengatakan bahwa negaranya akan menampung sekitar 750 mantan budak dari Libya sebagai pengungsi (6/2).

"Pada 2017, dunia dikejutkan oleh gambar mengerikan dari orang-orang yang dijual sebagai budak di Libya," kata Husen dalam sebuah pernyataan yang dikutip Reuters.

"Kanada adalah salah satu dari sedikit negara yang bekerja sama dengan UNHCR untuk menampung para pengungsi yang berasal dari Libya dan menawarkan rumah baru bagi mereka di Kanada," kata Hussen, yang juga mantan pengungsi dari Somalia.


Jumlah imigran yang melarikan diri melalui Libya untuk sampai ke Eropa memang dilaporkan meningkat sepuluh kali lipat sejak kejatuhan Moamer Kadhafi pada 2011.


Mereka mencuri perhatian khususnya pada tahun 2017, ketika banyak kapal karam di Laut Mediterania dan kemunculan laporan CNN yang menunjukkan pasar budak Libya.

"(Kanada) juga mengambil tindakan untuk menampung 100 pengungsi dari Nigeria, yang diselamatkan dari pusat penahanan imigran Libya, termasuk korban penyelundupan manusia. Beberapa orang sudah tiba di Kanada," kata Hussen.

Tahun lalu, laporan PBB yang ditujukan kepada 15 anggota Dewan Keamanan dan dilihat oleh AFP, menegaskan bahwa krisis imigrasi ini terjadi akibat kekacauan politik dan perdagangan manusia yang berkembang pesat di Libya.

"Penduduk Kanada selalu menyambut para pendatang baru, dan tindakan mulia itu telah membantu mereka dengan menawarkan perlindungan bagi para imigran yang melarikan diri dari tindak penganiayaan, teror, dan perang," tutur Hussen.




Credit  cnnindonesia.com

AS hentikan bantuan militer untuk Kamerun terkait pelanggaran HAM

Cameroon military reinforcements drive through Dabanga, northern Cameroon, on June 17, 2014 during operations against Nigerian Islamist group Boko Haram. (AFP/Reinnier Kaze)

Washington (CB) - Amerika Serikat, Rabu (6/2), mengatakan pihaknya membekukan beberapa bantuan militer bagi Kamerun atas dugaan pelanggaran parah terhadap hak asasi manusia (HAM) oleh pasukan keamanan di wilayah barat laut, barat daya, dan ujung utara negara itu.

Seorang pejabat Departemen Luar Negeri mengatakan AS telah menghentikan program pelatihan pesawat C-130, menghentikan pengiriman empat kapal penjaga pantai kelas Defender, sembilan kendaraan lapis baja dan pembaruan sebuah pesawat Cessna bagi batalion reaksi cepat Kamerun.

Lebih lanjut, AS juga membatalkan tawarannya bagi Kamerun untuk ambil bagian dalam kerja sama militer Program Kemitraan Negara, kata pejabat itu.

"Kami tidak meremehkan langkah-langkah ini, tapi kami akan mengurangi bantuan lebih jauh bila dibutuhkan," kata pejabat itu. "Untuk sementara, program lainnya akan berlanjut."

Kamerun menjalin kerja sama erat dengan AS dalam memerangi gerilyawan Boko Haram di Afrika Barat dan Tengah. Namun, sejumlah organisasi HAM menuduh otoritas menggunakan dalih untuk menumpas Boko Haram sebagai upaya untuk menyingkirkan lawan politik, dan melakukan penangkapan sewenang-wenang serta penyiksaan.

Pada Januari, otoritas menangkap pemimpin oposisi Maurice Kamto dengan tuduhan menggerakkan pembangkang untuk menentang Presiden Paul Biya, yang telah memerintah negara itu sejak 1982.

Oposisi dan sejumlah organisasi HAM menuduh Biya melakukan penumpasan terhadap para separatis yang berupaya mengakhiri kekuasaan Biya di wilayah Barat Daya, yang para penduduknya berbahasa Inggris.

Puluhan ribu orang mengungsi di Nigeria dan negara tetangganya, Chad, Niger dan Kamerun saat Boko Haram memulai aksinya di wilayah timur laut Nigeria.

"Kami menekankan bahwa sudah menjadi kepentingan Kamerun untuk menunjukkan transparansi yang lebih besar dalam penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran parah hak asasi manusia oleh pasukan kemanan," kata pejabat Departemen Luar Negeri tersebut.

Credit  antaranews.com

Foto Markas Militer AS, Mahasiswa China Divonis 1 Tahun Bui

Ilustrasi. (Istockphoto/chinaface)

Jakarta, CB -- Zhao Qianli, seorang mahasiswa China, divonis satu tahun penjara karena mengambil gambar sebuah fasilitas intelijen militer Amerika Serikat di Florida.

Berdasarkan dokumen pengadilan, Zhao disebut memasuki kawasan militer Satuan Tugas Gabungan Antarlembaga Kawasan Selatan yang terletak di Lanud dan Pelabuhan Key West milik Angkatan Laut AS pada 26 September lalu tanpa izin.

Zhao disebut "mengelilingi pagar utama" situs militer itu dan akhirnya "memasuki properti dari pantai."


"Garis pagar instalasi utama juga terdapat beberapa tanda seperti pemberitahuan 'Area yang Dilarang' dan 'Jangan Mendekat.'"


Angkatan Laut AS menyebut fasilitas Key West merupakan "salah satu pusat intelijen bersama dunia." Situs itu melacak lebih dari seribu target yang dicurigai.

Pusat itu memantau lebih dari 108 juta kilometer persegi permukaan bumi untuk melacak segala jenis ancaman yang berpotensi membahayakan keamanan AS, termasuk penyelundupan narkoba dari negara Amerika Latin.

Selain itu, personel dari lima angkatan militer AS dan perwakilan 13 negara juga bekerja di situs militer itu.

Zhao sendiri tengah melanjutkan studi musik dalam salah satu program pertukaran musim panas di North University of China.

Vonis Zhao ditetapkan ketika China tengah dituduh berupaya mencuri teknologi industri AS menyusul kisruh penangkapan salah satu bos Huawei, Meng Wanshou, di Vancouver, Kanada, beberapa waktu lalu.

Sedikitnya 350 ribu pelajar China datang ke AS setiap tahunnya untuk sekolah. Sejumlah pejabat intelijen AS mengatakan ratusan ribu pelajar itu terikat dengan pemerintah China dalam beberapa konteks.

Intelijen AS bahkan tak menampik bahwa beberapa dari mereka memang sengaja dikirim ke AS untuk menjadi mata-mata. Hal itu juga diakui oleh Senator AS dari Partai Republik, Marco Rubio.

"Tidak ada perbandingan yang dapat menggambarkan ruang lingkup ancaman China yang dihadapi AS hari ini karena mereka secara aktif berusaha menggantikan (pengaruh) AS secara global," ucap Rubio.





Credit  cnnindonesia.com

Australia dakwa kontraktor China mencuri data perusahaan perencana keuangan

Dokumen foto Kedutaan Besar Republik Rakyat China (RRC) di Kota Canberra, Australia. (visitcanberra.com.au)

Sydney (CB) - Seorang kontraktor China yang bekerja untuk perusahaan perencana keuangan AMP Ltd dituntut melakukan pencurian data rahasia 20 pelanggannya, kata Kepolisian dan perusahaan itu pada Kamis (7/2).

Pria itu, yang menurut otoritas bernama Yi Zheng (28), mengaku bersalah atas pelanggaran tersebut saat ia menjalani persidangan di pengadilan Sydney pada Kamis, lapor Associated Press Australia.

Kepolisian Negara Bagian New South Wales mengatakan mereka mulai menyelidiki pelanggaran itu setelah petugas keamanan siber AMP mengetahui adanya aktivitas mencurigakan di jaringan perusahaan itu Desember lalu.

Penyelidikan itu mengarahkan mereka kepada Yi, yang mengunduh dokumen terkait 23 indentitas milik 20 pelanggan dan mengirimkannya ke akun surel pribadinya, kata Kepolisian.

Kepolisian mengatakan Yi ditangkap saat akan menaiki pesawat menuju China pada 17 Januari. Saat ia ditangkap, polisi menyita beberapa telepon selular, kartu SIM, sebuah laptop, dan beberapa perangkat penyimpanan elektronik dari tasnya.

Dia didakwa "dengan kepemilikan informasi indentitas yang diduga digunakan untuk tindak kejahatan," kata Kepolisian. Meskipun demikian, Kepolisian tidak menyebut rencana apa yang akan dilakukan Yi terhadap informasi pelanggan itu.

"Informasi identitas adalah komoditas yang sangat berharga di pasar gelap dan daring gelap, dan siapa pun - baik itu individu atau pelaku usaha - yang menyimpan data-data ini harus memastikan perlindungannya," kata Komandan Satuan Kejahatan Siber Kepolisian New South Wales Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Matt Craft, dalam sebuah pernyataan.

Juru bicara AMP mengatakan pelanggaran data tersebut melibatkan sejumlah kecil informasi pelanggan dan tidak ada bukti bahwa data-datanya diselewengkan.

AMP telah menghubungi semua pelanggan yang terdampak, menempatkan kontrol keamanan tambahan bagi pelanggan-pelanggan tersebut serta memberi tahu lembaga-lembaga regulator terkait.

Credit  antaranews.com

5 Alasan Vietnam Jadi Lokasi Pertemuan Kim Jong Un dan Trump

Kim Jong Un dan Donald Trump sesaat akan menandatangani dokumen kesepakatan hasil pertemuan puncak mereka di Singapura,12 Juni 2018.

CB, Jakarta - Kim Jong Un dan Donald Trump sepakat mengadakan pertemuan puncak untuk kedua kalinya di Vietnam pada 27-28 Februari 2019.
Mengapa Vietnam dipilih jadi tempat pertemuan kedua Kim dan Trump? Sebelumnya muncul nama Singapura dan Hawaii dalam usulan lokasi pertemuan.

Berikut 4 alasannya seperti dilansir dari Channel News Asia, Rabu, 6 Februari 2019.

1. Vietnam cukup dekat dari Pyongyang, ibu kota Korea Utara. Sehingga Kim dapat menggunakan kereta api berlapis baja untuk perjalanannya nanti.

2. AS dan Korea Utara memiliki hubungan diplomatik dengan Vietnam sehingga keduanya punya kantor kedutaan di negara tersebut. Hubungan diplomatik Hanoi dan Pyongyang dibangun pada 1950. Korea Utara mengirimkan pasukan angkatan udaranya ke wilayha utara yang komunis selama Perang Vietnam.

Kakek Kim Jong Un, Kim Il Sung berkunjung ke Vietnam pada tahun 1959. Begitupun, sejumlah pejabat seniro Korea Utara telah beberapa kali berkunjung ke Vietnam.
3. Hanoi memiliki hubungan yang baik dengan kedua negara dan dianggap netral dalam menyikapi isu yang akan dibahas Kim dan Trump.

4. Bagi AS, Vietnam menjadi lokasi strategis di saat perang dagang Cina dan AS terjadi. Cina merupakan sekutu terdekat Korea Utara. Trump memberi sinyal kepada Beijing bahwa Korea Utara bukan di tangannya. "Kami membuat keseimbangan pengaruh Cina di kawasan ini," kata Cheon Seong Whun, peneliti tamu di Asan Institute for Policy Studies di Seoul, Korea Selatan.

5. Bagi Vietnam, pertemuan Kim Jong Un dan Donald Trump akan dapat mendorong terangkatnya status Vietnam di masyarakat internasional, sehingga mendorong masuknya investasi asing dan turisme, menurut Vu Minh Khuong, analis politik di Lee Kuan Yew School of Public Policy di Singapura.

Credit  tempo.co

Utusan AS ke Korut Persiapkan Pertemuan Trump-Kim Jong-un

Ilustrasi. (Reuters/Jonathan Ernst)

Jakarta, CB -- Utusan Amerika Serikat untuk Korea Utara, Stephen Biegun, dikabarkan tengah berada di Pyongyang untuk menyelesaikan sejumlah detail krusial menjelang pertemuan kedua antara Presiden Donald Trump dan Kim Jong-un akhir bulan ini di Vietnam.

Beigun dikabarkan tiba di Pyongyang sejak Selasa (5/2), tak lama setelah Trump mengumumkan dirinya akan bertemu Kim pada 27-28 Februari mendatang, dalam pidato kenegaraannya.

Perjalanan Beigun tidak dipublikasikan sebelumnya. Di Pyongyang, dia dikabarkan bertemu Kim Hyok Chol, utusan Korut untuk AS.



Saat berpidato di Stanford University pekan lalu, Beigun menjelaskan kunjungannya ke Pyongyang dilakukan guna mengejar "rencana konkret untuk memajukan semua elemen" yang disepakati Kim dan Trump dalam KTT perdana di Singapura pada Juni tahun lalu.


Dia mengatakan pertemuannya di Pyongyang akan berfokus menemukan konsesi yang dapat diterima masing-masing pihak, serta "peta jalan menuju negosiasi dan deklarasi berdasarkan pemahaman bersama" demi hasil yang benar-benar diinginkan.

Beigun mengatakan Trump saat ini menginginkan kemajuan signifikan dan dapat diverifikasi terkait progres denuklirisasi.



"Tetapi, badan-badan intelijen AS baru-baru ini memperingatkan bahwa Korea Utara tidak mungkin sepenuhnya menyerahkan senjata nuklir dan produksinya," ucap Beigun.

Salah satu ganjalan dalam proses denuklirisasi selama ini adalah perbedaan pemahaman antara AS dan Korut soal definisi perlucutan senjata nuklir.

AS ingin terus menekan Korut dengan sanksi sampai negara terisolasi itu mau sepenuhnya melucuti senjata nuklir.

Sementara itu, Korut ingin AS mencabut sanksi-sanksi itu ketika mereka melucuti senjata nuklir secara bertahap.

Beigun mengatakan dirinya akan mendiskusikan jalan keluar terkait kebuntuan tersebut selama berada di Pyongyang. Dia juga mengisyaratkan pemerintahan AS mulai lunak dengan memungkinkan kesepakatan dengan Korut soal denuklirisasi.

Beigun mengatakan "AS siap mengambil langkah secara simultan dan paralel" dengan Korut ketika proses denuklirisasi berlangsung.





Credit  cnnindonesia.com

Filipina Deklarasikan Wabah Campak

Vaksin MMR

Foto: AP Photo/Eric Risberg

Kasus kematian karena campak terus meningkat selama beberapa pekan terakhir.

CB, MANILA -- Pemerintah Filipina mendeklarasikan wabah campak di beberapa wilayah termasuk ibukota Manila. Pada 26 Januari lalu Departemen Kesehatan Bidang Epidemiologi mencatat 1.813 kasus campak dan 26 kematian. Ada kenaikan sebesar 74 persen dari tahun 2018.


Campak bisa sangat berbahaya bagi anak kecil dan bayi. Kenaikan kasus campak ini meningkatkan kekhawatiran untuk 2,4 juta anak yang belum divaksin. Orang tua di Filipina enggan untuk mengimunisasi anak-anak mereka di pusat-pusat kesehatan pemerintah, setelah ada komplikasi terkait dengan vaksin dengue, Dengvaxia.


Perwakilan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk Filipina Dokter Gundo Weiler, mengatakan tingkat imunisasi jauh di bawah target 95 persen dan menurun. Pada 2016, rata-rata angkanya sekitar 75 persen tapi turun jauh pada tahun 2017.

"Dalam skenario ini kami memiliki sekumpulan anak-anak yang tumbuh dari waktu ke waktu tanpa terlindungi dan rentan terhadap campak," kata Weiler, seperti dilansir BBC, Kamis (7/2).


Campak adalah penyakit yang dapat menular melalui udara dan menyebar dengan mudah melalui batuk dan bersin. Gejala awalnya biasanya demam, batuk, pilek dan mata meradang. Beberapa hari kemudian ruam merah muncul di wajah dan tubuh.


Menteri Kesehatan Filipina Francisco Duque mengatakan bronchopneumonia dari komplikasi campak dapat mematikan. Ia mendorong para orang tua untuk mengimunisasi anak mereka.



"Orang tua harusnya tidak menunggu komplikasi terjadi karena sudah terlalu terlambat," katanya.

Duque mengatakan deklarasi wabah campak ini karena Kementerian Kesehatan Filipina melihat kasus kematian karena campak terus meningkat selama beberapa pekan terakhir. Mereka juga meningkatkan pengawasan terhadap kasus-kasus baru dan memperingatkan para ibu serta pengasuh bayi untuk lebih waspada.


Pemerintah Filipina awalnya hanya mendeklarasikan wabah campak di Manila dan Luzon. Tapi Kementeri Kesehatan Filipina menambah beberapa wilayah lainnya. Media-media Filipina mengkritik kerja pemerintah karena wabah campak ini bisa terjadi.


"Wabah penyakit apapun di wilayah tertentu dapat dilihat sebagai kegagalan kebijakan pemerintah di bidang kesehatan publik," tulis ABC-CBN News.


Menurut mereka pemerintah harus memetakan dan mengidentifikasi wilayah yang rentan terhadap penyakit tertentu. Kegagalan kebijakan ini menurut ABC-CBN News dapat terlihat dalam wabah campak yang sebenarnya dapat dicegah.


ABC-CBN News mengatakan Duque menyudutkan Kepala Kantor Pengacara Publik (PAO) Persida Acosta yang menurutnya telah membuat warga takut terhadap Dengavaxia. Sementara itu dilansir di Inquirer, Menteri Kehakiman Filipina Menardo Guevarra mengatakan seharusnya Acosta tidak perlu disudutkan atas wabah campak ini.


"Kepala PAO Acosta hanya melakukan pekerjaannya dan tidak berniat untuk menakut-nakuti publik tentang dampak negatif vaksin secara umum," kata Guevarra dalam pernyataannya.


Acosta sudah mengajukan tuntutan kriminal terhadap mantan pejabat dan pejabat kementerian kesehatan. Tuntutan ini diajukan setelah beberapa anak meninggal dunia usia diinokulasi vaksin Dengvaxia yang kontroversial.


Tim forensik PAO melakukan pemeriksaan forensik terhadap beberapa anak dan seorang dokter pemerintah yang meninggal dunia setelah diberi vaksin Dengvaxia. PAO berpendapat ada kelalaian pemerintah dalam menyaring calon penerima vaksin.


Perusahaan pembuat vaksin Sanofi Pasteur sendiri sudah menyatakan penerima vaksin yang belum terjangkit dengue akan memiliki risiko yang lebih tinggi terkena penyakit mematikan. Guevarra mengatakan ia sudah memerintahkan panel Kementerian Kehakiman untuk menyelesaikan kasus terkait Dengvaxia.


"Saya sudah meminta panel penyelidiK Dengvaxia untuk menyelesaikan kasus tersebut pada bulan ini," kata Guevarra.


Ia mengatakan dengan dukungan Presiden Rodrigo Duterte, kementeriannya akan meluncurkan berbagai kampanye untuk mensosialisikan keharusan vaksin untuk mencegah penyakit seperti flu dan campak. Tuntutan Dengvaxia itu diajukan oleh  Volunteers Against Crime and Corruption (VACC). 

Credit  republika.co.id

Panel PBB Sebut Korea Utara Sembunyikan Senjata Nuklir di Bandara

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un memeriksa pemuatan bom hidrogen yang akan dimuat di rudal balistik antar benua (ICBM) baru, 3 September 2017. Korea Utara mengembangkan bom hidrogen atau bom H yang dapat dijadikan hulu ledak dalam rudal balistik antarbenua atau ICBM. KCNA via AP

CB, Jakarta - Panel ahli PBB mengungkap bahwa program rudal balistik nuklir Korea Utara tetap utuh dan Pyongyang menggunakan bandara dan fasilitas lain untuk menyembunyikan senjata nuklirnya.
Dikutip dari Channel News Asia, 6 Februari 2019, panel mengatakan dalam sebuah laporan yang dirilis pada Selasa bahwa sanksi terhadap Korea Utara "tidak efektif" dengan Pyongyang mengakuisisi pengiriman ilegal produk minyak, menjual batu bara yang dilarang dan melanggar embargo senjata.

Menurut laporan CNN, panel para ahli yang menyusun laporan dibentuk setelah beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB yang bertujuan menekan Pyongyang untuk menghentikan uji coba nuklir dan peluncuran rudal. Laporan itu disampaikan kepada komite sanksi Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 orang pada hari Jumat, kata sumber itu kepada CNN.

"Program rudal balistik nuklir dan balistik Republik Demokratik Rakyat Korea tetap utuh," kata laporan itu. "Panel menemukan bahwa DPRK menggunakan fasilitas sipil, termasuk bandara untuk perakitan rudal balistik dan pengujian dengan tujuan antisipasi tuntutan "pelucutan" secara efektif."

Foto dari satelit Digital Globe menemukan markas rudal milik Korea Utara di Sakkanmol, 29 Maret 2018. CSIS/Beyond Parallel/DigitalGlobe 2018/Handout via REUTERS.
Laporan rahasia itu dikirim ke Dewan Keamanan PBB ketika Presiden Donald Trump mempersiapkan KTT kedua bulan ini dengan pemimpin Kim Jong Un bahwa Amerika Serikat berharap akan menghasilkan kemajuan nyata dalam membongkar program senjata Pyongyang.
Tetapi Korea Utara telah menggunakan transfer ilegal minyak, bahan bakar dan batubara menggunakan jaringan kapal di laut untuk menghindari langkah-langkah yang bertujuan merampas pendapatan Pyongyang untuk membangun program senjatanya.

"Pelanggaran-pelanggaran ini membuat sanksi PBB terbaru tidak efektif dengan mengabaikan batas atas impor produk minyak dan minyak mentah oleh DPRK serta larangan batubara yang diberlakukan pada tahun 2017," kata laporan.Resolusi sanksi PBB telah menetapkan batas tertinggi untuk Korea Utara empat juta barel minyak mentah per tahun dan 500.000 barel produk minyak.
"Panel menemukan bahwa pelabuhan dan bandara DPRK digunakan untuk pelanggaran yang merajalela dari resolusi mulai dari impor minyak ilegal dan ekspor batu bara ke penyelundupan uang tunai besar-besaran oleh warga negara DPRK," ungkap laporan.

Korea Utara memilik Rudala Balistik Antar Benua atau ICBM yang sudah operasional, yaitu Taepodong 2. Rudal balistik ini mampu menghancurkan target sejauh 4.000-15.000 km. Taepodong dapat membawa hulu ledak konvensional atau nuklir. AFP/Ed Jones
Korea Utara terus melanggar embargo senjata dan berusaha memasok senjata ringan ke Suriah, pemberontak Houthi di Yaman, Libya dan Sudan.

"Sanksi finansial tetap merupakan langkah yang paling tidak diterapkan dan secara aktif menghindari rezim sanksi," kata panel.

Lembaga keuangan Korea Utara beroperasi di setidaknya lima negara meskipun ada pembatasan yang diberlakukan oleh PBB sementara diplomatnya membantu negara mereka menghindari sanksi dengan mengendalikan rekening bank di beberapa negara.Temuan panel itu sejalan dengan penilaian intelijen AS bahwa Korea Utara tidak mungkin membatalkan program senjatanya tetapi mungkin menawarkan untuk mengurangi kegiatannya untuk memenangkan bantuan sanksi.
Pekan lalu, Direktur Intelijen Nasional AS Dan Coats mengatakan para pemimpin Korea Utara melihat kemampuan senjata nuklir sebagai "penting bagi kelangsungan rezim" Korea Utara.

Credit  tempo.co

Pesawat Norwegia mendarat di Stockholm karena ancaman bom

A Norwegian Air Shuttle plane is seen on the tarmac of the Arlanda airport, outside Stockholm, Sweden February 7, 2019. TT News Agency/Jonas Ekstromer via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. SWEDEN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SWEDEN. (REUTERS/TT NEWS AGENCY)

Stockholm (CB) - Sebuah pesawat maskapai Norwegia, Air Shuttle, dengan 169 penumpang di dalamnya kembali ke Bandara Arlanda di luar Stockholm dan dievakuasi pada Kamis (7/2) setelah mendapat ancaman bom, kata Kepolisian Swedia.

Kepolisian mengatakan ada ancaman bom terhadap pesawat tertentu yang kini mendarat di Arlanda.

"Ketika evakuasi selesai, pesawat akan digeledah oleh satuan penjinak bom nasional," kata Juru Bicara Kepolisian Towe Hagg.

Televisi Swedia mengatakan pesawat itu mengangkut beberapa anggota tim renang Swedia yang berangkat ke Prancis untuk mengikuti perlombaan dan kamp pelatihan.

"Semua orang duduk dengan tenang dan menunggu kapan kami bisa turun dari pesawat," kata perenang gaya bebas Isak Eliasson seperti dikutip SVT.

Otoritas Norwegia mengatakan ada ancaman terhadap pesawat dengan nomor penerbangan DY4321 yang terbang dari Arlanda menuju Nice di Prancis.

Credit  antaranews.com

Prancis, Jerman umumkan kontrak pertama pembuatan jet tempur

Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Prancis Emmanuel Macron menghadiri sebuah diskusi dengan penduduk di Aachen, Jerman, Selasa (22/1/2019). (REUTERS/WOLFGANG RATTAY)

Paris (CB) - Prancis dan Jerman pada Rabu akan mengumumkan kontrak pertama selama dua tahun bernilai 65 juta euro (sekitar satu triliun rupiah), yang didanai secara setara oleh keduanya, untuk merancang jet tempur masa depan, menurut sumber di militer Prancis.

Dassault Aviation dan Airbus yang akan membangun jet, yang diharapkan akan menggantikan Rafale dari Dassault dan Eurofighter dari Jerman pada 2024, akan mulai mengerjakan konsep dan perancangan, menurut sumber tersebut.

Kedua perusahaan diperkirakan akan mendemonstrasikan pesawat dan mesinnya pada pertengahan 2019.

Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Angela Markel pertama kali mengumumkan rencana tersebut pada Juli 2017 untuk Sistem Pesawat Tempur Masa depan (FCAS), yang akan meliputi jet tempur dan senjata terkait, termasuk `drone` (pesawat nirawak).

Setelah hampir dua tahun persiapan kedua perusahaan, kesepakatan pada Rabu dan penandatanganan kontrak akan membuka jalan sesungguhnya bagi dimulainya program tersebut.

Airbus dan Dassault telah menunggu penandatanganan pertama kontrak-kontrak untuk mengawali pelaksanaan proyek baru tersebut.

Perusahaan mesin pesawat Safran dari Prancis dan MTU Aero dari Jerman diharapkan membentuk satuan tugas bersama untuk mengembangkan mesin pesawat baru sedangkan perusahaan elektronik Prancis Thales dan pembuat roket Eropa MBDA juga akan ikut serta dalam proyek.

Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Florence Parly dan Menteri Pertahanan Jerman Ursula von der Leyen akan memimpin upacara penandatanganan yang berlangsung di Safran, di barat daya Prancis, Rabu.

Jerman melepaskan kendala terbesar untuk mencapai kemajuan dalam proyek itu pekan lalu ketika negara itu tunduk pada permintaan Prancis serta mengeluarkan pesawat siluman F-35 buatan Lockheed Martin dari tender multimiliar euro untuk menggantikan jet tempur tua Tornado, yang bisa mengangkut senjata nuklir AS.

Prancis dan Jerman akan menambahkan Spanyol sebagai mitra penuh dalam program tersebut pada musim panas, kata beberapa sumber kepada Reuters pada Desember.

Inggris, yang akan meninggalkan Uni Eropa pada Maret, memperlihatkan program pembangunan pesawat saingannya, yang disebut Tempest, dalam pameran dirgantara Farnborough pada Juli.

Credit  antaranews.com

Respons Cermin untuk AS, Rusia Bikin Rudal Hipersonik Nuklir

Presiden Rusia Vladimir Vladimorvich Putin. Foto/REUTERS

MOSKOW - Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan negaranya harus membuat rudal hipersonik berhulu ledak nuklir dan rudal jelajah Kalibr berbasis darat terbaru. Keputusan itu sebagai "respons cermin" terhadap tindakan Amerika Serikat (AS) yang mulai memproduksi bom nuklir baru setelah menarik diri dari Perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) 1987.

Misil hipersonik baru yang diminta Kremlin untuk diproduksi adalah misil berbasis darat dengan jangkauan tembak 500km. Pembuatan diminta dimulai tahun 2020 dan tahun 2021 harus sudah siap dioperasikan.

Pada hari Jumat lalu AS mengonfirmasi telah menangguhkan keikutsertaannya dalam Traktat INF yang telah bertahan selama beberapa dekade. Perjanjian kontrol senjata rudal dan nuklir yang diteken AS dan Uni Soviet dan kemudian dilanjutkan oleh Rusia itu berisi larangan memiliki dan menguji coba rudal jarak menengah yang diluncurkan dari darat dengan jangkauan 310-3.400 mil. 

Pemerintah Washington menuduh misil 9M729 Moskow bertentangan dengan perjanjian era Perang Dingin tersebut dan meminta untuk dihancurkan. Namun, Moskow membantah dan menuntut bukti atas tuduhan itu.

Pada hari berikutnya setelah AS menangguhkan kepatuhannya dari Perjanjian INF, Presiden Rusia Vladimir Putin bereaksi dengan mengikuti langkah serupa sepeti yang dilakukan pemerintah Trump.

Putin mengatakan Rusia akan memberikan "respons cermin" terhadap AS dengan terlibat dalam penelitian dan pengembangan untuk teknologi rudal nuklir terbaru. Kendati demikian, dia menjamin Moskow tidak akan terlibat dalam perlombaan senjata yang mahal.

Shoigu, sebagaimana dikutip kantor berita RIA, mengatakan pada Selasa (5/2/2019) bahwa mengingat Perjanjian INF itu tidak lagi diperhatikan, maka menjadi penting bagi Moskow untuk meningkatkan jangkauan sistem rudal daratnya dalam dua tahun ke depan.

"Pada 2019-2020, kita harus mengembangkan versi kompleks Kalibr berbasis laut dengan rudal jelajah jarak jauh, yang terbukti efektif di Suriah. Selama periode yang sama, kita harus membuat kompleks rudal darat dengan misil hipersonik jarak jauh," kata Shoigu.

Keluarga rudal Kalibr berbeda dalam ukuran, platform peluncuran, jangkauan, dan kecepatan. Namun, semuanya dapat membawa hulu ledak konvensional atau pun nuklir.

Angela Kane, seorang peneliti senior di Pusat Perlucutan Senjata dan Non-Proliferasi Wina, mengatakan AS "mematikan" perjanjian kontrol senjata nuklir bilateral itu karena pihaknya memandang perjanjian itu sebagai sesuatu yang membatasinya ketika bersaing dengan rival lain yang muncul.

"Saya menduga di sini, tetapi saya memperkirakan bahwa AS ingin mengembangkan rudal yang juga dapat diarahkan terhadap China atau negara-negara lain seperti Iran atau Korea Utara," katanya pada panel berjudul "Nuclear Brinkmanship" di Forum Ekonomi Dunia di Davos pada Januari lalu.

Kane menambahkan bahwa tanpa Perjanjian INF 1987, banyak rudal nuklir dapat dikerahkan ke wilayah mana pun di seluruh 

Credit  sindonews.com

AS Bersiap Uji Rudal Antarbenua Minuteman III dari Vandenberg

Rudal balistik antarbenua (ICBM) Minuteman III Amerika Serikat saat diuji coba 6 November 2018 di Pangkalan Angkatan Udara Vandenberg. Foto/Tech. Sgt. Jim Araos, 30th Space Wing Public Affairs

 

WASHINGTON - Militer Amerika Serikat (AS) bersiap untuk menguji coba sebuah rudal balistik antarbenua (ICBM) Minuteman III setelah uji coba terakhir dilakukan tiga bulan lalu. Senjata itu diperkirakan akan meluncur Selasa malam atau Rabu (6/2/2019) pagi dini hari waktu setempat dari Pangkalan Angkatan Udara Vandenberg utara.

Misil yang proses peluncurannya berlangsung tiga tahap tersebut dijadwalkan akan keluar dari silo bawah tanah antara Selasa pukul 23.01 malam hingga Rabu pukul 05.01 dini hari.

Setelah diluncurkan, militer akan melacak hulu ledak tiruan pada misil itu saat terbang 4.200 mil menuju target yang telah ditentukan di Atol Kwajalein, Samudra Pasifik tengah.

Kendati demikian, tes ICBM Minuteman III dapat ditunda jika ada masalah teknis atau cuaca yang tidak menguntungkan di Vandenberg atau pun di downrange.

Angkatan Udara AS rutin melakukan uji coba rudal balistik antarbenua beberapa kali setahun dari pangkalan Vandenberg untuk mengumpulkan informasi tentang akurasi dan keandalan sistem senjata.

"Pengujian perkembangan memberikan data berharga kepada Komando Serangan Global Angkatan Udara, dan secara holistik menguji sistem, prosedur, dan penerbang dari perencanaan misi awal hingga tahap akhir penempatan senjata," kata perwakilan dari Pangkalan Angkatan Udara (AFB) Vandenberg.

Pihak Komando Serangan Global Angkatan Udara mengatakan uji coba ICBM Minuteman III telah dijadwalkan berbulan-bulan atau bertahun-tahun sebelumnya, dan bukanlah reaksi terhadap insiden atau isu di dunia nyata.

Angkatan Udara Amerika memiliki total 400 unit rudal Minuteman III dalam keadaan siaga di dekat Minot dan di F.E. Warren AFB, Wyoming dan Malmstrom AFB, Montana.

Tes senjata yang dijadwalkan ini akan menjadi peluncuran ketiga pada 2019 dari Vandenberg, namun menjadi yang pertama untuk program ICBM Komando Serangan Global.

Uji rudal yang dijadwalkan ini hanya berselang beberapa hari setelah administrasi Donald Trump menangguhkan Perjanjian Pasukan Nuklir Jangka Menengah (INF) 1987. Wakil Direktur Nuclear Age Peace Foundation, Rick Wayman, mengatakan Perjanjian INF 1987 merupakan salah satu perjanjian pengendalian senjata paling penting yang pernah dicapai antara Amerika Serikat dan Rusia.

"Minggu yang sama, kedua negara ini sekarang tampaknya akan menguji peluncuran ICBM. Ketika ICBM tidak akan melanggar Perjanjian INF, itu mengkhawatirkan bahwa ketegangan luar biasa ini akan datang ke kepala dengan tes rudal berkemampuan nuklir utama hanya berjam-jam atau berhari-hari," ujar Wayman kepada Noozhawk.

AS dan Rusia merupakan pemilik lebih dari 90 persen dari sekitar 14.500 senjata nuklir di dunia.

"Angkatan Udara selalu berusaha untuk menjelaskan tes ICBM sebagai rutin dan terputus dari peristiwa geopolitik saat ini. Tetapi tidak ada yang rutin untuk melatih pemusnahan jutaan orang," kata Wayman.

"Keputusan Presiden Trump yang ceroboh untuk membakar Perjanjian INF telah menempatkan kita pada risiko bencana nuklir yang bahkan lebih tinggi, dan pengujian ICBM yang terus dilakukan Amerika Serikat harus dilihat dengan cara ini," imbuh dia. 

Credit  sindonews.com