CUPUMA

Senin, 04 Februari 2019

Sanksi AS Terhadap Venezuela Picu Aksi Protes di Jenewa

JENEWA - Keputusan Amerika Serikat (AS) untuk menjatuhkan sanksi kepada Venezuela dan mengakui tokoh oposisi Juan Guaido sebagai presiden sementara memicu aksi protes di Jenewa, Swiss.

Sekitar 100 demonstran berkumpul di depan gedung PBB di Jenewa di sekitar monumen “Broken Chair” setinggi 39 kaki yang melambangkan perlawanan terhadap kekerasan terhadap warga sipil yang tidak bersenjata. Anggota Partai Sosial Demokrat Swiss serta organisasi non-pemerintah dari berbagai negara Amerika Latin berpartisipasi dalam protes tersebut.

Sementara itu utusan Venezuela untuk PBB Jorge Valero mengecam sanksi AS terhadap Venezuela. Ia pun berterima kasih kepada negara-negara yang telah menyatakan dukungannya kepada Presiden Nicolas Maduro seperti dikutip dari Anadolu, Minggu (3/2/2019).

Presiden Majelis Nasional Juan Guaido menyerukan aksi protes baru pada hari Sabtu untuk menuntut Maduro menyerahkan kekuasaan seminggu setelah aksi protes massa yang sporadis. Aksi demonstrasi terakhir berlangsung pada hari Rabu.

AS, Kanada, dan sebagian besar negara Amerika Latin telah mengakui Guaido sebagai pemimpin sah Venezuela, tetapi sejauh ini Maduro menolak seruan untuk mundur.

Sebaliknya, Maduro menuduh AS telah mengatur kudeta terhadap pemerintahnya. Meski begitu, suksesor mendiang Hugo Chavez ini mengatakan terbuka untuk berdialog dengan oposisi, tetapi bukan untuk menggelar pemilu nasional yang baru.

Rusia dan China sama-sama menentang seruan AS untuk mendukung Guaido, dan mengutuk setiap campur tangan internasional dalam urusan Venezuela. Turki dan Iran juga menaruh perhatian pada Maduro.

AS telah memimpin kampanye internasional untuk menerapkan tekanan ekonomi dan diplomatik pada Maduro, termasuk memberikan sanksi pada perusahaan minyak milik negara dan usaha patungan dengan mitra Nikaragua.

Credit sindonews.com

Turki katakan negara-negara pendukung Guaido picu krisis Venezuela

Presiden Turki Tayyip Erdogan. ((Bozoglu/Pool via Reuters))

Istanbul (CB) - Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan pada Ahad negara-negara yang mengakui presiden sementara Venezuela Juan Guaido memicu masalah Venezuela dan menghukum jutaan rakyatnya.

Turki telah mendukung Presiden Venezuela Nicolas Maduro berbeda dari Amerika Serikat dan Kanada sebagai sekutu-sekutunya di NATO, dan beberapa negara berhaluan kanan di Amerika Latin yang telah mengakui langkah Guaido --yang memproklamirkan diri sendiri sebagai pemimpin sementara.

Presiden Turki Tayyip Erdogan, yang telah memperkuat hubungan ekonomi dan politik dengan Karakas, menyeru Maduro bulan lalu untuk tetap tegus melawan apa yang ia lukiskan "pembangunan anti-demokrasi".

Menlu Cavusoglu mengatakan pada Ahad negara-negara yang mendukung Guaido hendaknya bekerja mendorong perundingan guna menyelesaikan krisis Venezuela.

"Inilah masalah sebuah negara, ada percikan api yang bisa berubah menjadi kebakaran kapan saja. Dalam perkara ini, mereka sebaiknya menyumbang bagi solusi masalah melalui dialog," kata Cavusoglu kepada wartawan di Istanbul.

"Tetapi apakah itu bagaimana mereka menangani berbagai hal. Tidak. Sebaliknya, hal itu dipicu dari luar. Rakyat Venezuela sedang dihukum pendekatan seperti itu," kata dia.

Cavusoglu mengatakan Turki telah berusaha memprakarsai pembicaraan mengenai Venezuela tahun lalu antara Washington dan negara-negara Amerika Latin. "Tapi hari ini tak satu negarapun yang telah mengambil langkah-langkah terhadap Venezuela mengupayakan dialog."

Perbedaan pandangan mengenai Venezuela dapat menjadi titik gesekan serius lain antara Washington dan Ankara, yang juga sudah mengambil kebijakan berbeda di Suriah, sanksi Iran dan rencana Turki membeli sistem pertahanan peluru kendali Rusia.

Pada Jumat Marshall Billingslea, asisten menteri AS untuk urusan pembiayaan teroris di Departemen Keuangan, mengadakan pembicaraan dengan para pejabat Turki mengenai sanksi-sanksi atas Venezuela dan Iran.

Seorang pejabat senior AS mengatakan pekan lalu, Washington sedang mempelajari kegiatan-kegiatan komersial Turki dengan Venezuela dan akan mengambil tindakan "jika kami menilai ada pelanggaran atas sanksi-sanksi kami".

Para pejabat Turki mengatakan perdagangan Ankara sesuai dengan hukum dan regulasi internasional, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Rouhani Tuduh AS Dikte Venezuela

Presiden Iran Hassan Rouhani

Foto: AP

Presiden Venezuela Nicolas Maduro menolak seruan untuk mundur.

CB, TEHERAN -- Presiden Iran Hassan Rouhani kembali menuduh Amerika Serikat (AS) melawan pemerintah dan rakyat Venezuela. AS mencoba menggulingkan pemerintahan Nicolas Maduro. Hal itu dikatakannya saat pertemuan dengan Duta Besar Venezuela, Carlon Antonio Alcala Cordones, yang menyerahkan surat kepercayaannya kepada pemimpin Iran di Teheran.

"Kami percaya rakyat Venezuela, dengan persatuan dan solidaritas bersama dengan pemerintah, akan menggagalkan rencana ini seperti yang telah mereka lakukan sebelumnya," kata Rouhani seperti dikutip IRNA dari Anadolu Agency, Ahad (3/2).

Rouhani menilai AS menentang semua revolusi populer dari negara-negara merdeka. AS juga, kata dia berniat mendikte dominasinya di seluruh dunia termasuk Venezuela. Duta Besar Venezuela yang baru terpilih, memuji dukungan dari pemimpin Iran tersebut.

Venezuela telah diguncang oleh protes rakyat yang dikuatkan oleh oposisi sejak 10 Januari ketika Presiden Nicolas Maduro dilantik untuk masa jabatan kedua. Ketegangan meningkat pada 23 Januari ketika pemimpin oposisi dari Majelis Nasiinak, Juan Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara.

Guaido menyerukan protes baru pada Sabtu (2/2) menuntut Maduro menyerahkan kekuasaan setelah sepekan terjadi protes massa sporadis yang menewaskan puluhan orang. Diperkirakan, putaran demonstrasi terakhir berlangsung pada Rabu.

AS, Kanada, dan sebagian besar negara Amerika Latin telah mengakui Guaido sebagai pemimpin sah Venezuela. Meski demikian Maduro menolak seruan untuk mundur. Sehingga dia mengajak oposisi duduk berdialog menyoal ketegangan negara kaya minyak itu.

Maduro pun menuduh AS mengatur kudeta terhadap pemerintahnya. "Saya terbuka untuk berdialog dengan oposisi, tetapi bukan pemilihan nasional yang baru," kata Maduro.

Sementara Rusia, Cina, Turki, Iran sama-sama menentang seruan AS untuk mendukung Guaido. Negara-negara tersebut mengutuk setiap campur tangan internasional dalam urusan Venezuela.

AS telah memimpin kampanye internasional untuk menerapkan tekanan ekonomi dan diplomatik pada Maduro. Tekanan ekonomi termasuk memberikan sanksi kepada perusahaan minyak milik negara dan usaha patungan dengan kondisi mitra Nikaragua. Hal itu telah memperingatkan dampak serius jika Guaido gagal naik.

Credit republika.co.id

Ikut Langkah AS, Rusia Ikut Keluar dari Perjanjian Nuklir INF

Ilustrasi (REUTERS/Maxim Shemetov)

Jakarta, CB -- Rusia menyatakan akan keluar dari keikutsertaan Traktat Angkatan Nuklir Jarak Menengah (Intermediate-Range Nuclear Forces/ INF). Langkah itu menyusul keputusan Amerika Serikat (AS) yang sebelumnya juga menarik diri dari traktat ini.

"Amerika, mitra kami, telah mengumumkan bahwa mereka menangguhkan keikutsertaan dalam kesepakatan (INF Treaty) tersebut, dan kami juga menangguhkan keikutsertaan kami," ujar Presiden Rusia Vladimir Putin pada Sabtu (2/2), seperti dikutip dari AFP.

Pernyataan Putin disampaikan saat menghadiri rapat dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan Menteri Pertahanan Rusia Sergeu Shoigu. Putin menyatakan Rusia tidak akan lagi menginisiasi pembicaraan terkait kesepakatan pelucutan senjatan nuklir itu dengan AS.

"Kami akan menunggu sampai mitra kami telah cukup mampu untuk melakukan dialog yang setara dan berarti dengan kami terkait topik yang sangat penting ini," ujarnya.

Pada Jumat (1/2) kemarin, Presiden AS Trump menyatakan negaranya menangguhkan pelaksanaan kewajiban di bawah Traktat INF. AS, kata dia, akan memulai proses keluar dalam enam bulan ke depan.

Gedung Putih menyatakan sistem rudal jarak menengah Rusia melanggar kesepakatan tersebut. Namun, Rusia telah lama bersikeras bahwa hal itu tidak melanggar kesepakatan. Untuk diketahui pada bulan lalu, Rusia mengundang media dan angkatan militer asing untuk menyampaikan paparan terkait sistem persenjataan yang dipermasalahkan itu.

Sebelumnya, Putin mengancam untuk mengembangkan rudal nuklir yang dilarang di bawah Traktat INF jika traktat tersebut dihapus.

Putin juga menyatakan jika Washington beralih untuk menempatkan lebih banyak rudal di Eropa setelah meninggalkan traktat tersebut, Rusia akan meresponnya. Rusia menyatakan setiap negara di Eropa yang setuju untuk menjadi tempat peluru kendali AS akan terancam serangan Rusia.

Traktat INF diteken pada akhir Perang Dingin oleh mantan presiden AS Ronald Reagen dan pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev. Traktat tersebut melarang peluncuran rudal darat dengan jarak 500 hingga 5.500 kilometer.

Kesepakatan itu mengatasi krisis terkait rudal balistik nuklir yang menyasar kota-kota di barat. Namun, traktat tersebut tidak membatasi negara lain seperti China.

Credit cnnindonesia.com

China: AS-Rusia Harus Selesaikan Perbedaan Dalam INF

BEIJING - Pemerintah China mengatakan, mereka menentang penarikan secara sepihak Amerika Serikat (AS) dari Perjanjian Pasukan Nuklir Jangka Menengah (INF) dan mendesak Moskow dan Washington untuk menengahi perbedaan.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang menuturkan, Beijing menyesalkan keputusan Washington untuk menangguhkan kewajibannya berdasarkan perjanjian yang diteken pada masa perang dingin tersebut.

"China menentang langkah AS untuk mengakhiri perjanjian itu dan mendesak AS dan Rusia untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan dengan baik melalui dialog yang efisien," kata Geng dalam sebuah pernyataan.

"Penarikan unilateral AS dari perjanjian tersebut mungkin memiliki sejumlah implikasi, China akan memonitor perkembangan," sambungnya, seperti dilansir Tass pada Minggu (3/2).

Pada hari Jumat, Presiden AS. Donald Trump dan Menteri Luar Negeri AS, Michael Pompeo mengatakan bahwa Washington akan menangguhkan kewajibannya berdasarkan Perjanjian INF mulai 2 Februari dan sepenuhnya menarik diri dalam waktu enam bulan jika Rusia gagal memenuhi tuntutannya.

Credit sindonews.com

Finlandia Serukan AS dan Rusia Lanjutkan Dialog Mengenai INF

HELSINKI - Direktur Komunikasi Kementerian Luar Negeri Finlandia, Vesa Hakkinen mengatakan bahwa Perjanjian Pasukan Nuklir Jangka Menengah (INF) adalah perjanjian pengendalian senjata yang berhasil. Dia kemudin meminta Rusia dan Amerika Serikat (AS) untuk melanjutkan dialog mengenai perjanjian itu, demi stabilitas strategis.

"Perjanjian INF adalah perjanjian pengendalian senjata yang sangat sukses, itu membuka jalan bagi akhir Perang Dingin dan memberikan kontribusi besar bagi stabilitas dan keamanan di Eropam," kata Hakkinen dalam sebuah pernyataan.

"Kami menyerukan AS dan Rusia untuk melanjutkan dialog tentang stabilitas strategis dan kami siap memberikan layanan yang baik (sebagai mediator) di masa depan. Kami juga menyerukan kesabaran dan pengendalian diri," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (3/2).

AS telah menuduh Rusia melanggar perjanjian INF dan pada hari Jumat mengumumkan bahwa pihaknya menagguhkan perjanjian itu dan mungkin akan menarik diri secara penuh jika Rusia tidak merubah sikapnya dalam kurun waktu enam bulan kedepan.

Sebagai respon atas keputusan AS tersebut, kemarin Presiden Rusia, Vladimir Putin mengatakan Moskow akan turut menagguhkan perjanjian INF.

Putin juga telah memerintahkan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov dan Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu untuk tidak melanjutkan negosiasi mengenai perlucutan senjata dengan AS. Tetapi, Putin mencatat bahwa semua proposal Rusia tetap ada di atas meja.

Credit sindonews.com

Jerman Tegaskan Tolak Penempatan Rudal Jarak Menengah Baru di Eropa

BERLIN - Jerman menegaskan akan menentang penempatan rudal nuklir jarak menengah baru di Eropa, setelah Amerika Serikat (AS) dan Rusia mengumumkan bahwa mereka menarik diri dari Perjanjian INF.“Menempatkan rudal nuklir jarak menengah di Eropa sekarang akan menjadi jawaban yang salah. Kami tidak bisa melawan api dengan menambahkan bahan bakar ke dalam api," kata Menteri Luar Negeri, Heiko Maas.Maas mengatakan Jerman berencana menjadi tuan rumah konferensi perlucutan senjata internasional di Berlin, yang akan fokus pada sistem senjata canggih baru. Pertemuan ini rencananya akan digelar bulan depan."Kami membutuhkan aturan baru untuk teknologi baru," katanya, merujuk pada rudal canggih, sistem senjata otonom, senjata cyber dan robot pembunuh, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (3/2).AS telah menuduh Rusia melanggar perjanjian INF dan pada hari Jumat mengumumkan bahwa pihaknya menagguhkan perjanjian itu dan mungkin akan menarik diri secara penuh jika Rusia tidak merubah sikapnya dalam kurun waktu enam bulan kedepan.Sebagai respon atas keputusan AS tersebut, kemarin Presiden Rusia, Vladimir Putin mengatakan Moskow akan turut menagguhkan perjanjian INF.Perjanjian itu sendiri telah secara luas dilihat sebagai landasan keamanan Eropa di era pasca-Perang Dingin. Ditandatangani pada tahun 1987 antara AS dan Rusia, perjanjian INF melarang kedua negara memiliki dan menguji rudal dengan jangkauan antara 500 hingga 5.500 kilometer.

Credit sindonews.com

Novelis Irak ditembak mati di Karbala

ilustrasi penembakan (ANTARA News/Ridwan Triatmodjo)

Karbala, Irak (CB) - Seorang pengendara sepeda motor menembak Alaa Mashzoub, novelis Irak, hingga mati di dekat rumahnya di kota suci Syiah, Karbala, pada Sabtu, kata polisi dan sejumlah saksi mata.

Mashzoub, 50 tahun, sedang dalam perjalanan pulang ketika ia ditembak beberapa kali, kata polisi Sabtu malam. Belum jelas apa motif penembakan tersebut dan kelompok apa yang mengaku bertanggung jawab, kata mereka.

"Bidang kebudayaan kehilangan salah seorang penulis khusus," kata Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Abdul Amir al-Hamdani dalam pernyataan pada Ahad.

Mashzoub aktif di komunitas masyarakat madani Karbala.

Serikat penulis Irak mengutuk penembakan tersebut dan menyalahkan pasukan keamanan karena tidak berbuat cukup untuk melindungi para cendikiawan.

"Serikat ini memegang peran sentral dan pemerintah setempat bertanggung jawab penuh, karena mereka telah gagal menjaga keselamatan publik," katanya dalam pernyataan.

Mashzoub menulis beberapa novel dan kumpulan cerita pendek yang meraih penghargaan sastra di tingkat lokal dan regional, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Sabtu, 02 Februari 2019

Sun Bo, Pembuat Kapal Induk Pertama China yang Terancam Dieksekusi

Type 001A, kapal induk pertama buatan dalam negeri China. Foto/REUTERS

BEIJING - Sun Bo, 57, sosok utama dalam pembangunan kapal induk pertama China; Type 001A, resmi dituduh melakukan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam sidang pengadilan hari Jumat. Jika terbukti bersalah, dia bisa dihukum mati dan berujung pada eksekusi.

Sun Bo adalah mantan manajer umum China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC), perusahaan yang mengembangkan dan membangun Type 001A.

Kantor berita Xinhua melaporkan bahwa jaksa penuntut di Shanghai telah merampungkan penyelidikan mereka terhadap Sun Bo—yang bergabung dengan kepemimpinan CSIC pada 2009 dan menjadi manajer umum pembuat kapal empat tahun lalu. Berkas penyelidikan kasus sudah dilimpahkan ke Pengadilan Rakyat Menengah No 1 Shanghai, tempat Sun Bo diadili.

"Dengan memanfaatkan posisinya sebagai pejabat yang bertanggung jawab dari perusahaan milik negara, (Sun) menyalahgunakan kekuasaannya dalam menjalankan kegiatan bisnis perusahaan dan negara menderita kerugian besar sebagai akibatnya," tulis Xinhua, dikutip South China Morning Post, Sabtu (2/2/2019).

Laporan itu tidak mengungkap rincian dugaan kejahatan Sun Bo, tetapi sumber yang mengetahui kasus itu mengatakan Sun Bo bisa menghadapi hukuman mati jika dinyatakan bersalah menyampaikan informasi rahasia kepada kekuatan asing tentang Liaoning—kapal induk operasional pertama China yang berfungsi sebagai templat untuk Type 001A—dan informasi rahasia lainnya.

Pernyataan sebelumnya yang dikeluarkan oleh Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin, badan anti-korupsi terkemuka China, tidak menyebutkan proyek Liaoning dalam melaporkan penangkapan dan penyelidikan terhadap Sun Bo. Dia ditahan pada Juni tahun lalu dan kemudian dikeluarkan dari Partai Komunis China.

"Sejumlah pejabat senior CSIC terlibat dalam kasus Sun," kata seorang sumber yang mengetahui tentang kasus tersebut.

"Investigasi telah menemukan bahwa Sun Bo didekati oleh agen-agen asing beberapa tahun sebelum dia dipromosikan menjadi ketua CSIC dan ditugaskan untuk proyek Liaoning," ujarnya.

"Pihak berwenang meminta pertanggungjawaban beberapa pejabat senior CSIC karena mempromosikan Sun Bo ke posisi kepemimpinan di perusahaan," imbuh dia.

Setelah lulus dari Universitas Teknologi Dalian, Sun Bo naik pangkat di Dalian Shipbuilding Industry Company, anak perusahaan CSIC. Dia dipromosikan menjadi manajer umum pada tahun 2015, ketika Beijing secara resmi mengumumkan telah mulai membangun Type 001A.

"Karena (dia) mantan pemimpin nomor 2 CSIC, para pemimpin Komisi Militer Pusat khawatir bahwa Sun telah memberikan informasi data tentang Type 001A kepada agen-agen asing," kata seorang sumber yang dekat dengan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLA).

"Jika dia melakukannya, maka dia bahkan bisa menghadapi hukuman mati, dan penyelidikan juga dilakukan terhadap manajer senior lainnya," imbuh sumber tersebut.

Credit Sindonews.com

https://international.sindonews.com/read/1375560/40/sun-bo-pembuat-kapal-induk-pertama-china-yang-terancam-dieksekusi-1549076665

Laporan Pentagon: Program Jet Siluman F-35 AS dalam Bahaya Lagi

Pesawat jet tempur siluman F-35A Lightning II Amerika Serikat saat menjalani pelatihan. Foto/Staff Sgt. Andrew Lee/US Air Force

WASHINGTON - Sebuah laporan Pentagon yang bocor mengungkap program F-35 Joint Strike Fighter Amerika Serikat (AS) sedang dalam bahaya lagi. Laporan itu menyebut jet tempur siluman generasi kelima Amerika itu terdapat beberapa kekurangan yang mengejutkan.

Bocoran laporan itu diperoleh Bloomberg yang akan dirilis detail pekan ini. Masalah itu terungkap sehari setelah pelaksana tugas menteri pertahanan AS Patrick Shanahan mempertanyakan kinerja jet tempur termahal tersebut.

Di antara temuan yang mengganggu adalah perkiraan masa kerja pesawat. Data dari laporan itu menunjukkan umur masa kerja pesawat F-35 sekitar 2.100 jam, berbeda jauh dengan umur layanan yang diharapkan hingga 8.000 jam.

“Keandalan sementara dan metrik perawatan lapangan untuk memenuhi target yang direncanakan 80 persen tidak terpenuhi," bunyi laporan tersebut, yang berarti berkurangnya ketersediaan pelatihan. "Performa armada saat ini jauh di bawah tolok ukur itu," lanjut laporan tersebut, dikutip Asia Times, Kamis (31/1/2019).

Pengujian keamanan siber juga menunjukkan bahwa beberapa kerentanan yang terungkap pada tahun-tahun sebelumnya masih belum diatasi. Hal itu memicu kekhawatiran terlebih di era serangan siber.

"Pilot dan personel pemeliharaan harus menangani masalah yang meluas dengan integritas data, serta kelengkapan setiap hari," kata seorang penguji, yang tak disebutkan identitasnya.

Pada hari Selasa, Shanahan ditekan untuk mengklarifikasi kritik sebelumnya terhadap program F-35.

"Saya condong terhadap kinerja," kata Shanahan kepada wartawan. "Saya condong ke arah memberikan uang pajak kepada wajib pajak," kata Shanahan. "Dan F-35, dapat dikatakan, memiliki banyak peluang untuk kinerja yang lebih baik."

Shanahan sebelumnya bekerja sebagai eksekutif untuk Boeing, yang menurut laporan dia berharap untuk menjual pesawat tempur F-15 ke Pentagon. Kritiknya itu memberi isyarat ada persaingan antara Boeing dengan Lockheed Martin sebagai produsesn F-35.

Program F-35 telah lama diganggu dengan kritik terkait biaya dan keterlambatan pengembangannya.

Credit Sindonews.com

https://international.sindonews.com/read/1375054/42/laporan-pentagon-program-jet-siluman-f-35-as-dalam-bahaya-lagi-1548919801

UE: Kami Tidak Ingin Kembali Jadi 'Medan Perang' Negara Adidaya

Menteri Luar Negeri Uni Eropa (UE), Frederica Mogherini mengatakan, Eropa tidak ingin lagi menjadi arena persaiangan negara adidaya. Foto/Reuters

BRUSSELS - Menteri Luar Negeri Uni Eropa (UE), Frederica Mogherini mengatakan, Eropa tidak ingin lagi menjadi arena persaiangan negara adidaya. Ini merupakan respon atas keputusan Amerika Serikat (AS) menangguhkan Perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF).

Mogherini mengatakan, di masa lalu Eropa pernah menjadi medan perang dua kekutan dunia, Rusia dan AS, yang cukup menghancurkan Eropa. Oleh karen itu, lanjut Mogherini, Eropa tidak ingin lagi menjadi arena persaingan kedua negara, khususnya dalam bidang persenjataan.

"Yang jelas tidak ingin kita lihat adalah benua kita kembali menjadi medan perang atau tempat di mana kekuatan super berhadapan dengan diri mereka sendiri. Ini milik sejarah yang jauh," kata Mogherini, seperti dilansir Reuters pada Jumat (1/2).

Sementara itu, sebelumnya Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov menyatakan keputusan AS untuk menangguhkan Perjanjian INFadalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Dia juga menyebut, keputusan ini adalah pukulan kuat bagi sistem kontrol senjata internasional.

"Saya pikir itu tidak terhindarkan, tidak akan ada yang berbeda dari kata Presiden (Donald) Trump dan apa yang Penasihat Keamanan Nasional John Bolton katakan selamakunjungannya ke Moskow.Ini sudah berakhir dan Amerika pada akhirnya akan meninggalkan perjanjian tersebut. Ini akan menjadi pukulan kuat bagi sistem kontrol senjata internasional dan sistem non-proliferasi," ucap Ryabkov.

Credit Sindonews.com

https://international.sindonews.com/read/1375460/41/ue-kami-tidak-ingin-kembali-jadi-medan-perang-negara-adidaya-1549030022

Dua Mantan Petinggi Militer Israel Dituntut di ICC Belanda

Bentrokan antara massa aksi Palestina dan militer Israel pada Sabtu (31/3) di Jalur Gaza.

CB, AlQUDS— Benny Gantz, mantan kepala staf Angkatan Darat Israel dan pendiri Partai Ketahanan Israel, menghadapi tuntutan perdata di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sehubungan dengan kematian enam warga sipil pada 2014.

Menurut laporan surat kabar harian Israel, Haaretz, Jumat (1/2), penggugat adalah Ismail Ziada, warga negara Belanda kelahiran Kamp Pengungsi Palestina Al-Bureij di Jalur Gaza.

Ziada dilaporkan mengajukan tuntutan terhadap Gantz, yang bertugas sebagai kepala staf Angkatan Darat selama pembantaian Israel 2014 di Jalur Gaza, pada Maret tahun lalu.

Amir Eshel, yang mengomandani Angkatan Udara Israel pada saat itu, dilaporkan disebut-sebut sebagai tergugat dalam kasus ICC tersebut.

Kedua orang itu dituduh memerintahkan serangan yang mengakibatkan kerusakan rumah keluarga Ziada di Bureij, tewasnya ibu penggugat, tiga saudaranya, seorang saudari ipar, seorang kemenakan dan seorang tamu di rumahnya.

Menurut pengacara Ziada di Belanda, Lisbeth Zegveld, peraturan Israel menolak hak orang Palestina untuk mengajukan tuntutan ganti-rugi perdata terhadap orang Israel yang diduga melakukan pelanggaran pidana.

"Kesepakatan Oslo melarang orang Palestina menuntut orang Israel di pengadilan Palestina," kata Zegveld sebagaimana dikutip dari Haaretz.

"Namun hukum di Belanda mengizinkan Ziada mengajukan tuntutan hukum di dalam sistem peradilan Belanda," tambah wanita pengacara tersebut, sebagaimana dikutip Kantor Berita Turki, Anadolu.

Menurut surat kabar Haaretz, Cathelijne van der Plas, seorang pengacara buat Gantz dan Eshel, telah meminta ICC menolak tuntutan Ziada dengan alasan sistem peradilan Belanda tak memiliki jurisdiksi mengenai masalah itu.

Van der Plas juga telah mengklaim kliennya memiliki kekebalan sebab kedua orang tersebut telah melaksanakan kewajiban resmi mereka ketika kematian itu terjadi.

Zegveld sekarang memiliki waktu sampai pekan pertama Maret untuk menjawab argumentasi mereka, kata koran Haaretz, yang juga melaporkan bahwa Pemerintah Israel membayar untuk pembelaan hukum kedua pejabat tersebut.

Sementara itu Ziada dan keluarganya dilaporkan membayar biaya hukum mereka melalui sumbangan dari para pendukung.

Di Israel Gantz dipandang sebagai salah seorang penantang yang paling menonjol bagi Perdana Menteri petahana Benjamin Netanyahu dalam pemiliha umum Israel --yang dijadwalkan diselenggarakan pada April.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

https://m.republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/19/02/02/pma6yf320-dua-mantan-petinggi-militer-israel-dituntut-di-icc-belanda

Pasukan Kurdi-AS Kesulitan Gempur Pertahanan Terakhir ISIS

Ilustrasi pasukan Amerika Serikat di Suriah. (STR / AFP)

Jakarta, CB -- Sisa-sisa anggota kelompok teror Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) saat ini dilaporkan sudah berada di garis pertahanan terakhir mereka tidak jauh dari Sungai Eufrat, Suriah. Namun, Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin oleh etnis Kurdi dibantu Amerika Serikat kesulitan menaklukkan mereka karena terdapat anak-anak dan istri para militan ISIS di lokasi itu.

Menurut juru bicara SDF, Mustafa Bali, basis pertahanan terakhir ISIS berada sekitar lima sampai enam kilometer dari Sungai Eufrat. Dia mengaku tidak bisa menggempur dengan seluruh kekuatan karena khawatir jatuh korban dari para istri dan anak-anak anggota ISIS, dan memilih mengubah taktik dengan serangan terukur.

"Ada ribuan keluarga anggota ISIS di sana. Kalau perang sudah usai, mereka dianggap warga sipil. Kami tidak bisa menyerbu seluruh kawasan itu dan malah membahayakan nyawa anak-anak itu," kata Mustafa, seperti dilansir Reuters, Jumat (1/2).

SDF dibantu 2000 pasukan AS memang sudah bersiap menghabisi sisa-sisa militan ISIS di sebelah timur Suriah. Diperkirakan ada sekitar 10 ribu pengungsi yang merupakan keluarga petempur ISIS di sana dalam keadaan kekurangan makanan.

Mustafa menyatakan menolak upaya dialog dari ISIS, yang menyatakan akan angkat kaki dari sana dan meminta supaya mereka tidak diserang. Sebab, dia menyatakan ISIS tetap membahayakan setelah beberapa waktu lalu melakukan serangan bom yang menewaskan dua pasukan AS.

Pecahan Al-Qaeda Bangkit Lagi

Di sisi lain, keruntuhan ISIS justru menguntungkan kelompok bersenjata pesaing mereka, Hayat Tahrir al-Sham (HTS) atau Komite Pembebasan Syam. Organisasi pecahan dengan Al-Qaeda itu mulai melebarkan sayap dengan menguasai lebih dari 20 kota kecil dan desa di sebelah utara Suriah, yang diperkirakan setara dengan luas Libanon.

Kelompok HTS mulai bergeliat lagi selepas rencana Presiden AS, Donald Trump, untuk menarik seluruh pasukannya di Suriah. Meski mengaku sudah putus hubungan dengan Al-Qaeda, tetapi mereka dianggap masih tetap terhubung dengan jejaring organisasi itu di seluruh dunia.

Menurut pakar politik Timur Tengah di London School of Economics, Prof. Fawaz Gerges, gelagat kebangkitan sel Al-Qaeda itu bisa memperpanjang masa perang dan krisis kemanusiaan di Suriah. Sebab, hal itu bisa menjadi pembenaran untuk Presiden Bashar al-Assad menyerang kelompok itu.

"Bisa jadi akan terulang lagi pertempuran berdarah seperti di Aleppo," kata Gerges.

Meski sudah pisah jalan dari Al-Qaeda, tetapi sejumlah petempur organisasi itu masih bergabung dengan HTS. Mereka kini menguasai wilayah seluas 9,900 kilometer, atau sekitar lima persen dari wilayah Suriah.

Ada sekitar tiga juta warga sipil tinggal di sana, yang kebanyakan juga pengungsi dari daerah lain di Suriah yang dilanda perang.

Sejumlah kelompok bersenjata di Suriah bahkan menyatakan takluk dan menyerahkan wilayah kekuasaan mereka kepada HTS. Mereka adalah grup Nour el-Din el-Zinki, Ahrar al-Sham, Thuwar al-Sham, Bayareq al-Islam, hingga Jaysh al-Ahrar.

Credit CNN Indonesia

https://m.cnnindonesia.com/internasional/20190201120119-120-365638/pasukan-kurdi-as-kesulitan-gempur-pertahanan-terakhir-isis

Maduro Terancam Dikudeta, Pesawat Mata-mata AS Berkeliaran di Kolombia

Pesawat mata-mata EO-5C Angkatan Darat Amerika Serikat. Foto/Wikipedia/ Tomas Del Coro

CARACAS - Sebuah pesawat mata-mata Amerika Serikat (AS) terlihat sibuk berkeliaran di atas wilayah Kolombia dengan misi misterius pada hari Kamis. Operasi pesawat itu memicu spekulasi bahwa Washington sedang mengintai sitausi Venezuela, di mana rezim Presiden Nicolas Maduro Moros sedang terancam kudeta.

Maduro sendiri sudah beberapa kali menuduh Washington membuat plot kudeta terhadap pemeritahnya.

Kelompok-kelompok pelacak penerbangan mendapati pesawat pengintai EO-5C Angkatan Darat AS sibuk mengitari wilayah udara Kolombia. Pesawat itu diidentifikasi sebagai N177RA.

"Pesawat mata-mata EO-5C N177RA PLOMO27 milik Angkatan Darat AS, menuju ke timur di atas Kolombia. Cukup langka!," tulis Aircraft Spots, salah satu kelompok pelacak penerbangan, via akun Twitter-nya, @AircraftSpots, yang dikutip Jumat (1/2/2019).

Pesawat mata-mata EO-5C dikembangkan dari Canadian DHC-7, pesawat turboprop empat-mesin. Pesawat seperti itu cocok untuk mengangkut sekitar 50 penumpang atau memuat kargo. Pesawat jenis tersebut biasanya tidak memiliki simbol militer besar dan secara keseluruhan lebih mirip pesawat regional daripada pesawat mata-mata, sehingga orang-orang tak akan menyangka jika itu pesawat pengintai.

EO-5C sarat dengan berbagai peralatan mata-mata dan dapat mendeteksi serta menyadap transmisi pada seluruh spektrum radio. Selain itu, pesawat tersebut mampu mengambil citra atau gambar resolusi tinggi, baik inframerah maupun bercahaya secara jelas.

Misi misterius pesawat mata-mata Amerika ini mengingatkan kejadian tahun 2014, di mana pesawat rahasia terlihat berkeliaran di langit Libya. Misinya diduga untuk mengumpulkan data intelijen di negara itu itu setelah intervensi NATO 2011 menggulingkan rezim Muammaar Gaddafi.

Pesawat-pesawat jenis EO-5C juga telah digunakan dalam misi anti-pemberontakan dan anti-narkoba oleh militer AS di Amerika Selatan. Pada pada tahun 1999, sebuah pesawat O-5A AS—pendahulu EO-5C—jatuh di Kolombia dekat perbatasan dengan Ekuador selama patroli anti-narkotika. Semua orang di dalamnya tewas.

Operasi pengintaian di atas wilayah udara Kolombia meningkat sejak negara tetangga; Venezuela, menghadapi krisis politik besar. Pekan lalu, AS mengakui Ketua Majelis Nasional Juan Guaido sebagai presiden interim Venezuela setelah pentolan oposisi itu mendeklarasikan diri sebagai presiden interim.

Sejumlah sekutu regional AS, serta Israel, ikut mengakui Guaido sebagai presiden interim. Pada hari Kamis (31/1/2019), Parlemen Uni Eropa juga memberikan suara untuk pengakuan Ketua Majelis Nasional itu sebagai pemimpin de-facto Venezuela.

Uni Eropa telah membuat ultimatum terbaru untuk rezim Maduro agar menggelar pemilihan umum (pemilu) baru dalam waktu 90 hari. Uni Eropa juga mengancam akan menjatuhkan sanksi ekonomi.

Presiden Venezuela yang terpilih dalam pemilu 2018, Nicolas Maduro, telah menolak ultimatum tersebut. Dia memilih tetap akan berkuasa selama enam tahun ke depan dan pemilu selanjutnya baru bisa digelar tahun 2025.

Credit Sindonews.com

https://international.sindonews.com/read/1375292/42/maduro-terancam-dikudeta-pesawat-mata-mata-as-berkeliaran-di-kolombia-1548991998

Venezuela Dilaporkan Akan Jual 15 Ton Cadangan Emasnya ke UEA

Venezuela dilaporkan akan menjual 15 ton cadangan emasnya ke Uni Emirat Arab (UEA). Foto/Istimewa

CARACAS - Venezuela dilaporkan akan menjual 15 ton emas dari brankas bank sentralnya ke Uni Emirat Arab(UEA) dalam beberapa hari mendatang untuk mendapatkan mata uang Euro dalam bentuk tunai. Penjualan cadangan emas ini dilakukan ketika negara yang dilanda krisis itu berusaha agar tetap sanggup membayar hutangnya.

"Penjualan cadangan emas tahun ini guna mendukung mata uang Bolivar dimulai dengan pengiriman 3 ton pada 26 Januari lalu," ujar seorang pejabat senior Venezuela yang mengetahui hal tersebut seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (2/2/2019).

Penjualan itu mengikuti ekspor tahun lalu sebesar USD900 juta emas mentah ke Turki.

"Secara total, rencananya adalah menjual 29 ton emas yang disimpan di Caracas ke UEA pada bulan Februari untuk menyediakan likuiditas bagi impor barang-barang pokok," kata pejabat itu, yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Menurut data bank sentral, Venezuela memiliki cadangan emas sebanyak 132 ton yang ada di brankas bank sentral dan Bank Inggris pada akhir November.

Pemerintah Maduro terpaksa menjual emas sekitar setahun yang lalu setelah jatuhnya produksi minyak, runtuhnya ekonomi negara itu yang meluas dan meningkatnya sanksi Amerika Serikat (AS) menghantam pendapatan publik dan menyulitkan negara itu untuk mengakses kredit.

Tetapi penjualan cadangan emas dalam volume besar yang menopang mata uang adalah eskalasi signifikan yang biasanya hanya dialami oleh negara-negara yang mengalami kesulitan keuangan yang paling mengerikan.

Sebaliknya, mentor Maduro, mendiang Presiden Hugo Chavez, menyatakan perlunya Venezuela memiliki kendali fisik atas aset bank sentral. Pada tahun 2011 ia memulangkan sekitar 160 ton emas dari bank-bank di Amerika Serikat dan Eropa ke bank sentral di Caracas.

Beberapa loyalis Chavez mengkritisi penjualan emas yang dilakukan Maduro. Gustavo Marquez, mantan menteri perdagangan di era Chavez, mengatakan pemerintah seharusnya tidak membiarkan operasi seperti itu dalam gelap.

“Kami tidak tahu apa yang diekspor lagi, atau dalam kondisi apa. Mereka adalah operasi yang harus transparan,” katanya dalam sebuah wawancara.

Zaman telah berubah dari era Chavez. Harga minyak anjlok setelah Maduro berkuasa pada 2013 dan dia mengawasi penurunan tajam dalam produksi minyak tetapi berusaha mempertahankan pengeluaran, membuat pemerintah semakin tidak mampu membayar utang atau mengakses kredit baru.

"Pengiriman 3 ton yang meninggalkan bandara Maiquetia pada 26 Januari diangkut dengan maskapai kecil kargo Venezuela Solar Cargo ke Uni Emirat Arab," kata sumber itu.

"Maskapai yang sama akan digunakan untuk mengirimkan 15 ton secepat Jumat, dan 11 ton pada Februari," imbuh sumber itu.

Namun seseorang yang menjawab telepon di Solar Cargo membantah perusahaan itu terlibat dalam pengangkutan emas, kemudian menutup telepon.

Dalam beberapa hari terakhir, kedatangan dua pesawat yang dioperasikan Rusia di Maiquetia memicu desas-desus di Venezuela bahwa mereka akan pergi dengan membawa emas. "Itu tidak benar," sanggah sumber itu, dan telah ditolak oleh Moskow.

"Pembeli di Uni Emirat Arab membayar Venezuela dengan uang tunai dalam euro untuk emas itu," ungkap sumber tersebut, yang tidak menyebutkan perusahaan mana yang terlibat dalam transaksi.

Dalam sebuah penjelasan yang memungkinkan atas ketergantungan terhadap Euro, yang tunduk pada pembatasan kurang dari dolar, bank sentral Venezuela mengatakan kepada bank-bank swasta minggu ini bahwa mereka harus memasok euro kepada importir swasta, sumber-sumber perbankan dan bisnis mengatakan.

"Pemerintah Venezuela mengatakan kepada dunia bisnis bahwa mereka mengurangi impor produk dasar," kata sumber itu. Pemerintah sosialis Maduro selama bertahun-tahun mengimpor produk-produk dasar, dari beras hingga kertas toilet, untuk dijual dengan harga bersubsidi.

Kebijakan itu tampaknya berubah karena sanksi mempersulit perusahaan asing untuk melakukan bisnis dengan Venezuela.

Antara Januari dan September 2018, Venezuela mengekspor USD900 juta emas mentah ke Turki, menurut statistik pemerintah Turki.

"Tetapi begitu pasokan emas mentah dari tambang skala kecil Venezuela menipis, bank sentral mulai menjual cadangan emas ke negara-negara sekutu," kata sumber itu. Data bank sentral menunjukkan penurunan cadangan emas selama setahun terakhir.

Pada Januari 2018, bank tersebut menyimpan 150 ton emas. Pada November kepemilikan telah jatuh ke level terendah selama 75 tahun dari 132 ton, data bank sentral menunjukkan.

Calixto Ortega, presiden bank sentral Venezuela, bertemu dengan pejabat Bank of England pada bulan Desember untuk membahas pemulangan emas yang dipegangnya tetapi tidak dapat meyakinkan mereka, menurut sumber yang mengetahui situasi tersebut.

Baik kedutaan UEA di Kolombia, yang meliputi Venezuela, atau bank sentral tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Presiden sosialis Nicolas Maduroberada di bawah tekanan kuat untuk mundur, dengan Venezuela dalam krisis ekonomi yang dalam dan pemerintahannya menghadapi kecaman internasional yang meluas atas pemilihan tahun lalu yang dianggap curang.

AS, yang mendukung upaya oposisi untuk menggulingkan Maduro dan menyerukan pemilu baru, memperingatkan para bankir dan pedagang pada hari Rabu untuk tidak berurusan dengan emas Venezuela.

Senator Republik AS Marco Rubio mengirim tweet ke kedutaan besar Uni Emirat Arab di Washington pada hari Kamis memperingatkan bahwa siapa pun yang mengangkut emas Venezuela akan dikenai sanksi AS.

Credit Sindonews.com

https://international.sindonews.com/read/1375514/42/venezuela-dilaporkan-akan-jual-15-ton-cadangan-emasnya-ke-uea-1549041448

Uni Emirat Arab Meretas Warga AS dan Negara Sahabat

peretas

CB, NEW YORK -- Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab (UEA) pada Kamis (31/1) membantah negaranya membidik negara-negara bersahabat atau warga Amerika Serikat (AS) dalam program mata-mata siber. Menurut laporan Reuters, aksi Kementerian Luar Negeri UEA ini melibatkan tim peretas tentara bayaran AS.

Peliputan Reuters yang dipublikasikan pada Rabu (30/1) menemukan bahwa UEA merekrut sekelompok kontraktor intelijen AS untuk membantu meretas pemerintah musuh, pembangkang, dan aktivis-aktivis hak asasi manusia.

Kontraktor-kontraktor yang merupakan mantan mata-mata intelijen AS itu membentuk sebuah unit inti program peretas siber UAE yang disebut Project Raven (Proyek Gagak). Peliputan mengenai hal itu bisa dilihat di https://reut.rs/2CRgHHw.

Project Raven juga menyasar warga AS serta telepon seluler iphone milik staf di kedutaan besar Prancis, Australia, dan Inggris menurut beberapa mantan mata-mata dan sejumlah dokumen yang diulas oleh Reuters. Laporan itu bisa dilihat di https://bit.ly/2sXyQ1F.

Pihak Apple menolak memberikan komentar dan hingga Kamis masih belum ada pernyataan atas permintaan tanggapan dari Reuters.

Menteri Luar Negeri UEA Anwar Gargash mengakui bahwa negaranya memiliki 'kemampuan siber', ketika ditanya mengenai Project Raven oleh sejumlah awak media saat pengarahan di New York. Meskipun demikian, dia membantah bila pihaknya menargetkan warga AS atau negara-negara yang memiliki hubungan baik dengan UEA.

"Kami tinggal di bagian paling sulit di dunia. Kami harus melindungi diri kami sendiri," kata Gargash.

"Kami tidak menargetkan negara-negara bersahabat dan kami tidak menyasar warga Amerika," ujarnya menambahkan.

Kedutaan Besar Prancis dan Inggris di Washington menolak untuk memberikan komentar. Juru bicara Kementrian Luar Negeri Australia juga menolak memberikan pernyataan.

Departemen Luar Negeri AS masih belum memberikan komentar atas permintaan tanggapan dari Reuters.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

https://m.republika.co.id/berita/internasional/amerika/19/02/01/pm91xy383-uni-emirat-arab-meretas-warga-as-dan-negara-sahabat

Australia Akui Serangan Udara di Mosul Tewaskan Warga Sipil

Ilustrasi serangan udara di Mosul, Irak. (AFP Photo/Aris Messinis)

Jakarta, CB -- Angkatan bersenjata Australia mengakui serangan udara mereka di kota Mosul, Irak, dua tahun lalu membunuh 18 warga sipil, ketika wilayah itu masih dikuasai kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Mereka menyatakan hal itu setelah menggelar penyelidikan.

Dilansir dari AFP, Jumat (1/2), setelah penyelidikan internal, angkatan bersenjata Australia menyatakan serangan udara koalisi melawan militan ISIS di wilayah utara Irak pada 13 Juni 2017 diduga kuat turut menewaskan warga sipil.

"Koalisi memperkirakan sekitar 6 hingga 18 warga sipil telah terbunuh dalam serangan di wilayah Al Shafaar," demikian bunyi laporan itu.

Menurut Kepala Staf Gabungan Operasi, Marsekal Mel Hupfeld dari Angkatan Udara Australia, serangan udara itu terjadi pada 13 Juni 2017. Saat itu pasukan Irak meminta bantuan karena melihat petempur ISIS sudah membuat pertahanan di Mosul.

Angkatan Udara Australia yang berada di Irak lantas mengerahkan dua jet tempur Boeing F/A-18E/F Super Hornet. Keduanya diperintahkan menjatuhkan bom di sejumlah bangunan dan alun-alun di Mosul.

Hupfeld menyatakan selepas serangan, awak jet tempur menyatakan bom berhasil mengenai sasaran. Mereka juga langsung melakukan prosedur penilaian yang menyatakan tidak terdapat korban warga sipil.

Meski demikian, berdasarkan laporan kelompok pemantau Airwars, jumlah warga sipil yang tewas dan diakui oleh koalisi dalam serangan udara itu meleset. Mereka menyatakan saat itu 34 orang tewas dan 16 lainnya luka-luka.

Diperkirakan sekitar 7.468 warga sipil tewas dalam serangan udara melawan ISIS di Irak.

Setelah ditelusuri, ternyata memang benar jatuh korban warga sipil dalam serangan itu. Namun, Hupfeld berdalih masih tidak yakin serangan udara mereka meleset. Dia berkilah sasaran serangan berada di lokasi yang rumit karena kelompok yang bertikai berada berdekatan.

Hupfeld beralasan seluruh pihak yang bertikai baik pasukan Irak dan ISIS bertempur dekat pemukiman, dan tidak tahu lagi siapa yang harus bertanggung jawab.

"Kami sebenarnya tidak tahu bagaimana warga sipil ini tewas di medan perang," ujar Hupfeld.

Koalisi yang dipimpin AS mengakui serangan itu menelan lebih dari 1.100 korban sipil. Serangan udara dilakukan untuk merebut kembali kota terbesar kedua Irak itu.

ISIS melakukan perlawanan sengit ketika itu. Mereka menerapkan sejumlah taktik untuk mempertahankan Mosul, seperti serangan granat dari pesawat nirawak, membuat jalur serangan melalui lorong-lorong bangunan, memasang perangkap berupa bom, dan juga melancarkan serangan bom bunuh diri.

Pasukan koalisi diperkirakan menggelar 32,397 serangan terhadap basis pertahanan ISIS di Irak dan Suriah, antara Agustus 2014 hingga akhir Agustus 2018.

Para kritikus menganggap strategi pasukan koalisi terlalu mengandalkan kekuatan udara. Meskipun dianggap lebih cepat dan dapat meminimalisir kerugian bagi pasukan koalisi, tetapi serangan udara lebih beresiko membahayakan nyawa warga sipil.

Dampak serangan udara semakin parah karena ISIS kerap menyandera dan menggunakan warga sipil sebagai upaya perlindungan agar tidak terdeteksi, dan menghindari gempuran.

Credit CNN Indonesia

https://m.cnnindonesia.com/internasional/20190201201324-113-365839/australia-akui-serangan-udara-di-mosul-tewaskan-warga-sipil

Menlu RI Tunggu Identifikasi Filipina atas Pelaku Bom Jolo

Polisi berjaga di luar gereja yang menjadi sasaran bom pada Ahad (27/1) di Jolo, Filipina.

CB, PADANG— Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyanpaikan masih menunggu hasil identifikasi pelaku bom bunuh diri gereja di Filipina.

"Kita mendengar kabar pelakunya warga Indonesia, dari kemarin saya sudah berkomunikasi dengan otoritas Filipina namun sampai pagi ini belum terkonfirmasi hasil identifikasinya," kata Menlu Retno, di Padang, Sabtu (2/2), pada acara Diplomacy Festival, di Universitas Andalas.

Menurut dia, dari hasil komunikasi yang dilakukan hingga saat ini proses investigasi dan identifikasi masih berlangsung.

"Hari ini saya masih akan terus melanjutkan komunikasi dengan otoritas Filipina untuk memastikannya," ujar dia lagi.

Retno menyatakan hingga saat ini informasi yang menyebut pelaku adalah WNI masih hipotetikal. "Jika betul WNI itu yang akan kami pastikan," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Filipina Eduardo Ano menyatakan dua pelaku serangan bom bunuh diri asal Indonesia berada di balik serangan yang terjadi di sebuah gereja Katolik di Pulau Jolo, Filipina Selatan, 27 Januari 2019.

Serangan yang dilakukan dua orang pelaku yang disebut "pasangan" tersebut mengakibatkan 22 orang meninggal dunia dan 100 orang luka-luka.

"Yang bertanggung jawab adalah pelaku bom bunuh diri asal Indonesia. Namun, kelompok Abu Sayyaf yang membimbing mereka dengan mempelajari sasaran, melakukan pemantauan rahasia, dan membawa pasangan ini ke gereja," kata Ano, seperti diberitakan ABS-CBN News.

Seorang pria yang dikenal sebagai "Kamah" yang sekarang menjadi tersangka dalam pengeboman itu, bertindak sebagai salah satu pemandu pasangan Indonesia, kata Ano.

Ano menambahkan bahwa dia memiliki sumber yang memberitahunya bahwa pengeboman itu adalah "proyek" kelompok teroris lokal Abu Sayyaf.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

https://m.republika.co.id/berita/internasional/asia/19/02/02/pma3qu320-menlu-ri-tunggu-identifikasi-filipina-atas-pelaku-bom-jolo

Filipina Sebut Pelaku Bom Bunuh Diri Gereja Orang Indonesia

Kondisi gereja Katedral Romawi di Jolo, provinsi Sulu, Filipina usai dihantam dua bom, Ahad (27/1)

CB, MANILA— Menteri Dalam Negeri Filipina Eduardo Ano mengatakan pelaku pengeboman di Sulu, Mindano adalah pasangan Indonesia. Para pelaku mendapat bantuan dari kelompok semacam ISIS.

Berdasarkan informasi dari saksi mata dan sumber terpercaya, kata Ano, ia yakin pelakunya laki-laki dan perempuan asal Indonesia.

"Mereka orang Indonesia, saya yakin mereka orang Indonesia," kata Ano, yang juga mantan kepala militer tersebut kepada CNN Filipina, Jumat (1/2).

ISIS sudah mengklaim bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Bom bunuh diri sangat jarang terjadi di Filipina. Serangan bom yang meledak di gereja tersebut menewaskan 22 orang dan melukai lebih dari 100 lainnya.

Pernyataan Ano ini menjadi sebuah simpul baru dalam penyelidikan yang penuh dengan laporan yang tidak konsisten dan terkadang saling bertentangan.

Menurut salah satu penyidik investigasi kasus ini semakin diperumit dengan lokasi kejadian yang sudah terkontaminasi.

Sebelumnya para petugas polisi setempat mengatakan bom diledakkan melalui detonator jarak jauh.

Tapi kemudian Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, mengatakan serangan ini dilakukan dengan bom bunuh diri. Pernyataan Duterte ini didukung menteri pertahanannya.

Menteri Pertahanan Filipina, Delfin Lorenzana, mengatakan hasil pemeriksaan tas di pintu masuk gereja menunjukan sulit meletakan bom di sana. Karena itu bom bunuh diri lebih masuk akal.

"Menurut penyidik forensik, bagian tubuh ini dapat berasal dari dua orang, satu di dalam gereja dan satu lagi di luar," kata Lorenzana.

Ano mengatakan pasangan pelaku pengeboman ini dibantu kelompok milisi Abu Sayyaf.

Kelompok separatis kejam yang terkenal dengan penculikan yang mereka lakukan.

Ano menambahkan orang yang merencanakan serangan berada dibawah instruksi operasi yang menurutnya dibawah ISIS.

Serangan di Filipina ini membangkitkan kekhawatiran tentang pengaruh ISIS di Asia Tenggara.

Banyak yang khawatir para teroris dari Malaysia, Indonesia, dan tempat lainnya tertarik untuk datang ke Mindanao.

Pemerintah Filipina sudah memberlakukan darurat militer di Mindanao sejak para pemberontak dan teroris menyerang Mirawi City pada 2017 lalu. Mereka bertahan selama lima bulan dari serangan udara yang terlihat seperti perang di Suriah dan Irak.

Serangan ini terjadi setelah diadakannya referendum damai pada 21 Januari lalu. Referendum yang memberikan otonomi kepada masyarakat Muslim Mindanao kecuali kelompok Abu Sayyaf.

Pada Rabu lalu (30/1) dua orang tewas dalam serangan lemparan granat ke masjid di dekat Zamboanga, provinsi mayoritas Kristen. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan ini.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

https://m.republika.co.id/berita/internasional/asia/19/02/01/pm94n3320-filipina-sebut-pelaku-bom-bunuh-diri-gereja-orang-indonesia

OPM Desak Papua Nugini Tekan Indonesia Soal Papua Barat

Gubernur Ibu Kota Nasional Papua Nugini Powes Parkop (memegang mikrofon) berbicara pada konferensi pers OPM di Port Moresby, 31 Januari 2019.[www.radionz.co.nz]

CB, Jakarta - Organisasi Papua Merdeka atau OPM telah menyerukan aksi internasional atas konflik di Papua dan meminta pemerintah Papua Nugini mengubah kebijakannya terhadap Indonesia atas Papua Barat.

Dikutip dari Radioa New Zealand RNZ, 1 Februari 2019, perwakilan OPM bergabung dengan kelompok masyarakat sipil PNG dan dua anggota parlemen lokal terkemuka yang mendorong perubahan kebijakan pemerintah PNG tentang Papua Barat, pada 31 Januari 2019.

Konflik ini telah meningkat sejak Tentara Pembebasan Papua membantai 17 pekerja konstruksi jalan Indonesia akhir tahun lalu.

Juru bicara OPM, Jeffrey Bomanak, mengumumkan dukungan resmi OPM untuk deklarasi perang Tentara Pembebasan terhadap negara Indonesia.

Gerakan OPM di Vanuatu.[Jason Abel/Dailypost.vu]

Ketua Persatuan Papua Merdeka Papua Barat, Kenn Mondiai, mengatakan bahwa masuk akal bagi OPM untuk memegang alat pers-nya di Papua Nugini di mana mereka bersatu dengan sesama warga Melanesia.

Sementara Gubernur Distrik Ibu Kota Nasional PNG, Powes Parkop, mengumumkan bahwa ia sedang berupaya memperkenalkan mosi di parlemen untuk perubahan kebijakan pemerintah tentang Papua.

Gubernur Oro, Gary Juffa, mengatakan perjanjian puluhan tahun dengan Indonesia, yang membuat Papua Nugini tidak ikut campur dalam urusan domestik tetangganya, sudah usang dan harus diubah.

"Dan itu harus dilakukan oleh parlemen, karena itu diberlakukan oleh parlemen jelas. Dan itulah tujuan dari pertemuan ini...Satu-satunya pernyataan mereka kepada Pemerintah Indonesia adalah bahwa 'kita bersedia bernegosiasi untuk kebebasan, tidak ada yang lain'," kata Gary Juffa.

Menteri Luar Negeri Papua Nugini, Rimbink Pato, telah berulang kali mengesampingkan Papua Nugini terhadap Indonesia mengenai masalah status politik Papua Barat.

Dia mengatakan Papua Nugini bekerja sama dengan Indonesia pada berbagai proyek di wilayah perbatasan bersama yang menciptakan pembangunan ekonomi dan terus meningkatkan kondisi kehidupan bagi orang Papua Barat.

Sementara menanggapi desakan OPM, Menteri Pertahanan Papua Nugini, Justin Tkatchenko, mengatakan pemerintah harus berbicara tentang isu-isu HAM, sementara pada saat yang sama menjaga rasa hormat terhadap kedaulatan Indonesia di Papua Barat.

Credit TEMPO.CO

https://dunia.tempo.co/read/1171331/opm-desak-papua-nugini-tekan-indonesia-soal-papua-barat