CUPUMA

Jumat, 04 Januari 2019

AS Tekan Turki Batalkan Pembelian S-400 Rusia, Diganti Patriot

ANKARA - Amerika Serikat (AS) sedang menekan Turki untuk membatalkan pembelian sistem pertahanan rudal S-400 Rusia. Sebagai imbalannya, Washington akan menjual sistem pertahanan rudal Patriot kepada Ankara.

Tawaran itu disampaikan kepada pejabat pertahanan dan menteri luar negeri Turki oleh delegasi AS di Ankara pada hari Kamis. Washington melalui delegasinya menetapkan pembatalan kesepakatan pembelian S-400 antara Turki dengan Rusia sebagai prasyarat bagi Washington memasok sekutu NATO-nya itu dengan sistem pertahanan rudal Patriot.

Rusia dan Turki telah menandatangani kontrak pengiriman senjata pertahanan S-400 pada 2017. Instalasi S-400 di Turki diperkirakan akan dimulai pada Oktober 2019.

S-400 adalah sistem rudal anti-pesawat Rusia yang paling canggih saat ini. Senjata itu memiliki kemampuan menembakkan tiga jenis rudal yang mampu menghancurkan sejumlah target di udara, termasuk rudal balistik dan rudal jelajah.

Bulan lalu, Departemen Luar Negeri AS menyetujui kemungkinan penjualan sistem pertahanan udara Patriot kepada Turki dengan perkiraan nilai penjualan USD3,5 miliar.

Menurut Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan, Departemen Luar Negeri menyetujui penjualan 80 unit Patriot MIM-104E Guidance Enhanced Missiles (GEM-T), 60 unit PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) dan peralatan terkait.

Turki sejatinya telah berusaha membeli sistem pertahanan udara dari AS tersebut, tetapi Ankara putus asa karena Washinghton keberatan untuk menjualnya. Padahal, negara yang dipimpin Presiden Tayyip Erdogan itu sangat membutuhkan sistem pertahanan udara canggih untuk melindungi wilayahnya yang rawan konflik.

AS mengubah sikapnya setelah Turki menandatangani kontrak dengan Rusia untuk membeli sistem pertahanan udara S-400 pada tahun 2017.

Kesepakatan Moskow dan Ankara itu dikeluhkan Washington. Alasannya, sistem senjata Rusia tidak kompatibel dengan senjata yang digunakan oleh negara-negara NATO lainnya.

Secara terpisah, dalam sebuah laporan pada akhir November, Pentagon memperingatkan bahwa pembelian sistem S-400 akan memiliki konsekuensi negatif yang tak terhindarkan bagi hubungan AS-Turki serta peran Turki di NATO.

Secara prinsip kerja, sistem rudal Patriot yang digunakan untuk tujuan pertahanan sama dengan S-400 Rusia yakni untuk menembak jatuh rudal dan pesawat yang masuk atau melanggar wilayah negara terkait.

“Pembelian S-400 adalah untuk memenuhi kebutuhan keamanan jangka pendek dan mendesak negara kami. Kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sehingga sistem ini dapat digunakan secara independen dan tidak akan membahayakan sistem (jet tempur siluman) F-35 dan NATO. Kami melanjutkan kontak kami dengan otoritas AS yang juga peka tentang masalah ini," kata Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu ketika ditanya tentang nasib kesepakatan dengan Rusia, yang dikutip Yeni Safak, Jumat (4/1/2019).

Dia menekankan bahwa Turki tidak akan membatalkan perjanjiannya dengan Rusia.

Credit sindonews.com

Iran Bakal Luncurkan Roket Antariksa, AS Ungkit Resolusi PBB

Ilustrasi roket Iran. (Tasnim News Agency/Handout via Reuters)

Jakarta, CB -- Pemerintah Iran sedang bersiap meluncurkan tiga roket yang bisa membawa satelit. Namun, pemerintah Amerika Serikat memperingatkan negara itu bakal melanggar resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa jika berkeras melakukannya.

Wakil Menteri Pertahanan Iran, Brigadir Jenderal Ghasem Taghizadeh menyatakan rencana pelucnuran roket antariksa itu akan dilakukan dalam beberapa bulan mendatang. Negara itu menyatakan melihat potensi ekonomi dalam program satelit, yang bisa menjadi pemasukan negara dan juga digunakan untuk kepentingan intelijen.

"Seluruh satelit ini dibuat dengan kemampuan kami sendiri, dan akan ditempatkan di ketinggian yang berbeda," kata Taghizadeh kepada kantor berita Iran, ISNA, seperti dikutip AFP, Jumat (4/1).

Walau demikian, AS mempunyai pandangan berbeda. Mereka menganggap roket Iran itu bisa dengan mudah diubah untuk pengembangan rudal jarak jauh.

Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo menyatakan teknologi yang digunakan Iran dalam membuat roket antariksa sama dengan yang dipakai dalam rudal balistik. Mereka khawatir jika roket itu berhasil maka Iran bisa membuat rudal yang mencapai AS.

"AS tidak akan diam saja melihat kebijakan rezim Iran yang merusak membuat stabilitas dan keamanan dunia dalam bahaya," kata Pompeo.

Pompeo menyatakan jika Iran nekat meluncurkan roket antariksa itu, mereka melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 yang diputuskan pada 2015 lalu. Isi keputusan itu adalah meminta Iran menghentikan program nuklir serta tidak melakukan kegiatan apapun yang terkait dengan pengembangan rudal balistik yang bisa membawa senjata nuklir.

"Kami mengimbau Iran untuk mempertimbangkan peluncuran dan menghentikan seluruh aktivitas yang terkait dengan rudal balistik, untuk menghindari isolasi diplomatik dan ekonomi yang lebih dalam," ujar Pompeo.

Meski begitu, Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif menyangkal semua argumen Pompeo. Menurut dia seluruh program ruang angkasa atau uji rudal yang menurut mereka sangat penting melanggar resolusi PBB.

"AS juga melakukan pelanggaran yang sama dan mereka tidak dalam posisi untuk mengajari siapapun," cuit Zarif melalui akun Twitternya.

Pernyataan Zarif merujuk pada kesepakatan penghentian program pengayaan uranium yang diteken Iran dengan mantan Presiden Barack Obama. Namun, perjanjian itu dibatalkan oleh Presiden Donald Trump pada 2018.

Credit cnnindonesia.com

Xinjiang - Tibet, Amerika Beri Peringatan Perjalanan ke Cina

Puluhan tentara Cina membentuk formasi saat berjaga-jaga di depan masjid Id Kah di Kashgar, Cina (31/7). Puluhan komunitas Uighur dan Han diserang oleh sekolompok orang yang tidak dikenal yang menewaskan puluhanan orang dan luka-luka. Getty Images

CB, Washington – Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat memperbarui peringatan perjalanan ke Cina agar warga negaranya meningkatkan kehati-hatian terkait penegakan hukum lokal.

Peringatan ini diberikan menyusul meningkatnya ketegangan diplomatik terkait penangkapan seorang eksekutif Huawei Technologies di Kanada dan penangkapan tiga warga negara Kanada di Cina.
“Peringatan perjalanan yang diperbarui ini mempertahankan “Level 2” namun juga memperingatkan warga negara soal adanya pengecekan ekstra keamanan dan kehadiran polisi yang bertambah di wilayah Xinjiang Uighur dan wilayah otonom Tibet,” begitu dilansir Reuters pada Kamis, 3 Januari 2019 waktu setempat.

Peringatan perjalanan ini diterbitkan menyusul penahanan bekas diplomat Michael Kovrig, yang bekerja di lembaga pemikir International Crisis Group, dan Michael Spavor, yang merupakan pengusaha dan dekat dengan pemimpim tertinggi Korea Utara Kim Jong Un. Otoritas Cina menuding keduanya membahayakan keamanan negara.
Seorang warga negara Kanada lainnya yang juga sempat ditahan yaitu Sarah McIver telah dilepas menjelang akhir Desember 2018. Dia sempat ditahan dengan alasan melanggar ketentuan soal bekerja di Cina.
Ketegangan antara Cina dan AS meningkat drastis setelah Direktur Keuangan Global Huawei Tech, Meng Wanzhou, atau dikenal sebagai Sabrina Meng, ditahan otoritas Kanada pada 1 Desember 2018.

AS menuding Meng terlibat pengaturan skema pembayaran pengerjaan proyek infrastruktur telekomunikasi di Iran menggunakan jasa perbankan AS.

Dalam peringatan perjalanan sebelumnya pada 22 Januari 2018, kemenlu AS mendesak warga AS untuk meningkatkan kehati-hatian di Cina karena adanya penegakan hukum lokal dan pembatasan mengenai status kewarganegaraan ganda AS – Cina.
Secara terpisah, CEO Apple Inc., Tim Cook, mengaku tidak merasa khawatir melakukan perjalanan ke Cina.

“Saya baru saja dari sana pada Oktober 2018. Saya akan kembali ke sana (Cina) pada kwartal ini. Jadi sebenarnya ini bukan hal yang jadi pemikiran saya,” kata Cook kepada CNBC pada Rabu, 2 Januari 2019.

Credit tempo.co

PBB: Imigran Arab 'Hilang' Saat Mencari Suaka di Algeria

Aljazair

Seratus imigran itu telah diusir karena dicurigai sebagai militan.

CB, PBB -- Badan pengungsi PBB (UNHCR) mengungkapkan kekhawatiran atas keselamatan 100 warga Arab yang hilang setelah mencari suaka di Aljazair. Pejabat lokal mengatakan, para migran tersebut tak diterima di Aljazair.

"Sekitar 120 warga Suriah, Palestina dan Yaman tertahan di Tamanrasset Center di selatan Aljazair sebelum di bawa ke area dekat pos perbatasan Guezzam pada 26 Desember," ungkap UNHCR dalam pernyataan resmi seperti dilansir The National.

UNHCR mengungkapkan dari 120 migran tersebut, 20 di antaranya masih terdampar di gurun. Gurun ini terlekat beberapa kilometer dari pos perbatasan Guezzam. "100 individu lainnya yang dibawa ke perbatasan tak ada penjelasannya," papar UNHCR.

Pejabat Kementerian Dalam Negeri Aljazair Hacen Kacimi mengungkapkan bahwa 100 orang tersebut telah diusir karena dicurigai berkaitan dengan kelompok militan. Keseratus orang yang diusir tersebut sebagian besar merupakan warga Suriah dari Aleppo.

Kacimi mengatakan, para imigran tersebut masuk ke Aljazair secara ilegal. Mereka telah menjalani sidang pada September lalu dan pengadilan memutuskan agar mereka diusir.

Komentar ini diungkapkan setelah Algerian League for Defence of Human Right mengecam deportasi 50 imigran ke Niger. Imigran yang dideportasi termasuk perempuan adan anak-anak.
Oktober lalu, PBB mendesak Aljazair untuk berhenti mengusir imigran Afrika secara kolektif di area perbatasan dengan Niger. Pernyataan ini dikeluarkan setelah kelompok kanan menuduh Aljazair mengumpulkan ribuan orang kemudian membuang mereka ke gurun.

Aljazair yang tak memiliki aturan suaka tengah menghadapi lonjakan imigran dari sub-Sahara dalam beberapa tahun erakhir. Diperkirakan ada sekitar 100 ribu imigran yang masuk ke negara tersebut dalam beberapa tahun belakangan.

Credit republika.co.id

Israel Bunuh 56 Anak Palestina Sepanjang 2018

Anak-anak Palestina

Foto: muhamad subarkah

Israel membunuh rata-rata seorang anak Palestina setiap pekan.

CB, TEPI BARAT -- Organisasi Defence for Children International Palestine (DCIP) melaporkan sebanyak 56 anak Palestina dibunuh Israel selama 2018. Dilansir dari Middle East Monitor (3/1), para saksi mata pembunuhan itu mengatakan tentara Israel membunuh anak-anak yang tak bersenjata dan tidak mengancam pemerintah maupun warga Israel.

Anak-anak Palestina dibunuh oleh penembak jitu, drone, dan pasukan keamanan Israel di sepanjang Tepi Barat. Lima anak yang dibunuh pada tahun lalu berusia di bawah 12 tahun. Sebanyak 49 anak dibunuh saat mereka melakukan demonstrasi The Great March of Return.

Sebanyak 73 persen tentara Israel menggunakan peluru tajam dalam menghadapi anak-anak Palestina. Tidak hanya tentara Israel yang menjadi ancaman bagi anak-anak Palestina tapi juga tentara Palestina sendiri.

"Sebanyak 140 kasus anak-anak Palestina ditangkap tentara Palestina," kata DCIP dalam laporannya tersebut.

Israel juga menangkap 120 anak-anak Palestina di Tepi Barat. Baik di tangan tentara Israel maupun tentara Palestina, anak-anak Palestina mengalami kekerasan. Hal ini menunjukkan penjajah Israel berkerja sama dengan pemerintah Palestina mengincar lapisan rakyat Palestina yang paling rentan dan lemah.

Terlebih pembunuhan dan serangan yang dilakukan penembak jitu Israel terhadap anak-anak Palestina di demonstrasi the Great March of Return menunjukkan mereka memang mengincar generasi yang akan melanjutkan perlawanan terhadap penjajahan Israel. Hukum internasional tidak berguna bagi Israel maupun pemerintah Palestina.

Mereka terus melakukan pelanggaran hukum internasional terhadap anak-anak Palestina. Hukum internasional hanya relevan ketika Palestina menghadap ke Dewan Sidang PBB yang juga tidak mengindahkan hukum internasional dengan benar. Sementara itu, masyarakat internasional juga membiarkan kekerasan terhadap anak-anak itu terjadi.

Dalam laporan DCIP terlihat rata-rata tentara Israel membunuh satu anak Palestina per pekan. Stasistik sebelumnya lebih buruk lagi. Dari tahun 2000 sampai 2014 rata-rata Israel membunuh anak Palestina setiap tiga kali sehari.

Organisasi Pembebasan Palestina (HAMAS) juga sudah meminta rakyat Palestina dan fraksi Islam di Palestina untuk memberontak terhadap Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang dianggap diktator. Dalam pernyataan yang diunggah di situs mereka, Hamas menyangkan pidato Abbas yang menyerang Gaza dan Hamas.

"Pidato ini mencerminkan kepribadian orang kalah, yang mana tidak pantas menjadi presiden atau rakyat Palestina yang berani," kata Hamas dalam pernyataannya tersebut.

Credit republika.co.id

https://internasional.republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/19/01/03/pkrbqz382-israel-bunuh-56-anak-palestina-sepanjang-2018

India Kembali Deportasi Rohingya ke Myanmar

Ilustrasi masyarakat Rohingya. (REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)

Jakarta, CB -- Pihak kepolisian India kembali membawa satu keluarga Muslim Rohingya ke perbatasan Myanmar dengan bus untuk dideportasi, Kamis (3/1).

Keluarga beranggotakan lima orang itu merupakan kelompok Rohingya kedua yang dideportasi oleh India selama empat bulan perburuan imigran gelap.

Polisi mengatakan keluarga berisi suami, istri, dan tiga anak itu sebelumnya telah ditangkap dan dipenjara di negara bagian Assam pada 2014 karena ketahuan memasuki India tanpa dokumen sah.

"Mereka sekarang berada di gerbang perbatasan di negara bagian Manipur, dan kami sedang menunggu pejabat Myanmar untuk menjemput mereka secara resmi," tutur Bhaskar Jyoti Mahanta, perwakilan kepolisian Assam, kepada Reuters.

Menurut Mahanta, selain satu keluarga berisi lima orang tersebut, penjara di Assam juga masih menahan 20 orang lainnya yang berasal dari Myanmar. Semuanya ditangkap karena masuk India secara ilegal.

Namun tidak dijelaskan lebih lanjut apakah semuanya merupakan Rohingya yang merupakan minoritas di Myanmar.

"Kami akan mengirim mereka kembali ke Myanmar begitu mendapat izin perjalanan dari negaranya Sebagian besar dari mereka menyelinap ke India untuk mencari penghidupan," kata Mahanta.

Deportasi pertama dilakukan oleh India pada Oktober lalu dengan mengirim pulang tujuh orang Rohingya.

Hal tersebut memicu kekhawatiran repatriasi bagi mereka yang masih berlindung di kamp-kamp pengungsian, bahwa mereka akan kembali mendapatkan pelecehan di tangan Myanmar.

Hingga kini belum ada kabar lebih lanjut mengenai nasib orang-orang yang telah dideportasi.

Pemerintah India memperkirakan sebanyak 40 ribu Rohingya tinggal di penampungan di penjuru negara itu, termasuk ibu kota New Delhi.

Keberadaan Muslim Rohingya dianggap ilegal dan membawa risiko terhadap keamanan negara oleh pemerintah nasional Hindu India.

Pemerintah telah memerintahkan agar puluhan ribu warga Rohingya, yang tinggal di pemukiman kecil dan kumuh di India, diidentifikasi dan segera dipulangkan.

Pada Agustus lalu, sebuah laporan PBB menuding militer Myanmar melakukan pembunuhan massal dan pemerkosaan di Rohingya dengan label genosida pada tahun 2017.

Insiden pembantaian tersebut mendorong lebih dari 700 ribu Muslim Rohingya melarikan diri ke negara tetangga, Bangladesh.

Hingga kini Myanmar masih membantah tuduhan tersebut dan mengatakan militernya hanya melancarkan operasi kontra pemberontakan setelah serangan dilakukan kepada pos-pos keamanan oleh pemberontak Muslim, Agustus lalu.

Credit cnnindonesia.com

Mahathir: Saya Teman Baik China

Usai membatalkan sejumlah proyek, Mahathir Mohamad kerap dijuluki anti-China. Namun kini, sang PM Malaysia buka suara dan mengaku bahwa ia teman baik China. (AFP PHOTO/POOL/HOW HWEE YOUNG)

Jakarta, CB -- Setelah membatalkan sejumlah proyek, Mahathir Mohamad kerap dijuluki anti-China. Namun kini, sang Perdana Menteri Malaysia buka suara dan mengaku bahwa ia adalah teman baik China.

"Banyak warga China kenal saya. Mereka melihat saya sebagai teman baik China," ujar Mahathir dalam wawancara khusus dengan Si Chew Daily.

Melanjutkan pernyataannya, Mahathir berkata, "Hanya karena pemerintah Malaysia meminta peninjauan kembali proyek Jaringan Kereta Pesisir Timur (ECRL) dan membatalkan proyek jalur pipa gas alam Sabah dan Melaka lantas saya disebut tak bersahabat?"

Ia kemudian menjelaskan bahwa pemerintah China sendiri sudah memahami Malaysia kini sedang menghadapi masalah keuangan serius.

"Saya mengatakan kepada mereka bahwa kami tak bisa memenuhi (proyek itu). Ini bukan masalah kami mau atau tidak. Itu semua memang proyek yang buruk sejak awal dan kami tidak sanggup," tuturnya.

Terkait ECRL, Mahathir mengatakan bahwa pemerintah masih bernegosiasi dengan China. Jika China setuju, Malaysia akan melanjutkan proyek tersebut dalam skala lebih kecil.

Namun hingga saat ini, belum ada solusi yang baik. Kedua negara juga masih mencari waktu lain untuk menggelar negosiasi lanjutan.

"Kami mencoba memastikan agar China tidak rugi dan kami tak perlu mengeluarkan terlalu banyak uang," ucap Mahathir sebagaimana dikutip The Straits Times.

Mahathir kembali menekankan bahwa Malaysia kini terimpit di tengah situasi sulit karena jika mereka membatalkan proyek itu, pemerintah harus membayar kompensasi besar. Di sisi lain, pemerintah secara finansial tak bisa mengeksekusi proyek itu.

"Kami terus bernegosiasi dengan mereka, baik itu dengan cara formal maupun informal. Bagi China, ini kontrak yang bagus. Mereka bisa mendapatkan banyak uang dan mereka tak mau beradaptasi," tutur Mahathir.

Kejanggalan proyek ini mulai terendus setelah koalisi Mahathir, Pakatan Harapan, mengambil alih pemerintahan dari koalisi Barisan Nasional yang dipimpin Najib Razak dalam pemilu bersejarah pada tahun lalu.

Saat itu, jajaran pemerintahan Mahathir menyadari bahwa Najib menggagas proyek itu menggunakan pinjaman bank dan sistem kontrak yang tak menguntungkan. PH pun berupaya merombak proyek itu.

"Tidak mudah karena ada sejumlah persyaratan dalam kontrak. Kita tidak bisa berhenti. Kami tidak punya uang untuk membayar China. Jika kami mengalihkan proyek itu, akan ada kompensasi besar," katanya.

Menurut Mahathir, jika bisa, pemerintah memilih untuk membatalkan proyek itu. Selain biaya yang besar, proyek itu juga dianggap tak menguntungkan bagi masyarakat Malaysia.

Memberikan contoh, Mahathir kemudian mengungkap bahwa biaya pembangunan ECRL diperkirakan mencapai 60 juta ringgit.

"Anda tahu bahwa proyek rel yang dilintasi penumpang feri dan kargo di barat tak pernah mengeluarkan biaya. Namun bagi ECRL, penumpangnya lebih sedikit dan mereka miskin. Mereka tak punya bisnis seperti warga di pesisir barat. Jadi, kalian tidak akan mendapatkan untung dari ECRL," katanya.

"Timbal balik dari proyek ini juga hampir nol dan kami harus membayar utang 55 juta ringgit. Jika kami tak membayar, akan didenda. Anda harus membayar jika punya utang dari bank."

Mahathir sendiri mengklaim pemerintahannya meraup keuntungan lebih banyak dari Najib. Namun, profit itu juga belum cukup untuk membiayai semua pembangunan Malaysia yang kini sedang melamban.

Credit cnnindonesia.com

https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190103161228-106-358251/mahathir-saya-teman-baik-china

Pemerintah Xinjiang abadikan bukti serangan 1992-2015

Pengunjung mengamati berbagai jenis senjata api dan senjata tajam yang disita petugas dari serangkaian pelaku aksi di Xinjiang selama periode 1996-2015 yang dipajang di Gedung Pameran Kasus-Kasus Utama Serangan Terorisme Dengan Kekerasan Xinjiang di Urumqi, China, Kamis (3/1). Ruang pameran tersebut baru beroperasi pada Desember 2018. (M. Irfan Ilmie)

"Kalau ada kelompok masyarakat atau komunitas tertentu, termasuk organisasi HAM di seluruh dunia, tentu dengan senang hati kami terima kunjungannya"

Urumqi, Xinjiang (CB) - Pemerintah Daerah Otonomi Xinjiang mengabadikan berbagai barang bukti serangkaian serangan dan bentrokan dengan kekerasan di wilayah barat China tersebut selama kurun waktu 1992-2015.

Barang-barang bukti berupa foto para korban, rekaman kamera pemantau (CCTV), senjata api, senjata tajam, senjata rakitan, dan bom rakitan disimpan dan dipajang di gedung Pameran Kasus Utama Serangan Terorisme Dengan Kekerasan Xinjiang di Urumqi.

"Ruang pameran itu kami bangun sejak 2014 dan baru beroperasi bulan Desember lalu," kata Deputi Direktur Jenderal Publikasi Partai Komunis China Komite Regional Xinjiang, Shi Lei, kepada Antara di Urumqi, Kamis (3/1).

Namun menurut dia, gedung tersebut tidak dibuka untuk umum untuk menghindari pengaruh negatif terhadap warga daerahnya, terutama yang masih berusia anak-anak dan usia produktif lainnya.

"Kalau ada kelompok masyarakat atau komunitas tertentu, termasuk organisasi HAM di seluruh dunia, tentu dengan senang hati kami terima kunjungannya," ujarnya.

Dengan beroperasinya ruang pamer di Ibu Kota Daerah Otonomi Xinjiang itu, dia berharap polemik mengenai isu mengenai Uighur yang menjadi konsumsi publik internasional bisa terjawab.

Di gedung tersebut tersimpan foto-foto dan cuplikan video serangan atau aksi dengan kekerasan yang tidak hanya terjadi di Xinjiang, melainkan di daerah lainnya di Tiongkok, seperti Kunming (Provinsi Yunnan) dan percobaan bom bunuh diri di Beijing.

Foto-foto korban dipasang di seputar dinding ruang pamer berukuran besar tersebut dengan beberapa bagian diburamkan.

Demikian halnya dengan cuplikan video serangan dengan kekerasan di berbagai tempat, seperti kantor polisi, kantor pemerintahan, jalanan umum, pasar, masjid, dan tempat konsentrasi masyarakat lainnya juga ditayangkan di beberapa sudut ruang pameran.

Menariknya lagi, ratusan pucuk senjata tajam dan senjata api serta ratusan jenis bom rakitan yang disita petugas dari para pelaku aksi juga dipajang di ruang pameran tersebut.

Berdasarkan foto dan video kasus serangan dan bentrokan di berbagai wilayah di Xinjiang, beberapa korban juga dari kalangan etnis Muslim Uighur yang mendiami sebagian besar daerah otonomi berbatasan dengan Mongolia, Rusia, Kazakhstan, Tajikistan, Kirgizstan, dan Pakistan itu.

"Tadi sudah Anda lihat sendiri ada imam masjid beserta keluarganya dan juga beberapa petugas kepolisian turut menjadi korban dalam serangkaian serangan terorisme di Xinjiang," kata Shi.

Oleh sebab itu, lanjut dia, kasus di Xinjiang yang sudah berlangsung selama 23 tahun tersebut tidak bisa dikaitkan dengan agama atau kelompok etnis tertentu.

Maka dari itu pula, penindakan yang dilakukan oleh pemerintah setempat juga tidak memandang suku, agama, dan ras tertentu, tambahnya.

"Semua bentuk tindakan terorisme adalah kejahatan karena memang terorisme dan radikalisme di Xinjiang tidak memilih sasaran dari etnis dan agama tertentu," ujarnya.

Sebelumnya Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sejumlah negara Barat menyoroti pola penindakan pemerintah Xinjiang terhadap etnis Uighur karena dianggap melanggar Hak Asasi Manusia, terutama pascakabar keberadaan "kamp pendidikan kembali" di wilayah itu dan penolakan akses terhadap Komisioner Kebijakan HAM Jerman, Barbel Kofler pada awal Desember 2018.

Pemerintah China menyangkal seluruh laporan terjadinya pelanggaran HAM di wilayah itu .

Credit antaranews.com

Taiwan Tembakkan Rudal Supersonik saat Diancam China

TAIPEI - Angkatan Laut Taiwan menembakkan sejumlah rudal hipersonik dalam sebuah latihan militer. Rekaman manuver senjata tangguh itu dirilis beberapa jam sebelum Beijing mengancam akan menggunakan kekuatan militer untuk memaksa reunifikasi Taiwan dengan China.

Ancaman Beijing itu disampaikan Presiden China Xi Jinping dalam pidatonya hari Rabu lalu.

Dalam sebuah video yang di-posting di akun Facebook Angkatan Laut Taiwan, sebuah rudal anti-kapal Hsiung Feng-3 terlihat diluncurkan dari sebuah korvet siluman Tuo Chiang yang tampak futuristik. Senjata ini berpotensi menghancurkan kapal-kapal perang China jika konflik benar-benar pecah.

Hsiung Feng-3 yang berbasis pada ramjet roket terintegrasi memungkinkannya menghantam target di mana saja dengan jangkauan antara 30 km hingga 400 km. Senjata itu adalah iterasi terbaru dalam keluarga rudal yang pertama kali dikembangkan oleh Taiwan pada tahun 1970-an.

Mengutip laporan Asia Times, rudal Hsiung Feng-3 dapat menembus pertahanan kapal musuh saat melaju dengan kecepatan supersonik hingga Mach 3.0. Senjata itu juga dilengkapi hulu ledak penindas baja yang menghasilkan kekuatan destruktif luar biasa yang dapat menghapus sistem pertahanan kapal milik target atau musuh.

Sementara itu, perisai rudal Taiwan juga ditopang oleh Hsiung Feng-2E, rudal jelajah taktis surface-to-surface (permukaan-ke-permukaan) yang dimodelkan pada seri Tomahawk Amerika Serikat (AS) dengan jangkauan 600 km dan mampu menghantam sasaran di provinsi Fujian di China.

Militer negara itu juga dalam pengembangan varian baru dari AIM-9 Sidewinder, yang merupakan seri rudal air-to-air (udara-ke-udara) yang dipandu oleh inframerah-homing yang dipasok dari Amerika Serikat.

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengatakan bahwa wilayahnya tidak akan menerima aturan politik "satu negara, dua sistem" dengan China. Tsai juga mendesak China untuk memahami pemikiran dan kebutuhan rakyat Taiwan.Dalam pidato tahun baru awal pekan ini, Tsai mengatakan China harus menggunakan cara damai untuk menyelesaikan perbedaannya dengan Taiwan dan menghormati nilai-nilai demokrasi.

Sedangkan Presiden China Xi Jinping dalam pidatonya hari Rabu mengatakan bahwa tidak ada yang dapat mengubah fakta bahwa Taiwan adalah bagian dari China. Menurutnya, reunifikasi harus dilakukan, termasuk menggunakan kekuatan militer.

"Sebagian besar rakyat Taiwan jelas menyadari bahwa kemerdekaan Taiwan akan mengarah pada 'bencana besar'. China tidak akan menyerang orang-orang China. Kami bersedia menggunakan ketulusan dan kerja keras untuk berjuang demi prospek penyatuan kembali secara damai," kata Xi Jinping.

"Kami tidak berjanji untuk meninggalkan penggunaan kekuatan dan mencadangkan pilihan untuk menggunakan semua tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan ini dan mencegah kemerdekaan Taiwan," ujarnya.

Graham Ong-Webb dari S. Rajaratnam School of International Studies mengatakan kepada Euronews yang dilansir Jumat (4/1/2019) bahwa konflik bersenjata antara China dan Taiwan terlihat semakin tidak mungkin. Menurutnya, Taiwan yang didukung AS secara militer telah kalah dari China.

"China secara ekonomi lebih kuat dari sebelumnya, keseimbangan militer antara China dan Taiwan telah condong ke China," ujarnya.

“Saat ini, Taiwan mulai berdamai dengan (situasi) militer yang semakin memburuk. Dengan bantuan keuangan dan peralatan Amerika, saya pikir orang Taiwan harus mampu memperkuat pertahanannya," katanya.

“Kita berakhir dalam situasi hari ini di mana Taiwan secara militer lebih lemah, orang akan berpendapat demikian, tetapi pada saat yang sama kita memiliki demografi sosial di Taiwan yang telah banyak berubah," paparnya.

"Pemuda Taiwan saat ini merasa sangat kuat tentang identitas diri dan kemandirian," imbuh dia.

Credit sindonews.com

https://international.sindonews.com/read/1367778/40/taiwan-tembakkan-rudal-supersonik-saat-diancam-china-1546562718

Bolsonaro Buka Pintu untuk AS Bangun Pangkalan Militer di Brasil

BRASILIA - Presiden baru Brasil Jair Bolsonaro mengatakan bahwa dia akan terbuka terhadap kemungkinan Amerika Serikat mengoperasikan pangkalan militer di wilayah negaranya. Sikap presiden pro-Israel ini merupakan perubahan tajam dalam kebijakan untuk asing.

Bolsonaro, yang secara resmi mengambil alih kekuasaan pada hari Selasa lalu, mengatakan bahwa dukungan Rusia terhadap "kediktatoran" Presiden Nicolas Maduro di Venezuela telah secara signifikan meningkatkan ketegangan di kawasan Amerika Selatan. Menurutnya, itu merupakan perkembangan yang mengkhawatirkan.

Ditanya oleh jurnalis SBT TV dalam sebuah wawancara apakah kebijakannya itu berarti dia akan mengizinkan kehadiran militer AS di Brasil, Bolsonaro menjawab bahwa dia pasti akan bersedia untuk menegosiasikan kemungkinan tersebut.

"Tergantung pada apa yang terjadi di dunia, siapa yang tahu jika kita tidak perlu membahas pertanyaan itu di masa depan," kata Bolsonaro, yang dilansir Reuters, Jumat (4/1/2019).

Dia menekankan bahwa apa yang dicari Brasil adalah memiliki "supremasi di Amerika Selatan".

Pemimpin sayap kanan itu mengubah kebijakan luar negeri Brasil yang bertahan sejak lebih dari satu dekade. Sebelumnya, Brasil yang dikuasai Partai Buruh yang berhaluan kiri menekankan hubungan antar-negara Amerika Selatan atau dikenal sebagai hubungan Selatan-Selatan dan kadang-kadang berseteru dengan AS di panggung internasional.

Bolsonaro merupakan mantan kapten Angkatan Darat berusia 63 tahun dan pengagum kediktatoran militer Brasil tahun 1964 sampai 1985. Dia dikenal sebagai pemimpin pro-Presiden AS Donald Trump dan dengan cepat memperdalam hubungan Brasil dengan Amerika Serikat dan Israel.

Penasihat keamanan nasional Bolsonaro, pensiunan Jenderal Angkatan Darat Augusto Heleno, mengonfirmasi pada hari Kamis bahwa Presiden Bolsonaro ingin memindahkan kedutaan Brasil di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Namun, pertimbangan logistik menghalangi jalannya.

Heleno tidak merinci pertimbangan logistik yang dia maksud. Tetapi sektor pertanian yang kuat di negara itu menentang pemindahan kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem dan membuat marah negara-negara Arab yang membeli miliaran dolar daging halal Brasil setiap tahun.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merupakan pemimpin dunia pertama yang mengunjungi Brasil minggu ini ketika dia menghadiri pelantikan Bolsonaro. Setelah pertemuan pribadi, Netanyahu mengatakan bahwa Bolsonaro mengatakan kepadanya bahwa memindahkan kedutaan adalah masalah "kapan, bukan jika".

"Ada keinginan yang jelas bahwa ini terjadi, tetapi belum ada keputusan tentang tanggal," kata Heleno.

Dia mengklaim Brasil tidak berpikir bahwa ekspor akan terancam dengan pemindahan kedutaan di Israel. Alasannya, diplomat Brasil akan bekerja dengan mitra dagang Timur Tengah untuk meredakan kekhawatiran tersebut.

Bolsonaro dan beberapa gubernur negara bagian di Brasil saat ini sedang berupaya membeli pesawat tanpa awak dan berkiblat pada Amerika Serikat dan Israel untuk teknologi dan sains lainnya ketika mereka berusaha untuk membongkar kartel obat bius yang kuat dan sangat bersenjata.

Credit sindonews.com

https://international.sindonews.com/read/1367779/42/bolsonaro-buka-pintu-untuk-as-bangun-pangkalan-militer-di-brasil-1546564190

Polisi Prancis Tahan Pemimpin Demonstran 'Rompi Kuning'

Polisi Prancis mengamankan aksi demonstrasi di Paris.

Foto: AP Photo/Rafael Yaghobzadeh

Drouet ditahan karena menggelar aksi demonstrasi tanpa izin di Paris.

CB, PARIS - Kepolisian Prancis telah menahan pempimpin demonstran antipemerintah 'Rompi Kuning' Eric Drouet. Penahanan dilakukan karena Drouet menggelar aksi demonstrasi tanpa izin di Paris.

Drouet ditahan pihak kepolisian pada Rabu (2/1) malam ketika ia sedang menuju Champs Elysees di Paris. Sebelumnya, Drouet juga telah menjalani proses pengadilan pada 5 Juni lalu karena membawa senjata.

"Membawa senjata terlarang kategori D," ungkap sumber yudisial seperti dilansir Voice of America.

Di hari yang sama, sejumlah demonstran telah berkumpul di luar restoran cepat saji McDonalds yang terletak di dekat monumen perang Arc de Triomphae. Mereka menungggu kedatangan Drouet pada Rabu malam.
Demonstrasi 'Rompi Kuning' ini mulai digelar pada November di area pedesaan Prancis. Demonstrasi digelar sebagai aksi protes terhadap kebijakan pajak bahan bakar.

Akan tetapi demonstrasi ini berkembang menjadi aksi protes yang lebih luas terhadap kebijakan-kebijakan Presiden Emmanuel Macorn. Mereka menilai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Presiden Macron lebih memihak kepada para pebisnis yang kaya raya.

Para demonstran telah beberapa kali bentrok dengan pihak kepolisian di Paris maupun pihak kepolisian di beberapa kota besar lain di Prancis. Aksi protes ini membuat pemerintahan Macron masuk ke dalam krisis.

Setelah beberapa minggu, Macron akhirnya menghapus kenaikan pajak bahan bakar sebagai respons terhadap protes. Ia pun menjanjikan tambahan pemasukan bagi pekerja dengan upah minimum serta menjanjikan pemotongan pajak bagi para pensiunan.

Sejak itu, jumlah demonstran yang mengambil peran dalam aksi protes Rompi Kuning berangsur berkurang. Akan tetapi para demonstran yang tersisa tetap melanjutkan aksi protes mereka.

Pemimpin sayap kiri Jean Luc Melenchon yang dikenal keral melontarkan kritik terhadap Maron turut angkat bicara terkait penahanan Drouet. Melenchon menilai penahanan Drouet merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan Macron.

"Polisi yang dipolitisasi menarget dan melecehkan pemimpin-pemimpin gerakan Rompi Kuning," tulis Melenchon melalui akun Twitter.

Credit republika.co.id

Menlu Inggris: Assad akan Tetap Bertahan Sementara

Presiden Suriah Bashar al-Assad.

Foto: Reuters

Assad mendapat dukungan kuat dari Pemerintah Rusia.

CB, LONDON -- Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt mengungkapkan, Presiden Suriah Bashar al Assad akan tetap berkuasa untuk sementara waktu. Hunt menilai dukungan Rusia turut berperan dalam mempertahankan kedudukan Assad.

Hunt menegaskan, Inggris tetap pada posisi sebelumnya. Inggris meyakini bahwa tak akan ada perdamaian yang berlangsung lama di Suriah bila negara tersebut masih dipimpin oleh Assad. "Tapi dengan menyesal, kami berpikir ia akan tetap berkuasa untuk sementara waktu," ungkap Hunt seperti dilansir Reuters.

Hunt mengatakan, Rusia mungkin berpikir bahwa mereka telah meraih wibawa atas hal ini. Akan tetapi, Hunt mengatakan Rusia juga turut memikul tanggung jawab terkait dampak yang terjadi.

Hunt melanjutkan, tiap pihak yang ingin terlibat di Suriah perlu memastikan bahwa kedamaian benar-benar dapat tercipta di negara tersebut.

Perang di Suriah telah berlangsung hampir delapan tahun. Perang ini telah menyebabkan jutaan warga Suriah terlantar. Assad telah memegang kendali pada sebagian besar wilayah Suriah. Keberhasilan ini tak lepas dari dukungan yang diberikan oleh Rusia, Iran dan warga Iran dari grup Syiah seperti Hizbollah.

Moscow, Rusia, telah terlibat dalam perang di Suriah sejak 2015. Keterlibatan Rusia dalam perang ini adalah untuk mendukung pemerintahan Suriah yang dipimpin Assad.

Credit republika.co.id

Inggris Berencana Bangun Pangkalan Angkatan Laut di Asia Tenggara

Kapal induk terbaru Inggris, HMS Queen Elizabeth memasuki pangkalan angkatan laut Portsmouth setelah menyelesaikan uji coba laut keduanya, 21 November 2017. HMS Queen Elizabeth akan resmi masuk dalam Angkatan Laut Kerajaan Inggris pada 7 Desember 2017. Matt Cardy/Getty Images

CB, Jakarta - Inggris berencana untuk membangun pangkalan angkatan laut di Asia Tenggara. Rencana ini dikemukakan Menteri Pertahanan Inggris Gavin Williamson, selama wawancara dengan The Sunday Telegraph pekan ini.
Dalam wawancara, Williamson mengatakan pangkalan angkatan laut kemungkinan akan berada di antara Brunei Darussalam dan Singapura, seperti yang dilansir dari South China Morning Post, 2 Januari 2019.

Willamson mengatakan Inggris akan membuka dua pangkalan militer baru dalam beberapa tahun ke depan, termasuk salah satunya di Karibia. Ia mengatakan langkah ini akan mengembalikan Inggris menjadi pemain di ranah global setelah Brexit.
"Ini adalah momen terbesar bangsa sejak akhir Perang Dunia II, ketika kita dapat menyusun kembali diri kita dengan cara yang berbeda, kita benar-benar dapat memainkan peran di panggung dunia yang dunia harapkan kita mainkan," katanya.

Menhan Inggris, Gavin Williamson. REUTERS
Langkah ini menandai perubahan kebijakan dari penarikan Inggris dari pangkalan militer di Asia Tenggara dan Teluk Persia pada 1960-an.
Namun langkah ini, jika direalisasikan, akan membayangi hubungan Cina dengan tetangganya di ASEAN dan akan membuat ketegangan berlanjut setelah kapal perang Inggris berlayar di dekat Pulau Paracel Laut Cina Selatan.

"Ini jelas merupakan gerakan melenturkan otot yang menargetkan Cina dan menunjukkan keterlibatan yang lebih erat dari kekuatan eksternal dalam perselisihan Laut Cina Selatan," kata Xu Liping, seorang profesor di Institut Studi Asia-Pasifik di Chinese Academy of Social Sciences.
Ni Lexiong, seorang pakar kemaritiman di Shanghai University of Political Science and Law, juga mengatakan rencana itu memberikan bukti Inggris dan sekutu kunci Amerika lainnya semakin menyelaraskan diri dengan pendekatan garis keras Presiden AS Donald Trump terhadap Cina.

Beijing telah lama melihat peningkatan aktivitas militer Washington di Laut Cina Selatan yang disengketakan sebagai ancaman bagi stabilitas regional dan telah menyatakan keprihatinannya terhadap strategi Indo-Pasifik, yang dipandang sebagai bagian dari upaya AS yang lebih luas untuk menggagalkan ambisi Cina untuk menjadi negara adidaya global.
Rencana pangkalan militer Inggris bisa menjadi kabar baik bagi sekutu AS di wilayah sengketa Laut Cina Selatan.
Xu juga mengatakan bahwa meskipun rencana Inggris masih pada tahap awal, itu akan menguji hubungan Cina dengan Singapura dan Brunei, yang keduanya adalah bekas jajahan Inggris.

Sultan Hassanal Bolkiah dari Brunei bersalaman dengan Presiden Cina Xi Jinping saat upacara penyambutan di forum Kerja sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC), di Pusat Konvensi Internasional di Danau Yanqi di Beijing 11 November 2014. [Reuters / Kim Kyung- Hoon]
Beijing telah berusaha keras untuk merayu Brunei, pihak lain dalam sengketa Laut Cina Selatan, melalui kerja sama ekonomi Belt and Road Initiative. Presiden Xi Jinping mengunjungi Brunei pada November untuk memperkuat hubungan, yang membuat perdagangan bilateral melambung dalam beberapa bulan terakhir.
Sementara itu, hubungan Cina dengan Singapura, yang bukan merupakan pihak yang menuntut Laut Cina Selatan, diuji dua tahun lalu ketika Beijing menuduh negara kota berpihak pada AS di Laut Cina Selatan.

Selama pertemuan KTT ASEAN pada November kemarin, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong memperingatkan bahwa negara-negara Asia Tenggara telah terjebak dalam persaingan antara Beijing dan Washington dan ASEAN mungkin dipaksa untuk memilih pihak yang bertikai.
Terlepas dari ambisinya untuk mengembalikan kejayaan masa lalunya sebagai negara global, Ni mengatakan masih harus melihat apakah Inggris dapat mengandalkan rencana semacam itu untuk pangkalan-pangkalan luar negeri ketika mereka berjuang dengan kekurangan anggaran selama bertahun-tahun untuk mempertahankan pertahanan militer yang kuat, bahkan untuk pangkalan angkata laut di perairan Asia Tenggara.

Credit tempo.co

https://dunia.tempo.co/read/1160930/inggris-berencana-bangun-pangkalan-angkatan-laut-di-asia-tenggara/full&view=ok

Pusat Hiburan Senilai Rp 38,1 T Dibangun di Riyadh, Arab Saudi

Bangunan mewah hotel Ritz Carlton di Riyadh, Arab Saudi. Salah seorang yang ditahan di hotel tersebut sejak Minggu (05/11) adalah pebisnis Arab Saudi, Pangeran Alwaleed bin Talal. ritzcarlton.com

CB, Jakarta - Pusat hiburan segera dibangun di Riyadh, ibukota Arab Saudi setelah puluhan tahun dilarang. Rencana pembangunan pusat hiburan seluas 100 ribu meter persegi itu resmi diumumkan pada hari Rabu, 2 Januari 2018.

Seperti dilansir dari Reuter, Perusahaan Saudi Entertainment Ventures Company atau SEVEN, perusahaan yang seluruh dananya disubsidi dari dana kerajaan, akan membangun pusat hiburan di Riyadh.

Untuk tahap awal, SEVEN menggelontorkan dana pembangunan pusat hiburan itu sebesar 2,1 miliar pound sterling atau setara dengan Rp 38,1 triliun. Perusahaan ini menggandeng mantan bos Disney, Bill Ernest.

Perusahaan ini nanti akan membangun 20 pusat hiburan di lokasi tersebut seperti pusat kebugaran dan olahraga, restoran, ruang terbuka untuk acara live perfomance, dan bioskop.

Selain menghibur rakyat Arab Saudi, pembangunan pusat hiburan di Riyadh juga untuk menyediakan lapangan pekerjaan, membuat norma-norma sosial jadi lebih bebas dan diversifikasi ekonomi setelah selama bertahun-tahun fokus di sektor ekspor minyak.

Meski Arab Saudi sudah mengumumkan rencana membangun pusat hiburan di Riyadh, namun tidak ada penjelasan besarnya investasi.

Selain itu, bisnis pusat hiburan di Riyadh akan menghadapi tantangan tentang masuknya investor dari luar setelah pembunuhan jurnalis Arab Saudi, Jamal Khashoggi pada Oktober 2018. Milioner Inggris, Richard Branson telah membatalkan dua proyek turisme yang didukung pendanaan publik di sepanjang pantai Laut Merah. Belum ada kabar tentang kerja sama lanjutan di bisnis turisme Arab Saudi.

Credit TEMPO.CO

https://dunia.tempo.co/read/1161108/pusat-hiburan-senilai-rp-381-t-dibangun-di-riyadh-arab-saudi/full?view=ok

Amerika Serikat Gelar Latihan Rudal Pertama di Okinawa

Amerika Serikat Gelar Latihan Rudal Pertama di Okinawa.

TOKYO - Amerika Serikat (AS) akan menggelar latihan rudal pertama di sekitar Pulau Okinawa, Jepang, tahun ini. Langkah tersebut untuk melawan peningkatan agresivitas China.

Militer AS mengungkapkan kepada Jepang bahwa Washington berencana mengerahkan rudal darat ke kapal di Okinawa tahun ini. Latihan rudal ini merupakan yang pertama digelar oleh AS.

“Latihan itu juga melibatkan peluncur roket mobile sebagai langkah antisipasi untuk potensi serangan dari rudal balistik darat ke laut milik China,” papar laporan Sankei Shimbun.

Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah kapal perang China sering berlayar melintasi perairan dekat Okinawa, tempat pangkalan mayoritas tentara AS di Jepang. Para pakar menyatakan, aktivitas maritim China yang semakin aktif itu bagian dari rencana membangun kontrol perairan dalam “rantai pulau pertama” yang menghubungkan Okinawa, Taiwan, dan Filipina.

Beberapa pengamat yakin Beijing berupaya mengakhiri dominasi militer AS di Pasifik barat dengan memperkuat kontrol di rantai pulau kedua yang menghubungkan rantai pulau Ogasawara di selatan Jepang, wilayah AS di Guam dan Indonesia.

Cepatnya perkembangan militer China membuat khawatir negara-negara tetangga Asia. Menteri Pertahanan Jepang tahun lalu menyatakan, China secara sepihak meningkatkan aktivitas militernya. Beijing menegaskan aktivitas itu untuk pertahanan diri.

Meski mengalami persaingan militer yang terus meningkat, AS dan China merupakan mitra dagang dan China menjadi salah satu pemegang terbesar obligasi nasional AS. Ketidakseimbangan perdagangan bilateral mengakibatkan konflik antara dua kekuatan ekonomi terbesar di dunia itu.

Washington dan Beijing saling memberlakukan tarif senilai lebih dari USD300 miliar untuk barang dalam perang dagang dua pihak pada tahun lalu.

Okinawa merupakan pulau paling selatan Jepang yang 70% militer AS di Jepang berada di sana. Keberadaan pangkalan AS di Okinawa juga menjadi polemik berkepanjangan antara warga setempat dan pemerintah pusat Jepang.

“Saya yakin situasi itu tidak adil dan tidak normal. Saya pikir Jepang tidak menghormati keinginan warga Okinawa. Itu karena demokrasi tidak ada di Okinawa,” tutur Denny Tamaki, gubernur baru Okinawa yang menentang keberadaan pangkalan militer AS tersebut, dilansir The Nation.

Tamaki sempat menghentikan kontraktor swasta yang disewa pemerintahan Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe yang hendak memulai fase akhir pembangunan bandara lepas pantai baru untuk Marinir AS di Henoko, utara Okinawa, dengan mereklamasi Teluk Oura dengan tanah, pasir, semen, batu kerikil, dan batu besar.

Fase reklamasi proyek itu diawasi oleh Biro Pertahanan Okinawa, Kementerian Pertahanan Jepang, yang akan membutuhkan waktu lima tahun. Saat proyek itu selesai dan sejumlah landasan dibangun di lahan reklamasi itu, pangkalan baru akan menggantikan Stasiun Udara Futenma Korp Marinir AS, fasilitas besar di tengah kota Ginowan.

Futenma telah menjadi pusat kemarahan warga lokal selama puluhan tahun karena sering terjadi pemerkosaan dan tindakan lain yang tak dapat ditoleransi oleh para tentara AS. Keberadaan pangkalan udara Futenma itu juga mengakibatkan masalah lingkungan, sebisingan, dan sejumlah kecelakaan serius sering terjadi yang melibatkan pesawat militer AS.

Namun rencana AS memindahkan Futenma ke Henoko tanpa menutup pangkalan Futenma itu mendapat penolakan dari mayoritas warga Okinawa yang berpenduduk 1,4 juta jiwa. Dalam beberapa tahun terakhir, para gubernur yang terpilih di Okinawa ingin pangkalan Marinir itu seluruhnya dipindahkan dari wilayah itu.

“Sejak 2014, jika Anda melihat hasil pemilu Okinawa, kita telah katakan ‘tidak’ untuk rencana relokasi,” kata Tamaki. Dia menegaskan, parlemen lokal Okinawa tahun lalu telah menggelar voting untuk resolusi mendesak pemindahan seluruh Marinir AS dari pulau tersebut.

Dalam unjuk rasa perlawanan dramatis pada Agustus lalu, sebanyak 70.000 warga Okinawa berpawai menentang pangkalan Henoko di Kota Naha, Okinawa. Lokasi konstruksi di Henoko juga menjadi tempat unjuk rasa dan blokade yang kemudian dibubarkan secara paksa oleh kepolisian Jepang.

Credit Sindonews.com

https://international.sindonews.com/read/1367776/40/amerika-serikat-gelar-latihan-rudal-pertama-di-okinawa-1546560320

Telepon Putin, Macron Sampaikan Prioritas Prancis di Suriah

Presiden Prancis, Emanuel Macron dalam percakapan dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin menyampaikan prioritas Prancis di Suriah, yakni perang melawan teroris. Foto/Istimewa

PARIS - Presiden Prancis, Emanuel Macron dalam percakapan dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin menyampaikan prioritas Prancis di Suriah. Macron menuturkan, prioritas Prancis di Suriah adalah perang melawan teroris.

"Macron itu ingat bahwa perang melawan terorisme adalah prioritas utama Prancis di Suriah untuk memberantas kelompok ISIS dan menangkal setiap kebangkitan terorisme di wilayah itu," kata Istana Elysee dalam sebuah pernyataan.

Istana Elysee menyatakan, kepada Putin, Macron menegaskan pertarungan ini belum berakhir dan akan dilanjutkan oleh koalisi internasional, meski Amerika Serikat (AS) telah mundur dari Suriah.

Menurut Istana Elysee, dalam percakapan itu juga, Macron menekankan perlunya memastikan semua pihak untuk memenuhi komitmen yang dicapai dalam pertemuan Istanbul pada 27 Oktober 2018 lalu.

"Macron menggarisbawahi bahwa Prancis telah lebih dari sebelumnya berpegang pada solusi politik untuk krisis Suriah sejalan dengan Resolusi 2254 Dewan Keamanan (DK) PBB, satu-satunya cara yang mungkin untuk stabilitas dan perlindungan bagi populasi sipil dan bagi dunia," ungkapnya.

"Dia menunjukkan dalam konteks ini bahwa negara-negara yang bersangkutan harus bertanggung jawab penuh untuk memastikan proses konstitusi yang andal bersama dengan pemilihan umum yang bebas dan adil yang dipantau oleh PBB," tukasnya.

Credit Sindonews

https://international.sindonews.com/read/1367597/41/telepon-putin-macron-sampaikan-prioritas-prancis-di-suriah-1546500530

Dagestan, Potret Negeri 'Paling Islam' di Rusia

Muslim Dagestan

CB, JAKARTA -- Dagestan adalah potret indah sebuah negeri multietnis. Puluhan kelompok etnis dan subetnis hidup di sana. Sementara, di mata para ilmuwan politik, kawasan ini disebut sebagai republik yang paling terislamkan di antara negara-negara federasi Rusia lainnya.

Republik Dagestan terletak di bagian utara wilayah Kaukasus (sebuah kawasan geopolitik di perbatasan Eropa dan Asia). Data yang dikutip Wikipedia dari www.rferl.org menyebutkan, sebanyak 90,6 persen populasi Dagestan adalah Muslim, sementara Kristen dipeluk oleh 9,4 persen sisanya. Sejumlah data lain menambahkan, terdapat pula sejumlah kecil pemeluk agama Yahudi di republik ini.

Menurut The Caspian Sea Encyclopedia (Igor S Zonn), nama Dagestan berasal dari bahasa Turki. Dag berarti "gunung" dan -stan adalah imbuhan Persia yang berarti "daratan". Maka, Dagestan memiliki arti "daratan (tempat) gunung-gunung".

Situs www.government-rd.ru menyebutkan, beberapa kelompok etnis terbesar yang mewarnai keragaman Dagestan adalah Avar, Dargin, Kumyk, Lezgin, Lak, Azerbaijani, Tabasarantsy, Chechen, Nogai, Rutul, Aul, dan Tsakhur. Bangsa Rusia hanya membentuk proporsi kecil dari total populasi, yakni hanya sekitar 4,7 persen.

Selama berabad-abad, Muslim Dagestan didominasi oleh golongan Suni dengan mazhab Syafi'i. Sedangkan, di wilayah Pantai Kaspia, khususnya di Kota Derbent dan sekitarnya, mayoritas populasinya adalah para Muslim Syiah. Kemunculan tasawuf di Dagestan berakar pada abad 14. Dua tarekat sufi yang tersebar luas di negara Kaukasus Utara ini adalah Naqshabandiyah dan Qadiriyah.

Amri Shikhsaidov, guru besar dan ketua Departemen Naskah Oriental pada Institut Sejarah Arkeologi dan Etnografi Dagestani Scientific Center, menuliskan, Islam telah menjadi satu dari sejumlah faktor penting dan berpengaruh bagi kehidupan sosial politik di republik ini. Ia bahkan menekankan dalam tulisan berjudul Islam in Dagestan yang diunggah di situs www.ca-c.org, berbagai situasi di negara tersebut tidak lagi dapat dipahami di luar konteks agama.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

https://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/dunia/19/01/01/pkntug313-dagestan-potret-negeri-paling-islam-di-rusia

Wali Kota di Meksiko Tewas Ditembak 2 Jam Usai Dilantik

Alejandro Aparicio (Alejandro Aparicio/Facebook via CNN)

Mexico City - Seorang Wali Kota di Meksiko tewas dibunuh sekitar kurang dari dua jam setelah dilantik. Wali Kotaini ditembak hingga tewas saat hendak menghadiri rapat di balai kota setempat.

Seperti dilansir CNN, Kamis (3/1/2018), insiden ini menimpa Alejandro Aparicio yang baru dilantik sebagai Wali Kota Tlaxiaco di Oaxaca, Meksiko pada Selasa (1/1) lalu. Saat Aparicio dalam perjalanan ke balai kota untuk menghadiri rapat dengan sejumlah koleganya, seorang pria melepas tembakan ke arahnya.

Tembakan itu mengenai Aparicio dan tiga orang lainnya. Semuanya dengan segera dilarikan ke rumah sakit setempat, namun nyawa Aparicio tidak bisa diselamatkan. Dia dinyatakan meninggal dunia akibat pendarahan dalam yang dideritanya.

Kantor Jaksa Agung Wilayah Oaxaca dalam pernyataannya menyebut tembakan itu mengenai bagian paru-paru sebelah kanan dan memicu pendarahan dalam.

Satu orang lainnya yang merupakan pejabat lokal dinyatakan meninggal dunia pada Rabu (3/1) pagi waktu setempat. Dua korban luka lainnya masih menjalani perawatan medis.

Laporan menyebutkan bahwa Aparicio sedang melakukan kunjungan ke beberapa kantor pemerintahan setempat pada Selasa (1/1) dan sedang dikelilingi oleh para pendukungnya saat dia ditembak di jalanan.

Tayangan live stream pada halaman Facebook-nya menunjukkan puluhan orang tampak kebingungan usai penembakan terjadi. Beberapa orang lainnya terlihat memegangi seorang pria yang diyakini bertanggung jawab atas penembakan itu.

Disebutkan kantor Jaksa Agung setempat bahwa seorang pria berusia 34 tahun yang diidentifikasi berinisial JMV telah ditangkap terkait kematian Aparicio. Pria yang diketahui berasal dari wilayah Chiapas itu, sebelumnya pernah bertugas sebagai polisi di wilayah Meksiko bagian utara.

Otoritas setempat meyakini pria itu menjadi satu-satunya sosok yang bertanggung jawab atas kematian Aparicio.

Dalam pernyataan terpisah, Gubernur Oaxaca, Alejandro Murat, mengecam keras serangan itu dan menyerukan penyelidikan menyeluruh untuk kematian Aparicio. "Saya mengecam dengan keras serangan terhadap Wali Kota Tlaxiaco. Saya menyampaikan belasungkawa saya untuk keluarganya dan warga Tlaxiaco," ucapnya.

Sementara itu, Presiden Andres Manuel Lopez Obrador mengaku terkejut mengetahui serangan itu. Dia menyebut wilayah Oaxaca, yang menjadi lokasi kota Tlaxiaco, merupakan salah satu wilayah dengan tindak kekerasan paling minim di Meksiko.

Credit detikNews

https://m.detik.com/news/internasional/d-4369884/wali-kota-di-meksiko-tewas-ditembak-2-jam-usai-dilantik

Kamis, 03 Januari 2019

Trump: Suriah Hanya Pasir dan Kematian, Kami Keluar!

Presiden AS Donald Trump kembali menegaskan bahwa dia akan menarik pasukan AS dari Suriah dan menyebut, tidak apa-apa di Suriah selain pasir dan kematian.Foto/Istimewa

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump kembali menegaskan bahwa dia akan menarik pasukan AS dari Suriah. Dia menyebut, tidak apa-apa di Suriah selain pasir dan kematian.

Dalam sebuah pernyataan, Trump menyatakan, dia tidak menginginkan Suriah. Alasannya, tidak ada yang bisa didapatkan dari negara itu, selain penderitaan dan kematian.

"Kami tidak berbicara tentang kekayaan yang sangat besar. Kami berbicara tentang pasir dan kematian. Saya keluar, kami keluar dari Suriah. Lihat, kami tidak menginginkan Suriah," kata Trump, seperti dilansir Sputnik pada Kamis (3/1).

Pada saat yang sama, ia mengisyaratkan kesiapan untuk terus melindungi pasukan Kurdi yang didukung AS di tengah penarikan pasukan AS, yang menurut Trump akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan.

Terkait dengan rentang waktu penarikan, di mana sejumlah media di AS menyebut, Washington menargetkan penarikan ini rampung dalam empat bulan. Trump mengatakan bahwa dia tidak pernah memberikan jadwal pasti untuk penarikan ini.

Credit Sindonews.com

https://international.sindonews.com/read/1367651/42/trump-suriah-hanya-pasir-dan-kematian-kami-keluar-1546509653

Tentara Israel Gerebek Sekolah Palestina di Bethlehem

Ilustrasi (REUTERS/Mohamad Torokman)

Tepi Barat - Tentara Israel dilaporkan menggerebek sebuah sekolah Palestina di kota Bethlehem, Tepi Barat. Dalam penggerebekan itu, tentara Israel sempat menembakkan gas air mata dan peluru karet.

Seperti dilansir kantor berita Turki, Anadolu Agency, Kamis (3/1/2018), informasi itu disampaikan warga setempat yang menyaksikan langsung penggerebekan itu di sebuah sekolah di kota Tuqu, Bethlehem sebelah timur pada Rabu (2/1) waktu setempat.

Menurut kesaksian warga setempat, tentara Israel melepaskan tembakan peluru karet, gas air mata dan granat cahaya saat penggerebekan berlangsung.

Tidak disebut lebih lanjut nama sekolah yang digerebek. Namun dilaporkan sejumlah siswa mengalami sesak napas sementara akibat gas air mata yang ditembakkan tentara Israel. Mereka menjalani perawatan di lokasi.

Belum diketahui pasti alasan tentara Israel menggerebek sekolah tersebut. Namun, menurut Anadolu Agency, militer Israel biasanya menuduh siswa-siswa Palestina melemparkan batu ke mobil-mobil pemukim Yahudi yang melintas.

Baik militer Israel maupun otoritas Palestina belum memberikan komentar resmi atas penggerebekan sekolah ini.

Diketahui bahwa lebih dari 650 ribu pemukim Yahudi kini tinggal di sebanyak 196 permukiman yang dibangun atas izin pemerintah Israel dan lebih dari 200 'pos' permukiman yang dibangun tanpa izin di wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel.

Credit detikNews

https://m.detik.com/news/internasional/d-4370079/tentara-israel-gerebek-sekolah-palestina-di-bethlehem