PLO: Israel Banyak Rampas Tanah untuk Ekspansi Permukiman

Pembangunan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Foto: EPA

Langkah Netanyahu adalah bagian dari kampanye awal pada pemilihan Israel.

CB, YERUSALEM -- Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Saeb Erekat memberikan tanggapan soal pembangunan permukiman baru di Tepi Barat. Menurut dia, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah banyak merampas tanah dan sumber daya Palestina untuk kepentingan ekspansi permukiman kolonial ilegal Israel.

Erekat juga mengingatkan, langkah Netanyahu adalah bagian dari kampanye awalnya pada pemilihan Israel. Karena itu, Erekat mendesak Pengadilan Kriminal Internasional untuk mempercepat proses penyelidikan kejahatan Israel.

"Apa yang kami saksikan dalam pemilihan Israel sebelumnya adalah perlombaan menghasut yang jelas terhadap hak-hak rakyat Palestina, kehidupan mereka, tanah, dan sumber daya, untuk kepentingan proyek pemukiman kolonial Israel dan untuk menenangkan para pemukimnya," katanya dilansir dari Palestine News Network, Jumat (28/12).

Erekat mengatakan, tindakan ilegal semacam itu adalah kampanye yang disengaja untuk menghancurkan solusi dua negara dan untuk mencegah pembentukan Negara Palestina berdaulat dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya. Dunia pun, kata dia, harus bertindak sebelum terlambat.

Ketidakpedulian dan penghinaan Israel terhadap hukum internasional dan legitimasi, tambah Erekat, didorong oleh kurangnya akuntabilitas internasional. Karena itu menurut dia saatnya telah tiba bagi dunia untuk mengakhiri standar ganda dan memiliki keberanian memenuhi tanggung jawabnya pada Palestina.

"Tanggung jawab internasional bersama harus memastikan implementasi UNSC 2334 untuk menuntut pertanggungjawaban Israel atas kejahatannya yang berkelanjutan terhadap rakyat Palestina," ujarnya.



Sebelumnya, media Israel Haaretz melaporkan, otoritas Israel telah menyetujui pembangunan 1.451 unit rumah baru di permukiman Tepi Barat. Mereka juga memiliki rencana lanjutan untuk pembangunan 837 unit tambahan di beberapa permukiman yang relatif terisolasi.
Dalam laporan itu disebutkan, subkomite permukiman di Dewan Perencanaan Tertinggi  telah membahas rencana tersebut yakni pada Selasa dan Rabu kemarin, lalu memberikan persetujuan akhir untuk 30 unit.

Dewan tersebut menyetujui 220 unit rumah di Givat Ze'ev, 180 di Neveh Daniel, 120 di Karmei Tzur, 129 di Avnei Hefetz, 62 di Ma'aleh Mikhmash, 61 di Tzofim, 42 di Alfei Menashe, 55 di Tomer, 18 di Adora, 18 di Adora , 16 di Metzad dan satu di Shiloh.

Selain itu, 135 unit rumah telah disetujui untuk perluasan lingkungan timur pemukiman Tene Omarim, tetapi masih menunggu persetujuan akhir oleh pengawas lingkungan Administrasi Sipil.

Tiga belas rencana pembangunan yang sudah memasuki tahap awal perencanaan telah dikembangkan, termasuk rencana untuk 152 unit di Shavei Shomron, 94 di Haggai, 100 di Halamish, 75 di Shvut Rachel, sebuah lingkungan di Shiloh yang berfungsi sebagai permukiman terpisah, 98 di dekat Ma'aleh Amos, 82 di Ofra dan dua di Tzofim.

Credit  republika.co.id

Menteri Inggris Desak Israel Batalkan Pembangunan Pemukiman

Warga Tepi Barat Palestina menaiki tangga untuk menlintasi tembok pemisah yang dipasang Israel untuk shalat jumat di Kompleks Al Aqsa, Jumat (8/6). Mereka dilarang memasuki Yerusalem berdasar batas umur minimal yang boleh memasuki Al Aqsa.

Foto: Alaa Badarneh/Antara

Pemerintah Israel disebut setuju pembangunan sebanyak 2.191 unit permukiman baru.

CB, LONDON -- Menteri Inggris untuk Timur Tengah, Alistair Burt mendesak Israel untuk membatalkan pembangunan pemukiman baru di Tepi Barat. Menurut Burt, apa yang dilakukan Israel itu tidak bisa diterima dan mengecewakan.

"Tindakan semacam itu ilegal berdasarkan hukum internasional dan patut dipertanyakan komitmen Israel terhadap perjanjian perdamaian di masa depan dengan Palestina. Kami sangat mendesak Israel untuk menghentikan tindakan seperti itu," kata Burt dilansir Anadolu Agency, Jumat (28/12).

Otoritas Israel telah menyepakati pembangunan ratusan unit permukiman baru khusus untuk Yahudi. Total, ada lebih dari 2.000 unit permukiman baru yang akan dibangun di Givat Zeev di Yerusalem Timur yang diduduki. Hal ini didasarkan pada LSM HAM Israel Peace Now.

LSM HAM Israel yang berbasis di Tel Aviv, itu menyatakan pemerintah Israel telah menyetujui pembangunan sebanyak 2.191 unit permukiman baru di permukiman Givat Zeev tersebut.

"Sejak awal 2018, pemerintah telah menyetujui pembangunan ribuan unit pemukiman baru khusus Yahudi," kata Peace Now dalam sebuah pernyataan, dilansir Anadolu Agency, Jumat (28/12).

Berdasarkan data pemerintahan Palestina, ada sekitar 640.000 pemukim Yahudi yang sekarang hidup di 196 permukiman yang dibangun dengan persetujuan pemerintah Israel. Dan, ada lebih dari 200 pos-pos pemukim di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang dibangun tanpa persetujuan Palestina.

Untuk diketahui, hukum internasional menganggap Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai "wilayah pendudukan" dan menganggap semua aktivitas pembangunan permukiman Yahudi di sana sebagai ilegal.

Sebelumnya Pemerintah Israel memang telah merencanakan pembangunan 1.300 rumah di Tepi Barat. Proyek tersebut sedang menunggu persetujuan akhir dari Subkomite Perencanaan Tinggi Administrasi Sipil Israel. Pembangunan permukiman Israel telah dianggap sebagai penghambat utama perdamaian antara Israel dan Palestina.

Lantaran permukiman dibangun di wilayah Palestina yang diduduki, seperti Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Israel pun tak jarang melakukan penggusuran rumah milik penduduk Palestina guna memuluskan proyek pembangunan permukimannya, dan langkah ini pun kerap dikecam Otoritas Palestina.

Credit  republika.co.id

Legislator Irak Tuntut Penarikan Pasukan AS

Presiden AS Donald Trump dan Ibu Negara Melania mengunjungi tentara Amerika di Pangkalan Udara al Asad, Irak. Foto/Istimewa

BAGHDAD - Anggota parlemen Irak menuntut pasukan Amerika Serikat (AS) meninggalkan negara itu pasca kunjungan mendadak Presiden Donald Trump. Mereka mengecam kunjungan itu sebagai tindakan arogan dan pelanggaran kedaulatan.

Kunjungan Trump ke prajurit dan perempuan AS di Pangkalan Udara al-Asad di Irak barat pada hari Rabu tidak diumumkan dan menjadi subjek keamanan ekstrem, yang merupakan kunjungn rutin presiden ke daerah konflik. Tapi itu terjadi pada saat muatan pengaruh asing telah menjadi isu panas dalam politik Irak, dan itu memicu reaksi keras.

Para anggota parlemen Irak merasa kesal presiden AS itu pergi tiga jam setelah dia tiba tanpa bertemu pejabat mana pun, menarik perbandingan yang tidak menguntungkan untuk pendudukan Irak setelah invasi 2003.

"Trump perlu mengetahui batasannya. Pendudukan Amerika di Irak sudah berakhir," kata Sabah al-Saidi, kepala salah satu dari dua blok utama di parlemen Irak seperti dikutip dari AP, Jumat (28/12/2018).

Trump, al-Saidi menambahkan, telah menyelinap ke Irak, seolah-olah Irak adalah negara bagian Amerika Serikat.

Sementara Trump tidak bertemu dengan pejabat mana pun, ia berbicara dengan Perdana Menteri Adel Abdul-Mahdi melalui telepon setelah perbedaan sudut pandangmengenai pengaturan pertemuan tatap muka antara kedua pemimpin yang dibatalkan, menurut ke kantor perdana menteri Irak.

Kunjungan tersebut dapat memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan untuk kebijakan Amerika, dengan para pejabat dari kedua kubu politik yang berbeda di Irak menyerukan pemungutan suara di Parlemen untuk mengusir pasukan AS dari negara tersebut.

Dalam kunjungan itu, Trump mengatakan ia tidak memiliki rencana untuk menarik 5.200 tentara di negara itu. Dia mengatakan Ain al-Asad dapat digunakan untuk serangan udara AS di Suriah setelah pengumumannya pekan lalu untuk menarik pasukan dari sana.

Usulan itu bertentangan dengan sentimen politik Irak saat ini, yang mendukung klaim kedaulatan atas kebijakan luar negeri dan dalam negeri dan tetap berada dalam konflik regional.

"Irak seharusnya tidak menjadi platform bagi Amerika untuk menyelesaikan perhitungan mereka dengan Rusia atau Iran di kawasan itu," kata Hakim al-Zamili, seorang anggota parlemen senior di blok Islah al-Saidi di Parlemen.

Pasukan AS ditempatkan di Irak sebagai bagian dari koalisi melawan kelompok Negara Islam. Pasukan Amerika mundur dari Irak pada tahun 2011 setelah menyerang pada tahun 2003 tetapi kembali pada tahun 2014 atas undangan pemerintah Irak untuk membantu memerangi kelompok jihadis. Kunjungan Trump adalah yang pertama oleh seorang presiden AS sejak Barack Obama bertemu dengan Perdana Menteri saat itu Nouri al-Maliki di sebuah pangkalan AS di luar Baghdad pada tahun 2009.

Namun, setelah mengalahkan gerilyawan IS di benteng terakhir kota mereka tahun lalu, para politisi Irak dan para pemimpin milisi bersuara menentang kelanjutan kehadiran pasukan AS di tanah Irak.

Pendukung ulama populis Moqtada al-Sadr menang besar dalam pemilihan nasional Mei lalu, berkampanye pada platform membatasi AS dan menyaingi keterlibatan Iran dalam urusan Irak. Anggota parlemen Al-Sadr sekarang membentuk inti dari blok Islah, yang dipimpin oleh al-Saidi di Parlemen.

Blok saingannya, Binaa, yang diperintahkan oleh para politisi dan pemimpin milisi yang dekat dengan Iran, juga tidak menyukai AS. 

Qais Khazali, kepala milisi Asaib Ahl al-Haq yang didukung Iran yang berperang melawan IS di Irak utara, berjanji di Twitter bahwa Parlemen akan memilih untuk mengusir pasukan AS dari Irak, atau milisi akan memaksa mereka keluar oleh "cara lain."

Khazali dipenjara oleh pasukan Inggris dan AS dari 2007 hingga 2010 karena mengelola bagian-bagian pemberontakan Syiah terhadap pendudukan selama tahun-tahun itu.

"Kunjungan Trump akan menjadi dorongan moral yang besar bagi partai-partai politik, faksi-faksi bersenjata, dan lainnya yang menentang kehadiran Amerika di Irak," kata analis politik Irak Ziad al-Arar.

Namun, AS dan Irak mengembangkan ikatan militer dan intelijen dalam perang melawan IS, dan mereka terus membayar dividen dalam operasi melawan militan yang bersembunyi.

Awal bulan ini, pasukan Irak menyerukan serangan udara oleh pasukan koalisi AS untuk menghancurkan sebuah terowongan yang digunakan oleh militan IS di pegunungan Atshanah di Irak utara. Empat militan tewas, menurut koalisi.

"Keberangkatan pasukan AS yang terburu-buru akan membahayakan pengaturan semacam itu," kata analis Irak Hamza Mustafa.

Dan hubungan antara AS dan Irak melampaui ikatan militer. Perusahaan-perusahaan AS memiliki kepentingan besar dalam industri petrokimia Irak, dan para diplomat Amerika sering menjadi perantara antara elit politik Irak yang terpecah belah.

Politisi Sunni Irak sebagian besar diam tentang kunjungan presiden, mencerminkan ikatan yang telah mereka kembangkan dengan AS untuk mengimbangi kekuatan milisi Iran yang didukung dan didominasi oleh Syiah.

Sekretaris pers Gedung Putih Sarah Huckabee Sanders mengatakan Abdul-Mahdi menerima undangan Trump ke Gedung Putih selama pembicaraan mereka lewat telepon, meskipun kantor Perdana Menteri sejauh ini menolak untuk mengkonfirmasi hal itu.


Credit  sindonews.com

Dikecewakan AS, Kurdi Suriah Berpaling ke Rusia dan Assad

Turki menilai milisi Kurdi, YPG, perpanjangan tangan dari kelompok teroris PKK. Foto/Istimewa

DAMASKUS - Para pemimpin Kurdi yang menguasai sebagai besar wilayah utara mendesak Rusia dan sekutunya, Damaskus, untuk mengirim pasukan dan melindungi perbatasan dari ancaman serangan Turki. Hal ini dipicu kekhawatiran mereka dengan keputusan Amerika Serikat (AS) yang meninggalkan Suriah.

Seruan mereka untuk kembalinya pasukan pemerintah Suriah ke perbatasan, yang telah dilakukan oleh para pejuang Kurdi selama bertahun-tahun, menunjukkan kedalaman krisis mereka setelah keputusan tiba-tiba Presiden AS Donald Trump untuk menarik pasukan.

Sementara sedikit yang berubah di lapangan - pasukan AS masih dikerahkan dan Trump mengatakan penarikan akan lambat - pejabat Kurdi berjuang untuk strategi melindungi wilayah mereka dari Turki sebelum Amerika Serikat pergi.

Pembicaraan dengan Damaskus dan Moskow tampaknya menjadi fokus bagi kepemimpinan Kurdi. Ketakutan terburuk mereka adalah terulangnya serangan Turki yang mengusir warga Kurdi dan milisi YPG keluar dari kota Afrin di barat laut awal tahun ini.

Mereka juga berusaha meyakinkan negara-negara Barat lainnya untuk mengisi kekosongan ketika Washington menarik sekitar 2.000 tentara yang kehadirannya di Suriah utara dan timur telah menghalangi Turki sejauh ini.

Wilayah yang dipertaruhkan meliputi sekitar seperempat wilayah Suriah, sebagian besar di sebelah timur Sungai Eufrat, yang dikendalikan oleh Pasukan Demokratik Suriah (SDF), sebuah kelompok yang didominasi oleh YPG Kurdi. Wilayah ini berbatasan dengan Irak di timur dan mencakup tiga kota besar - Qamishli, Hasaka dan Raqqa.

SDF telah menjadi mitra utama Washington di Suriah dalam pertarungan dengan Negara Islam, tetapi Turki memandang para pejuang YPG yang membentuk tulang punggungnya sebagai ancaman dan telah bersumpah untuk menghancurkan mereka.

"Para pejabat dari Suriah utara, yang pergi ke Moskow pekan lalu, akan segera melakukan perjalanan lain, berharap Rusia akan mendorong Damaskus untuk memenuhi tugas kedaulatannya", kata politisi terkemuka Kurdi Aldar Xelil, dikutip dari Reuters, Jumat (28/12/2018).

"Kontak kami dengan Rusia, dan rezim, adalah untuk mencari mekanisme yang jelas untuk melindungi perbatasan utara," jelas Xelil, seorang arsitek rencana otonomi di Suriah utara.

"Kami ingin Rusia memainkan peran penting untuk mencapai stabilitas," tegasnya.

Presiden Bashar al-Assad, yang sudah memimpin sebagian besar Suriah dengan bantuan dari sekutu Iran dan Rusia, telah berjanji untuk memulihkan wilayah SDF. Wilayah itu, yang kaya akan minyak, air, dan tanah pertanian, dipandang penting bagi rekonstruksi Suriah.

Meskipun otonomi yang mereka cari bertentangan dengan Damaskus, pasukan Kurdi sebagian besar menghindari konflik langsung dengan pemerintah selama perang, kadang-kadang bahkan melawan musuh bersama. Mereka mengadakan pembicaraan politik musim panas ini yang tidak berhasil.

Tetapi dengan posisi negosiasi mereka sangat lemah oleh langkah Trump, pihak berwenang Kurdi mungkin berpacu dengan waktu untuk memotong kesepakatan karena Turki mengancam untuk meluncurkan ofensif ke timur Sungai Eufrat.

Turki memandang YPG sebagai perpanjangan dari gerakan PKK Kurdi yang terlarang yang telah melancarkan pemberontakan selama 34 tahun di Turki tenggara. Ankara telah memanfaatkan proksi pemberontak Suriah untuk membantu memerangi YPG di utara.

Khawatir pengumuman AS dapat membuka jalan bagi serangan Turki, SDF telah memperingatkan ancaman yang masih dimiliki oleh Negara Islam. Kelompok ini telah memperingatkan negara-negara Eropa bahwa para jihadis asing ISIS di penjara bisa melarikan diri dan kembali melakukan serangan di dalam negeri negara asalnya. 

"Untuk mengusir serangan Turki, kami sedang membahas berbagai opsi. Kami telah melakukan kontak dengan Rusia, Prancis dan negara-negara Uni Eropa untuk membantu," kata Badran Jia Kurd, seorang pejabat senior Kurdi yang pergi ke Moskow minggu lalu untuk melakukan pembicaraan dengan pejabat kementerian luar negeri Rusia.

"Adalah tanggung jawab pemerintah Suriah untuk melindungi perbatasan wilayah ini dan ini sedang dibahas," katanya kepada Reuters.

Dalam serangan terakhir Turki di Afrin awal tahun ini, SDF merasa dikecewakan oleh Rusia, percaya bahwa Rusia telah memberikan jaminan bahwa Turki tidak akan menyerang wilayah tersebut.

Pemberontak Suriah yang didukung Turki mengatakan mereka telah memobilisasi untuk meluncurkan ofensif berikutnya, dengan target pertama mereka kota Manbij yang berbatasan dengan wilayah di bawah kendali mereka.

Pasukan AS masih berpatroli di dekat Manbij dan sejauh ini tidak ada yang berubah, kata Sharfan Darwish, juru bicara Dewan Militer Manbij yang beraliansi dengan SDF yang menguasai kota itu. Tetapi dalam koordinasi dengan dewan, pemerintah dan Rusia mengirim pasukan di dekat kota pada hari Selasa, katanya.

Politisi Top Kurdi Suriah Ilham Ahmed, yang mengadakan pembicaraan dengan Damaskus awal tahun ini, mengatakan kontak dengan negara tidak pernah berhenti.

"Kami sekarang dalam fase meluncurkan inisiatif baru," katanya pada pertemuan suku di Raqqa, Rabu lalu.

"Kami akan berusaha dengan segala cara untuk menekan rezim ini guna melakukan penyelesaian politik sehingga kami menjaga martabat warga Suriah," tukasnya.



Credit  sindonews.com

UEA Buka Kembali Kedutaan Besar di Suriah

Ilustrasi Suriah. (Delil SOULEIMAN / AFP)

Jakarta, CB -- Uni Emirat Arab membuka kembali kedutaan besarnya di Damaskus, Suriah pada Kamis (28/12), menandai dorongan diplomatik untuk Presiden Bashar al-Assad dari negara Arab sekutu AS yang pernah mendukung pemberontak melawannya.

UEA mengatakan langkah itu bertujuan untuk menormalkan hubungan dan untuk mengurangi risiko campur tangan regional dalam urusan Arab, Suriah.

"Keputusan UEA datang setelah keyakinan bahwa tahap berikutnya membutuhkan kehadiran Arab dan komunikasi dengan Suriah," ujar Menteri Luar Negeri UEA Anwar Gargash dalam unggahan di akun Twitter-nya, dikutip dari Reuters, Jumat (28/12).


Pembukaan kembali kedutaan adalah langkah menuju rehabilitasi hubungan antara Suriah dengan negara-negara Arab. Keanggotaan Suriah di Liga Arab ditangguhkan tujuh tahun lalu.

Gargash mengatakan kepada Al Arabiya TV bahwa pendaftaran kembali akan membutuhkan konsensus Arab.


Bendera UEA akhirnya dikibarkan di kedutaan yang ditutup sejak bulan-bulan awal konflik Suriah hampir delapan tahun lalu. Kementerian Luar Negeri UEA mengatakan petugas administrasi bertanggung jawab atas tugasnya pada Kamis.

Robert Ford, yang menjabat sebagai duta besar AS untuk Suriah ketika pemberontakan terhadap Assad meletus pada tahun 2011, mengatakan pembukaan kembali kedutaan UEA menunjukkan bahwa monarki Teluk Muslim Sunni berusaha untuk menggunakan kembali pengaruh di Suriah untuk menumpulkan bahwa Syiah-nya, musuh yang dipimpin, Iran.

"Saya pikir mereka berharap bahwa dari waktu ke waktu dengan keterlibatan kembali secara finansial dan diplomatik dengan Damaskus, mereka dapat mengurangi pengaruh Iran," kata Ford.

Ford mencatat bahwa UEA memiliki sektor swasta yang dinamis dengan sumber daya yang jauh lebih baik daripada Iran untuk berpartisipasi dalam upaya rekonstruksi besar-besaran yang diperlukan oleh Suriah.


UEA adalah satu dari beberapa negara kawasan yang mendukung kelompok-kelompok bersenjata yang menentang Assad, meskipun perannya kurang menonjol dibandingkan dengan Arab Saudi, Qatar atau Turki. Dukungan Emirat telah dikaitkan dengan kelompok-kelompok yang menentang dominasi Islam atas pemberontakan.

Hampir delapan tahun dalam perang, Assad telah memulihkan kendali atas sebagian besar Suriah dengan dukungan dari Rusia, Iran, dan kelompok-kelompok Muslim Syiah yang didukung Iran seperti Hizbullah Libanon.

Kemajuan militernya meningkat pesat tahun ini dengan kekalahan kantong pemberontak besar terakhir di dekat Damaskus dan pemulihan wilayah barat daya.

Awal bulan ini, Presiden Sudan Omar al-Bashir menjadi kepala negara Arab pertama yang mengunjungi Damaskus sejak awal konflik Suriah, terbang ke bandara Damaskus.

Perbatasan yang melintasi antara Suriah dan Yordania, sekutu AS lainnya yang mendukung pemberontak, dibuka kembali pada Oktober. Sebuah penerbangan penumpang Suriah terbang ke Tunisia pada hari Kamis untuk pertama kalinya dalam hampir delapan tahun.


Seorang diplomat Arab yang tak ingin diungkap identitasnya mengatakan kepada Reuters pekan lalu bahwa dia percaya sebagian besar negara Arab ingin Suriah diterima kembali ke Liga Arab, dengan hanya tiga atau empat negara diperkirakan akan menentangnya.

Senjata, pelatihan, dan dana dari negara-negara Arab disalurkan ke pemberontak Suriah melalui program yang diawasi oleh CIA hingga Presiden AS Donald Trump ditutup tahun lalu. Dalam potensi pengangkatan kembali Assad sebagai presiden, Trump juga pekan lalu memutuskan untuk menarik pasukan A.S. yang dikerahkan di Suriah utara dan timur untuk mendukung milisi pimpinan-Kurdi.

Departemen Luar Negeri AS belum mengomentari langkah UEA. Kendati demikian, Ford percaya bahwa Washington mungkin hanya menyetujui karena pemerintahan Trump berkeinginan tak terlibat banyak lagi.

Pijakan terakhir pemberontak anti-Assad adalah busur wilayah barat laut berbatasan dengan Turki, yang masih mendukung mereka.

Assad telah bersumpah untuk merebut kembali kendali seluruh negara.




Credit  cnnindonesia.com

Rompi Kuning Akan Gelar Aksi Malam Tahun Baru di Prancis

Gerakan rompi kuning akan menggelar aksi protes di Prancis pada akhir pekan ini dan Malam Tahun Baru nanti. (Reuters/Jean-Paul Pelissier)

Jakarta, CB -- Gerakan rompi kuning akan menggelar aksi protes di Prancis pada akhir pekan ini dan Malam Tahun Baru nanti.

"Rompi kuning masih terus bergerak," ujar Laetitia Dewalle, salah satu juru bicara gerakan yang sebenarnya tidak memiliki struktur kepemimpinan itu.

Salah satu perwakilan lainnya, Benjamin Cauchy, mengatakan bahwa rompi kuning akan turun ke jalan pada Malam Tahun Baru "untuk menunjukkan bahwa pergerakan mereka tidak akan berhenti pada tahun yang baru nanti."



Cauchy juga mengingatkan bahwa jika konsesi yang ditawarkan Presiden Emmanuel Macron selama ini tidak berkembang, "kami akan menggelar pergerakan skala besar pada akhir Januari."


Meski ada rencana aksi rompi kuning ini, pejabat pemerintah kota Paris memastikan kepada AFP bahwa perayaan tahun baru di Champs-Elysees akan tetap digelar.

Puluhan ribu turis lokal dan mancanegara biasanya berkumpul di kawasan perbelanjaan yang berakhir di monumen Arc de Triomphe tersebut.



Sejak aksi digelar setiap akhir pekan dari bulan lalu, Champs-Elysees menjadi pusat pergerakan protes terhadap pemerintahan Macron yang kerap berujung ricuh.

Aksi protes yang awalnya mengkritik kenaikan pajak bahan bakar dan peningkatan biaya hidup ini sudah dimulai sejak 17 November dan dengan cepat menyebar berkat media sosial.

Pada awal bulan ini, protes rompi kuning di Paris berujung kericuhan hebat. Sebanyak 378 orang ditangkap dan lebih dari 100 orang terluka.

Menanggapi kerusuhan tersebut, Macron mengumumkan kenaikan upah minimum 100 euro (sekitar Rp1,6 juta) mulai tahun depan. Ia juga akan memotong pajak bagi pensiunan mulai Januari.

Sebagian besar peserta gerakan rompi kuning menganggap solusi Macron itu tak mengatasi masalah utama dari keterpurukan ekonomi mereka. Rompi kuning pun bertekad untuk terus menggelar aksi.



Credit  cnnindonesia.com

Thailand Negara ASEAN Pertama yang Legalkan Ganja untuk Medis

Pejabat Thailand menunjukkan beberapa ganja sebelum konferensi pers Bangkok, Thailand, Selasa, 25 September 2018. Polisi Thailand menyerahkan sekitar 100 kilogram ganja yang disita untuk digunakan dalam penelitian medis. (Foto AP / Sakchai Lalit)

CB, Jakarta - Parlemen Thailand atau yang dikenal National Legislative Assembly (NLA) mengesahkan amandemen narkotika untuk melegalkan produksi, impor, ekspor, kepemilikan dan penggunaan ganja dan kratom untuk kepentingan medis. Ini menjadikan Thailand sebagai negara ASEAN pertama yang melegalkan ganja untuk medis, setelah sebelumnya Korea Selatan menjadi negara Asia pertama yang melegalkan ganja untuk medis.
Undang-undang sah setelah didukung 166 suara dengan 13 abstain, menurut laporan Bangkok Post, 27 Desember 2018. Namun parlemen memutuskan untuk penambahan anggota komisi pengawas narkotika dari 17 menjadi 25 anggota.

Delapan anggota tambahan adalah sekretaris tetap untuk sktor pertanian dan kepala departemen obat-obatan tradisional dan alternatif Thailand, departemen pekerjaan industri, departemen pelayanan kesehatan, departemen kesehatan kejiwaan, dewan medis Thailand, dewan medis tradisional Thailand dan dewan farmasi Thailand.

Pengunjung menunjukkan kuncup ganja yang dibagikan oleh aktivis Steven Thapelo Khundu dalam Cannabis Expo (Pameran Ganja) di Pretoria, Afrika Selatan, 13 Desember 2018. REUTERS Siphiwe Sibeko
Undang-undang yang disahkan akan memberikan wewenang pada komisi pengawas untuk menyetujui produksi, impor, ekspor serta kepemilikan ganja dan kratom, yang mengikuti regulasi.
UU mengizinkan penggunaan ganja dan kratom untuk kepentingan pemerintah dan medis, perawatan pasien, riset dan pengembangan, pertanian, perdagangan, ilmu pengetahuan dan industri.

Secara rinci individu bisa membawa ganja dengan jumlah yang ditentukan untuk perawatan penyakit dengan resep dokter atau petugas medis sertifisi setara. Kepemilikan akan terikat pada syarat yang diajukan oleh komisi pengawasan narkotika.
Individu yang melanggar bisa dikenakan 5 hingga 15 tahun penjara dan/atau denda 1 juta baht atau sekitar Rp 447 juta, tergantung pada ganja atau kratom yang dimiliki.Amandemen UU narkotika legalisasi ganja dan kratom ini akan berlaku dan menjadi dalil hukum setelah dirilis resmi oleh media pemerintah.

Credit  tempo.co

Pesawat Militer Cina Terobos Wilayah Udara Korea Selatan

Pesawat tempur Cina

Foto: Reuters

Angkatan Udara Korsel mengejar pesawat jet Cina.

CB, SEOUL -- Pesawat jet militer Cina memasuki Zona Pertahanan Udara Korea Selatan (KADIZ) tanpa pemberitahuan sebanyak tiga kali. Dilansir dari Yonhap, Kamis (27/12) Angkatan Udara Korea Selatan (Korsel) menanggapinya dengan mengejar pesawat-pesawat jet itu.

Pesawat-pesawat Cina memasuki wilayah yang diidentifikasi sebagai Kadiz pada Kamis (27/12) pukul 10.21 waktu setempat di dekat pulau Jeju dan Leo. Kepala Staf Gabungan (JCS) Korsel mengatakan pesawat jet milik Cina itu keluar sekitar satu jam kemudian.

Mereka lalu masuk lagi ke Kadiz pukul 11.54 dan keluar lagi pada sekitar pukul 14.51 waktu setempat. JCS mengatakan pesawat-pesawat itu kembali masuk pada pukul 14.14 dan keluar lagi pada pukul 15.00.

Pejabat di JCS mengatakan pesawat-pesawat itu diyakini pesawat pengintai tipe Y-9. Angkatan Udara Korsel mengirim pesawat jet untuk melacak pesawat-pesawat tersebut dan mengirimkan peringatan sebagai langkah 'taktis yang biasa dilakukan'.

Di hari yang sama Kementerian Pertahanan Korsel memanggil atase pertahanan kedutaan besar Cina di Korsel. Mereka mengajukan protes kepada kedutaan besar Cina dan meminta adanya langkah-langkah tertentu untuk mencegah hal yang sama terulang kembali.

Kementerian Luar Negeri Korsel juga memanggil pejabat kedutaan besar Cina. Mereka juga mengungkapkan penyesalan atas kejadian ini dan mendesak pemerintah Cina untuk mengambil langkah yang tepat.

Pada bulan lalu, pesawat militer Cina juga memasuki Kadiz. Sudah kedelapan kalinya pesawat militer Cina memasuki Kadiz pada tahun ini. Sebagian wilayah Kadiz bertumpang tindih dengan zona pertahanan udara Cina dan Jepang. Hal itu yang kerap menjadi sumber ketegangan di kawasan Asia Timur. Pejabat militer Korsel mengatakan pesawat-pesawat Cina itu bertujuan untuk menguji tanggapan Korsel dan Jepang.

Identifikasi Zona Pertahanan Udara atau Adiz adalah sebuah wilayah di langit yang diidentifikasi oleh negara tertentu sebagai batas wilayah pesawat asing masuk ke wilayah tersebut. Adiz tidak didefinisikan dalam hukum atau perjanjian internasional apapun. 

Credit  republika.co.id

Badai Salju di AS, Ribuan Penerbangan Dibatalkan

Ilustrasi. (AFP PHOTO/BEN STANSALL)

Jakarta, CB -- Ribuan penerbangan terpaksa dibatalkan atau ditunda karena badai salju hebat yang menerjang kawasan tenggara dan barat Amerika Serikat sejak Rabu (26/12) malam.

Reuters melaporkan bahwa secara keseluruhan, lebih dari 1.000 penerbangan dibatalkan sementara 4.200 lainnya ditunda akibat badai ini.

Dari keseluruhan angka tersebut, hampir 400 penerbangan dibatalkan dari atau menuju Dallas-Fort Worth International Airport dan ratusan lainnya ditunda.



Sementara itu, American Airlines melaporkan bahwa seorang penumpang dan satu awak kabin mengalami cedera lutut dan punggung setelah penerbangan American Eagle yang dioperasikan oleh Mesa Airlines mengalami turbulensi di daerah Dallas-Fort Worth.


Lepas landas dario Bandara Internasional San Luis Potosi, Meksiko, pesawat CRJ-900 yang membawa 74 penumpang dan empat awak itu akhirnya dialihkan ke Austin, Texas.

Armada itu mendarat dengan aman, kemudian penumpang dan awak kabin yang cedera mendapatkan perawatan. Mereka kini sudah keluar dari rumah sakit lokal di Austin.



Di kawasan barat, peringatan badai salju sudah dikeluarkan untuk daerah Kansas, Nebraska, North Dakota, South Dakota, dan Minnesota.

Seorang ahli meteorologi dari Badan Cuaca Nasional AS, Marc Chenard, mengatakan bahwa badai awal ini diperkirakan akan mulai menghantam wilayah tengah negara tersebut pada akhir pekan ini.

Dalam perjalanannya, badai akan semakin kencang hingga diperkirakan menutupi jalan dengan ketinggian 35 sentimeter.

"Hingga pagi ini, kita sudah melihat salju setinggi 15-25 sentimeter di tenggara dan barat dan diperkirakan akan turun salju hingga 15 sentimeter lagi sepanjang hari ini hingga malam. Perjalanan akan terhambat dengan cuaca dan peringatan badai ini," katanya, Kamis (27/12).



Credit  cnnindonesia.com

Australia Diterjang Gelombang Panas, Suhu Nyaris 50 Derajat

Ilustrasi penduduk yang terdampak gelombang cuaca panas. (REUTERS/Max Rossi)

Jakarta, CB -- Gelombang cuaca panas dikabarkan menerjang Australia selepas Natal. Bahkan menurut perkiraan cuaca oleh pemerintah, suhu di sebagian wilayah Negeri Kanguru nyaris menyentuh 50 derajat Celcius.

Seperti dilansir The Guardian, Kamis (27/12), menurut Biro Meteorologi dan Perkiraan Cuaca Australia suhu di wilayah sebelah barat mencapai 49 derajat celcius. Kondisi itu terjadi di daerah Marble Bar dan Pannawonica, Pilbara. Mereka lantas menerbitkan peringatan supaya masyarakat waspada dengan kebakaran hutan.

Penduduk juga diminta tidak berkegiatan di luar rumah lantaran gelombang panas itu bisa mempengaruhi kesehatan.


Suhu panas yang tercatat hari ini hanya selisih sedikit dari yang pernah direkam oleh Australia. Yaitu 50,7 derajat Celcius di Bandara Oodnadatta pada 1960.

Gelombang panas itu menerpa kawasan barat dan selatan Australia, serta Negara Bagian New South Wales dan Queensland. Rata-rata cuaca panas di sana tercatat menyentuh angka 41 sampai 46 derajat Celcius.

Saking panasnya suhu udara, Negara Bagian Victoria mengerahkan pemadam kebakaran ke pemukiman warga untuk menyemprotkan air untuk menurunkan suhu lingkungan.


Kepala Dinas Kesehatan New South Wales, Jeremy McAnulty memperingatkan gelombang panas bisa membuat paru-paru iritasi. Jadi masyarakat yang mengidap asma dan kondisi paru-paru yang ringkih diminta waspada.


Diperkirakan gelombang panas akan menyapu Australia hingga Selasa pekan depan. Terutama di wilayah sebelah barat laut hingga selatan.




Credit  cnnindonesia.com

Rusia Sebut Pemicu Keputusan AS di Suriah Masih Misterius

Rusia menuturkan, pihaknya belum mengetahui alasan sebenarnya dibalik keputusan AS untuk menarik mundur semua pasukan mereka yang berada di Suriah. Foto/Istimewa

MOSKOW - Rusia menuturkan, pihaknya belum mengetahui alasan sebenarnya dibalik keputusan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump untuk menarik mundur semua pasukan mereka yang berada di Suriah.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Igor Tsarikov mengatakan, bukan hanya alasan AS menarik pasukan dari Suriah yang masih menjadi misteri. Namun, rencana masa depan Washington di Timur Tengah juga masih belum diketahui.

"Kami telah berulang kali menunjukkan bahwa kehadiran bersenjata tidak sah AS di Suriah adalah hambatan bagi penyelesaian konflik. Namun, kami masih belum tahu apa-apa tentang alasan keputusan rencana masa depan AS ini. Langkah pertama ini belum dapat dipecahkan," kata Tsarikov, seperti dilansir Sputnik pada Kamis (27/12).

Sementara itu, sebelumnya Rusia juga menuturkan, menyusul pasukan Washington menarik diri dari Suriah, kendali atas wilayah Suriah yang dikuasai AS harus diberikan kepada pemerintah Suriah.

Moskow menyebut, sejak AS mengumumkan mereka akan menarik pasukan dari Suriah, belum ada informasi tentang kontak yang relevan antara Washington dan Damaskus mengenai hal ini.

"Muncul pertanyaan, siapa yang akan menerima kendali atas wilayah Suriah yang dikuasai AS? Jelas, sesuai dengan hukum internasional dan dengan mempertimbangkan apa yang telah dilalui Suriah dan rakyatnya, itu haruslah pemerintah Suriah," ucap juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia lainnya, Maria Zakharova. 

Credit  sindonews.com

Pertahankan Pasukan di Irak, Rusia: Trump Bermain Dua Kaki

Ketua Komite Urusan Luar Negeri Dewan Federasi Rusia, Konstantin Kosachev sebut, Trump mencoba bermain dua kaki dengan pertahankan pasukan AS di Irak. Foto/Reuters

MOSKOW - Ketua Komite Urusan Luar Negeri Dewan Federasi Rusia, Konstantin Kosachev menyatakan, Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mencoba bermain dua kaki dengan mempertahankan pasukan AS di Irak.

"Setelah menyatakan selama kunjungan mendadak ke Irak bahwa ia berniat untuk mempertahankan pangkalan militer di negara itu sebagai batu loncatan untuk tindakan di Suriah, Presiden AS Donald Trump berusaha untuk memiliki keduanya," kata Kosachev, seperti dilansir Tass pada Kamis (27/12).

"Di satu sisi, ia masih ingin untuk menunjukkan niat untuk meninggalkan peran polisi global dengan misi berikutnya di mana darah orang Amerika tumpah demi sebuah negara, yang sebagian besar dari mereka tidak dapat temukan di peta. Di sisi lain, Trump tentu perlu memadamkan Ketidakpuasan di Partai Republik terkait dengan keputusannya untuk menarik pasukan AS dari Suriah," sambungnya.

Dia ingat bahwa keputusan Trump untuk menarik keluar pasukan AS dari Suriah menjadi alasan pengunduran diri Menteri Pertahanan AS, Jim Mattis, yang menurutnya jauh lebih populer di Washington dibading Trump.

"Saya percaya bahwa pernyataan itu tidak akan mengubah apa pun dalam situasi ini. Amerika berada di Irak (tidak seperti di Suriah) dengan alasan yang agak legal karena mereka mendukung perjuangan pemerintah lokal melawan gerilyawan," ungkapnya.

Kosachev menekankan perlunya di semua tingkatan untuk memberi tahu Washington bahwa tindakan militer di Suriah tanpa persetujuan mandat Dewan Keamanan (DK) PBB sama dengan intervensi dalam urusan negara berdaulat dan memenuhi misi seorang polisi global. 

Credit  sindonews.com

Rusia berkoordinasi dengan Turki mengenai kegiatannya di Suriah

Sebagian dari kompleks Kremlin di pusat Moskow, Rusia. Terletak persis di depan Lapangan Merah, Kremlin terlanjur dianggap sebagai simbol kekuasaan pemerintahan di Rusia (dahulu Uni Soviet). (www.kremlintour.com)

Moskow (CB) - Rusia secara erat mengkoordinasikan kegiatannya di Suriah dengan Turki, kata Wanita Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova pada Rabu (26/12).

Ketika berbicara dalam satu taklimat di Moskow, wanita juru bicara itu mengatakan, "Kami secara seksama mengkoordinasikan pandangan kami dan pelaksanaan kebijakan nyata di Suriah dengan rekan Turki kami, baik dalam kebijakan luar negeri maupun dalam operasi militer kontra-teror di lapangan."

Zakharova, sebagaimana dikutip Kantor Berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi, mengumumkan bahwa satu pertemuan dalam format Astana, berkaitan dengan upaya lebih jauh guna memulihkan perdamaian di Suriah, akan berlangsung di Moskow "dalam waktu secepat-cepatnya".

"Kitiga negara penjamin format Astana mempertahankan kontak intensif melalui bermacam saluran. Yang paling penting adalah pertemuan para kepala negara, serta menteri luar negeri dan pertahanan. Kerja sama dilaksanakan di tingkat bilateral dan trilateral. Saya dapat mengatakan kontak semacam itu dirancang dalam waktu dekat, semuanya akan berlangsung di Moskow," kata wanita juru bicara tersebut.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu telah memberitahu mengenai kunjungan yang dijadwalkan pada akhir Desember ke Moskow.

Kunjungan tersebut dilakukan setelah pengumuman mengejutkan pekan lalu oleh Presiden AS Donald Trump bahwa Washington akan menarik semua tentaranya dari Suriah.

Suriah telah terjerumus ke dalam perang saudara mematikan sejak awal 2011, ketika Pemerintah Presiden Bashar al-Assad menindak pemrotes dengan kekuatan tak pernah dilakukan sebelumnya.

Credit  antaranews.com

Trump Soal Keamanan Israel: Kami Beri Mereka Rp65,5 Triliun Setahun

Presiden AS Donald Trump bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Foto/Istimewa

BAGHDAD - Amerika Serikat (AS) membayar triliunan rupiah per tahun untuk keamanan Israel. Karenanya, Israel tidak perlu khawatir kehilangan pengaruhnya di Timur Tengah setelah AS menarik pasukannya dari Suriah.

“Saya berbicara dengan Bibi (Benjamin Netanyahu). Saya memberi tahu Bibi, Anda tahu kami memberi Israel Rp65,5 triliun setahun. Dan mereka melakukannya dengan sangat baik dalam membela diri mereka sendiri," kata Presiden AS Donald Trump kepada wartawan dalam perjalanan kembali dari Irak di mana ia melakukan kunjungan kejutan ke tentara AS yang ditempatkan di sana.

“Kami akan sangat memperhatikan Israel. Israel akan menjadi baik,” imbuh Presiden AS menambahkan, menjawab pertanyaan tentang bagaimana pengunduran dirinya yang diumumkan dari Suriah akan berdampak pada Israel.

"Dan kami terus terang memberi, lebih dari itu, jika Anda melihat buku-buku itu," tukasnya seperti dikutip dari RT, Kamis (27/12/2018).

Israel, yang telah menjadi penerima bantuan luar negeri AS terbesar sejak Perang Dunia II, mengelola selama kepresidenan Barack Obama untuk mendapatkan paket bantuan militer senilai Rp553 triliun selama 10 tahun ke depan. Jumlah ini, bagaimanapun, kurang dari Rp65,5 triliun per tahun yang dicari Netanyahu. Tahun lalu, bantuan AS untuk Israel berjumlah hampir Rp46,6 triliun dan diperkirakan akan meningkat begitu kesepakatan baru dimulai pada tahun anggaran 2019.

Selama bertahun-tahun, negara Yahudi itu telah menggunakan dana AS untuk membangun kemampuan militernya dan sekarang merasa yakin dengan kemampuannya untuk melindungi kepentingannya di wilayah tersebut.

"Kami berdiri teguh di garis merah kami di Suriah dan di mana-mana," kata Netanyahu, mencatat bahwa Israel telah mengembangkan kemampuan khusus dalam senjata dan sistem pertahanan, serta serangan rudal yang dapat menghancurkan target apa pun, bahkan setelah pasukan AS menarik diri dari Suriah.

Pekan lalu Presiden AS mengejutkan dunia dengan mengumumkan bahwa ia akan menarik 2.000 tentara AS keluar dari negara yang dilanda perang saudara tersebut, meninggalkan Israel untuk mengatasi ancaman Iran yang dirasakan itu sendirian.

Tidak terpengaruh dengan hal itu, Netanyahu menekankan bahwa Israel tidak siap untuk menerima pertahanan militer Iran di Suriah. Ia bersumpah untuk melanjutkan serangan terhadap negara tetangganya itu. 

Credit  sindonews.com

Bahayakan Penerbangan Sipil, Netanyahu Malah Memuji Militernya

Jet tempur F-16 milik Israel. Sumber: REUTERS / Amir Cohen/rt.com

CB, Jakarta - Perdana Menteri Israel yang juga menjabat sebagai Kepala Pertahanan sementara Israel, Benjamin Netanyahu, memuji kemampuan Angkatan Udaranya sehari setelah jet-jet tempur Negara Bintang Daud itu melancarkan serangan udara di Suriah.
"Kita berdiri teguh di garis merah di Suriah dan wilayah lain. Potensi Angkatan Udara Israel yang tak tertandingi memungkinkan kita menjangkau wilayah dekat, jauh, dan sangat jauh," kata Netanyahu, di hadapan para Taruna dalam sebuah upacara kelulusan di Pangkalan Angkatan Udara Hatzerim, Israel, Kamis, 27 Desember 2018.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menyampaikan pidato dalam pembukaan kedutaan besar Guatemala, Yerusalem, 16 Mei 2018. [ Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu gestures as he speaks during the dedication ceremony of the embassy of Guatemala in Jerusalem, May 16, 2018. [REUTERS/Ronen Zvulun/Pool]

Dikutip dari rt.com, Kamis, 27 Desember 2018, kemampuan khusus Angkatan Udara Israel dan persenjataan negara itu membuat Tel Aviv sekarang bisa menghancurkan target apapun.Namun dalam kesempatan itu, Netanyahu tidak mau berkomentar mengenai pergerakan jet-jet tempur Israel yang hampir membahayakan dua penerbangan sipil ketika sedang melancarkan serangan ke Suriah pada hari Natal lalu. Kejadian ini mendapat kritik dari militer Rusia, termasuk ketika pergerakan jet-jet tempur itu membahayakan posisi ibu kota Beirut, Lebanon saat mereka melancarkan serangan ke Suriah pada hari Natal.
Dalam serangan di hari Natal, Selasa, 25 Desember 2018, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan sebanyak enam jet tempur F-16 milik Israel menggunakan jalur penerbangan sipil di wilayah udara Lebanon ketika menghancurkan sebuah gudang logistik di wilayah pinggir kota Damaskus, Suriah.
Dengan demikian, selama serangan itu, militer Suriah terpaksa membatasi penggunaan sistem pertahanan udara dan kemampuan radio untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Terlepas dari kondisi itu, hanya dua dari enam belas bom yang diluncurkan Israel mencapai target mereka. Serangan itu melukai tiga orang, sementara sisanya ditangkis.

Credit  tempo.co

Israel Disebut Percepat Bangun Ribuan Rumah di Tepi Barat

Ilustrasi permukiman di Tepi Barat. (Reuters/Amir Cohen)

Jakarta, CB -- Otoritas Israel dilaporkan mempercepat rencana pembangunan sedikitnya 2.200 rumah di wilayah Palestina di Tepi Barat yang diduduki negara tersebut.

Lembaga pemantau pemukiman Israel di wilayah Palestina, Peace Now, menyebut sebuah komite yang berada di bawah Kementerian Pertahanan Israel diberi tanggung jawab terkait proyek tersebut.

Organisasi itu mengatakan komite tersebut telah menyepakati rencana percepatan pembangunan permukiman pada Selasa (25/12) dan Rabu kemarin melalui berbagai tahap proses persetujuan.



Peace Now melaporkan sedikitnya 1.159 pengajuan pembangunan rumah telah mendapat persetujuan final sebelum izin dikeluarkan, sementara 1.032 tempat tinggal lainnya masih dalam tahap pengajuan izin.


Kabar percepatan proyek pemukiman ini muncul ketika Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sepakat menggelar pemilihan umum lebih cepat pada April mendatang. Parlemen Israel juga sudah dibubarkan hari ini, Kamis (27/12), menyusul rencana tersebut.

Percepatan gelaran pemilu dilakukan Netanyahu ketika kepemimpinannya tengah terancam, terutama akibat skandal korupsi yang terus menjeratnya sejak awal 2017 lalu.



Polisi bahkan telah mengajukan usulan untuk mendakwa Netanyahu pada tiga kasus korupsi berbeda setelah sembilan kali memeriksanya.

Masalah permukiman sendiri menjadi salah satu isu utama dalam politik Israel, terutama bagi kaum sayap kanan.

Dikutip AFP, Netanyahu dikabarkan telah bertemu dengan para pemimpin permukiman di Yerusalem kemarin, ketika masa kampanye sudah berjalan.

"Kita semua akan melihat upaya politikus sayap kiri menggulingkan pemerintahan kami dengan bantuan media dan lainnya," ucap Netanyahu menanggapi pemilu seperti dikutip AFP.

"Mereka tidak akan berhasil karena jika mereka melakukannya, ini akan menimbulkan bahaya yang jelas terkait perpindahan permukiman."



Sementara itu, Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Saeb Erekat, menganggap percepatan pemukiman tersebut sebagai pencurian tanah Palestina.

Melalui pernyataan, Erekat mengatakan "pencurian tanah dan sumber daya Palestina untuk memperluas permukiman ilegal merupakan bagian dari kampanye Netanyahu" menjelang pemilu.

"Langkah itu tidak diragukan lagi bagian dari daftar panjang pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel," katanya.

Permukiman Israel di wilayah Palestina dinilai ilegal di bawah hukum internasional lantaran dianggap bisa mengancam proses perdamaian kedua belah pihak yang masih berkonflik sejak puluhan tahun silam.

Lebih dari 400 ribu warga Israel bermukim di Tepi Barat, sementara 200 ribu warga Israel lainnya tinggal di wilayah Yerusalem Timur yang juga diduduki.




Credit  cnnindonesia.com

Mantan Pejabat Tinggi Polisi Cina Dipenjara Seumur Hidup

Bendera Cina.

Foto: ABC News

Ma Jian menerima hasil keputusan dan tidak akan mengajukan banding.

CB, BEIJING -- Pengadilan memutuskan hukuman penjara seumur hidup mantan pejabat tinggi polisi rahasia Cina. Pada Kamis (27/12), Ma Jian dinyatakan bersalah menerima suap, 'memaksa' kesepakatan bisnis, dan perdagangan.

Ma, pernah menjadi Wakil Menteri di Kementerian Keamanan Dalam Negeri. Ia adalah pejabat tertinggi yang dipenjara sejak mantan anggota Komite Politbiro (PSC), badan pembuat keputusan tertinggi di Cina, Zhou Yongkang yang terjerat skandal korupsi dan penyuapan pada 2015 lalu.

Kasus Ma berhubungan dengan buronan yang paling diincar Cina, yaitu taipan Guo Wengui yang kini tinggal di New York. Guo menarik perhatian internasional dengan membeberkan kediktatoran pemerintahan Cina yang dipimpin Partai Komunis.

Dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan di situs resmi Pengadilan Rakyat Cina menyebutkan pengadilan telah memutuskan Ma telah menerima suap 'yang jumlahnya sangat besar'. Ia juga berkerja sama dengan perusahaan milik Guo dengan 'sangat serius'.

Pengadilan mengatakan bersama Guo, Ma menggunakan posisinya untuk melakukan tindak kejahatan. Ma juga membantu bisnis yang dikuasai Guo dengan memaksa seseorang untuk mentransfer saham sebuah perusahaan. Ma menggunakan kekuasaannya dengan mengancam akan membawa transaksi ilegal ke pengadilan.

Ma menerima lebih dari 100 juta yuan dalam bentuk properti. Ia juga menerima 5 juta yuan dalam perdagangan saham berdasarkan informasi dari orang dalam. Pengadilan mengatakan Ma menerima keputusan tersebut dan tidak akan mengajukan banding.

Ma sudah diselidiki atas kasus korupsi sejak 2015 lalu. Ia juga dikeluarkan dari Partai Komunis pada tahun berikutnya.

Credit  republika.co.id

13 personel keamanan Nigeria tewas dalam serangan Boko Haram

Tentara Nigeria memperlihatkan bendera Boko Haram yang mereka sita dari kota Damasak yang baru saja mereka rebut di Nigeria, Rabu (18/3). Tentara Chad dan Nigeria merebut kota tersebut dari militan Boko Haram awal pekan ini. Tentara Nigeria mengatakan mereka telah mengusir Boko Haram dari semua daerah kecuali tiga distrik pemerintahan daerah di timur laut, mengklaim kemenangan atas serangan terhadap pemberontak Islamis dalam kurun waktu kurang dari dua minggu sebelum pemilu presiden. (REUETRS/Emmanuel Braun)

Lagos, Nigeria (CB) - Militer Nigeria mengatakan sedikitnya 13 anggota pasukan keamanan negara itu --personel militer dan polisi-- tewas dalam penyergapan oleh anggota Boko Haram di bagian timur-laut Nigeria, yang bergolak.

Personel keamanan menghadapi penyergapan di sepanjang jalan Maiduguri-Damaturu saat menjalani misi pengawalan, kata Juru Bicara Militer Kol. Onyema Nwachukwu di dalam satu pernyataan pada Selasa (25/12) larut malam.

"Tentara yang gagah berani terlibat baku-tembak melawan pelaku teror, dan dengan berani menerobos penyergapan itu," kata pernyataan tersebut, sebagaimana dikutip Kantor Berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis.

Beberapa anggota Boko Haram juga tewas dalam baku-tembak yang terjadi, tambah pernyataan itu.

Pada Rabu (26/12) larut malam, Kementerian Luar Negeri Turki mengeluarkan pernyataan yang mencela serangan tersebut, dan mengatakan, "Kami sedih oleh serangan teror terhadap pasukan keamanan di Negara Bagian Yobe di bagian timur-laut Nigeria. Peristiwa itu merenggut beberapa nyawa dan melukai beberapa orang."

"Kami mengutuk serangan keji ini dan menyampaikan belasungkawa kepada rakyat dan Pemerintah Nigeria," katanya.

Credit  antaranews.com

Trump: Tembok Perbatasan Dibutuhkan untuk Cegah Kejahatan

Trump menuturkan, Washington benar-benar membutuhkan tembok itu, untuk mencegah aksi kejahatan yang datang dari seberang perbatasan. Foto/Reuters

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump kembali menegaskan bahwa AS membutuhkan tembok di perbatasan dengan Meksiko. Dia mendesak Partai Demokrat untuk segera menyetujui pendanaan untuk pembangunan tembok itu.

Berbicara pasca kembali melakukan lawatan singkat ke Irak dan Jerman, Trump menuturkan, Washington benar-benar membutuhkan tembok itu, untuk mencegah aksi kejahatan yang datang dari seberang perbatasan.

"Biarkan Demokrat akhirnya menyadari bahwa kita sangat membutuhkan keamanan perbatasan dan tembok di perbatasan selatan. Harus menghentikan narkoba, perdagangan manusia, anggota geng dan penjahat datang ke negara kita," kata Trump melalui akun Twitternya, seperti dikutip Sindonews pada Kamis (27/12).

Seperti diketahui, Trump memutuskan untuk menutup pemerintah federal AS. Dia menegaskan penutupan sebagian pemerintah federal akan berlangsung sampai permintaannya untuk dana membangun tembok di perbatasan dengan Meksiko dipenuhi.

Penutupan sebagian pemerintah AS sudah berlangsung sejak akhir pekan lalu, dan belum ada tanda-tanda upaya nyata untuk membuka kembali lembaga-lembaga yang ditutup oleh kebuntuan politik atas permintaan Trump untuk dana dinding perbatasan.

Langkah ini diambil Trump setelah pembahasan mengenai puntuk sekitar seperempat program federal - termasuk departemen Keamanan Dalam Negeri, Keadilan dan Pertanian - berakhir tanpa hasil pada tengah malam pada hari Jumat pekan lalu. Tanpa kesepakatan untuk memecahkan kebuntuan, penutupan itu kemungkinan akan merambah ke tahun baru. 

Credit  sindonews.com

Baghdad Ungkap Alasan Batalnya Pertemuan Trump dan PM Irak

Pemerintah Irak mengungkap alasan batalnya pertemuan antara Perdana Menteri Adel Abdul Mahdi dan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Foto/Reuters

BAGHDAD - Pemerintah Irak mengungkap alasan batalnya pertemuan antara Perdana Menteri Adel Abdul Mahdi dan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Awalnya, kedua pemimpin itu dijadwalkan bertemu saat Trump berkunjung ke Irak.

Baghdad mengatakan, pertemuan yang dibatalkan dan kemudian digantikan oleh panggilan telepon disebabkan karena ketidaksepakatan pada organisasi pembicaraan.

"Pertemuan resmi antara Adel Abdul Mahdi dengan Presiden AS, Donald Trump awalnya direncanakan akan diadakan. Namun, ketidaksepakatan pada organisasi pertemuan telah menyebabkannya digantikan oleh percakapan telepon," kata layanan pers pemerintah Irak dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Kamis (27/12).

Dalam pernyataannya, layanan pers pemerintah Irak kemudian mengatakan bahwa Washington telah memberi tahu Baghdad tentang rencana kunjungan Trump ke Irak pada Rabu malam.

Layanan pers pemerintah Irak lalu mengatakan, dalam pembicaraan telepon Abdul Mahdi dan Trump membahas perkembangan di kawasan itu, terutama mengingat keputusan AS untuk menarik pasukan dari Suriah. Kedua pemimpin juga membahas mengenai kerja sama dalam memerangi ISIS.

"Trump (dalam pembicaraan) mengundang Abdul Mahdi untuk Mengunjungi Washington. Perdana menteri Irak, pada gilirannya, mengundang Trump untuk berkunjung ke Baghdad," tukas layanan pers pemerintah Irak. 

Credit  sindonews.com