Cina Bantah Retas Perusahaan AS

Bendera Cina-Amerika

CB, BEIJING -- Kementerian Luar Negeri Cina secara tegas membantah 'fitnah' yang dituduhkan Amerika Serikat (AS) dan sekutu mereka. AS sebelumnya menuduh Beijing melakukan spionase dengan meretas lembaga-lembaga pemerintahan perusahaan-perusahaan mereka. 

Cina dengan tegas meminta AS untuk menarik tuduhan tersebut. Negara Tirai Bambu ini juga meminta AS menarik dakwaan terhadap dua warga negara Cina.

Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan, Cina tidak pernah berpartisipasi atau mendukung pencurian data komersial apa pun. Kemenlu justru menilai badan pemerintah AS yang merentas pemerintahan, perusahaan dan individu dari negara lain.

"Kami mendesak pihak AS untuk segera memperbaiki tindakan yang keliru ini dan berhenti menyebar fitnah yang berkaitan dengan keamanan internet," kata Kementerian Luar Negeri Cina, Jumat (21/12). 

"Pihak AS membuat kritik yang tidak beralasan kepada Cina atas nama 'pencurian siber' adalah upaya menyalahkan orang lain sementara dirinya sendiri yang harus disalahkan dan ini menipu diri sendiri."

Jaksa AS sedang menuntut dua warga negara Cina yang terhubung dengan badan intelijen Kementerian Keamanan Dalam Negeri Cina. Mereka ditahan atas tuduhan pencurian data rahasia lembaga pemerintahan Amerika dan perusahaan di seluruh dunia. 

Jaksa menuduh Zhu Hua dan Zhang Shilong meretas Angkatan Laut AS, NASA, Departemen Energi AS dan puluhan perusahaan. Operasi ini menyasar kekayaan intelektual dan rahasia perusahaan yang diberikan kepada perusahaan Cina untuk digunakan dalam kompetisi yang tidak adil. 

Jaksa AS mengatakan, dua orang yang mereka tuntut diketahui anggota kelompok peretas yang bernama APT 10. Mereka juga berkerja di perusahaan Cina di Tianjin yaitu Huaying Haitai Science and Technology Development Co.   

Inggris, Australia dan Selandia Baru juga bergabung dengan AS menyerang Cina dengan apa yang mereka sebut operasi pencurian kekayaan intelektual global. 

Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan, Inggris dan negara-negara lainnya juga membuat 'fitnah' dengan motif tersembunyi. Sebelumnya dikabarkan Hewlett Packard Enterprise (HPE) dan IBM termasuk dalam perusahaan-perusahaan yang diretas. 

"Tidak ada negara yang menimbulkan ancaman terhadap perekonomian dan insfrastruktur siber terhadap negara kami selama dan seluas Cina, tujuan cina sederhana menggantikan AS sebagai negara adidaya dan menggunakan metode ilegal untuk meraihnya," kata Direktur FBI Chris Wray. 

Credit REPUBLIKA.CO.ID



https://m.republika.co.id/berita/internasional/amerika/18/12/21/pk2txr377-cina-bantah-retas-perusahaan-as

Iran Dilaporkan Tembakkan Rudal di Dekat Kapal Induk AS

Iran dilaporkan menembakkan rudal di dekat kapal induk AS, USS John C. Stennis. Foto/Istimewa

TEHERAN - Kapal milik Garda Revolusi Iran menembakkan rudal pada Jumat malam di perairan yang dilalui kapal induk Amerika Serikat (AS), USS John C. Stennis. Tidak hanya itu, sebuah pesawat tak berawak Iran juga terbang di dekat kapal induk tersebut.

Demikian laporan yang diturunkan media Israel, Ynet, yang dikutip oleh Jerusalem Post, Sabtu (22/12/2018).

Rudal-rudal itu ditembakkan pada jarak yang cukup jauh dari kapal induk AS dan kapal-kapal Iran sedang melakukan latihan angkatan laut "Great Prophet 12." Latihan itu dilakukan di dekat Selat Hormuz.

USS John C. Stennis adalah kapal Amerika pertama yang memasuki Teluk Persia sejak AS menarik diri dari perjanjian nuklir dengan Iran.

Latihan Iran dimaksudkan untuk berlanjut hingga Sabtu malam, namun Iran mengancam akan menutup selat, yang membahayakan stabilitas pasar gas global karena sepertiganya dikirim melalui selat tersebut.

ADVERTISEMENT

Hubungan AS dan Iran memanas setelah Presiden Donald Trump memutuskan untuk keluar dari perjanjian nuklir internasional yang ditandatangani pada 2015 lalu. Trump menyebut perjanjian tersebut adalah kesepakatan yang buruk karena tidak mengatur tentang program rudal dan campur tangan Iran terhadap sejumlah konflik di Timur Tengah.

AS kemudian kembali mengenakan sanksi terhadap Iran. Ronde pertama sanksi, yang sebagian besar menargetkan sektor perbankan Iran, mulai berlaku pada 6 Agustus. Gelombang kedua yang lebih kuat terkait sanksi minyak dijatuhkan pada 4 November lalu.

Credit Sindonews.com

https://international.sindonews.com/read/1364921/43/iran-dilaporkan-tembakkan-rudal-di-dekat-kapal-induk-as-1545432345

Dari 4 Peristiwa Ini Cina Dituding Persekusi Umat Kristen

Suasana gereja di Cina. [ SOUTH CHINA MORNING POST]

CB, Jakarta - Sedikitnya 4 peristiwa tindakan keras pemerintah Cina di masa kepemimpinan Xi Jinping dan partai berkuasa, Partai Komunis Cina diterapkan kepada penganut Kristendalam setahun terakhir. Tindakan ini disebut untuk mengubah warga Cina untuk hanya percaya dan bergantung pada pemerintah dan partai Komunis Cina. 

1. Pencopotan Salib dan poster Yesus dan diganti foto Xi Jingping. 

Pemerintah desa Poyang, kota Yugan di provinsi Jiangxi memerintahkan pencopotan salib dan poster Yesus yang ada di rumah warga Kristen dan menggantinya dengan foto Xi Jinping.

Sekitar 10 persen dari populasi penduduk kota Yugan merupakan warga Kristen. Sekitar 11 persen dari 1 juta penduduk kota hidup di bawah garis kemiskinan.

Pencopotan salib dan poster Yesus merupakan program pemerintah untuk mentransformasi rakyatnya yang percaya pada agama menjadi percaya pada partai dan pemerintah Cina.

Pemerintah lokal menyatakan, agama tidak dapat mengangkat kehidupan mereka keluar dari kemiskinan, namun pemerintah Xi dan partainya akan membantu mereka untuk dapat hidup lebih baik.

"Banyak penduduk desa tidak peduli. Mereka mengira Tuhan penyelamat mereka. Setelah kader kami bekerja, mereka menyadari kekeliruan mereka dan berpikir: kami seharuanya tidak lagi bergantung pada Yesus, melainkan pada partai untuk memberikan bantuan," kata Qi Yan, ketua Kongres rakyat Huangjinbu dan penanggung jawab pemulihan kemiskinan kota, seperti dikutip dari South China Morning Post, 14 November 2018.

2. Peraturan baru tentang berbagai larangan kegiatan agama secara online. 

Pemerintah Cina untuk Urusan Agama mengunggah draf peraturan baru yang mengatur tentang aktivitas agama secara online. Draf aturan ini melarang acara agama yang ditayangkan secara langsung di Internet seperti ibadah, doa, dan pembakaran dupa.

Draf aturan memuat 35 pasal dan akan diberlakukan secara resmi pada Februari mendatang. Aturan itu antara lain menyebutkan, siapa saja yang akan membuat situs berkaitan dengan agama harus mendapat izin dari otoritas dan diuji tentang kesehatan moral dan secara politik dapat diandalkan.

Organisasi dan sekolah yang menerima linsensi hanya dapat mempublikasikan materi-materi via Internet di di internasl jaringan kerja organisasi atau sekolah tersebut. Situs hanya baru dapat diakses melalui pemberian nama dan password kepada pihak pendaftar.

 Aturan lainnya menyebutkan, larangan untuk mentransromasi secara global seperti pesan teks, photo, audio atau video tentang acara keagamaan tanpa seizin Kementerian Luar Negeri.

Provider harus mendapat persetujuan dari negara, harus mematuhi hukum yang berlaku.

Lisensi media oline akan berlaku selama 3 tahun terhitung sejak diperbaharui.

Situs media termasuk blog, dan berbagai media lainnya dilarang memakai nama-nama seperti China, Chinese, National.

Sedangkan nama penganut agama Katolik, Kristen, Budha hanya dapat digunakan secara spesifik di organisasi keagamaan mereka dan di sekolah mereka.

Peraturan ini juga melarang organisasi dan individu tanpa izin mengadakan doa dan pelajaran secara online. Bahkan peraturan ini melarang meneruskan link kontennya.

Warga asing juga dilarang memberikan informasi agama ke warga Cina melalui internet.

3. Penutupan gereja terbesar umat Kristen Protestan dan Katedral milik umat Katolik. 

Gereja Zion yang terbesar dan tidak terdaftar di Beijing dengan beranggotakan 1.500 umat Kristen ditutup pada September lalu. Penutupan gereja dilakukan setelah pihak gereja menolak perintah pemerintah memasang kamera pengaman di dalam gereja.

Setelah itu, Gereja Katolik Katedral Immaculate ditutup seketika karena akan diperbaiki. Sejumlah umat Katolik menduga perbaikan itu sebagai upaya terselubung untuk menghambat perayaan Natal yang menarik perhatian ribuan orang bahkan mereka yang bukan Kristen.

 4. Penutupan gereja dan penangkatan pendeta dan puluhan orang. 

Pada 9 Desember 2018, aparat Cina menutup gereja Kristen Protestan, Early Rain Covenant Church, dan menangkap puluhan umat Kirsten termasuk pendeta terkemuka gereja itu bernama Wang Yi.

Yi melakukan perlawanan dengan mengeluarkan pernyataan akan melakukan perlawanan secara damai terhadap peraturan yang dibuat si iblis Cina.

Setelah Yi dibebaskan, umat Kristen melanjutkan ibadahnya di luar gereja yang sudah ditutup dan dijaga oleh aparat polisi.

Christianity Today International, 17 Desember 2018 melaporkan sedikitnya 10 pemimpin Gereja Kristen Early Rain masih ditahan.Mereka yang dibebaskan menjelaskan selama ditahanan mereka disiksa dan kelaparan selama ditahan.

Credit TEMPO.CO


https://dunia.tempo.co/amp/1157662/dari-4-peristiwa-ini-cina-dituding-persekusi-umat-kristen

Panglima TNI Mutasi 49 Jenderal TNI,termasuk Kepala Basarnas dan Kapuspen TNI, Ini Daftarnya

    

Kabasarnas Marsekal Madya Muhammad Syaugi menaburkan bunga di lokasi jatuhnya pesawat Lion Air PK-LQP, perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat, Selasa (6/11/2018) siang. - TRIBUNJAKARTA.COM/GERALD LEONARDO AGUSTINO

CB--Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memutasi 68 perwira di lingkungan Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU).

Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1393/XII/2018, 20 Desember 2018 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia, ditetapkan mutasi terdiri dari 39 perwira jajaran TNI AD, 13 perwira jajaran TNI AL dan 16 perwira jajaran TNI AU.

Dari 68 perwira yang dimutasi, terdapat 19 kolonel, sisanya 49 jenderal.

" Mutasi jabatan di lingkungan TNI dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier perwira tinggi, guna mengoptimalkan tugas-tugas TNI yang semakin kompleks dan dinamis," ujar Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Sus Taibur Rahman dalam keterangan tertulis, Jumat (21/12/2018).

"Oleh karena itu, TNI melakukan upaya peningkatan kinerja melalui mutasi dan promosi jabatan personel di tingkat perwira tinggi TNI," tuturnya.

Dalam mutasi itu, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Marsdya TNI Muhammad Syaugi diganti dalam rangka pensiun.

Ia dimutasi menjadi perwira tinggi Mabes TNI AU.

Namun, belum ditentukan perwira yang akan menggantikan Syaugi.

Kemudian, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Santos Gunawan Matondang dimutasi menjadi Wakil Komandan Jenderal Akademi TNI.

Posisi Santos digantikan oleh Brigjen Sisriadi yang sebelumnya menjabat Sesditjen Kekuatan Pertahanan  Kementerian Pertahanan.

Berikut daftar mutasi dan promosi 68 perwira TNI seperti dikutip dari siaran pers Pusat Penerangan Mabes TNI, Jumat. 

39 Perwira TNI Angkatan Darat:

1. Mayjen TNI Dody Usodo Hargo S., S.I.P., M.M. dari Wadanjen Akademi TNI menjadi Staf Khusus Kasad,

2. Mayjen TNI Santos Gunawan Matondang, S.I.P., M.M., M.Tr.(Han) dari Kapuspen TNI menjadi Wadanjen Akademi TNI,

3. Brigjen TNI Sisriadi dari Sesditjen Kuathan Kemhan menjadi Kapuspen TNI,

4. Mayjen TNI Abdul Hafil Fuddin, S.H., S.I.P., M.H. dari Pa Sahli Tk. III Bid. Intekmil dan Siber Panglima TNI menjadi Staf Khusus Panglima TNI,

5. Brigjen TNI Darwin Haroen, S.I.P. dari Kapusjarah TNI menjadi Pa Sahli Tk. III Bid. Intekmil dan Siber Panglima TNI,

6. Kolonel Kav Prantara Santosa, S.Sos., M.Si. dari Danpusdikter Pusterad menjadi Kapusjarah TNI,

7. Brigjen TNI Drs. Janner Sirait, S.Sos. dari Pa Sahli Tk. II Ekku Sahli Bid. Ekkudag Panglima TNI menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun),

8. Kolonel Inf Usman Sulandri dari Pamen Denma Mabesad menjadi Pa Sahli Tk. II Ekku Sahli Bid. Ekkudag Panglima TNI,

9. Brigjen TNI Benny Octaviar, M.D.A. dari Kapusjianstra TNI menjadi Pa Sahli Tk. II Intekmil Sahli Bid. Intekmil dan Siber Panglima TNI,

10. Brigjen TNI Totok Imam Santoso, S.I.P., S.Sos., M.Tr.(Han) dari Pa Sahli Tk. II Intekmil Sahli Bid. Intekmil dan Siber Panglima TNI menjadi Kapusjianstra TNI.

11. Mayjen TNI Dominicus Agus Riyanto dari Irjenad menjadi Asrena Kasad,

12. Mayjen TNI Suko Pranoto dari Pangdam XVI/Ptm menjadi Irjenad,

13. Mayjen TNI Dr. Marga Taufiq, S.H., M.H. dari Pangdivif-2 Kostrad menjadi Pangdam XVI/Ptm,

14. Brigjen TNI Tri Yuniarto, S.A.P., M.Si., M.Tr.(Han) dari Dirdok Kodiklatad menjadi Pangdivif-2 Kostrad

15. Brigjen TNI Mirza Agus, S.I.P. dari Danrem 032/WBR (Padang) Kodam I/BB menjadi Dirdok Kodiklatad,

16. Kolonel Inf Kunto Arief Wibowo, S.I.P. dari Danpuslatpur Kodiklatad menjadi Danrem 032/WBR (Padang) Kodam I/BB,

17. Brigjen TNI Eko Erwanto dari Kadislaikad menjadi Staf Khusus Kasad,

18. Brigjen TNI P. Gunung Sarasmoro dari Pati Ahli Kasad Bid. Ilpengtek dan LH menjadi Kadislaikad,

19. Brigjen TNI Rukman Ahmad, S.I.P. dari Staf Khusus Kasad menjadi Pati Ahli Kasad Bid. Ilpengtek dan LH,

20. Brigjen TNI Djashar Djamil, S.E. dari Kadisjarahad menjadi Staf Khusus Kasad,

21. Kolonel Inf Eddy Syahputra Siahaan, S.I.P., M.M. dari Paban Sahli Bid. Kesejahteraan, Koperasi, dan Yayasan Sahli Kasad menjadi Kadisjarahad.

22. Brigjen TNI Sigid Witjaksono, S.I.P., M.Si. dari Dirpalad menjadi Staf Khusus Kasad,

23. Kolonel Cpl Subagyo, S.E., M.M. dari Sekretaris Dislitbangad menjadi Dirpalad,

24. Brigjen TNI Erry Herman, S.E., M.P.A. dari Dirajenad menjadi Staf Khusus Kasad,

25. Kolonel Caj F.F. Fransis Wewengkang dari Wadirajenad menjadi Dirajenad,

26. Brigjen TNI Rubiono Prawiro dari Pati Ahli Kasad Bid. Sosial dan Budaya menjadi Staf Khusus Kasad,

27. Kolonel Czi Amalsyah Tarmizi, S.I.P. dari Paban Sahli Bid. Bahsenpar Pok Sahli Bid. Sosbud Sahli Kasad menjadi Pati Ahli Kasad Bid. Sosial dan Budaya,

28. Brigjen TNI Jeffry Apoly Rahawarin dari Asdep Koordinasi Intelijen Pertahanan Kemenko Polhukam menjadi Asdep Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Kemenko Polhukam,

29. Brigjen TNI Martono dari Kapusdiklat Jemenhan Badiklat Kemhan menjadi Dosen Tetap Unhan,

30. Kolonel Kav Suharto Lebang, S.I.P., M.M. dari Widyaiswara Madya Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan menjadi Kapusdiklat Jemenhan Badiklat Kemhan,

31. Kolonel Inf Aminullah dari Kabag Dukops Binda Sulawesi Tenggara BIN menjadi Kabinda Sulawesi Tenggara BIN.

32. Brigjen TNI Daru Cahyono, S.E. dari Kabinda Lampung BIN menjadi Agen Madya pada Direktorat Rendalgiat Ops Deputi II BIN,

33. Kolonel Czi Drs. Ignasius Wahyu Hadi Prasetyo dari Kasubdit Analisis dan Evaluasi pada Direktorat Rendalgiat Ops Deputi VIII BIN menjadi Kabinda Lampung BIN,

34. Brigjen TNI Teddy Surachmat, S.E. dari Direktur Amerika dan Eropa Deputi I BIN menjadi Agen Madya pada Direktorat Amerop Deputi I BIN,

35. Brigjen TNI Sun Suripto, S.I.P., M.Si. dari Direktur Afrika dan Timur Tengah Deputi I BIN menjadi Agen Madya pada Direktorat Kerjasama Internasional Deputi I BIN,

36. Brigjen TNI Agoes Joesni, S.H. dari Kabinda Jawa Tengah BIN menjadi Agen Madya pada Direktorat Sulawesi dan Nusa Tenggara Deputi II BIN,

37. Kolonel Inf Sondhi Siswanto, S.H. dari Kabagdukops pada Binda Jawa Tengah BIN menjadi Kabinda Jawa Tengah BIN,

38. Brigjen TNI Mundasir, S.I.P., M.M. dari Bandep Ur. Lingkungan Strategi Regional pada Deputi Bid. Pengkajian dan Penginderaan Setjen Wantannas menjadi Bandep Ur. Pertahanan Keamanan pada Deputi Bid. Pengembangan Setjen Wantannas,

39. Brigjen TNI Drs. Sindu Tikno S., M.Si.(Han) dari Diropsdik Debid. Dik. Pimp. Tk. Nasional Lemhannas menjadi Dirprogbangdik Debid. Dik. Pimp. Tk. Nasional Lemhannas.

13 Perwira TNI Angkatan Laut:

1. Laksma TNI drg. R.A. Nora Lelyana, M.H.Kes., F.I.C.D. dari Kadiskesal menjadi Staf Khusus Kasal,

2. Laksma TNI dr. I. Dewa Gede Nalendra D.I., Sp.B. dari Karumkital dr. RML Diskesal menjadi Kadiskesal,

3. Kolonel Laut (K) dr. Ahmad Samsulhadi dari Kalakesla Diskesal menjadi Karumkital dr. RML Diskesal,

4. Laksma TNI Ngatminto, S.E. dari Pati Sahli Kasal Bid. Soskumdang menjadi Staf Khusus Kasal,

5. Kolonel Laut (E) Sugiarto, S.E. dari Kasubdis Progla Dispotmar Mabesal menjadi Pati Sahli Kasal Bid. Soskumdang,

6. Laksma TNI Sunaryo, CFrA dari Irbin Itjenal menjadi Ir Pengadaan Itjen Kemhan,

7. Laksma TNI Bernhard Setyabudi Heruyono dari Dirum Kodiklatal menjadi Irbin Itjenal,

8. Kolonel Laut (P) Taat Siswo Sunarto, S.E., M.Si. dari Sahli C Ops Pangkoarmada II menjadi Dirum Kodiklatal,

9. Laksda TNI R. Achmad Rivai, S.E., M.M. dari Pangkolinlamil menjadi TA Pengkaji Bid. Sismennas Lemhannas,

10. Laksma TNI Heru Kusmanto, S.E., M.M. dari Kas Koarmada I menjadi Pangkolinlamil,

11. Laksma TNI T.S.N.B. Hutabarat, M.M.S. dari Wadan Seskoal menjadi Kas Koarmada I,

12. Laksma TNI Tatit E. Witjaksono, S.E., M.Tr.(Han) dari Kapuskersin TNI menjadi Wadan Seskoal

13. Kolonel Laut (P) Didik Kurniawan, S.T., M.Si. dari Paban Utama B-6 Dit B Bais TNI menjadi Kapuskersin TNI.

16 Perwira TNI Angkatan Udara:

1. Marsdya TNI Muhammad Syaugi, S.Sos. dari Ka BNPP menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun)

2. Marsma TNI N. Ponang Djawoto dari Dirmat Ditjen Kuathan Kemhan menjadi Sesditjen Kuathan Kemhan,

3. Marsma TNI A. Gustaf Brugman, M.Si.(Han) dari Danpuslat Kodiklat TNI menjadi Kadisminpersau,

4. Marsma TNI Djamaluddin, M.Si.(Han) dari Kadisminpersau menjadi Danpuslat Kodiklat TNI,

5. Marsma TNI Gatot Purwanto, M.Si.(Han) dari Dirum Kodiklat TNI menjadi Pamen Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun),

6. Kolonel Pnb Tyas Nur Adi dari Danlanud Slm menjadi Dirum Kodiklat TNI,

7. Marsma TNI Gunadi Haryadji dari Pati Sahli Kasau Bid. Sumdanas menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun),

8. Marsma TNI Yudi Bustami, S.Sos. dari Staf Khusus Kasau menjadi Pati Sahli Kasau Bid. Sumdanas,

9. Marsma TNI Sugeng Sutrisno dari Pati Sahli Kasau Bid. Strahan menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun),

10. Kolonel Kes dr. Elisa Samson M., Sp.M. dari Kadep Mata RSPAU dr. S. Hardjolukito menjadi Pati Sahli Kasau Bid. Strahan,

11. Marsma TNI dr. Krismono Irwanto, MH.Kes. dari Kalakespra Saryanto menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun),

12. Kolonel Kes dr. Ferdik Sukma Wahyudin, Sp.S., M.Kes. dari Dokter Pribadi Presiden RI menjadi Kalakespra Saryanto,

13. Marsma TNI Drs. Andy M. Taufik, M.D.S. dari Sekretaris Deputi pada Deputi Bid. Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam menjadi Asdep Koordinasi Intelijen Pertahanan Kemenko Polhukam,

14. Kolonel Lek Anthon Marpaung dari Agen Madya pada Direktorat Sumatera dan Kalimantan Deputi II BIN menjadi Kabinda Riau BIN,

15. Marsma TNI Uganda Irwanto dari Bandep Ur. Pertahanan Keamanan pada Deputi Bid. Pengembangan Setjen Wantannas menjadi Bandep Ur. Lingkungan Strategi Regional pada Deputi Bid. Pengkajian dan Penginderaan Setjen Wantannas,

16. Marsma TNI Toto Boedihardjo, S.H. dari Dirprogbangdik Debid. Dik. Pimp. Tk. Nasional Lemhannas menjadi Diropsdik Debid. Dik. Pimp. Tk. Nasional Lemhannas.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mutasi 68 Perwira TNI, Kabasarnas dan Kapuspen TNI Diganti" 

Credit BANGKAPOS.COM


http://bangka.tribunnews.com/amp/2018/12/21/panglima-tni-mutasi-49-jenderal-tnitermasuk-kepala-basarnas-dan-kapuspen-tni-ini-daftarnya

China Tuai Kritik Masyarakat Dunia Atas Penindasan Terhadap Etnis Uighur, Ini Reaksi JK dan MUI

tribunjabar/syarif pulloh anwari

Ribuan orang yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Muslim (GSM) untuk muslim Uighur, Xinjiang China, berunjukrasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (21/12/2018) siang. 

CB - Kabar berita tentang muslim Uighur akhir-akhir ini ramai diperbincangkan oleh masyarakat.

Muslim Uighur merupakan suatu kelompok minoritas masyarakat muslim negara China.

Pemerintah China santer diberitakan karena dihujani berbagai kritik dari masyarkat dunia atas perlakuan mereka yang dianggap menindas warga suku Uighur.

Terkait hal tersebut Wakil Presiden Jusuf Kalla ikut memberikan tanggapan.

Bahkan MUI dan Menteri Agama pun juga tak tinggal diam perihal kasus tersebut.

Selain fakta diatas berikut Tribunnewsmerangkum fakta lainnya yang mengutip dari sejumlah sumber berita.

1. Muslim Uighur Dipantau Ketat

Aksi kekerasan polisi China terhadap muslim Uighur (ISTIMEWA)

Menurut Human Rights Watch, suku Uighur khususnya, dipantau secara ketat.

Mereka harus memberikan sampel biometrik dan DNA.

Selain itu dilaporkan terjadi penangkapan terhadap mereka yang memiliki kerabat di 26 negara yang dianggap 'sensitif' akibatnya hingga satu juta orang telah ditahan.

Kelompok-kelompok HAM mengatakan orang-orang di kamp-kamp itu dipaksa belajar bahasa Mandarin dan diarahkan untuk mengecam, bahkan meninggalkan keyakinan mereka.

2. Pemerintah China Menyangkal Hal Tersebut

Pemerintah China membantah tudingan kelompok-kelompok HAM itu.

Pada saat yang sama, ada semakin banyak bukti pengawasan opresif terhadap orang-orang yang tinggal di Xinjiang.

Selain itu mengutip dari BBC, mereka menyangkal adanya kamp penahanan khusus tersebut mereka berdalih jika orang-orang di Xinjiang itu mendapatkan 'pelatihan kejuruan'.

Seorang pejabat tinggi di Xinjiang mengatakan wilayah itu menghadapi ancaman tiga kekuatan yakni dari terorisme, ekstremisme, dan separatisme.

3. Kedubes Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Buka Suara

Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk Indonesia, memberikan penjelasan lengkap mengenai program pelatihan dan pendidikan vokasi yang dilaksanakan di Xinjiang.

Hal ini mendapat perhatian luas dari masyarakat Indonesia terkait nasib muslim Uighur di Xianjang.

Juru bicara Dubes RRT, Xu Hangtian menegaskan, Tiongkok merupakan negara multisuku dan multiagama.

Hak-hak kebebasan beragama dan kepercayaan warga negara Tiongkok dijamin Undang-undang Dasar. Termasuk bagi Muslim suku Uighur di Xinjiang.

"Pemerintah Tiongkok, memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya, termasuk Muslim suku Uighur di Xinjiang untuk menjalankan kebebasan beragama dan kepercayaan," tegas Xu Hangtian dalam pernyatannya yang diterima redaksi Tribunnews Jakarta, Kamis (20/12/2018).

Hangtian, ada 10 suku di Xinjiang yang mayoritasnya menganut agama Islam, dengan jumlah penduduk sekitar 14 juta.

Selain itu ada 24,4 ribu masjid di wilayah Xinjiang, atau sekitar 70 persen dari jumlah total masjid di seluruh Tiongkok. Jumlah masjid per kapita berada di jajaran terdepan di dunia.

Begitu juga jumlah ulama ada 29 ribu orang, sekitar 51 persen dari jumlah total di seluruh negara.

Pun di Xinjiang, ada 103 ormas agama Islam, mengambil porsi 92 persen dari seluruh ormas agama di Xinjiang.

"Didirikan pula beberapa pesantren dan madrasah," jelas Xu Hangtian.

4. Tanggapan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Dari kiri-ke kanan Wasekjen MUI DR Amirsyah Tambunan, KEtua Umum MUI DR (HC) KH. Ma'ruf Amin dan Kepala BNPT Komjen Pol Drs. suhardi Alius, MH (ist)

Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Amirsyah Tambunan mengatakan MUI baru akan mengambil sikap secara resmi terkait etnis Uighur di Tiongkok pada, Jumat (21/12/2018) hari ini.

Namun secara pribadi, ia mengatakan penindasan yang terjadi pada masyarakat etnis Uighur di Tiongkok melukai perasaannya sebagai anak bangsa.

Hal itu diungkapkan Amirsyah pada diskusi di Gondangdia Menteng Jakarta Pusat pada Kamis (20/12/2018) saat mengutip dari Tribun Jakarta.

"Ini melukai perasaan kita sebagai bagian anak bangsa. Luka perasaan ini tidak mudah diobati. Karena hubungan bilateral kedua negara bisa bermasalah, baik menyangkut masalah politik, ekonomi, sosial, tatkala Pemerintah Tiongkok diam tanpa melakukan upaya konkret terhadap tindakan diskriminatif dan kesewenang-wenangan," kata Amirsyah.

Ia pun menilai, PBB harus mengambil sikap tegas terkait hal tersebut.

5. Tanggapan  Wakil Presiden Jusuf Kalla

Wakil Presiden Jusuf Kalla yang ditemui di Kantor Wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (20/12/2018). (Rina Ayu)

Wakil Presiden Jusuf Kallamenyatakan Indonesia masih menunggu informasi terkait kondisi aktual warga Uighur Xinjiang.

Ia mengatakan, pada 17 Desember lalu, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi telah memanggil Dubes China di Indonesia untuk menyampaikan keprihatinan.

Selain itu, juga telah memerintahkan Duta Besar RI di Beijing untuk melihat keadaan sebenarnya di Xinjiang, RRC.

"Semuanya menunggu laporan dari Kedubes kita dan juga follow up dari pertemuan, pemanggilan Dubes Chinake Menlu pada tanggal 17 lalu," ujar JK, di Kantor Wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (20/12/2018) kemarin.

JK menerangkan, hal itu dilakukan untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi pada warga Uighur, Xinjiang.

"Perlu pemerintah, kami sampaikan bahwa pemerintah sangat prihatin dengan apabila ada pelanggaran HAM, kalau itu terjadi ya. Walaupun pihak China selalu membantah tidak demikian, tapi kita prihatin," ujar JK.

"Kalau terjadi diskriminatif dalam agama itu melanggar ketentuan atau ketetapan terhadap HAM internasional yang harus juga ditaati oleh pihak China," sambung dia.

6. Tanggapan Menteri Agama

Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (1/2/2017). (Tribunnews.com/ Imanuel Nicolas Manafe)

Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin mengatakan, harusnya Pemerintah Republik Rakyat China(RRC) memberikan penjelasan terbuka terkait kondisi aktual warga Uighur Xinjiang.

Menurutnya, sejumlah informasi beredar tentang kondisi warga Uighur, dimana salah satunya disebutkan telah terjadi separatisme di sana, sehingga menggerakan simpatik masyarakat dunia.

"Dalam dunia global dengan kecepatan arus informasi seperti saat ini, kondisi masyarakat Uighur penting untuk diketahui masyarakat dunia. Maka, akan jauh lebih baik bila pihak otoritas Pemerintah RRC langsung yang menjelaskan ke masyarakat dunia, agar tak menimbulkan dugaan-dugaan yang tak berdasar," ujar Menag di Jakarta, Rabu (19/12/2018).

Meski pemerintah RI telah memanggil Dubes RRC di Jakarta guna menyampaikan perhatian dan kepedulian Indonesia mengenai kondisi masyarakat Uighur RRC.

Namun ujar Menag Lukman, penjelasan terbuka dari RRC tentu dibutuhkan masyarakat, apalagi jika bersinggungan dengan persoalan agama.

7. Tanggapan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon (Chaerul Umam)

Dugaan pelanggaran HAM yang dialami lebih dari satu juta masyarakat muslim etnis Uighur di China, turut menjadi sorotan serius Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.

Fadli yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, mengecam dan mendesak pemerintah Indonesia untuk bersuara membela muslim Uighur di Xinjiang yang sedang mengalami pelanggaran HAM.

Dari pemberitaan media internasional, perlakuan diskrimiantif dan tindakan represif pemerintah China terhadap muslim Uighur, ungkap Fadli sebenarnya sudah berlangsung cukup lama.

Akan tetapi, sayangnya belum ada negara-negara muslim, termasuk Indonesia, yang berani mengecam tindakan pemerintah China.”

“Meski diberikan status otonomi, penduduk muslim di Xinjiang faktanya justru mengalami perlakuan represif. Lebih dari 10 juta muslim di Xinjiang mengalami perlakukan diskriminatif, baik diskriminasi agama, sosial, maupun ekonomi," kata Fadli Sabtu (15/12/2018).

Credit TRIBUNNEWS.COM


http://bangka.tribunnews.com/2018/12/21/china-tuai-kritik-masyarakat-dunia-atas-penindasan-terhadap-etnis-uighur-ini-reaksi-jk-dan-mui

Penampakan Pangkalan Militer di Natuna, Siap Jaga Wilayah NKRI dari Caplokan Negara Asing

Apel pasukan gabungan TNI saat peresmian Pangkalan TNI Terpadu Natuna, Selasa (18/12/2018)

CB - Pemerintah Indonesia tak ingin Natuna dicaplok negara lain, setelah melakukan latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) dan mengubah nama Laut China Selatan jadi Laut Natuna Utara, kali ini pemerintah meresmikan pangkalan militer di Natuna, Selasa (18/12/2018).
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto didampingi KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa, KSAL Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, dan KSAU Marsekal TNI Yuyu Sutisna, meresmikan Satuan TNI Terintegrasi Natuna di Pelabuhan Faslabuh TNI AL, Selat Lampa, Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Peresmian Satuan TNI Terintegrasi Natuna  yang juga Pangkalan Militer Terpadu Natuna ini dipublikasikan media terbesar Hong Kong South China Morning Posrt (SCMP) berjudul: Indonesia opens military base on edge of South China Sea to ‘deter security threats’

Melansir situs resmi TNI, tni.mil.id, dalam sambutannya, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa peresmian Satuan TNI Terintegrasi Natuna ini merupakan langkah finalisasi, salah satu program perencanaan strategis jangka menengah, untuk membangun kekuatan TNI yang diharapkan mampu memberikan daya tangkal (detterence effect) terhadap ancaman khususnya di perbatasan.
“Peresmian Satuan TNI Terintegrasi Natuna ini, juga merupakan perwujudan kontinuitas gagasan, dimana perencanaannya melibatkan para Perwira-Perwira TNI lintas generasi, dari Mabes TNI maupun Mabes Angkatan. Pembangunan Satuan TNI Terintegrasi akan terus dilanjutkan di pulau-pulau strategis lainnya sesuai tahapan pembangunan di Renstra berikutnya,” tuturnya.


Panglima TNI menjelaskan bahwa kedepan Satuan TNI Terintegrasi direncanakan akan menjadi bagian dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan yang akan segera dibentuk.

Satuan TNI Terintegrasi saat ini masih berupa Embrio yang terdiri dari satuan-satuan TNI AD yaitu Batalyon Komposit yang diperkuat oleh Kompi Zeni Tempur, Baterai Rudal Artileri Pertahan Udara dan Baterai Artileri Medan.
Sementara itu, dari Satuan TNI AL selain Pangkalan TNI AL juga terdapat Kompi Komposit Marinir dan fasilitas pelabuhan untuk mendukung operasional Kapal Perang TNI AL, yang beroperasi disekitar perairan Natuna.

Sedangkan Pangkalan Udara TNI AU dilengkapi berbagai fasilitas, seperti Hanggar Integratif dan Hanggar Skuadron Unmanned Aerial Vehicle (UAV) untuk mendukung operasional Pesawat Udara TNI.
“Selain itu juga dilengkapi dengan Mess dan Rumah Sakit Integratif, untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh prajurit TNI di Natuna,” kata Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Presiden Joko Widodo meninjau kawasan perairan Natuna dari atas KRI Imam Bonjol, Kamis (23/6/2016). (PRESIDENTIAL PALACE/Agus Suparto)

Lebih lanjut Panglima TNI mengatakan bahwa Satuan TNI Terintegrasi Natuna masih akan terus berkembang, sesuai peningkatan eskalasi ancaman.

Menurutnya, perencanaan ke depan dimungkinkan untuk menyempurnakan Satuan TNI Terintegrasi menjadi organisasi permanen dan terintegrasi dalam satu komando dan dilengkapi dengan sistem kendali operasi berbasis kemampuan network centric warfare.
Sehari setelah peresmian Pangkalan TNI Terpadu Natuna, Calon presiden petahana Joko Widodo bercerita pengalamannya sebagai Presiden RI beberapa tahun lalu saat harus naik kapal perang ketika ada klaim terkait Pulau Natuna.
"Waktu ada klaim Pulau Natuna itu masuk Laut China Selatan, saya panas, saya bawa kapal perang ke Natuna," kata Jokowi saat berpidato dalam acara Deklarasi Akbar Ulama Madura Bangkalan, Rabu (19/12/2018), di Gedung Serba Guna Rato Ebuh, Bangkalan, Jatim.
Melansir kompas.com, Jokowi mengatakan, saat itu ia ingin menunjukkan Natuna merupakan wilayah teritorial Indonesia.
Terlebih bahwa sekitar 169.000 penduduk yang seluruhnya WNI menempati wilayah tersebut.

"Saya sampaikan Natuna itu di daerah teritorial Indonesia. Karena, penduduk Natuna itu 169.000 penduduk Indonesia," ungkapnya.
Ia menekankan, siapa pun yang menentang hal itu, Pemerintah RI siap menghadapinya.

"Kalau mau ajak berantem, ya kita ramai-ramai, kalau ada yang macam-macam," ucapnya.
Sebelumnya pada acara yang sama, Yenny Wahid menilai, Jokowi sebagai sosok yang meskipun kurus, memiliki mental yang sangat kuat.
"Ada seorang laki-laki kurus menaiki kapal perang, kapal itu mengarungi Natuna. Apa yang dilakukan laki-laki itu? Dia mengambil air wudhu di Samudera yang luas. Maknanya apa? Tekad dari pemimpin Indonesia untuk menegakkan teritorial bangsa kita," paparnya.

Bahkan ketika terjadi persengketaan dengan Tiongkok terkait klaim perairan Natuna, ketika negara lain hanya mengirimkan "lawyer" ke pengadilan internasional, kata Yenny, justru berbeda dengan yang dilakukan Jokowi.
"Tapi tidak, laki-laki kurus ini. Dia bermaklumat bahwa Indonesia itu negara berdaulat," kata Yenny.
Melansir SCMP, pangkalan militer ini diperkuat lebih dari 1.000 personel berada di ujung selatan Laut China Selatan yang disengketakan, di mana klaim teritorial China dan beberapa negara lain saling tumpang tindih.
Di militer Indonesia, satu batalion terdiri dari antara 825 hingga 1.000 personel, sementara satu korps terdiri dari sekitar 100 personel.
Foto-foto di Twitter resmi Pusat Informasi TNI, juga menunjukkan upacara peresmian rumah sakit untuk melayani personel militer di pangkalan tersebut.
Pangkalan tersebut  terletak di Selat Lampa di Pulau Natuna Besar—bagian dari Kepulauan Natuna—salah satu daerah terluar Indonesia dan lebih dari 200 kilometer dari pulau Kalimantan.

Indonesia bukan negara penggugat di Laut China Selatan, tetapi Jakarta dan Beijing telah mengalami beberapa pertikaian maritim di daerah yang kaya sumber daya tersebut, termasuk sengketa pada tahun 2016 ketika sebuah kapal patroli Indonesia menangkap kapal ikan China seberat 300 ton.

Beberapa jam kemudian, sebuah kapal Penjaga Pantai China menabrak kapal nelayan tersebut, sehingga pihak berwenang Indonesia melepaskannya.
Pada upacara peresmian pangkalan tersebut, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa pos terdepan itu dirancang untuk berfungsi sebagai alat pencegah potensi ancaman keamanan, khususnya di daerah perbatasan, menurut juru bicara militer Kolonel Sus Taibur Rahman.
Collin Koh Swee Lean—seorang analis di Sekolah Studi Internasional S Rajaratnam di Singapura—mengatakan bahwa rencana untuk sebuah pusat militer di Kepulauan Natuna telah dibuat selama bertahun-tahun.
“Peristiwa pada bulan Maret 2016 dengan China memberi lebih banyak dorongan untuk rencana tersebut,” kata Koh.
Aaron Connelly—seorang peneliti di International Institute for Strategic Studies-menggambarkan komentar Jokowi “jelas-jelas adalah retorika kampanye”.
Laut China Selatan adalah lokasi bagi beberapa jalur laut tersibuk di dunia, dan China memiliki klaim wilayah yang tumpang tindih dengan Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei, serta Taiwan.
Meskipun China mengakui kedaulatan Indonesia atas Kepulauan Natuna, tapi China menegaskan bahwa kedua negara memiliki klaim yang tumpang tindih terhadap hak-hak maritim dan kepentingan di wilayah tersebut yang perlu diselesaikan—klaim yang ditolak oleh Indonesia.
Tahun lalu, pemerintah Indonesia mempresentasikan peta nasional yang diperbarui, di mana zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di utara Kepulauan Natuna berganti nama menjadi Laut Natuna Utara. Itu sebelumnya digambarkan sebagai bagian dari Laut China Selatan.
Pada tahun 2002, Indonesia mengganti nama bagian dari Laut China Selatan yang berada dalam ZEE Indonesia sebagai Laut Natuna, kecuali perairan di utara Kepulauan Natuna. Dengan perubahan nama terbaru itu, Laut China Selatan tidak lagi digunakan untuk wilayah perairan Indonesia.
Sesaat setelah perubahan nama tersebut, China menyatakan menentang langkah itu, dengan mengatakan bahwa itu akan menghasilkan komplikasi dan perluasan perselisihan.
Mengubah nama yang diakui secara internasional juga akan mempengaruhi perdamaian dan stabilitas, dan tidak kondusif bagi hubungan damai antara Jakarta dan Beijing, katanya.
Namun, Indonesia membalas, bahwa Indonesia memiliki hak untuk memberi nama perairan teritorialnya sendiri, dan bahwa Laut Natuna Utara jatuh ke dalam wilayahnya.
Tetapi walau Indonesia fokus untuk melindungi kepentingannya sendiri di sekitar Kepulauan Natuna, bukan berarti Indonesia ingin menentang China, mengingat minat Jokowi dalam menarik investasi China untuk proyek infrastruktur, menurut laporan oleh lembaga pemikir Australia, The Lowy Institute.
“Terlepas dari retorika Jokowi yang tegas tentang hak-hak maritim, Indonesia telah berusaha memastikan bahwa kampanye melawan penangkapan ikan ilegal tidak menargetkan kapal-kapal China; dan dalam diplomasi regional, pemerintahan Jokowi ingin memastikan untuk tidak menyinggung Beijing,” kata Connelly.


Ini foto foto dan video peresmian Pangkalan TNI Terpadu Natuna:

Peresmian Pangkalan TNI Terpadu Natuna, Selasa (18/12/2018)

Peresmian Pangkalan TNI Terpadu Natuna, Selasa (18/12/2018)

Peresmian Rumah Sakit Integratif Rumah Sakit Dr Yuniarti Wisma Karyani, pendukung Pangkalan TNI Terpadu Natuna.

Credit  medan.tribunnews.com

Trump Tarik Pasukan di Suriah buat Inggris dan Prancis Pusing

Inggris dan Prancis mengaku terkejut dan tidak sepakat dengan keputusan Presiden AS Donald Trump, yang menarik seluruh pasukannya di Suriah. (Delil SOULEIMAN / AFP)

Jakarta, CB -- Inggris dan Prancis yang turut mengirim pasukan khusus mereka ke Suriah terkejut dengan keputusan mendadak Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang menarik seluruh prajuritnya di negara itu. Kedua negara itu mengaku Trump tidak pernah meminta pendapat dan tidak sepakat dengan langkah itu.

Menteri Pertahanan Prancis, Florence Parly mengaku masih belum paham bagaimana keputusan Trump akan diterapkan di lapangan. Sebab, pasukan khusus Prancis dan Inggris yang beroperasi bersama-sama di Suriah sangat bergantung kepada pasokan logistik AS.

Di sisi lain, Parly meragukan klaim Trump soal kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang sudah ditaklukkan. Sebab mereka merasa justru yang terjadi sebaliknya.

"ISIS memang kehilangan lebih dari 90 persen wilayahnya. Namun, ISIS belum ditaklukkan hingga akarnya. Basis pertahanan terakhir mereka harus dihancurkan melalui operasi militer," kata Parly melalui Twitter, seperti dilansir The Guardian, Jumat (21/12).

Duta Besar Inggris untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Karen Pierce juga menyampaikan tidak sepakat dengan keputusan Trump.

"Masih banyak yang harus dilakukan. Kita tidak boleh lengah mengawasi ISIS, bahkan ketika mereka sudah tidak mempunyai wilayah lagi," kata Pierce di hadapan Dewan Keamanan PBB.

Menurut data Kementerian Pertahanan AS, hingga saat ini tercatat masih ada 14,500 militan ISIS di Suriah. Keputusan Trump menarik pasukan disebut sengaja tidak diberitahukan atau dibicarakan sebelumnya kepada sejumlah pejabat di bidang pertahanan. Namun, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo pasang badan.

"Keputusan ini dibuat presiden (Trump) berdasarkan konsultasi dengan seluruh pejabat senior, termasuk saya," kata Pompeo.

Sejumlah kalangan di Amerika Serikat mengaku kecewa dengan keputusan Presiden Donald Trump yang bakal menarik 2000 pasukan di Suriah. Pasukan AS selama ini disebut hanya ditugaskan memerangi ISIS dan melatih pasukan pemberontak Suriah, SDF.

Mayoritas pasukan AS itu ditempatkan di Suriah bagian utara. Ada juga sebagian kecil yang diplot di garnisun yang berada di Al-Tanaf, dekat perbatasan Yordania dan Irak.



Credit  cnnindonesia.com

AS Diperkirakan Akhiri Operasi Serangan Udara Lawan ISIS

Anggota ISIS ketika melakukan parade di Raqqa, Suriah.

Foto: AP Photo

Keputusan AS mengakhiri operasi serangan terhadap ISIS memunculkan kekhawatiran.

CB, WASHINGTON -- Pejabat Amerika Serikat (AS) kepada Reuters mengatakan, perintah Presiden AS Donald Trump untuk menarik pasukan dari Suriah diperkirakan menandakan berakhirnya operasi serangan udara AS melawan ISIS. Namun, keputusan akhir belum dibuat dan tidak mengabaikan dukungan untuk sekutu di Suriah. Prancis misalnya, mereka akan terus berjuang di Suriah melawan ISIS.

Keputusan Presiden Trump pada Rabu lalu untuk menarik pasukan AS dari Suriah mengejutkan banyak pihak. Keputusan tersebut memicu kritik dari orang-orang Partai Republik dan membuat khawatir sekutu AS.

Keputusan mengakhiri operasi serangan udara AS membuat khawatir, sebab ISIS bisa mendapatkan ruang untuk berkumpul kembali. Padahal, ISIS telah kehilangan hampir seluruh wilayah yang pernah dikuasainya.

Pengumuman penarikan pasukan darat belum tentu mengakhiri serangan udara AS. Sebab aset utama pasukan udara AS tidak berbasis di Suriah. Pasukan udara AS terbang ke Suriah dari negara-negara terdekat. Pusat operasi udara AS untuk perang udara terletak di Qatar.

Menurut data angkatan udara, serangan udara yang pimpinan AS sangat penting untuk memukul mundur ISIS dan menekan ISIS di Irak dan Suriah. Lebih dari 100 ribu bom dan rudal menembaki sasaran di Irak dan Suriah sejak 2015.

Para pejabat AS mengatakan kepada Reuters bahwa waktu berakhirnya operasi perang udara akan berkaitan dengan penarikan pasukan AS. Tetapi, pejabat AS menolak untuk menyampaikan waktu penarikan pasukan.

Tidak jelas apakah ada kemungkinan untuk mengubah keputusan Trump menarik pasukan karena Trump tidak berbicara di depan umum secara langsung. Tapi, militer AS cenderung bila memungkinkan, mendukung sekutu yang sedang memerangi musuh bersama.

Namun, Pentagon menolak berspekulasi tentang hal tersebut. "Selama ada pasukan AS di lapangan kami akan melakukan serangan udara dan artileri untuk mendukung pasukan kami, kami tidak akan berspekulasi tentang operasi masa depan," kata Pusat Komando AS.

Aset pasukan udara AS sangat penting, tidak hanya untuk serangan ofensif terhadap ISIS tetapi juga untuk membantu pasukan AS di lapangan. Peran pasukan udara AS itu dikenal sebagai kekuatan pelindung. Pasukan udara AS sangat penting untuk memastikan keluarnya pasukan AS secara teratur dan aman dari Suriah

Credit  republika.co.id

Setelah Suriah, Trump Pertimbangkan Tarik Pasukan dari Afghanistan

Presiden Donald Trump dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk menarik pasukan AS dari Afghanistan. Foto/Ilustrasi/SINDONews/Ian

WASHINGTON - Gedung Putih telah memerintahkan Pentagon untuk menyusun rencana penarikan pasukan dari Afghanistan. Laporan itu diungkapkan oleh dua pejabat pertahanan dan seorang sumber yang diberitahu mengenai masalah tersebut.

Menurut para pejabat rencana itu dilakukan tidak lama setelah tahun baru. Mereka lantas memperingatkan bahwa belum ada keputusan yang telah dibuat, tetapi Presiden Trump ingin melihat opsi terlebih dahulu.

"Gedung Putih telah meminta Pentagon untuk membuat beberapa pilihan, termasuk penarikan lengkap," kata para pejabat seperti dikutip dari NBC News, Jumat (21/12/2018).

Seorang pejabat Afghanistan mengatakan kepada NBC News bahwa Trump sedang mempertimbangkan penarikan besar-besaran pasukan AS di negara itu.

Para pejabat menggambarkan pernyataan Afghanistan sehari setelah pemerintahan Trump mengatakan pihaknya akan menarik semua pasukan AS keluar dari Suriah.

AS memiliki sekitar 14.000 pasukan di Afghanistan. Trump telah berulang kali menyatakan ketidaksabarannya dengan perang 17 tahun itu menjadikan perang terpanjang bagi Paman Sam.

NBC News melaporkan pada bulan Juli bahwa sikap Trump mendorong para diplomat dan komandan AS untuk berjudi pada upaya memulai negosiasi perdamaian, termasuk mengadakan pembicaraan langsung dengan Taliban. 

Credit  sindonews.com

Negara bagian Sudan umumkan keadaan darurat akibat protes

Presiden Sudan Omar Hassan al-Bashir melambai kepada pendukungnya dalam reli kampanye damai di Zalingei di Darfur, Minggu (3/4/2016). (REUTERS/Mohamed Nureldin Abdal)

Khartoum (CB) - Negara Bagian Nile River di bagian timur-laut Sudan, pada Rabu (19/12) mengumumkan keadaan darurat di Kota Atbara setelah protes mengenai kenaikan harga.

"Komite keamanan di negara bagian tersebut menyelenggarakan pertemuan mengenai peristiwa itu dan mengumumkan keadaan darurat serta memberlakukan larangan orang keluar rumah di Kota Atbara sampai pemberitahuan lebih lanjut," kata Juru Bicara Pemerintah Negara Bagian Ibrahim Mukhtar, kepada stasiun televisi Ashorooq.

Ia menambahkan bahwa kegiatan belajar-mengajar di semua sekolah dasar dan sekolah menengah di kota tersebut akan ditiadakan, demikian laporan Kantor Berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi.

Keputusan itu diambil setelah demonstrasi digelar sehubungan dengan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok di Sudan, termasuk harga roti dan bahan bakar.

Media lokal memberitakan ratusan mahasiswa universitas dan pelajar sekolah menengah mendukung protes tersebut untuk menentang kebijakan pemerintah.

Markas lokal Partai Kongres Nasional (NCP), yang memerintah, juga dilaporkan telah dibakar, meskipun sejauh ini tak ada pernyataan resmi mengenai peristiwa itu.

Demonstrasi dilaporkan telah digelar di Kota Port Sudan di bagian timur negeri tersebut, tempat polisi menggunakan gas air mata terhadap pemrotes.

Kota Omdurman dan North Kordofan juga menyaksikan demonstrasi sehubungan dengan situasi ekonomi di negeri itu.

"Setiap warga memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya secara damai, tapi apa yang terjadi di Atbara tidak sejalan dengan konsep kedamaian," kata Ibrahim As-Siddiq, Juru Bicara NCP.

As-Siddiq mengatakan protes di Atbara adalah "upaya untuk mengganggu keamanan dan kestabilan". Ditambahkannya, "Hak menyampaikan sikap dan pendapat dijamin oleh undang-undang, tapi sabotase tak bisa diterima baik."

Credit  antaranews.com

Nasionalis Eropa Ingin Boikot Toblerone soal Sertifikat Halal

Ilustrasi. (Reuters/Darren Staples)

Jakarta, CB -- Kubu sayap kanan di Eropa menyerukan boikot massal produk Toblerone, setelah mengetahui cokelat populer tersebut bersertifikat halal.

Dilansir CNN, halal merupakan kata dalam bahasa Arab yang menunjukkan bahwa makanan atau layanan tertentu diperbolehkan menurut hukum Islam, termasuk tak mengandung babi atau alkohol.

Pabrik Toblerone di Bern, Swiss, mendapat sertifikasi halal sejak April tahun ini.


Juru bicara federal dari partai nasional Jerman, AfD, mengklaim hal tersebut sebagai langkah Islamisasi di Eropa.

"Islamisasi tidak seharusnya dilakukan, termasuk di Jerman dan Eropa," katanya melalui akun Twitter pribadinya, Kamis (20/12).

Kicauan tersebut memicu kemarahan serupa dari warga Eropa. Jejaring sosial Twitter dibanjiri serentetan pernyataan bahwa mereka tak akan mengonsumsi produk Toblerone, dengan tagar #boycotttoblerone.


Hal serupa juga ditemukan di jejaring sosial Facebook.

"Sayang sekali, padahal saya suka makan. Namun, saya tidak suka makanan Muslim," tulis salah satu pengguna Facebook.

Namun, perwakilan dari Departemen Sertifikasi Halal, Umar al-Qadri, mengatakan bahwa sebagian besar makanan yang diproduksi secara massal mencapai kriteria sertifikasi halal, termasuk Toblerone.

"Sebagian besar perusahaan multinasional memiliki produk yang bersertifikat halal. Perusahaan ingin menghasilkan lebih banyak pendapatan, dan ada dua miliar Muslim di dunia yang hanya mengonsumsi produk halal," tuturnya.


Mondelez, yang memproduksi Toblerone, mengonfirmasi bahwa pabriknya di Bern telah menerima sertifikasi halal delapan bulan lalu. Namun, ia menegaskan bahwa proses produksi tidak diubah untuk mendapatkan sertifikasi itu.

"Sertifikasi ini tidak membuat perubahan pada resep asli Toblerone tradisional kami. Memang resep kami memenuhi kriteria halal secara alami," katanya dalam sebuah pernyataan.

Al-Qadri juga mengonfirmasi bahwa pemberian sertifikat halal kepada Toblerone tidak mengubah resep mereka.

"Mereka menganggap halal itu negatif, padahal sebenarnya itu adalah sesuatu yang positif. Mereka bisa melakukan penelitian sendiri dan mencari tahu apa itu halal. Kemarahan ini hanya hasil Islamofobia atau ketakutan terhadap Islam," katanya.




Credit  cnnindonesia.com

AS Tuding China Dalang Serangan Siber di 12 Negara

AS tuding China dalang serangan siber di 12 negara. Foto/Ilustrasi/SINDOnews/Ian

WASHINGTON - Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) mengumumkan dakwaan terhadap dua peretas asal China yang diduga menargetkan 45 perusahaan dan badan di sejumlah negara. Menurut AS, ini menunjukkan Beijing belum memenuhi janjinya untuk menghentikan aksi di dunia maya.

Dalam operasi yang dikoordinasikan dengan sekutu AS di Eropa dan Asia, Wakil Jaksa Agung Rod Rosenstein mengatakan langkah itu dilakukan untuk menolak agresi ekonomi China.

Departemen Kehakiman mengatakan para peretas telah menargetkan banyak penyedia layanan terkelola (MSP), perusahaan spesialis yang membantu perusahaan lain mengelola sistem teknologi informasi mereka - berpotensi memberi hacker masuk ke jaringan komputer dari puluhan perusahaan.

Rosenstein mengecam Beijing karena berulang kali melanggar janji yang dibuat oleh Presiden China Xi Jinping kepada Presiden Barack Obama pada 2015 untuk menghentikan serangan dunia maya terhadap perusahaan-perusahaan AS dan infrastruktur komersial.

"Para terdakwa ini diduga mengkompromikan klien MSP di setidaknya selusin negara," kata Rosenstein.

"Tidak dapat diterima bahwa kami terus mengungkap cybercrime yang dilakukan oleh China terhadap negara lain," imbuhnya.

"Kami ingin China menghentikan kegiatan siber ilegal dan menghormati komitmennya terhadap komunitas internasional," tegasnya.

"Tetapi bukti menunjukkan bahwa China mungkin tidak berniat untuk memenuhi janjinya," sambungnya seperti dikutip dari AFP, Jumat (21/12/2018).

Departemen Kehakiman AS mengatakan kedua peretas itu, Zhu Hua dan Zhang Shilong, bekerja untuk apa yang disebut kelompok hacker APT10 yang diduga didukung oleh Kementerian Keamanan Negara China.

Dikatakan Rosenstein keduanya bekerja dengan Biro Keamanan Negara kementerian Tianjin.

"Dari setidaknya pada atau sekitar tahun 2006 hingga dan termasuk dalam atau sekitar 2018, anggota Kelompok APT10, termasuk Zhu dan Zhang, melakukan kampanye ekstensif gangguan ke dalam sistem komputer di seluruh dunia," ungkapnya.

Departemen Kehakiman AS mengatakan bahwa salah satu penyedia pengelola layanan yang diretas adalah perusahaan New York yang memberi warga negara China akses ke data dari klien perusahaan yang terlibat dalam perbankan, telekomunikasi, peralatan medis, manufaktur, perawatan kesehatan, bioteknologi, eksplorasi minyak dan gas, dan lain-lain.

Dakwaan datang di tengah ketegangan yang meningkat atas perdagangan, peretasan dan masalah geopolitik antara Washington dan Beijing.

Pada tanggal 30 Oktober, AS mendakwa 10 warga negara China, termasuk dua perwira intelijen, lebih dari skema lima tahun untuk mencuri teknologi mesin dari perusahaan kedirgantaraan AS dan Prancis dengan meretas ke komputer mereka.

Awal bulan itu, Departemen Kehakiman memperoleh ekstradisi yang belum pernah terjadi sebelumnya seorang pejabat intelijen senior China dari Belgia untuk diadili di Amerika Serikat karena menjalankan dugaan upaya yang disponsori negara untuk mencuri rahasia industri penerbangan AS. 

Credit  sindonews.com

Xinjiang, Negeri Kaya Minyak yang Tertindas

Muslim Uighur dan aparat keamanan di Cina (ilustrasi)

Foto: AP

Xinjiang tidak termasuk yang dikelilingi oleh Tembok Besar Cina.

 Oleh: Harun Husein*



Xinjiang tak kunjung tenang. Wilayah otonomi Uighur di barat laut Cina ini, selalu saja mengabarkan nestapa Muslim, yang hak asasinya diinjak-injak pemerintah Komunis Cina. Dua kali kawasan ini coba dimerdekakan, dua kali pula republik Islam berdiri di sana, namun negara baru itu selalu berhasil dibubarkan.

Jika Anda membayangkan Xinjiang sebuah kawasan kecil di tepi gurun pasir Asia Tengah, Anda keliru. Xinjiang adalah sebuah kawasan besar, luasnya setara dengan tiga pulau Sumatra, atau sama dengan Pakistan dan Afghanistan digabung jadi satu. Sejak dulu, Xinjiang merupakan wilayah penting yang diperebutkan.


Dulu, Xinjiang merupakan urat nadi perdagangan dunia, karena berada di Jalur Sutra. Kini, Xinjiang merupakan wilayah yang kaya sumberdaya alam. Ungkapan ‘di mana ada adzan di situ ada minyak’, juga terbukti di sini.



Cadangan minyak dan gas terbesar Republik Rakyat Cina (RRC) ada di sini, khususnya di Xinjiang bagian selatan (Tarim Basin), tempat Muslim Uighur sejak dulu tinggal menetap di bawah sistem pemerintahan tradisional yang disebut Khanate atau Khaganate.

Dengan luas 1,6 juta kilometer persegi, Xinjiang setara dengan 17 persen wilayah Cina, dan merupakan wilayah otonomi terbesar di Cina. Namun, hanya lima persen (80 ribu kilometer persegi) wilayahnya yang bisa ditinggali. Meski demikian, wilayah yang hanya lima persen ini setara dengan 100 kali luas daratan Jakarta.

Sebagian besar wilayah Xinjiang adalah gurun pasir, padang rumput, danau, hutan, dan perbukitan. Xinjiang berada di kaki Gunung Tianshan yang membelah Asia Tengah. Xinjiang berbatasan dengan delapan negara, yaitu Mongo lia, Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan, dan India.

Xinjiang tidak termasuk yang dikelilingi oleh Tembok Besar yang dibangun dinasti demi dinasti di Cina selama dua ribu tahun. Karena itu, orang-orang Uighur pun menjadikan fakta ini sebagai argumen bahwa tanah mereka bukanlah bagian dari Cina, apalagi mereka pun bukan orang Cina.

Mereka mendefinisikan diri mereka sebagai orang Turkistan Timur. Kawasan Xinjiang, dalam sejarah diperintah berbagai kerajaan. Mulai Tocharians, Yuezhi, Kekaisaran Xiongnu, negara Xianbei, Kekaisaran Kushan, Khagan Rouran, Kekaisaran Han, Liang,
Qin, Liang Barat, Dinasti Tang, Kekaisaran Tibet, Khagan Uyghur, Khan Kara, Khitan, Kekaisaran Mongol, Dinasti Yuan, Khan Chagatai, Moghulistan, Qaradel, Yuan Selatan, Khan Yarkent, Dinasti Qing, Republik Cina, dan terakhir Republik Rakyat Cina (RRC).

Dinasti Qing masuk ke Xinjiang setelah Muslim Uighur dan khan-khan Muslim lain di Asia Tengah, meminta bantuan untuk menghadapi orang-orang Dzungar-Mongol, yang selalu mengganggu. Setelah orang-orang Mongol Budha ditumpas, Dinasti Qing mendatang kan orang-orang Han dan Hui untuk menempati kawasan utara (Dzugar Basin).

Namun, mereka tidak diperbolehkan memperdagangkan babi dan minuman keras ke kawasan selatan yang dihuni Muslim. Kawasan Tarim Basin, disebut juga sebagai Huiland, atau tanah Hui, yang terjemahan bebasnnya adalah Tanah Muslim.

Muslim Uighur

Foto:

Xinjiang tidak termasuk yang dikelilingi oleh Tembok Besar Cina.

Sekadar catatan, Hui awalnya bukan nama etnik. Dulu istilah Hui disematkan
kepada penganut Islam, Kristen, bahkan Yahudi. Tapi, lama kelamaan istilah ini menyempit untuk menyebut Muslim.

Jenghis Khan, misalnya, kerap menyebut Muslim dengan istilah “Hui-hui.”
Belakangan, istilah Hui menyempit lagi, khusus untuk orang Cina Muslim berkulit kuning.


Orang Hui dan Han saat ini, sebenarnya secara etnis tak ada bedanya. Pada pertengahan abad ke-19, Dinasti Qing melemah akibat perang dan pemberontakan.


Mulai Perang Candu dengan Inggris, pada 1839 hingga 1860, pemberontakan Taiping atau perang sipil di selatan Cina (1850-1864), dan pemberontakan Muslim

Hui dan Uyghur di Xinjiang pada 1864, yang terimbas pemberontakan Cina Muslim di Gansu dan Shaanxi, dua provinsi di sebelah timur Xinjiang.

Pada 1864, orang-orang Han dan Hui terlibat bentrok parah yang dikenal dengan Revolusi Dungan atau Revolusi Hui Muslim. Revolusi ini awalnya bertujuan memberi pelajaran kepada pemerintahan pemerintahan korup dan para pejabat penindas rakyat, karena itu tak terdengar istilah jihad atau pendirian negara Islam. Tapi, kemudian orang-orang Han (Prajurit Taiping) mendatangi kawasan Muslim seperti Shaanxi atas
dukungan Dinasti Qing dan membentuk milisi Yong Ying.

Orang-orang Hui pun merespons dengan membentuk milisi. Kondisi chaos saat itu berlanjut saat Khan Kokand dari kawasan yang kini Kyrgistan, bersama pasukan Turko-
Muslim-nya memasuki Xinjiang dari Kasghar. Ironisnya, pasukan yang dipimpin Yaqub Beg ini menjalin aliansi dengan milisi Han, dan mengepung pasukan Muslim di Urumqi. Yaqub memerin tah di sana enam tahun.

Rusia pun ikut ambil bagian, dan pada 1871 mengepung kawasan Lembah Ili yang kaya, termasuk Gulja, di utara Xinjiang. Belasan tahun kemudian barulah Dinasti Qing siuman. Mereka mengirim pasukan untuk menumbangkan Ya qub Beg, dan mengambil Gulja dari Rusia.

Selanjutnya, Diansti Qing menggabungkan kawasan utara Tianshan (Dzungar Basin) dengan kawasan selatan (Tarim Basin) yang didiami Muslim, dan pada 1884 menamainya Xinjiang, yang berarti batas baru. Xinjiang menjadi sebuah provinsi.

Tapi, karena orang-orang Han  dan Hui di Xinjiang utara hampir punah gara-gara perang sipil, orang-orang Uighur di selatan pun akhirnya menyebar ke utara. Maka, jadilah seantero Xinjiang didiami mayoritas Muslim Uighur. Selain menjadi rumah orang Uyghur, Xinjiang juga ditinggali orang Kazakh, Tajik, Kyrgyz, Hui, Han, dan Mongol.

Credit  republika.co.id