Selasa, 18 Desember 2018

Turki Buka Kemungkinan Kerjasama dengan Assad


Turki Buka Kemungkinan Kerjasama dengan Assad
Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu mengatakan, Ankara akan mempertimbangkan kemungkinan kerjasama dengan Presiden Suriah, Bashar Assad. Foto/Istimewa

ANKARA - Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu mengatakan, Ankara akan mempertimbangkan kemungkinan kerjasama dengan Presiden Suriah, Bashar Assad. Dia menyebut, ini akan dilakukan Ankara jika Assad terpilih kembali sebagai sebagai Presiden suriah dalam pemilihan umum yang transparan dan adil.Berbicara saat melakukan wawancara di sela-sela Forum Doha di Qatar, Cavusoglu mengatakan, tidak hanya Turki, tapi seluruh dunia juga harus mempertimbangkan bekerjasama dengan Assad, jika dia kembali terpilih."Jika pemilu demokratis dan jika itu adalah yang kredibel, maka setiap orang harus mempertimbangkannya," kata Cavusoglu ketika ditanya apakah Turki akan bekerja sama dengan pemerintah Assad, jika dia terpilih kembali."Kami harus mempersiapkan negara itu untuk menggelar pemilihan umum, dan itu harus dilakukan di bawah naungan PBB, di bawah payung PBB, harus menjadi satu inklusif, semua orang, yang memenuhi syarat, harus dapat memilih di Suriah dan di luar Suriah, termasuk para pengungsi di negara saya dan negara-negara tetangga," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Senin (17/12).Sebelumnya, Cavusoglu melemparkan kritikan keras kepada negara-negara lain yang berusaha untuk merancang konstitusi baru Suriah atas masyarakat Suriah.Cavosuglu menuturkan, beberapa negara dalam sejumlah kesempatan, termasuk dalam pembicaraan damai di Astana, Kazakstan, menuturkan bahwa mereka sedang merancang konsitusi baru Suriah. Mereka beralasan sudah mendapat izin dari sejumlah kelompok yang mengatasnamakan warga Suriah.Dia menegaskan, hanya warga Suriah saja yang berhak menentukan ke arah mana mereka ingin berjalan dan bentuk pemerinatah seperti apa yang mereka inginkan.



Credit  sindonews.com




Turki: AS Tidak Bisa Halangi Operasi Militer Kami di Suriah


Turki: AS Tidak Bisa Halangi Operasi Militer Kami di Suriah
Turki menyatakan, Amerika Serikat (AS) tidak akan bisa menghalangi Ankara untuk melancarkan operasi militer di Suriah. Foto/Istimewa

ANKARA - Turki menyatakan, Amerika Serikat (AS) tidak akan bisa menghalangi Ankara untuk melancarkan operasi militer di Suriah. Turki berencana kembali menggelar operasi militer di  timur sungai Efrat, dengan target ISIS dan kelompok Kurdi Suriah, yang tidak lain adalah milisi sekutu AS di Suriah.

Menteri Dalam Negeri Turki, Suleyman Soylu mengatakan Washington telah berusaha menahan Turki selama dua operasi di Suriah dalam dua tahun terakhir melawan ISIS dan YPG, yang menguasai wilayah-wilayah perbatasan utara Suriah.

"AS mengira mereka bisa menghalangi kami dengan orang-orang yang dibesarkannya. Sekarang, mereka akan mencoba menahan kami di timur Efrat. Turki tidak, dan tidak akan, membiarkan itu," kata Soylu, seperti dilansir Reuters pada Senin (17/12).

Sebelumnya, Presiden Turki, Recep Tayyep Erdogan mengatakan pasukan Turki akan memasuki kota Manbij, Suriah, jika AS tidak menyingkirkan pejuang Kurdi YPG dan akan menargetkan daerah yang dikuasai Kurdi lebih jauh ke timur.

Ankara dan Washington sendiri memang telah lama berselisih di Suriah, di mana AS telah mendukung YPG dalam perang melawan ISIS. Turki mengatakan YPG adalah organisasi teroris dan perpanjangan dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dilarang.

Turki telah mengeluh atas lambatnya pelaksanaan kesepakatan dengan Washington untuk menarik pejuang Kurdi YPG keluar dari Manbij, yang terletak di wilayah Arab terutama di sebelah barat sungai Efrat, kembali ke tepi timur sungai. 




Credit  sindonews.com





Erdogan: Turki Siap Kapanpun Serang Utara Suriah


Recep Tayyip Erdogan
Recep Tayyip Erdogan
Foto: AP
Erdogan tak ingin teroris dengan nyaman tinggal di perbatasannya.




CB, ANKARA -- Turki akan melancarkan operasi militer kontra-teroris di Suriah, sebelah timur Sungai Eufrat atau utara Suriah. Serangan itu, kata Presiden Turki Recep Tayyip Erdodan, dapat dilakukan kapanpun.

"Kami bisa memulai operasi setiap saat sekarang di wilayah Suriah di mana saja, terutama di sepanjang perbatasan 500-kilometer, tanpa membahayakan tentara AS," kata Erdogan dalam satu upacara pembukaan di Provinsi Konya di Turki Tengah.

Erdogan mengatakan militer telah menyelesaikan persiapan bagi operasi yang direncanakan tersebut. Ia menambahkan, Turki akan melakukan apa yang perlu dikerjakan untuk menggagalkan koridor teror di sebelah timur Sungai Eufrat.

"Kami berbicara dengan (Presiden AS Donald) Trump. Pelaku teror ini harus pergi dari daerah di sebelah timur Eufrat. Jika mereka tidak pergi, kami akan mengusir mereka, sebab mereka mengganggu kami," ia menambahkan.

Erdogan kembali menyatakan bahwa Turki takkan membiarkan adanya daerah nyaman teroris di sepanjang perbatasannya. Ia berharap AS tak melindungi para teroris tersebut.

"Dengarkan, mereka yang melindungi pelaku teror di wilayah itu: Kalian membuat kesalahan. Mari berhenti (melindungi mereka)," demikian peringatan presiden Turki itu.



Teroris yang dimaksud Erdogan adalah militer bersenjata Kurdi yang sudah berlangsung lebih dari dua dekade melawan pemerintahan di Ankara.

Erdogan mengatakan perang Turki melawan terorisme di Suriah akan berlanjut sampai pemilihan umum baru diselenggarakan dan penyelesaian politik menyeluruh dicapai di negeri tersebut.

Satu misi di sebelah timur Sungai Eufrat, yang telah disarankan oleh presiden Turki itu selama berbulan-bulan, akan mengikuti dua operasi lintas-perbatasan yang berhasil dilancarkan Turki ke dalam wilayah Suriah sejak 2016. Keduanya dimaksudkan untuk menghapuskan keberadaan gerilyawan Kurdi YPG/PKK dan ISIS di dekat perbatasan Turki.


Dalam aksi terornya selama lebih dari 30 tahun melawan Turki, PKK --yang dimasukkan ke dalam daftar organisasi teroris oleh Turki, AS dan Uni Eropa-- dinilai telah bertanggung-jawab atas kematian sebanyak 40 ribu orang. YPG adalah cabang PKK di Suriah.


Sementara itu AS, meskipun ada keberatan dari Turki, telah bekerjasama dengan PKK/YPG, dan menyebut mereka "sekutu" dalam perang melawan ISIS. AS mengabaikan status "teroris" terhadap mereka.




Credit  republika.co.id






Serangan koalisi pimpinan AS tewaskan 17 orang di Suriah



Serangan koalisi pimpinan AS tewaskan 17 orang di Suriah
Warga berjalan melewati bangunan-bangunan yang rusak setelah serangan udara di kota Douma, Ghouta Timur, Damaskus, Suriah, Jumat (23/2/2018) (REUTERS/BASSAM KHABIEH)




Deir Ez-Zour, Suriah (CB) - Sedikitnya 17 warga sipil tewas pada Ahad (16/12), ketika koalisi pimpinan Amerika Serikat melancarkan serangan udara terhadap satu masjid di Provinsi Deir Ez-Zour, Suriah Timur.

Beberapa sumber lokal mengatakan kepada Kantor Berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin-- serangan udara tersebut dilancarkan di Kabupaten Hejjin, yang dikuasai Da`esh, di pinggir timur Kota Deir Ez-Zour.

Serangan udara itu ditujukan ke satu masjid di Desa Buhatir, dan menewaskan 17 warga sipil, kata sumber tersebut --yang tak ingin disebutkan jatidiri mereka karena alasan keamanan.

Pada November, sedikitnya 17 warga sipil, kebanyakan perempuan dan anak kecil, tewas ketika koalisi pimpinan AS mengebom Desa Albo Badran di dekat Kota kecil As-Sousse, yang dikuasai Da`esh.

Pada awal bulan yang sama, pasukan koalisi pimpinan AS menyerang daerah yang sama, dan menewaskan 20 warga sipil.

Suriah baru saja bangkit dari konflik yang memporak-porandakan negeri tersebut --yang meletus pada 2011, ketika pemerintah Presiden Bashar al-Assad menindak pada demonstran dengan kekuatan yang tak pernah terjadi sebelumnya.



Credit  antaranews.com




Diduga Terlibat di Konflik Sudan Selatan, AS Sanksi Jenderal Israel


AS menjatuhkan sanksi kepada seorang pensiunan jenderal Angkatan Darat Israel bernama Israel Ziv atas dugaan keterlibatanya dalam konflik di Sudan Selatan. Foto/Reuters

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) dilaporkan menjatuhkan sanksi kepada seorang pensiunan jenderal Angkatan Darat Israel. Pria yang diketahui bernama Israel Ziv itu disanksi atas dugaan keterlibatanya dalam konflik di Sudan Selatan.

Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada Ziv dan tiga perusahaan yang dia kontrol. AS juga menuduhnya menggunakan konsultan pertanian sebagai penutup untuk penjualan senjata senilai USD 150 juta kepada pemerintah Sudan Selatan dan sisi lain dia juga menjual senjata kepada kelompok oposisi.


"Dia (Ziv) juga dilaporkan merencanakan untuk mengatur serangan oleh tentara bayaran di ladang minyak dan infrastruktur Sudan Selatan, dalam upaya untuk menciptakan masalah yang hanya dapat diselesaikan oleh perusahaan dan afiliasinya," kata Departemen Keuangan AS.

Melansir Arab News pada Senin (17/12), Ziv membantah tudingan AS tersebut. Dia mengatakan tidak pernah memperdagangkan senjata dan menyebut tuduhan terhadapnya menggelikan, tidak berdasar dan sepenuhnya tidak sesuai dengan kenyataan.

“Kami memiliki proyek pertanian yang luar biasa di sana. banyak komunitas yang bergantung padanya. Puluhan ribu orang dipekerjakan melalui proyek ini dan memberi makan pasar Sudan Selatan. Jadi siapa pun yang mengklaim proyek ini adalah penutup harus datang melihatnya," ucap Ziv.

"Ini bukan pertama kalinya pemerintah (AS) telah menggunakan sanksi untuk menegakkan kebijakan luar negerinya. Saya mudah didekati. Saya ingin percaya pada kesopanan administrasi dan mereka dipersilakan datang, untuk memeriksa, untuk menyelidikinya. Kami akan membuka semuanya untuk mereka," sambungnya.

ADVERTISEMENT


Konflik di Sudan Selatan meletus pada tahun 2013, yang diawali keputusan Presiden Sudan Selatan, Salva Kiir Mayardit memecat Riek Machar sebagai wakilnya. Konflik bermuatan etnis kemudian menyebar, menutup ladang minyak dan memaksa jutaan orang melarikan diri.

Setidaknya 383 ribu orang Sudan Selatan telah meninggal akibat perang, baik itu tewas dalam pertempuran, atau disebabkan oleh kelaparan, penyakit atau faktor lainnya.





Credit Sindonews.com

Lavrov Tegaskan Rusia Tak Ingin Perang dengan Ukraina


Lavrov mengatakan Moskow tidak akan berperang melawan Ukraina, tetapi akan menanggapi dengan cara yang sama, jika Kiev melakukan provokasi di perbatasan Crimea. Foto/Istimewa

MOSKOW - Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov mengatakan, Moskow tidak akan berperang melawan Ukraina, tetapi akan menanggapi dengan cara yang sama, jika Kiev melakukan provokasi di perbatasan dengan Crimea."Kami tidak akan berperang melawan Ukraina, saya berjanji," kata Lavrov saat melakukan wawancara dengan media setempat, seperti dilansir Tass pada Senin (17/12).Dalam wawancara itu, dia kemudian menyebut bahwa Rusia tidak terlibat dalam perang di Donbass. Lavrov menegaskan, yang berperang adalah warga Ukraina yang tinggal di Donbass, yang berperang melawan rezim Ukraina, yang menurutnya memiliki semua karakteristik Nazi dan neo-Nazi.Ketika ditanya  mengapa Moskow tidak memutuskan hubungan dengan Kiev, Lavrov mengatakan hubungan Rusia dan Ukraina sejatinya sangat baik. Moskow, lanjut Lavrov hanya memiliki masalah dengan pemerintah Ukraina semata, bukan dengan warga dan bangsa Ukraina."Kami memiliki hubungan dengan negara Ukraina, negara Ukraina jauh lebih penting bagi kami daripada rezim itu, yang saat ini berkuasa berkat pengkhianatan Barat atas semua norma-norma hukum internasional dan perilaku internasional," ungkapnya."Orang-orang Ukraina tidak ada hubungannya dengan itu, dan saya yakin bahwa sebagian besar warga Ukraina menginginkan perdamaian ke negara mereka dan ingin menghapus rezim yang memalukan ini dan melanjutkan hubungan normal dengan Rusia," tukasnya.


Rusia Minta Indonesia Tunggu Produksi Pesawat Sukhoi-35


Pesawat Sukhoi SU-35.
CB, JAKARTA -- Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva meminta Indonesia untuk menunggu proses produksi pesawat Sukhoi-35. Sebelumnya, Indonesia telah menandatangani kontrak perundingan pembelian pesawat tempur Sukhoi-35 dengan Rusia.
"Saya tidak dapat memastikan kapan pesawat itu akan tiba di Indonesia karena perlu diproduksi lebih dulu. Akan tetapi semoga kontraknya dapat dipenuhi," kata Dubes Vorobieva di Jakarta, Senin (17/12).
Perundingan untuk membeli 11 pesawat tempur Sukhoi-35 dari Rusia telah selesai dan kontraknya ditandatangani kedua belah pihak pada Februari 2018. Dubes Vorobieva mengatakan ada beberapa masalah teknis yang menjadi kendala, namun kedua belah pihak sepakat hal itu dapat diselesaikan pada 2019.
Dubes yang menyerahkan surat kepercayaan pada Presiden Jokowi pertengahan 2018 itu juga optimistis kerja sama pertahanan kedua negara akan semakin kuat dan Rusia berkomitmen menjadi mitra yang setia bagi Indonesia. "Rusia memproduksi berbagai perlengkapan pertahanan yang apa pun Indonesia butuhkan akan kami sediakan dengan kualitas produk pertahanan Rusia sudah dikenal dunia," kata dia.
Rusia juga mendukung peran Indonesia untuk menjaga stabilitas dan perdamaian dunia yang ditunjukkan dengan memberikan suara bagi Indonesia dalam pemilihan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (UNSC) 2019-2020 pada Juni 2018.
Terkait hal itu, secara khusus Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan kampanye Indonesia sebagai anggota UNSC dalam kunjungan ke Rusia pada Maret 2018. "Saya yakin hubungan kita berkembang ke arah yang baik dan kita dapat melakukan lebih banyak lagi untuk meningkatkannya," kata Vorobieva.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Senin, 17 Desember 2018

Pesawat SpaceShipTwo Virgin Galactic Akhirnya Capai Luar Angkasa



Virgin Galactic SpaceShipTwo mampu terbang hingga ketinggian 62 mil atau 100 km. Pesawat ini diawaki oleh dua pilot dan membawa enam penumpang dalam penerbangan luar angkasa sub orbital. twitter.com
Virgin Galactic SpaceShipTwo mampu terbang hingga ketinggian 62 mil atau 100 km. Pesawat ini diawaki oleh dua pilot dan membawa enam penumpang dalam penerbangan luar angkasa sub orbital. twitter.com

CB, Jakarta - Virgin Galactic telah menempuh perjalanan jauh sejak kecelakaan 2014 yang tragis. Pesawat perusahaan SpaceShipTwo telah mencapai luar angkasa setelah beberapa bulan pengujian, terbang ke ketinggian 271.268 kaki sebelum kembali ke Bumi.

Masa inapnya singkat (SST menembakkan roketnya selama satu menit), tetapi itu cukup untuk memverifikasi pesawat luar angkasa itu serta melakukan empat percobaan ilmiah yang didukung NASA yang mempelajari efek gayaberat mikro dan perangkat yang dapat menangani dukungan kehidupan dan menangkal getaran.
Ruang lingkup yang tersisa dari program ini tergantung pada seberapa banyak pencapaian  Virgin Galactic selama penerbangan ini. Tujuannya saat ini adalah untuk mensimulasikan berat saat mengangkut penumpang ke ruang angkasa, dan eksperimennya "sebagian" memenuhi tujuan itu.
Penerbangan penumpang yang sebenarnya tidak mungkin terjadi untuk beberapa waktu. Virgin menekankan bahwa mereka ingin menyelesaikan tesnya "dengan aman," tidak semata-mata cepat.
Keberhasilan Virgin Galactic berkunjung ke luar angkasa membuat pertanyaan kini ditekankan pada kapan daripada jika, dan menunjukkan bahwa Richard Branson mungkin agak realistis ketika dia berbicara tentang menumpang penerbangannya sendiri dalam beberapa bulan ini.



Credit  tempo.co






LAPAN dan PT DI Sedang Kembangkan N219 Amfibi



Prosesi pemberian nama pesawat N219 yang dipimpin Presiden  Joko Widodo di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, 10 November 2017. TEMPO/Subekti
Prosesi pemberian nama pesawat N219 yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, 10 November 2017. TEMPO/Subekti

CB, Tangerang Selatan - Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) bekerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia mengembangkan pesawat N219 jenis amfibi. Proyek ini untuk menjangkau daerah yang hanya bisa dijangkau oleh pesawat yang bisa mendarat di air.

"Pesawat ini butuh 200 jam terbang lagi untuk disertifikasi, kita kembangkan untuk bisa mendarat di air," kata Kepala Program pesawat N219 Lapan Agus Ariwibowo saat ditemui usai workshop Composite Float Development For Amphibious Aircraft yang berlangsung di Puspiptek, Jumat 4 Desember 2018.
Menurut Agus, LAPAN mengembangkan floating atau alat untuk mengambang di atas permukaan air dalam tiga tahun belakangan ini. "Saat ini Indonesia juga sedang mengembangkan wisata bahari, maka dari itu kami menyesuaikan kebutuhan untuk bisa pesawat mendarat di dekat resort penginapan," ujarnya.

Dengan dikembangkannya wisata bahari ini, kata Agus, LAPAN akan memproduksi pesawat amphibi pada 2019. Target dari pemerintah Indonesia di tahun pertama enam sampai 12 pesawat.


"Kalau yang memesan pesawat N219 ini juga sudah banyak, sekitar 140 dari airlines seperti dari Kartika, Merpati, kemudian dari maskapai luar negeri juga ada," kata dia.



Credit  tempo.co





Panglima Akan Resmikan Pangkalan Kapal Selam TNI di Natuna



Panglima Akan Resmikan Pangkalan Kapal Selam TNI di Natuna
Prajurit TNI menggelar gladi resik upacara berupa parade pasukan yang diikuti Batalyon Komposit dan Kompi Komposit Marinir. Foto/KORAN SINDO/Muhammad Bunga Ashab


NATUNA - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan meresmikan Pangkalan Kapal Selam TNI Angkatan Laut (AL)  di Selat Lampa, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), Selasa 18 Desember 2018.

Untuk mempersiapkan acara peresmian, prajurit TNI menggelar gladi resik upacara dengan parade pasukan yang diikuti Batalyon Komposit dan Kompi Komposit Marinir.

Gladi resik disaksikan langsung Kamandan Komando Resort Militer (Danrem 033/Wira Pratama  Brigjen TNI Gabriel Lema, Komandam Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) IV  Tanjungpinang Laksamana Pertama TNI R Eko Suyatno serta perwakilan dari Markas Besar TNI.

Gladi resik juga dimeriahkan demonstrasi terjun payung serta manuver empat pesawat F-16 Fighting Falcon.

Danrem 033/WP Brigjen TNI Gabriel Lema mengatakan, pangkalan baru itu akan memenuhi unsur kematraan yang lengkap di wilayah Kepri, khususnya Natuna. 

"Di samping itu diharapkan seluruh personel TNI dapat bekerja secara sinergis dan untuk menghadapi ancaman serta memitigasi persoalan di wilayah Indonesia secara cepat,” kata Gabriel dalam keterang tertulisnya.




Credit  sindonews.com



Perusahaan Telekomunikasi Jerman dan Prancis Tolak Huawei


Perusahaan Telekomunikasi Jerman dan Prancis Tolak Huawei
Ilustrasi (REUTERS/Aly Song)

Jakarta, CB -- Huawei kembali menghadapi penolakan. Kali ini perusahaan telekomunikasi di Jerman dan Prancis mengumumkan akan meninjau kembali strategi mereka. Deutsche Telekom dan Orange menyebut tidak akan membangun jaringan telekomunikasi mereka di masa mendatang dengan perangkat dari perusahaan China itu.

"Kami tidak akan menggunakan Huawei untuk jaringan 5G," jelas CEO Orange Stephane Richard kepada reporter di Paris, seperti dikutip AFP. "Kami akan bekerjasama dengan partner lama kami, Ericsson dan Nokia."

Menanggapi hal ini, Huawei menyebut kalau mereka saat ini tidak memasok perangkat 4G untuk Orange di Prancis. Mereka juga menyebut tidak akan masuk dalam rencana implementasi 5G perusahaan itu. Meski demikian, Huawei memasok perangkat jaringan Orange di luar Prancis dan akan terlibat dalam pengembangan 5G di sana.



"Deutsche Telekom sangat serius dalam mempertimbangkan diskusi global soal keamanan perangkat jaringan dari vendor China," jelas perusahaan itu seperti dikutip Reuters.

Selama ini Telekom menggunakan berbagai vendor untuk menggelar jaringan telekomunikasinya. Mereka menggunakan perangkat dari Ericsson, Nokia, Cisco, dan Huawei. "Namun, kami akan menimbang lagi soal strategi pengadaan kami," katanya.

Perubahan ini penting karena pejabat Jerman menyebut kalau negara itu tidak hendak mengucilkan perusahaan manapun dari pembangunan jaringan 5G. Hal ini diungkap menanggapi peringatan ancaman keamanan yang dilontarkan Washington.

"Tidak ada kekhawatiran tentang perusahaan individu," kata Altmaier di Berlin. "Tetapi setiap produk, setiap perangkat harus aman jika akan digunakan di Jerman," jelas Menteri Ekonomi Jerman Peter Altmaier, Jumat (15/12).

Kedua perusahaan itu adalah pemimpin pasar di masing-masing negara. Keduanya sebagian dimiliki oleh negara. Kebijakan ini diambil untuk mengikuti langkah AS yang juga melarang produk Huawei masuk ke negara itu. Langkah ini lantas diikuti oleh sekutu-sekutu AS, seperti Australia dan Jepang.

Pejabat AS telah memberitahu para sekutunya kalau Huawei ditunggangi oleh pemerintah China. Mereka juga menyebut kalau perangkat jaringan Huawei mungkin memiliki backdoor yang bisa memata-matai pra pengguna layanan telekomunikasi itu.

Huawei menyebut bahwa mereka tidak menemukan adanya masalah keamanan yang diributkan AS. Ketegangan makin tinggi setelah CFO Huawei ditahan untuk diekstradisi ke AS.



Credit  cnnindonesia.com




PBB Sepakat Terapkan Perjanjian Iklim Paris 2015


 Perubahan Iklim
Perubahan Iklim
Foto: Reuters
Rincian rumit pelaksaan perjanjian iklim Paris belum diselesaikan.




CB, KATOWICE -- Negara-negara anggota PBB sepakat untuk menerapkan Perjanjian Paris 2015 dalam konferensi iklim 24th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP24) di Katowice, Polandia, pada Sabtu (15/12). Meski demikian, masih ada masalah kontroversial lainnya yang tersisa untuk diselesaikan tahun depan.

Negara-negara itu mengeluhkan rincian rumit tentang bagaimana memperhitungkan dan mencatat emisi gas rumah kaca mereka, yang akan menjadi dasar dari peraturan untuk mewujudkan Perjanjian Paris. Sementara pertanyaan-pertanyaan sulit seperti bagaimana meningkatkan komitmen yang ada saat ini untuk mengurangi emisi dan bagaimana menyediakan pembiayaan bagi negara-negara miskin untuk melakukan hal yang sama, telah ditangguhkan untuk tahun-tahun mendatang.

Pada jam-jam terakhir konferensi, kesepakatan diwarnai oleh perdebatan mengenai kredit karbon, yang diberikan kepada negara-negara itu untuk melangsungkan upaya pengurangan emisi dan penyerapan karbon. Mereka membahas mengenai hutan yang menyerap karbon dioksida.

Brasil menginginkan sebuah amandemen yang akan menguntungkan negaranya karena hutan hujannya yang besar. Namun hal itu ditentang oleh negara lain karena dapat merusak integritas sistem.

Usulan mengenai amandemen ini akan dibahas kembali dalam konferensi tahunan tahun depan. Brasil, di bawah kepemimpinan presiden barunya, Jair Bolsonaro, juga membatalkan tawaran untuk menjadi tuan rumah konferensi iklim PBB tahun depan.

Brasil telah menjadi pendukung yang dapat diandalkan dalam konferensi iklim tahunan sebelumnya. Negara ini telah bekerja untuk menjembatani kesepakatan antara negara maju dan berkembang. Tanpa dukungan itu di masa depan, konferensi hanya akan berlangsung lebih kacau.

Ketika masalah kredit karbon Brasil ditunda dalam COP24, hambatan selanjutnya dibuka oleh Turki, yang ingin disebut sebagai negara berkembang daripada negara maju. Para delegasi yang lelah akhirnya masuk ke sesi penutupan pada hampir pukul 22.00 malam untuk menyepakati perjanjian.

Meski ada sejumlah hambatan, COP24 berhasil menghasilkan kesepakatan untuk menerapkan Perjanjian Paris 2015. David Waskow, dari World Resources Institute, mengatakan kesepakatan terakhir adalah landasan yang baik bagi negara-negara untuk menerapkan perjanjian itu.

“Konferensi ini mengatur arah perjalanan dan akan mendorong negara-negara untuk mengambil tindakan. Sekarang negara-negara itu harus pulang dan mengerjakan pekerjaan rumah mereka, dengan meningkatkan komitmen mereka [pada pengurangan emisi]," kata Waskow, dikutip The Guardian.

Akan tetapi, pertanyaan kunci mengenai apakah negara-negara itu telah cukup melakukan pengurangan emisi, tidak dibahas dalam konferensi. Sebelumnya, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dalam laporannya telah memperkirakan konsekuensi yang mengerikan jika suhu dibiarkan naik lebih dari 1,5 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri.

Laporan IPCC yang dirilis pada Oktober lalu itu menunjukkan, dunia harus berubah secara drastis dalam dekade berikutnya untuk menghindari konsekuensi kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius. Konsekuensi yang dimaksud adalah matinya terumbu karang, kekeringan, dan banjir, serta penurunan produktivitas pertanian di banyak wilayah.

Tahun ini, cuaca ekstrem telah terjadi di banyak bagian di dunia dan suhu rata-rata global tertinggi keempat telah tercatat. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, memuji negara-negara anggota PBB karena telah mencapai kesepakatan, tetapi ia masih menuntut lebih banyak.

"Persetujuan program kerja Perjanjian Paris adalah dasar untuk proses transformatif yang akan membutuhkan ambisi kuat dari masyarakat internasional," kata dia.

“Ilmu pengetahuan telah menunjukkan dengan jelas bahwa kita membutuhkan ambisi untuk mengalahkan perubahan iklim. Mulai sekarang, lima prioritas saya adalah: ambisi, ambisi, ambisi, ambisi, dan ambisi,” kata Guterres.

Dia juga menyebutkan perlunya negara-negara untuk memperkuat target pengurangan emisi dan menyesuaikan infrastruktur mereka untuk mengatasi dampak perubahan iklim. “Satu tahun bencana iklim dan peringatan yang mengerikan dari para ilmuwan terkemuka dunia seharusnya bisa menghasilkan lebih banyak dorongan lagi. Sebaliknya, negara justru mengabaikan sains dan penderitaan kelompok yang rentan," ujar Jennifer Morgan dari Greenpeace.

“Tanpa tindakan segera, bahkan aturan terkuat pun tidak akan membawa kita kemana-mana. Orang-orang mengharapkan tindakan, dan itulah yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Ini secara moral tidak bisa diterima," ungkapnya.

Gareth Redmond-King, kepala perubahan iklim di WWF-UK, mengatakan ada beberapa kemajuan positif, tetapi dunia belum melakukan cukup aksi. Menurut dia, dunia berada dalam keadaan darurat iklim, namun beberapa pemimpin negara lebih memilih untuk menyangkal.

“Masa depan semua orang dipertaruhkan. Semua negara perlu jauh lebih serius tentang ambisi perubahan iklim," ujarnya.




Credit  republika.co.id




Arkeolog Mesir Temukan Makam Pendeta Agung Berusia 4.400 Tahun


Penemuan makam Kerajaan Kuno dari otoritas barang antik Mesir terlihat di Giza, situs dari tiga piramida kuno di pinggiran Kairo, Mesir.(REUTERS)
Penemuan makam Kerajaan Kuno dari otoritas barang antik Mesir terlihat di Giza, situs dari tiga piramida kuno di pinggiran Kairo, Mesir.(REUTERS)

CB, Jakarta - Para arkeolog Mesir telah menemukan makam seorang pendeta yang dihiasi dengan hieroglif dan patung-patung yang berusia lebih dari 4.400 tahun di kompleks piramida.
Makam pribadi milik Wahtye, seorang pendeta agung yang mengabdi selama pemerintahan dinasti kelima Raja Neferirkare, digali dari sebuah pemakaman kuno Saqqara, di selatan ibukota Kairo, menurut laporan dari Daily Mail, 16 Desember 2018.


Makamnya yang berwarna cerah dihiasi dengan lukisan yang menunjukkan imam kerajaan bersama ibu, istri dan anggota keluarganya, kata kementerian barang antik Mesir.
Makam juga berisi lebih dari selusin ceruk dan 24 patung-patung warna-warni dari pendeta besar dan anggota keluarganya.
Makam ini berasal dari pemerintahan Neferirkare Kakai, raja ketiga dari Dinasti Kelima Kerajaan Kuno.


Panjang makam sepuluh meter dan lebar tiga meter tepat di bawah tembok tinggi yang dihiasi dengan hieroglif dan patung-patung Firaun.
Makam itu tidak tersentuh dan tidak dijaga, kata Mostafa Waziri, sekretaris jenderal Dewan Tertinggi Peninggalan Antik Mesir.
Dia menyebut penemuan ini adalah langka dan terjadi dalam sepuluh tahun terakhir. Menurutnya makam itu unik karena jenis patung dan kondisi yang nyaris sempurna.
Para arkeolog memindahkan lapisan terakhir puing dari makam pada Kamis dan menemukan lima lubang di dalamnya.

Pemandu dari Kementerian Barang Antik memeriksa penemuan dari otoritas barang antik Mesir di Giza, situs dari tiga piramida kuno di pinggiran Kairo, Mesir. (REUTERS)
Makam tersebut baru sebagian saja ditemukan dan para pejabat mengharapkan lebih banyak penemuan ketika para arkeolog menggali situs itu lebih lanjut dalam beberapa bulan mendatang awal tahun depan.
Salah satu porosnya terbuka tanpa ada apa-apa di dalamnya, tetapi empat lainnya disegel. Waziri berharap satu poros secara khusus akan mengungkapkan lebih banyak rahasia.
"Saya dapat membayangkan bahwa semua benda dapat ditemukan di daerah ini. Poros ini harus mengarah ke peti mati atau sarkopagus pemilik makam," kata Waziri."Warnanya hampir utuh meskipun makam itu hampir 4.400 tahun."

Pada bulan November para pejabat arkeologi mengumumkan penemuan tujuh sarkofagus di Saqqara, beberapa di antaranya berusia 6.000 tahun, selama penggalian dimulai pada April oleh misi arkeologi yang sama.
Tiga dari makam-makam itu berisi mumi kucing dan scarab, permata Mesir kuno yang dipotong dalam bentuk kumbang.
Nekropolis Saqqara di selatan Kairo adalah rumah bagi piramida Djoser yang terkenal, lebih dari 4.600 tahun konstruksi yang mendominasi situs tersebut dan merupakan monumen batu pertama di Mesir.




Penampakan makam imam besar bernama Wahtye yang diyakini hidup pada masa Raja Neferirkare Kakai, di pemakaman kuno Saqqara di Giza, Mesir, 15 Desember 2018.[REUTERS]
Makam yang dibangun oleh arsitek utama Imhotep untuk Pharoah Djoser, berdiri setinggi 62 meter dan dianggap sebagai bangunan tertua di dunia yang dibangun seluruhnya dari batu.
Menteri Kepurbakalaan Khaled el Enany mengatakan penemuan itu adalah penemuan terakhir tahun 2018 dan penemuan ini termasuk baru karena merupakan makam pribadi.

Dinasti Kelima memerintah Mesir dari sekitar 2.500 SM hingga 2,350 SM, tidak lama setelah piramida besar Giza dibangun.
Saqqara adalah nekropolis (pemakaman kuno) untuk Memphis, ibu kota Mesir kuno selama lebih dari dua milenia.
Bangsa Mesir Kuno memumikan manusia untuk mengawetkan tubuh mereka untuk kehidupan setelah kematian, sementara mumi-mumi hewan digunakan sebagai persembahan religius. Sepanjang tahun 2018, arkeolog Mesir telah mengungkapkan lebih dari penemuan kuno.




Credit  tempo.co




Ranil Wickremesinghe Kembali Duduki Kursi PM Sri Lanka


Ranil Wickremesinghe Kembali Duduki Kursi PM Sri Lanka
Ranil Wickremesinghe kembali dilantik menjadi PM Sri Lanka, Minggu (16/12). (REUTERS/ Dinuka Liyanawatte).

Jakarta, CB -- Ranil Wickremesinghe kembali menduduki kursi Perdana Menteri Sri Lanka. Ia mengucap sumpah jabatannya pada Minggu (16/12), usai digulingkan Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena pada Oktober lalu.

Kembalinya Wickremesinghe diharapkan menjadi akhir krisis politik di Sri Lanka setelah pemecatan tiba-tiba yang dialaminya. Sirisena, saat itu, memutuskan mengganti Wickremesinghe dengan mantan presiden Mahinda Rajapaksa karena silang pendapat.

"Pelantikan dihadiri oleh hanya beberapa anggota parlemen dari koalisi Wickremesinghe," ujar salah satu pejabat kantor presiden, mengutip Reuters, Minggu (16/12).


Wickremesinghe nantinya akan kembali menduduki kursi perdana menteri yang diduduki Mahinda Rajapaksa selama tujuh pekan belakangan. Rajapaksa sendiri telah resmi mengundurkan diri pada Sabtu (15/12), lantaran keberadaannya yang ditengarai menjadi salah satu pemicu krisis politik di Sri Lanka.


Kembalinya Wickremesinghe disebut-sebut menjadi angin segar dalam panggung politik Sri Lanka. Diketahui Presiden Sirisena awalnya berulang kali mengatakan tidak akan kembali mengangkat Wickremesinghe sebagai perdana menteri.

Namun demikian, Sirisena harus mengubah pendiriannya, melantik Wickremesinghe dan mendepak Rajapaksa. Hal ini dilakukan dengan sejumlah pertimbangan, termasuk di antaranya agar parlemen memberikan persetujuan anggaran sementara yang akan dikucurkan pada awal 2019.

Meski diklaim masuk dalam fase krisis politik, namun belum ada lembaga yang menghitung pasti jumlah kerugian yang disebabkan oleh kekacauan politik Sri Lanka dalam beberapa pekan terakhir tersebut.



Berdasarkan informasi dari sejumlah anggota parlemen kubu Wickremesinghe, telah mengetahui rencana kembalinya Wickremesinghe pada pekan ini. Sirisena memang harus menerima kenyataan bahwa ada proses hukum yang dilanggar dalam pengangkatan Rajapaksa.

Diketahui juga, banyak negara asing menolak mengakui pemerintahan Rajapaksa. Lembaga pemeringkat kredit, Fitch dan Standard & Poor's menurunkan peringkat Sri Lanka, dalam hal risiko keuangan dan pengajuan kredit.

Sirisena resmi berkuasa pada 2015 lalu. Ia berjanji menegakkan demokrasi dan membasmi korupsi. Namun, popularitasnya melorot seiring dengan perbedaan pandangan pribadinya dengan Wickremesinghe.

Konflik keduanya berpusat pada perselisihan mengenai berapa banyak Sri Lanka akan mengakomodasi kepentingan India di negara tersebut, dibandingkan dengan China. Diketahui, China menaruh investasi besar-besaran di Sri Lanka. Padahal, India adalah kekuatan tradisional negara tersebut.


Credit  cnnindonesia.com




Erdogan Bilang Turki Bakal Beli 120 Jet Tempur Siluman F-35


Erdogan Bilang Turki Bakal Beli 120 Jet Tempur Siluman F-35
Pesawat-pesawat jet tempur siluman F-35 buatan Lockheed Martin Amerika Serikat. Foto/REUTERS

ISTANBUL - Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan Turki akan membeli 120 unit jet tempur siluman F-35 buatan Lockheed Martin Amerika Serikat (AS). Komentar itu muncul di tengah spekulasi bahwa pengiriman jet tempur canggih pesanan Ankara kemungkinan dihentikan Washington.

"Kami akan membeli 120 pesawat F-35 yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Beberapa komponen untuk pesawat itu diproduksi di Turki," kata Erdogan, yang berbicara dalam rapat umum di Istanbul pada hari Minggu, yang disiarkan NTV.

Pernyataan presiden itu muncul setelah pembantu Erdogan, Ibrahim Kalin, mengatakan kepada wartawan di sela-sela Forum Doha bahwa Ankara ragu AS akan membatalkan pengiriman pesawat tempur F-35 ke Turki. Spekulasi itu muncul karena Ankara sepakat untuk membeli membeli sistem pertahanan rudal S-400 Rusia.

Sebelumnya, para pejabat AS telah memperingatkan bahwa jika Ankara melanjutkan rencananya untuk membeli sistem S-400, Amerika Serikat dapat menahan transfer jet tempur F-35 ke Turki.

Selain itu, Kongres AS telah mengeluarkan undang-undang yang akan memblokir transfer jet tempur mahal tersebut. Pada 5 Desember, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mencatat bahwa Ankara tidak melihat ada masalah dengan pasokan jet tempur F-35.

Dua jet tempur F-35 pertama diserahkan ke Turki dan ditempatkan di fasilitas kontraktor pertahanan Lockheed Martin di Fort Worth, Texas pada bulan Juni. 

Menurut Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar, Amerika Serikat akan menyerahkan lebih dari dua jet tempur F-35 pada Maret 2019. Pembelian ini dilakukan di bawah program pengembangan multinasional F-35 yang disponsori AS, yang mana Ankara bergabung pada 2002.




Credit  sindonews.com





Turki katakan Trump bekerja untuk ekstradisi Gulen, ulama yang diburu


Ulama yang berbasis di Amerika Serikat Fethullah Gulen, yang disalahkan atas kudeta yang gagal oleh pengikutnya di Turki, terlihat dalam video, berbicara kepada wartawan di rumahnya di Saylorsburg, Pennsylvania, Sabtu (16/7/2016). Gulen menyatakan demokrasi tidak bisa tercapai melalui aksi militer. (REUTERS/Greg Savoy/Reuters TV)




Doha (CB) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan kepada rekan sejawatnya Tayyip Erdogan bahwa Washington berusaha mengekstradisi ulama berkedudukan di AS atas tuduhan mendalangi kudeta gagal di Turki pada 2016, kata menteri luar negeri Turki pada Ahad.

"Di Argentina, Trump mengatakan kepada Erdogan bahwa mereka sedang bekerja untuk mengekstradisi Fethullah Gulen dan orang lain," kata Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu, merujuk kepada konferensi tingkat tinggi G20 tempat para pemimpin bertemu dua pekan lalu.

Turki sudah lama mengusahakan ekstradisi Gulen, yang tinggal dalam pengasingan sendiri di AS selama hampir dua dasawarsa. Sebagai mantan sekutu Erdogan, ia disalahkan penguasa Turki karena kudeta gagal tersebut ketika prajurit jahat membawa tank dan helikopter menyerang parlemen dan menembaki warga tidak bersenjata, demikian Reuters melaporkan.



Gulen membantah terlibat dalam kudeta gagal tersebut. Trump pada bulan lalu mengatakan tidak mempertimbangkan untuk mengekstradisi ulama itu sebagai bagian dari usaha untuk meredakan tekanan Turki atas Arab Saudi terkait pembunuhan wartawan Saudi Jamal Khashoggi di Istanbul.

Erdogan pada pekan lalu mengatakan Turki akan memulai prakarsa baru di luar negeri untuk membidik pendanaan pendukung Gulen.

"Saya sudah melihat baru-baru ini bukti tepercaya FBI mengenai bagaimana organisasi Gulen menghindari pajak," kata Cavusoglu dalam konferensi di Doha.




Credit  antaranews.com




Saudi Marah Senat AS Salahkan MBS soal Pembunuhan Khashoggi


Saudi Marah Senat AS Salahkan MBS soal Pembunuhan Khashoggi
Poster bergambar Jamal Khashoggi diterangi lilin diusung para demonstran di Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, 25 Oktober 2018. Foto/REUTERS/Osman Orsal

RIYADH - Pemerintah Arab Saudi marah dan mengecam resolusi Senat Amerika Serikat (AS) yang menyalahkan Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) atas pembunuhan Jamal Khashoggi. Riyadh menyatakan resolusi itu sebagai tuduhan tak berdasar dan serangan terang-terangan terhadap kedaulatan dan urusan internal kerajaan.

"Kerajaan Arab Saudi menolak posisi yang diungkapkan baru-baru ini oleh Senat AS, yang didasarkan pada klaim dan tuduhan yang tidak dibuktikan kebenarannya, dan mengandung gangguan mencolok dalam urusan internal kerajaan, yang melemahkan peran regional dan internasional kerajaan," kata Kementerian Luar Negeri Saudi dalam pernyataan, yang dikutip Reuters, Senin (1712/2018).

Kementerian menekankan bahwa tindakan dan pernyataan "mengejutkan" oleh pejabat Amerika telah mengurangi kedudukan Putra Mahkota Mohammed bin Salman yang telah bekerja selama beberapa dekade untuk membangun hubungan ekonomi dan keamanan antarnegara.

Kerajaan sebelumnya telah menegaskan bahwa pembunuhan warga negara Saudi, Jamal Khashoggi, adalah kejahatan yang menyedihkan yang tidak mencerminkan kebijakan kerajaan maupun lembaga-lembaganya.

Menurut kementerian tersebut, meskipun Senat AS telah mengirim "pesan salah" yang telah merusak hubungan bilateral, Riyadh tetap ingin mempertahankan hubungan dengan AS. Kementerian mengingatkan Washington bahwa Saudi bertindak atas landasan perdamaian dan keamanan di tingkat regional dan internasional.

Pada hari Kamis, Senat dengan suara bulat mengeluarkan resolusi yang mengatakan bahwa Putra Mahkota Mohammed bin Salman bertanggung jawab atas pembunuhan dari kolumnis Washington Post tersebut. Resolusi itu secara efektif merongrong upaya pemerintahan Trump untuk mengecilkan dan menahan dampak dari pembunuhan profil tinggi. 






Credit  sindonews.com








Koalisi AS Hancurkan Masjid di Suriah Diduga Pusat Komando ISIS


Pejuang dari Pasukan Demokrat Suriah (SDF) berdiri di dekat kuil Uwais al-Qarni yang hancur di Raqqa, Suriah 16 September 2017.[REUTERS / Rodi Said]
Pejuang dari Pasukan Demokrat Suriah (SDF) berdiri di dekat kuil Uwais al-Qarni yang hancur di Raqqa, Suriah 16 September 2017.[REUTERS / Rodi Said]

CB, Jakarta - Koalisi pimpinan AS di Suriah menghancurkan sebuah masjid di kota Hajin, Suriah, yang digunakan sebagai pusat komando ISIS pada Sabtu.
Hajin adalah kota besar terakhir yang diduduki ISIS di sebelah timur Sungai Eufrat. Pasukan Demokrat Suriah yang didukung AS, yang dipelopori oleh milisi Kurdi, telah berupaya menyingkirkan militan ISIS di sana selama beberapa bulan terakhir.
Koalisi AS mengatakan bahwa 16 militan ISIS bersenjata berat menggunakan masjid sebagai basis untuk menyerang.

"Serangan ini menewaskan para teroris yang menghadirkan ancaman yang akan segera terjadi, dan menghapuskan kemampuan operasional ISIS yang mematikan dari medan perang," kata militer AS, dikutip dari laporan Reuters, 16 Desember 2018.
Lilwa al-Abdallah, juru bicara untuk serangan di timur provinsi Deir al-Zor, mengatakan pada Jumat bahwa koalisi akan segera merebut kembali Hajin.

Penduduk melintasi deretan gedung yang rusak akibat perang di kamp Yarmouk Palestina, Damaskus, Suriah, Rabu, 10 Oktober 2018. Distrik ini telah berpindah tangan berkali-kali dalam perang Suriah: dari pemberontak, ke militan ISIS, dan kembali ke pasukan pemerintah. REUTERS/Omar Sanadiki
ISIS kehilangan hampir semua wilayah yang pernah dikuasainya di Suriah tahun lalu dalam serangan terpisah oleh SDF yang didukung AS di satu sisi, dan tentara Suriah yang didukung Rusia di front lain.
Middle East Eye melaporkan SDF sebagian besar telah mengamankan Hajin, pemukiman terbesar di wilayah kekuasaan terakhir yang dikuasai IS, kata Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia pada Jumat.

"Setelah seminggu pertempuran sengit dan serangan udara, SDF mampu menendang ISIS keluar dari Hajin," kata kepala Observatory Rami Abdel Rahman.
Operasi itu selesai pada waktu fajar, katanya, sehari setelah pasukan SDF menyebar di seluruh pemukiman besar di lembah Eufrat.

Pasukan Syrian Democratic Forces (SDF) berkumpul di pinggiran timur kota Raqqa, Suriah 7 Juni 2017. REUTERS





Militan ISIS terakhir membuat perlawanan di jaringan terowongan dan pinggiran Hajin, yang terletak di provinsi timur Deir Ezzor, sekitar 30 kilometer dari Irak.
Daerah yang dipegang oleh ISIS disebut sebagai kantong Hajin, sisa dari wilayah yang dulu diproklamirkan masuk dalam kekhalifahannya pada tahun 2014 dari wilayah Suriah dan Irak.

Menurut Abdel Rahman, sekitar 17.000 pejuang dari aliansi SDF Kurdi-Arab terlibat dalam operasi untuk mengusir ISIS keluar dari benteng terakhirnya.
Militan ISIS masih mengendalikan beberapa daerah gurun di sebelah barat sungai di wilayah tersebut, sementara pemerintah Suriah dan sekutunya menguasai sisi lain.


Credit  tempo.co







Klaim Semua Wilayah Yerusalem, Israel Sesalkan Australia


Klaim Semua Wilayah Yerusalem, Israel Sesalkan Australia
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. (Sebastian Scheiner/Pool)


Jakarta, CB -- Israel menyatakan tak puas dengan respons Australia dalam hal pengakuan Yerusalem Barat sebagai ibu kota negara zionis itu. Sebab, mereka menginginkan pengakuan atas keseluruhan Yerusalem, bukan sebagian saja.

Menteri untuk Kerja Sama Regional Israel, sekaligus orang kepercayaan Netanyahu di Partai Likud yang beraliran kanan, Tzachi Hanegbi menyebut ada kekecewaan pihaknya pada Australia, meski ia tetap menganggap Australia sebagai "teman dekat dan akrab selama bertahun-tahun."

"Kami menyesalkan [bahwa] dalam berita positif ini [soal pengakuan Yerusalem] mereka [Australia] membuat kesalahan," kata Hanegbi kepada wartawan di luar ruang kabinet, Minggu (16/12) dikutip dari Reuters.


"Tak ada pemisahan antara bagian timur kota itu [Yerusalem] dan bagian barat kota itu. Yerusalem seluruhnya, bersatu. Kendali Israel atasnya kekal dan abadi. Kedaulatan kami tidak akan dipisah-pisahkan ataupun dirusak. Dan kami berharap Australia segera akan menemukan jalan untuk memperbaiki kesalahan yang dibuatnya," ia menuturkan.

Pada Sabtu (15/12), Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan pihaknya secara resmi mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel. Namun, ia tetap menegaskan kembali dukungan negaranya bagi sebuah ibu kota Palestina di Yerusalem Timur leewat kesepakatan perdamaian dua negara itu.

Pengakuan itu datang sejak Oktober, di mana Morrison akan menghadapi pemilu di wilayah dengan representasi keturunan Yahudi yang kuat. Namun, ia kalah dalam pemilihan itu.


Klaim Semua Wilayah Yerusalem, Israel Sesalkan Australia
Foto: Diolah dari Laurence SAUBADU / AFP
Kementerian Luar Negeri Israel menanggapi dengan hangat kebijakan itu dan menyebut kebijakan Australia itu sebagai "langkah yang sudah benar".

Di pihak lain, kepala negosiasi Palestina Saeb Erekat menyebut langkah Australia itu sebagai bagian "kebijakan politik dalam negeri murahan".

"Semua tentang status Yerusalem adalah isu final dalam negosiasi. Sementara Yerusalem Timur adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah Palestina di bawah hukum internasional," tuturnya.

Saat dikonfirmasi lebih jauh soal sikap Israel itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak untuk memberikan penjelasan.

"Kami sudah mengeluarkan pernyataan di Kementerian Luar Negeri. Tak ada lagi yang ingin saya tambahkan," kata dia kepada wartawan, sebelum sidang kabinet pada Minggu (16/12).

Diketahui, Israel menguasai Yerusalem Timur dalam Perang Arab pada 1967 dan mencaplok sebagai ibu kotanya. Langkah itu sendiri tidak mendapat pengakuan secara internasional.


Warga Palestina memprotes pemindahan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, di perbatasan Israel-Gaza, Mei.
Warga Palestina memprotes pemindahan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, di perbatasan Israel-Gaza, Mei. (REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)
Sementara, Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara yang mereka. Tepatnya, di Tepi Barat Sungai Yordan dan Jalur Gaza.

Isu Yerusalem itu sendiri kembali memanas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan resmi memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke kota itu, beberapa waktu lalu.



Credit  cnnindonesia.com



Malaysia: Australia tak Punya Hak Membagi Wilayah Yerusalem


Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad
Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad
Foto: The Star
Bahrain menilai sikap Australia tidak akan mempengaruhi tuntutan warga Palestina



CB, Yerussalem -- Perdana Menteri Australia Scott Morrison menyatakan negaranya mengakui Yerusalem Barat sebagai ibukota Israel. Akan tetapi di saat yang sama, ia mengatakan Pemerintah Australia juga telah memutuskan untuk mengakui aspirasi rakyat Palestina atas sebuah negara masa depan dengan ibukotanya di Yerusalem Timur.


Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad dengan tegas menolak pengakuan Yarussalem Barat sebagai ibu kota Israel. Menurut dia, Australia tidak memiliki hak untuk mengakui Yarussalem Barat sebagai ibu kota Israel.

“Yerusalem selalu di bawah Palestina, jadi mengapa mereka mengambil inisiatif untuk membagi Yerusalem yang bukan milik mereka, dan membagi orang Arab dan orang Yahudi? Mereka tidak punya hak,” ujar Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad.


Sementara itu Menteri Luar Negeri Bahrain Sheikh Khalid bin Ahmed al-Khalifa menganggap sikap Australia tidak akan mempengaruhi tuntutan palestina yang sah, seperti pengakuan Yarussalem Timur sebagai ibu kota mereka. Khalid sebelumnya juga mengatakan bahwa Israel memiliki hak untuk membela diri terhadap Iran.


Ketika negara-negara Teluk Persia dan Israel semakin bekerja sama di belakang layar, Bahrain dianggap sebagai kandidat yang mungkin menjadi salah satu yang pertama yang mengambil kerjasama itu sepenuhnya publik dengan membangun hubungan dengan negara Yahudi.


Direktur eksekutif Australia/Israel & Jewish Affairs Council (AIJAC), Colin Rubenstein mengatakan langkah penolakan pembagian wilayah Yerussalem antara Israel dan Palestina, adalah aksi penolakan negosiasi Israel, baik dengan masyarakat internasional maupun warga Palestina.


“Harapan bahwa masyarakat internasional agar kami (Israel) menerima tuntutan Palestina tidak akan berhasil,” kata Rubenstein melalui laman The Jarussalem Post yang dilansir Republika, Senin (17/12). 




Credit  republika.co.id