CUPUMA

Senin, 01 Oktober 2018

Lagi, Vanuatu Cs Usik Indonesia soal Papua Barat di PBB

NEW YORK - Vanuatu dan dua negara Pasifik lainnya kembali mengusik Republik Indonesia (RI) di forum PBB. Ketiga negara itu menuduh RI melakukan pelanggaran hak asasi manusia (PBB) di Papua Barat dan menyuarakan dukungan untuk separatis kelompok Papua Merdeka.

Perdana Menteri (PM) Vanuatu Charlot Salwai, yang merupakan pendukung lama penentuan nasib Papua Barat, mengatakan kepada Majelis Umum PBB di New York bahwa dekolonisasi harus tetap ada dalam agenda PBB.

Dia mengatakan Dewan Hak Asasi Manusia PBB harus menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di beberapa provinsi di Indonesia.

Presiden Marshall Islands Hilda Heine mengatakan pada sidang ke-73 Majelis Umum PBB bahwa Forum Kepulauan Pasifik mendukung "keterlibatan konstruktif" dengan Indonesia mengenai masalah ini.

Sedangkan Perdana Menteri Tuvalu Enele Sopoaga melanjutkan seruannya untuk pengakuan masyarakat adat.

"PBB juga harus melibatkan orang-orang Papua Barat untuk mencari solusi jangka panjang bagi perjuangan mereka," katanya, seperti dikutip radionz.co.nz, Senin (1/10/2018).

Sikap tak mengenakkan Vanuatu dan beberapa negara Pasifik terhadap Indonesia itu bukan pertama kalinya muncul di PBB. Tahun lalu, mereka juga mengangkat isu HAM di Papua Barat dengan menyuarakan dukungan untuk penentuan nasib sendiri atas wilayah tersebut.

Sementara itu, Wakil Presiden Indonesia Muhammad Jusuf Kalla menolak apa yang dia sebagai serangan terhadap kedaulatannya RI. Wapres Kalla menuntut Vanuatu dan semua negara Pasifik menghormati integritas teritorial RI.

Kalla menyesalkan negara-negara Pasifik yang mendukung gerakan separatis di Papua Barat.

Credit sindonews.com

AS Ancam Blokade Rusia, Moskow Anggap Tindakan Perang

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) mengumbar ancaman untuk memblokade Rusia dengan kapal-kapal perang Angkatan Laut-nya. Tujuannya untuk mencegah pasokan energi potensial Moskow ke Timur Tengah.

Ide blokade itu direspons keras oleh Moskow yang menganggapnya sebagai tindakan perang.

Ancaman Washington itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Ryan Zinke seperti dilaporkan The Washington Examiner.

"Saya percaya alasan mereka berada di Timur Tengah adalah mereka ingin menjadi perantara energi seperti yang mereka lakukan di Eropa Timur, perut selatan Eropa," katanya.

Menurutnya, ada cara dan sarana untuk mengatasinya. "Amerika Serikat memiliki kemampuan itu, dengan Angkatan Laut kami, untuk memastikan jalur laut terbuka, dan, jika perlu, akan memblokade...untuk memastikan bahwa energi mereka tidak masuk ke pasar," ujarnya.

Opsi blokade itu disampaikan Zinke di sebuah acara yang diselenggarakan oleh Consumer Energy Alliance, sebuah kelompok nirlaba yang menyuarakan "suara konsumen energi" di AS.

Pernyataan Zinke telah memancing kemarahan dari pihak Moskow. "Blokade AS terhadap Rusia akan sama dengan deklarasi perang di bawah hukum internasional," kata Kepala Komite Kebijakan Informasi Senat Rusia, Aleksey Pushkov, yang dikutip dari Russia Today, Senin (1/10/2018).

"Rusia saat ini tidak mengekspor energi apa pun ke Timur Tengah, yang merupakan wilayah pengekspor minyak utama. Seluruh gagasan itu adalah mutlak omong kosong," katanya.

Anggota Komite Pertahanan dan Keamanan Senat Rusia, Franz Klintsevich, mengatakan ancaman blokade itu sebagai upaya untuk memberikan tekanan pada Rusia."Tidak akan berakhir dengan sesuatu yang baik," katanya. "Washington harus dengan jelas memahaminya."

Para anggota parlemen Rusia menyebut kata-kata Zinke sudah mengganggu. "Sangat tidak menyenangkan bahwa mitra kami sekali lagi menggunakan ancaman, sanksi dan tindakan tidak ramah daripada membahas isu-isu internasional yang mendesak," kata anggota Komite Urusan Internasional Duma Negara Rusia, Anton Morozov.

"Rusia memiliki sesuatu untuk ditanggapi, tetapi tindakan seperti itu hanya akan menyebabkan eskalasi ketegangan, dan menyerukan dialog sebagai gantinya," ujarnya.

AS saat ini tidak fokus pada perdagangan energi Rusia saja. Negara itu juga mengancam akan menjatuhkan sanksi pada negara-negara yang membeli senjata Moskow.

Namun ancaman sanksi itu tak dihiraukan beberapa negara. Baru-baru ini, India menyelesaikan kesepakatan untuk pembelian frigat Rusia dan sistem pertahanan udara S-400.

Turki juga menentang ancaman sanksi dari AS. Ankara menegaskan bahwa mereka tidak perlu izin siapa pun untuk membeli sistem rudal S-400 Rusia. Bahkan sekutu dekat AS Arab Saudi sekarang dalam pembicaraan dengan Rusia untuk membeli sistem pertahanan yang sama.

Credit sindonews.com

Pasukan Pemberontak Mulai Meninggalkan Idlib

Serangan udara dilancarkan di sekitar Idlib Suriah

Foto: Syrian Civil Defense White Helmets via AP

Turki dan Rusia sudah membuat perjanjian zona demiliterisasi di Idlib

CB, BEIRUT -- Lembaga Non-Pemerintah Observatorium Hak Asasi Manusia di Suriah (SOHR) menyatakan kelompok pemberontak Failaq al-Shan sudah mulai menarik pasukan mereka dari Idlib, Suriah. Di satu-satunya wilayah yang masih dikuasai pemberontak tersebut kelompok militan bersenjata juga sudah menarik persenjataan berat mereka dari sana.

Kepala perwakilan SOHR di London Rami Abdulrahman mengatakan penarikan pasukan ini setelah ada perjanjian gencatan senjata yang didorong oleh perjanjian demiliterisasi dua negara sekutu pemerintah Bashar al-Assad, yakni Rusia dan Turki. Kedua negara tersebut membantu pemerintah Assad memberantas teroris di Suriah.

"Kelompok (pemberontak) sudah menarik pasukan dan persenjataan berat di perkumpulan kecil di sebelah selatan pinggiran Aleppo, yang berdekatan dengan Provinsi Idlib, yang masih masuk bagian daerah demiliterisasi," kata Abdulrahamn, Ahad (30/9).

Daerah demiliterisasi ini akan memiliki sejauh 15 sampai 20 km dari garis zona pertempuran antara pemberontak dengan pasukan pemerintah. Wilayah demileterisasi ini akan diawasi oleh pasukan Turki dan Rusia.

Pada pertengahan bulan September lalu Turki dan Rusia sudah membuat perjanjian zona demiliterisasi di Idlib. Perjanjian ini meminta pemberontak untuk menarik pasukan mereka pada pertengahan Oktober.

Pasukan pemberontak terbesar di Suriah saat ini, Tahrir al-Sham belum mengumumkan keputusan mereka untuk menyetujui perjanjian tersebut. Sementara Failaq al-Sham yang menjadi kelompok pemberontak ketiga terbesar sudah menarik pasukan mereka.

Pasukan Turki dan Rusia akan berpatroli di Idlib. Lebih dari tiga juta orang yang tinggal di Idlib, setengahnya sudah mengungsi karena perang yang berlangsung di sana. Pekan lalu Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan kesepakatan Rusia dan Turki memberlakukan demiliterisasi Idlib, Suriah sebagai langkah yang diperlukan.

Menurut Lavrov langkah ini diperlukan untuk menurunkan tensi ketegangan di Idlib. Mencegah penembakan terhadap pasukan Suriah dan pangkalan militer Rusia di Hymeymim.

Lavrov mengatakan Kelompok teroris Nusra harus meninggalkan zona demiliterisasi pada pertengahan Oktober. "Seluruh senjata berat harus disingkirkan dari sana," tambah Lavrov.

Credit republika.co.id

Balas Serangan Parade Militer, Iran Jatuhkan Rudal di Suriah

Ilustrasi (REUTERS/Alaa al-Faqir)

Jakarta, CB -- Pasukan paramiliter Garda Revolusi Iran menyebut pihaknya menembakan sejumlah peluru kendali ke wilayah timur Suriah pada Senin (1/10) pagi. Serangan ini dilakukan sebagai balasan atas penembakan massal yang menerjang parade militer di Kota Ahvaz pada Sabtu (22 /9) lalu. Insiden itu menewaskan 29 orang dan melukai 60 lainnya.

Kantor berita Iran, IRNA mengatakan serangan yang menargetkan basis kelompok militan itu "menewaskan dan melukai" sejumlah anggota militan di "timur Sungai Euphrates" Suriah tanpa menjelaskan lebih detail lagi.

"Markas pelaku yang bertanggung jawab atas serangan teroris yang terjadi di Ahvaz telah diserang beberapa menit lalu di sekitar Euphrates dengan sejumlah rudal balistik oleh pasukan angkatan udara Garda Revolusi," bunyi pernyataan pasukan tersebut melalui situs resminya, Senin (1/10).

Garda Revolusi Iran merilis sejumlah gambar di situsnya yang menunjukkan proses peluncuran rudal-rudal tersebut di sebuah lokasi yang tidak diberitahu.

Namun, selama ini pasukan Iran kerap meluncurkan serangan rudal semacam itu dari wilayah barat negaranya. Tahun lalu, Teheran juga pernah menembakan peluru kendali ke wilayah Suriah sebagai balasan atas serangan ISIS yang menragetkan gedung parlemen Iran dan makam Ayatollah Ruhollah Khomenei.

Serangan terbaru Iran pagi ini menambah kebingungan terkait pelaku penembakan massal di Ahvaz akhir September lalu.

Insiden bermula saat empat pria bersenjata melontarkan serangkaian tembakan membabi-buta dari belakang panggung saat parade berlangsung sekitar pukul 09.00 waktu setempat.

Beberapa media melaporkan para gerilyawan menyamar dengan berpakaian ala militer Iran. Keempatnya juga diketahui berusaha menyerang area para pejabat setempat menonton parade.

Semula, Iran menyalahkan Arab Saudi dan Amerika Serikat, sebagai musuh bebuyutannya, sebagai dalang penembakan massal tersebut. Sejumlah kelompok ekstremis, termasuk ISIS juga mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Hingga kini, pemerintah dan media Suriah tampak belum menyadari serangan yang diluncurkan pemerintahan Presiden Hassan Rouhani hari ini, demikian dilaporkan The Washington Post.

Credit cnnindonesia.com

Lebanon: Israel Terus Cari Alasan untuk Lakukan Agresi

BEIRUT - Lebanon menyatakan, pidato yang disampaikan oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu di Sidang Majelis Umum PBB hanyalah upaya lain dari Israel untuk melakukan agresi terhadap sebuah negara.

Menteri Luar Negeri Lebanon, Gebran Bassil menyatakan, Israel telah melupakan kekalahan sebelumnya di tangan pasukan Lebanon dan berusaha melakukan agresi baru.

"Di sini Israel sekali lagi datang dengan alasan untuk membenarkan agresi dan mempersiapkan untuk melanggar kedaulatan negara lain menggunakan platform (PBB)," kata Bassil, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (30/9)

"Israel telah melupakan bahwa Lebanon mengusir mereka, mengalahkan agresinya, dan tampaknya tidak menyadari fakta bahwa arogansi dan teman-teman baru tidak akan bermanfaat," sambungnya, mengacu pada komentar Netanyahu tentang Israel memiliki kedekatan dengan negara-negara Arab lainnya melawan Iran.

Seperti diketahui, Netanyahu dalam pidatonya menyatakan mereka tidak akan membiarkan Hizbullah untuk mendapatkan dan menumpuk sejata yang dapat mengancam Israel. Dia menyebut, Israel akan melakukan serangan jika Hizbullah terbukti berencana menyerang Israel.

Credit sindonews.com

AS Bangun Pangkalan Militer di Perbatasan Suriah-Irak

ERBIL - Pasukan Kurdi Suriah atau Peshmerga, yang merupakan bagian dari Pasukan Pembebasan Suriah (SDF), menuturkan bahwa Amerika Serikat (AS) telah membangun pangkalan militer di dekat perbatasan Irak dan Suriah.

Komandan Peshmerga, Xelil Şirvan mengatakan, bahwa pangkalan militer AS telah terdeteksi di dekat kota Al-Qa'im, yang berada di barat laut Irak di perbatasan dengan Suriah.

"Menurut data kami, AS telah mendirikan pangkalan militer baru di wilayah Al-Qa'im yang penting dan strategis di provinsi Anbar di perbatasan Irak-Suriah," kata Sirvan dalam sebuah peryataan, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (30/9).

"Orang-orang Amerika membangun kehadiran militer (mereka) di wilayah itu, itulah sebabnya pasukan pemerintah Irak mengirim lebih banyak bala bantuan militer kepada Al-Qa'im untuk meningkatkan perlindungan perbatasan," sambungnya.

Sementara itu, juru bicara SDF menjelaskan bahwa pangkalan baru itu terlibat dalam operasi yang dilakukan para pasukan SDF pada awal bulan ini terhadap benteng terakhir ISIS di wilayah Hajin, di Suriah timur.

Al-Qa'im, sebuah kota Irak yang terletak di dekat perbatasan yang terhubung dengan kota Suriah Abu Kamal. Kota ini direbut kembali pasukan Irak pada awal November tahun lalu dari ISIS. Pasukan Irak kemudian mengumumkan bahwa mereka telah memulihkan kendali atas pos-pos pemeriksaan di perbatasan dengan Suriah.

Credit sindonews.com

Pemantau Suriah: 18 Ribu Tewas dalam 3 Tahun Serangan Rusia

Ilustrasi. (REUTERS/Bassam Khabieh)

Jakarta, CB -- Lebih dari 18 ribu orang yang sebagian di antaranya adalah penduduk sipil terbunuh dalam serangan udara Rusia di Suriah yang dimulai sejak tiga tahun lalu. Demikian data yang dirilis oleh lembaga pemantau konflik Suriah, Syrian Observatory for Human Rigt (SOHR) seperti dikutip dari AFP.

Rusia yang merupakan sekutu rezim berkuasa Suriah, Bashar Al-Assad mulai melakukan serangan ke negara itu pada 30 September 2015. Serangan tersebut merupakan bentuk dukungan kepada Bashar Al-Assad yang kekuasaannya digoyang oleh kelompok oposisi dan pemberontak.

Dikatakan SOHR serangan militer Rusia itu telah membunuh 18.096 orang.

"Jumlah itu termasuk 7.988 penduduk sipil atau hampir setengah dari total korban," kata Ketua SOHR Rami Abdel Rahman.

Korban Rusia yang lain seperti dicatat SOHR berasal dari para pejuang ISIS dengan jumlah 5.233 orang tewas. Sisanya adalah para kelompok pemberontak, islamis, dan jihadis.

Sejumlah kelompok hak asasi manusia dan negara-negara Barat kerap mengkritik serangan udara Rusia yang disebut menyerang target tanpa pandang bulu, termasuk target infrastruktur sipil dan rumah sakit.

White Helmets, organisasi relawan kemanusiaan yang beroperasi di kantong-kantong wilayah oposisi mengatakan dalam sebuah laporan yang dirilis Minggu bahwa mereka telah berulang kali melakukan penyelamatan terhadap serangan Rusia di gedung-gedung sipil sejak 2015.

Tempat-tempat yang menjadi korban bom militer Rusia itu di antaranya 19 sekolah, 12 pasar, 20 fasilitas medis serta 21 posko penyelamatan milik White Helmets sendiri.

"Rusia telah menunjukkan sikap abai terhadap sejumlah kesepakatan mereka terhadap zona aman, zona bebas konflik, gencatan senjata, dan zona de-eskalasi, dengan cara melanjutkan serangan udara mereka ke ruang-ruang sipil," demikian pernyataan White Helmets.

Rusia memiliki sebuah pangkalan angkatan laut di Provinsi Tartus pesisir Suriah sejak beberapa dekade lalu, namun mereka memperluas wilayah operasinya hingga ke pangkalan udara Hmeimim pada 2015. Rusia juga menempatkan pasukan khusus dan polisi militer di sejumlah wilayah yang dikuasai pemerintah Suriah.

Serangan Rusia berperan penting dalam membantu militer pemerintah Suriah mengambil alih sejumlah wilayah yang sempat dikuasai pemberontak, termasuk dalam merebut kembali kota Aleppo pada 2016 dan daerah sekitar Damaskus.

"Rezim (Assad) hanya menguasai 26 persen teritori Suriah, namun saat Rusia mengintervensi kini menjadi dua per tiga," kata Abdel Rahman.

Selain pasukan udara Rusia dan Suriah, pesawat tempur dari koalisi pimpinan AS yang memerangi ISIS juga telah melakukan serangan bom di Suriah sejak September 2014.

Pekan lalu, SOHR mengatakan bahwa serangan udara koalisi pimpinan AS di Suriah telah menewaskan lebih dari 3.300 warga sipil sejak aliansi tersebut memulai operasi melawan ISIS.

Credit cnnindonesia.com

Perseteruan di Arktik, Inggris Perkuat Militer Hadapi Rusia

Tentara Rusia mengendarai kendaraan militer Arktik saat parade militer 72 tahun Hari Kemenangan Rusia di Perang Dunia II di Moskow, 9 Mei 2017. AP/Ivan Sekretarev

CB, Jakarta - Menteri Pertahanan Inggris Gavin Williamson berencana memperbesar jumlah tentaranya sebanyak 800 personil untuk dikirim ke Arktik pada tahun 2019 guna menghadapi agresi Rusia yang meningkat di sana.
Williamson menjelaskan kepada The Sunday Telegraph pemerintah sedang mempersiapkan strategi pertahanan Arktik yang meliputi pengerahan 800 tentara dan marinirnya ke Norwegia 2019. Inggris juga akan mendirikan pangkalan militernya untuk menghadang agresi Rusia di Artik.

"Kami melihat sangat dekat aktivitas kapal selam Rusia ke level apa yang dulu sebagai Perang Dingin dan ini adalah hak bahwa kami mulai menangggapinya," kata Williamson seperti dikutip dari Japan Times, 1 Oktober 2018.
Rusia dilaporkan media Inggris terus memperbesar kehadirannya di Arktik. Diduga Rusia ingin secepatnya menguasai kawasan kaya minyak akibat mencairnya gunung es di Arktik dipicu perubahan iklim.

Mantan Presiden AS Barack Obama melarang aktivitas latihan perang di Arktik dan Atlantik
Williamson menjelaskan, kehadiran Rusia terjadi di High North dan Arktik. Rusia akan membangun lebih dari 100 fasilitas di Artik.
"Kami harus siap menanggapi semua ancaman karena mereka musuh," kata Williamson saat mempresentasikan strateginya seperti dikutip dari Sputnik News, Minggu, 30 September 2018.

Sebagai rangkaian dari penguatan kehadiran militernya di Arktik, angkatan laut Inggris dan Norwegia akan melanjutkan kegiatan latihan tempurnya.
Sebanyak empat kapal perang RAF Typhoons akan mulai patroli di sektiar Iceland pada 2019, yang diperkirakan untuk membantu mencegah ancaman terhadap keamanan Eropa-Atlantik.
Dan Inggris akan mengerahkan pesawat tempur P-8 Poseidon anti-submarine ke Arktik.
Sebelumnya, pejabat senior Arktik Rusia, Vladimir Barbin menuding NATO sedang meningkatkan pembangunan kekuatan militernya di Arktik di antaranya lewat latihan tempur Trident Juncture 18, keputusan aliansi itu untuk membuat Joint Force Commmand untuk Atlantik berpusat di Norfolk, Amerika Serikat. Badan ini nantinya bertanggung jawab untuk zona Arktik-Atlantik, dan upaya Washington untuk membangun kembali Armada Kedua nya yang beroperasi di Atlantik Utara.

Credit tempo.co

Kanselir Merkel Ingatkan Trump Tidak 'Hancurkan' PBB

Kanselir Jerman Angle Merkel mengkritik pernyataan Presiden AS Donald Trump mengkritik globalisme. (REUTERS/Philippe Wojazer)

Jakarta, CB -- Kanselir Jerman Angela Merkel pada Minggu (30/9) mengingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tidak menghancurkan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

"Saya meyakini menghancurkan sesuatu tanpa membangun sesuatu yang baru sangat berbahaya," kata Merkel saat melakukan kampanye regional di Bavaria, seperti dikutip dari AFP.

Pernyataan Merkel ini dikeluarkan tak lama setelah pidato Trump di sidang Majelis Umum PBB di New York, pekan lalu.

Dalam pidatonya Trump menyatakan bahwa pemerintahannya "menolak ideologi globaisme dan menganut doktrin patriotisme."

"Pemerintahan global adalah bentuk koersi dan dominasi yang harus dilawan oleh negara-negara yang bertanggung jawab," kata Trump.

Pidato Presiden AS Donald Trump di sidang Majelis Umum PBB pekan lalu mendapat kritikan dari Kanselir Jerman Angela Merkel. (REUTERS/Carlos Barria)

Merkel mengatakan bahwa dirinya meyakini multilateralisme masih jadi solusi atas berbagai permasalahan global.

Di sisi lain menurut Merkel, Trump gagal melihat peluang untuk menghasilkan win-win solution dan lebih memilih melihat hanya ada satu pemenang dalam setiap negosiasi internasional.

Merkel telah menjadi Kanselir Jerman sejak November 2005, membuat dirinya tercatat sebagai petahana terlama di Uni Eropa.

Dia juga dikenal dekat dengan Barrack Obama saat masih menjabat sebagai Presiden AS.

Credit cnnindonesia.com

Menjelang Pemilu, 4 Menteri di Thailand Bentuk Partai Baru

Sejumlah relawan membersihkan jalan tempat protes anti-pemerintah dengan deterjen dan sapu di Bangkok, Thailand (5/2). Pengunjuk rasa anti-pemerintah mengajukan petisi kepada pengadilan untuk membatalkan pemilu akhir pekan lalu. AP/Wally Santana

CB, Jakarta - Sebanyak empat menteri di pemerintahan Thailand membuat partai baru bernama Palang Pracharat. Pembentukan Partai Palang Pracharat dilakukan di tengah-tengah spekulasi Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-ocha, akan kembali berkuasa.
Partai Palang Pracharat diketuai oleh Menteri Industri Thailand, Uttama Savanayana. Dia berjanji akan membantu Thailand keluar dari perpecahan politik.
"Kita sudah cukup membuang waktu dan kesempatan untuk mengembangkan negara kita," kata Uttama.

Dikutip dari Reuters pada Minggu, 30 September 2018, Perdana Menteri Chan-ocha telah menjanjikan pemilu akan diselenggarakan pada Mei 2018. Thailand saat ini dipimpin oleh pemerintahan militer atau dikenal pemerintahan Junta.
Peluncuran Partai Palang Pracharat dilakukan hanya beberapa hari setelah Perdana MenteriChan-ocha menyatakan sangat tertarik dengan dunia politik. Keempat menteri yang membentuk partai baru itu kompak tidak akan mengundurkan diri dari posisi menteri.

Menteri Perdagangan Thailand, Sontirat Sontijirawong, yang menjadi Kepala Sekjen Partai Palang Pracharat mengatakan partainya tidak akan memperpanjang pemerintahan militer Thailand yang sekarang berkuasa. Sebab Partai Palang Pracharat tidak terafiliasi dengan pemerintahan saat ini dan tidak memiliki anggota partai dari militer.
Pendiri lain Partai Palang Pracharat adalah Menteri Teknologi Thailand, Suvit Maesincee dan Kobsak Pootrakool, Menteri Sekertaris Negara. Partai ini siap berebut suara di pemilu Thailand Mei 2019.

Credit tempo.co

Kapal Perang AS Berlayar di Laut Cina Selatan

Kapal perang AS di Laut Cina Selatan

Foto: Aljazeera

Hubungan Cina dan AS sedang memanas

CB, WASHINGTON -- Pejabat AS mengatakan Kapal destroyer (tempur) Amerika Serikat berlayar di pulau yang dijadikan Cina sebagai pangkalan militer. Hal ini tentu akan membuat Cina semakin murka terutama dilakukan saat hubungan kedua negara sedang memanas.

"Kami mengadakan rutinitas dan Navigasi Bebas (Freedom of Navigation) reguler, seperti yang sudah kami lakukan di masa lalu dan melanjutkannya di masa depan," kata pejabat AS tersebut, Ahad (30/9).

Cina dan AS tengah perang dagang yang sudah merambat ke berbagai sektor termasuk militer. Pejabat yang tidak berkenan disebutkan namanya tersebut mengatakan kapal destroyer Decatur berlayar sejauh hampir 19 kilometer di Pulau Gaven and Johnson di Kepulauan Spratly.

Operasi tersebut menjadi langkah Washington untuk mempersempit dominasi Cina di perairan yang strategis itu. Angkatan laut Cina, Jepang dan beberapa negara Asia Tenggara yang melakukan operasi di Laut Cina Selatan.

Cina mengklaim Laut Cina Selatan yang merupakan lalu lintas perdagangan internasional dengan nilai tak kurang dari 5,3 triliyun dolar AS setiap tahunnya. Kini Filipina, Brunie Darussalam, Taiwan, Vietnam dan Malaysia juga mengklaim perairan tersebut.

Kementerian Luar Negeri Cina belum menanggapi pernyataan ini. AS sudah mengkritik langkah Cina yang membangun pangkalan militer di wilayah tersebut.

AS Khawatir Cina akan membatasi lalu lintas perdagangan tersebut. Sudut pandang militer AS di perairan ini masih sama seperti yang mereka lakukan di daerah lain, yakni berpihak untuk kepentingan seluruh dunia termasuk wilayah sekutu dan tanpa mempertimbangan persoalan politik.

Langkah AS terbaru ini dilakukan ketika hubungan Cina-AS sedang memburuk. Ketegangan dua perekonomian terbesar di dunia tersebut sudah merambat di luar perdagangan.

Presiden AS Donald Trump juga menuduh Cina berusaha mempengaruhi pemilihan kongres pada bulan November dengan menaikan tarif impor komoditas pertanian Amerika. Sementara Cina mengatakan langkah tersebut mereka ambil sebagai tindakan balasan serta melindungi kepentingan dalam negeri.

AS juga memberikan sanksi kepada Cina karena membeli peralatan militer dan pesawat jet dari Rusia. Cina pun membantalkan pertemuan pejabat tinggi angkatan laut mereka dengan Amerika.

Cina juga menolak kapal perang Amerika untuk berlabuh di Hong Kong pada bulan depan. Konsulat AS di Hong Kong mengatakan Cina sudah menolak permintaan kapal amphibi USS Wasp untuk berlabuh di Hong Kong.

Credit republika.co.id

Rusia Mulai Kirim S-300 ke Suriah

MOSKOW - Rusia menyatakan mereka mulai mengirimkan sistem pertahanan udara S-300 ke Suriah. Moskow dilaporkan akan mengirimkan setidaknya delapan unit sistem pertahanan udara tersebut ke Suriah.

"Rusia telah mulai mengirimkan sistem pertahanan udara S-300 ke Suriah," kata Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (30/9).

Keputusan Moskow untuk mengirimkan S-300 ke Rusia terjadi setelah pesawat mata-matanya, Il-20, ditembak jatuh sistem rudal S-200 Damaskus ketika merespons serangan empat jet tempur F-16 Israel.

Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu sebelumnya menyatakan, senjata terbaru bagi rezim Suriah itu akan meningkatkan kemampuan tempur pasukan pertahanan Presiden Bashar al-Assad terhadap setiap serangan musuh.

Shoigu mengungkapkan, Moskow pernah menghentikan pengiriman S-300 ke Damaskus pada tahun 2013 atas permintaan Israel. "Tetapi, situasi di seputar pasokan itu telah berubah bukan karena kesalahan Rusia," katanya.

Sementara itu, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dilaporkan telah menyampaikan protes kepada Presiden Rusia, Vladimir Putin terkait dengan pengiriman sistem pertahanan udara itu.

Dalam sebuah pembicaraan melalui sambungan telepon, Netanyahu menyatakan kepada Putin bahwa pengiriman S-300 ke Suriah adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab dan hanya akan memperburuk situasi di kawasan.

Netanyahu dalam pembicaraan itu juga mengatakan Israel akan terus melindungi keamanan dan kepentingannya. Pemimpin Israel juga setuju dengan Putin pada koordinasi lanjutan antara pasukan bersenjata kedua negara di Suriah.

Credit sindonews.com

Miliki Kapal Induk Terbesar dan F-35, Inggris Remehkan Rusia

LONDON - Komandan Angakatan Laut Kerajaan (RAF), Nathan Gray, telah memperingatkan Rusia untuk berpikir dua kali apabila ingin "berhadapan muka" dengan Inggris. Peringatan yang meremehkan Moskow ini disampaikan saat dia meluncurkan kapal induk terbesar Inggris, HMS Queen Elizabeth senilai 1,3 miliar poundsterling.

Ditanya tentang ancaman dari Rusia, Gray, 41, mengatakan; "Saya pikir siapa pun yang ingin berhadapan dengan kami harus sangat, sangat gugup dan harus berpikir dua kali."

Setelah menjadi orang pertama yang mendaratkan jet tempur siluman F-35 di kapal induk tersebut, Gray mengku bangga. "Saya sangat bangga. Saya tidak dapat menemukan kata-kata itu sehingga saya menekan udara beberapa kali."

Kapten Jerry Kyd, komandan kapal perang, memperingatkan bahwa Rusia mengancam Barat dan para petugasnya tidak akan diterima kapal barunya, HMS Queen Elizabeth.

"Apa yang kita lihat sekarang adalah Rusia yang bangkit kembali yang menghadirkan ancaman yang kredibel lagi kepada negara-negara Barat, (ancaman terhadap) sistem berdasarkan aturan dan itu harus dianggap serius," ujarnya, seperti dikutip The Sun, Sabtu (29/9/2018).

Pendaratan jet tempur F-35 di dek kapal induk HMS QUeen Elizabeth menandai dimulainya lebih dari 500 take-off dan touch-down yang ditetapkan akan berlangsung selama 11 minggu ke depan.

Jet tempur siluman itu dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan hingga 1200mph atau Mach 1,6. Kedua "lift fan" di belakang kepala pilot memungkinkan udara tersedot dan menembak melalui pesawat.

Hal itu, lanjut Gray, membuat kemampuan F-35 yang dibutuhkan untuk mendarat dan lepas landas. Semua senjatanya dibawa secara internal untuk mengurangi hambatan.

Peringatannya dikumandangkan oleh bos militer lain di atas kapal, ketika F35 pertama lepas landas dan mendarat di atas dek kapal raksasa itu.

Credit sindonews.com

Mengenal Likuifaksi, Fenomena 'Tanah Bergerak' Gempa Palu

Gempa bumi dan tsunami menerjang Sigi memicu fenomena likufaksi atau 'tanah bergerak'. (Foto: ANTARA FOTO/BNPB)

Jakarta, CB -- Gempa bumi yang mengguncang Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah pada Jumat (28/9) memunculkan fenomena tanah bergerak atau likuifaksi. Fenomena tersebut diketahui terjadi di Sigi, Sulawesi Tengah.

Dewan penasehat Ikatan Ahli Geologi Indonesia Rovicky Dwi Putrohari menjelaskan likuifaksi terjadi karena adanya getaran gempa, bukan karena tsunami. Fenomena ini menurutnya banyak dan hampir semua fenomena kegempaan muncul likuifaksi.

"Likuifaksi terjadi karena ada getaran gempa yang memicu terjadinya fraksi (butiran) kasar yang terkumpul di bawah dan butiran halus serta air akan keluar," jelas Rovicky kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Minggu (30/9).

Fenomena ini mengakibatkan turunnya daya dkung tanah terhadap tekanan di atasnya. Likuifensi merupakan fenomena alamiah yang terjadi karena adanya aktivitas kegempaan.

"Likuifaksi ini kalau diibaratkan seperti kita sedang mengetuk-ngetuk toples untuk memasukkan suatu benda supaya ada banyak yang masuk ke dalamnya. Ini menyebabkan cairan atau material halus berada di atas," imbuhnya.

Rovicky yang sudah lebih dari 25 tahun berkecimpung di bidang geologi ini mengatakan likuifaksi terjadi pada lapisan di bawah tanah ang biasanya berupa butiran berukuran pasir. Air yang tersimpan di dalamnya akan ikut terbawa keluar ketika terjadi likuifaksi.

Proses inilah yang kemudian membuat tanah bercampur air menjadi lumpur yang keluar dari dalam perut Bumi.

Untuk terhindar dari likufaksi, ia mengatakan biasanya lapisan tanah yang berupa pasir dikeringkan sebelum membuat bangunan di atasnya. Untuk konstruksi bangunan bertingkat tinggi, menurutnya ada soil boring untuk melihat apakah ada hal-hal yang dikhawatirkan terjadi likuifaksi.

Soil boring sendiri merupakan teknik yang dipakai untuk mensurvei tanah dengan mengambil beberapa inti dangkal dari sedimen. Teknik ini sangat penting digunakan sebelum melakukan pengeboran untuk investigasi lepas pantai untuk menentukan kondisi tanah.

"Perlu dicatat likuifaksi ini bukan akibat beban di atasnya, tetapi akibat getaran gempa. Namun, gejala likuifaksi bisa merusak konstruksi di atasnya," ucapnya.

Sebelumnya, Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho dalam konferensi media membenarkan adanya fenomena likuifaksi yang memicu kemiringan tertentu akibat diguncang gempa dan longsor.

"Likuifaksi ini membuat material tanah menjadi padat seperti lumpur. Terjadi karena ada kemiringan tertentu akibat diguncang gempa, akibatnya ada permukaan tanah yang naik dan turun," jelas Sutopo di tengah konferensi media.

Credit cnnindonesia.com

ACT: Korban Meninggal Dunia Gempa-Tsunami Capai 1.203 Orang

Tim ACT yang sudah berada di Palu, Sulawesi Tengah.

Foto: ACT

Jumlah korban terbesar terdapat di Kelurahan Petobo yang rata oleh terjangan tsunami

CB, JAKARTA - Tim Aksi Cepat Tanggap (ACT) mendata jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi dan tsunami di Donggala-Palu Sulawesi Tengah sebanyak 1.203 orang.

"Korban meninggal 1.203 yang tersebar di beberapa titik, jumlah korban terbesar terdapat di Kelurahan Petobo yang rata oleh terjangan tsunami," kata Vice President ACT Insan Nurrohman yang dihubungi di Jakarta, Senin (1/10).

Berikut rincian data korban yang didapat dari tim ACT di lapangan, yaitu di Kelurahan Petobo 700 orang, RS Wirabuana 10 orang, RS Undata 201 orang, Masjid Raya 50 orang, RS Bhayangkara 161 orang, Kecamatan Tawaeli 35 orang, Kelurahan Kayumalue Pajeko dua orang, Kelurahan Kawatuna lima orang, Pos Pol PP tujuh orang, RS Madani 32 orang.

Dia menjelaskan bahwa ACT juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk pendataan korban gempa dan tsunami. Jumlah orang hilang sebanyak 46 orang, termasuk 61 warga negara asing.

ACT juga mencatat korban luka berat sebanyak 540 orang yang tersebar di beberapa titik, yaitu RS Woodward Palu sebanyak 28 orang, RS Budi Agung Palu 114 orang, RS Samaritan Palu 54 orang, RS Undata Mamboro Palu 160 orang, dan RS Wirabuana 184 orang.

Jumlah pengungsi di Kota Palu hingga Ahad (30/9) pukul 20.00 WIB diperkirakan sebanyak 16.732 jiwa yang tersebar di 123 titik. Pengungsian dengan wilayah terdampak Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong.

"Komunikasi lumpuh akibat listrik padam menyebabkan pendataan dan pelaporan dampak gempa dan tsunami di Kota Palu dan Donggala tidak dapat dilakukan dengan cepat," kata Insan.

Credit republika.co.id

Tiga Dugaan Penyebab Tsunami di Palu-Donggala

Foto udara kondisi kota Palu pascagempa dengan magnitudo 7,4 SR, Sabtu (29/9).

Foto: Antara/BNPB

Dari tiga kemungkinan itu yang paling kuat dugaanya adalah longsor bawah laut.

CB, JAKARTA -- Bencana alam gempa bumi kembali menyapa bumi Indonesia. Kini masyarakat di Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah harus merasakan guncangan kuat yang membuat bangunan runtuh dan merusak infrastruktur. Bahkan gempa bumi ini tidak datang sendirian, tapi disertai oleh tsunami, yang juga turut merenggut nyawa mereka. Tim Ekpedisi Palu Koro yang terdiri dari berbagai elemen mencoba menganalisa, apa penyebab tsunami ini terjadi.

Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Sukmandaru Prihatmoko yang juga tergabung dalam Ekspedisi Paku Koro, menganalisis penyebab gempa bumi yang terjadi di Palu adalah adanya aktivitas sesar geser Palu Koro. Namun sebenarnya sesar Palu Koro ini kecil kemungkinan untuk dapat menyebabkan tsunami. Bahkan pada aktivitas gempa dengan magnitudo seperti saat ini.

"Kita belum memastikan penyebab terjadinya tsunami di di sana tapi kami menganalisa setidaknya ada tiga kemungkinan," jelas Sukmandaru, di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Ahad (30/9).

Lanjut Sukmandaru, pertama Sesar Palu Koro bergeser, dan memicu adanya longsor bawah laut. Kemudian longsor ini membawa massa yaitu tanah atau batuan yang menimpa air laut dan membuat tsunami. Kedua, patahan tersebut memicu bergeraknya atau naiknya patahan di tempat lain dan diduga bisa terpicu penyebab tsunami. Ketiga karena patahan flower structure.

"Memang, harusnya patahan ini bergeser biasa, tapi di satu titik di dasar laut, ada titik yang berkumpul dan membuat pola seperti bunga. Sehingga mendesak air di atasnya dan memicu tsunami," tambahnya.

Namun dari tiga kemungkinan itu yang paling kuat dugaannya adalah adanya longsor bawah laut. Bukan tanpa alasan, hal ini disebabkan oleh keruhnya air laut ketika bencana ini datang. "Kalau tsunami yang di Teluk Palu itu airnya keruh sekali. Sementara tsunami di Donggala lebih jernih. Maka kemungkinan ada material yang longsor di dasar laut, mengotori air dan terbawa ke daratan," terang Sukmandaru.

Menurut Sukmandaru ada ada tiga jenis pergerakan lempeng. Pertama konvergen yaitu antara lempeng saling bertabrakan. Kedua divergen dimana lempeng saling berjauhan, dan ketiga transform atau sesar yang mana lempeng hanya saling bergeser. "Tsunami di Donggala dan Palu kemungkinan karena aktivitas lempeng saling bertabrakan," kata Sukmandaru.

Kemudian, untuk gempa bumi di Donggala dan Palu terkait langsung dengan sesar Palu Koro di luar 10 segmen yang sudah dipetakan. Pemetaan dan penelitian yang lebih rinci harus dilakukan di eksistensi Sesar Palu Koro bagian utara. Oleh karena itu, pihaknya berharap, sosialisasi mitigasi harus lebih gencar dilakukan oleh semua pihak tentang rentannya zona gempa sepanjang Palu Koro-Matano.

Dampak gempa-tsunami di Palu dan Donggala.

Credit republika.co.id

Jumat, 28 September 2018

Rusia Tembakan Rudal Supersonik Anti Kapal yang Paling Mematikan

Departemen Pertahanan Rusia merilis video uji coba penembakan rudal supersonik anti kapal P-800 Oniks dari sistem pertahanan pantai Bastion saat latihan Armada Utara di Pulau Kotelny, di Samudra Artik, Rusia, pada 26 September 2018. Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS TV

Rudal P-800 Oniks merupakan rudal supersonik anti kapal yang memiliki jangkauan 300 km. Rudal ini mampun melesat hingga kecepatan 2,6 Mach atau 3.210,5 km/jam. Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS TV

Rudal P-800 Oniks merupakan rudal supersonik anti kapal yang memiliki jangkauan 300 km. Rudal ini mampu melesat hingga kecepatan 2,6 Mach atau 3.210,5 km/jam. Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS TV

Rudal P-800 Oniks mampu terbang pada ketinggian antara 5 hingga 14.000 meter di atas permukaan laut. Oniks dapat beroperasi pada sea state 7 atau laut dengan ombak setinggi 6-9 meter. Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS TV

Sistem pertahanan pantai Bastion dapat menembakan rudal-rudal dengan interval 2 - 5 detik. Rudal P-800 Oniks disebut-sebut sebagai rudal anti kapal yang paling mematikan sampai saat ini. Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS TV

Satu sistem Bastion_P terdiri dari empat kendaraan peluncur rudal, satu truk kendali tempur, satu kendaraan pendukung, dan satu transporter loader. Satu sistem pertahanan pantai ini berisi maksimum 24 rudal. Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS TV

Credit tempo.co

Tak Takut Sanksi AS, Kabinet India Restui Pembelian S-400 Rusia

NEW DELHI - Komite Keamanan Kabinet (CCS) India yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi memberikan persetujuannya untuk membeli lima sistem pertahan udara S-400 Rusia. Nilai kesepakatan tersebut mencapai lebih dari USD5 miliar.

Persetujuan itu keluar seminggu sebelum kedatangan Presiden Rusia Vladimir Putin di New Delhi untuk pertemuan puncak tahunan bilateral.

"CCS pada hari Rabu membereskan pembelian S-400," seorang pejabat pemerintah mengkonfirmasi perkembangan pembelian itu seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (27/9/2018).

Persetujuan CCS diberikan untuk setiap pembelian sistem pertahanan menjelang penandatanganan kontrak komersial final. Persetujuan ini telah menghentikan semua spekulasi mengenai kesepakatan tersebut dalam menghadapi sanksi Amerika Serikat (AS) terhadap Rusia.

Menteri Pertahanan India Nirmala Sitharaman mengatakan pada 18 September bahwa negosiasi dengan Rusia terkait S-400 hampir pada tahap akhir, tetapi belum dapat dilihat apakah akan ditandatangani sebelum kunjungan presiden Rusia.

India akan membayar 15 persen dari jumlah kesepakatan pada saat penandatanganan kontrak akhir sementara sisanya dari jumlah itu akan dibayarkan pada kedatangan sistem pertahanan udara.

"Sepertinya kontrak final akan ditandatangani. Saya berharap itu ditandatangani. Ini akan menambah pukulan besar terhadap kemampuan pertahanan udara Angkatan Udara India dan negara itu," kata pensiunan Marsekal Udara India Anil Chopra.

Pengumuman pemerintahan Trump atas sanksi-sanksi terhadap Rusia di bawah undang-undang CAATSA telah memicu spekulasi bahwa kesepakatan S-400 antara India dan Rusia mungkin dibatalkan. Pemerintah India, bagaimanapun, telah bersikeras bahwa negara itu akan mengambil keputusan independen terkait kesepakatan tersebut dan sanksi tidak akan menghalangi pembelian mega ini dari mitra pertahanan dan keamanannya yang telah teruji waktu, Rusia.

Sebelumnya, pada tanggal 20 September, AS menjatuhkan sanksi terhadap badan militer China dan direkturnya dibawah unndang-undang CAATSA atas pembelian pembelian pesawat Su-35 Tiongkok dan sistem S-400.

India pada 15 Oktober 2016, telah menandatangani perjanjian antar-pemerintah dengan Rusia untuk pengadaan lima unit sistem pertahanan udara S-400. Dari lima sistem yang akan diakuisisi, tiga diperuntukkan bagi penyebaran di barat dan dua untuk timur untuk mengisi celah dalam cakupan wilayah udara negara.

Credit sindonews.com

Serang Taliban, Pertama Kali Amerika Serikat Gunakan Jet F-35

Situs online sputniknews.com, 2 Januari 2018, menulis bahwa dua skuadron pesawat tempur siluman F-35B akan memperkuat Marinir Amerika Serikat, pada 2018. Varian F-35B memiliki kemampuan terbang dari landasan pendek dan mendarat vertikal atau short takeoff/vertical landing (STOVL), sehingga dapat beroperasi di kapal induk atau kapal serbu amfibi. sputniknews.com/USMC Cpl. Aaron Henson

CB, Jakarta - Pertama kalinya, Amerika Serikat menggunakan jet F-35 pada Kamis 28 September untuk menghancurkan target Taliban di Afganistan.
Dilaporkan Reuters, 28 September 2018, pejabat AS yang enggan diungkap identitasnya, mengatakan jet F-35B lepas landas dari kapal induk serbu amfibi USS Essex di Laut Arab.
Pesawat siluman F-35 diproduksi oleh Lockheed Martin dalam tiga varian, pertama versi pendaratan konvensional F-35A, yang kedua F-35B versi jarak pendek atau take-off vertikal, dan varian ketiga, F-35C yang digunakan pada kapal induk.

Israel menjadi negara pertama di dunia yang menggunakan pesawat tempur siluman F-35 buatan Amerika Serikat dalam pertempuran.
Klaim itu disampaikan kepala angkatan udara Israel, Mayor Jenderal Amikam Norkin, pada Selasa, 22 Mei 2018.
"Kami menerbangkan F-35 di Timur Tengah dan telah menyerang dua kali pada dua front yang berbeda," kata Norkin, seperti dilansir Reuters pada Selasa, 22 Mei 2018.

Jet tempur F-35 milik Israel mengudara dalam upacara wisuda pilot angkatan udara Israel di pangkalan udara Hatzerim di Israel selatan, 29 Desember 2016. REUTERS/Amir Cohen

Norkin membuat komentar sambil menunjukkan foto pilot Israel menerbangkan F-35 di atas ibukota Libanon, Beirut pada siang hari. Dia tidak menyebutkan kapan foto itu diambil.
Angkatan Udara Israel diperkirakan akan menerima total 50 pesawat F-35 untuk dua skuadron penuh pada tahun 2024.
Amerika Serikat dan 10 negara mitra bertujuan untuk mengembangkan armada F-35 menjadi 3 ribu unit jet dan dengan harga untuk unit F-35A sekitar US$ 80 juta atau Rp 1,1 triliun pada tahun 2020 melalui efisiensi yang diperoleh dengan memesan dalam jumlah yang lebih besar.

Perusahaan senjata Amerika Serikat, Lockheed Martin, adalah kontraktor utama untuk jet F-35 dan memiliki Mitra-mitranya meliputi Northrop Grumman Corp, Pratt & Whitney, dan BAE Systems Plc dari United Technologies Corp.

Credit tempo.co

Belarusia Tolak Rencana AS Bangun Pangkalan Militer di Polandia

MINKS - Belarusia menyatakan penolakan atas rencana Amerika Serikat (AS) untuk membangun pangkalan militer permanen di Polandia. Menurut Belarusia, pembangunan pangkalan militer hanya akan memperburuk situasi di kawasan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Belarusia, Anatoly Glaz menuturkan, kemungkinan pembentukan pangkalan militer AS di Polandia tidak akan berkontribusi pada penguatan stabilitas regional. Minsk, lanjut Glaz, akan mengikuti situasi dan menyesuaikan kebijakannya jika rencana tersebut dilaksanakan.

"Di dunia teknologi modern, termasuk di bidang militer, mendirikan fasilitas militer asing tambahan dan mengerahkan pasukan asing ke wilayahnya sendiri adalah permainan zero-sum," ucap Glaz, seperti dilansir Sputnik pada Kamis (27/9).

"Itu hanya melemahkan keamanan negara tertentu dan negara-negara tetangganya, menyumbang untuk meningkatkan ketegangan militer dan politik dan munculnya yang baru. Langkah-langkah seperti itu tidak akan memperkuat stabilitas, prediktabilitas dan transparansi yang sangat dibutuhkan kawasan kami saat ini," sambungnya.

Glaz kemudian mencatat bahwa Minsk dengan tegas percaya bahwa keamanan tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat dicapai dengan "membangun otot", merujuk pada penguatan militer.

"Kami sangat dekat dengan situasi ini. Tergantung pada perkembangan lebih lanjut, kami harus menyesuaikan pendekatan kami di daerah-daerah tertentu dengan cara tertentu," tukasnya.

Credit sindonews.com