Credit republika.co.id
Jumat, 14 September 2018
Turki Terus Kerahkan Pasukan dan Tank ke Perbatasan Suriah
ANTAKYA
- Turki terus mengerahkan pasukan dan persenjataan berat, termasuk tank
tempur, ke wilayah barat daya yang berbatasan langsung Suriah. Langkah
militer Ankara itu untuk mengantisipasi serangan besar-besaran oleh
pasukan rezim Suriah dan sekutu-sekutunya di wilayah yang dikuasai
oposisi atau pemberontak.
Satu konvoi militer Turki tiba di sebuah pos Turki di dekat Kota Morek, di Provinsi Hama utara, Suriah, pada Kamis pagi.
Menurut laporan Al Jazeera, sebuah pesawat militer juga tiba dengan lusinan tentara Turki di bandara sipil di Provinsi Hatay, sekitar 50 km dari perbatasan Turki-Suriah. Belum jelas apakah pasukan tersebut telah melintasi perbatasan atau belum.
Turki telah menjadi tuan rumah dari 3,5 juta pengungsi Suriah dan khawatir akan munculnya gelombang besar pengungsi lainnya jika pasukan Suriah-yang didukung oleh kekuatan udara Rusia dan milisi sekutunya-menyerang basis terakhir pasukan oposisi di Provinsi Idlib.
Menurut Metin Gurcan, seorang ahli keamanan Turki, penguatan perbatasan oleh militer Ankara adalah tindakan defensif.
"Jika Anda melihat jenis-jenis sistem senjata itu, saya akan mengatakan itu semua untuk tujuan pertahanan. Jadi saya tidak berpikir Turki memiliki niat ofensif dan kemampuan untuk campur tangan militer dalam teka-teki Idlib," katanya kepada Al Jazeera, Jumat (14/9/2018).
"Ini semacam pertahanan militer preventif dan defensif untuk mengelola aliran pengungsi yang diantisipasi karena dorongan pasukan Suriah yang didukung Rusia dari selatan," katanya lagi.
Hampir 40.000 orang telah melarikan diri dari Idlib setelah serangan udara Suriah-Rusia meningkat selama dua minggu terakhir. PBB memperkirakan, dalam kasus terburuk, sekitar 900.000 warga sipil dapat melarikan diri dari Idlib jika serangan darat skala penuh dimulai.
Para pejabat Turki telah berulang kali memperingatkan Rusia dan pemerintah Suriah terhadap bahaya dari serangan di Idlib. Menurut mereka, serangan di wilayah itu akan memicu gelombang pengungsi besar-besaran yang menuju ke Turki.
Selama seminggu terakhir, Turki telah mengerahkan bala bantuan dan memperluas struktur pertahanan di sekitar selusin titik pengamatan di wilayah yang dikuasai pasukan oposisi di Idlib, Aleppo barat, dan provinsi Hama utara.
Pos-pos terdepan didirikan setelah kesepakatan de-eskalasi tercapai antara Turki, Rusia dan Iran pada Juli 2017.
Pada 7 September 2018 lalu, gencatan senjata yang diusulkan Turki ditolak oleh Rusia dan Iran selama pertemuan puncak trilateral di Teheran.
Satu konvoi militer Turki tiba di sebuah pos Turki di dekat Kota Morek, di Provinsi Hama utara, Suriah, pada Kamis pagi.
Menurut laporan Al Jazeera, sebuah pesawat militer juga tiba dengan lusinan tentara Turki di bandara sipil di Provinsi Hatay, sekitar 50 km dari perbatasan Turki-Suriah. Belum jelas apakah pasukan tersebut telah melintasi perbatasan atau belum.
Turki telah menjadi tuan rumah dari 3,5 juta pengungsi Suriah dan khawatir akan munculnya gelombang besar pengungsi lainnya jika pasukan Suriah-yang didukung oleh kekuatan udara Rusia dan milisi sekutunya-menyerang basis terakhir pasukan oposisi di Provinsi Idlib.
Menurut Metin Gurcan, seorang ahli keamanan Turki, penguatan perbatasan oleh militer Ankara adalah tindakan defensif.
"Jika Anda melihat jenis-jenis sistem senjata itu, saya akan mengatakan itu semua untuk tujuan pertahanan. Jadi saya tidak berpikir Turki memiliki niat ofensif dan kemampuan untuk campur tangan militer dalam teka-teki Idlib," katanya kepada Al Jazeera, Jumat (14/9/2018).
"Ini semacam pertahanan militer preventif dan defensif untuk mengelola aliran pengungsi yang diantisipasi karena dorongan pasukan Suriah yang didukung Rusia dari selatan," katanya lagi.
Hampir 40.000 orang telah melarikan diri dari Idlib setelah serangan udara Suriah-Rusia meningkat selama dua minggu terakhir. PBB memperkirakan, dalam kasus terburuk, sekitar 900.000 warga sipil dapat melarikan diri dari Idlib jika serangan darat skala penuh dimulai.
Para pejabat Turki telah berulang kali memperingatkan Rusia dan pemerintah Suriah terhadap bahaya dari serangan di Idlib. Menurut mereka, serangan di wilayah itu akan memicu gelombang pengungsi besar-besaran yang menuju ke Turki.
Selama seminggu terakhir, Turki telah mengerahkan bala bantuan dan memperluas struktur pertahanan di sekitar selusin titik pengamatan di wilayah yang dikuasai pasukan oposisi di Idlib, Aleppo barat, dan provinsi Hama utara.
Pos-pos terdepan didirikan setelah kesepakatan de-eskalasi tercapai antara Turki, Rusia dan Iran pada Juli 2017.
Pada 7 September 2018 lalu, gencatan senjata yang diusulkan Turki ditolak oleh Rusia dan Iran selama pertemuan puncak trilateral di Teheran.
Menurut Gurkan, sebuah konfrontasi antara pasukan Turki dan mereka yang mendukung pemerintah Suriah sangat tidak mungkin terjadi jika serangan terhadap Idlib terus berlanjut.
Rusia, lanjut Gurkan, terus mengontrol wilayah udara Suriah. Hal itu tidak mungkin bagi Turki untuk memulai tindakan militer di sana tanpa persetujuan Rusia.
"Saya tidak mengharapkan serangan darat skala besar (oleh pasukan Suriah). Ini akan menjadi peperangan-pengepungan bertahap yang bisa bertahan mungkin sembilan sampai sepuluh bulan," kata Gurkan.
Dia menambahkan Turki tidak mungkin untuk menarik titik-titik pos pengamatan yang diawaki oleh pasukannya jika pertempuran berat dimulai.
"Ini adalah pos pengamatan yang didukung Rusia, tujuan utamanya adalah untuk mencegah perluasan milisi pro-Iran dari Aleppo ke Idlib," katanya.
Menurut Gurkan, Rusia juga ingin membatasi pengaruh Iran di Suriah dan mencegahnya menyebar ke Provinsi Idlib.
Credit sindonews.com
Perang Suriah Makan Korban 360 Ribu Jiwa
Ilustrasi (AFP PHOTO / OMAR HAJ KADOUR)
Kekhawatiran ini muncul lantaran pemerintah Suriah berencana untuk menggempur wilayah pertahanan terakhir para pemberontak di barat laut provinsi Idlib. Jika serangan itu benar dilakukan, internasional khawatir akan terjadi pertumpahan darah di wilayah itu.
Pengamat yang menamakan diri Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia menyebut bahwa 364.792 orang telah tewas sejak meletusnya Perang Suriah 2011 lalu. Sebanyak sepertiga dari mereka adalah warga sipil.
Korban jiwa naik 13 ribu orang dalam enam bulan terakhir. Berdasarkan keterangan lembaga pengawasan di Inggris, jumlah korban tewas ini termasuk para pejuang, pejabat, dan staf medis.
Perang telah membunuh 110.687 warga sipil, termasuk lebih dari 20.000 anak dan hampir 13.000 wanita.
Sementara dari pihak pro pemerintah, lebih dari 124.000 pejuang tewas, setengah dari mereka adalah pasukan rezim. Sisanya bermacam-macam milisi Suriah dan asing yang setia kepada Assad. Sebanyak 1.665 korban berasal dari gerakan Hezbollah Lebanon.
Observatorium mencatat kematian 64.000 Islamis garis keras dan jihadis, termasuk dari kelompok Negara Islam dan mantan faksi afiliasi Al-Qaeda.
Sementara 64.800 pejuang lain dari pasukan lain, termasuk pemberontak non-jihadis, tentara yang membelot dan faksi Kurdi, juga tewas sejak 2011.
Observatorium mengatakan telah mengkonfirmasi kematian 250 orang lainnya tetapi tidak dapat menyebutkan identitas mereka.
Pemerintahan Basar Al-Assad telah berhasil merebut kembali hampir dua pertiga wilayah Suriah. Hal ini dicapai dengan bantuan dari sekutu Rusia dan Iran. Sementara wilayah besar lainnya di timur laut, dikuasai oleh Kurdi.
Bagian terbesar dari wilayah yang dikuasai pemberontak yang tersisa terdiri dari provinsi Idlib dan daerah sekitarnya, tempat sekitar tiga juta orang tinggal.
Pasukan Assad telah berkumpul di sekitar Idlib selama berminggu-minggu sebelum pemerintah mengancam melakukan serangan.
Perserikatan Bangsa-Bangsa, kekuatan dunia, dan kelompok bantuan sama-sama telah memperingatkan serangan penuh terhadap Idlib dapat menciptakan bencana kemanusiaan.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pekan ini mendesak rezim untuk mundur dan bagi semua pihak untuk menemukan solusi damai, mengatakan Idlib "tidak boleh berubah menjadi pertumpahan darah."
Credit cnnindonesia.com
AS Siap Kirim F-35 untuk Tempur dengan Rusia dan Suriah
WASHINGTON
- Amerika Serikat memiliki kapal induk yang menjadi tuan rumah pesawat
jet tempur siluman F-35B di Timur Tengah saat Rusia mengancam pasukan
Washington di Suriah. Jika pertempuran pecah, Amerika Serikat tidak akan
punya pilihan selain mengirim jet tempur canggih tersebut.
Moskow dan sekutunya, rezim Damaskus, telah meluncurkan serangan terhadap Provinsi Idlib, wilayah terakhir yang dikuasai pemberontak di negara itu. Washington juga telah memprediksi akan ada penggunaan senjata kimia dalam prosesnya.
Pemerintah Suriah telah dikaitkan dengan 33 kasus penggunaan senjata kimia terhadap rakyatnya sendiri selama tujuh tahun perang sipil. Bersama Moskow, pasukan rezim Presiden Bashar al-Assad juga dituduh Barat telah melakukan kejahatan perang seperti pemboman tanpa pandang bulu terhadap rumah sakit dan sekolah.
Sedangkan Moskow dan medianya menuduh teroris dan kelompok pemberontak yang didukung Barat sudah merencanakan dan bersiap menjalankan serangan senjata kimia terhadap anak-anak dan keluarga di Idlib untuk membenarkan Amerika Serikat dan sekutunya untuk menyerang rezim Assad.
Moskow dan sekutunya, rezim Damaskus, telah meluncurkan serangan terhadap Provinsi Idlib, wilayah terakhir yang dikuasai pemberontak di negara itu. Washington juga telah memprediksi akan ada penggunaan senjata kimia dalam prosesnya.
Pemerintah Suriah telah dikaitkan dengan 33 kasus penggunaan senjata kimia terhadap rakyatnya sendiri selama tujuh tahun perang sipil. Bersama Moskow, pasukan rezim Presiden Bashar al-Assad juga dituduh Barat telah melakukan kejahatan perang seperti pemboman tanpa pandang bulu terhadap rumah sakit dan sekolah.
Sedangkan Moskow dan medianya menuduh teroris dan kelompok pemberontak yang didukung Barat sudah merencanakan dan bersiap menjalankan serangan senjata kimia terhadap anak-anak dan keluarga di Idlib untuk membenarkan Amerika Serikat dan sekutunya untuk menyerang rezim Assad.
Rusia
telah membuat klaim seperti itu sebelumnya, dan itu tidak menghentikan
AS untuk menyerang Suriah di masa lalu. Kali ini, ketika Suriah dan
Rusia menyaksikan kemenangan berdarah atas para pemberontak yang
tersisa, Rusia telah mengirim telegraf bahwa pihaknya akan menyerang
balik AS jika rudal Washington mengenai sasaran Suriah atas tuduhan
penggunaan senjata kimia.
Rusia duduk diam ketika AS membombardir Suriah dua kali sebelumnya. Kali ini, Washington mengancam akan menghantam rezim Assad "lebih kuat".
Dengan armada kecil kapal Rusia di Mediterania, Moskow telah mengambil langkah-langkah untuk terlihat lebih berkomitmen untuk mencegah rezim Assad diserang Washington dan sekutunya.
Dalam menghadapi kehadiran Angkatan Laut Rusia yang sangat besar di Laut Tengah yang memeluk pesisir Suriah, AS tidak memiliki kelompok tempur kapal induk di mana pun di dekat wilayah tersebut.
Namun AS memang memiliki USS Essex, sebuah kapal induk helikopter kecil Angkatan Laut AS yang dimodifikasi untuk membawa pesawat jet tempur siluman F-35B. USS Essex dan kapal-kapal yang menyertainya di Terusan Suez dan kapal-kapal perang Rusia di Laut Mediterania merupakan salah satu konsentrasi terbesar dari kekuatan angkatan laut yang pernah melaut.
Juru bicara Korps Marinir AS Kapten Christopher Harrison mengatakan kepada USNI News bahwa F-35B yang sudah lama ditunggu-tunggu debutnya telah memperbarui perangkat lunak yang memberinya “kemampuan tempur secara penuh”
Kemampuan F-35, yang diklaim melebihi apa pun yang F/A-18 miliki, bisa diandalkan di lingkungan seperti Suriah.
Rezim Assad sendiri telah mengembangkan sistem rudal pertahanan yang dipasok Rusia, dan menciptakan beberapa ruang udara paling menantang di dunia. Hanya jet tempur siluman dengan sensor canggih, seperti F-35B, yang bisa dengan aman mengambil misi pertempuran di wilayah udara Suriah.
Rusia duduk diam ketika AS membombardir Suriah dua kali sebelumnya. Kali ini, Washington mengancam akan menghantam rezim Assad "lebih kuat".
Dengan armada kecil kapal Rusia di Mediterania, Moskow telah mengambil langkah-langkah untuk terlihat lebih berkomitmen untuk mencegah rezim Assad diserang Washington dan sekutunya.
Dalam menghadapi kehadiran Angkatan Laut Rusia yang sangat besar di Laut Tengah yang memeluk pesisir Suriah, AS tidak memiliki kelompok tempur kapal induk di mana pun di dekat wilayah tersebut.
Namun AS memang memiliki USS Essex, sebuah kapal induk helikopter kecil Angkatan Laut AS yang dimodifikasi untuk membawa pesawat jet tempur siluman F-35B. USS Essex dan kapal-kapal yang menyertainya di Terusan Suez dan kapal-kapal perang Rusia di Laut Mediterania merupakan salah satu konsentrasi terbesar dari kekuatan angkatan laut yang pernah melaut.
Juru bicara Korps Marinir AS Kapten Christopher Harrison mengatakan kepada USNI News bahwa F-35B yang sudah lama ditunggu-tunggu debutnya telah memperbarui perangkat lunak yang memberinya “kemampuan tempur secara penuh”
Kemampuan F-35, yang diklaim melebihi apa pun yang F/A-18 miliki, bisa diandalkan di lingkungan seperti Suriah.
Rezim Assad sendiri telah mengembangkan sistem rudal pertahanan yang dipasok Rusia, dan menciptakan beberapa ruang udara paling menantang di dunia. Hanya jet tempur siluman dengan sensor canggih, seperti F-35B, yang bisa dengan aman mengambil misi pertempuran di wilayah udara Suriah.
Credit sindonews.com
Marinir AS-Pemberontak Suriah Gelar Latihan Militer Besar-besaran
DAMASKUS
- Seorang komandan pemberontak Suriah mengatakan pihaknya tengah
melakukan latihan militer yang jarang dilakukan dengan Marinir Amerika
Serikat (AS) di Suriah selatan. Latihan seolah mengirim pesan yang kuat
ke Rusia dan Iran bahwa AS pemberontak Suriah bermaksud untuk bertahan
dan siap menghadapi ancaman terhadap kehadiran mereka.
Kolonel Muhanad al Talaa, komandan kelompok Maghawir al Thawra yang didukung Pentagon, mengatakan latihan militer yang dilakukan selama delapan hari itu akan berakhir pekan ini. Latihan yang dilakukan di pos militer AS di al-Tanf adalah latihan pertama dengan serangan udara dan darat, yang melibatkan ratusan pasukan AS dan pemberontak.
"Latihan-latihan ini memiliki kepentingan besar dan telah meningkatkan pertahanan daerah dan meningkatkan kemampuan tempur dan moral serta warga sipil di daerah itu," kata Talaa.
"Kami akan tetap di sini terlepas apakah Rusia atau Iran menginginkannya atau tidak," tambah komandan pemberontak itu seperti dikutip dari Reuters, Jumat (14/9/2018).
Juru bicara militer AS mengatakan, latihan itu adalah unjuk kekuatan dan Pentagon telah memberi tahu Moskow melalui saluran “dekonfliksi” untuk mencegah miskomunikasi atau meningkatkan ketegangan.
"Latihan ini dilakukan untuk memperkuat kemampuan kami dan memastikan kami siap untuk menanggapi setiap ancaman terhadap pasukan kami di dalam area operasi kami," ujar Kolonel Sean Ryan.
Rusia dan pemerintah Suriah telah berulang kali meminta Washington untuk menarik pasukannya dari pangkalan al-Tanf, di mana negara itu telah mendeklarasikan "zona dekonflik" sepanjang 55 km - radius yang terlarang bagi yang lain.
Pemberontak mengatakan ratusan Marinir AS tiba bulan ini di al-Tanf untuk bergabung dengan pasukan operasi khusus yang sudah berbasis di garnisun dan berpartisipasi dalam latihan, di tengah meningkatnya ketegangan AS-Rusia di Suriah dan penumpukan angkatan laut di Mediterania.
"Zona dekonflik" telah menjadi tempat yang aman bagi setidaknya 50.000 warga sipil yang tinggal di kamp Rukban yang terletak di dalamnya. Kementerian pertahanan Rusia pada Agustus mengulangi tuduhan bahwa Washington telah menyembunyikan militan ISIS di dalam zona itu.
Pos terdepan, dikelilingi oleh gurun pasir, didirikan selama pertempuran melawan militan ISIS yang digunakan untuk mengendalikan Suriah timur yang berbatasan dengan Irak.
Setelah ISIS diusir, pesawat-pesawat tempur koalisi pimpinan AS menyerang milisi yang didukung Iran pada beberapa kesempatan untuk mencegah mereka maju, dalam apa yang digambarkan Washington sebagai pembelaan diri.
Al-Tanf terletak di jalan raya Damaskus-Baghdad yang strategis, salah satu rute pasokan utama untuk senjata Iran ke Suriah.
Ini membuat pangkalan itu menjadi benteng melawan Iran dan bagian dari kampanye yang lebih besar terhadap ekspansi militer Iran di Timur Tengah.
Pengendalian daerah telah lama menjadi tujuan pemerintah Suriah dan sekutu Rusia dan Iran.
Pemberontak mengatakan kebijakan baru militer AS untuk meningkatkan kemampuan al-Tanf adalah perubahan besar.
“Posisi Amerika telah berubah sepenuhnya terhadap Iran. Sebelum itu hanya menempatkan garis ke Iran untuk tidak mendekati daerah itu,” ujar Talaa.
Dikatakan oleh Talaa kegagalan Teheran untuk mengakhiri kehadiran militernya di Suriah dapat memancing tanggapan militer AS.
“Jika Teheran tidak menanggapi tuntutan Amerika ada kemungkinan besar mereka akan terpukul. Tidak dapat dihindarkan orang Iran meninggalkan Suriah. Ini harus terjadi dengan cepat dan dengan cara yang menentukan,” tukasnya.
Credit sindonews.com
Turki Tingkatkan Pasukannya di Idlib
DAMASKUS
- Aktivis melaporkan Turki mengirimkan bala bantuan militer untuk
memperkuat posisinya di dalam wilayah pertahanan terakhir Idlib, Suriah.
Peningkatan itu terjadi saat menteri pertahanan Turki mengatakan Ankara
masih berusaha dengan Rusia dan Iran untuk mencegah tragedi kemanusiaan
akibat ofensif rezim Damaskus.
Menteri Pertahanan Turki, Hulusi Akar mengatakan, operasi militer di daerah kantong pemberontak yang berpenduduk padat akan menyeret kawasan yang sudah bermasalah ke arah bencana. Dia berbicara selama pertemuan dengan duta besar asing pada Rabu malam.
"Kami bekerja dengan Rusia, Iran dan sekutu lainnya untuk membawa perdamaian dan stabilitas dan menghentikan tragedi kemanusiaan," kata Akar, menurut Anadolu yang disitat AP, Jumat (14/9/2018).
Pengerahan pasukan Turki dilakukan di tengah jeda serangan pemerintah dan pemboman udara Rusia di tepi selatan Idlib.
Menteri Pertahanan Turki, Hulusi Akar mengatakan, operasi militer di daerah kantong pemberontak yang berpenduduk padat akan menyeret kawasan yang sudah bermasalah ke arah bencana. Dia berbicara selama pertemuan dengan duta besar asing pada Rabu malam.
"Kami bekerja dengan Rusia, Iran dan sekutu lainnya untuk membawa perdamaian dan stabilitas dan menghentikan tragedi kemanusiaan," kata Akar, menurut Anadolu yang disitat AP, Jumat (14/9/2018).
Pengerahan pasukan Turki dilakukan di tengah jeda serangan pemerintah dan pemboman udara Rusia di tepi selatan Idlib.
Observatorium
Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR) yang berbasis di Inggris
mengatakan konvoi tentara Turki yang masuk dari Kfar Lusin menyeberang
di utara Idlib, menuju ke beberapa dari 12 titik pengamatan Turki.
Sebuah video yang diambil oleh para aktivis dari kelompok pemantau
Central Station for Turkish Intervention menunjukkan kendaraan-kendaraan
dan tank-tank lapis baja dan kendaraan bersenjata bergerak melalui
jalan Idlib.
Kedua badan itu mengatakan konvoi tersebut menuju dua titik pengamatan yang berbeda, satu selatan dari Idlib dan satu lagi di pusat. Tetapi militer Turki tidak segera menanggapi permintaan untuk komentar.
Turki mengerahkan ratusan tentaranya ke 12 pos pengamatan di lingkaran Idlib, menyusul kesepakatan de-eskalasi yang dicapai dengan Rusia dan Iran tahun lalu untuk membekukan garis konflik, yang secara efektif menempatkan Ankara sebagai pelindung provinsi itu.
Pemberontak telah bercokol di provinsi Idlib sejak 2015 tetapi serangan pemerintah untuk menguasai potongan di sisi timur provinsi itu terjadi tahun lalu sebelum Turki mulai mengerahkan titik-titik pengamatan dan menghentikan kemajuan pasukan Suriah.
Dalam beberapa pekan terakhir, pasukan pemerintah Suriah telah berkumpul di selatan dan barat daya provinsi itu. Dalam beberapa hari terakhir pasukan Suriah meluncurkan kampanye pengeboman udara yang intens menargetkan posisi pemberontak, tiga pusat medis dan petugas penyelamat pekan lalu.
Namun pemboman itu telah berhenti dalam 24 jam terakhir.
Turki telah mengajukan banding untuk gencatan senjata di Idlib, yang melintasi perbatasannya dan merupakan rumah bagi lebih dari 3 juta orang. Turki berusaha untuk mendapatkan waktu guna mendukung usahanya, memisahkan militan radikal dari kelompok-kelompok oposisi moderat.
Turki telah meminta dukungan internasional untuk upayanya menghentikan serangan.
Kedua badan itu mengatakan konvoi tersebut menuju dua titik pengamatan yang berbeda, satu selatan dari Idlib dan satu lagi di pusat. Tetapi militer Turki tidak segera menanggapi permintaan untuk komentar.
Turki mengerahkan ratusan tentaranya ke 12 pos pengamatan di lingkaran Idlib, menyusul kesepakatan de-eskalasi yang dicapai dengan Rusia dan Iran tahun lalu untuk membekukan garis konflik, yang secara efektif menempatkan Ankara sebagai pelindung provinsi itu.
Pemberontak telah bercokol di provinsi Idlib sejak 2015 tetapi serangan pemerintah untuk menguasai potongan di sisi timur provinsi itu terjadi tahun lalu sebelum Turki mulai mengerahkan titik-titik pengamatan dan menghentikan kemajuan pasukan Suriah.
Dalam beberapa pekan terakhir, pasukan pemerintah Suriah telah berkumpul di selatan dan barat daya provinsi itu. Dalam beberapa hari terakhir pasukan Suriah meluncurkan kampanye pengeboman udara yang intens menargetkan posisi pemberontak, tiga pusat medis dan petugas penyelamat pekan lalu.
Namun pemboman itu telah berhenti dalam 24 jam terakhir.
Turki telah mengajukan banding untuk gencatan senjata di Idlib, yang melintasi perbatasannya dan merupakan rumah bagi lebih dari 3 juta orang. Turki berusaha untuk mendapatkan waktu guna mendukung usahanya, memisahkan militan radikal dari kelompok-kelompok oposisi moderat.
Turki telah meminta dukungan internasional untuk upayanya menghentikan serangan.
Credit sindonews.com
Kapal Perang AS dengan Rudal Tomahawk Mulai Dekati Suriah
DAMASKUS
- Kapal perang Amerika Serikat (AS), USS Bulkeley, yang membawa banyak
rudal jelajah Tomahawk mulai mendekati wilayah Suriah. Kapal perusak
kelas Arleigh Burke itu telah tiba di Laut Mediterania.
Kedatangan USS Bulkeley (DDG-84) memicu kekhawatiran bahwa Washington kembali akan menyerang rezim Damaskus seiring dengan klaim Washington bahwa pasukan Pemerintah Presiden Bashar al-Assad sedang bersiap menggunakan senjata kimia di Idlib.
Rusia sebagai sekutu Assad, mengklaim serangan senjata kimia disiapkan oleh kelompok militan yang bekerjasama dengan kelompok relawan White Helmets.
Kantor berita Interfax, yang mengutip data pemantauan maritim internasional, pada Kamis (13/9/2018) melaporkan kapal USS Bulkeley sudah memasuki Laut Mediterania melalui Selat Gibraltar sejak hari Rabu.
Kedatangan USS Bulkeley (DDG-84) memicu kekhawatiran bahwa Washington kembali akan menyerang rezim Damaskus seiring dengan klaim Washington bahwa pasukan Pemerintah Presiden Bashar al-Assad sedang bersiap menggunakan senjata kimia di Idlib.
Rusia sebagai sekutu Assad, mengklaim serangan senjata kimia disiapkan oleh kelompok militan yang bekerjasama dengan kelompok relawan White Helmets.
Kantor berita Interfax, yang mengutip data pemantauan maritim internasional, pada Kamis (13/9/2018) melaporkan kapal USS Bulkeley sudah memasuki Laut Mediterania melalui Selat Gibraltar sejak hari Rabu.
Seorang petugas pengawas di Selat Gibraltar mengonfirmasi transit kapal perusak tersebut pada 12 September 2018.
Dengan kedatangan USS Bulkeley, pasukan AS di wilayah itu memiliki hingga 200 rudal jelajah Tomahawk yang tersedia untuk menyerang sasaran di Suriah jika diperintahkan untuk melakukannya.
Pekan lalu, kapal selam USS Newport News (SSN-750) juga tiba di Laut Mediterania.
Saat kedatangan kapal selam AS, Angkatan Laut Rusia sedan melakukan manuver besar-besaran di lepas pantai Suriah, termasuk peluncuran rudal. Kehadiran kapal-kapal perang Rusia di kawasan itu kemungkinan untuk menjadi penghalang dari tindakan militer Washington terhadap rezim Damaskus.
Washington telah berulang kali mengklaim bahwa pemerintah di Damaskus sedang mempersiapkan serangan kimia terhadap warga sipil di provinsi Idlib, benteng terakhir kelompok pemberontak dan militan jihadis.
Kelompok militan yang paling kuat di Idlib adalah Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang sebelumnya dikenal sebagai Jabhat al-Nusra. Kelompok itu berafiliasi dengan al-Qaeda, kelompok yang dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh AS karena dianggap bertanggung jawab atas serangan 11 September 2001 atau 9/11 terhadap menara kembar World Trade Center (WTC) di New York.
White Helmets, sebuah kelompok pertahanan sipil yang beroperasi hanya di daerah yang dikuasai pemberontak, juga memiliki kehadiran di Idlib.
Rusia menuduh White Helmets meluncurkan serangan senjata kimia di Idlib untuk memprovokasi intervensi militer Barat di Suriah. Kelompok itu, menurut Moskow, telah memfilmkan setidaknya sembilan video yang dimaksudkan untuk dijadikan bukti klaim bahwa Damaskus telah menggunakan gas klorin terhadap warga sipil di Idlib.
Dengan kedatangan USS Bulkeley, pasukan AS di wilayah itu memiliki hingga 200 rudal jelajah Tomahawk yang tersedia untuk menyerang sasaran di Suriah jika diperintahkan untuk melakukannya.
Pekan lalu, kapal selam USS Newport News (SSN-750) juga tiba di Laut Mediterania.
Saat kedatangan kapal selam AS, Angkatan Laut Rusia sedan melakukan manuver besar-besaran di lepas pantai Suriah, termasuk peluncuran rudal. Kehadiran kapal-kapal perang Rusia di kawasan itu kemungkinan untuk menjadi penghalang dari tindakan militer Washington terhadap rezim Damaskus.
Washington telah berulang kali mengklaim bahwa pemerintah di Damaskus sedang mempersiapkan serangan kimia terhadap warga sipil di provinsi Idlib, benteng terakhir kelompok pemberontak dan militan jihadis.
Kelompok militan yang paling kuat di Idlib adalah Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang sebelumnya dikenal sebagai Jabhat al-Nusra. Kelompok itu berafiliasi dengan al-Qaeda, kelompok yang dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh AS karena dianggap bertanggung jawab atas serangan 11 September 2001 atau 9/11 terhadap menara kembar World Trade Center (WTC) di New York.
White Helmets, sebuah kelompok pertahanan sipil yang beroperasi hanya di daerah yang dikuasai pemberontak, juga memiliki kehadiran di Idlib.
Rusia menuduh White Helmets meluncurkan serangan senjata kimia di Idlib untuk memprovokasi intervensi militer Barat di Suriah. Kelompok itu, menurut Moskow, telah memfilmkan setidaknya sembilan video yang dimaksudkan untuk dijadikan bukti klaim bahwa Damaskus telah menggunakan gas klorin terhadap warga sipil di Idlib.
Credit sindonews.com
Kamis, 13 September 2018
2 Jet Tempur F-22 AS Cegat 2 Bomber Nuklir Rusia di Dekat Alaska
WASHINGTON - Dua pesawat jet tempur siluman F-22 Angkatan Udara Amerika Serikat (AS) mencegat dua pesawat pembom (bomber)
Tu-95 berkemampuan nuklir milik Rusia di dekat Alaska. Insiden terjadi
pada Selasa, 11 September 2018, di mana rakyat AS sedang memperingati
tragedi serangan 9/11.
Komando Pertahanan Dirgantara Amerika Utara (NORAD) pada hari Rabu mengatakan sepasang pesawat pembom Moskow dikawal menjauh dari wilayah udara Alaska.
"Sepasang pesawat pembom Moskow tidak pernah memasuki wilayah udara AS atau Kanada di kawasan itu," bunyi pernyataan NORAD, yang dikutip Fox News, Kamis (13/9/2018).
NORAD melanjutkan, intersepsi pesawat pembom berlangsung di Alaska barat pada pukul 22.00 malam. Meski demikian, militer AS tidak merinci secara tepat lokasi intersepsi.
Komando Pertahanan Dirgantara Amerika Utara (NORAD) pada hari Rabu mengatakan sepasang pesawat pembom Moskow dikawal menjauh dari wilayah udara Alaska.
"Sepasang pesawat pembom Moskow tidak pernah memasuki wilayah udara AS atau Kanada di kawasan itu," bunyi pernyataan NORAD, yang dikutip Fox News, Kamis (13/9/2018).
NORAD melanjutkan, intersepsi pesawat pembom berlangsung di Alaska barat pada pukul 22.00 malam. Meski demikian, militer AS tidak merinci secara tepat lokasi intersepsi.
Ini
merupakan yang kedua kalinya pada bulan ini sepasang pesawat pembom
Rusia terbang di dekat Alaska. Pada 1 September, sepasang pembom Moskow
juga dicegat oleh pesawat jet tempur siluman F-22 setelah menyeberang ke
Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ) Alaska di selatan Kepulauan
Aleutian.
Militer Moskow belum berkomentar terkait intersepsi dua pesawat pembom-nya di dekat Alaska oleh dua jet tempur AS. Kejadian itu berlangsung di saat militer Rusia meluncurkan latihan perang terbesarnya sejak Perang Dingin Berakhir.
Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, latihan perang bertajuk Vostok-2018 ini melibatkan sekitar 300.000 pasukan dan lebih dari 1.000 pesawat.
Pada Rabu pagi, militer Rusia merilis video di Twitter yang menunjukkan sepasang pesawat pembom Tu-95 "Bear" era Perang Dingin dan sepasang jet tempur yang lepas landas dari pangkalan udara di Rusia timur.
Militer Moskow belum berkomentar terkait intersepsi dua pesawat pembom-nya di dekat Alaska oleh dua jet tempur AS. Kejadian itu berlangsung di saat militer Rusia meluncurkan latihan perang terbesarnya sejak Perang Dingin Berakhir.
Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, latihan perang bertajuk Vostok-2018 ini melibatkan sekitar 300.000 pasukan dan lebih dari 1.000 pesawat.
Pada Rabu pagi, militer Rusia merilis video di Twitter yang menunjukkan sepasang pesawat pembom Tu-95 "Bear" era Perang Dingin dan sepasang jet tempur yang lepas landas dari pangkalan udara di Rusia timur.
Credit sindonews.com
Jet-jet NATO Latihan Cegat Pesawat Tempur Rusia
BRUSSELS
- Jet-jet tempur Inggris, Prancis, dan Jerman mensimulasikan
penerbangan pencegatan di atas Eropa Barat. Simulasi ini sebagai bagian
dari latihan NATO untuk mencegah pesawat Rusia memasuki wilayah udara
sekutu sekaligus memamerkan upaya Eropa untuk mengintegrasikan
pertahanan udara mereka.
Pilot pesawat tempur yang membawa rudal udara-ke-udara dari 10 negara NATO bergantian mensimulasikan intersepsi pesawat angkut Angkatan Udara Belgia dalam perjalanan ke Spanyol, melakukan inspeksi visual terhadap status pesawat dengan melayang dengan kecepatan 900 km/jam.
Sekitar 60 jet NATO, terutama dari sekutu Eropa, waspada untuk mempertahankan wilayah udara aliansi, karena NATO berurusan dengan peningkatan dramatis dalam aktivitas udara Rusia di perbatasannya sejak pencaplokan Crimea pada tahun 2014, dengan catatan 870 pencegatan di Baltik pada 2016.
Bulan ini, Moskow melakukan latihan perang terbesarnya sejak jatuhnya Uni Soviet, dengan sekitar 1.000 pesawat.
Pilot pesawat tempur yang membawa rudal udara-ke-udara dari 10 negara NATO bergantian mensimulasikan intersepsi pesawat angkut Angkatan Udara Belgia dalam perjalanan ke Spanyol, melakukan inspeksi visual terhadap status pesawat dengan melayang dengan kecepatan 900 km/jam.
Sekitar 60 jet NATO, terutama dari sekutu Eropa, waspada untuk mempertahankan wilayah udara aliansi, karena NATO berurusan dengan peningkatan dramatis dalam aktivitas udara Rusia di perbatasannya sejak pencaplokan Crimea pada tahun 2014, dengan catatan 870 pencegatan di Baltik pada 2016.
Bulan ini, Moskow melakukan latihan perang terbesarnya sejak jatuhnya Uni Soviet, dengan sekitar 1.000 pesawat.
“NATO
itu relevan. Ini tidak teoritis,” kata Letnan Jenderal Angkatan Udara
Spanyol Ruben Garcia Servert di atas pesawat transportasi militer
Belgia, ketika Eurofighters Italia terbang dekat ke kokpit untuk
mensimulasikan pencegatan. Mereka kemudian termasuk Typhoon Inggris dan
Mirage Prancis.
"Kami tidak selalu berhasil dalam menunjukkan kepada pembayar pajak bahwa kami memiliki sarana dan kemampuan untuk melindungi populasi," katanya seperti dikutip dari Reuters, Kamis (13/9/2018).
Eropa berharap pertunjukkan-pertunjukkan bagaimana pasukan udara mereka membela Eropa cukup untuk menghadapi kritik tajam dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang pada pertemuan puncak bulan Juli mencerca orang-orang Eropa karena tidak cukup membelanjakan uang untuk pertahanan dan bertindak.
Mampu mengalihkan, memaksa mendarat atau bahkan berpotensi menembak jatuh pesawat tempur, NATO mengatakan apa yang disebut pemolisian udara tidak diarahkan ke Rusia. Tetapi konfrontasi antara pesawat tempur kedua saingan di Baltik dan Laut Hitam semakin meningkat.
Dua jet AS mengawal dua pembom Rusia ke Laut Arktik pada 7 September dalam insiden terbaru, sementara Rusia telah mengirimkan jet tempur untuk mencegat pesawat pengebom AS yang memiliki kemampuan nuklir dalam intersepsi yang menggemakan Perang Dingin.
Para analis memperingatkan bahwa setiap benturan di udara di atas Laut Tengah, Baltik atau Laut Hitam dapat berisiko memulai konflik yang lebih luas dengan Rusia.
Kedua belah pihak kerap saling menuduh melakukan tindakan berbahaya, tetapi NATO mengatakan pesawat tempur Rusia secara teratur terbang tanpa menghormati norma keselamatan internasional, seperti menanggapi kontrol lalu lintas udara dan permintaan untuk mengidentifikasi diri. Sementara Rusia mengatakan semua penerbangannya dilakukan sesuai dengan hukum internasional.
"Kami telah melihat pesawat datang ke perbatasan kami tanpa rencana penerbangan, tanpa kontrol apapun ... peraturan keselamatan, memasuki wilayah kami," kata Garcia Severt.
"Kami tidak selalu berhasil dalam menunjukkan kepada pembayar pajak bahwa kami memiliki sarana dan kemampuan untuk melindungi populasi," katanya seperti dikutip dari Reuters, Kamis (13/9/2018).
Eropa berharap pertunjukkan-pertunjukkan bagaimana pasukan udara mereka membela Eropa cukup untuk menghadapi kritik tajam dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang pada pertemuan puncak bulan Juli mencerca orang-orang Eropa karena tidak cukup membelanjakan uang untuk pertahanan dan bertindak.
Mampu mengalihkan, memaksa mendarat atau bahkan berpotensi menembak jatuh pesawat tempur, NATO mengatakan apa yang disebut pemolisian udara tidak diarahkan ke Rusia. Tetapi konfrontasi antara pesawat tempur kedua saingan di Baltik dan Laut Hitam semakin meningkat.
Dua jet AS mengawal dua pembom Rusia ke Laut Arktik pada 7 September dalam insiden terbaru, sementara Rusia telah mengirimkan jet tempur untuk mencegat pesawat pengebom AS yang memiliki kemampuan nuklir dalam intersepsi yang menggemakan Perang Dingin.
Para analis memperingatkan bahwa setiap benturan di udara di atas Laut Tengah, Baltik atau Laut Hitam dapat berisiko memulai konflik yang lebih luas dengan Rusia.
Kedua belah pihak kerap saling menuduh melakukan tindakan berbahaya, tetapi NATO mengatakan pesawat tempur Rusia secara teratur terbang tanpa menghormati norma keselamatan internasional, seperti menanggapi kontrol lalu lintas udara dan permintaan untuk mengidentifikasi diri. Sementara Rusia mengatakan semua penerbangannya dilakukan sesuai dengan hukum internasional.
"Kami telah melihat pesawat datang ke perbatasan kami tanpa rencana penerbangan, tanpa kontrol apapun ... peraturan keselamatan, memasuki wilayah kami," kata Garcia Severt.
"Kami telah melihat aktivitas yang sering terjadi di Laut Hitam, tetapi tidak hanya, kadang-kadang kita telah melihat pesawat terbang di sekitar Eropa," imbuhnya, mengacu pada pembom Rusia di lepas pantai Portugal.
NATO akan mengadakan latihan terbesarnya sejak 2002 pada Oktober dan November di Norwegia, yang disebut Trident Juncture. Latihan ini melibatkan non-NATO Finlandia dan Swedia, dengan lebih dari 40.000 tentara.
Sementara ketegangan dengan Rusia telah mendorong NATO untuk menyebarkan batalyon multinasional darat di Polandia dan Baltik, NATO juga mendorong untuk mengintegrasikan kekuatan udaranya, meskipun ada resistensi politik atas isu-isu kedaulatan.
Di bawah perjanjian yang sedang dinegosiasikan, pasukan udara negara-negara NATO masing-masing akan mempertahankan wilayah udara masing-masing, terlepas dari negara tempat mereka berada, di bawah konsep "satu langit" yang dapat melihat pesawat Portugis yang membela wilayah udara Spanyol, misalnya.
Hari ini, setiap negara membela wilayah udara sendiri, kecuali, seperti dalam kasus Baltik, tidak memiliki pesawat tempur.
Credit sindonews.com
Putin Klaim Tahu Peracun Eks Agen Rusia di Inggris
Presiden Vladimir Putin mengklaim Kremlin
berhasil mengidentifikasi dua tersangka kasus peracunan eks agen Rusia
di Inggris pada awal Maret lalu. (Mikhail Metzel/TASS Host Photo
Agency/Pool via Reuters)
Putin menyebut dua tersangka itu adalah warga sipil, bukan agen mata-mata seperti yang selama ini dituduhkan London.
"Kami tahu siapa mereka, kami telah menemukan mereka. Mereka (tersangka) adalah warga sipil tentunya," ucap Putin dalam pidatonya di forum ekonomi internasional di Vladivostok, Rabu (12/9)
Dikutip AFP, pernyataan itu tampaknya diutarakan Putin sebagai respons terhadap tuduhan Inggris bahwa dua tersangka bernama Alexander Petrov dan Ruslam Boshirov adalah anggota badan intelijen Rusia GRU.
London juga telah merilis foto kedua pria tersebut. Kedua pria berusia sekitar 40 tahun itu disebut masuk ke Inggris melalui Bandara Gatwick pada 2 Maret lalu dan keluar dua hari kemudian.
Kedua warga Rusia tersebut didakwa melakukan percobaan pembunuhan serta mempergunakan dan memiliki racun Novichok, zat yang dikategorikan sebagai senjata pemusnah massal buatan Uni Soviet.
Skripal, mantan agen Rusia yang berkhianat kepada negaranya, ditemukan tak sadarkan diri bersama putrinya, Yulia, di sebuah bangku di pusat perbelanjaan di Salisbury pada 4 Maret lalu.
Polisi Inggris menyimpulkan keduanya terpapar racun saraf Novichock, racun yang dikembangkan Uni Soviet di era 1970an.
Inggris selama ini menuding Rusia berada di balik serangan tersebut. Namun, Kremlin berkeras membantah seluruh tuduhan tersebut. Rusia bahkan mengklaim tak mengenal kedua tersangka itu.
Kasus peracunan Skripal berbuntut cekcok diplomatik antara Moskow dan London hingga saling usir diplomat.
Tak hanya London, akibat kasus Skripal, sejumlah negara Barat, seperti Amerika Serikat dan anggota Uni Eropa, turut mengusir diplomat Rusia dari negaranya.
Kasus Skripal pun dinilai alasan relasi antara Rusia dan negara Barat berada dalam titik terendah dalam beberapa tahun terakhir.
Credit cnnindonesia.com
Netanyahu Desak Pemimpin Dunia Bersatu Hadapi Iran
TEL AVIV
- Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mendesak komunitas
internasional untuk menghentikan sikap "menenangkan" Iran. Sebaliknya,
dunia internasional hendaknya bersatu melawan Teheran.
Berbicara pada awal pertemuan kabinet mingguannya, pemimpin hawkish Israel itu meminta para pemimpin dunia untuk bersatu dalam perang melawan apa yang disebutnya sebagai organisasi teroris.
"Apa yang kami lihat adalah bahwa sementara Iran mengirim sel-sel teroris ke Eropa, para pemimpin Eropa menenangkan dan berdamai dengan Iran, pada minggu yang sama sel-sel teroris akan melakukan operasi mereka, yang kami bantu menggagalkan," katanya.
"Ini tidak bisa diterima," tambahnya seperti dikutip dari Xinhua, Kamis (13/9/2018).
Berbicara pada awal pertemuan kabinet mingguannya, pemimpin hawkish Israel itu meminta para pemimpin dunia untuk bersatu dalam perang melawan apa yang disebutnya sebagai organisasi teroris.
"Apa yang kami lihat adalah bahwa sementara Iran mengirim sel-sel teroris ke Eropa, para pemimpin Eropa menenangkan dan berdamai dengan Iran, pada minggu yang sama sel-sel teroris akan melakukan operasi mereka, yang kami bantu menggagalkan," katanya.
"Ini tidak bisa diterima," tambahnya seperti dikutip dari Xinhua, Kamis (13/9/2018).
Pemimpin
Israel itu mengatakan bahwa waktunya telah tiba bagi pemerintah Barat
untuk bergabung dengan upaya yang kuat dan jelas terhadap Iran oleh
pemerintah Amerika Serikat (AS) yang dipimpin oleh Presiden Donald
Trump.
Israel melihat Iran sebagai ancaman utama dan telah melakukan lusinan serangan udara terhadap sasaran-sasaran Iran di Suriah selama beberapa tahun terakhir.
Netanyahu adalah lawan vokal dari perjanjian nuklir bersejarah pada 2015 lalu yang ditandatangani oleh enam kekuatan besar dunia dengan Iran, yang bertujuan untuk membatasi program nuklir Iran. Tetapi Trump kemudian menarik AS keluar dari kesepakatan pada bulan Mei, sementara memberlakukan kembali sanksi ekonomi terhadap Iran.
Israel melihat Iran sebagai ancaman utama dan telah melakukan lusinan serangan udara terhadap sasaran-sasaran Iran di Suriah selama beberapa tahun terakhir.
Netanyahu adalah lawan vokal dari perjanjian nuklir bersejarah pada 2015 lalu yang ditandatangani oleh enam kekuatan besar dunia dengan Iran, yang bertujuan untuk membatasi program nuklir Iran. Tetapi Trump kemudian menarik AS keluar dari kesepakatan pada bulan Mei, sementara memberlakukan kembali sanksi ekonomi terhadap Iran.
Credit sindonews.com
Israel Hancurkan Pondok Demonstran Palestina di Tepi Barat
Israel menghancurkan pondok-pondok aktivis
Palestina di Khan al-Ahmar, desa suku Bedouin di Tepi Barat yang telah
digusur pemerintah. (Reuters/Mussa Qawasma)
Beberapa sumber Reuters mengatakan bahwa tentara Israel tiba sebelum matahari terbit pada Kamis (13/9) dan menghancurkan gubuk-gubuk yang dibangun para demonstran, tapi tak menyentuh tempat berkemah penduduk Bedouin.
Seorang juru bicara tentara Israel menyatakan bahwa ia tidak bisa memberi informasi apa pun.
Lima gubuk yang dihancurkan ini dibangun oleh aktivis dari kelompok HAM dan otoritas Palestina yang didukung Barat untuk membantu komunitas Bedouin.
Desa Khan al-Ahmar sendiri terletak dekat jalan penghubung yang melewati Tepi Barat, dari Yerusalem hingga ke Laut Mati.
Rencana Israel untuk menggusur desa dan memindahkan 180 penduduk Bedouin dikecam warga Palestina dan beberapa negara Eropa, yang mengkhawatirkan dampak pada penduduk dan harapan perdamaian.
Suku Bedouin selama ini hidup berpindah-pindah sambil menggembalakan hewan ternak mereka.
Warga Palestina menganggap penggusuran ini sebagai bagian dari rencana Israel untuk menciptakan permukiman yang bakal memisahkan Yerusalem Timur dari Tepi Barat.
Selama ini, Israel dan Palestina memperebutkan wilayah Yerusalem Timur untuk menjadi ibu kota mereka.
Pekan lalu, Mahkamah Agung menolak petisi untuk mencegah penggusuran ini, mendukung otoritas yang menyatakan bahwa desa itu dibangun tanpa izin.
Namun, warga Palestina menyatakan bahwa dokumen-dokumen sangat sulit didapatkan.
Credit cnnindonesia.com
4 Sikap Amerika Serikat Terhadap Palestina di Masa Donald Trump
CB, Jakarta - Menjabatnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat ikut mengubah haluan hubungan AS dengan Palestina, di mana AS selalu maju untuk setiap perundingan konflik Palestina-Israel.
Namun alih-alih sebagai penengah yang netral, Trump membuat sikap AS terhadap Palestina berat sebelah, sebut saja pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel, ketika Trump tidak menggunakan "hak pengabaian" yang telah dikesampingkan pendahulunya atas status Yerusalem, hingga keputusan memotong bantuan badan PBB yang mengurus pengungsi Palestina. Berikut ini sikap-sikap AS di bawah kepemimpinan Trump terhadap Palestina.
1. Menutup Kantor Perwakilan PLO
Kantor Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Washington, AS, 19 November 2017. [REUTERS / Yuri Gripas]
Pada Senin 10 September 2018, Kemendagri AS mengumumkan menutup kantor perwakilan Organisasi Pembebasan Palestina atau Palestinian Liberation Organization (PLO) di Washington DC.
"Kami telah mengizinkan kantor PLO untuk melakukan operasi yang mendukung tujuan mencapai perdamaian abadi dan komprehensif antara Israel dan Palestina sejak berakhirnya kesepakatan sebelumnya pada November 2017," kata pernyataan resmi Kemendagri AS, seperti dilaporkan Aljazeera, 12 September 2018.
AS menyebut PLO telah mengecam rencana perdamaian AS yang belum mereka lihat dan menolak untuk terlibat dengan pemerintah AS sehubungan dengan upaya perdamaian dan sebaliknya.
John Bolton, penasihat keamanan nasional AS, seperti dilansir dari Reuters mengatakan kantor PLO di Washington ditutup karena kekhawatiran tentang upaya Palestina untuk mendorong penyelidikan Pengadilan Kejahatan Internasional terhadap Israel.
Bolton yakin penutupan kantor PLO di Washington tidak akan menutup pintu pada rencana perdamaian Arab-Israel yang telah lama ditunda.
Sebagai tanggapan penutupan ini, Otoritas Palestina (PA) mengatakan langkah itu akan memungkinkan Israel melanjutkan kebijakan mereka terhadap rakyat dan tanah Palestina.
"Ini adalah deklarasi perang melawan upaya perdamaian ke negara kita dan sekitarnya," juru bicara Palestina, Yousef al-Mahmoud.
Sekretaris Jenderal PLO Saeb Erekat mengatakan keputusan itu adalah penegasan lain dari kebijakan pemerintah Trump untuk secara kolektif menghukum rakyat Palestina, termasuk dengan memotong dukungan keuangan untuk layanan kemanusiaan termasuk kesehatan dan pendidikan.
Namun alih-alih sebagai penengah yang netral, Trump membuat sikap AS terhadap Palestina berat sebelah, sebut saja pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel, ketika Trump tidak menggunakan "hak pengabaian" yang telah dikesampingkan pendahulunya atas status Yerusalem, hingga keputusan memotong bantuan badan PBB yang mengurus pengungsi Palestina. Berikut ini sikap-sikap AS di bawah kepemimpinan Trump terhadap Palestina.
1. Menutup Kantor Perwakilan PLO
Kantor Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Washington, AS, 19 November 2017. [REUTERS / Yuri Gripas]
Pada Senin 10 September 2018, Kemendagri AS mengumumkan menutup kantor perwakilan Organisasi Pembebasan Palestina atau Palestinian Liberation Organization (PLO) di Washington DC.
"Kami telah mengizinkan kantor PLO untuk melakukan operasi yang mendukung tujuan mencapai perdamaian abadi dan komprehensif antara Israel dan Palestina sejak berakhirnya kesepakatan sebelumnya pada November 2017," kata pernyataan resmi Kemendagri AS, seperti dilaporkan Aljazeera, 12 September 2018.
AS menyebut PLO telah mengecam rencana perdamaian AS yang belum mereka lihat dan menolak untuk terlibat dengan pemerintah AS sehubungan dengan upaya perdamaian dan sebaliknya.
John Bolton, penasihat keamanan nasional AS, seperti dilansir dari Reuters mengatakan kantor PLO di Washington ditutup karena kekhawatiran tentang upaya Palestina untuk mendorong penyelidikan Pengadilan Kejahatan Internasional terhadap Israel.
Bolton yakin penutupan kantor PLO di Washington tidak akan menutup pintu pada rencana perdamaian Arab-Israel yang telah lama ditunda.
Sebagai tanggapan penutupan ini, Otoritas Palestina (PA) mengatakan langkah itu akan memungkinkan Israel melanjutkan kebijakan mereka terhadap rakyat dan tanah Palestina.
"Ini adalah deklarasi perang melawan upaya perdamaian ke negara kita dan sekitarnya," juru bicara Palestina, Yousef al-Mahmoud.
Sekretaris Jenderal PLO Saeb Erekat mengatakan keputusan itu adalah penegasan lain dari kebijakan pemerintah Trump untuk secara kolektif menghukum rakyat Palestina, termasuk dengan memotong dukungan keuangan untuk layanan kemanusiaan termasuk kesehatan dan pendidikan.
2. Menghentikan Bantuan kepada Palestina
Seorang pria Palestina membawa karung tepung di luar pusat distribusi makanan PBB di kamp pengungsi Al-Shati di Kota Gaza, 17 Januari 2018. AS adalah donor terbesar (U.N. Relief and Welfare Agency) UNRWA selama beberapa dekade. REUTERS/Mohammed Salem
Sebelumnya Amerika Serikat adalah pendonor bantuan keuangan terbesar bagi Palestina, di mana bantuan keuangan AS menyentuh hampir setiap aspek kehidupan di wilayah Palestina.
Baru-baru ini Amerika Serikat membekukan pendanaan sebesar US$ 25 juta atau Rp 372 miliar (kurs Rp 14.882) untuk rumah sakit Palestina di Yerusalem timur sebagai hukuman untuk Otoritas Palestina karena menolak berpartisipasi dalam upaya perdamaiannya.
Dilansir dari Jerusalem Post, seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS mengkonfirmasi rencana untuk mengalihkan dana tersebut ke sektor prioritas.
Jaringan Rumah Sakit Yerusalem Timur, yang terdiri dari enam rumah sakit, sebelumnya rutin menerima bantuan AS.
Seorang pejabat Palestina mengatakan akibat pemotongan dana rumah sakit, Ramallah akan menggandakan boikotnya terhadap pemerintah dan rencana perdamaian yang tertunda.
"Kebijakan AS yang baru bertujuan untuk melikuidasi Palestina dengan dalih palsu dan tidak masuk akal melalui proposal apa yang disebutnya "Kesepakatan Abad Ini", kata Menteri Luar Negeri Palestina, seperti dikutip dari kantor berita Palestina, Wafa.
Sebelumnya pada 31 Agustus, seperti dikutip dari Associated Press, Amerika Serikat juga mengumumkan tidak akan lagi melakukan pendanaan lebih lanjut kepada United Nations Relief and Works Agency (UNRWA), badan PBB yang mengurus pengungsi Palestina.
Keputusan ini memangkas hampir US$ 300 juta atau Rp 4,4 triliun (Kurs Rp 14.758) dari bantuan yang direncanakan.
Amerika Serikat telah menyumbang US$ 60 juta (Rp 885 miliar) kepada UNRWA pada Januari, menahan US$ 65 juta (Rp 958 miliar) lainnya, dari yang dijanjikan sebesar US$ 365 juta (Rp 5,3 triliun) untuk tahun ini. Jumlah yang tersisa, yakni sekitar US$ 290 juta, (Rp 4,2 triliun) belum dialokasikan.
3. Menawarkan Proposal Perdamaian Palestina-Israel
Presiden AS Donald Trump dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas dalam pertemuan di Istana Kepresidenan di Bethlehem, 23 Mei 2017. REUTERS/Jonathan Ernst
Donald Trump membentuk tim khusus untuk menyusun kebijakan Timur Tengah terutama untuk proposal perdamaian Israel-Palestina yang dia sebut akan menjadi "Kesepakatan Abad Ini".
DIlaporkan Associated Press, Dewan Keamanan Nasional telah berkoordinasi dengan lembaga lain untuk bergabung dengan tim, yang akan bekerja untuk rencana perdamaian Palestina-Israel. Donald Trump sendiri telah menunjuk dua petinggi pemerintahan, yakni menantunya Jared Kushner, yang menjadi delegasi AS untuk Timur Tengah dan Jason Greenblatt, penasihat senior kepresidenan.
Tim yang dibentuk akan mengatur presentasi publik menganai rencana perdamaian dan negosiasi yang mungkin terjadi. Tim ini akan terdiri dari tiga unit, yang pertama akan berkonsentrasi pada rincian politik dan keamanan, unit kedua fokus pada ekonomi yang signifikan, dan ketiga pada komunikasi strategis.Tim perdamaian Presiden Amerika Serikat ini dilaporkan menawarkan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, gagasan untuk membentuk konfederasi Palestina-Yordania.
Namun Mahmoud Abbas mengatakan dia mengakui minatnya dalam proyek semacam itu, tetapi hanya jika Israel menjadi bagian konfederasi.
Konfederasi Palestina-Yordania telah disarankan oleh beberapa orang di Israel sebagai cara untuk menghindari pemberian status negara penuh kepada warga Palestina. Usulan itu juga akan memungkinkan Israel menghindari tanggung jawab atas sekitar 3,5 juta warga Palestina di Tepi Barat.
Namun jawaban Mahmoud Abbas diyakini sebagai isyarat penolakan terhadap usulan tersebut, karena Israel tidak akan tertarik bergabung dengan konfederasi bersama Yordania.
4. Akui Yerusalem sebagai Ibukota Israel
Ivanka Trump, menyaksikan pembukaan kedutaan besar AS di Yerusalem, 14 Mei 2018. REUTERS/Ronen Zvulun
Presiden Donald Trump pada 6 Desember 2017 mengumumkan keputusan mengejutkan dengan mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel, yang membuat marah dunia Arab dan mayoritas masyarakat Internasional.
Trump juga mengumumkan memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Status Yerusalem, rumah bagi situs suci bagi Islam, Yahudi, dan Kristen, adalah salah satu hambatan terbesar untuk mencapai kesepakatan damai antara Israel dan Palestina.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji pengumuman Trump sebagai momen bersejarah, tetapi sekutu dekat AS yang paling dekat pun seperti Inggris dan Prancis mengecam putusan ini.Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan Amerika Serikat telah mencopot sendiri perannya sebagai mediator dalam upaya perdamaian.
Komunitas internasional tidak mengakui kedaulatan Israel atas seluruh kota Yerusalem, dan meyakini statusnya harus diselesaikan dalam negosiasi.
Keputusan Yerusalem Trump memenuhi janji kampanye akan menyenangkan kaum konservatif dan evangelis Partai Republik yang membentuk bagian yang cukup besar dari dukungan domestiknya.
Israel menganggap Yerusalem sebagai ibukota yang diimpikan dan ingin semua kedutaan negara lain di sana. Palestina ingin Yerusalem menjadi ibukota negara merdeka mereka yang di sektor timur kota, yang direbut Israel dalam perang Timur Tengah 1967, yang didukung oleh Amerika Serikat.
Credit tempo.co
RI-Vietnam Teken Kesepakatan Soal Pencegahan Pencurian Ikan
HANOI
- Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Vietnam dilaporkan telah
menandatangi nota kesepakahaman mengenai pencurian ikan atau IUU
Fishing. Penandatangan ini dilakukan saat Presiden Indonesia, Joko
Widodo melakukan kunjungan kerja ke Hanoi.
"Kemarin kita bersama-sama menandatangani MoU IUU Fishing, jadi ada secara paralel kita kerjakan negosiasinya," kata Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi dalam sebuah pernyataan pada Rabu (12/9).
Dia lalu menuturkan, berdasarkan nota kesepakahaman itu, untuk jangka pendek ada kebutuhan bagi kedua negara untuk mengelola bersama hasil laut dengan baik. Selain itu, adanya kebutuhan untuk mengurangi insiden di laut.
Retno juga menyatakan, kedua negara turut menandatangani rencana aksi yang kedua selama lima tahun ke depan, untuk pengembangan hubungan dua negara. Dirinya menjelaskan Indonesia dan Vietnam sudah memiliki kemitraan stategis sejak tahun 2013.
"Pada tahun itu, sudah langsung ada rencana aksi sampai 2018. Pada saat saya bertemu Menlu Vietnam, saya sampaikan sebaiknya kita siapkan rencana aksi lanjutan untuk lima tahun ke depan," ungkapnya.
Diplomat senior Indonesia itu menambahkan, tim teknis dari kedua negara berusaha menyelesaikan rencana aksi lima tahun ke depan. "Hasilnya, sudah ditandatangani kemarin saat pertemuan kedua presiden," tukasnya.
Credit sindonews.com
Jepang Berhasil Menguji Roket Interceptor
TOKYO
- Sebuah kapal perang Jepang, menggunakan sistem anti-rudal berbasis
kapal Amerika Serikat (AS), berhasil mencegat dan menghancurkan rudal
balistik yang masuk di atas Samudra Pasifik Selasa malam. Demikian bunyi
pernyataan Badan Pertahanan Rudal Jepang.
Penghancur rudal kelas Atago yang diperbarui milik Pasukan Bela Diri Maritim Jepang berhasil mendeteksi dan melacak rudal balistik sederhana dari Fasilitas Rudal Pasifik di Baking Sands, Kauai, Hawaii. Menanggapi ancaman tersebut, Aegis Weapon System yang ada di kapal melacaknya dan meluncurkan rudal Standard Missile-3 Block IB yang mencegatnya di tengah penerbangan.
"Keberhasilan ini memberi keyakinan pada kemampuan masa depan bagi Jepang untuk mengalahkan ancaman yang berkembang di kawasan itu," kata Direktur Pertahanan Rudal Jepang, Letnan Jenderal Sam Greaves, seperti dikutip dari Business Insider, Kamis (13/9/2018).
Pernyataan itu tampaknya merujuk pada gudang senjata rudal balistik di Beijing dan program rudal Pyongyang, yang ditunda oleh rezim setelah pembicaraan Trump-Kim serta yang telah terlibat uji coba rudal balistik di atas Jepang.
Sebelumnya
Pentagon, dalam laporan tentang kekuatan militer China tahun 2018,
menyatakan China sedang mengembangkan dan menguji beberapa varian baru
rudalnya. China juga mengembangkan metode untuk menghadapi pertahanan
rudal balistik.
"Kami berkomitmen untuk membantu pemerintah Jepang dalam meningkatkan kemampuan pertahanan rudal nasionalnya terhadap ancaman yang muncul," kata Greaves.
AS dan Jepang bersama-sama mengembangkan rudal pencegat lain yaitu SM-3 Blok IIA, tetapi pengujiannya telah sedikit terlambat. Sistem rudal ini telah diuji sebanyak tiga kali sejak awal tahun 2017, dan hanya ada satu intercept yang berhasil.
Badan Pertahanan Rudal menyebut tes pada Senin ini sebagai tonggak penting dalam kerja sama yang meningkat antara Jepang dan AS di bidang pertahanan rudal.
Credit sindonews.com
Putin Tantang Jepang Damai Tanpa Syarat Tahun ini
Presiden Putin mengatakan Rusia dan Jepang
bisa menandatangani kesepakatan damai pada akhir ini. (Donat
Sorokin/TASS Host Photo Agency/Pool via Reuters)
Usul tiba-tiba Putin ini diajukan hanya dua hari setelah dia mengatakan perebutan wilayah kedua negara itu akan sulit diselesaikan dalam waktu dekat.
Perselisihan antara Rusia dan Jepang berpusat di empat pulau paling selatan di rangkaian kepulaian Kuril. Keempat pulau itu diduduki oleh Uni Soviet di akhir Perang Dunia II pada 1945 namun sekarang diklaim milik Jepang.
Perselisihan ini membuat kedua negara tidak mau menandatangani satu kesepakatan damai.
"Kami sudah mencoba menyelesaikan perselisihan wilayah selama 70 tahun. Kami sudah berunding selama 70 tahun," kata Putin dalam forum ekonomi di Vladivostok, Rabu (12/9) yang juga dihadiri oleh Perdana Menteri Jepang dan Presiden China.
"Shinzo mengatakan, 'Mari ubah pendekatan kita' Ayo! Mari capai satu kesepakatan damai, tidak sekarang tetapi pada akhir tahun tanpa syarat," kata Putin yang disambut dengan tepuk tangan meriah peserta.
"Ini bukan main-main," tambah Putih yang mengisyaratkan bahwa kedua negara bertekad untuk menyelesaikan perselisihan wilayah sesuai dengan kesepakatan damai.
Putin mengatakan penyelesaian dengan kesepakatan semacam ini akan menciptakan suasana yang lebih baik dan membuat kedua negara "terus berusaha menyelesaikan masalah lain seperti teman."
"Bagi saya hal ini akan memfasilitasi solusi bagi semua masalah yang tidak bisa kita selesaikan dalam 70 tahun terakhir."
Sementara itu, perdana menteri Jepang mengatakan kedua negara "memiliki satu tugas bagi generasi mendatang."
"Mari kita berjalan bersama dengan memperhatikan pertanyaan 'Jika tidak sekarang, kapan?' dan 'Jika bukan kita, siapa?'" kata Abe yang berpidato sebelum Putin.
"Kami berdua sama-sama sadar hal itu tidak akan mudah."
Putin tampaknya berupaya mengubur isyarat bahwa perselisihan kedua negara akan bisa diselesaikan dalam waktu dekat.
"Sangat naif untuk berpikir bahwa hal itu bisa diselesaikan dengan cepat," kata Putin setelah bertemu dengan Abe di sela-sela forum ekonomi itu, Senin (10/9).
Namun, sejumlah diplomat mengatakan usul itu tidak akan bisa diterapkan.
Rusia
merebut empat pulau yang terletak di sebelah utara Hokkaido pada 1945
di penghujung Perang Dunia II. (Reuters/Issei Kato/File Photo)
|
"Ini disebut memancing. Putin tidak mengharapkan apapun," kata Kunadze kepda radio Echo Moskow.
Dia mengindikasikan bahwa Abe tidak akan pernah menerima kesepakatan yang bisa membunuh karir politiknya.
Putin dan Abe sudah bertemu berkali-kali dalam beberapa tahun belakangan yang bertujuan mencari jalan keluar atas kepulauan yang di Jepang disebut sebagau Wilayah Utara.
Kedua negara telah melakukan berbagai proyek ekonomi di kepulauan itu seperti peternakan ikan dan karang, energi tenaga angin dan wisata.
Sejak tahun lalu, Tokyo dan Moskow juga menyepakati penerbangan pesawat carter bagi bekas penghuni pulau itu yang ingin mengunjungi makam keluarga mereka.
Para pejabat kementerian luar negeri Jepang dan Rusia mengatakan upaya mencapai kesepakatan baru masih terus berjalan seperti biasa.
"Pemerintah akan terus merundingkan prinsip-prinsip dasar yang akan ditandatangani sebagai traktat perdamaian setelah mencapai kata sepakat soal sebutan Kepulauan Empat UTara ini," kata menteri kabinet Jepang, Yoshihide Suga.
"Posisi ini tidak berubah."
Di Moskow, wakil menlu Igor Morgulov mengatakan kepada kantor berita Rusia bwha pengumuman Putin tidak perlu diikuti dengan perubahan format perundingan yang sekarang berjalan.
Kepulauan Kurils, sebelah utara pulau Hokkaido, dikuasi oleh Moskow sejak tentara Uni Soviet merebutnya di penghujung Perang Dunia II.
Keempat pulau itu oleh Rusia diberi nama Iturup, Shikotan, Habomai dan Kunashir.
Pendahulu Putin, Dmitry Medvedev, pada 2010 menjadi pemimpin Rusia yang berkunjung ke wilayah itu. Langkah ini menyebabkan Tokyo marah besar.
Credit cnnindonesia.com
Pemimpin Kamboja minta dunia tidak campuri politik Indochina
PM Kamboja, Hun Sen (Reuters)
Hanoi (CB) - Perdana Menteri Kamboja Hun Sen pada Rabu
menyatakan negara di luar Indochina terlalu kritis terhadap politik di
kawasan tersebut dan bahwa wilayah itu harus dibiarkan memecahkan
masalahnya.
Dalam pidato bersama pemimpin lain kawasan itu, Hun Sen menunjuk kecaman asing terhadap pemilihan umum negaranya baru-baru ini, yang dilihat banyak orang sebagai lelucon setelah partai oposisi utama dibubarkan. Ia juga mengutip kecaman dunia atas kekerasan terhadap suku Rohingya di Myanmar.
"Negara di luar kawasan ini selalu mengkritik kami dan memberitahu kami yang harus dilakukan," kata Hun Sen di diskusi panel dengan pemimpin dari Myanmar, Thailand, Vietnam dan Laos di Forum Ekonomi Dunia tentang ASEAN di Hanoi.
"Saya mengangkat masalah ini bukan sebagai pesan untuk negara tertentu, tapi saya ingin mengatakan bahwa negara Mekong ini korban politik. Jadi, saya minta orang luar kawasan ini, yang tidak tahu tentang masalah, membiarkan kami menyelesaikan masalah kami," katanya.
Partai Rakyat Kamboja Hun Sen merebut semua 125 kursi parlemen dalam pemilihan umum pada Juli, yang Perserikatan Bangsa-Bangsa dan beberapa negara Barat katakan cacat karena antara lain tiada oposisi mumpuni.
Oposisi Partai Penyelamatan Bangsa Kamboja (CNRP) dibubarkan pada akhir tahun lalu menjelang pemilihan umum tersebut.
Hun Sen juga menyatakan Myanmar, yang tentaranya dituduh Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan pembantaian dan pemerkosaan bergerombol terhadap warga Rohingya dengan niat pemunahan, salah dipahami.
Myanmar membantah tuduhan melakukan kekejaman, dengan menyatakan tentara melakukan tindakan sah terhadap pemberontak.
"Ia dituduh melakukan pemunahan, tapi apakah Anda semua mengerti tentang Myanmar? Apakah Anda tahu tentang Myanmar? Mereka harus menyelesaikan banyak masalah berat dalam kaitan dengan keamanan," demikian Reuters.
Dalam pidato bersama pemimpin lain kawasan itu, Hun Sen menunjuk kecaman asing terhadap pemilihan umum negaranya baru-baru ini, yang dilihat banyak orang sebagai lelucon setelah partai oposisi utama dibubarkan. Ia juga mengutip kecaman dunia atas kekerasan terhadap suku Rohingya di Myanmar.
"Negara di luar kawasan ini selalu mengkritik kami dan memberitahu kami yang harus dilakukan," kata Hun Sen di diskusi panel dengan pemimpin dari Myanmar, Thailand, Vietnam dan Laos di Forum Ekonomi Dunia tentang ASEAN di Hanoi.
"Saya mengangkat masalah ini bukan sebagai pesan untuk negara tertentu, tapi saya ingin mengatakan bahwa negara Mekong ini korban politik. Jadi, saya minta orang luar kawasan ini, yang tidak tahu tentang masalah, membiarkan kami menyelesaikan masalah kami," katanya.
Partai Rakyat Kamboja Hun Sen merebut semua 125 kursi parlemen dalam pemilihan umum pada Juli, yang Perserikatan Bangsa-Bangsa dan beberapa negara Barat katakan cacat karena antara lain tiada oposisi mumpuni.
Oposisi Partai Penyelamatan Bangsa Kamboja (CNRP) dibubarkan pada akhir tahun lalu menjelang pemilihan umum tersebut.
Hun Sen juga menyatakan Myanmar, yang tentaranya dituduh Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan pembantaian dan pemerkosaan bergerombol terhadap warga Rohingya dengan niat pemunahan, salah dipahami.
Myanmar membantah tuduhan melakukan kekejaman, dengan menyatakan tentara melakukan tindakan sah terhadap pemberontak.
"Ia dituduh melakukan pemunahan, tapi apakah Anda semua mengerti tentang Myanmar? Apakah Anda tahu tentang Myanmar? Mereka harus menyelesaikan banyak masalah berat dalam kaitan dengan keamanan," demikian Reuters.
Credit antaranews.com
Presiden Duterte Menantang Militer Filipina Lakukan Kudeta
CB, Jakarta - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte,
menantang para prajuritnya untuk melakukan pemberontakan jika mereka
tidak senang dengan kepemimpinannya. Duterte mengatakan anggota militer
Filipina bebas bergabung dengan pengkritiknya di kongres, Senator
Antonio Trillanes.
"Lakukan pemberontakan atau revolusi atau apalah namanya. Jika kalian lebih bahagia dengan Trillanes, maka kalian sebaliknya bisa mendukung dia. Anda bebas untuk melakukan hal itu, saya mendorong Anda," kata Duterte, seperti dikutip dari situs RT.com, Rabu, 12 September 2018.
Ekspresi Presiden Filipina, Rodrigo Duterte saat mendeklarasikan pembebasan kota Marawi, Filipina, 17 Oktober 2017. Militer Filipina berhasil membebaskan Marawi setelah hampir 5 bulan dikuasai kelompok militan Maute. AP Photo/Bullit Marquez
Pernyataan Duterte itu disampaikan setelah dia membantalkan pemberian amnesti kepada Trillanes. Sebelum menjadi anggota senat Filipina, Trillanes adalah mantan anggota militer Angkatan Laut Filipina yang pernah ikut melakukan pemberontakan pada pemerintahan di masa lalu.
Duterte telah memutuskan agar Trillanes ditahan. Dia pun telah meminta Departemen Kehakiman dan Angkatan Bersenjata Filipina untuk memulai lagi proses pengadilan terhadapnya. Trillanes dan beberapa ahli hukum mengatakan tindakan Duterte ini akan menciderai konstitusi negara.
Duterte beralasan pembatalan pemberian amnesti kepada Trillanes karena dia dinilai gagal mengajukan permohonan pengampunan secara formal dan mengaku bersalah atas keterlibatannya dalam percobaan kudeta sebelumnya. Namun alasan Duterte itu disanggah oleh Trillanes. Untuk memperkuat dukungan pada kasusnya, Trillanes telah menggunakan laporan baru dan dokumen dari Kementerian Pertahanan Filipina. Dia pun sudah meminta Mahkamah Agung untuk menyatakan tindakan Duterte itu ilegal.
Trillanes dalam politik Filipina sudah lama dikenal sebagai musuh bebuyutan Duterte. Dia menuding Duterte sebagai presiden yang telah melakukan korupsi besar-besaran dan terlibat dalam perdagangan narkoba. Duterte menyangkal seluruh tuduhan tersebut.
"Lakukan pemberontakan atau revolusi atau apalah namanya. Jika kalian lebih bahagia dengan Trillanes, maka kalian sebaliknya bisa mendukung dia. Anda bebas untuk melakukan hal itu, saya mendorong Anda," kata Duterte, seperti dikutip dari situs RT.com, Rabu, 12 September 2018.
Ekspresi Presiden Filipina, Rodrigo Duterte saat mendeklarasikan pembebasan kota Marawi, Filipina, 17 Oktober 2017. Militer Filipina berhasil membebaskan Marawi setelah hampir 5 bulan dikuasai kelompok militan Maute. AP Photo/Bullit Marquez
Pernyataan Duterte itu disampaikan setelah dia membantalkan pemberian amnesti kepada Trillanes. Sebelum menjadi anggota senat Filipina, Trillanes adalah mantan anggota militer Angkatan Laut Filipina yang pernah ikut melakukan pemberontakan pada pemerintahan di masa lalu.
Duterte telah memutuskan agar Trillanes ditahan. Dia pun telah meminta Departemen Kehakiman dan Angkatan Bersenjata Filipina untuk memulai lagi proses pengadilan terhadapnya. Trillanes dan beberapa ahli hukum mengatakan tindakan Duterte ini akan menciderai konstitusi negara.
Duterte beralasan pembatalan pemberian amnesti kepada Trillanes karena dia dinilai gagal mengajukan permohonan pengampunan secara formal dan mengaku bersalah atas keterlibatannya dalam percobaan kudeta sebelumnya. Namun alasan Duterte itu disanggah oleh Trillanes. Untuk memperkuat dukungan pada kasusnya, Trillanes telah menggunakan laporan baru dan dokumen dari Kementerian Pertahanan Filipina. Dia pun sudah meminta Mahkamah Agung untuk menyatakan tindakan Duterte itu ilegal.
Trillanes dalam politik Filipina sudah lama dikenal sebagai musuh bebuyutan Duterte. Dia menuding Duterte sebagai presiden yang telah melakukan korupsi besar-besaran dan terlibat dalam perdagangan narkoba. Duterte menyangkal seluruh tuduhan tersebut.
Credit tempo.co
Langganan:
Postingan (Atom)