CUPUMA

Rabu, 05 September 2018

Serangan Orang Dalam Kembali Tewaskan Tentara AS

KABUL - Satu orang anggota pasukan koalisi yang dipimpin Amerika Serikat (AS) menyusul serangan orang dalam di Afghanistan timur awal pekan ini. Serangan tersebut juga melukai seorang tentara lainya.

"Pengorbanan anggota dinas kami, yang mengajukan diri untuk misi ke Afghanistan untuk melindungi negaranya, adalah kerugian tragis bagi semua yang tahu dan semua yang sekarang tidak akan pernah mengenalnya," kata Jenderal Scott Miller, komandan Resolute Support (RS) dan Pasukan AS-Afghanistan, dalam sebuah pernyataan.

"Informasi tambahan akan dirilis sebagaimana mestinya dan tentara yang terluka itu dalam kondisi stabil," menurut pernyataan itu seperti dikutip dari Xinhua, Selasa (4/9/2018).

Kematian terakhir menjadikan jumlah pasukan AS yang tewas di Afghanistan sejak Januari tahun ini menjadi 6 orang.

Kejadian seperti ini juga terjadi di masa lalu ketika tentara Afghanistan "mengarahkan" senjata mereka melawan pasukan koalisi. Gerilyawan Taliban sebagian besar mengaku bertanggung jawab atas serangan orang dalam ini.

Pada 7 Juli, seorang tentara AS tewas dan dua lainnya terluka dalam insiden serupa di provinsi Uruzgan selatan.

Pasukan NATO dan AS menyelesaikan misi tempur mereka di Afghanistan pada akhir 2014, setelah 13 tahun kehadiran militer di negara itu.

Namun, sekitar 16.000 pasukan asing tetap di Afghanistan untuk membantu pasukan negara itu di bidang pelatihan, memberi nasihat dan mendukung mereka dalam perang melawan pemberontak.

Credit sindonews.com

Rebutan Kerang dengan Inggris, Prancis Siap Kerahkan Kapal Perang

PARIS - Militer Paris siap mengerahkan kapal perang untuk intervensi konflik antara nelayan Prancis dan Inggris terkait sengketa penangkapan kerang di Teluk Seine. Media Barat menjuluki sengketa ini dengan sebutan "Perang Kerang".

Paris dan London dilaporkan akan mengadakan pembicaraan terkait sengketa penangkapan kerang di antara nelayan kedua negara. Pembicaraan itu diharapkan dapat menemukan solusi untuk mencegah bentrokan lebih lanjut antar-nelayan.

Ancaman intervensi militer disampaikan Menteri Pertanian Prancis Stephane Travert. Menurutnya, Angkatan Laut Prancis siap untuk intervensi dalam perselisihan nelayan kedua negara.

"Kami tidak bisa terus seperti ini, kami tidak dapat terus melakukan pertempuran seperti itu. Angkatan Laut Prancis siap untuk masuk jika lebih banyak bentrokan pecah, serta melakukan pemeriksaan," kata Travert, seperti dikutip dari Reuters, Rabu (5/9/2018).

Menteri Travert menambahkan bahwa dia sudah membahas situasi ini dengan rekannya dari Inggris. Pembicaraan yang melibatkan pihak-pihak akan diadakan pada hari Rabu.

Pada Selasa lalu, sekitar 40 kapal nelayan Prancis berusaha mencegah lima kapal Inggris berukuran besar yang hendak menangkap ikan dan kerang di Teluk Seine. Kapal-kapal Inggris terbakar setelah dilempari bom.

Perselisihan itu pecah karena para nelayan Prancis menuduh para nelayan Inggris menangkap kerang secara tidak adil di Teluk Seine.

Sedangkan para nelayan Prancis kecewa karena dilarang melakukan penangkapan kerang di daerah tersebut antara 15 Mei hingga 1 Oktober setiap tahun. Alasannya, agar populasi kerang pulih. Mereka kecewa karena larangan itu tidak berlaku bagi para nelayan Inggris.

Credit sindonews.com

Katalunya Kembali Kampanye Merdeka dari Spanyol

Walikota dari kota-kota di negara bagian Katalunya mengangkat tongkat di gedung parlemen lokal Katalunya setelah hasil voting memenangkan keputusan untuk memisahkan diri dari Spanyol

Foto: Manu Fernandez/AP

Pemimpin Katalunya menolak tawaran otonomi dari Spanyol.

CB, BARCELONA – Pemimpin Katalunya Quim Torra akan meluncurkan kembali kampanye pemisahan diri dengan Spanyol. Ia menolak tawaran Pemerintah Spanyol untuk menggelar referendum mengenai otonomi yang lebih besar untuk wilayahnya.

Sumber-sumber di pemerintahan Katalunya mengatakan Torra akan menuntut referendum baru mengenai kemerdekaan wilayahnya. Hal itu akan diutarakan Torra pada Selasa (4/9) malam dalam ceramahnya yang berjudul “Our Moment”.

Ceramah tersebut dilakukan menjelang peringatan “Diada” atau hari nasional Katalan yang jatuh sepekan lagi. Diada biasa diperingati dengan melakukan aksi damai di jalanan sambil menyuarakan keinginan untuk memisahkan diri dengan Spanyol.

Pada Senin kemarin, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengusulkan referendum mengenai otonomi Katalunya yang lebih besar. Namun ia dengan tegas menyisihkan referendum tentang kemerdekaan atau upata sepihak Katalunya memisahkan diri dari Spanyol.

Ketua parlemen Katalan yang pro-kemerdekaan, Roger Torrent, mengatakan usulan Sanchez untuk menggelar referendum otonomi yang lebih besar tidak akan diterima. “Sebuah referendum tentang penentuan nasib sendiri adalah apa yang mayoritas orang Katalan inginkan dan itulah yang harus kita hadiri,” ujar Torrent dalam sebuah wawancara radio.

Katalunya telah menggelar referendum kemerdekaan pada Oktober 2017. Kala itu, situasi cukup tegang karena aparat keamanan Spanyol berusaha menutup tempat pemungutan suaran dan membubarkan massa yang hendak memberikan suaranya. Kendati demikian, pemungutan suara tetap berlangsung.

Hasil referendum itu menunjukkan lebih sekitar 90 persen warga Katalunya menghendaki agar mereka memisahkan diri dari Spanyol. Kala itu, pemimpin Katalunya Carles Puigdemont tidak mendeklarasikan kemerdekaan wilayahnya secara tegas dan eksplisit. Dia justru menggunakan hasil referendum untuk bernegosiasi dengan Madrid.

Namun, Pemerintah Spanyol enggan meladeni Puigdemont karena menganggap referendum kemerdekaan itu adalah ilegal. Setelah tarik menarik, parlemen Katalunya akhirnya memutuskan mendeklarasikan kemerdekaan wilayah tersebut.

Pascadeklarasi, Pemerintah Spanyol segera mengaktifkan pasal 155 Konstitusi Spanyol. Dengan aktifnya pasal tersebut, Madrid memiliki wewenang mengambil alih dan mengontrol langsung pemerintahan otonom Katalunya.

Perdana menteri Spanyol kala itu, Mariano Rajoy, segera memecat Puigdemont sebagai pemimpin Katalunya. Ia pun memberhentikan wakil dan semua menteri regionalnya. Setelah itu, Pengadilan Tinggi Spanyol menerbitkan surat perintah penangkapan Eropa terhadap Puigdemont dan empat anggota kabinetnya yang telah bertolak ke Belgia.

Perselisihan antara pemerintah Katalunya dan Spanyol saat ini dianggap merupakan yang terburuk dalam beberapa dekade terkahir. Apalagi, Pemerintah Spanyol telah mengaktifkan pasal 155 Konstitusi Spanyol. Pasal 155 Konstitusi Spanyol 1978 tidak pernah diaktifkan selama empat dekade terakhir, tepatnya ketika demokrasi dipulihkan pada akhir era kediktator Jenderal Francisco Franco.

Credit republika.co.id

Aung San Suu Kyi Ragu Campuri Sistem Peradilan Myanmar

Aung Sann Suu Kyi belum mengeluarkan tanggapan atas kritik penjatuhan hukuman dua wartawan Reuters karena disebut tak mau campuri sistem peradilan Myanmar. (Reuters/Ann Wang)

Jakarta, CB -- Pejabat pemerintah Myanmar reaksi bisu pemimpin sipil Myanmar Aung San Suu Kyi atas kecaman dunia internasional terkait keputusan hukuman penjara dua wartawan kantor berita Reuters disebabkan keraguannya mengkritik sistem peradilan negara itu.

Aung Hla Tun, mantan wartawan Reuters yang kini menjadi wakil menteri informasi, mengatakan, "mengkritik sistem peradilan bisa dianggap penghinaan terhadap pengadilan."

"Saya pikir dia tidak akan melakukan itu," kata Hla Tun kepada kantor berita AFP, Selasa (4/9).

Wa Lone dan Kyaw Soe Oo ditangkap ketika meliput aksi kekerasan militer yang memicu pengungsian sekitar 700 ribu Muslim Rohingya tahun lalu.

Pengadilan Yangoon memutuskan keduanya bersalah berdasarkan Undang-Undang Kerahasiaan Negara dan menjatuhkan hukuman penjara masing-masing tujuh tahun.

Kesaksian seorang polisi membenarkan argumentasi pembelaan keduanya bahwa mereka dijebak oleh polisi yang menyerahkan sejumlah dokumen ketika mereka makan malam sesaat sebelum ditangkap.

Hakim pengadilan memutuskan untuk tidak mempertimbangkan kesaksian itu dalam mengambil keputusan.

Keputusan ini dikecam Uni Eropa, PBB, Amerika Serikat, media dan kelompok-kelompok hak asasi manusia.

Aung San Suu Kyi yang pernah dikenakan tahanan rumah selama 15 tahun dan saat itu memanfaatkan media asing untuk melaporkan nasibnya.

Laporan PBB yang diterbitkan minggu lalu menuduh pemenang hadiah Nobe ini gagal mempergunakan otoritas moralnya untuk menghentikan kekerasan militer tahun lalu dan meminta agar para jenderal yang terlibat diadili dengan tuduhan "genosida".

Dua wartawan ini mengaku dijebak oleh polisi yang diperkuat oleh kesaksian seorang polisi, namun hakim tetap menyatakan mereka bersalah. (ReutersMyat Thu Kyaw)

Pengacara kedua wartawan ini akan naik banding meski prosesnya akan memakan waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun.

Presiden Myanmar, sekutu dekat Suu Kyi, juga bisa mengampuni kedua wartawan itu namun pengamat mengatakan campur tangan pemerintah tidak akan terjadi dalam waktu dekat.

Pada 8 April, 500 orang termasuk 36 tahanan politik mendapat amnesti namun masih ada 200 orang yang menunggu sidang pengadilan karena kasus yang terkait kegiatan politik.

Sementara itu, pendukung Suu Kyi di luar negeri kecewa dengan perilakunya terhadap nasih kedua wartawan tersebut.

Satu-satunya pernyataan dia terkait wartawan Reuters itu dikemukakan dalam wawancara dengan NHK Jepang bahwa mereka melanggar Undang-Undang Keamanan Negara. Pernyataan itu dikecam keras oleh kelompok hak asasi manusia karena berpotensi mempengaruhi keputusan pengadilan.

Diplomat AS Bill Richardson, mentan orang kepercayaan Suu Kyi dan anggota dewan penasehat krisis Rohingya, menuduh pemimpin sipil Myanmar ini menyebut kedua wartawan ini sebagai pengkhianat ketika bertemu pada awal tahun ini.

Sementara kasus ini membuat marah dunia Barat, di dalam negeri kasus ini tidak mendapat perhatian besar meski ada dampak pada kebebasan pers.

Reaksi atas keputusan pengadilan ini juga beragam.

Media yang didukung pemerintah hampir tidak memberitakan keputusan pengadilan ini meski koran lain memperlihatkan solidaritas dengan wartawan tersebut.

Koran bernama 7Days News menyebut ini sebagai "hari menyedihkan" bagi Myanmar dan memuat satu halaman berwarna hitam di halaman depan.

Credit cnnindonesia.com

Duterte Perintahkan Penahanan Anggota Parlemen Pengkritiknya

Presiden Filipina Rodrigo Duterte memerintahkan penahanan Senator Antonio Trillanes, salah satu pengkritiknya yang vokal. (Reuters/Romeo Ranoco)

Jakarta, CB -- Presiden Filipina Rodrigo Duterte memerintahkan penahanan Senator Antonio Trillanes, salah satu pengkritiknya yang vokal.

"Angkatan bersenjata Filipina dan Kepolisian Nasional Filipina diperintahkan menggunakan semua cara yang sah untuk menangkap Trillanes," bunyi pernyataan militer yang dirilis di surat kabar Manila Times, Selasa (4/9).

Perintah penangkapan Trillanes muncul setahun setelah dia menuduh anak tertua Duterte diadili karena terlibat perdagangan narkoba.

Trillanes juga pernah menuding Duterte terlibat korupsi jutaan dolar uang negara. Saat itu, Duterte bersumpah akan membalas dendam dan "menghancurkan dia."

Dikutip AFP, perintah penangkapan dikeluarkan Duterte sebagai pembatalan pemberian pengampunan terhadap Trillanes pada 2010.

Pengampunan sebelumnya diberikan pemerintahan saat itu terkait keterlibatan Trillanes dalam upaya mengkudeta mantan Presiden Gloria Arroyo.

Kantor Duterte menyatakan pengampunan dibatalkan karena Trillanes tidak memenuhi syarat untuk diampuni. Mantan perwira angkatan laut itu juga disebut telah mengakui kesalahannya.

Selain ditahan, Duterte juga menginginkan Trillanes diadili atas pengambilalihan sebuah hotel di Manila pada 2007 lalu.

Saat itu, Trillanes bersama beberapa pengikutnya yang dilengkapi senjata menyerbu serta menyita hotel tersebut sebagai desakan bagi Arroyo untuk mundur.

Trillanes menyebut perintah penangkapannya "tidak memiliki dasar hukum apa pun."

Kepada wartawan, dia mengatakan telah meminta tim kuasa hukumnya mempelajari cara-cara "menggagalkan perintah eksekutif bodoh" tersebut.

"Ini jelas-jelas kasus penganiayaan politik, tetapi saya tidak akan menyerah. Ada waktu perhitungan bagi Anda (Duterte) dan antek-antek Anda," ucap Trillanes melalui pernyataan.

Politikus oposisi turut mengecam perintah penangkapan Trillanes dengan menyebutnya sarat politik.

Credit cnnindonesia.com

Venezuela Didesak Terima Bantuan Kemanusiaan Atasi Krisis

Warga Venezuela beli kebutuhan pangan ke Kolombia. (Reuters/Marco Bello)

Jakarta, CB -- Sebanyak 13 negara Amerika Latin berkumpul untuk mendesak pemerintah Venezuela segera menandatangani resolusi untuk mau menerima bantuan kemanusiaan.

Bantuan kemanusiaan tersebut dimaksudkan untuk meringankan krisis migrasi yang dialami penduduknya.

Mengutip AFP, dari 13 negara Amerika Latin yang berkumpul di ibukota Ekuador, Quito, Selasa (4/9), hanya Bolivia yang menolak menandatangani dokumen tersebut.

Negara yang dipimpin Evo Morales itu dikenal sebagai sekutu sayap kiri Venezuela yang kini masih dipimpin oleh Nicolas Maduro.

Ekuador dan Peru sampai sekarang mengizinkan warga Venezuela masuk hanya menggunakan kartu identitas nasional. Karenanya, kedua negara ini menjadi lokasi yang kini dituju oleh warga Venezuela yang ingin keluar dari negaranya yang sedang dilanda krisis.

Menteri Dalam Negeri Ekuador Mauro Toscanini mengatakan pihaknya akan meminta siapapun yang memasuki Ekuador untuk menunjukkan paspor mereka.

Kementrian Luar Negeri Ekuador kemudian menambahkan bahwa hal ini akan berlaku khusus untuk warga Venezuela.

Bulan Agustus lalu, Ekuador mengumumkan keadaan darurat di tiga provinsi setelah melonjaknya imigran Venezuela yang melintasi perbatasan Ekuador-Kolombia di wilayah Pegunungan Andean.

Pihak berwenang mengatakan sekitar 4.500 orang Venezuela menyeberang setiap hari, padahal sebelumnya hanya 500 hingga 1000 orang per hari.

Seorang pejabat di Kementerian Luar Negeri Ekuador menyatakan bahwa sekitar 600 ribu orang Venezuela telah memasuki negara itu sepanjang tahun ini, dan sekitar 109 ribu orang yang menetap.

Karena tak mampu membeli tiket pesawat dan mendapat upah minim hanya beberapa dolar sebulan, warga Venezuela memilih menaiki bus selama berhari-hari menyeberangi wilayah Amerika Selatan. Banyak yang melewati Ekuador selama perjalanan mereka menuju Peru atau Chile.

Dua pejabat pemerintah Peru yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan bahwa Peru juga berencana meminta paspor dari penduduk Venezuela dalam waktu dekat.

Pejabat imigrasi Peru memperkirakan hampir 400 ribu orang Venezuela berada di Peru, yang sebagian besar masuk tahun ini.

Menteri Dalam Negeri Peru juga mengatakan pada pekan ini sekitar 20 persen dari warga Venezuela masuk ke Peru tanpa paspor.

Warga Venezuela yang menjual makanan dan pernak-pernik di pinggir jalan telah menjadi pemandangan umum di kota Lima dan Quito. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dari penduduk setempat bahwa imigran dapat mengambil pekerjaan mereka dan meningkatkan tingkat kriminalitas.

Presiden Ekuador Lenin Moreno sendiri merupakan kelompok sayap kiri seperti Maduro. Tetapi Moreno disebut telah menjauhi Caracas sejak ia menjabat tahun lalu.

Sementara itu, Presiden Peru Martin Vizcarra meminta agar Maduro mengundurkan diri dari jabatanya sebagai presiden.

Credit cnnindonesia.com

Spanyol Batal Jual 400 Bom yang Dipandu Laser ke Arab Saudi

MADRID - Pemerintah Spanyol membatalkan kesepakatan penjualan 400 bom yang dipandu laser ke Arab Saudi yang diteken tahun 2015. Pembatalan terjadi di saat agresi Koalisi Arab yang dipimpin Saudi terhadap Yaman menjadi sorotan masyarakat internasional.

Pada Agustus lalu, Koalisi Arab meluncurkan serangan udara terhadap bus sekolah di Yaman yang menewaskan 40 anak.

Kementerian Pertahanan Spanyol melalui seorang juru bicaranya membenarkan laporan pembatalan penjualan senjata itu sebagaimana dilansir radio Cadena Ser. Menurut laporan tersebut, pemerintah Sosialis baru Spanyol akan mengembalikan 9,2 juta euro (USD10,6 juta) yang sudah dibayarkan oleh Saudi untuk pembelian senjata di bawah kesepakatan yang ditandatangani oleh pemerintahan konservatif yang berkuasa sebelumnya.

Juru bicara yang tak disebutkan namanya itu menolak untuk menjelaskan pembatalan penjualan 400 bom Madrid kepada Riyadh.

Insiden serangan bus sekolah di Yaman oleh Koalisi Arab telah memicu gelombang kemarahan internasional. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) bahkan meminta untuk dilakukan penyelidikan yang kredibel dan transparan.

Koalisi Arab mengklaim telah menargetkan bus yang membawa pemberontak Houthi Yaman.

Koalisi itu mulai intervensi militer di Yaman mulai Maret 2015 setelah pemberontak Houthi nyaris menggulingkan pemerintah Presiden Abd Rabbo Mansour Hadi.

Hampir 10.000 orang tewas dalam konflik sejak itu, 2.200 di antara mereka adalah anak-anak. Konflik di Yaman, menurut PBB, telah memicu krisis kemanusiaan terburuk di dunia.

Amnesty International mengatakan Spanyol adalah salah satu eksportir senjata terbesar ke Arab Saudi.

Amnesty dan kelompok hak asasi manusia lainnya, termasuk Greenpeace dan Oxfam, pada hari Selasa mendesak Spanyol untuk menghentikan semua penjualan senjata ke Arab Saudi dan Israel, dengan alasan senjata tersebut sering digunakan terhadap warga sipil.

Spanyol menandatangani perjanjian dengan Arab Saudi pada bulan April lalu untuk menjual lima kapal perang kecil dari jenis korvet dalam kesepakatan yang diperkirakan bernilai sekitar 1,8 miliar euro.

Credit sindonews.com

Negosiasi Denuklirisasi Macet, Utusan Korsel Sambangi Korut

SEOUL - Utusan khusus Korea Selatan (Korsel), Rabu (5/9/2018), meninggalkan Seoul untuk perjalan satu hari ke Korea Utara (Korut). Utusan Korsel menyambangi Korut untuk membahas pertemuan ketiga yang akan diadakan bulan ini antara Presiden Korsel Moon Jae-in dan Pemimpin Korut Kim Jong-un.

Pejabat Korsel berharap kunjungan itu dapat membangkitkan momentum pembicaraan denuklirisasi antara Amerika Serikat (AS) dan Korut. Pembicaraan itu terhenti sejak Presiden AS Donald Trump membatalkan perjalanan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo ke Pyongyang bulan lalu setelah Pompeo menerima surat permusuhan dari seorang pejabat senior Korut.

Trump dan Moon berbicara melalui telepon selama 50 menit pada hari Selasa, kata para pejabat, dan berencana untuk membahas masalah Korut selama Majelis Umum PBB di New York akhir bulan ini.

Kim Jong-un setuju dalam arti luas untuk bekerja menuju denuklirisasi semenanjung Korea pada pertemuan puncak bersejarah dengan Presiden AS Trump di Singapura pada bulan Juni.

Namun, AS dan Korut tidak menemui titik temu terkait mana yang didahulukukan, apakah denuklirisasi atau langkah menuju normalisasi status internasional Korut dengan menyatakan akhir Perang Korea.

Perang Korea 1950-53 berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai, yang berarti AS dan Korut secara teknis masih berperang.

Dikutip dari Reuters, utusan Korsel termasuk kepala kantor keamanan nasional di Istana Presiden Presiden, Chung Eui-yong, dan direktur agen mata-mata Intelijen Nasional, Suh Hoon.

Tidak jelas apakah utusan tersebut akan bertemu Kim Jong-un, kata pejabat Korea Selatan. Pemimpin Korut bertemu dengan utusan Korsel di perjalanan mereka sebelumnya pada bulan Maret.

Pada hari Selasa, Chung ingin berdiskusi dengan pejabat Pyongyang untuk mencapai denuklirisasi menyeluruh di semenanjung Korea.

"Seoul akan terus mendorong deklarasi bersama dengan AS untuk mengakhiri Perang Korea tahun ini," kata Chung.

Kim Jong-un membuat penampilan publik pertamanya dalam 16 hari terakhir untuk memberi hormat pada pemakaman Dr. Ju Kyu Chang, menurut media pemerintah Korut KCNA pada hari Rabu.

Ju adalah kontributor utama bagi keberhasilan pengembangan senjata nuklir Korut, rudal balistik dan program luar angkasa, menurut North38, situs yang mempunyai spesialisasi dalam analisis Korut.

Korut saat ini sedang mempersiapkan diri untuk merayakan ulang tahun ke-70 pendirian rezim pada hari Minggu mendatang.

Credit sindonews.com

Kolombia Tolak Desakan Israel untuk Batalkan Pengakuan Palestina

BOGOTA - Presiden baru Kolombia, Ivan Duque mengatakan bahwa keputusan pendahulunya tentang pengakuan Palestina sebagai negara berdaulat akan tetap berlaku. Ini merupakan respon atas desakan yang disampaikan oleh Kedutaan Besar israel di Bogota.

Kedutaan Besar Israel di Bogota telah menggambarkan keputusan pemerintah Kolombia sebelumnya untuk mengakui kedaulatan Palestina sebagai tamparan di wajah dan meminta otoritas Kolombia yang baru untuk membatalkannya.

"Keputusan ini tidak dapat diubah," kata Duque saat melakukan wawancara dengan media setempat, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (4/9).

Keputusan untuk mengakui Palestina dibuat oleh Juan Manuel Santos pada hari-hari terakhir masa jabatannya, dan dirilis pada tanggal 8 Agustus, atau satu hari setelah Duque disumpah sebagai Presiden baru Kolombia.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri baru Kolombia, Carlos Holmes Trujillo berjanji bahwa pihaknya akan secara hati-hati mempelajari keputusan Santos tersebut.

Israel sendiri memang telah menentang pengakuan terhadap kedaualatan Palestina. Di mana sampai saat ini setidaknya sudah 140 negara yang mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat.

Semakin banyak negara yang mengakui Palestina sebagai negara yang beradulat, maka posisi Ramllah akan semakin kuat, khsususnya saat melakukan pembicaraan damai dengan Israel.

Credit sindonews.com

Selasa, 04 September 2018

Eks Menhan AS: Pertemuan Trump-Kim Jong-un "Dikutuk"

WASHINGTON - Pertemuan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un di Singapura ditakdirkan gagal sejak awal. Hal itu dikatakan oleh mantan Menteri Pertahanan (Menhan) AS, Leon Panetta.

"Masalahnya adalah bahwa dalam banyak hal (pertemuan) itu ditakdirkan gagal sejak awal, karena tidak pernah ada pekerjaan persiapan yang harus dilakukan sebelum pertemuan puncak," kata Panetta di acara ABC "This Week" .

"Ini semua tentang pertunjukan, (pertemuan) itu tentang berjabat tangan dan bertukar kata," imbuhnya seperti dikutip dari CBS News, Selasa (4/9/2018).

Pekerjaan yang mendasari pada proses dan melihat situs senjata nuklir dan menentukan rezim inspeksi, kata Panetta, tidak terjadi sesuai kebutuhan. Sekarang, Panetta mengatakan dia "sangat khawatir" tentang situasi Korut.

"Karena sejujurnya, saya pikir kami telah gagal di tangan kami sekarang," cetusnya.

"Ada daftar panjang upaya gagal sepanjang sejarah, ini mungkin salah satu dari mereka," kata Panetta yang menjabat sebagai menteri pertahanan dan direktur CIA di bawah mantan Presiden Barack Obama.

Trump sendiri tetap optimis tentang masa depan Korut, setelah menyatakan Korut tidak lagi menjadi ancaman nuklir pasca pertemuan Singapura. Namun ia bahkan harus mengakui bahwa kemajuannya tidak signifikan.

Pada bulan Juli, Washington Post melaporkan badan intelijen AS menemukan bahwa Korut sedang membangun rudal baru, berdasarkan foto satelit dan bukti lainnya.

"Saya telah meminta Menteri Luar Negeri Mike Pompeo untuk tidak pergi ke Korea Utara, pada saat ini, karena saya merasa kami tidak membuat kemajuan yang cukup sehubungan dengan denuklirisasi Semenanjung Korea," kata Trump bulan lalu.

Tidak jelas apa langkah selanjutnya bagi Korut, karena AS belum memberikan waktu untuk denuklirisasi. Pompeo mengatakan bulan lalu bahwa Korut akan menentukan waktunya sendiri, sesuatu yang mengejutkan bagi sebagian orang.

"Jadwal akhir untuk denuklirisasi akan ditentukan oleh Ketua Kim, setidaknya sebagian," kata Pompeo.

"Keputusannya adalah miliknya. Dia membuat komitmen, dan kami sangat berharap bahwa selama minggu-minggu dan bulan-bulan mendatang kami dapat membuat kemajuan besar menuju itu dan menempatkan orang-orang Korea Utara pada lintasan menuju masa depan yang lebih cerah dengan sangat cepat," tuturnya.

Credit sindonews.com

Tokoh Kunci Program Nuklir Korut Meninggal Dunia

SEOUL - Seorang pejabat Korea Utara (Korut) yang diketahui terlibat dalam pengembangan rudal dan senjata nulir telah meninggal dunia. Demikian laporan media negara Korut, Korean Central News Agency (KCNA).

"Ju Kyu-chang (89) meninggal Senin malam karena penyakit pansitopenia," bunyi laporan KCNA yang dikutip Yonhap, Selasa (4/9/2018).

KCNA menyebutnya sebagai tentara revolusioner yang telah memberikan kontribusi terhormat untuk pertahanan nasional.

"Melepaskan kawan Ju Kyu-chang yang dengan setia melaksanakan tugas-tugas besar partai kami di garis depan pertahanan nasional adalah kerugian besar bukan hanya untuk partai kami tetapi juga untuk rakyat kami," kata KCNA.

Lulusan Universitas Teknologi Kim Chaek Korut, Ju Kyu-chang telah menghabiskan banyak karirnya dalam mengembangkan senjata.

Ia ditunjuk sebagai direktur Departemen Industri Mesin Bangunan Partai Buruh Korea pada tahun 2010, yang ditugaskan untuk pengembangan nuklir dan rudal.

Pada April 2009, ia terlihat menemani pemimpin Korut Kim Jong-il saat kunjungannya ke pusat komando untuk mengamati peluncuran roket Unha-2. Dia juga dikenal sangat terlibat dalam pengembangan roket Unha-3 yang ditingkatkan. Roket ini diuji coba Korut pada bulan April dan Desember 2012.

Amerika Serikat (AS) memasukkan nama Ju Kyu-chang dalam daftar hitam pada 2013 karena keterlibatannya dalam mengembangkan rudal balistik dan senjata pemusnah massal.

Dia mengundurkan diri dari jabatan departemen partai pada Mei 2015 dalam perombakan besar-besaran di sektor amunisi negara komunis.

Credit sindonews.com

Sanksi Ekonomi Trump: Bumerang yang Siap Hancurkan AS

Presiden AS Donald Trump (REUTERS/Leah Millis)

Jakarta, CB -- Setahun lebih menjabat di Gedung Putih, Presiden Donald Trump dianggap terlalu agresif menggunakan kewenangan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap negara asing.

Sepanjang 2017, Kementerian Keuangan AS tercatat telah memasukkan 1.000 entitas seperti individu, perusahaan, hingga negara asing ke dalam daftar hitamnya.

Jumlah tersebut lebih besar 30 persen jika dibandingkan sanksi yang pernah diterapkan pemerintahan Barack Obama di masa akhir jabatannya.

Mulai dari Kuba, Venezuela, Korea Utara, Iran, China, hingga sekutunya sendiri, seperti Turki, terkena dampak sanksi dan kebijakan ekonomi Amerika yang semakin proteksionis di bawah kepemimpinan Trump.

Penerapan kebijakan sanksi ini dianggap berlebihan. Trump dinilai menjadikan sanksi ekonomi dan peningkatan tarif perdagangan sebagai "senjata politik" untuk meraih keinginannya agar AS mendapat keuntungan terbesar dari semua konsensi yang ada.

"Sanksi ekonomi memang salah satu senjata Amerika juga negara lain yang sudah lama digunakan dalam hubungan antar-negara. Tapi memang (penerapan sanksi ekonomi AS di bawah pemerintahan Trump) keterlaluan, termasuk kebijakannya terhadap Kanada, Meksiko, dan Uni Eropa," kata Guru Besar Emeritus Ilmu Politik Ohio State University, William Liddle, kepada CNNIndonesia.com.

Liddle menganggap pendekatan Trump dengan sanksi dan perang tarif bersifat dangkal. Ia menilai ini hanya semakin menggambarkan ketidakpahaman Trump dan para penasihatnya terkait manfaat yang selama ini didapat AS melalui perjanjian kerja sama internasional.

"Kebijakan negara-negara yang selama ini diserang AS dengan sanksi dan kebijakan ekonominya itu sebenarnya tidak salah dan tidak merugikan kepentingan Amerika, kecuali dalam khayalan Trump sendiri," ucap Liddle.

Liddle mengatakan bahwa sanksi memang dianggap sebagai salah satu alat "yang menggiurkan" dalam politik luar negeri lantaran berbiaya murah jika dibandingkan dengan opsi militer seperti perang.

Penerapan sanksi ekonomi tidak memerlukan pemberitahuan lebih dulu, peninjauan hukum, dan juga tidak menimbulkan kerusakan fisik secara langsung.

Jika berbicara hasil, sanksi ekonomi pun dirasa lebih cepat berdampak daripada opsi militer karena langsung menyasar kebutuhan finansial suatu entitas.

Dalam hal ini, sanksi AS dianggap menjadi yang paling kuat di dunia lantaran mata uang dolar menjadi acuan di hampir seluruh transaksi internasional, mulai dari perbankan hingga perdagangan.

Bom waktu kehancuran AS

Meski demikian, penggunaan sanksi ekonomi secara berlebihan oleh AS dikhawatirkan mengurangi efektivitasnya dan malah menjadi bumerang Negeri Paman Sam.

Liddle bahkan menilai Amerika sedang menunggu kehancuran lantaran terlalu mengeksploitasi sanksi finansial dan kebijakan ekonomi proteksionis hanya untuk memuaskan keinginan Trump.

"Amerika sedang menembak kakinya sendiri. Hasilnya kelak adalah semakin banyak negara yang tidak mau bekerja sama dengan Amerika dalam banyak hal, khususnya untuk membendung kebijakan anti-pasar dan anti-asing dari Tiongkok, yang memang merupakan masalah serius," kata Liddle.

"AS memerlukan teman saat ini, sementara kebijakan Trump malah justru menciptakan musuh."

Keputusan AS menerapkan kembali sanksi terhadap Iran dan keluar dari perjanjian nuklir 2015 merupakan salah satu contoh signifikan kegagalan Trump dalam menerapkan sanksi.

Alih-alih membuat Iran menghentikan program rudal balistiknya, pemerintahan Presiden Hassan Rouhani malah menggencarkan pengembangan program senjatanya itu sebagai balasan terhadap AS yang dinilai melanggar janji.

Selain itu, keputusan AS keluar dari The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) dinilai semakin merenggangkan Washington dengan sekutu, terutama Uni Eropa yang mengecam keputusan tersebut.

"Trump adalah presiden pertama Amerika yang menolak semua organisasi dan persetujuan antar-negara yang dianggapnya merugikan kepentingan AS atau membelenggu tangannya untuk bertindak bebas. Bukan hanya di bidang ekonomi, tapi juga di semua bidang termasuk pertahanan," tutur Liddle.

Menurut Liddle, Amerika kini tak lagi memainkan peran lamanya sebagai salah satu pemimpin dunia.

"Dan hanya kegagalan atau kekalahan Trump yang bisa diharapkan untuk membalikkan keadaan ini," katanya.

Senada dengan Liddle, Dosen Jurusan Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah, menganggap sanksi ekonomi sulit diterapkan secara unilateral dalam situasi saat ini.

Teuku menganggap AS mau tak mau harus tetap merangkul negara mitra dan sekutunya untuk bisa menekan negara "pembangkang" secara finansial.

Namun, dengan agresifitas Trump memanfaatkan sanksi, Teuku khawatir kebijakan tersebut lambat laun hanya akan menghancurkan Amerika sendiri.

Sebagai contoh, Teuku mengatakan sudah banyak negara-negara yang tak lagi menganggap dolar sebagai mata uang acuan dalam transaksi internasional. Menurutnya, China sudah lama menggunakan yuan sebagai mata uang acuan dalam transaksi internasionalnya.

Belakangan, Iran dan Turki juga melakukan hal serupa tak lama setelah kedua negara itu diganjar Trump dengan sanksi.

Jika ini terus berlangsung, Teuku menganggap pelan-pelan sanksi AS akan menggerogoti kepemimpinan keuangan Negeri Paman Sam sendiri.

"AS tetap memerlukan sekutu untuk memberlakukan sanksi dan tekanan terhadap negara lain. Sekarang China sudah berselisih dengan AS, Uni Eropa, Jepang, dan Kanada juga. AS musuhi mereka semua. Amerika sekarang menjadi raksasa yang kesepian," kata Teuku.

"Yang terburuk adalah bagaimana jika negara yang ditargetkan sanksi menagih secara serentak utang AS dan menolak adanya renegosiasi? Padahal, di saat bersamaan AS merupakan negara dengan utang terbesar di dunia. Ini yang tak pernah Trump bayangkan."

Credit cnnindonesia.com

Erdogan Serukan tak Pakai Dolar dalam Perdagangan

Recep Tayyip Erdogan

Foto: EPA

Ketergantungan terhadap dolar berimbas ke ekonomi Turki.

CB, ANKARA -- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengusulkan agar tak menggunakan dolar Amerika Serikat (AS) dalam perdagangan, dan memilih memakai lira. Ketergantungan perdagangan internasional pada dolar AS, kata dia, harus diturunkan sebab hal itu berimbas menjadi kendala bagi Turki.

"Kami mengusulkan untuk memperdagangkan mata uang kami sendiri daripada dolar AS," ujar Erdogan pada KTT ke--6 mewakili Dewan Turki di Pusat Kebbudayaan Ruhk Ordo, Kyrgyztan seperti dikutip Andolou Agency, Selasa (4/9).

KTT tersebut diselenggarakan oleh Presiden Kyrgyzstan Sooronbay Jeenbekov di Pusat Kebudayaan Rukh Ordo. Selain presiden Turki, Azerbaijan, Kazakhstan, dan Uzbekistan, perdana menteri Hongaria juga berpartisipasi dalam acara ini sebagai pengamat.

Di KTT, Erdogan mengatakan, Turki dan negara-negara sahabat tidak boleh menunda dalam memerangi organisasi teror fetullah (FETO). Organisasi yang dipimpin Fetullah Gulen mengatur kudeta pada 15 Juli 2016 yang menyebabkan 251 orang menjadi martir dan hampir 2200 orang terluka.

Ankara juga menuduh FETO berada di belakang kampanye utnuk menggulingkan negara melalui iniltrasi Turki, khususnya militer, polisi dan peradilan. Erdogan menambahkan, organisasi teroris telah membentuk struktur organisasi dengan mendirikan institusi pendidikan di seluruh dunia dan juga di Turki.

Ekonomi Turki

Sebelumnya Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Sabtu (25/8) meminta semua rakyatnya memerangi serangan terhadap perekonomian Turki. Saat ini Turki terlibat perselisihan terus-menerus dengan Amerika Serikat (AS). Nilai mata uang Turki, lira anjlo ke level yang terendah.

"Tekad rakyat Turki adalah jaminan untuk memerangi serangan terhadap perekonomian Turki," kata Erdogan dalam pernyataan, yang disiarkan untuk memperingati Pertempuran Manzikert pada 1071.

Hubungan Turki dengan AS mengalami keretakan menyangkut penahanan pendeta AS, Andrew Brunson, di Turki. Pada pekan lalu, pengadilan Turki kembali menolak permohonan pembebasan pendeta berusia 50 tahun ini yang dituduh sebagai mata-mata.

Credit republika.co.id

Jet F-35 Israel Dihantam S-200 Buatan Rusia atau Tabrak Burung?

MOSKOW - Sudah ada laporan—sekali lagi, hanya laporan—bahwa jet tempur siluman F-35 Israel telah menerbangkan misi tempur. Mengingat bahwa Angkatan Udara AS dan Israel termasuk yang paling aktif di dunia, cepat atau lambat F-35 benar-benar akan benar-benar melihat pertempuran.

Tapi laporan tak mengenakkan kembali menerpa jet tempur buatan Lockheed Martin Amerika Serikat itu, yang disebut-sebut telah dioperasikan Israel di Suriah.

Media pro-Rusia, Southfront.org, melaporkan bahwa F-35I Israel terkena dan rusak oleh rudal surface-to-air (SAM) S-200 buatan Rusia selama serangan udara Israel di Suriah. Israel, menurut laporan itu, mengklaim bahwa salah satu jet tempur F-35-nya rusak setelah bertabrakan dengan seekor burung.

Cerita dimulai pada 16 Oktober 2017, ketika Israel mengumumkan bahwa pesawatnya telah menghantam baterai SAM Suriah di dekat Damaskus. Serangan dilakukan dua jam setelah militer Damaskus menembak pesawat pengintai Tel Aviv yang terbang di atas wilayah udara Lebanon.

Menurut Israel, serangan itu merusak baterai SAM Suriah, dan tidak ada pesawat Israel yang terkena. Kebetulan atau tidak, insiden itu terjadi pada hari yang sama saat Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, tiba di Israel untuk melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Avigdor Lieberman.

Namun, Southfront.org, situs yang memantau militer Rusia dan intervensinya dalam perang sipil Suriah, menyuguhkan cerita yang berbeda. "Menurut informasi yang tersedia, Pasukan Pertahanan Suriah menggunakan rudal S-200 melawan pesawat tempur Israel," tulis Southfront, yang dikutip The National Interest, Senin (3/9/2018).

Southfront tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan bahwa pesawat tempur siluman F-35 "dibayangi" oleh rudal buatan Rusia tahun 1960-an. “Rudal buatan Soviet ini adalah sistem anti-pesawat jarak jauh paling canggih yang dioperasikan oleh militer Suriah. Bahkan dalam hal ini, itu kuno dalam hal peperangan modern," lanjut laporan tersebut.

Namun, bukti yang dikutip oleh Southfront belum cukup kuat. Beberapa jam setelah militer Israel mengumumkan serangan terhadap baterai SAM Suriah, media Israel melaporkan bahwa F-35 Israel telah dirusak oleh serangan burung dua minggu sebelumnya.

Pesawat itu dilaporkan mendarat dengan selamat, tetapi Angkatan Udara Israel mengakui bahwa pesawat itu tidak yakin apakah akan terbang lagi atau tidak. Israel telah menerima pengiriman tujuh F-35 sejauh ini, namun telah memesan total 50 unit.

"Insiden itu diduga terjadi 'dua minggu yang lalu' tetapi secara terbuka dilaporkan hanya pada 16 Oktober," imbuh laporan Southfront. "Namun, sumber-sumber Israel tidak dapat menunjukkan foto pesawat perang F-35 setelah 'menabrak burung'."

Southfront tidak menjelaskan mengapa Angkatan Udara Israel akan merasa perlu untuk merilis foto pesawat siluman yang rusak.

Sementara itu, situs pertahanan AS, The Drive melaporkan bahwa F-35 baru saja memasuki layanan Israel saat ini. Sehingga tidak mungkin akan terbang untuk misi ke Suriah, kecuali jika ada beberapa jenis aksi darurat (dan Israel memiliki banyak F-15 dan F -16 untuk menangani hal semacam itu sekarang). Pesawat itu juga tak difokuskan untuk misi pengintaian di atas Lebanon.

The Drive menyimpulkan dengan agak rapi; “Meskipun kita tidak dapat mengesampingkan kemungkinan itu sepenuhnya, seperti yang dikatakan oleh Freud—terkadang serangan burung hanyalah sebuah serangan burung."

Kendati demikian, yang paling menarik dari laporan ini ini adalah apakah F-35 terkena rudal Rusia atau tidak. Seperti keberadaan UFO, ceritanya mungkin benar atau tidak benar, tetapi itu membutuhkan bukti untuk dipercaya.

Bagian lain yang menarik adalah bahwa F-35 yang telah menjadi simbol dari kecakapan teknologi AS diuji kompetensinya seiring dengan laporan bahwa F-35 telah rusak. Rusia dan para pendukungnya diyakini akan mendukung setiap laporan yang menyebut F-35 telah dihantam rudal tersebut. Namun, negara-negara pendukung F-35 dipastikan akan menentang laporan semacam itu.

Credit sindonews.com

Korea Selatan Tolak Kunjungan Presiden Israel, Inikah Pemicunya?

Presiden Israel Reuven Rivlin [MIDDLE EAST MONITOR]

CB, Jakarta - Korea Selatan baru-baru ini menolak permintaan resmi Presiden Israel Reuven Rivlin untuk berkunjung ke Seoul beberapa bulan ke depan.
Media Israel, Ynet melaporkan Duta besar Israel di Korea Selatan, Chaim Choshen, telah mengajukan permohonan kunjungan atas nama Menteri Luar Negeri dan berkoordinasi dengan kantor kepresidenan Israel.

Namun Korea Selatan tidak menjelaskan secara terbuka alasan menolak kunjungan presiden Israel.

Sejumlah pejabat Israel percaya bahwa Seoul semakin frustasi dengan penolakan Israel berulang kali untuk membeli perlengkapan militer dari Korea.
Sedangkan yang lainnya mengatakan, Korea Selatan membuat keputusan itu karena Israel tidak menyampaikan ucapan selamat saat terjadi pertemuan bersejarah antara Presiden Moon Jae in dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un pada April lalu.

Dugaan berikutnya, Korea Selatan selama ini menghindar untuk menandatangani kesepakatan perdagangan bebas dengan Israel, meskipun telah disetujui. Israel sudah satu tahun menunggu Korea Selatan menandatanganinya.
Fakta lainnya, Korea Selatan di PBB tidak menyetujui keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memindahkan Kedutaan Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Jerusalem yang diklaim Israel akan menjadi ibukota barunya.

Credit tempo.co

Jepang Tuding China dan Rusia Tingkatkan Aktivitas Militer

Pulau sengketa di Laut China Timur. (Reuters/Kyodo/File Photo)

Jakarta, CB -- Menteri Pertahanan Jepang Itsunori Onodera menuding China dan Rusia sedang meningkatkan aktivitas militer di wilayahnya. Ancaman tersebut juga diperlihatkan Korea Utara.

Mengutip South China Morning Post, Onodera mengatakan China secara sepihak telah meningkatkan aktivitas militernya termasuk melakukan operasi udara dan menjalankan kapal selam nuklir sejak tahun lalu.

"China dengan cepat meningkatkan kekuatan militernya," kata dia pada pertemuan tahunan para petinggi Pasukan Bela Diri Jepang, Senin (3/9).

Padahal kedua negara diketahui sedang berupaya untuk meningkatkan hubungan diplomatik. Dirinya akan mengunjungi China, yang merupakan mitra dagang terbesar Jepang, bersama dengan Perdana Menteri, Shinzo Abe pada bulan depan.

Dalam berbagai kesempatan, Abe mengambil posisi tegas atas klaim Jepang terhadap pulau-pulau yang disengketakan di Laut China Timur. Kondisi ini disebut memperparah ketegangan dengan China.

Jepang juga menyerukan China untuk menekan Korea Utara agar menghentikan program nuklir dan rudalnya. Para pebisnis Jepang juga menyuarakan keinginan untuk menjalin hubungan lebih dekat dengan China untuk meningkatkan perdagangan.

Onodera mengatakan Rusia juga melenturkan kekuatan militernya untuk mengurangi ketegangan di wilayah tersebut.

"Moskow berencana untuk mengadakan latihan terbesar sejak era Perang Dingin dan membawa senjata-senjata kuat, termasuk rudal darat ke kepulauan Kuril Selatan yang disengketakan," katanya.

"Kami melihat gerakan untuk kembali mendorong kegiatan militernya di Timur Jauh," kata dia menambahkan.

Onodera juga menekankan bahwa Korea Utara terus menimbulkan ancaman serius bagi Jepang, meskipun diplomasi internasional terus dilakukan dalam upaya meyakinkan Pyongyang untuk melakukan denuklirisasi.

Credit cnnindonesia.com

ASEAN-China latihan militer bersama

Dokumentasi latihan militer Indonesia-Singapura. Foto menunjukkan personel Angkatan Udara Singapura bersiap di Pangkalan Udara TNI AU Roesmin Nurjadin, di Pekanbaru, Riau, Rabu (19/7/2017). Latihan gabungan dengan menggunakan helikopter NAS-332 Super Puma ini meliputi latihan evakuasi medis, pengiriman logistik, dan SAR tempur. (ANTARA FOTO/Rony Muharrman)

Beijing (CB) - ASEAN dan China menggelar latihan militer bersama di perairan laut wilayah selatan daratan China.

Menurut rencana latihan di dekat Zhanjiang, Provinsi Guangdong, itu akan dilaksanakan pada akhir Oktober 2018.

Latihan militer dilakukan dalam dua tahap, demikian pernyataan juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional China Wu Qian seperti dikutip laman resmi adminsitratur Zhanjiang, Selasa.

Latihan tahap pertama telah digelar di Pangkalan Angkatan Laut Singapura di Changi pada 2-3 Agustus lalu.

Kemudian tahap kedua pada bulan Oktober, 10 negara anggota ASEAN akan melakukan latihan bersama China, terutama dalam mengimplementasikan peraturan pertempuran laut tidak terencana, termasuk juga operasi pencarian dan penyelamatan korban (SAR) di perairan.

Latihan militer itu juga meliputi formasi manuver, formasi komunikasi, operasi SAR bersama, dan pendaratan helikopter di atas beberapa kapal peserta latihan.

Latihan tersebut merupakan hasil kesepakatan yang dicapai para menteri pertahanan ASEAN dan China dalam kerangka peningkatan kerja sama keamanan dan pertahanan serta rasa saling percaya.

Wu berharap latihan tersebut dapat mempererat kemitraan China dengan negara-negara anggota ASEAN, meningkatkan kerja sama pengamanan bahari, dan menambah kemampuan dalam menghadapi berbagai jenis ancaman keamanan.

China dan beberapa negara anggota ASEAN, yakni Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei masih terlibat sengketa wilayah di perairan Laut China Selatan.

Credit antaranews.com

Militer Myanmar Minta Maaf Terbitkan Foto Palsu Rohingya

Suasana kamp pengungsi Rohingya Balukhali, Bangladesh,

Foto: Altaf Qadri/AP

Juru bicara pemerintah dan militer tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.

CB, YANGON -- Militer Myanmar mengeluarkan permintaan maaf pada Senin (3/9) dan mengakui dua foto yang diterbitkan dalam buku miliknya bukan foto asli.

Surat kabar resmi militer, harian Myawady, mengeluarkan pernyataan pada Senin dari divisi penerbitannya yang menghasilkan buku Myanmar Politics and Tatmadaw: Part I. Penerbit meminta maaf atas dua foto.

"Ditemukan dua foto itu salah diterbitkan. Kami dengan tulus meminta maaf kepada para pembaca dan pemilik foto untuk kesalahan itu," kata kelompok penerbitan dalam sebuah pernyataan.

Ini merujuk pada foto dari Tanzania dan satu lagi foto yang menunjukkan korban perang kemerdekaan Bangladesh 1971. Myawady, dalam pernyataannya, tidak menyebutkan perubahan gambar.

Juru bicara pemerintah Myanmar Zaw Htay dan juru bicara militer Mayor Jenderal Tun Tun Nyi tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Jumat lalu, kantor berita Reuters memberitakan tentara Myanmar menerbitkan sebuah buku yang menceritakan tentang krisis Rohingya. Dalam buku itu terdapat foto-foto yang menggambarkan Rohingya.

Sebuah foto hitam-putih menunjukkan seorang lelaki berdiri di atas dua mayat, sambil memegang alat pertanian. "Bengali membunuh etnis lokal secara brutal", tulis keterangan di bawah foto.

Foto itu muncul di bagian buku yang mencakup kerusuhan etnis di Myanmar pada 1940-an. Keterangan foto menyebutkan umat Buddha dibunuh oleh Rohingya. Rohingya disebut sebagai "Bengali" untuk menyiratkan mereka adalah imigran gelap.

Reuters melakukan pemeriksaan untuk mengecek keaslian foto itu. Dari hasil pemeriksaan diketahui foto itu diambil selama perang kemerdekaan Bangladesh 1971. Saat itu ratusan ribu orang Bangladesh dibunuh oleh pasukan Pakistan.

Ini adalah salah satu dari tiga foto yang muncul dalam buku itu. Buku diterbitkan pada Juli oleh departemen militer hubungan masyarakat Myanmar. Foto itu telah disalahpahami sebagai gambar arsip dari negara bagian barat Rakhine.

Bahkan, Reuters menemukan dua foto aslinya diambil di Bangladesh dan Tanzania. Foto ketiga diberi label palsu karena menggambarkan Rohingya memasuki Myanmar dari Bangladesh. Padahal kenyataannya para migran meninggalkan negara itu.

Credit republika.co.id

Erdogan: Amerika Berperilaku seperti Serigala Liar

BISHKEK - Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan Turki akan mengejar transaksi non-dolar dalam perdagangan dan investasi dengan negara lain. Dia mengecam Amerika Serikat (AS) yang dia sebut berperilaku seperti "serigala liar" karena menjatuhkan sanksi terhadap Ankara baru-baru ini.

Kecaman itu disampaikan di sebuah forum bisnis selam kunjungan Erdogan ke Kyrgyzstan pada hari Minggu.

"Kita perlu secara bertahap mengakhiri monopoli dolar sekali untuk selamanya dengan menggunakan mata uang lokal dan nasional di antara kita," katanya.

Ankara bukan negara satu-satunya yang dihantam sanksi oleh AS. Rusia juga mengalami nasib serupa.

Sanksi Washington telah memengaruhi nilai mata uang Turki, lira, yang anjlok pada bulan lalu. Sanksi dijatuhkan kepada dua menteri di kabinet Erdogan setelah Ankara menolak membebaskan pastor Amerika, Andrew Brunson, yang ditahan di Turki atas tuduhan terlibat terorisme dan mendukung upaya kudeta militer.

"Amerika berperilaku seperti serigala liar. Jangan percaya mereka," kata Erdogan. "Menggunakan dolar hanya merusak kita. Kita tidak akan menyerah. Kita akan menang," katanya lagi, seperti dikutip Al Jazeera, Senin (3/9/2018).

Hubungan Turki dan AS, yang merupakan sekutu di keanggotaan NATO, semakin memburuk setelah Presiden Donald Trump mengumumkan tarif masuk yang besar untuk produk baja dan aluminium Turki ketika masuk pasar Washington. Kebijakan Trump ini juga untuk menanggapi penahanan pastor Brunson.

Menurut Erdogan, Turki memutuskan untuk membangun kemandirian ekonomi, khususnya dalam industri pertahanannya.

Turki tahun lalu mengumumkan tecapainya kesepakatan akuisisi sistem rudal anti-pesawat jarak jauh Rusia yang paling canggih; S-400. Namun, langkah itu membuat AS marah karena sistem pertahanan tersebut tidak kompatibel dengan perangkat keras militer NATO.

Pada bulan Juni, Senat AS meloloskan RUU yang melarang penjualan jet tempur siluman F-35 ke Turki. Alasannya, karena Ankara membeli S-400 dan menahan Pastor Brunson, yang merupakan warga AS.

Erdogan mengatakan, beberapa pihak terganggu dengan pembelian S-400 Rusia oleh Turki. Namun, dia menegaskan bahwa Ankara tidak perlu izin dari siapa pun untuk menjaga wilayahnya.

Credit sindonews.com

Kremlin: Intelijen AS Berusaha Campur Tangan Dalam Urusan Domestik Rusia

MOSKOW - Kremlin mengatakan bahwa Amerika Serikat secara "kasar" mencoba merekrut warga negara Rusia untuk bertindak sebagai agennya. Kremlin menyebut bahwa ini menunjukkan Washington ikut campur dalam urusan dalam negeri Rusia.

Pernyataan kremlin ini adalah respon dari laporan yang dirilis oleh New York Times. Di mana dalam laporanya New York Times menulis bahwa FBI dan Departemen Kehakiman coba merekrut pengusaha asal Rusia, Oleg Deripaska menjadi informan mereka.

Upaya tersebut, menurut laporan New York Times pada tahun 2014 dan 2016. Namun, sayangnya upaya untuk merekrut Deripaska selalu menemui jalan buntu.

Juru bicara Kremlin, Dmitri Peskov yang berbicara saat menggelar konferensi pers di Moskow , menyatakan laporan ini sekali menunjukan bahwa AS terus berupaya untuk campur tangan dalam urusan dalam negeri Rusia.

"Faktanya adalah bahwa AS dalam beberapa tahun terakhir bekerja kasar menggunakan layanan intelijennya, mencoba merekrut warga Rusia, mengerahkan moral dan tekanan lain pada mereka. Saya pikir insiden ini dengan cara yang paling fasih bersaksi untuk upaya untuk ikut campur dalam urusan internal Rusia," kata Peskov, seperti dilansir Reuters pada Senin (3/9).

Sejauh ini belum ada pernyataan dari pemerintah AS mengenai laporan NEw York Times ini. sejauh ini, AS yang selalu menuduh Rusia mencoba untuk campur tangan dalam urusan domestik mereka, termasuk dalam pemilihan umum 2014 lalu.

Credit sindonews.com