Jumat, 24 Agustus 2018

Uni Eropa Kucurkan Bantuan Rp 304 Miliar untuk Iran



Federica Mogherini
Federica Mogherini
Foto: AP Photo/Andrew Harnik

Bantuan itu untuk membantu negara itu mengimbangi dampak sanksi Amerika Serikat.




CB, BRUSSELS -- Uni Eropa menyetujui bantuan senilai 18 juta euro (sekitar Rp 304,9 miliar) bagi Iran, Kamis (23/8). Bantuan itu untuk membantu negara itu mengimbangi dampak sanksi Amerika Serikat.

Bantuan itu juga diberikan dalam upaya menyelamatkan kesepakatan pada 2015, yang dibuat untuk membatasi ambisi nuklir Iran. Pengumuman itu menjadi bagian dari upaya tingkat tinggi Uni Eropa guna mendukung kesepakatan nuklir tersebut, yang ditinggalkan Presiden AS Donald Trump pada Mei.

Bantuan itu adalah bagian dari paket lebih luas senilai 50 juta euro (sekitar Rp 845,8 miliar) untuk Iran dalam anggaran Uni Eropa. Uni Eropa sedang berupaya menjaga perdagangan dengan Iran, yang telah mengancam akan berhenti mematuhi perjanjian nuklir jika negara itu tidak merasakan ada keuntungan ekonomi dari pengurangan sanksi.

Kepala bidang luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini mengatakan dalam pernyataan, kelompok negara-negara Eropa itu bertekad bekerja sama dengan Iran. "Paket baru ini akan memperluas hubungan ekonomi dan sektor-sektor yang mendatangkan keuntungan langsung bagi warga-warga negara kita," katanya.

Uni Eropa akan mengeluarkan delapan juta euro (sekitar Rp 135 miliar) untuk sektor swasta Republik Islam itu, termasuk bantuan bagi kalangan pengusaha kecil dan menengah serta Organisasi Promosi Perdagangan Iran. Delapan juta euro lagi akan diberikan untuk mendanai proyek lingkungan dan dua juta euro (sekitar Rp 33,8 miliar) untuk memerangi bahaya akibat obat terlarang.





Credit  republika.co.id






Netanyahu Minta AS Akui Klaim Israel Atas Golan


Benjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu
Foto: AP/Gali Tibbon

Israel mencaplok Dataran Tinggi Golan pada Perang 1967.




CB, YERUSALEM -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu  berharap agar Amerika Serikat (AS)  mengakui klaim otoritas Zionis atas kedaulatan  Dataran Tinggi Golan. Hal ini disampaikan Netanyahu pada Kamis (23/8) setelah seorang pejabat AS mengatakan bahwa Washington belum mempertimbangkan masalah Golan.

Israel merebut sebagian besar Golan dari Suriah dalam perang 1967 dan mencaploknya.  Langkah Israel ini tidak diakui secara internasional. Pada Mei lalu, menteri intelijen Netanyahu mengatakan, pengakuan AS atas masalah Golan akan segera terjadi dalam beberapa bulan ke depan.

Namun dalam wawancara Reuters selama kunjungan ke Israel pekan ini, penasihat keamanan nasional Trump John Bolton mengaku tidak ada pembahasan tentang Dataran Tinggi Golan. Ia mengatakan, Pemerintah AS belum memiliki keputusan soal hal itu.


Menurut Bolton, AS memahami posisi Israel mengenai Golan. "Tidak ada perubahan dalam posisi AS untuk saat ini," ujar Bolton.


Netanyahu menanggapi pernyataan Bolton.  "Apakah saya akan menyerah pada hal semacam itu? Tidak mungkin." katanya.



Seorang menteri kabinet keamanan Israel, Yoav Gallant, pada Kamis menyarankan  bahwa prioritas untuk Israel dan AS adalah penghapusan pasukan Iran dan  Hizbullah Lebanon yang didukung Teheran dari Suriah.
"Ketika Suriah dibangun kembali, kami memiliki dua kepentingan signifikan. Yang pertama adalah Iran dan Hizbullah masing-masing kembali ke tempat mereka berada. Dan kedua adalah kedaulatan Israel yang tegas di setiap meter Dataran Tinggi Golan," kata Gallant kepada televisi Channel 13 Israel.

Menurutnya  Israel dapat memenuhi hal itu jika mampu melakukannya  dengan cara yang benar.


Bolton membahas masalah ini dengan rekannya dari Rusia di Jenewa pada Kamis. Moskow, yang mendukung Damaskus, ingin integritas wilayah Suriah dipulihkan.
Rusia telah mengatakan bahwa mereka tidak bisa memaksa Iran untuk mundur dari Suriah.


Menurut Bolton,  Rusia terjebak di Suriah dan mencari sumber alternatif dana rekonstruksi. 





Credit  republika.co.id



Bias Anti-Israel, AS Ancam Hentikan Pendanaan Dewan HAM PBB


 Bias Anti-Israel, AS Ancam Hentikan Pendanaan Dewan HAM PBB
Penasihat Keamanan Nasional Presiden Donald Trump, John Bolton, menyatakan AS akan menghentikan pendanaan Dewan HAM PBB yang dinilai bias anti-Israel. (REUTERS/Joshua Roberts/File Photo)


Jakarta, CB -- Amerika Serikat berencana untuk menghentikan pendanaan Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Rencana itu disampaikan Penasihat Keamanan Nasional Presiden Donald Trump, John Bolton, Kamis (23/8). AS berpendapat badan PBB itu bias terhadap Israel.

"Kami akan menghentikan dana buat Dewan HAM," kata Bolton dalam sebuah wawancara dengan media AS, Associated Press seperti dilansir Times of Israel. Bolton juga mengancam untuk memotong pendanaan untuk badan-badan PBB lainnya.

Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump keluar dari Dewan HAM PBB Juni lalu. AS menuding lembaga itu anti-Israel dan membiarkan negara-negara dengan catatan HAM buruk menjadi anggotanya.




Bolton, yang pernah menjadi Duta Besar AS untuk PBB di bawah pemerintahan Presiden George W. Bush, kerap mengkritik PBB.

Amerika Serikat merupakan donatur terbesar PBB, menyumbang 22 persen dari anggaran badan dunia tersebut. Pemerintahan Presiden Donald Trump telah mengambil sejumlah langkah yang mendukung Israel. Seperti mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, meskipun hal tersebut melanggar hukum internasional.




Credit  cnnindonesia.com




PBB: Dana Bahan Bakar Rumah Sakit di Gaza Habis


PBB: Dana Bahan Bakar Rumah Sakit di Gaza Habis
PBB mengatakan eskalasi kekerasan antara warga Palestina dan Israel di perbatasan mengancam Gaza kembali terpuruk dalam peperangan. (Reuters/Ibraheem Abu Mustafa)


Jakarta,  CB -- PBB mengatakan kehabisan dana untuk membeli bahan bakar bagi rumah sakit, penyulingan air dan fasilitas-fasilitas penting lain di Jalur Gaza.

Wakil sekjen PBB bidang politik Rosemary Di Carlo mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa peningkatan kekerasan antara Israel dan kelompok perlawanan Palestina baru-baru ini "berpotensi memicu perang di Gaza."

Pernyataan Di Carlo dikemukakan dalam pertemuan bulanan Dewan Keamanan PBB terkait konflik Israel Palestina, sementara PBB bekerja sama dengan Mesir untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza dan menghentikan kekerasan di wilayah itu.



Di Carlo mengatakan "sangat prihatin karena dana untuk bahan bakar darurat yang menjamin operasi sekitar 250 fasilitas penting di Gaza sudah habis" dan meminta dana sebesar US$4,5 juta untuk memastikan layanan penting bagi masyarakat bisa berjalan hingga akhir tahun ini.


Dia juga mengemukakan keprihatinan soal "pasok obat-obatan penting yang semakin menipis" karena 40 persen cadangan obat telah digunakan.

Kekerasan di Gaza meningkat sejak aksi protes warga Palestina pada Maret lalu dilawan dengan senjata oleh Israel dan menyebabkan 117 orang meninggal.

Utusan PBB Nickolay Mladenov dan para pejabat Mesir terus berupaya mendorong gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang berkuasa di Gaza. Kedua kubu ini telah terlibat tiga perang sejak 2008.

Media Israel berspekulasi bahwa kesepakatan yang akan dicapai meliputi pelonggaran blokade Israel ke Gaza dengan imbalan masa tenang di perbatasan dan pengembalian dua jenazah tentara Israel yang tewas pada 2014.

Israel juga berusaha agar dua warganya yang diduga ditahan Hamas segera dibebaskan.

PBB mengatakan sementara perundingan gencatan senjata ini berlangsung, dana untuk membiayai fasilitas penting seperti rumah sakit dan penyulingan air di Gaza yang kini sudah habis harus ditambah.

Di Carlo meminta "seluruh pihak" bekerja keras agar bantuan kemanusiaan bisa mencapai Gaza dan mendesak Hamas memberi informasi terkait warga Israel yang ditahan di Jalur Gaza.



Credit  cnnindonesia.com




Pejabat PBB Minta Bantuan untuk Palestina Ditingkatkan


Warga Palestina mengenakan makeup menyerupai karakter film Holywood Avatar dalam aksi menuntut 'Hak Kembali ke Tanah Air' di perbatasan Jalur Gaza dengan wilayah penjajahan Israel.
Warga Palestina mengenakan makeup menyerupai karakter film Holywood Avatar dalam aksi menuntut 'Hak Kembali ke Tanah Air' di perbatasan Jalur Gaza dengan wilayah penjajahan Israel.
Foto: Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

DiCarlo meminta baik Israel mapun Palestina bisa menahan diri.




CB, NEW YORK -- Pejabat senior PBB pada Rabu (22/8) mendesak donor internasional agar meningkatkan pengiriman bantuan untuk Jalur Gaza. Dia mengingaktakan pasokan obat serta bahan bakar di wilayah tersebut cepat sekali habis.

Rosemary DiCarlo, Wakil Sekretaris jenderal bagi Urusan Politik menyampaikan keprihatinan dengan rangkaian kerusuhan baru-baru ini dan beberapa babak permusuhan di wilayah tersebut. Ia menyoroti penembakan rudal oleh HAMAS ke dalam wilayah Israel dan tindakan Israel menyerang pemrotes di Jalur Gaza. Sebelumnya, dia menyerukan agar Israel dan Palestina menghentikan provokasi dan bisa menahan diri.

"Israel telah menewaskan 13 warga sipil Palestina dalam beberapa bulan belakangan," ujar dia, selama penjelasannya dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB mengenai situasi di Timur Tengah, termasuk masalah Palestina.

Meskipun Israel memiliki kewajiban melindungi warga sipilnya, negara Yahudi tersebut juga harus menahan diri. Ia menambahkan, anak-anak tidak boleh dijadikan sasaran dalam kondisi apapun. Ia juga mendesak HAMAS agar sepenuhnya menyediakan keterangan mengenai orang Israel yang ditahan di Jalur Gaza.

Meskipun menyambut baik berbagai perkembangan berkaitan dengan pencabutan blokade dan penutupan atas Jalur Gaza, DiCarlo menekankan perlunya menjamin pengiriman bantuan tepat pada waktunya buat rakyat yang memerlukan. "Saat kami bekerja ke arah pencabutan penuh penutupan atas Jalur Gaza ... saya menyerukan pengiriman segera pasokan yang diperlukan ke Jalur Gaza," katanya.

DiCarlo, yang mendesak semua donor dan organisasi internasional agar meningkatkan alokasi dana mereka buat Jalur Gaza. "Peningkatan status ekonomi perempuran Palestina mendasar bagi kestabilan," kata dia.


DiCarlo juga kembali menyampaikan peringatan sekretaris jenderal mengenai konsekuensi kemanusiaan akibat kegagalan untuk menangani kekurangan dana yang dialami Badan Pekerjaan dan Bantuan PBB buat Pengungsi Palestina (UNRWA). Ia juga menyampaikan posisi lama PBB bahwa semua permukiman tidak sah berdasarkan hukum internasional dan harus dihentikan.


DiCarlo juga mendesak Israel dan Palestina agar menghindari provokasi terhadap semua tempat di Yerusalem. "Status quo harus dipelihara di Tempat Suci," kata dia.




Credit  republika.co.id




PBB Peringatkan Satu Generasi Anak-anak Rohingya Beresiko Hilang




Anak-anak pengungsi Rohingya menikmati sebuah wahana kapal ferris yang belum sempurna saat merayakan Hari Raya Idul Adha di kamp pengungsi Kutupalong, Bangladesh, Rabu, 22 Agustus 2018. Para pengungsi Rohingya ini meninggalkan tempat tinggalnya di Myanmar untuk menghindari kekerasan dan penumpasan besar-besaran. (AP Photo/Altaf Qadri)
Anak-anak pengungsi Rohingya menikmati sebuah wahana kapal ferris yang belum sempurna saat merayakan Hari Raya Idul Adha di kamp pengungsi Kutupalong, Bangladesh, Rabu, 22 Agustus 2018. Para pengungsi Rohingya ini meninggalkan tempat tinggalnya di Myanmar untuk menghindari kekerasan dan penumpasan besar-besaran. (AP Photo/Altaf Qadri)

CB, Jakarta - PBB mengingatkan tentang resiko hilangnya satu generasi anak-anak Muslim Rohingya akibat setengah juta Rohingya yang tinggal di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh menghadapi berbagai penyakit dan banjir dan ketiadaan akses pendidikan yang layak.
"Kami membicarakan tentang resiko kehilangan atau potensi kehilangan satu generasi anak-anak Rohingya," kata Simon Ingram, juru bicara UNICEF, Badan PBB untuk urusan anak-anak, dalam konferensi pers di Jenewa, Kamis, 23 Agustus 2018.

Peringatan ini disampaikan Ingram setelah selama 6 minggu ia berada di kamp pengungsi Rohingya di Cox.s Bazar, Bangladesh.

"Ini bukan hanya tentang setengah juta anak-anak atau lainnya di perbatasan Bangladesh, namun juga mereka yang masih tertinggal di negara bagian Rakhine, yang akses pendidikannya tambal sulam dan sangat terbatas," ujarnya.

Foto yang diunggah pada 18 Agustus 2018 ini menunjukkan Gigi Hadid menggambar bersama anak-anak pengungsi Rohingya di kamp pengungsian Balukhali, Bangladesh. Kunjungan kakak Bella Hadid ini merupakan bagian dari kerja sama dengan tim kemanusiaan UNICEF untuk memberi bantuan kesehatan kepada pengungsi Rohingya di sana. Instagram.com/gigihadid

Satu tahun sejak 700 ribu Rohingya melarikan diri akibat kekerasan merebak oleh pasukan keamanan Myanmar di Rakhine, UNICEF telah memberikan gambaran suram anak-anak di perbatasan.PBB memperkirakan 530 ribu hingga 600 ribu Rohingya yang tak memiliki kewarganegaraan masih bertahan di Rakhine termasuk sekitar 360 ribu anak-anak. Namun, PBB memiliki akses terbatas untuk masuk ke Rakhine.

Pemerintah Myanmar menyatakan persetujaunnya untuk menerima kembali pengungsi Rohingya yang lari ke Bangladesh. Pemimpin pemerintahan sipil Myanmar, Aung San Suu Kyi di Singapura menjelaskan, tempat telah disediakan untuk Rohingya yang kembali ke Myanmar.Namun, Ingram menilai prospek Rohingya yang kembali ke Myanmar masih suram. Alasannya, kondisi Rakhine yang masih tidak aman bagi Rohingya.




Credit  tempo.co




Trump Sebut Semua Warga AS Bakal Miskin Jika Dia Digulingkan


Trump Sebut Semua Warga AS Bakal Miskin Jika Dia Digulingkan
Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (Reuters)



Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyebut semua warga AS akan jatuh miskin jika pemakzulan dilakukan terhadapnya. Ia juga mempertanyakan bagaimana ia bisa diberhentikan, jika mampu membuat kemajuan dan memperbaiki kondisi ekonomi Amerika Serikat.

"Jika saya diberhentikan, saya pikir pasar (keuangan) akan jatuh, saya pikir semua orang akan sangat miskin," ujar Trump menanggapi pertanyaan dari Fox News, seperti dikutip dari CNN, Kamis (23/8).

Trump ditanya apakah dia yakin Demokrat akan mencoba mendakwa jika mereka memenangkan kembali kendali kongres.



"Saya tidak tahu bagaimana Anda dapat mendakwa seseorang yang telah melakukan pekerjaan hebat," ungkap Trump.


Trump mengatakan selama wawancara bahwa ia akan memberikan nilai "A +" jika diminta untuk menilai kinerjanya sendiri.

"Saya memberi diri saya A +. Saya tidak berpikir ada Presiden yang pernah melakukan apa yang telah saya lakukan," kata Trump.

Meski belum ada dua tahun memerintah, Trump mengklaim telah memotong pajak paling besar dalam sejarah.

"Anda melihat semua hal yang kami telah dilakukan dengan ekonomi adalah yang terbaik yang pernah ada dalam sejarah. Satu-satunya hal yang saya lakukan dengan buruk adalah pers tidak memberitakan saya dengan adil," pungkasnya.


Wacana pemakzulan Donald Trump kian menggema setelah mantan pengacaranya, Michael Cohen, mengaku memberikan uang tutup mulut kepada aktris porno dan model majalah dewasa atas perintah dari sang Presiden Amerika Serikat.

Uang tutup mulut itu diberikan pada masa kampanye 2016 agar aktris porno yang dikenal dengan nama panggung Stormy Daniels, juga mantan model majalah Playboy, Karen McDougal, agar tak membeberkan kisah hubungan terselubung mereka dengan Trump.

Dalam persidangan di New York, Cohen pun mengaku bersalah atas tuduhan pelanggaran pendanaan kampanye, penghindaran pajak, dan penipuan bank.

Trump pun langsung berkilah bahwa pelanggaran pendanaan kampanye "bukan kejahatan" meski Cohen dan jaksa menganggap sebaliknya.




Credit  cnnindonesia.com





Pembocor Rahasia Intervensi Rusia di Pilpres AS Dibui 5 Tahun


Pembocor Rahasia Intervensi Rusia di Pilpres AS Dibui 5 Tahun
Suasana pemilihan presiden AS 2016. (Reuters/Mary Schwalm)

Jakarta, CB -- Perempuan pembocor laporan dugaan intervensi Rusia dalam pemilihan presiden Amerika Serikat divonis lima tahun penjara, Kamis (23/8). Hukuman itu dijatuhkan Hakim Federal AS setelah Reality Winner, 26, bekas kontraktor intelijen AS mengaku telah membocorkan rahasia tingkat tinggi itu ke media.

Winner, yang telah dua tahun dibui mengaku bersalah pada Juni lalu karena memberikan laporan Badan Keamanan Nasional AS kepada situs berita The Intercept pada 2016. Menurut salah seorang pengacaranya, Titus Nichols, masa hukumannya akan dikurangi penahanan sebelum sidang.

Selama sidang pemeriksaan di kampung halaman Winner di Augusta, Georgia, Hakim James Hall menyetujui permintaan pengacara bahwa hukuman 63 bulan disambung dengan pembebasan bersyarat selama tiga tahun. Menurut Nichols, itu adalah hukuman terlama yang pernah dijatuhkan kepada seseorang yang mengungkap informasi rahasia secara ilegal.



"Vonis dan kesepakatan pembelaan merefleksikan bahwa Reality mengakui konsekuensi atas tindakannya. Dia telah belajar dari kesalahan dan siap menerima konsekuensinya," kata pengacara Winner dalam sebuah pernyataan.

Hakim Hall juga setuju agar Winner dipindahkan ke penjara federal di Fort Worth, Texas agar dia bisa mendapatkan perawatan medis dan lebih dekat dengan keluarga.

Jaksa menyatakan hukuman lebih dari lima tahun layak karena Winner telah mengkhianati kepercayaan kolega dan negaranya.

"Jangan salah, ini bukan kejahatan tanpa korban," kata Jaksa AS Bobby Christine dalam pernyataan yang dilansir kantor berita Reuters. "Pelanggaran disengaja Winner membuat keamanan nasional kita terancam. Dia adalah contoh ancaman dari orang dalam."



Winner adalah pegawai Pluribus International Corp, penyedia jasa analisa bagi badan pertahanan dan intelijen AS.

Dokumen NSA yang dia berikan kepada media berisi rincian teknis tentang dugaan bahwa Rusia berupaya meretas para pejabat pemilihan AS, dan sebuah mesin pemilihan sebelum pemilihan presiden AS November 2016.

Winner mengaku sengaja mencetak salinan laporan intelijen di kantornya dan mengirimkannya ke media. Dia didakwa dengan sengaja membocorkan informasi pertahanan nasional. Sebuah kejahatan di bawah Undang-undang Spionase dan Sensor dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.

Pemimpin Redaksi The Intercept, Betsy Reed menyatakan hukuman terhadap Winner dan whistleblower lainnya merupakan serangan atas kebebasan pers.

"Bukannya diakui sebagai whistleblower yang didorong oleh hati nurani ingin melindungi pemilihan presiden AS, Winner malah dituduh berniat jahat oleh Departemen Kehakiman di bawah Undang-undang Spionase," kata Reed.

Hakim federal memerintahkan agar Winner tidak dibebaskan dengan jaminan karena menilai dia membahayakan publik dan berniat kabur setelah membaca komentar di buku catatannya. Di salah satu bagian, Winner menulis, "Saya ingin membakar Gedung Putih," kata Jaksa. Dia juga menyatakan bahwa penyelidik menemukan tiga nama ekstremis Islam dalam buku catatan Winner.




Credit  cnnindonesia.com




Peretas Coba Bobol Sistem Demokrat Jelang Pemilu Kongres AS


Peretas Coba Bobol Sistem Demokrat Jelang Pemilu Kongres AS
Ilustrasi peretasan. (Reuters/Kacper Pempel)


Jakarta, CB -- Perusahaan keamanan siber Amerika Serikat, Lookout, menyebut sejumlah peretas berupaya membobol sistem basis data pemilih milik Partai Demokrat, menjelang pemilihan Kongres pada November mendatang.

Lookout menyebut pihaknya mendeteksi "sebuah percobaan kampanye phishing" yang menargetkan Komite Nasional Demokrat (DNC).

Phishing adalah metode penipuan untuk memperoleh informasi pribadi, seperti User ID dan kata sandi, dengan menyamar sebagai orang atau organisasi berwenang melalui surat elektronik.



Upaya peretasan itu terdeteksi oleh mesin monitor otomatis Lookout, Phishing Al. Lookout menyatakan peretas mencoba membobol sistem VoteBuilder, basis data pemilih dari DNC yang dijalankan oleh NGP VAN, perusahaan penyedia web hosting yang digunakan Partai Demokrat.



Peretas disebut membuat domain situs mirip alamat VoteBuilder. Domain itu memungkinkan peretas mencuri data login dan kata sandi pengguna VoteBuilder yang tertipu oleh situs web palsu buatan mereka.

Saat ini, situs palsu VoteBuilder sudah diblokir. Hingga kini tidak ada penjelasan mengenai identitas pelaku yang mendirikan situs tersebut.



Menanggapi upaya peretasan itu, Kepala Petugas Keamanan DNC Bob Lord mengatakan sistem partainya aman dari ancaman siber.

"Meskipun jelas bahwa para pihak itu berupaya mendapat informasi paling sensitif partai, yakni data pemilih, DNC mampu mencegah peretasan dengan bekerja sama bersama salah satu perusahan siber untuk mengidentifikasi dan mengambil langkah menghentikan upaya tersebut," kata Lord kepada Washington Post seperti dikutip AFP.

Kabar upaya peretasan ini menghidupkan kembali isu campur tangan pihak asing, terutama Rusia, dalam pemilihan presiden AS 2016 lalu.

Intelijen AS menyatakan para peretas yang berasal dari badan intelijen Rusia, GRU, berusaha masuk ke sistem jaringan Partai Demokrat pada 2016 lalu guna mencuri dokumen sensitif terkait pemilu.



Informasi-informasi tersebut kemudian disebarkan ke publik demi mempermalukan Hillary Clinton, rival Donald Trump dalam pemilu.

Selain Lookout, Microsoft awal pekan ini juga melaporkan sejumlah peretas yang berhubungan dengan GRU tengah membuat web palsu untuk dua situs lembaga think-thank konservatif dengan tujuan menyedot pengguna atau menanamkan malware.

Peretas tersebut juga disebut mendirikan domain umum palsu Senat AS untuk tujuan yang sama.






Credit  cnnindonesia.com



AS Sebut Rudal Nuklir Rusia Hilang di Laut, Kremlin Bantah


AS Sebut Rudal Nuklir Rusia Hilang di Laut, Kremlin Bantah
Kawasan Laut Barents yang disebut menjadi lokasi hilangnya rudal bertenaga nuklir Rusia saat uji coba November 2017. Foto/The Barents Observer/Thomas Nilsen

MOSKOW - Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menolak laporan intelijen Amerika Serikat (AS) yang menyebut rudal bertenaga nuklir Rusia hilang di Laut Barents setelah gagal dalam uji coba. Laporan itu dikutip stasiun televisi CNBC.

Menurut laporan intelijen Washington, uji coba penerbangan rudal itu dilakukan pada November 2017. Rusia, lanjut laporan itu, bersiap melakukan pencarian dengan melibatkan tiga kapal.

Tiga kapal yang dilibatkan itu salah satunya dilengkapi peralatan untuk menangani masalah bahan radioaktif dari inti rudal.

"Berbeda dengan jaringan televisi AS, saya tidak memiliki informasi seperti itu," sangkal Peskov, seperti dikutip RFERL, semalam (23/2018). Juru bicara Presiden Vladimir Putin ini menyarankan para wartawan untuk menghubungi spesialis di Kementerian Pertahanan terkait laporan tersebut.

Laporan intelijen Amerika tidak menyebutkan jadwal waktu operasi pencarian rudal oleh Rusia. Potensi risiko kesehatan atau pun kerusakan lingkungan akibat uji coba rudal bertenaga nuklir yang gagal itu juga tak disebutkan.

Presiden Putin telah mengumumkan rudal bertenaga nuklir terbaru Rusia pada bulan Maret lalu. Dia mengklaim jangkauan senjata itu tidak terbatas.

Sumber yang mengetahui laporan intelijen Amerika kepada CNBC mengatakan bahwa Rusia menguji empat rudal antara November 2017 dan Februari 2018, yang masing-masing mengakibatkan kecelakaan.

Laporan itu menyatakan, uji penerbangan terlama dari rudal-rudal itu adalah yang berlangsung lebih dari dua menit. Rudal terbang 22 mil sebelum kehilangan kontrol dan jatuh di Laut Barents. Sedangkan tes tersingkat berlangsung empat detik, di mana rudal terbang sejauh lima mil.

"Tak perlu dikatakan bahwa jika Anda menembakkan rudal dengan mesin nuklir atau sumber energi, maka bahan nuklir akan berakhir di mana pun rudal itu berakhir," kata Hans Kristensen, direktur Proyek Informasi Nuklir di Federasi Ilmuwan Amerika, saat membahas potensi kerusakan lingkungan dari tes rudal Rusia yang gagal di laut.

"Jika rudal ini hilang di laut dan pulih sepenuhnya, maka Anda mungkin secara hipotetis dapat melakukannya tanpa polusi, saya akan memiliki keraguan tentang itu karena itu adalah dampak yang sangat kuat ketika rudal itu jatuh. Saya akan menduga itu akan mengalami kebocoran," ujar Kristensen.



Credit  sindonews.com






Intelijen AS: Tes Gagal, Rudal Bertenaga Nuklir Rusia Hilang di Laut


Intelijen AS: Tes Gagal, Rudal Bertenaga Nuklir Rusia Hilang di Laut
Presiden Rusia Vladimir Putin mendengarkan paparan Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dalam parade militer, 30 Juli 2017. Foto/REUTERS/Alexander Zemlianichenko

WASHINGTON - Laporan intelijen Amerika Serikat (AS) mengungkap sebuah rudal bertenaga nuklir Rusia hilang di Laut Barents dalam sebuah uji coba yang gagal beberapa bulan lalu. Menurut laporan itu, Moskow saat ini sedang bersiap untuk mencarinya.

Uji coba peluru kendali (rudal) bertenaga nuklir itu dilakukan November 2017. Laut Barents yang jadi pendaratan senjata itu berlokasi di wilayah utara Norwegia dan Rusia.

CNBC, pada Rabu (22/8/2018), mengutip sumber yang mengetahui laporan intelijen Amerika mengatakan operasi pencarian akan melibatkan tiga kapal, yang salah satunya dilengkapi peralatan untuk menangani bahan radioaktif dari inti nuklir senjata.

Laporan intelijen itu tidak menyebutkan jadwal waktu operasi pencarian. Potensi risiko kesehatan atau pun kerusakan lingkungan akibat uji coba rudal bertenaga nuklir yang gagal itu juga tak disebutkan.

Presiden Vladimir Putin telah mengumumkan rudal bertenaga nuklir terbaru Rusia pada bulan Maret lalu. Dia mengklaim jangkauan senjata itu tidak terbatas.

Sumber yang dikutip CNBC mengatakan, Rusia menguji empat rudal antara November 2017 dan Februari 2018, yang masing-masing mengakibatkan kecelakaan.

Laporan intelijen AS menyatakan,  uji penerbangan terlama dari rudal-rudal itu adalah yang berlangsung lebih dari dua menit. Rudal terbang 22 mil sebelum kehilangan kontrol dan jatuh di Laut Barents. Sedangkan tes tersingkat berlangsung empat detik, di mana rudal terbang sejauh lima mil.

Sementara itu, Rusia membantah telah uji coba rudal bertenaga nuklir tersebut.

"Tak perlu dikatakan bahwa jika Anda menembakkan rudal dengan mesin nuklir atau sumber energi, maka bahan nuklir akan berakhir di mana pun rudal itu berakhir," kata Hans Kristensen, direktur Proyek Informasi Nuklir di Federasi Ilmuwan Amerika, saat membahas potensi kerusakan lingkungan dari tes rudal Rusia yang gagal di laut.

"Jika rudal ini hilang di laut dan pulih sepenuhnya, maka Anda mungkin secara hipotetis dapat melakukannya tanpa polusi, saya akan memiliki keraguan tentang itu karena itu adalah dampak yang sangat kuat ketika rudal itu jatuh. Saya akan menduga itu akan mengalami kebocoran," ujar Kristensen.






Credit  sindonews.com






Rusia Deteksi Helikopter Misterius Kirim Senjata ke Militan Afghanistan



Rusia Deteksi Helikopter Misterius Kirim Senjata ke Militan Afghanistan
Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan bahwa Moskow mendeteksi sebuah helikopter tak dikenal yang mengirim senjata ke ISIS dan militan lain di Afghanistan. Foto/Istimewa

MOSKOW -  Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan bahwa Moskow telah mendeteksi adanya sebuah helikopter tak dikenal yang mengirim senjata ke ISIS dan militan lain di Afghanistan.

"Kami sekali lagi memfokuskan perhatian pada penerbangan helikopter tak dikenal di utara Afghanistan, mengirim senjata dan amunisi kepada milisi pro-ISIS dan Taliban, yang bekerja sama dengan kelompok ISIS," kata juru bicara Kemlu Rusia, Maria Zakharova,

"Menurut pernyataan media Afghanistan dan warga di lokasi, helikopter tersebut baru-baru ini tercatat melakukan penerbangan di provinsi Sari-Pul," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Kamis (23/8).

Zakharova juga mencatat bahwa baik militer Afghanistan maupun pasukan NATO menyadari adanya penerbangan helikopter tersebut, yang dilakukan dekat dengan perbatasan negara-negara Asia Tengah.

"Ada pertanyaan soal siapa di belakang penerbangan itu, yang menyediakan senjata untuk para teroris dan membuat pangkalan mereka dekat dengan perbatasan selatan negara-negara CIS, dan mengapa ini terjadi di wilayah udara Afghanistan yang dikendalikan oleh pasukan NATO," tukasnya. 





Credit  sindonews.com




Lavrov: Semua Pasukan 'Ilegal' di Suriah Harus Pergi

Lavrov: Semua Pasukan Ilegal di Suriah Harus Pergi
Lavrov menyatakan, seluruh pasukan asing yang datang ke Suriah secara ilegal, yakni tanpa persetujuan dari pemerintah Suriah harus keluar dari negara itu. Foto/Istimewa

MOSKOW - Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyatakan, seluruh pasukan asing yang datang ke Suriah secara ilegal, yakni tanpa persetujuan dari pemerintah Suriah harus keluar dari negara itu secepatnya.

"Semua pasukan asing yang tinggal di sana tanpa undangan dari pemerintah Suriah harus segera keluar dari Suriah," kata Lavrov dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Tass pada kamis (23/8).

Pernyataan Lavrov ini merupakan respon atas pernyataan yang dibuat oleh Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS), John Bolton. Di mana Bolton menyatakan, AS siap untuk membahas masalah permukiman Suriah, tetapi dengan syarat Moksow harus mendesak Iran menarik pasukan mereka dari Suriah.

Seperti diketahui, tidak semua pasukan asing yang beroperasi di Suriah, melakukan operasi atas permintaan atau undangan dari Presiden Suriah, Bashar al-Assad. Pasukan koalisi internasional yang dipimpin AS merupakan pasukan yang beroperasi di Suriah secara "ilegal".

Sementara Rusia dan Iran, yang melakukan sekutu dengan dari Damaskus, melakukan operasi atas permintaan langsung dari Assad. Selain Rusia dan Iran, pasukan Hizbullah juga melakukan operasinya di Suriah atas izin dari rezim Assad.







Credit  sindonews.com





Rusia Setuju Buka Kembali Komunikasi dengan AS


Presiden AS Donald Trump (kiri) dan Presiden Rusia Vladimir Putin (kanan) bersalaman dalam pertemuan di Helsinki.
Presiden AS Donald Trump (kiri) dan Presiden Rusia Vladimir Putin (kanan) bersalaman dalam pertemuan di Helsinki.
Foto: ABC News

Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton dan Patrushev bertemu Kamis kemarin.



CB,  MOSKOW -- Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev mengatakan bahwa ia dan mitranya dari Amerika Serikat, John Bolton sepakat membuka kembali saluran komunikasi di antara kementerian luar negeri dan pertahanan kedua negara.

Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton dan Patrushev bertemu pada Kamis (23/8) di Jenewa. Pertemuan itu adalah yang pertama kali dilakukan pada tingkat tinggi sejak presiden Rusia dan AS melakukan pembicaraan di Helsinki pada Juli.

Patrushev mengatakan perjanjian luas untuk membuka kembali kontak di antara kepala staf militer kedua negara sudah dicapai. Kantor berita RIA mengatakan ia juga mengungkapkan dirinya telah mengundang Bolton dan pejabat-pejabat AS ke Rusia untuk melakukan pembicaraan di masa depan. Namun, belum ada tanggal yang disepakati bagi pertemuan lanjutan.

Dalam pertemuan mereka, Patrushev mengatakan ia dan Bolton membahas masalah Suriah, Ukraina, nuklir, dan keamanan dunia maya. Ia menambahkan Bolton belum menyinggung masalah tuduhan terhadap Rusia.




Credit  republika.co.id




Eks Mendagri Klaim Dukungan buat Tumbangkan PM Australia


Eks Mendagri Klaim Dukungan buat Tumbangkan PM Australia
Peter Dutton saat menghadiri Konferensi ke-6 Menteri-Menteri Regional Tentang Penyelundupan Manusia, Perdagangan Manusia dan Kejahatan Transnasional di Nusa Dua, Bali, Rabu (23/3). (ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana)



Jakarta, CB -- Eks Menteri Dalam Negeri Australia Peter Dutton mengklaim memiliki cukup dukungan dari Partai Liberal untuk menggulingkan Perdana Menteri Malcolm Turnbull.

Dutton mundur dari kabinet Turnbull setelah gagal menantang orang nomor satu di Australia itu dalam pemilihan ketua Partai Liberal pada Selasa (21/8).

"Tadi pagi saya menelepon PM Turnbull dan menjelaskan bahwa penilaian saya bahwa mayoritas ruang partai tidak lagi mendukung kepemimpinannya," ucap Dutton dalam pernyataannya, Kamis (23/8).



"Karena itu, saya memintanya [Turnbull] mengadakan pertemuan partai di mana saya akan menantang kepemimpinan Partai Liberal di parlemen," papar politikus sayap kanan konservatif itu menambahkan.


Kepemimpinan Turnbull diuji untuk ketiga kali menyusul keputusan sejumlah menteri senior kabinetnya yang menyatakan mengundurkan diri dan tidak lagi mendukung pemerintahan.

Wakil Menteri Keuangan Mathias Cornmann bersama Menteri Ketenagakerjaan serta Menteri Pendidikan mengatakan mereka tidak lagi mendukung Turnbull. Selain ketiga menteri itu, sedikitnya 10 menteri lain telah lebih dulu menyatakan atau berencana mengundurkan diri dari kabinet.

Padahal, Turnbull berhasil mempertahankan dukungan partai terhadap keketuannya pada Selasa lalu dengan perolehan 48 suara. Sementara Dutton hanya mendapat 35 dukungan saja.

"Dengan penuh kesedihan hati, kami bertemu Perdana Menteri untuk menasehati dia bahwa dalam penilaian kami, dia tidak lagi mendapat dukungan dari mayoritas anggota di Partai Liberal," ucap Cornmann, yang dulu merupakan salah satu tangan kanan Turnbull.

"Adalah kepentingan terbaik bagi Partai Liberal untuk membantu memproses transisi kepemimpinan kepada pemimpin baru."

Meski begitu, Dutton dan pendukungnya harus membuat petisi yang mampu didukung oleh mayoritas menteri kabinet untuk menggulingkan Turnbull dari keketuaan partai dan jabatan PM.

Dikutip AFP, media lokal melaporkan Dutton tengah mendatangi para menteri lainnya di kabinet untuk mendukung petisinya tersebut.

Dutton selama ini dinilai para pendukungnya sebagai legislator pragmatis. Sementara itu, para pengkritik menggambar Dutton sebagai seorang yang rasis dan kerap menyudutkan pengungsi serta imigran.

Jika dia berhasil menggantikan Turnbull sebagai PM, Dutton mengatakan dia akan berfokus pada penurunan harga listrik dan memperketat aturan keimigrasian demi mengurangi jumlah populasi. Dia juga bersumpah ingin meningkatkan investasi dalam bidang pengadaan air bersih untuk membantu para petani yang dilanda kekeringan.



Credit  cnnindonesia.com



Perdana Menteri Australia Hadapi Tantangan Kepemimpinan


Perdana Menteri Australia Hadapi Tantangan Kepemimpinan

CANBERRA - Perdana Menteri (PM) Australia Malcolm Turnbull berupaya mempertahankan kekuasaan saat dia terus mendapat tekanan dari dalam pemerintahan.

Dia terpaksa harus meninggalkan kebijakan pajak yang dicanangkannya dan muncul upaya untuk menggelar voting kedua yang dapat mengancam posisinya sebagai ketua partai.

Agenda legislative Turnbull mengalami kemunduran pekan ini saat dia harus berkompromi dalam kebijakan energi dan mencabut rencana pemangkasan pajak untuk korporasi.

Pada saat yang sama, dia harus menghadapi tantangan dari mantan Menteri Dalam Negeri (mendagri) Peter Dutton yang menantang Turnbull pada Selasa (21/8) dalam voting oleh Partai Liberal, mitra senior koalisi pemerintahan sayap kanan tengah.

Voting itu pun menandai awal dari tekanan lebih besar untuk mengakhiri kekuasaan Turnbull. Turnbull menang dalam voting itu dengan meraih dukungan 48 suara melawan 35 suara yang menentangnya. Dutton yang memerlukan dukungan tujuh suara lagi untuk menjadi pemimpin telah menggalang dukungan partai untuk mengalahkan Turnbull.

“Saya sedang bicara dengan para kolega. Jika saya yakin mayoritas kolega mendukung saya, maka saya akan mempertimbangkan posisi saya,” kata Dutton pada 3AW Radio, dikutip kantor berita Reuters . Situasi ini semakin memperdalam spekulasi tentang masa depan Turnbull.

Gubernur Jenderal Peter Cosgrove juga membatalkan rencana perjalanan dan akan tetap berada di Canberra pekan ini untuk memantau perkembangan politik. Cosgrove merupakan perwakilan Ratu Inggris Elizabeth II di Australia dan memiliki wewenang mengambil sumpah PM baru jika Turnbull terguling dari posisinya.

Cosgrove juga berwenang menerima permintaan Turnbull untuk membubarkan parlemen jika dia memutuskan menggelar pemilu lebih cepat. Pemilu selanjutnya dijadwalkan digelar pada Mei. Sejumlah surat kabar Australia menyuarakan rasa frustrasi banyak pemilih atas seringnya terjadi perubahan pemimpin.

“Ini akan lebih mudah bagi para pemilih dan bagi kepentingan nasional jika Turnbull pergi ke Yarralumla (kediaman resmi Cosgrove) dan menyerukan pemilu setahun lebih awal,” tulis tajuk The Sydney Morning Herald .

“Risikonya besar jika dia berganti arah sebelum dia berada di ujung perjalanan,” papar harian itu. Tekanan dari Partai Liberal pada Turnbull itu menjadi alasan bagi oposisi Partai Buruh untuk segera menyusun strategi sebelum pemilu mendatang, dan tidak hanya diam menunggu lawan politiknya terlibat konflik.

Partai Buruh menggunakan sesi di parlemen kemarin untuk bertanya pada tujuh dari sembilan menteri kabinet yang mendukung Dutton, apakah mereka masih mendukung Turnbull. Tujuh menteri itu telah mengajukan pengunduran diri kepada Turnbull yang menolak permintaan mereka demi menunjukkan persatuan.

Turnbull kemudian menyatakan dia telah mendapat jaminan tegas berlanjutnya kesetiaan. Adapun Dutton dan satu lawan lainnya diizinkan meninggalkan jabatan menteri. Langkah Turnbull mencabut rencananya untuk memangkas pajak korporat menjadi 25% dari 30% itu dianggap sebagai upaya menyenangkan para pendukungnya. 

Dia berencana meniru langkah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, tapi dengan laba perusahaan dan pertumbuhan pendapatan yang stagnan, kebijakan itu terbukti kurang populer bagi para pemilih.

“Jelas bahwa kebijakan itu tidak pernah menjadi faktor pemenang pemilu. Ada sejumlah kekhawatiran terkait kebijakan itu, ini akan menunjukkan pada mereka bahwa dia mendengarkan,” ujar Rod Tiffen, profesor ilmu politik di Universitas Sydney.

Senat menolak kebijakan itu kemarin dan Turnbull menyatakan, dia tidak lagi menginginkannya. “Kita tidak akan memangkas pajak bagi perusahaan- perusahaan besar hingga pemilu mendatang,” tutur dia di Canberra.

Meski Turnbull telah memberikan konsesi, krisis politik dapat terus terjadi dalam dua hari sidang terakhir di parlemen, sebelum masa reses hingga September. Krisis ini pun menekan pasar keuangan Australia dengan bursa saham utama turun hampir 0,5% kemarin pada level terendah dalam sembilan hari.

Turnbull berkuasa melalui kudeta ruang partai pada September 2015 yang menggulingkan mantan PM Tony Abbott. Sebagai tokoh sosial liberal dan mantan bankir, Turnbull mendapat dukungan populer pada awal pemerintahannya, tapi harus berjuang meyakinkan para pemilih konservatif dan hanya menang tipis pada pemilu 2016.




Credit  sindonews.com





Kamis, 23 Agustus 2018

Memilih Cina, El Salvador Putus Hubungan dengan Taiwan


Menteri Luar Negeri El Salvador, Carlos Castaneda, dan Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, bersulang pada upacara penandatanganan untuk menandai pembentukan hubungan diplomatik antara El Salvador dan Cina di Wisma Negara Diaoyutai di Beijing, Cina, Selasa, 21 Agustus 2018. ( Foto AP / Mark Schiefelbein)
Menteri Luar Negeri El Salvador, Carlos Castaneda, dan Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, bersulang pada upacara penandatanganan untuk menandai pembentukan hubungan diplomatik antara El Salvador dan Cina di Wisma Negara Diaoyutai di Beijing, Cina, Selasa, 21 Agustus 2018. ( Foto AP / Mark Schiefelbein)

CB, Jakarta - Taiwan memutuskan hubungan diplomatik dengan El Salvador pada Selasa bertepatan dengan penandatangan pembentukan hubungan diplomatik antara El Salvador dan Cina.
Pemutusan hubungan diplomatik Taiwan dan El Salvador menjadikan Taiwan diakui sebagai negara berdaulat oleh hanya 17 negara berkembang. Sementara Cina melalui Menteri Luar Negerinya, Wang Yi, mengumumkan bahwa pemerintahannya telah menjalin hubungan dengan El Salvador.

"Sejarah akan membuktikan bahwa membangun hubungan diplomatik dengan CIna sepenuhnya sesuai dengan kepentingan fundamental dan jangka panjang negara dan rakyat El Salvador," kata Wang, seperti dilaporkan Associated Press, 21 Agustus 2018.
Taiwan memisahkan diri dari Cina daratan di tengah perang saudara tahun 1949, dan Cina, yang menganggap Taiwan sebagai wilayahnya, berkampanye terus untuk mengisolasi pulau itu secara global. Kampanye ini memutuskan hubungan dengan pemerintah Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, segera setelah ia menjabat pada 2016 dan telah terus meningkatkan tekanan diplomatik dan ekonomi.

Menteri Luar Negeri El Salvador Carlos Castaneda (kiri), dan Menteri Luar Negeri Cina , Wang Yi, berjabat tangan pada upacara penandatanganan untuk menandai pembentukan hubungan diplomatik antara kedua negara di Wisma Negara Diaoyutai di Beijing Selasa, 21 Agustus 2018. (Foto AP / Mark Schiefelbein)
Awal tahun ini, negara Burkina Faso di Afrika Barat dan Republik Dominika memutuskan hubungan dengan Taiwan dan melanjutkan atau menjalin hubungan diplomatik dengan Cina.
Menteri Luar Negeri Taiwan, Joseph Wu, pada Selasa 21 Agustus, mengutuk apa yang disebutnya kampanye Cina untuk memikat sekutu-sekutu Taiwan dengan janji-janji bantuan keuangan dan investasi besar.

Taiwan bersedia mempertimbangkan untuk bekerjasama dengan sekutunya dalam pendidikan, pertanian atau bahkan prakarsa infrastruktur, kata Wu, tetapi menolak untuk bersaing dengan Cina dalam membeli dukungan diplomatik.
Menteri Luar Negeri Taiwan, Joseph Wu.[REUTERS]
Dilansir dari Reuters, Wu mengatakan El Salvador telah terus menerus meminta dukungan pendanaan besar-besaran sejak tahun lalu untuk pengembangan pelabuhan, tetapi Taiwan tidak dapat membantu dengan proyek yang tidak sesuai setelah penilaian.
"Tekanan dari Cina hanya akan membuat Taiwan lebih bertekad untuk melanjutkan jalan demokrasi dan kebebasan kami," katanya.
"Perilaku Cina yang tidak sopan dan tidak masuk akal pasti akan berdampak negatif terhadap hubungan lintas selat. Ini juga bukan sikap negara yang bertanggung jawab harus berperilaku."

Cina menganggap Taiwan sebagai provinsi pelabuhan dari Cina, tidak memenuhi syarat untuk hubungan negara-ke-negara, dan tidak pernah berniat melepas pulau itu di luar kendalinya.
"Saya yakin bahwa orang-orang El Salvador akan merasakan kehangatan dan persahabatan dari orang-orang Cina dan mendapatkan manfaat nyata dari kerjasama dengan Cina," kata Menlu Cina.





Credit  tempo.co






Korea Utara Hentikan Pembongkaran Situs Peluncuran Rudal



Korea Utara Hentikan Pembongkaran Situs Peluncuran Rudal
Pemimpin Korut Kim Jong-un menyaksikan uji coba peluncuran rudal Hwasong-12 pada September 2016. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Foto satelit dari pekan lalu menunjukkan Korea Utara (Korut) menghentikan pekerjaannya untuk membongkar tempat uji coba rudal. Demikian laporan lembaga think tank Washington.

North38 mengatakan citra satelit komersil dari stasiun peluncuran satelit Sohae yang diambil pada 16 Agustus mnengindikasikan tidak ada kegiatan pembongkaran signifikan di stan uji mesin atau landasan peluncuran di situs tersebut sejak 3 Agustus.

Laporan North38 mengatakan kemajuan signifikan dalam menghancurkan situs uji coba telah dilakukan dari Juli hingga awal Agustus, tetapi menambahkan: "Komponen yang sebelumnya dihapus tetap ditumpuk di tanah," seperti dikutip dari Reuters, Kamis (23/8/2018).

Dikatakan bahwa sebuah bangunan transfer/pengolahan yang dipasang di landasan peluncuran juga tampak macet. Tidak jelas apakah pekerjaan yang telah terjadi terkait dengan pembongkaran atau modifikasi struktur.

Laporan North38 muncul disaat meluasnya keraguan tentang kesediaan Korut untuk mengikuti tuntutan Amerika Serikat (AS) untuk menyerahkan senjata nuklirnya.

Tidak ada komentar langsung dari Gedung Putih terkait hal ini.

Badan pengawas nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional (IAEA), mengatakan dalam sebuah laporan pada hari Senin bahwa pihaknya tidak menemukan indikasi bahwa Korut telah menghentikan kegiatan nuklirnya.


Saat pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump di Singapura, Pemimpin Korut Kim Jong-un secara luas setuju untuk melakukan denuklirisasi di Semenanjung Korea. Namun ia tidak memberikan tanda bersedia menyerahkan gudang senjatanya secara sepihak.



Credit  sindonews.com



Rusia Luncurkan Robot Tentara Antipeluru Mirip Avatar


Rusia Luncurkan Robot Tentara Antipeluru Mirip Avatar
Igorek, robot tentara antipeluru Rusia ala Avatar yang dikembangkan Kalashnikov. Foto/CEN/kalashnikov.media

MOSKOW - Rusia meluncurkan robot antipeluru seberat 4,5 ton yang bisa berjalan dan menahan senjata dalam cakar raksasanya. Robot buatan Kalashnikov ini mirip robot dalam film Avatar dan Robocop.

Kalashnikov, yang merupakan produsen senapan serbu "sejuta umat" AK-47, mengumumkan peluncuran robot tentara ala Avatar itu dalam "Army 2018 Fair" di Moskow, hari Selasa.

Robot tersebut dapat berjalan dan memiliki ruang di kabinnya agar orang dapat duduk dan mengoperasikan robot tersebut. Orang yang mengendalikan robot itu dapat memindahkan objek dengan cakarnya, termasuk senjata.

Awak robot tersebut dijamin dilindungi dari serangan peluru, puing-puing dan benda berbahaya lainnya di balik kaca lapis baja dan logam encasement.

Robot warna emas, yang dinamai Igorek, masih dalam pengembangan. Produsennya menolak mengungkapkan semua karakteristiknya sampai proyek robot militer itu rampung.

Pihak Kalashnikov menyatakan, Igorek kemungkinan akan digunakan untuk memperbesar kekuatan tentara Rusia sambil memberikan perlindungan dari ancaman militer musuh seperti adegan dalam film Avatar.

Ada juga pihak yang membandingkan robot tentara Rusia itu dengan D-209 (Enforcement Droid series 209) dari film Robocop.

"Robot ini mungkin adalah salah satu model terbaru dari 'Army 2018'," kata Vladimir Dmitriev dari grup Kalashnikov. "Saat ini hanya demonstrasi jalan yang akan kami ikuti," ujarnya.

"Kami memahami bahwa ada mesin robot yang mengendarai ulat dan wheel drive, kami juga memahami bahwa akan ada permintaan untuk sistem bergerak otomatis antropomorfik," ujarnya, seperti dikutip dari Mirror, Rabu (22/8/2018).

Korporasi Kalashnikov adalah produsen senjata, termasuk senapan serbu, terbesar Rusia. Hingga saat ini, perusahaan itu memasok sekitar 95 persen dari semua senjata kecil di Rusia dan memasok senjata di lebih dari 27 negara di seluruh dunia.

Salah satu produk terkenal dari Kalashnikov adalah senapan serbu AK-47. Senjata yang dijuluki sebagai senapan serbu sejuta umat ini ditemukan Mikhail Kalashnikov, mantan tentara perang Rusia yang namanya diabadikan menjadi nama perusahaan tersebut.




Credit  sindonews.com





Mahathir Batalkan 2 Proyek Cina, Sebut Pemerintahan Najib Bodoh


PM Malaysia Mahathir Mohamad (kiri) dan Presiden Xi Jinping (kanan)
PM Malaysia Mahathir Mohamad (kiri) dan Presiden Xi Jinping (kanan)

CB, Beijing – Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, mengatakan dua proyek infrastruktur raksasa yang dibiayai perusahaan Cina dibatalkan seusai bertemu dengan PM Li Keqiang dan Presiden Xi Jinping di Beijing.

Kedua proyek itu adalah pembangunan jalur kereta api  East Cost Rail Link (ECRL), yang nilainya mencapai sekitar US$20 miliar atau sekitar Rp291 triliun dan proyek pipanisasi gas di Sabah, yang nilainya mencapai sekitar US$2 miliar atau sekitar Rp29 triliun.
Mahathir juga menyesalkan adanya kesepakatan itu, yang dibuat antara pemerintahan bekas PM Najib Razak dengan Cina, yang justru membebani keuangan Malaysia.
“Jika kami harus membayar kompensasi, kami akan bayar. Ini kebodohan negosiasi sebelumnya. Kami harus cari jalan ke luar dari proyek-proyek ini. Ini kebodohan orang kami sendiri,” kata Mahathir kepada media di Beijing seusai kunjungan lima hari ke Cina pada Selasa, 21 Agustus 2018 sebelum pulang ke Malaysia seperti dilansir SCMP.

Bekas PM Malaysia Najib Razak melakukan wawancara pertama dengan Reuters di sebuah resor di Langkawi soal kasus dugaan korupsi 1MDB, Rabu, 20 Juni 2018. Reuters
Mahathir menjelaskan kedua proyek raksasa itu tidak dilanjutkan karena pemerintah Malaysia memutuskan untuk mengurangi beban utang saat ini. “Proyek-proyek ini akan ditunda hingga kami mampu membayarnya, dan juga mengurangi biayanya,” kata Mahathir.
Mahathir mengatakan dia menjelaskan kepada Jinping dan Keqiang mengapa kesepakatan perjanjian kedua proyek itu merugikan Malaysia. “Mereka sepakat,” kata dia. Menurut dia, awalnya para pemimpin Cina tidak memahami dengan kebijakan yang dibuat pemerintah Malaysia.

“Saya meyakini Cina tidak akan mau melihat Malaysia menjadi negara bangkrut,” begitu dilansir New Straits Times dalam jumpa pers Mahathir tadi.
Mahathir mengalahkan Najib Razak pada pemilu yang digelar pada 9 Mei 2018. Dia lalu mengkaji ulang sejumlah proyek infrastruktur raksasa yang disepakati Najib dengan Cina. Saat ini,
Najib berstatus tersangka untuk dua kasus yaitu kasus dugaan menerima suap dari SRC International, yang merupakan anak perusahaan investasi 1Malaysia Development Berhad atau 1MDB. Najib juga menjadi terdakwa untuk kasus pencucian uang, yang ditangani oleh KPK Malaysia atau MACC.





Credit  tempo.co