Turki dan Belanda Normalisasi Hubungan

Menlu Turki Mevlut Cavusoglu. (Anadolu/Arif Hüdaverdi Yaman)

Jakarta, CB -- Turki dan Belanda sepakat untuk menormalisasi hubungan setelah sempat menurun sebelum referendum kepresidenan April lalu. Kesepakatan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu, Jumat (20/7).

Dilansir kantor berita Turki, Anadolu News Agency, Cavusoglu menyatakan dia bertemu Menlu Belanda Stef Blok di sela-sela pertemuan puncak NATO di Brussels.

Keduanya membahas peristiwa pada Maret 2017 yang membuat hubungan Turki dan Belanda memburuk. Menjelang referendum kepresidenan 16 April, Belanda membatalkan izin terbang pesawat yang akan membawa Menlu Cavusoglu pada 11 Maret.





Sambil menggarisbawahi perlunya meninggalkan isu-isu yang menghalangi kerja sama strategis kedua negara, Cavusoglu menyatakan bahwa "Mitra Belanda saya telah menyampaikan sebuah surat, menegaskan kesediaan untuk menormalisasi hubungan. Selain surat, saya juga telah berbicara dengan dia lewat telepon dan sepakat untuk membuka jalan bagi hubungan kita."

"Dalam konteks ini, kami sepakat untuk membuat pernyataan bersama sebagai langkah pertama. Kami juga sepakat untuk mengembalikan duta besar kami secepatnya," kata dia.

Cavusoglu juga telah mengundang Menlu Belanda untuk mengunjungi Turki untuk merumuskan kembali hubungan kedua negara dan membangun kembali dialog serta kepercayaan.


Mengingat besarnya komunitas Turki yang tinggal di Belanda, yakni sekitar 450 ribu orang, Cavusoglu menyatakan bahwa pihaknya akan bertindak sesuai kepentingan nasional dalam mengambil kebijakan luar negeri.

Dalam pernyataan bersama Menlu Turki dan Belanda ditegaskan bahwa kedua negara memiliki hubungan intensif selama lebih dari empat abad dan telah menjadi sekutu NATO selama lebih dari enam dekade, serta menjalin hubungan perdagangan dan investasi yang besar.

Cavusoglu dan Blok juga menggarisbawahi pentingnya kerja sama strategis antara Turki dan Belanda dalam berbagai isu seperti migrasi, terorisme dan kerja sama ekonomi.



Menjelang referendum kepresidenan Turki 16 April lalu, pemerintah Belanda juga mengusir Menteri Keluarga dan Sosial Fatma Betul Sayan Kaya yang akan berbicara dengan komunitas Turki di Belanda di Rotterdam. Belanda juga melarang komunitas Turki yang akan menggelar aksi mendukung referendum di negeri itu.






Credit  cnnindonesia.com

Papua Nugini Tegaskan Papua dan Papua Barat Wilayah Indonesia

Papua Nugini tegaskan Papua Barat dan Papua adalah bagian dari wilayah Indonesia. Foto/Istimewa

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Papua Nugini, Rimbink Pato menegaskan bahwa wilayah Papua dan Papua Barat adalah wilayah Indonesia. Ia juga menyatakan Papua Nugini sangat menghormati integritas wilayah Indonesia.

Berbicara pasca melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, di kantor Kementerian Luar Negeri Indonesia di kawasan Jakarta Pusat, Pato menyatakan setiap pernyataan yang mengatasnamakan Papua Nugini, yang berisikan dukungan pada kemerdekaan Papua bukan berasal dari pemerintah Papua Nugini.

"Dalam isu kedaulatan dan integritas Indonesia dan Papua Nugini, kebijakan Papua Nugini dulu, sekarang dan di masa depan bahwa Provinsi Papua dan Papua Barat tetap bagian yang tak terpisahkan dari Republik Indonesia," tegas Pato pada Kamis (19/7/2018).

Pato, dalam kesempatan itu meyakinkan Retno bahwa kebijakan Papua Nugini tidak akan berubah sampai kapanpun. Papua Nugini, lanjut Pato, akan terus mengakui Bumi Cendrawasih sebagai bagian dari wilayah Indonesia.

Oleh karena itu, Pato mengajak Indonesia untuk bekerja sama dalam membangun wilayah di perbatasan kedua negara. Menurutnya, kerja sama itu akan menguntungkan bagi warga kedua negara dan dapat mensejahterakan warga Papua yang hidup di dekat perbatasan.

Pada giliranya, Retno menyatakan Indonesia sangat menghormati integriras wilayah Indonesia dan menyampaikan ucapan terima kasih atas dukunganya terhadap kedaulatan Indonesia.

"Hubungan kedua negara saling menghormati, termasuk saling menghormati integritas wilayah masing-masing negara," ungkap Mantan Duta Besar Indonesia untuk Belanda itu.

Papua Nugini adalah satu dari sedikit negara di kawasan Pasifik yang menegaskan kedaulatan Indonesia di Papua. Seperti diketahui, banyak negara di Pasifik yang mendukung Organisasi Papua Merdeka.

Masih segar dalam ingatan, dua negara Pasifik yakni Vanuatu dan Kepulauan Solomon dalam Sidang Majelis Umum PBB tahun lalu mengecam Indonesia karena dinilai melakukan pelangaran di Papua. Keduanya tidak jarang mengungkapkan dukungan terhadap kemerdekaan Papua dari Indonesia. 

Credit  sindonews.com

Presiden Mikronesia, Peter M Christian Ternyata Keturunan Indonesia

Presiden Mikronesia, Peter M Christian. (kolase)

CB - Banyak orang mengetahui warganegara Suriname merupakan keturunan bangsa Indonesia, begitu juga politikus yang ada di sana. Namun, tidak banyak orang yang tahu, Presiden Mikronesia merupakan keturunan Indonesia.

Selama ini, nama Mikronesia jarang terdengar.
Perlu diketahui, Mikronesia merupakan sebutan untuk negara bernama lengkap Federated States of Micronesia. Negara ini terletak di utara Papua Nugini dan bersebelahan dengan Filipina.

Dilansir tribunjambi.com dari intisari online, Mikronesia merupakan negara tanpa militer yang punya 607 pulau dengan dunia bawah laut eksotis. Tapi sayang, lokasinya terpencil.
Micronesia punya luas keseluruhan 700 Km persegi dengan 607 pulau, yang hanya 4 pulau besar yang dihuni penduduk. 4 Pulau tersebut yakni Kosrae, Pohnpei, Chuuk (Truk) dan Yap.
Pusat negaranya ada di Kota Palikir di Pohnpei dengan bahasa nasionalnya bahasa Inggris.
Negara ini dipimpin oleh seorang presiden bernama Peter M Christian.
Usut punya usut, ternyata Christian masih keturunan Indonesia.

Hal ini terungkap saat dia bertemu dengan Presiden Indonesia Joko Widodo dalam lawatannya ke Jakarta (18/7/2018).
"Indonesia merupakan negara yang tidak asing bagi Presiden Christian. Beliau memiliki darah keturunan Indonesia, yaitu keturunan Maluku, generasi ketiga di Mikronesia," ujar Jokowi seperti dilansir dari Kompas.com.

Bahkan, Jokowi mendengar informasi bahwa Christian akan sekaligus berkunjung ke Maluku.

Hal ini membuktikan bahwa Indonesia dan Mikronesia memiliki ikatan antarmasyarakat sejak puluhan, bahkan ratusan tahun lalu.
"Kunjungan Presiden Christian ke Indonesia ini pun menjadi tonggak baru hubungan kedua negara, sebuah hubungan yang sangat saling menghormati dan saling menguntungkan," ujar Jokowi.

Christian sendiri dalam kesempatan selanjutnya mengakui, selepas kunjungannya ke Istana Presiden Bogor, ia memang akan berkunjung ke kampung halaman buyutnya.
"Saya juga mempertimbangkan menambah acara ziarah ke tempat garis keturunan keluarga saya di dalam kunjungan resmi saya ini."
"Terima kasih Pak Jokowi karena sudah membuat saya bisa mengunjungi Ambon," ujar Christian.

Bagaimana gambaran negara Mikronesia?
Informasi dari situs wikipedia, Mikronesia merupakan gugus kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau yang berukuran sangat kecil di Samudra Pasifik bagian barat. Namun Hawaii tidak termasuk.
Negara ini berbatasan dengan Filipina terletak di sebelah baratnya, Indonesia di barat daya, Papua Nugini dan Melanesia di selatan, dan Polinesia di tenggara dan timur.
Iklim di Kepulauan Mikronesia tropis lembab (iklim laut). Ada sekira 2.100 pulau di sana. Luas wilayah darat total (tidak termasuk luas perairan) sekitar 2.700 Km persegi. Luas keseluruhan wilayahnya termasuk luas perairan teritorial adalah 7.400.000 Km persegi.

Beberapa nama pulau di sana, mungkin pernah Anda dengar. Semisal Kepulauan Caroline, Kepulauan Mariana, Guam, Palau, dan Kepulauan Marshall.
Karena banyak memiliki wilayah laut, kegiatan perekonomian Mikronesia utamanya ditunjang sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata.

Wilayah negara ini pernah dijajah oleh bangsa asing, khususnya Inggris, Jepang, dan Amerika Serikat.

Ciri-ciri fisik penduduk mikronesia yang bisa dikenali, sebagian besar penduduknya bangsa berkulit cokelat dan bertubuh gemuk yang merupakan turunan bangsa Polynesia.

Negara ini juga memiliki beragam suku dan bahasa yang berasal dari sejumlah suku asli di kepulauan tersebut.
Mikronesia juga memiliki tarian tradisional yang khas. Tapi di beberapa pulau berpenghuni di Mikronesia, kaum pria dan wanita memiliki tarian masing-masing. Tidak seperti kebanyakan negara lain yang kaum pria dan wanitanya bebas menari bersama-sama, di Mikronesia, pria dan wanita memiliki tarian yang berbeda dan tidak bisa dilakukan bersama. Hanya ada satu tarian yang memperbolehkan pria dan wanita untuk menari bersama, namun itu harus ada izin dari kepala suku setempat jika akan melakukan tarian.

Credit  tribunnews.com

Latihan Perang Rusia Picu Kepanikan di Desa Armenia

Latihan perang Rusia memicu protes dari Armenia. Foto/Ilustrasi/Istimewa

YEREVAN - Latihan militer yang dilakukan oleh Rusia memicu aksi protes Armenia. Pasalnya tentara Rusia tiba-tiba muncul di sebuah desa Armenia, mengerahkan kendaraan militer dan melakukan tembakan kosong.

Desa Panik yang berada di barat lau Armenia lokasinya berdekatan dengan tempat latihan militer yang digunakan oleh tentara Rusia yang ditempatkan di negara bekas Soviet.

Mengomentari insiden itu, Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan mengatakan bahwa mereka yang bertanggung jawab harus dihukum.

"Saya melihat insiden ini sebagai provokasi yang ditujukan untuk hubungan Armenia-Rusia, dan juga sebagai provokasi terhadap kedaulatan Armenia," kata Pashinyan seperti dikutip dari Deutsche Welle, Jumat (20/7/2018).

Secara terpisah, menteri pertahanan Armenia David Tonoyan mengatakan dia tengah bersama komandan pangkalan Rusia, Vladimir Elkanov, bersama wakil-wakil penting Rusia di Armenia.

Tonoyan mengatakan bahwa pihak Rusia secara resmi mengucapkan permintaan maaf dan jaminan bahwa mereka akan lebih konsisten dengan masalah perencanaan dan pemberitahuan di masa depan.

Para pejabat Armenia juga mengatakan bahwa insiden itu sedang diselidiki dan para perwira Rusia mengatakan itu tidak akan terjadi lagi.

Rusia adalah sekutu dekat Armenia, yang terkunci dalam konflik dengan negara bekas Soviet lainnya, Azerbaijan, di atas wilayah Nagorno-Karabakh. Rusia mempertahankan kontingen beberapa ribu pasukan di tanah Armenia. Hubungan antara Yerevan dan Moskow diuji pada tahun 2015, ketika seorang tentara Rusia yang bertugas di pangkalan itu menewaskan tujuh orang. Secara terpisah, seorang bocah setempat tewas setelah menemukan bom yang tidak meledak. 

Credit  sindonews.com

China Gelar Latihan Perang untuk Invasi Taiwan

China bakal menggelar latihan perang untuk menginvasi Taiwan. Foto/Ilustrasi/Istimewa

BEIJING - China akan menggelar latihan militer selama lima hari yang dirancang untuk menunjukkan kemampuan negara itu memenuhi janjinya merebut kembali Taiwan.

China mengumumkan manuver militernya melalui pemberitahuan yang diterbitkan oleh Administratur Keselamatan Maritim Zhejiang. Dalam pemberitahuannya, mereka memperingatkan kapal-kapal untuk menghindari laut yang membentang dari Zhoushan hingga ke Wenzhou di lepas pantai provinsi timur dan utara Taiwan.

Latihan itu, yang dilaporkan terdiri atas wilayah seluas Taiwan, dijadwalkan berlangsung dari Rabu hingga Senin. Menurut seorang pakar lokal, latihan itu akan mengirim pesan ke Taiwan.

"Tujuan utama latihan itu adalah mengirim peringatan serius kepada separatis Taiwan," kata ahli militer China Song Zhongping kepada suratkabar Partai Komunis China The Global Times.

"Angkatan Udara dan Angkatan Laut China telah sering melakukan latihan pengepungan pulau. Latihan kali ini akan menambah dan membentuk pencegahan militer terhadap tekanan tinggi terhadap separatis Taiwan," tambahnya seperti dikutip dari Newsweek, Kamis (19/7/2018).

Ketika China semakin melenturkan kekuatan militernya di perairan yang disengketakan di dekatnya, itu juga meningkatkan ancaman untuk menyatukan kembali Taiwan dengan paksa jika perlu. Pemerintah yang bermarkas di Taipei didirikan di pulau itu pada 1949 setelah kalah perang saudara dengan pasukan komunis yang kemudian membentuk pemerintah China saat ini yang berkuasa di Beijing. China menganggap Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri yang akhirnya akan sekali lagi ditempatkan di bawah kekuasaan China.

Amerika Serikat (AS) awalnya menolak mengakui pemerintah komunis di Beijing, tetapi sejak 1972 telah menganggapnya sebagai satu-satunya wakil China dan meninggalkan hubungan diplomatik dengan Taiwan. AS, bagaimanapun, terus menjual senjata ke Taiwan dan, di bawah Presiden Donald Trump, telah memperluas hubungan diplomatik antara kedua negara.

Langkah-langkah ini telah diterima dengan buruk oleh China, yang menanggapi kunjungan Menteri Urusan Taiwan Daratan Chen Ming-tong ke Washington.

"Kami dengan tegas menentang interaksi resmi antara AS dan Taiwan dalam bentuk apa pun," menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying.

Dia mengatakan kepada wartawan bahwa AS harus menghormati perjanjian diplomatik sebelumnya mengenai konflik dan menjunjung tinggi gambaran hubungan China-AS dengan tindakan konkrit.

Presiden China Xi Jinping telah memodernisasi angkatan bersenjata negaranya, terutama dengan memperluas kekuatan angkatan lautnya, dan baru-baru ini meningkatkan manuver militer di dalam dan di sekitar selat yang memisahkan Cina dan Taiwan.

Menanggapi kekuatan militer China, Taiwan mengerahkan skuadron baru 15 helikopter serang Apache pada hari Selasa.

Penumpukan militer China ini juga telah menimbulkan kekhawatiran di Washington, yang memiliki kehadiran militer yang luas di seluruh Pasifik — terutama di Jepang dan Korea Selatan — dan di wilayah Guam. AS telah menantang klaim luas wilayah Beijing di Laut Cina Selatan dan menuduh militer China membangun pangkalan rahasia di pulau untuk menegakkan klaim ini. 

https://international.sindonews.com/read/1323040/40/china-gelar-latihan-perang-untuk-invasi-taiwan-1531954766



Credit  sindonews.com

Rusia-China Kompak Hambat Permintaan AS Setop Ekspor Minyak ke Korut

Rusia dan China kompak menunda permintaan AS untuk menghentikan ekspor minyak mentah ke Korut di DK PBB. Foto/Istimewa

NEW YORK - Rusia dan China menunda permintaan Amerika Serikat (AS) kepada komite sanksi Dewan Keamanan (DK) PBB untuk memerintahkan penghentian ekspor minyak mentah ke Korea Utara (Korut). Keduanya meminta lebih detail tentang tuduhan AS bahwa Pyongyang melanggar sanksi.

Pekan lalu AS mengeluh kepada komite sanksi DK PBB bahwa pada 30 Mei telah terjadi 89 pengalihan kapal gelap ke kapal hasil minyak olahan tahun ini oleh Pyongyang.

AS lantas meminta kepada komite untuk memberi tahu semua negara anggota PBB bahwa Korut telah melanggar batas minyak mentah 500 ribu barel per tahun - yang diberlakukan oleh dewan pada bulan Desember - dan memerintahkan penghentian segera semua transfer.


Namun misi Rusia di PBB menempatkan "penangguhan" atas permintaan AS.

"Rusia mengatakan kepada komite itu bahwa mencari informasi tambahan tentang setiap kasus pengalihan ilegal minyak," kata para diplomat seperti dikutip dari Reuters, Jumat (20/7/2018).

"China mendukung permintaan Rusia dan meminta Amerika Serikat untuk memberikan informasi faktual tambahan untuk memfasilitasi semua negara bagian untuk belajar dan membuat penilaian," imbuh para diplomat.

Menurut situs komisi sanksi Dewan Keamanan Korea Utara, hanya Rusia dan China yang melaporkan penjualan sah sekitar 14.000 ton minyak murni ke Korut pada 2018.

Namun Washington mengatakan Korut juga secara tidak sah memperoleh lebih banyak minyak petroleum melalui pengiriman kapal ke kapal di laut. Tuduhan itu tidak secara luas mengatakan negara mana yang diyakini secara ilegal memberikan Korut minyak murni. Namun, laporan itu menyebutkan kasus transfer tersebut melibatkan kapal berbendera Rusia.

Reuters pada bulan Desember melaporkan bahwa kapal tanker Rusia telah memasok bahan bakar ke Korut dengan memindahkan kargo di laut.

"Misi Rusia di PBB mengatakan mencari penjelasan tentang metodologi yang digunakan dalam membuat perhitungan minyak‘ ilegal diekspor," menurut para diplomat.

Langkah itu dilakukan sehari setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan dia meminta janji dari Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membantu bernegosiasi dengan Korut tetapi tidak mengatakan bagaimana. Dia juga mengatakan: "Tidak ada yang terburu-buru, sanksi tetap!"

Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, utusan tidak resmi bagi Dewan Keamanan PBB bersama dengan Korea Selatan dan Jepang pada hari Jumat terkait permasalahan Korut. Para diplomat mengatakan mereka mengharapkan Pompeo untuk menekankan perlunya mempertahankan tekanan terhadap Pyongyang. 

Utusan Rusia untuk Korut pada hari Rabu mengatakan akan logis untuk mengajukan pertanyaan tentang meringankan sanksi terhadap Korut kepada Dewan Keamanan PBB.


AS pekan lalu memberikan daftar kepada komite Dewan Keamanan 89 transaksi gelap Korut dan beberapa foto pilihan.

"Jika penuh muatan sekitar 90 persen, Tanker DPRK telah mengirimkan hampir tiga kali lipat kuota 2018 di 1.367.628 barel," kata AS dalam dokumen yang diserahkan kepada komite, menggunakan akronim untuk nama resmi Korea Utara, Republik Rakyat Demokratik Korea.

Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat telah meningkatkan sanksi terhadap Korut sejak 2006 dalam upaya untuk menghentikan pendanaan program rudal nuklir dan balistik Pyongyang, melarang ekspor termasuk batu bara, besi, timah, tekstil dan makanan laut, dan membatasi impor minyak mentah dan minyak olahan. produk.

Pada bulan Maret dewan memasukkan lusinan kapal dan perusahaan pelayaran atas penyelundupan minyak dan batu bara oleh Korut.




Credit  sindonews.com

Korut Dinilai Belum Tepati Janji Kembalikan Tentara AS

Presiden AS Donald Trump saat berjalan dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di Hotel Capella di Pulau Sentosa Singapura, Selasa (12/6).

Foto: AP

Pejabat AS menyebut Korut belum mengirimkan tulang tentara AS korban Perang Korea

CB, JAKARTA -- Pihak Amerika Serikat menilai Korea Utara belum memenuhi janjinya untuk mengembalikan sisa-sisa tentara Amerika Serikat yang gugur pada perang Korea. Padahal dalam pertemuan di KTT Singapura antara Presiden Donald Trump dan Kim Jong Un, disepakati pihak Korut untuk mengirimkan belulang tentara AS yang gugur.


Sebelumnya, Sekretaris Negara Mike Pompeo, mengatakan pada hari Rabu bahwa kembalinya para korban perang dapat dimulai dalam beberapa pekan ke depan. Akan tetapi, dikutip dari Associated Press, mengidentifikasi tulang belulang tersebut membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.

Dalam pernyataan bersama di KTT Singapura mereka pada 12 Juni lalu, Presiden Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un berkomitmen untuk memulihkan sisa-sisa tahanan perang dan mereka yang hilang dalam aksi beberapa dekade setelah Perang Korea termasuk pemulangan segera dari mereka yang sudah diidentifikasi.


Tetapi pada pertengahan Juli, repatriasi belum terjadi. Mengutip pejabat AS, pada hari Selasa melaporkan bahwa Korea Utara telah setuju untuk mentransfer sebanyak 55 tulang belulang korban perang.


"Apa yang seharusnya menjadi hal termudah dalam agenda perundingan Amerika Serikat-Korea Utara - kembalinya sisa-sisa tentara Perang Korea - terbukti menjadi titik pelik lain," kata Mark Fitzpatrick dari Institut Internasional untuk Studi Strategis.


Di luar kembalinya sisa-sisa yang dijanjikan bahwa Korea Utara mungkin telah bertahan dalam penyimpanan selama bertahun-tahun, Departemen Luar Negeri mengatakan awal pekan ini bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk memulai kembali pencarian lokasi pemakaman dari sisa-sisa perang AS di Korea Utara.


Dalam pandangan Fitzpatrick, Korea Utara telah menggunakan janji perang tetap sebagai pengaruh untuk tujuan politik, termasuk perjanjian damai yang menggantikan perjanjian gencatan senjata yang menyebabkan pertempuran di Semenanjung Korea berakhir pada Juli 1953.

Credit  republika.co.id

Kim Jong Un Mendadak Panggil Pulang 43 Duta Besar

Presiden Donald Trump berjabat tangan dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, saat pertemuan di Capella, Pulau Sentosa, Singapura, 12 Juni 2018. Pertemuan Trump dengan Kim Jong Un membawa harapan mereka mengakhiri tujuh dekade permusuhan dan ancaman konfrontasi nuklir. AP

CB, Jakarta - Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mendadak memanggil pulang 43 duta besar dan diplomat seniornya pada Rabu malam, 18 Juli 2018.
Para duta besar dan diplomat senior Korea Utara, menurut laporan kantor berita Korea Selatan, Yonhap News Agency, dan dikutip Sputnik News, dipanggil ke Pyongyang diduga untuk mengadakan pertemuan.

Pemanggilan pulang semua duta besar dan diplomat senior dari luar negeri merupakan peristiwa yang langka bagi Korea Utara sejak 1948, berdirinya negara tersebut.

Kim Jong Un diperkirakan akan menyampaikan kebijakan baru terkait dengan perkembangan terbaru dari pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 12 Juni lalu.
Pertemuan Kim Jong Un dan Trump menghasilkan kesepakatan tentang program denuklirisasi di Semenanjung Korea, pemindahan jenazah tentara Amerika dari Korea Utara, serta tindak lanjut negosiasi di antara para pejabat tinggi kedua negara.
Menurut laporan Express.co.uk, pertemuan diplomatik Korea Utara terakhir berlangsung pada Juli 2015.
Sejumlah pengamat menduga pertemuan diplomat itu untuk memperingati 70 tahun berdirinya Korea Utara pada September mendatang.

Credit  tempo.co

Jejak Intel Rusia Maria Butina

Maria Butina [The Moscow Times]

CB, Jakarta - Sepekan lalu, tidak ada yang mengenali nama dan wajah Maria Butina, 29 tahun, warga negara Rusia. Namun nama yang selama ini tersimpan itu, mendadak muncul kepermukaan dan menjadi berita utama surat kabar.
Butina menjadi sorotan publik setelah jaksa penuntut di sebuah pengadilan di Amerika Serikat menuntutnya pada Rabu, 18 Juli 2018, atas tuduhan melakukan operasi mata-mata di bawah agen rahasia Rusia dan menjalin hubungan asmara dengan para politisi agar bisa menyusup ke sistem politik Amerika Serikat.
"Butina bertugas mengatur perkenalan dengan orang-orang yang memiliki pengaruh di politik Amerika Serikat, termasuk sebuah organisasi yang mempromosikan hak penggunaan senjata dan mencari orang-orang yang terafiliasi dengan kelompok-kelompok itu," demikian bunyi tuduhan Kementerian Kehakiman Amerika Serikat.


Maria Butina terlihat di Moskow dalam sebuah foto yang diunggah ke Facebook pada 14 Oktober 2013.Maria Butina / Facebook via abc.au.net]
Dikutip dari situs salon.com pada Kamis, 19 Juli 2018, jaksa penuntut menuduh Butina menggunakan seks untuk mendapatkan keuntungan politik dan pengaruh. Politisi Amerika Serikat adalah orang-orang yang diincarnya agar bisa mendapat keuntungan lebih besar.
Kementerian Kehakiman Amerika Serikat mengklaim Butina telah melakukan kontak dengan intelijen Rusia sejak dia tiba di Amerika Serikat dan berkonspirasi dengan seorang politisi Rusia dan bankir untuk mendorong agenda Moskow ke dalam sistem politik Amerika Serikat. Dalam dakwaan pengadilan federal Amerika Serikat, disebutkan Butina dan sumber lain telah berencana bertemu seorang anggota Kongres Amerika Serikat dalam sebuah perjalanan delegasi Kongres ke Moskow pada Agustus 2015. Anggota kongres yang diincar itu kemungkinan adalah Rohrabacher.
"Ada dua orang yang saya rasa dibayar oleh Putin, yakni Rohrabacher dan Trump," kata Ketua Partai Republik, Kevin McCarthy seperti dikutip sebuah surat kabar Amerika Serikat.
Saat dikonfirmasi, Rohrabacher, mengakui pernah makan malam bersama dengan Butina dan melakukan sebuah kunjungan delegasi dari Rusia pada 2015.
"Ini bodoh. Dia itu seorang asisten untuk seseorang yang merupakan kepala bank dan anggota parlemen. Untuk itu kita menyebutnya seorang mata-mata? Ini memperlihatkan pada Anda semua betapa palsunya semua ini. Ini adalah sebuah upaya untuk merendahkan kemampuan presiden untuk memiliki hubungan yang lebih baik dengan Rusia," kata Rohrabacher, anggota Kongres Amerika Serikat yang namanya terseret dalam kasus hukum Butina.
Dalam politik Amerika Serikat, Rohrabacher pernah terkait dengan sejumlah orang penting yang masuk dalam daftar penyidikan yang dilakukan Jaksa Robert Mueller. Rohrabacher diketahui pernah melakukan sebuah pertemuan yang dirancang oleh Paul Manfort dan pengacara dari Rusia, Natalia Veselnitskaya, dua tokoh yang kini menjadi fokus penyidikan. 

Credit  tempo.co

Kepala Intelijen AS Tak Tahu Isi Pertemuan Trump-Putin

Kepala Intelijen AS tidak mengetahui apa yang terjadi dalam pertemuan empat mata Presiden Donald Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. ( AFP PHOTO / SAUL LOEB)

Jakarta, CB -- Direktur Intelijen Amerika Serikat Dan Coats mengaku tidak tahu apa yang terjadi dalam pertemuan empat mata antara Presiden Donald Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Helsinki, Finlandia, Senin (16/7).

Kalangan Partai Republik dan Demokrat di Kongres mempertanyakan kesepakatan apa yang dicapai Trump dengan Putin selama pertemuan dua jam, yang hanya ditemani penterjemah tersebut.

Gedung Putih menghadapi kecaman seusai pertemuan dengan Putin. Termasuk kegagalan Trump mengkonfrontasi Putin soal temuan badan intelijen AS soal campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden 2016, serta proposal Putin bahwa aparat Rusia boleh memeriksa warga AS.

"Ya, Anda benar. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada pertemuan itu," kata Coats di pertemuan Forum Keamanan Aspen di Colorado, Kamis (19/7).

"Saya pikir, seiring berjalannya waktu, dan presiden telah menyebutkan beberapa hal yang terjadi dalam pertemuan itu, saya pikir kita akan belajar lebih banyak. Tetap itu adalah hak prerogatif Presiden," kata Coats.

Pada konferensi pers pasca pertemuan dengan Putin, Trump menanggapi pertanyaan tentang campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden AS 2016 dengan meragukan hasil temuan lembaga intelijennya sendiri serta mencela 'kebodohan' kebijakan Amerika Serikat.

Merespons hal tersebut, Coats segera mengeluarkan pernyataan yang mendukung penilaian AS bahwa Rusia terlibat dalam 'upaya yang terus berlangsung dan meluas untuk merusak demokrasi AS'.

Saat ditanya apa yang dia pikirkan saat mendengar pernyataan Trump di Helsinki, Finlandia, Coats menyatakan, "Saya percaya bahwa saya perlu memperbaiki hal itu."

"Jelas saya berharap dia membuat pernyataan yang berbeda, tetapi saya pikir itu sekarang telah diklarifikasi," kata Coats.

Sehari setelah pertemuan, Selasa (17/7), Trump mengaku salah bicara selama konferensi pers dan menerima kesimpulan badan-badan intelijen Amerika Serikat.

Trump menyebut pertemuan puncak dengan Putin sebagai sukses besar, tapi dia tidak tahu apa yang dibicarakannya dengan Putin.

Lewat akun Twitter-nya, Kamis (18/7), Trump menyebut terorisme, Israel, perlucutan senjata nuklir, serangan cyber, perdagangan, Ukraina, Timur Tengah dan Korea Utara adalah isu yang dibicarakannya bersama Putin.

Adapun Putin, sepakat dengan Trump bahwa pertemuan puncak itu berlangsung dengan sukses, dan "menghasilkan beberapa perjanjian yang berguna," kata Putin tanpa merinci.

Coats baru mengetahui bahwa Trump mengundang Putin ke Washington untuk pertemuan kedua pada musim ini, saat dia diwawancara dalam forum yang digelar di Aspen, tersebut, Kamis (19/7).

"OK," katanya lalu tertawa. "Itu akan menjadi istimewa."

Ketika ditanya soal prospek pertemuan Trump dan Putin dalam pertemuan empat mata dengan hanya ditemani penterjemah mereka, Coats menyatakan, "Saya akan mencari cara lain untuk melakukannya."




Credit  cnnindonesia.com

Pejabat AS: Sekutu Sebut KTT Trump-Putin Tak Berarti

Meski Trump manut pada Putin dalam konferensi pers di Helsinki, negara sekutu disebut tak khawatir karena kedua pemimpin tak membuat kesepakatan tegas. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Jakarta, CB -- Meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump manut pada Presiden Rusia Vladimir Putin dalam konferensi pers di Helsinki, sejumlah pejabat senior mengatakan Kementerian Luar Negeri tidak dibanjiri kekhawatiran dari sekutu karena negara-negara tersebut menyimpulkan kedua pemimpin tak membuat kesepakatan yang tegas.

"Tidak banyak yang mesti dibereskan karena tidak ada banyak masalah," kata seorang pejabat senior yang dikutip CNN, Kamis (19/7). "Masukan yang kami dapatkan dari pihak Eropa adalah mereka lega."

"Mereka sempat khawatir ia (Trump) akan bernegosiasi dengan buruk dan dia tak melakukannya. Jadi mereka tak senang dengan pemandangan (dalam konferensi pers), tapi mereka baik-baik saja."

Reaksi diplomatik kritis langsung dilontarkan usai konferensi pers Trump dan Putin. Sejumlah utusan negara Eropa menyampaikan kritik beragam, mulai dari "menakutkan" dan "hancur" hingga "keji."



Sebagian di antara mereka juga menyatakan pihaknya perlu strategi baru dalam berhubungan dengan AS yang kini dinilai tak bisa diandalkan, bahkan musuh.

Sikap Trump yang lebih memilih mendukung Presiden Rusia alih-alih badan intelijennya sendiri, serta kegagalannya mengkonfrontir Putin dalam isu penting seperti Crimea dan serangan racun Novichok di Inggris dinilai sebagai tanda ia manut.

Dubes AS untuk NATO Kay Bailey Hutchinson dan Dubes AS untuk Rusia John Huntsman menjelaskan kepada para duta besar untuk Dewan Atlantik Utara, badan pembuat keputusan prinsipil di organisasi tersebut, terkait pembicaraan Helsinki, Selasa. Di luar itu, Kemlu menyatakan tak banyak pembicaraan terkait hal tersebut.

Seorang pejabat senior lain mengatakan bahwa pihak Eropa memandang komentar Trump sebagai "penampilan untuk konsumsi politik domestik yang sudah diantisipasi."

"KTT itu sendiri tak berarti," ujarnya. "Pertemuan itu tak dihitung."



Credit  cnnindonesia.com

Turki Kecam UU Negara Yahudi Israel

Turki mengeam undang-undang Negara Yahudi Israel. Foto/Istimewa

ANKARA - Turki mengecam undang-undang (UU) negara bangsa Yahudi yang baru disahkan oleh parlemen Israel, Knesset. Ankara mengatakan undang-undang itu mengabaikan norma-norma hukum universal.

"Undang-undang negara-bangsa Yahudi yang disahkan oleh parlemen Israel hari ini mengabaikan norma-norma hukum universal dan mengabaikan hak-hak orang Palestina," bunyi pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Turki seperti dikutip dari Anadolu, Jumat (20/7/2018).

Kementerian Luar Neger Turki juga mengutuk hukum - yang menggambarkan hak untuk menentukan nasib sendiri di Israel karena hanya milik orang Yahudi - sebagai sesuatu yang kuno dan diskriminatif.

Pernyataan itu menyerukan kepada masyarakat internasional untuk melawan undang-undang tersebut, yang dimaksudkan untuk mengakhiri visi solusi dua negara.

Sementara itu seorang pembantu presiden Turki, mengecam keras undang-undang tersebut.

"Jelas tidak mungkin untuk menerima langkah rasis ini yang menunjukkan upayanya untuk menghapus secara hukum orang-orang Palestina dari tanah air mereka," kata juru bicara kepresidenan, Ibrahim Kalin.

"Kami menyerukan kepada masyarakat internasional untuk bereaksi terhadap ketidakadilan ini yang terjadi di depan mata seluruh dunia," tambahnya.

Kalin juga menolak "upaya pemerintah Israel untuk membentuk negara apartheid."

Pernyataannya datang setelah Knesset Israel mengeluarkan undang-undang pada hari Kamis yang menyatakan negara itu akan menjadi negara-bangsa dari orang-orang Yahudi.

Credit  sindonews.com

UU Negara Yahudi Tingkatkan Ketegangan di Israel

Foto/Ilustrasi/Istimewa

TEL AVIV - Undang-undang yang menyatakan Israel sebagai negara bangsa dan menetapkan bahwa hanya orang Yahudi yang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri akan meningkatkan ketegangan di negara itu. Hal tersebut diungkapkan oleh Masud Ghnaim, anggota Knesset dari Arab Bersatu.

"Undang-undang ini akan meningkatkan ketegangan di negara ini, mungkin ada beberapa kerusuhan. Tetapi besok semua kementerian akan mengadopsi amandemen yang diberikan hak-hak khusus orang Yahudi dan membatasi hak orang lain. Oleh karena itu setiap sengketa hukum tidak akan dimenangkan oleh Palestina," kata Ghnaim seperti dikutip dari Sputnik, Jumat (20/7/2018).

Ia mengatakan bahwa undang-undang itu tidak mengusir orang-orang Palestina dari Israel tetapi secara signifikan membatasi hak-hak mereka.

Pendapat yang sama diungkapkan oleh pembuat legislator Uni Arab lainnya, Aiman ​​Oudah.

"Sebagai akibatnya ketegangan antara orang Yahudi dan Palestina akan meningkat. Tetapi kita harus tenang dan bersatu. Kita harus melakukan kebijakan domestik yang seimbang dan bijaksana untuk membantu orang-orang Arab di Israel dalam masa sulit ini. Penting untuk mengembangkan kebijakan untuk masa depan," ujar Oudah.

Parlemen Israel mengesahkan undang-undang kontroversial itu pada hari sebelumnya. Undang-undang itu juga menyatakan bahasa Ibrani sebagai satu-satunya bahasa resmi, yang menghapus bahasa Arab dengan status yang sama.

Undang-undang itu disahkan di Knesset yang memiliki 120 kursi dengan suara 62 berbanding 55, dengan dua abstain. Perdebatan panas itu berakhir dengan tepuk tangan oleh koalisi nasionalis yang berkuasa dan tuduhan apartheid oleh anggota parlemen Arab, yang merobek salinan RUU mereka sebagai protes.

Orang-orang Arab merupakan seperlima dari populasi delapan juta penduduk negara itu dan sering menuduh pemerintah melakukan diskriminasi, termasuk terhadap pengungsi Palestina, jutaan di antaranya telah berusaha kembali ke rumah leluhur mereka setelah diusir selama pembentukan Israel. 

Credit  sindonews.com

Adopsi UU 'Negara Yahudi', Israel Jadi Negara Apartheid

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Israel resmi mengadopsi UU Negara Yahudi pada Kamis (19/7/2018). Foto/REUTERS

TEL AVIV - Israel pada hari Kamis (19/7/2018) secara resmi mengadopsi undang-undang (UU) yang menyatakan bahwa hanya orang Yahudi yang memiliki hak penentuan nasib sendiri di negara itu. UU "Negara Yahudi" itu membuat minoritas Arab menjadi korban mirip apartheid.

Aturan, yang didukung oleh pemerintah sayap kanan, disahkan parlemen dengan hasil voting 62:55 dan dua abstain. Jumlah anggota parlemen atau Knesset Israel adalah 120 orang.

Sebelum disahkan UU itu jadi bahan perdebatan politik. Beberapa anggota parlemen Arab berteriak dan merobek dokumen UU itu setelah pemungutan suara.

"Ini adalah momen yang menentukan dalam sejarah Zionisme dan sejarah negara Israel," kata Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di hadapan Knesset setelah pemungutan suara.

UU diberlakukan setelah ulang tahun ke-70 berdirinya negara Israel. "Israel adalah tanah air bersejarah dari orang-orang Yahudi dan mereka memiliki hak eksklusif untuk penentuan nasib sendiri secara nasional di dalamnya," bunyi salah satu poin undang-undang tersebut, dikutip Reuters.

UU itu juga melucuti bahasa Arab dari daftar bahasa resmi bersama bahasa Ibrani. Bahasa Arab diturunkan menjadi "status khusus" yang memungkinkan penggunaannya hanya di dalam lembaga-lembaga tertentu di Israel.

Komunitas Arab di Israel jumlahnya sekitar 1,8 juta atau sekitar 20 persen dari 9 juta penduduk di negara itu.

Ketika masih berwujud rancangan undang-undang (RUU) aturan itu dinilai para kritikus di dalam dan luar negeri sebagai upaya diskriminasi terhadap warga Arab Israel yang telah lama merasa diperlakukan sebagai warga negara kelas dua.

"Saya mengumumkan dengan syok dan berduka atas kematian demokrasi," kata Ahmed Tibi, seorang anggota parlemen Israel dari komunitas Arab kepada wartawan, dikutip Reuters.

Netanyahu sebelumnya membela produk hukum tersebut dari para kritikus. "Kami akan tetap memastikan hak-hak sipil dalam demokrasi Israel, tetapi mayoritas juga memiliki hak dan mayoritas yang memutuskan," katanya pekan lalu.

"Mayoritas mutlak ingin memastikan karakter Yahudi negara kita untuk generasi mendatang," ujarnya.

Penduduk Arab Israel sebagian besar terdiri dari keturunan orang-orang Palestina yang tinggal di tanah mereka selama konflik antara orang Arab dan Yahudi yang memuncak dalam perang tahun 1948 atau awal-awal berdirinya negara Israel. Ratusan ribu orang Arab di wilayah itu terpaksa meninggalkan rumah mereka atau melarikan diri dari konflik maupun tekanan militer.

Di Ma'alot-Tarshiha, sebuah kota di Israel utara yang dibuat dengan menghubungkan kota Yahudi Ma'alot dan kota Arab Tarshiha, ada kemarahan di kalangan warga Arab. 

"Saya pikir ini adalah undang-undang rasis oleh pemerintah sayap kanan radikal yang menciptakan hukum radikal, dan menanam benih untuk menciptakan negara apartheid," kata Bassam Bisharah, 71, seorang dokter keturunan Arab.

"Tujuan dari undang-undang ini adalah diskriminasi. Mereka ingin menyingkirkan orang Arab secara total," kata Yousef Faraj, 53, warga desa Druze. "Orang-orang Israel ingin menghancurkan semua agama orang-orang Arab."



Credit  sindonews.com

Israel Sahkan UU Kontroversial Penetapan Negara Yahudi

Ilustrasi. (REUTERS/Amir Cohen)

Jakarta, CB -- Parlemen Israel, Knesset, mengesahkan undang-undang penetapan negara Yahudi, Kamis (19/7) pagi. Penetapan aturan itu dikhawatirkan sejumlah pihak semakin mengarah pada diskriminasi bagi bangsa Arab di Israel.

Undang-undang ini menjadi bagian dari dasar hukum negara yang berfungsi sebagai konstitusi de facto.

"Ini adalah momen menentukan dalam sejarah negara Israel, dimana bahasa, lagu kebangsaan, dan bendera kita dituliskan di dalam konstitusi," kata Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di gedung parlemen.



UU itu disahkan dengan dukungan suara 62-55. Aturan baru tersebut menjadikan Bahasa Ibrani sebagai bahasa nasional dan menetapkan pembentukan komunitas Yahudi sebagai salah satu kepentingan nasional.



Sementara itu, Bahasa Arab, yang sebelumnya juga dianggap sebagai bahasa resmi negara, kini hanya diberikan status khusus dalam undang-undang tersebut.

Hukum tersebut juga menetapkan Israel sebagai Tanah Air bersejarah bangsa Yahudi dan menyatakan bahwa kaum Yahudi memiliki hak menentukan nasib sendiri di wilayah mereka.

Undang-undang tersebut menghapus klausul kontroversial yang sebelumnya diajukan setelah memicu kritik dari oposisi bahkan Presiden Rauven Rivlin. Klausul tersebut berisikan gagasan yang secara spesifik hanya melegalkan pembentukan komunitas Yahudi di Israel.

Dikutip AFP, sejumlah anggota parlemen keturunan Arab dan Palestina menentang pengesahan UU tersebut dengan menyebut aturan itu sebagai hukum yang "rasis".


Penolakan oposisi terhadap pengesahan UU tersebut memicu perdebatan pelik di parlemen. Beberapa dari mereka bahkan merobek salinan rancangan UU tersebut tak lama setelah ketua Knesset mengetuk palu.

Pemimpin aliansi bangsa Arab di Israel, Arab Joint List, Ayman Odeh, menganggap pengesahan UU tersebut sebagai "kematian demokrasi di Israel".

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Saeb Erekat, menganggap UU itu sebagai "hukum rasis dan berbahaya" yang secara resmi "melegalkan sistem apartheid" di Israel.

Sekitar 17,5 persen dari total 8 juta warga Israel merupakan bangsa keturunan Arab. Jauh sebelum UU ini disahkan, warga minoritas Arab dan Palestina di Israel kerap mengeluhkan berbagai macam bentuk diskriminasi yang mereka terima.



Credit  cnnindonesia.com

AS tolak beri visa pejabat Palestina yang akan hadiri pertemuan PBB

Arsip Foto. Seorang wanita berjalan melewati hamparan bunga berbentuk bendera Amerika Serikat (AS) dan lambang sambutan perpindahan kedutaan AS ke Yerusalem, dekat lokasi kedutaan AS baru di Yerusalem, Minggu (13/5/2018). (REUTERS/Ronen Zvulun)

Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB, Amerika Serikat (CB) - Permohonan visa enam pejabat Palestina yang akan menghadiri pertemuan tingkat tinggi tentang pembangunan di markas PBB, New York, pekan ini ditolak oleh konsulat Amerika Serikat (AS) menurut duta besar Palestina.

Enam pejabat dari kantor perdana menteri Palestina itu akan menyampaikan laporan mengenai upaya Palestina mencapai 17 target yang ditetapkan oleh PBB untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem dan mempromosikan pendidikan serta kesehatan.

"Konsulat AS menolak visa mereka dan tentu saja kekuatan pendudukan Israel memperumit masalah ini," kata Riyad Mansour, perwakilan Palestina untuk PBB, kepada wartawan.

PBB pekan ini mengadakan forum politik untuk membahas kemajuan upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang tenggatnya 2030.

Dengan absennya enam pejabat itu, maka duta besar yang akan menyampaikan presentasi atas nama Palestina, yang berstatus sebagai pengamat non-anggota di PBB.

Mansour mengatakan pihak berwenang Palestina "mengusahakan yang terbaik" untuk memenuhi target, tetapi rintangan utama dalam pembangunan mereka adalah "efek negatif pendudukan" Israel.

Dia berencana melayangkan protes ke komite PBB yang mengawasi hubungan dengan Amerika Serikat, tempat markas PBB berada.

Misi AS di PBB tidak segera merespons permintaan tanggapan mengenai penolakan visa itu dari AFP.

Hubungan antara AS dan pemimpin Palestina telah memburuk sejak Presiden Donald Trump mengakui secara sepihak Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan besar AS ke sana dari Tel Aviv.

Palestina ingin menjadikan Yerusalem Timur dengan ibu kota negara masa depan mereka.

AS juga memangkas pendanaan untuk badan PBB yang mengurusi pengungsi Palestina, membuat UNRWA berjuang menutup lubang besar anggaran untuk program-program kesehatan dan pendidikannya, demikian menurut siaran AFP. 

Credit  antaranews.com

Parlemen Portugal kutuk pengusiran masyarakat Badui oleh Israel

Lisabon (CB) -  Parlemen Portugal  melakukan pemungutan suara untuk mengutuk keputusan Pemerintah Israel mengusir masyarakat Badui Palestina Khan Al-Ahmar di Tepi Barat Sungai Jordan ke Jerusalem Timur.

Mosi itu, yang diajukan oleh Partai Komunis Portugal, didukung oleh anggota Parlemen dari Blok Kiri dan Partai Manusia-Hewan-Alam (PAN), serta semuanya,  kecuali tujuh anggota Parlemen dari Partai Sosialis (PS) yang berkuasa.

Mosi tersebut mendesak Pemerintah Portugal mengutuk keputusan Pemerintah Israel itu, yang merupakan penghinaan terhadap hukum internasional, seperti dikutip dari Xinhua.

Selain mengutuk keputusan pengusiran oleh Israel tersebut, mosi itu menyampaikan "solidaritas" Parlemen buat rakyat Palestina.

Mosi tersebut kembali menegaskan "hak rakyat Palestina bagi pengakuan atas negara mereka sendiri, di dalam perbatasan pra-1967 dan dengan Jerusalem Timur sebagai Ibu Kotanya, serta hak pulang pengungsi Palestina, sejalan dengan resolusi PBB".

Mahkamah Tinggi Israel pada Mei menyetujui rencana pemerintah untuk menggusur Khan Al-Ahmar - desa yang berada di dekat beberapa permukiman Yahudi - yang menjadi tempat tinggal sebanyak 180 orang.  Mahkamah itu memutuskan bahwa desa tersebut "dibangun tanpa izin membangun".

Credit  antaranews.com

UE Sambut Keputusan Turki Cabut Status Keadaan Darurat

UE mengaku menyambut baik langkah Turki untuk mencabut status keadaan darurat, yang telah diberlakukan setelah upaya kudeta gagal pada Juli 2016 di negara itu. Foto/Istimewa

BRUSSELS - Uni Eropa (UE) mengaku menyambut baik langkah Turki untuk mencabut status keadaan darurat, yang telah diberlakukan setelah upaya kudeta yang gagal pada 15 Juli 2016 di negara itu.

Namun, UE menyatakan mereka menyayangkan rencana Turki untuk menggantikan status keadaan darurat dengan undang-undang anti-teror yang saat ini tengah dibahas di Parlemen Turki.

Jika disetujui, aturan itu akan memungkinkan seorang Gubernur untuk melarang masuk seseorang ke wilayah tertentu hingga 15 hari. Demonstrasi terbuka juga akan dibatasi hingga siang hari.

"Berakhirnya keadaan darurat di Turki sejak upaya kudeta tahun 2016 merupakan langkah yang disambut baik," kata Menteri Luar Negeri UE, Frederica Mogherini, seperti dilansir Anadolu Agency pada Kamis (19/7).

"Pada saat yang sama, kami percaya bahwa pengadopsian proposal legislatif baru yang memberikan kekuatan luar biasa kepada pihak berwenang dan mempertahankan beberapa elemen terbatas dari keadaan darurat akan mengurangi efek positif dari pencabutan ini," sambungnya.

Sebelumnya diwartakan, pencabutan status itu berlaku mulai pukul 01.00 dini hari waktu setempat pada hari ini.

Juru bicara pemerintah Turki, Ibrahim Kalin, sejatinya telah mengumumkan keputusan itu pada pekan lalu. Namun, dia memperingatkan bahwa status keadaan darurat dapat diberlakukan kembali jika ancaman teroris yang baru muncul.

"Perang melawan terorisme akan terus berlanjut dan jika ada ancaman yang akan membutuhkan pengenalan keadaan darurat, itu akan dilakukan lagi," kata Kalin. 

Credit  sindonews.com

Turki akhiri dua tahun status darurat

Arsip Foto. Pendukung Presiden Turki Tayyip Erdogan membawa foto sang presiden di depan bendera nasional, di depan kantor pusat partai berkuasa AK (AKP) di Istanbul, Turki, Minggu (24/6/2018). (REUTERS/Goran Tomasevic)

Istanbul (CB) - Turki mengakhiri pemberlakuan status darurat, yang ditetapkan setelah upaya kudeta gagal tahun 2016, pada Kamis.

Presiden Recep Tayyip Erdogan mendeklarasikan status darurat pada 20 Juli 2016, lima hari setelah pesawat tempur membombardir Ankara dan bentrokan berdarah meletus di Istanbul dalam upaya kudeta gagal yang merenggut 249 nyawa.

Langkah itu, yang normalnya berlaku tiga bulan tetapi kemudian diperpanjang tujuh kali, berakhir pada pukul 01.00 Kamis (2200 GMT Rabu) menurut siaran kantor berita Anadolu, setelah pemerintah memutuskan untuk tidak mengajukan perpanjangan yang kedelapan kali.

Selama pemberlakuan status darurat tersebut sekitar 80.000 orang ditahan dan sekitar dua kali lipatnya diberhentikan dari pekerjaan di institusi publik.

Pembersihan terbesar dalam sejarah modern Turki itu tidak hanya menyasar mereka yang diduga sebagai pendukung Fetullah Gulen, ulama yang tinggal di Amerika Serikat yang dituduh mendalangi upaya kudeta, tetapi juga aktivis Kurdi dan sayap kiri.

Bekas pemimpin oposisi pro Partai Demokratik Rakyat Kurdi (HDP), Figen Yuksekdag dan Selahattin Demirtas, mendekam di penjara sejak ditangkap pada November 2016 dengan tuduhan punya kaitan dengan militan Kurdi.

Erdogan, yang kembali memenangi pemilihan presiden, dalam kampanye pemilihan presiden bulan lalu menjanjikan status darurat akan diakhiri, demikian menurut siaran kantor berita AFP. 

Credit  antaranews.com

Presiden Sudan Selatan berjanji akan akhiri perang

Presiden Sudan Selatan, Salva Kiir. (REUTERS/James Akena)

Juba, Sudan Selatan (CB) - Presiden Sudan Selatan, Salva Kiir, Kamis, berjanji akan mengakhiri perang yang memporak-porandakan di negerinya saat faksi yang berperang melanjutkan pembicaraan perdamaian di negara tetangganya, Sudan.

Ketika berbicara selama upacara pengambilan sumpah Menteri Luar Negeri baru Sudan, Nhial Deng Nhial, di Ibu Kota Sudan Selatan, Juba, Kiir mengatakan, ia siap menandatangani kesepakatan untuk mewujudkan perdamaian di Sudan Selatan.

"Rakyat Sudan Selatan sedang mencari perdamaian dan jika pengaturan itu dapat membawa perdamaian buat rakyat Sudan Selatan, saya siap menerimanya," kata Kiir.

Sudan melanjutkan upaya penengahan yang dipelopori blok regional Afrika Timur Lembaga Antar-Pemerintah mengenai Pembangunan (IGAD) dalam upaya menemukan penyelesaian politik bagi konflik Sudan Selatan, yang sekarang sudah berada pada tahun kelimanya.

Tim penengah Sudan, Selasa, memperpanjang perundingan sampai Kamis, setelah satu bagian oposisi menolak rumus pembagian kekuasaan yang menyerukan pembentukan jabatan lima wakil presiden di pemerintah persatuan.

Para perunding mengatakan pihak yang berperang diduga menandatangani kesepakatan yang diubah pada 26 Juli.

Meskipun Kiir menyampaikan keprihatinan mengenai beberapa ketentuan dalam kesepakatan pembagian kekuasaan yang diusulkan, ia berjanji akan menyetujui pemerintah persatuan yang melibatkan banyak pihak.

"Sudan Selatan telah menjadi ajang percobaan. Semua hal yang tak pernah dilakukan pada pemerintah mana pun dan di negara mana pun sedang dicoba di Sudan Selatan, apakah semuanya berhasil atau semuanya takkan berhasil," kata Kiir.

"Rakyat berbicara mengenai keterlibatan. Tak seorang pun akan ditinggalkan di luar pemerintah," kata pemimpin Sudan Selatan itu.

Sudan Selatan terperosok ke dalam perang saudara pada penghujung 2013, dan konflik tersebut telah menciptakan salah satu krisis pengungsi yang berkembang paling cepat di dunia.

PBB memperkirakan sebanyak empat juta warga Sudan Selatan telah menjadi pengungsi baik di dalam maupun di luar negeri.

Credit  antaranews.com