Credit republika.co.id
Kamis, 21 Juni 2018
Arab Saudi Bersiap Ubah Qatar Jadi Sebuah Pulau
RIYADH - Arab Saudi bersiap membuka penawaran kepada perusahaan-perusahaan rekayasa asing untuk menggali kanal raksasa
yang akan memisahkan negara itu dari Qatar. Penggalian kanal raksasa
ini pada dasarnya untuk mengubah negara kecil di Teluk itu menjadi
sebuah pulau.
Mengutip laporan laman Makkah Newspaper, Rabu (20/6/2018) setidaknya lima perusahaan telah menyatakan keinginan untuk berpartisipasi dalam tender yang dijadwalkan akan berlangsung pada 25 Juni 2018. Pemenang tender akan diumumkan dalam waktu tiga bulan dan segera memulai proyek penggalian kanal raksasa tersebut.
Seperti diketahui, Riyadh telah berencana membangun Kandal Salwa dalam waktu satu tahun. Kanal ini untuk untuk menciptakan penghalang air antara Arab Saudi dan Qatar sebagai buntut dari krisis diplomatik yang terus memburuk.
Menurut sumber pemerintah yang dikutip surat kabar Saudi tersebut, jalur air baru di sepanjang perbatasan Qatar di timur Arab Saudi akan mencapai panjang 60 kilometer dan lebar 200 meter. Perkiraan biaya proyek adalah 2,8 miliar riyal Saudi (sekitar USD746 juta).
Media Saudi sebelumnya melaporkan bahwa Kanal Salwa akan dibangun pada jarak antara satu hingga lima kilometer dari perbatasan Saudi dengan Qatar, dengan sisa lahan yang akan dimanfaatkan untuk kegiatan militer dan penjaga perbatasan.
Hotel mewah dan vila pribadi dengan dermaga untuk yacht akan dibangun di pantai kawasan Kanal Salwa. Infrastruktur lain untuk rekreasi dan olahraga air juga akan dibangun. Kanal Salwa juga dirancang menjadi menjadi rumah bagi tiga pelabuhan laut, yang mampu menampung kapal pesiar besar.
Jika langkah itu dilaksanakan, Qatar, yang terletak di semenanjung dan hanya memiliki perbatasan darat dengan Arab Saudi, akan secara efektif berubah menjadi negara kepulauan.
Setahun yang lalu, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir menuduh Qatar mendukung terorisme, ikut campur terhadap urusan dalam negeri negara-negara lain di kawasan Teluk dan bersekutu dengan Iran. Empat negara itu lantas memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar dan memberlakukan blokade terhadap Doha.
Saudi dan sekutunya juga mengeluarkan ultimatum yang berisi ancaman untuk mempertahankan tekanan ekonomi sampai Qatar setuju untuk menutup media Al Jazeera, mengusir pasukan Turki dari wilayahnya, memutuskan hubungan dengan Iran dan mengekang hubungan dengan gerakan Ikhwanul Muslimin Mesir.
Namun, Doha menolak tuntutan itu sebagai tuntutan yang tidak realistis. Sebaliknya, Dohar terus menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Teheran dan Ankara.
Mengutip laporan laman Makkah Newspaper, Rabu (20/6/2018) setidaknya lima perusahaan telah menyatakan keinginan untuk berpartisipasi dalam tender yang dijadwalkan akan berlangsung pada 25 Juni 2018. Pemenang tender akan diumumkan dalam waktu tiga bulan dan segera memulai proyek penggalian kanal raksasa tersebut.
Seperti diketahui, Riyadh telah berencana membangun Kandal Salwa dalam waktu satu tahun. Kanal ini untuk untuk menciptakan penghalang air antara Arab Saudi dan Qatar sebagai buntut dari krisis diplomatik yang terus memburuk.
Menurut sumber pemerintah yang dikutip surat kabar Saudi tersebut, jalur air baru di sepanjang perbatasan Qatar di timur Arab Saudi akan mencapai panjang 60 kilometer dan lebar 200 meter. Perkiraan biaya proyek adalah 2,8 miliar riyal Saudi (sekitar USD746 juta).
Media Saudi sebelumnya melaporkan bahwa Kanal Salwa akan dibangun pada jarak antara satu hingga lima kilometer dari perbatasan Saudi dengan Qatar, dengan sisa lahan yang akan dimanfaatkan untuk kegiatan militer dan penjaga perbatasan.
Hotel mewah dan vila pribadi dengan dermaga untuk yacht akan dibangun di pantai kawasan Kanal Salwa. Infrastruktur lain untuk rekreasi dan olahraga air juga akan dibangun. Kanal Salwa juga dirancang menjadi menjadi rumah bagi tiga pelabuhan laut, yang mampu menampung kapal pesiar besar.
Jika langkah itu dilaksanakan, Qatar, yang terletak di semenanjung dan hanya memiliki perbatasan darat dengan Arab Saudi, akan secara efektif berubah menjadi negara kepulauan.
Setahun yang lalu, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir menuduh Qatar mendukung terorisme, ikut campur terhadap urusan dalam negeri negara-negara lain di kawasan Teluk dan bersekutu dengan Iran. Empat negara itu lantas memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar dan memberlakukan blokade terhadap Doha.
Saudi dan sekutunya juga mengeluarkan ultimatum yang berisi ancaman untuk mempertahankan tekanan ekonomi sampai Qatar setuju untuk menutup media Al Jazeera, mengusir pasukan Turki dari wilayahnya, memutuskan hubungan dengan Iran dan mengekang hubungan dengan gerakan Ikhwanul Muslimin Mesir.
Namun, Doha menolak tuntutan itu sebagai tuntutan yang tidak realistis. Sebaliknya, Dohar terus menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Teheran dan Ankara.
Credit sindonews.com
Layang-layang Api Palestina, Senjata Perusak Pertanian Israel
GAZA
- Setelah bertahun-tahun melakukan serangan roket dan infiltrasi
militan dari Gaza, warga Israel selatan kini menghadapi ancaman baru
yakni layang-layang api. Senjata baru ini terbukti efektif merusak lahan
pertanian dan cagar alam yang merugikan ekonomi Israel.
Layang-layang dan balon yang dilengkapi perangkat minyak mentah diluncurkan oleh warga Palestina di wilayah Gaza yang diblokade. Tak hanya merusak pertanian dan cagar alam, senjata baru ini telah membuat marah para petani Israel yang gagal panen.
"Ini menyebabkan kerusakan ekonomi yang signifikan tetapi lebih dari itu, ini emosional," kata Itzik Ebbo, 78, anggota Kibbutz Nir Am, sebuah komunitas pertanian kolektif di Israel selatan. "Ini adalah hasil panen yang kami tanamkan ke dalam hati kami. Ini adalah ladang yang kami garap bersama anak-anak dan cucu-cucu kami."
Para penduduk yang cemberut telah menjadi pelengkap tanyangan di sejumlah stasiun televisi Israel. Mereka membimbing wartawan melihat lahan yang membara dan meratapi hilangnya nyawa sejumlah satwa di cagar alam.
Fenomena layang-layang api ini merupakan perubahan terbaru dalam hampir tiga bulan protes massal warga Palestina di perbatasan Gaza-Israel. Bagi banyak orang Israel, layang-layang api adalah gerakan "terorisme" dan bukti sikap permusuhan Palestina.
Tetapi, bagi warga Palestina di Gaza, layang-layang api adalah cara yang putus asa atas nama 2 juta orang yang hidup dalam kemiskinan karena blokade Israel dan Mesir selama satu dekade. Blokade ini awalnya untuk melemahkan kelompok Hamas, namun imbasnya telah menghancurkan ekonomi warga Gaza.
Pasukan Israel telah menewaskan lebih dari 120 orang Palestina dan melukai lebih dari 3.800 orang lainnya sejak protes massal dimulai pada 30 Maret lalu. Israel mengatakan pembunuhan itu satu-satunya cara untuk mencegah pelanggaran massal perbatasan yang melibatkan kelompok militan Gaza. Tetapi, sebagian besar korban adalah orang Palestina yang tidak bersenjata, yang memicu kecaman internasional.
Layang-layang api yang diterbangkan para warga Palestina hingga kini telah menyebabkan lebih dari 450 kebakaran selama sebulan terakhir. Sekitar 2.800 hektare lahan dan menyebabkan kerusakan lain dengan kerugian sekitar USD2 juta.
Israel berencana untuk memangkas dana pajak yang semestinya diberikan ke Palestina. Pemotongan dana itu akan dibayarkan kepada petani Israel yang merugi karena lahan pertaniannya terbakar oleh layang-layang api.
"Layang-layang terorisme tidak dapat dilanjutkan," kata Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman pada hari Senin yang berjanji menghentikan serangan layang-layang api dari Gaza.
Meski berteknologi rendah, layang-layang api dan balon terbang berisi helium dari Gaza telah memaksa aparat keamanan Israel berjuang keras selama beberapa minggu terakhir. Senjata warga Palestina itu diuntungkan dengan cuaca panas dan angin yang pada akhirnya jatuh dan membakar lahan gandum dan bunga matahari di Israel selatan.
Seorang aktivis Palestina berpendapat kerusakan ekonomi Israel seperti itu tidak akan berbeda dengan yang dirasakan warga Gaza akibat blokade selama satu dekade terakhir.
Seorang remaja 18 tahun, salah satu pemimpin gerakan serangan layang-layang api, yang meminta untuk dirahasiakan identitasnya karena takut pembalasan dari militer Zionis mengatakan bahwa gerakan itu dimulai dengan remaja yang bosan mengibarkan bendera Palestina.
Layang-layang dan balon yang dilengkapi perangkat minyak mentah diluncurkan oleh warga Palestina di wilayah Gaza yang diblokade. Tak hanya merusak pertanian dan cagar alam, senjata baru ini telah membuat marah para petani Israel yang gagal panen.
"Ini menyebabkan kerusakan ekonomi yang signifikan tetapi lebih dari itu, ini emosional," kata Itzik Ebbo, 78, anggota Kibbutz Nir Am, sebuah komunitas pertanian kolektif di Israel selatan. "Ini adalah hasil panen yang kami tanamkan ke dalam hati kami. Ini adalah ladang yang kami garap bersama anak-anak dan cucu-cucu kami."
Para penduduk yang cemberut telah menjadi pelengkap tanyangan di sejumlah stasiun televisi Israel. Mereka membimbing wartawan melihat lahan yang membara dan meratapi hilangnya nyawa sejumlah satwa di cagar alam.
Fenomena layang-layang api ini merupakan perubahan terbaru dalam hampir tiga bulan protes massal warga Palestina di perbatasan Gaza-Israel. Bagi banyak orang Israel, layang-layang api adalah gerakan "terorisme" dan bukti sikap permusuhan Palestina.
Tetapi, bagi warga Palestina di Gaza, layang-layang api adalah cara yang putus asa atas nama 2 juta orang yang hidup dalam kemiskinan karena blokade Israel dan Mesir selama satu dekade. Blokade ini awalnya untuk melemahkan kelompok Hamas, namun imbasnya telah menghancurkan ekonomi warga Gaza.
Pasukan Israel telah menewaskan lebih dari 120 orang Palestina dan melukai lebih dari 3.800 orang lainnya sejak protes massal dimulai pada 30 Maret lalu. Israel mengatakan pembunuhan itu satu-satunya cara untuk mencegah pelanggaran massal perbatasan yang melibatkan kelompok militan Gaza. Tetapi, sebagian besar korban adalah orang Palestina yang tidak bersenjata, yang memicu kecaman internasional.
Layang-layang api yang diterbangkan para warga Palestina hingga kini telah menyebabkan lebih dari 450 kebakaran selama sebulan terakhir. Sekitar 2.800 hektare lahan dan menyebabkan kerusakan lain dengan kerugian sekitar USD2 juta.
Israel berencana untuk memangkas dana pajak yang semestinya diberikan ke Palestina. Pemotongan dana itu akan dibayarkan kepada petani Israel yang merugi karena lahan pertaniannya terbakar oleh layang-layang api.
"Layang-layang terorisme tidak dapat dilanjutkan," kata Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman pada hari Senin yang berjanji menghentikan serangan layang-layang api dari Gaza.
Meski berteknologi rendah, layang-layang api dan balon terbang berisi helium dari Gaza telah memaksa aparat keamanan Israel berjuang keras selama beberapa minggu terakhir. Senjata warga Palestina itu diuntungkan dengan cuaca panas dan angin yang pada akhirnya jatuh dan membakar lahan gandum dan bunga matahari di Israel selatan.
Seorang aktivis Palestina berpendapat kerusakan ekonomi Israel seperti itu tidak akan berbeda dengan yang dirasakan warga Gaza akibat blokade selama satu dekade terakhir.
Seorang remaja 18 tahun, salah satu pemimpin gerakan serangan layang-layang api, yang meminta untuk dirahasiakan identitasnya karena takut pembalasan dari militer Zionis mengatakan bahwa gerakan itu dimulai dengan remaja yang bosan mengibarkan bendera Palestina.
"Kami ingin memancing orang-orang Israel lebih banyak, jadi kami menempelkan kain yang membara ke layang-layang. Berkat kehendak Tuhan, benang itu terpotong dan layang-layang jatuh di sisi yang lain dan menyalakan api. Beginilah kami mendapat ide itu," katanya.
Menurutnya, untuk membuat layang-layang api hanya butuh USD1 dan 50 sen untuk membuat balon terbang. "Kecuali ada 15 hingga 20 kebakaran, kami tidak menganggap itu hari yang baik," ujarnya.
Militer Israel mengatakan drone atau pesawat nirawak telah menghalau sekitar 90 persen perangkat api yang dibawa layang-layang dari Gaza.
"Ini bukan mainan. Ini adalah senjata berbahaya yang digunakan untuk meneror warga sipil Israel," kata Letnan Kolonel Jonathan Conricus, seorang juru bicara militer Israel, yang dikutip Fox News, Rabu (20/6/2018).
Credit sindonews.com
Rusia Takut AS Luncurkan Penghancur Massal dari Luar Angkasa
Ilustrasi. (Thinkstock/johan63)
Kepala Komite Keamanan dan Dewan Pertahanan Rusia, Viktor Bondarev, mengatakan Moskow siap "secara tegas membalas" jika AS melanggar traktat luar angkasa dengan menempatkan senjata penghancur massal di luar angkasa.
"Militerisasi di luar angkasa itu adalah jalan menuju bencana. Ada risiko besar jika Amerika akan melakukan pelanggaran berat dalam hal ini, jika kita memperhitungkan apa yang dilakukan selama ini dalam hal lain," kata Bondarev kepada kantor berita RIA seperti dikutip RT, Rabu (20/6).
"Jika AS keluar dari Traktat Luar Angkasa 1967 yang melarang pengerahan senjata nuklir ke ruang angkasa, [langkah itu] akan direspons secara tegas tidak hanya dari Rusia tapi juga negara lain demi mengamankan keamanan internasional."
|
|
Pernyataan itu diutarakan Bondarev menanggapi rencana Presiden Donald Trump membentuk pasukan luar angkasa sebagai matra keenam militer.
Tak hanya di dunia, Trump menganggap AS juga perlu menegaskan dominasinya di luar angkasa demi keamanan nasional. Presiden ke-45 pun memerintahkan Kementerian Pertahanan untuk segera memulai proses membentuk pasukan tersebut.
"Kami telah memiliki Angkatan Udara dan akan memiliki Angkatan Luar Angkasa yang terpisah tapi tetap sejajar. Ini akan menjadi sesuatu yang sangat penting," ucap Trump dalam acara mengenai kebijakan luar angkasa di Gedung Putih awal pekan ini.
Menurut Trump, luar angkasa akan menjadi salah satu medan penting secara militer dan moneter. Dalam pidatonya, Trump juga secara khusus mendukung penegasan "kehadiran permanen" AS di bulan dengan tujuan mengamankan Mars, meski tak mengatakan akan melibatkan militer atau tidak.
|
|
"Kami tak ingin China, Rusia, dan negara lainnya mendahului kami. Kami selalu menjadi yang terdepan--kami selalu melangkah jauh selama beberapa dekade terakhir," kata Trump seperti dikutip CNN.
Rencana pembentukan pasukan luar angkasa bukan wacana baru bagi AS. Pengembangan kebijakan modern luar angkasa telah menjadi elemen penting dari keamanan nasional Negeri Paman Sam sejak pemerintahan Dwight D Eisenhower.
Rencana ini kemudian terus dimatangkan selama periode Perang Dingin menyusul pengaruh dan perkembangan program satelit Uni Soviet yang berkembang pesat saat itu.
AS merupakan salah satu dari beberapa negara yang terus mengembangkan dan memanfaatkan program ruang angkasa seperti navigasi satelit demi keperluan militer.
Credit cnnindonesia.com
Rusia: AS Berusaha Jadikan Dewan HAM Alat Propaganda Mereka
MOSKOW
- Rusia menanggapi sinis keputusan mundurnya Amerika Serikat (AS) dari
Dewan HAM PBB. Menurut Rusia, keputusan AS mundur dari badan itu
merupakan upaya lain dari Washington untuk menjadikan Dewan HAM sebagai
kaki tangan mereka.
Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB di Jenewa megatakan, tuduhan AS bahwa Dewan HAM sudah dipolitisasi oleh sejumlah pihak adalah tuduhan yang benar. Tuduhan ini, menurut Moskow, muncul karena Dewan HAM tidak bekerja sesuai dengan keinginan Washington.
"Rupanya, AS ingin mengubah Dewan HAM menjadi alat yang berguna untuk mempromosikan kepentingannya dan menghukum negara-negara yang tidak diinginkan. Dalam konteks ini, AS berusaha untuk menuduh hampir seluruh dunia mempolitisasi badan itu dan kegagalan inisiatifnya, terlihat sinis," kata Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB di Jenewa, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (20/6).
Misi Rusia itu menyatakan meskipun ada beberapa titik lemah, Dewan HAM adalah platform internasional utama untuk kerja sama di bidang HAM, yang bekerja pada prinsip-prinsip ketidakberpihakan, netralitas dan kerja sama.
Sementara itu, sebelumnya, tidak lama setelah AS menyatakan mundur dari Dewan HAM, Rusia mengumumkan bahwa mereka mencalonkan diri sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2021-2023.
Sekretaris Pertama Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB di Jenewa, Fedor Strzhizhovskiy menyatakan Rusia akan terus meningkatkan peran sertanya di Dewan HAM, dengan mencalonkan diri menjadi anggota di badan PBB tersebut.
"Rusia akan melanjutkan kerja efektifnya di Dewan HAM untuk mempertahankan dialog dan kerja sama yang setara di bidang hak asasi manusia. Untuk tujuan ini, Rusia telah mengusulkan pencalonannya untuk keanggotaan Dewan Hak Asasi Manusia untuk 2021-2023," ucap Strzhizhovskiy.
Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB di Jenewa megatakan, tuduhan AS bahwa Dewan HAM sudah dipolitisasi oleh sejumlah pihak adalah tuduhan yang benar. Tuduhan ini, menurut Moskow, muncul karena Dewan HAM tidak bekerja sesuai dengan keinginan Washington.
"Rupanya, AS ingin mengubah Dewan HAM menjadi alat yang berguna untuk mempromosikan kepentingannya dan menghukum negara-negara yang tidak diinginkan. Dalam konteks ini, AS berusaha untuk menuduh hampir seluruh dunia mempolitisasi badan itu dan kegagalan inisiatifnya, terlihat sinis," kata Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB di Jenewa, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (20/6).
Misi Rusia itu menyatakan meskipun ada beberapa titik lemah, Dewan HAM adalah platform internasional utama untuk kerja sama di bidang HAM, yang bekerja pada prinsip-prinsip ketidakberpihakan, netralitas dan kerja sama.
Sementara itu, sebelumnya, tidak lama setelah AS menyatakan mundur dari Dewan HAM, Rusia mengumumkan bahwa mereka mencalonkan diri sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2021-2023.
Sekretaris Pertama Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB di Jenewa, Fedor Strzhizhovskiy menyatakan Rusia akan terus meningkatkan peran sertanya di Dewan HAM, dengan mencalonkan diri menjadi anggota di badan PBB tersebut.
"Rusia akan melanjutkan kerja efektifnya di Dewan HAM untuk mempertahankan dialog dan kerja sama yang setara di bidang hak asasi manusia. Untuk tujuan ini, Rusia telah mengusulkan pencalonannya untuk keanggotaan Dewan Hak Asasi Manusia untuk 2021-2023," ucap Strzhizhovskiy.
Credit sindonews.com
AS Minggat, Rusia Daftar Jadi Anggota Dewan HAM PBB
MOSKOW
- Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB di Jenewa mengumumkan bahwa mereka
mencalonkan diri sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2021-2023. Pengumuman ini datang tidak lama setelah Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk keluar dari badan itu.
Sekretaris Pertama Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB di Jenewa, Fedor Strzhizhovskiy menyatakan Rusia akan terus meningkatkan peran sertanya di Dewan HAM, dengan mencalonkan diri menjadi anggota di badan PBB tersebut.
"Rusia akan melanjutkan kerja efektifnya di Dewan HAM untuk mempertahankan dialog dan kerja sama yang setara di bidang hak asasi manusia. Untuk tujuan ini, Rusia telah mengusulkan pencalonannya untuk keanggotaan Dewan Hak Asasi Manusia untuk 2021-2023," ucap Strzhizhovskiy, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (20/6).
Sebelumnya, AS memutuskan keluar dari Dewan HAM PBB sebagai pembelaannya terhadap Israel. keputusan keluarnya AS itu diumumkan Menteri Luar Negeri AS, Michael Richard Pompeo dan Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley dalam konferensi pers Selasa sore waktu AS.
”AS secara resmi menarik diri dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Organisasi munafik dan melayani diri sendiri, yang membuat ejekan terhadap hak asasi manusia. Partisipasi Amerika adalah kredibilitas terakhir yang dimiliki dewan. Itulah tepatnya mengapa kita harus pergi." kata Haley.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu kemudian menyatakan menyambut baik keputusan AS tersebut. Netanyahu menyebut Dewan HAM PBB adalah badan PBB yang bisa dan memiliki standar ganda terhadap Israel.
Sekretaris Pertama Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB di Jenewa, Fedor Strzhizhovskiy menyatakan Rusia akan terus meningkatkan peran sertanya di Dewan HAM, dengan mencalonkan diri menjadi anggota di badan PBB tersebut.
"Rusia akan melanjutkan kerja efektifnya di Dewan HAM untuk mempertahankan dialog dan kerja sama yang setara di bidang hak asasi manusia. Untuk tujuan ini, Rusia telah mengusulkan pencalonannya untuk keanggotaan Dewan Hak Asasi Manusia untuk 2021-2023," ucap Strzhizhovskiy, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (20/6).
Sebelumnya, AS memutuskan keluar dari Dewan HAM PBB sebagai pembelaannya terhadap Israel. keputusan keluarnya AS itu diumumkan Menteri Luar Negeri AS, Michael Richard Pompeo dan Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley dalam konferensi pers Selasa sore waktu AS.
”AS secara resmi menarik diri dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Organisasi munafik dan melayani diri sendiri, yang membuat ejekan terhadap hak asasi manusia. Partisipasi Amerika adalah kredibilitas terakhir yang dimiliki dewan. Itulah tepatnya mengapa kita harus pergi." kata Haley.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu kemudian menyatakan menyambut baik keputusan AS tersebut. Netanyahu menyebut Dewan HAM PBB adalah badan PBB yang bisa dan memiliki standar ganda terhadap Israel.
Credit sindonews.com
Timor Leste Segera Lantik Eks Pejuang Jadi Perdana Menteri
Ilustrasi bendera Timor Leste. (Thinkstock/NatanaelGinting)
"Saya telah mengeluarkan dekrit penominasian Taur Matan Ruak sebagai perdana menteri," kata Presiden Francisco Guteres dalam konferensi pers yang dikutip Reuters, Rabu, merujuk pada Vasconcelos dengan nama populernya.
|
|
Vasconcelos adalah anggota dari koalisi oposisi, Aliansi Perubahan untuk Perkembangan (AMP), yang memenangkan mayoritas kursi parlemen dalam pemilihan umum Mei lalu.
Pemungutan suara itu disebut-sebut sebagai kesempatan untuk mengakhiri kebuntuan berbulan-bulan di parlemen negara tersebut. Koalisi AMP memenangkan 49,6 persen suara.
AMP adalah sekutu partai Kongres Nasional untuk Rekonstruksi Timor (CNRT) yang dipimpin Xanana Gusmao, tokoh kemerdekaan lainnya. Bersama dua partai lainnya, koalisi memenangkan 34 dari 65 kursi parlemen.
Partai Fretilin yang mengusung Perdana Menteri petahana Mari Alkatiri memenangkan 34,2 persen suara. Partai tersebut sempat memprotes dugaan kejanggalan pemungutan suara, tapi klaimnya ditolak pengadilan.
|
|
Didelis Magalhaes, petinggi dari koalisi AMP, mengatakan hasil ini bakal mengakhiri kebuntuan parlemen.
"Timor Leste mesti punya pemerintahan yang kuat dan berasal dari mayoritas absolut di parlemen," kata Magalhaes melalui telepon.
Credit cnnindonesia.com
Pemimpin Eropa Bahas Krisis Imigran secara Informal
Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker
mengundang para pemimpin Eropa untuk membahas persoalan imigrasi.
(REUTERS/Delmi Alvarez)
Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker mengatakan pertemuan ini digelar untuk mencari jawaban menjelang pertemuan utama yang digelar pekan depan.
|
|
Para pemimpin Jerman, Perancis, Italia, Spanyol, Yunani, Austria dan Bulgaria juga akan dilibatkan dalam pertemuan ini. Dilansir AFP pada Rabu (20/6), Perdana Menteri Malta juga menerima undangan dari Juncker.
"Saya mengadakan pertemuan kerja informal tentang masalah migrasi dan suaka di Brussels pada hari Minggu, untuk bekerja dengan para Kepala Negara atau Pemerintah anggota yang tertarik mencari solusi Eropa menjelang #EUCO mendatang (Dewan Eropa)," kata Juncker melalui Twitter.
Seluruh 28 pemimpin Uni Eropa Kamis depan dijadwalkan membahas rencana untuk merombak sistem suaka blok yang telah berada di bawah tekanan berat sejak dilanda krisis pengungsi 2015 lalu.
Upaya mencapai konsesus telah dimulai menyusul perkembangan baru di Eropa. Negara-negara di benua tersebut berselisih dalam menentukan tuan rumah bagi para pendatang baru.
|
|
Setelah mengizinkan lebih dari satu juta pencari suaka ke Jerman pada tahun 2015, Kanselir Jerman Angela Merkel berbalik menentang keras imigrasi. Saat ini, Merkel sedang berjuang untuk masa depan politiknya.
Menteri Dalam Negeri Horst Seehofer telah mengultimatum Uni Eropa agar mencapai kesepakatan dengan negara-negara garis depan, seperti Italia dan Yunani untuk memungkinkan Jerman mengembalikan para pencari suaka dalam waktu dua pekan.
Credit cnnindonesia.com
Iran Tak Berniat Tambah Jangkauan Rudal, Tolak Dialog Trump
Ilustrasi rudal Iran. (Reuters/Mahmood Hosseini)
Pemerintah Iran juga mengesampingkan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai kemampuan militer dan pengaruh regionalnya. Dilansir dari Reuters, Teheran menyatakan hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilainya.
Bulan lalu, Trump menarik AS dari perjanjian nuklir 2015 silam antara Iran dan negara-negara dunia. Kesepakatan itu membatasi aktivitas Teheran dengan imbalan pencabutan sanksi.
Ia mengatakan bahwa kesepakatan itu sangat cacat karena tidak mengekang program rudal balistik Iran maupun perang proksi di Suriah, Iran dan Yaman. Dengan demikian, Washington akan menerapkan kembali sanski keras terhadap Teheran.
|
|
"Kami memiliki kemampuan sains untuk meningkatkan jangkauan rudal kami tetapi itu bukan kebijakan kami saat ini karena sebagian besar target strategis musuh sudah dalam kisaran 2.000 km ini. Jarak ini cukup untuk melindungi Republik Islam, "kata Komandan Garda Revolusi Mayor Jenderal Mohammad Ali Jafari.
Jafari mengatakan bahwa perundingan sebelumnya dengan Amerika Serikat adalah pengecualian. Ia juga menyebut para politikus dan aktivis Iran yang mendukung pembicaraan baru dengan Trump sebagai "pengkhianat dan anti-revolusioner."
Lebih dari 100 aktivis yang terkait dengan poros politik moderat dan reformis Iran menyambut kesepakatan Trump dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un terkait denuklirisasi utuh di semenanjung Korea pada Sabtu lalu.
Dalam pernyataan yang dikutip media lokal Iran, para aktivis mendesak Teheran memulai negosiasi langsung dengan Washington DC "tanpa syarat." Mereka juga mendesak pemerintah Iran menyelesaikan permusuhan antara kedua negara yang dimulai sejak Revolusi Islam 1979.
|
|
Jafari menolak tuntutan tersebut dan mengatakan bahwa pemimpin Korea Utara menyerah karena merupakan seorang revolusioner komunis, bukan Islam.
Senada dengan Jafari, Juru Bicara pemerintah Iran Mohammad Bagher Nobakht mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk bernegosiasi dengan Trump.
"Tidak ada alasan atau logika untuk berbicara dengan orang semacam itu (Trump). Opini publik tidak akan menyambut baik itu, " kata Nobakh.
Semenjak Trump mundur dari perjanjian tersebut, Perancis, Inggris dan Jerman yang juga menandatangani kesepakatan kelabakan memastikan Iran terus mendapatkan keuntungan ekonomi agar tidak ikut menarik diri.
|
|
Kepala Organisasi Energi Atom Iran Ali Akbar Salehi telah bertemu dengan Sekretaris Jendral PBB Antonio Guterres dan menyatakan ketidakpuasan pihaknya pada proposal negara Eropa terkait penyelamatan kesepakatan nuklir.
Merujuk pada peran regional Iran, Salehi mengatakan "jika terus seperti ini, semua pihak akan kalah.
Credit cnnindonesia.com
Taliban bunuh 30 prajurit Afghanistan dalam serangan besar
Dokumentasi anggota Taliban, yang
ditangkap polisi perbatasan Afganistan, berdiri selama presentasi
senjata yang disita dan peralatan kepada wartawan di Kabul, Afganistan,
Selasa (5/1). (REUTERS/Omar Sobhani)
Kabul, Afghanistan (CB) - Kelompok bersenjata Taliban
membunuh 30 prajurit Afghanistan dan menguasai pangkalan militer di
Provinsi Badghis, di bagian barat negara itu pada Rabu, kata gubernur
provinsi tersebut.
Peristiwa itu merupakan serangan utama sejak gencatan senjata diberlakukan Taliban selama tiga hari yang berakhir pada Ahad untuk menghormati Idul Fitri.
Gubernur Provinsi Badghis, Abdul Ghafoor Malikzai, mengatakan, Taliban menyerang dua pos keamanan pada jam-jam awal Rabu dini hari. Abdul Aziz Bek, kepala Dewan Provinsi Badghis, mengatakan satu pangkalan militer di Distrik Balamerghab dijadikan sasaran.
"Kelompok bersenjata Taliban dalam jumlah yang cukup banyak datang dari beberapa arah," kata Bek. "Setelah pertempuran sengit beberapa jam, 30 personel pasukan keamanan Afghanistan gugur dan Taliban menguasai pangkalan itu."
Sebanyak 15 anggota kelompok bersenjata Taliban tewas di beberapa kawasan lain provinsi tersebut, katanya. Menurut dia, Taliban menyiapkan serangan-serangan mereka dan melakukan pengintaian atas kawasan itu selama gencatan senjata.
Taliban menyatakan pertempuran sengit berlanjut dan sejauh ini "puluhan" prajurit Afghanistan dibunuh.
Naqibullah Amini, juru bicara kepolisian Badghis, membenarkan kematian 30 orang prajurit tersebut dan mengatakan Taliban membunuh empat prajurit dalam serangan-serangan terpisah terhadap beberapa tempat pemeriksaan keamanan di distrik yang sama.
Pemerintah juga menyatakan gencatan senjata untuk menghormati hari libur Idul Fitri dan kelompok bersenjata Taliban bergerak menuju kota-kota di seluruh negara itu selama akhir pekan. Kedua pihak merayakan akhir bulan suci Ramadhan.
Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani, memperpanjang gencatan senjata yang diberlakukannya secara sepihak selama 10 hari, yang semestinya berakhir Rabu.
Peristiwa itu merupakan serangan utama sejak gencatan senjata diberlakukan Taliban selama tiga hari yang berakhir pada Ahad untuk menghormati Idul Fitri.
Gubernur Provinsi Badghis, Abdul Ghafoor Malikzai, mengatakan, Taliban menyerang dua pos keamanan pada jam-jam awal Rabu dini hari. Abdul Aziz Bek, kepala Dewan Provinsi Badghis, mengatakan satu pangkalan militer di Distrik Balamerghab dijadikan sasaran.
"Kelompok bersenjata Taliban dalam jumlah yang cukup banyak datang dari beberapa arah," kata Bek. "Setelah pertempuran sengit beberapa jam, 30 personel pasukan keamanan Afghanistan gugur dan Taliban menguasai pangkalan itu."
Sebanyak 15 anggota kelompok bersenjata Taliban tewas di beberapa kawasan lain provinsi tersebut, katanya. Menurut dia, Taliban menyiapkan serangan-serangan mereka dan melakukan pengintaian atas kawasan itu selama gencatan senjata.
Taliban menyatakan pertempuran sengit berlanjut dan sejauh ini "puluhan" prajurit Afghanistan dibunuh.
Naqibullah Amini, juru bicara kepolisian Badghis, membenarkan kematian 30 orang prajurit tersebut dan mengatakan Taliban membunuh empat prajurit dalam serangan-serangan terpisah terhadap beberapa tempat pemeriksaan keamanan di distrik yang sama.
Pemerintah juga menyatakan gencatan senjata untuk menghormati hari libur Idul Fitri dan kelompok bersenjata Taliban bergerak menuju kota-kota di seluruh negara itu selama akhir pekan. Kedua pihak merayakan akhir bulan suci Ramadhan.
Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani, memperpanjang gencatan senjata yang diberlakukannya secara sepihak selama 10 hari, yang semestinya berakhir Rabu.
Credit antaranews.com
Koalisi pimpinan Saudi kuasai Bandara Hodeidah Yaman
Ilustrasi - Pendukung Houthi membawa
gambar mendiang Saleh al-Samad, pejabat senior Houthi, saat mengikuti
aksi protes atas tewasnya Saleh dalam serangan udara koalisi Saudi di
Hodeidah, Sanaa, Yaman, Kamis (26/4/2018). (REUTERS/Mohamed al-Sayaghi)
Dubai (CB) - Koalisi pimpinan Arab Saudi di Yaman telah
mengambil kendali bandar udara Hodeidah dan terus menyerang
kantung-kantung perlawanan para pengikut Houthi di dekatnya, kata
seorang juru bicara koalisi pada Rabu.
"Kami sekarang menghancurkan benteng-benteng Houthi dekat bandara," kata Turki al-Malki, dalam wawanacara dengan televisi Al Arabiya dari Brussel.
Warga mengatakan bentrokan di bandara itu telah mereda tetapi jet tempur koalisi menyerang posisi-posisi yang dikuasai petempur Houthi yang bersekutu dengan Iran, sementara kelompok itu berusaha keras mempertahankan Hodeidah, satu-satunya pelabuhan yang jadi tulang punggung bagi jutaan warga Yaman.
Dari Aden, media yang dikelola Houthi dan Saudi yang dikutip kantor berita Reuters melaporkan koalisi Saudi melancarkan serangan-serangan udara atas bandara udara Hodeidah, Yaman, pada Ahad (17/6) untuk mendukung pasukan yang berusaha merebut kendali dari gerilyawan Houthi.
Gerakan Houthi menghadapi tantangan terbesar dalam perang itu.
Jet-jet tempur melancarkan lima serangan ke kota pelabuhan Hodeidah, yang memiliki arti strategis bagi jutaan warga Yaman, demikian kantor berita resmi Houthi, SABA.
Televisi milik Saudi Al Arabiya juga melaporkan serangan-serangan atas bandara itu.
Pasukan darat, temasuk tentara Uni Emirat Arab, Sudan dan Yaman dari berbagai faksi, mengepung kompleks bandara utama tersebut pada Sabtu, kata sebuah sumber di militer Yaman yang bersekutu dengan koalisi.
Tujuan utama dari sekutu, pimpiunan UAE, ialah mengalahkan pengikut Houthi di Hodeidah, satu-satunya pelabuhan di Laut Merah di bawah kekuasaan mereka, dan memutus jalur pasokan mereka ke Sanaa, ibu kota Yaman.
"Kami hidup di bawah keadaan teror selama tiga hari karena kami di kawasan dekat bandara itu," kata Khaled Ateeq, 38 tahun, seorang warga.
Pertempuran merebut Hodeidah bisa sengit, menimbulkan penderitaan lagi bagi warga sipil, yang telah mengalami serangan-serangan udara, blokade pelabuhan, kelaparan dan wabah kolera.
Koalisi pimpinan Saudi telah menyerang posisi-posisi Houthi, yang berpengalaman dalam pertempuran di pegunungan. Kelompok itu, yang menguasai Sanaa pada tahun 2014, telah bergerilya bersama tentara nasional Yaman dan perang singkat di perbatasan dengan Arab Saudi.
"Kami sekarang menghancurkan benteng-benteng Houthi dekat bandara," kata Turki al-Malki, dalam wawanacara dengan televisi Al Arabiya dari Brussel.
Warga mengatakan bentrokan di bandara itu telah mereda tetapi jet tempur koalisi menyerang posisi-posisi yang dikuasai petempur Houthi yang bersekutu dengan Iran, sementara kelompok itu berusaha keras mempertahankan Hodeidah, satu-satunya pelabuhan yang jadi tulang punggung bagi jutaan warga Yaman.
Dari Aden, media yang dikelola Houthi dan Saudi yang dikutip kantor berita Reuters melaporkan koalisi Saudi melancarkan serangan-serangan udara atas bandara udara Hodeidah, Yaman, pada Ahad (17/6) untuk mendukung pasukan yang berusaha merebut kendali dari gerilyawan Houthi.
Gerakan Houthi menghadapi tantangan terbesar dalam perang itu.
Jet-jet tempur melancarkan lima serangan ke kota pelabuhan Hodeidah, yang memiliki arti strategis bagi jutaan warga Yaman, demikian kantor berita resmi Houthi, SABA.
Televisi milik Saudi Al Arabiya juga melaporkan serangan-serangan atas bandara itu.
Pasukan darat, temasuk tentara Uni Emirat Arab, Sudan dan Yaman dari berbagai faksi, mengepung kompleks bandara utama tersebut pada Sabtu, kata sebuah sumber di militer Yaman yang bersekutu dengan koalisi.
Tujuan utama dari sekutu, pimpiunan UAE, ialah mengalahkan pengikut Houthi di Hodeidah, satu-satunya pelabuhan di Laut Merah di bawah kekuasaan mereka, dan memutus jalur pasokan mereka ke Sanaa, ibu kota Yaman.
"Kami hidup di bawah keadaan teror selama tiga hari karena kami di kawasan dekat bandara itu," kata Khaled Ateeq, 38 tahun, seorang warga.
Pertempuran merebut Hodeidah bisa sengit, menimbulkan penderitaan lagi bagi warga sipil, yang telah mengalami serangan-serangan udara, blokade pelabuhan, kelaparan dan wabah kolera.
Koalisi pimpinan Saudi telah menyerang posisi-posisi Houthi, yang berpengalaman dalam pertempuran di pegunungan. Kelompok itu, yang menguasai Sanaa pada tahun 2014, telah bergerilya bersama tentara nasional Yaman dan perang singkat di perbatasan dengan Arab Saudi.
Credit antaranews.com
Orang kepercayaan Trump tinggalkan Gedung Putih
Deputy Kepala Staf Gedung Putih Joe Hagin (ANTARA News/ Reuters).
Washington (CB) - Gedung Putih pada Selasa (19/6)
mengumumkan bahwa Deputi Kepala Staf Joe Hagin akan meninggalkan Gedung
Putih.
Hagin (62) memegang peran penting dalam mengatur KTT historis dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di Singapura. Selepas dari Gedung Putih, ia akan kembali ke sektro swasta.
Ia telah bekerja untuk tiga presiden sebelumnya dari Partai Republik, di antaranya Ronald Reagan, George HW Bush dan George W Bush.
"Joe Hagin sudah lama menjadi aset besar dalam pemerintahan saya," ujar Trump, sambil mengucapkan terima kasih kepadanya karena telah merencanakan dan melaksakan salah satu lawatan luar negeri paling historis yang dilakukan seorang presiden.
Hagin mengikuti jejak sejumlah staf pemerintahan yang keluar selama beberapa bulan terakhir, baik karena kemauan sendiri atau karena dipecat, demikian dilansir Kantor Berita AFP.
Hagin (62) memegang peran penting dalam mengatur KTT historis dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di Singapura. Selepas dari Gedung Putih, ia akan kembali ke sektro swasta.
Ia telah bekerja untuk tiga presiden sebelumnya dari Partai Republik, di antaranya Ronald Reagan, George HW Bush dan George W Bush.
"Joe Hagin sudah lama menjadi aset besar dalam pemerintahan saya," ujar Trump, sambil mengucapkan terima kasih kepadanya karena telah merencanakan dan melaksakan salah satu lawatan luar negeri paling historis yang dilakukan seorang presiden.
Hagin mengikuti jejak sejumlah staf pemerintahan yang keluar selama beberapa bulan terakhir, baik karena kemauan sendiri atau karena dipecat, demikian dilansir Kantor Berita AFP.
Credit antaranews.com
Terkuat di ASEAN, Militer Indonesia di Atas Korut dan Israel
JAKARTA
- Situs Global Firepower kembali merilis peringkat kekuatan militer
negara-negara di dunia. Dalam peringkat terbaru itu, kekuatan militer
Indonesia masuk dalam daftar 15 besar dunia.
Seperti disitir Sindonews, Rabu (20/6/2018), Indonesia berada di peringkat 15, turun satu peringkat dari tahun lalu. Namun peringkat ini di atas sejumlah negara ASEAN seperti Vietnam (20), Thailand (27), Myanmar (35), Malaysia (44), Filipina (52), dan Singapura (67).
Tidak hanya itu, peringkat Indonesia juga lebih baik dari Israel (16) dan Korea Utara (18) serta Australia (21).
Dalam menyusun peringkat kekuatan militer negara-negara di dunia, situs Global Firepower Index memasukkan unsur jumlah personil militer, pesawat tempur, tank, hingga total aset angkatan laut. Situs ini juga memasukkan anggaran pertahanan.
Dalam catatan Global Firepower Index, militer Indonesia mempunyai personil militer sebesar 975.750, memiliki 39 pesawat tempur, 418 tank, dan total aset angkatan laut mencapai 221 dengan anggaran pertahanan mencapai USD 6,9 miliar.
Sementara itu, untuk tiga besar negara kekuatan militer di dunia, Amerika Serikat (AS) berada pada puncak daftar diikuti Rusia (2) dan China (3). Sementara itu, berturut-turut di bawah ketiganya adalah India (4), Prancis (5), Inggris (6), Korea Selatan (7), Jepang (8), Turki (9) dan Jerman (10).
Seperti disitir Sindonews, Rabu (20/6/2018), Indonesia berada di peringkat 15, turun satu peringkat dari tahun lalu. Namun peringkat ini di atas sejumlah negara ASEAN seperti Vietnam (20), Thailand (27), Myanmar (35), Malaysia (44), Filipina (52), dan Singapura (67).
Tidak hanya itu, peringkat Indonesia juga lebih baik dari Israel (16) dan Korea Utara (18) serta Australia (21).
Dalam menyusun peringkat kekuatan militer negara-negara di dunia, situs Global Firepower Index memasukkan unsur jumlah personil militer, pesawat tempur, tank, hingga total aset angkatan laut. Situs ini juga memasukkan anggaran pertahanan.
Dalam catatan Global Firepower Index, militer Indonesia mempunyai personil militer sebesar 975.750, memiliki 39 pesawat tempur, 418 tank, dan total aset angkatan laut mencapai 221 dengan anggaran pertahanan mencapai USD 6,9 miliar.
Sementara itu, untuk tiga besar negara kekuatan militer di dunia, Amerika Serikat (AS) berada pada puncak daftar diikuti Rusia (2) dan China (3). Sementara itu, berturut-turut di bawah ketiganya adalah India (4), Prancis (5), Inggris (6), Korea Selatan (7), Jepang (8), Turki (9) dan Jerman (10).
Credit sindonews.com
Indonesia Sesalkan Keputusan AS Mundur dari Dewan HAM PBB
JAKARTA
- Pemerintah Indonesia angkat bicara mengenai mundurnya Amerika Serikat
(AS) dari Dewan HAM PBB. Indonesia menyatakan sangat menyesalkan
langkah AS tersebut.
"Indonesia sangat menyayangkan keputusan AS untuk keluar dari Dewan HAM PBB," kata Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Sindonews dari lama resmi mereka pada Rabu (20/6).
Kemlu RI menyatakan, Dewan HAM merupakan forum kerja sama multilateralisme dan komitmen masyarakat internasional untuk menegakkan dan memajukan perlindungan HAM di seluruh dunia.
Lebih penting, lanjut Kemlu RI, Dewan HAM juga menjadi harapan bagi masyarakat lemah di seluruh dunia untuk mendapat perhatian bagi perlindungan dari berbagai pelanggaran HAM.
"Indonesia menyadari bahwa kerja Dewan HAM belum sempurna, akan tetapi proses reformasi seperti yang dibutuhkan beberapa badan PBB lainnya antara lain Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, justru membutuhkan komitmen politis dan semangat kerja sama multilateralisme dari anggota PBB," ucapnya.
Dalam pernyataannya, Kemlu RI menambahkan bahwa Indonesia, bersama Negara-negara lainnya di dunia akan terus berkontribusi dan bekerja sama untuk menegakan dan memajukan perlindungan HAM melalui kerja sama multilateralisme sesuai mandat Dewan HAM, termasuk memperkuat kinerja Dewan HAM PBB
"Indonesia sangat menyayangkan keputusan AS untuk keluar dari Dewan HAM PBB," kata Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Sindonews dari lama resmi mereka pada Rabu (20/6).
Kemlu RI menyatakan, Dewan HAM merupakan forum kerja sama multilateralisme dan komitmen masyarakat internasional untuk menegakkan dan memajukan perlindungan HAM di seluruh dunia.
Lebih penting, lanjut Kemlu RI, Dewan HAM juga menjadi harapan bagi masyarakat lemah di seluruh dunia untuk mendapat perhatian bagi perlindungan dari berbagai pelanggaran HAM.
"Indonesia menyadari bahwa kerja Dewan HAM belum sempurna, akan tetapi proses reformasi seperti yang dibutuhkan beberapa badan PBB lainnya antara lain Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, justru membutuhkan komitmen politis dan semangat kerja sama multilateralisme dari anggota PBB," ucapnya.
Dalam pernyataannya, Kemlu RI menambahkan bahwa Indonesia, bersama Negara-negara lainnya di dunia akan terus berkontribusi dan bekerja sama untuk menegakan dan memajukan perlindungan HAM melalui kerja sama multilateralisme sesuai mandat Dewan HAM, termasuk memperkuat kinerja Dewan HAM PBB
Credit sindonews.com
Korsel Tegaskan Sanksi Korut Tetap Berlaku
SEOUL
- Sanksi terhadap Korea Utara (Korut) akan tetap berlaku sampai negara
komunis itu benar-benar membatalkan program nuklirnya. Hal itu
ditegaskan oleh pejabat senior Korea Selatan (Korsel).
Menteri Luar Negeri Korsel, Kang Kyung-wha mengatakan bahwa Seoul mengharapkan untuk melihat tindakan nyata Korut untuk memenuhi komitmen denuklirisasi lengkap sebagai ganti jaminan keamanan dan upaya bersama untuk membangun perdamaian abadi di Semenanjung Korea.
"Sementara itu, sanksi akan tetap di tempatnya sampai kami yakin bahwa denuklirisasi lengkap telah tercapai," katanya seperti dikutip dari USA Today, Rabu (20/6/2018).
Kang juga mengatakan bahwa rencana aksi akan muncul dalam negosiasi lanjutan antara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo dan pejabat Korut. Sebelumnya, Pompeo mengatakan bantuan dari sanksi akan datang hanya setelah denuklirisasi lengkap, dan ia akan melakukan perjalanan ke Pyongyang untuk melakukan diskusi sebelum terlalu lama.
"Kami berharap diskusi dan perjanjian dan implementasi dari perjanjian tersebut akan berlangsung lebih cepat daripada nanti," katanya.
Korut tetap berada di bawah sanksi ketat yang diberlakukan pada bulan Agustus lalu oleh Dewan Keamanan PBB. Sanksi tersebut berupa larangan ekspor batubara, besi, timah dan makanan laut - yang mencapai sekitar USD1 miliar dari perdagangan tahunan negara itu yang mencapai USD3 miliar.
AS, Korsel, Jepang, dan Uni Eropa (UE) juga telah memberlakukan sanksi tambahan terhadap Pyongyang atas program rudal nuklir dan balistiknya.
Dalam kesempatan itu, Kang juga menyinggung soal penghentian latihan militer bersama AS-Korsel. Ia menyebut penghentian itu sebagai tindakan dengan itikad baik. Meski begitu, ia juga menegaskan bahwa latihan bersama itu dapat dipulihkan jika Korut gagal memenuhi janjinya.
"Mereka dapat dengan cepat kembali jika kita melihat momentum dialog kehilangan kecepatan atau Korea Utara tidak memenuhi komitmen denuklirisasi," tukasnya.
Menteri Luar Negeri Korsel, Kang Kyung-wha mengatakan bahwa Seoul mengharapkan untuk melihat tindakan nyata Korut untuk memenuhi komitmen denuklirisasi lengkap sebagai ganti jaminan keamanan dan upaya bersama untuk membangun perdamaian abadi di Semenanjung Korea.
"Sementara itu, sanksi akan tetap di tempatnya sampai kami yakin bahwa denuklirisasi lengkap telah tercapai," katanya seperti dikutip dari USA Today, Rabu (20/6/2018).
Kang juga mengatakan bahwa rencana aksi akan muncul dalam negosiasi lanjutan antara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo dan pejabat Korut. Sebelumnya, Pompeo mengatakan bantuan dari sanksi akan datang hanya setelah denuklirisasi lengkap, dan ia akan melakukan perjalanan ke Pyongyang untuk melakukan diskusi sebelum terlalu lama.
"Kami berharap diskusi dan perjanjian dan implementasi dari perjanjian tersebut akan berlangsung lebih cepat daripada nanti," katanya.
Korut tetap berada di bawah sanksi ketat yang diberlakukan pada bulan Agustus lalu oleh Dewan Keamanan PBB. Sanksi tersebut berupa larangan ekspor batubara, besi, timah dan makanan laut - yang mencapai sekitar USD1 miliar dari perdagangan tahunan negara itu yang mencapai USD3 miliar.
AS, Korsel, Jepang, dan Uni Eropa (UE) juga telah memberlakukan sanksi tambahan terhadap Pyongyang atas program rudal nuklir dan balistiknya.
Dalam kesempatan itu, Kang juga menyinggung soal penghentian latihan militer bersama AS-Korsel. Ia menyebut penghentian itu sebagai tindakan dengan itikad baik. Meski begitu, ia juga menegaskan bahwa latihan bersama itu dapat dipulihkan jika Korut gagal memenuhi janjinya.
"Mereka dapat dengan cepat kembali jika kita melihat momentum dialog kehilangan kecepatan atau Korea Utara tidak memenuhi komitmen denuklirisasi," tukasnya.
Credit sindonews.com
Eks Presiden Filipina Benigno Aquino Didakwa Penyalahgunaan Anggaran
MANILA
- Mantan Presiden Filipina Benigno Aquino didakwa telah melakukan
tindakan inkonstitusional. Hal itu terkait keputusannya mengalokasikan
USD1,67 miliar dalam bentuk dana pemerintah untuk program yang ditolak
oleh Kongres.
"Aquino bertanggung jawab atas penerbitan tidak sah dari dana untuk proyek-proyek yang tidak disetujui oleh Kongres Filipina," kata jaksa khusus yang bertanggung jawab untuk menyelidiki korupsi pemerintah seperti dikutip dari Al Jazeera, Rabu (20/6/2018).
Jaksa mengatakan Aquino dengan sengaja memberikan persetujuannya kepada bendaharanya untuk menarik dana pemerintah tersebut. Tindakan ini bertentangan dengan hukum.
Jumlah yang dikeluarkan adalah 72 miliar peso atau sekitar USD1,67 miliar.
Keputusan itu berbeda dengan perintah sebelumnya yang membebaskan Aquino dari dakwaan, yang ditentang oleh sekelompok legislator dan aktivis oposisi.
Sementara Aquino tidak dituduh memperkaya dirinya sendiri dengan menggunakan dana, kritikus dan pengamat politik mengatakan ia mengarahkan uang pemerintah untuk anggota Kongres dan senator yang disukainya.
Pada saat dana itu dilepas, Aquino berusaha mengumpulkan dukungan dari legislator untuk mendakwa kepala mahkamah agung, yang kemudian dinyatakan bersalah oleh Senat karena kegagalan untuk menyatakan aset dan liabilitasnya dengan benar.
Aquino bersikeras bahwa pengucuran dana itu didokumentasikan dengan baik dan diizinkan oleh hukum. Tetapi Mahkamah Agung menyatakan dalam keputusan tahun 2014 bahwa itu tindakan inkonstitusional.
Carlos Zarate, anggota Kongres dan pemohon, mengatakan partainya menyambut baik keputusan tersebut.
Ia mengatakan Aquino dan bendaharanya tidak hanya harus didakwa atas perebutan kekuasaan legislatif tetapi juga untuk malformasi teknis dan tuduhan korupsi sebagai penulis sekaligus arsitek dari miliaran barel babi presiden.
Dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan di ABS-CBN News Channel, jurubicara Aquino, Abigail Valte, mengatakan mantan pemimpin itu belum menerima salinan keputusan tersebut.
"Kami cukup penasaran untuk mempelajari bagaimana Kantor Kejaksaan tiba pada pembalikan keputusan sebelumnya yang tidak menemukan tanggung jawab di pihak mantan Presiden Aquino," kata Valte.
Tidak ada tanggal persidangan yang ditetapkan untuk kasus terhadap Aquino. Jika terbukti bersalah atas kasus tersebut, mantan presiden itu dapat menghadapi hukuman "diskualifikasi khusus sementara" dan hukuman penjara antara enam bulan dan satu hari hingga enam tahun.
"Aquino bertanggung jawab atas penerbitan tidak sah dari dana untuk proyek-proyek yang tidak disetujui oleh Kongres Filipina," kata jaksa khusus yang bertanggung jawab untuk menyelidiki korupsi pemerintah seperti dikutip dari Al Jazeera, Rabu (20/6/2018).
Jaksa mengatakan Aquino dengan sengaja memberikan persetujuannya kepada bendaharanya untuk menarik dana pemerintah tersebut. Tindakan ini bertentangan dengan hukum.
Jumlah yang dikeluarkan adalah 72 miliar peso atau sekitar USD1,67 miliar.
Keputusan itu berbeda dengan perintah sebelumnya yang membebaskan Aquino dari dakwaan, yang ditentang oleh sekelompok legislator dan aktivis oposisi.
Sementara Aquino tidak dituduh memperkaya dirinya sendiri dengan menggunakan dana, kritikus dan pengamat politik mengatakan ia mengarahkan uang pemerintah untuk anggota Kongres dan senator yang disukainya.
Pada saat dana itu dilepas, Aquino berusaha mengumpulkan dukungan dari legislator untuk mendakwa kepala mahkamah agung, yang kemudian dinyatakan bersalah oleh Senat karena kegagalan untuk menyatakan aset dan liabilitasnya dengan benar.
Aquino bersikeras bahwa pengucuran dana itu didokumentasikan dengan baik dan diizinkan oleh hukum. Tetapi Mahkamah Agung menyatakan dalam keputusan tahun 2014 bahwa itu tindakan inkonstitusional.
Carlos Zarate, anggota Kongres dan pemohon, mengatakan partainya menyambut baik keputusan tersebut.
Ia mengatakan Aquino dan bendaharanya tidak hanya harus didakwa atas perebutan kekuasaan legislatif tetapi juga untuk malformasi teknis dan tuduhan korupsi sebagai penulis sekaligus arsitek dari miliaran barel babi presiden.
Dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan di ABS-CBN News Channel, jurubicara Aquino, Abigail Valte, mengatakan mantan pemimpin itu belum menerima salinan keputusan tersebut.
"Kami cukup penasaran untuk mempelajari bagaimana Kantor Kejaksaan tiba pada pembalikan keputusan sebelumnya yang tidak menemukan tanggung jawab di pihak mantan Presiden Aquino," kata Valte.
Tidak ada tanggal persidangan yang ditetapkan untuk kasus terhadap Aquino. Jika terbukti bersalah atas kasus tersebut, mantan presiden itu dapat menghadapi hukuman "diskualifikasi khusus sementara" dan hukuman penjara antara enam bulan dan satu hari hingga enam tahun.
Pada Juli 2017, Aquino juga didakwa atas perampasan wewenang untuk memerintahkan serangan tahun 2015 terhadap seorang pemimpin bersenjata Muslim di Filipina selatan, yang mengakibatkan kematian 44 polisi elit.
Aquino, yang menjabat sebagai presiden dari 2010 hingga 2016, mendapat kredit atas upayanya memulihkan stabilitas politik dan ekonomi di Filipina serta untuk menandatangani kesepakatan damai guna mencoba mengakhiri pemberontakan separatis Muslim selama puluhan tahun di Mindanao.
Credit sindonews.com
Rabu, 20 Juni 2018
Kim Jong-un Lapor Hasil Pertemuan dengan Trump ke Xi Jinping
Kim Jong-un melaporkan hasil pertemuannya
dengan Presiden AS, Donald Trump, saat bertemu dengan Presiden China, Xi
Jinping, di Beijing pada Selasa (19/6). (KCNA/via Reuters)
Media pemerintah China melaporkan bahwa dalam pertemuan tersebut, Kim mengucapkan terima kasih kepada Xi atas peran diplomatiknya sehingga pertemuan bersejarah tersebut dapat terwujud.
Sebaliknya, Xi meminta AS dan Korut benar-benar mengimplementasikan hasil kesepakatan yang tercapai dalam pertemuan pada 12 Juni di Singapura tersebut.
|
|
Salah satu poin penting dari pertemuan itu adalah kedua negara sepakat untuk melakukan perlucutan senjata nuklir secara penuh di Semenanjung Korea.
Kim pun "berterima kasih dan mengapresiasi dukungan China atas denuklirisasi di Semenanjung Korea dan peran penting China dalam melindungi perdamaian dan stabilitas semenanjung."
Dalam pertemuan tersebut juga disinggung sikap Trump yang langsung mewacanakan penarikan pasukan AS dari Korea Selatan tak lama setelah bertemu dengan Kim.
Selama ini, Korut menganggap pengerahan pasukan AS di Korsel ini mengancam kedaulatan negaranya sehingga mereka harus mengembangkan program senjata nuklir.
|
|
Dengan pernyataan Trump tersebut, Kim yakin Korut dan AS sudah mencapai hasil yang sesuai dengan kepentingan kedua negara.
"Jika kedua belah pihak mengimplementasikan konsensus pertemuan itu langkah demi langkah, semua akan membuka fase baru dan penting untuk denuklirisasi Semenanjung Korea," kata Kim sebagaimana dikutip AFP.
Ini adalah kali ketiga Kim menemui Xi sepanjang 2018. Harian bisnis Jepang, Nikkei, memberitakan bahwa Kim kemungkinan sedang berupaya meminta dukungan China untuk mencabut sanksi internasional setelah Korut sepakat melucuti senjata nuklir mereka.
Credit cnnindonesia.com
Turki Bangun Pangkalan Ilmiah Bersama 30 Negara Lain pada 2019
CB, Jakarta - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dengan bangga mengumumkan rencana proyek stasiun kutub nasional di Antartika
yang akan dibangun pada 2019. Erdogan menyatakan ini akan menempatkan
Turki setara dengan 30 negara lainnya yang berpartisipasi dalam proyek
ini. Turki bertujuan untuk mendirikan pangkalan ilmiah di benua
terdingin di bumi, Antartika, pada 2019.
"Pada 2019, kami akan menciptakan dasar ilmiah untuk menjadikan Turki sebagai salah satu dari sekitar 30 negara yang memiliki pusat penelitian kutub di Antartika," tulis Erdogan di laman Twitternya pada Sabtu, seperti dilansir dari Russia Today, 19 Juni 2018.
Ini bukan pertama kalinya pemerintah Turki berambisi mendirikan pangkalan penelitian ilmiah baru di wilayah tersebut. Pada April, Menteri Ilmu Pengetahuan, Industri dan Teknologi Turki, Faruk Ozlu mengatakan bahwa setelah mendirikan pangkalan dan dasar-dasar Pangkalan Ilmiah Turki, Ankara akan mengajukan status negara penasehat, yang bisa memberikan pengaruh di wilayah tersebut.
Pemandangan malam hari di komplek penelitian Halley VI centre, bangunan ini dirancang untuk menampung 52 orang peneliti. Di dalamnya terdapat fasilitas ruang tidur, ruang makan dan ruang olahraga. Laut Weddell, Antartika, 23 Februari 2015. Dailymail.co.uk
Turki adalah salah satu penandatangan Perjanjian Antartika, yang mewajibkannya menggunakan Antartika hanya untuk tujuan damai. Salah satu syarat untuk bergabung dengan kelompok Antartika ini adalah harus melaksanakan kegiatan ilmiah besar di benua terdingin di bumi itu.
Turki telah mengirim tiga ekspedisi ke Antartika, di mana para ilmuwan Turki memeriksa lokasi untuk basis penelitian. Tim ilmuwan kembali dari ekspedisi kutub mereka pada April dan profesor yang memimpin tim ekspedisi, Burcu Ozsoy, mengungkapkan beberapa rincian tentang fasilitas masa depan. Pangkalan hijau nantinya akan menggunakan panel surya untuk kebutuhan energi. Dia juga mengatakan bahwa para ilmuwan Turki ingin melakukan lebih banyak penelitian di wilayah tersebut dan melatih lebih banyak ilmuwan untuk berkontribusi pada proses mempelajari Antartika.
Dilansir dari Sputniknews, pangkalan penelitian ilmiah Turki akan berlokasi di Horseshoe Island, wilayah yang membentang dari Antartika ke arah Amerika Selatan. Peneliti dari Universitas Teknik Istanbul diharapkan untuk memimpin proyek ini, dan mempelajari masalah termasuk perubahan iklim.
Turki menjadi salah satu negara yang ikut menandatangani Traktat Antarktika 1959 yang mewajibkan negara untuk hanya terlibat dalam aktivitas ilmiah di zona kutub selatan ini. Lebih dari 50 negara menjadi pihak yang berpartisipasi dalam perjanjian itu, termasuk Rusia, AS, Cina, Jepang, Australia, Selandia Baru, Argentina, dan sejumlah negara Eropa. Sekitar dua puluh negara akan memelihara sekitar 90 stasiun penelitian permanen atau sementara di Antartika.
"Pada 2019, kami akan menciptakan dasar ilmiah untuk menjadikan Turki sebagai salah satu dari sekitar 30 negara yang memiliki pusat penelitian kutub di Antartika," tulis Erdogan di laman Twitternya pada Sabtu, seperti dilansir dari Russia Today, 19 Juni 2018.
Ini bukan pertama kalinya pemerintah Turki berambisi mendirikan pangkalan penelitian ilmiah baru di wilayah tersebut. Pada April, Menteri Ilmu Pengetahuan, Industri dan Teknologi Turki, Faruk Ozlu mengatakan bahwa setelah mendirikan pangkalan dan dasar-dasar Pangkalan Ilmiah Turki, Ankara akan mengajukan status negara penasehat, yang bisa memberikan pengaruh di wilayah tersebut.
Pemandangan malam hari di komplek penelitian Halley VI centre, bangunan ini dirancang untuk menampung 52 orang peneliti. Di dalamnya terdapat fasilitas ruang tidur, ruang makan dan ruang olahraga. Laut Weddell, Antartika, 23 Februari 2015. Dailymail.co.uk
Turki adalah salah satu penandatangan Perjanjian Antartika, yang mewajibkannya menggunakan Antartika hanya untuk tujuan damai. Salah satu syarat untuk bergabung dengan kelompok Antartika ini adalah harus melaksanakan kegiatan ilmiah besar di benua terdingin di bumi itu.
Turki telah mengirim tiga ekspedisi ke Antartika, di mana para ilmuwan Turki memeriksa lokasi untuk basis penelitian. Tim ilmuwan kembali dari ekspedisi kutub mereka pada April dan profesor yang memimpin tim ekspedisi, Burcu Ozsoy, mengungkapkan beberapa rincian tentang fasilitas masa depan. Pangkalan hijau nantinya akan menggunakan panel surya untuk kebutuhan energi. Dia juga mengatakan bahwa para ilmuwan Turki ingin melakukan lebih banyak penelitian di wilayah tersebut dan melatih lebih banyak ilmuwan untuk berkontribusi pada proses mempelajari Antartika.
Dilansir dari Sputniknews, pangkalan penelitian ilmiah Turki akan berlokasi di Horseshoe Island, wilayah yang membentang dari Antartika ke arah Amerika Selatan. Peneliti dari Universitas Teknik Istanbul diharapkan untuk memimpin proyek ini, dan mempelajari masalah termasuk perubahan iklim.
Turki menjadi salah satu negara yang ikut menandatangani Traktat Antarktika 1959 yang mewajibkan negara untuk hanya terlibat dalam aktivitas ilmiah di zona kutub selatan ini. Lebih dari 50 negara menjadi pihak yang berpartisipasi dalam perjanjian itu, termasuk Rusia, AS, Cina, Jepang, Australia, Selandia Baru, Argentina, dan sejumlah negara Eropa. Sekitar dua puluh negara akan memelihara sekitar 90 stasiun penelitian permanen atau sementara di Antartika.
Credit tempo.co
Langganan:
Postingan (Atom)