Senin, 14 Mei 2018

Tutup Program Senjata Nuklir, Kim Jong Un Bakal Dapat Investasi


Mike Pompeo dan Kim Jong Tersenyum Lebar
Mike Pompeo dan Kim Jong Tersenyum Lebar

CB, Washington – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, mengatakan sanksi ekonomi Korea Utara akan diangkat jika pemimpin negara itu, Kim Jong Un, melucuti secara total program senjata nuklirnya.
Ini bisa membuat Korea Utara menjadi sejahtera bersaing dengan tetangganya Korea Selatan. Menurut Pompeo, pemerintah AS tidak akan menginvestasikan uang pajak rakyat negaranya ke Korea Utara.
Namun, pencabutan sanksi ekonomi akan membuka jalan bagi datangnya investasi ke Korea Utara dalam bentuk energi, pertanian, dan sektor infrastruktur.

“Ketua Kim (Jong Un) akan mendapat dari AS berupa orang-orang terbaik di bidang bisnis, para pengambil resiko, para penyedia modal. Mereka akan mendapat modal swasta, yang masuk,” kata Pompeo dalam beberapa acara talk show yang dihadirinya, Ahad, 13 Mei 2018.
Seperti diberitakan Reuters, Presiden AS, Donald Trump, dan pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong un, akan menggelar pertemuan pada puncak pada 12 Juni 2018 di Singapura.

Kedua pemimpin akan berbicara mengenai perdamaian di Semenanjung Korea dan perlucutan senjata nuklir.
Menurut Pompeo, Korea Utara membutuhkan berbagai peralatan teknologi pertanian dan bidang lainnya untuk meningkatkan kemampuan perekonomiannya.
Pompeo telah bertemu Kim Jong Un dua kali pada awal tahun ini, termasuk dalam upaya melepaskan tiga orang sandera dari Korea Utara.




Credit  TEMPO.CO










Bom Bunuh Diri dan Tembakan di Afganistan, 9 Orang Tewas



Seorang kerabat korban menangis di luar pusat pendaftaran pemilih yang diserang oleh seorang pembom bunuh diri di Kabul, Afganistan, 22 April 2018. Sedikitnya 48 korban tewas dan 112 lainnya terluka. AP/Rahmat Gul
Seorang kerabat korban menangis di luar pusat pendaftaran pemilih yang diserang oleh seorang pembom bunuh diri di Kabul, Afganistan, 22 April 2018. Sedikitnya 48 korban tewas dan 112 lainnya terluka. AP/Rahmat Gul

CB, Jakarta - Bom bunuh diri dan tembakan beruntun yang menyasar gedung pemerintahan di Afganistan timur mengakibatkan sedikitnya 9 orang tewas dan mencederai 36 lainnya.
Attahullah Khogyani, juru bicara Gubernur Provinsi Nangarhar, mengatakan bom bunuh diri meledak di luar gedung kantor pajak dan pendapatan provinsi di pusat Kota Jalalabad pada Ahad, 13 Mei 2018.

"Setelah bom mobil diledakkan, para penyerang kemudian menyerbu gedung, menembaki para pejabat keamanan," kata Khogyani, seperti dilansir Al Jazeera pada 13 Mei 2018.
Dia mengatakan pasukan keamanan menewaskan salah satu penyerang dan mengepung gedung pemerintah provinsi di timur Afganistan.
Inamullah Miakhial, juru bicara rumah sakit Nangarhar, mengatakan sembilan orang tewas dan lebih dari 35 terluka.

Sohrab Qaderi, anggota Dewan Provinsi Nangarhar, mengatakan serangan bermula ketika seorang penyerang meledakkan diri di gerbang gedung dan dua lainnya meledakkan bom di dalam gedung.
Menurut Qaderi, sedikitnya empat penyerang kemudian menyerbu ke dalam gedung dengan peluncur granat dan senapan serbu AK-47.
Pasukan keamanan Afganistan mengepung daerah itu dan masih memerangi orang-orang bersenjata beberapa jam setelah ledakan awal. Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.
Serangan terjadi kurang dari seminggu setelah Senin lalu 17 orang tewas ketika sebuah bom meledak di masjid di Kabul. ISIS dan Taliban sama-sama mengklaim serangan tersebut.

Pasukan keamanan Afganistan terus berjuang memerangi Taliban dan ISIS sejak Amerika Serikat dan NATO secara resmi mengakhiri tugasnya di negara itu pada 2014.
Taliban menguasai distrik di hampir seluruh negeri dan kerap melakukan serangan di Kabul, ibu kota Afganistan, dalam beberapa bulan terakhir, yang menewaskan puluhan orang.





Credit  TEMPO.CO





Ulama Saudi Sebut Bom Gereja Surabaya Kejahatan Besar



Ulama Saudi Sebut Bom Gereja Surabaya Kejahatan Besar
Warga Surabaya dari lintas agama dan elemen, menyalakan lilin dan orasi ketika melakukan aksi solidaritas untuk korban serangan bom, di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (13/5/2018). Foto/SINDOphoto/Ali Masduki


JEDDAH - Pemerintah Kerajaan dan Majelis Ulama Arab Saudi mengutuk keras serangan bom di tiga gereja di Surabaya, Indonesia, pada hari Minggu. Ulama di negara tersebut menyebut serangan bom itu sebagai kejahatan besar yang diharamkan dalam Syariah Islam.

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) juga ikut mengecam serangan bom bunuh diri kemarin yang menewaskan 13 orang termasuk para pelaku.

Kementerian Luar Negeri Saudi dalam sebuah pernyataan menegaskan bahwa Kerajaan Arab Saudi bersolidaritas dengan negara-negara sahabat dalam memerangi terorisme.


Dalam sebuah pernyataan terpisah, yang dilansir Saudi Gazette, Senin (14/5/2018), Majelis Ulama Senior Saudi mengatakan bahwa mereka menganggap serangan terhadap beberapa gereja sebagai kejahatan besar, ketidakadilan dan agresi yang dilarang oleh Syariah Islam.

Sekretariat Jenderal Majelis tersebut menekankan bahwa Islam melarang terorisme dan menganggap orang-orang yang melakukannya sebagai penjahat.


Sedangkan Sekretaris Jenderal OKI, Yousef Al-Othaimeen, mengatakan bahwa OKI menegaskan kembali posisi prinsipnya bahwa kekerasan dan terorisme tidak boleh dikaitkan dengan agama, kebangsaan, peradaban, atau kelompok etnis apa pun.

"Ekstrimisme dan terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya termasuk kekerasan terhadap warga sipil dan serangan bunuh diri bertentangan dengan prinsip-prinsip suci Islam dan menghina keragaman agama masyarakat Indonesia," tulis media Saudi tersebut mengutip pernyataan Sekjen OKI.

Al-Othaimeen juga menyampaikan solidaritas OKI untuk masyarakat Indonesia. OKI menyampaikan belasungkawa secara tulus kepada keluarga korban dan berharap para korban luka cepat pulih. 




Credit  sindonews.com


Mengenal JAD, Teroris Biang Bom Gereja di Surabaya



Mengenal JAD, Teroris Biang Bom Gereja di Surabaya
Salah satu lokasi serangan bom gereja di Surabaya pada Minggu (13/5/2018). Foto/SINDOnews/Ali Masduki


JAKARTA - Kepala Polisi Republik Indonesia (Polri) Jenderal Tito Karnavian menyebut pelaku serangan bom tiga gereja di Surabaya merupakan jaringan kelompok Jemaah Ansharut Daulah (JAD). Sebanyak 13 orang tewas dalam serangan tiga bom kemarin.

Menurut polisi serangan dilakukan oleh satu keluarga. Kepala keluarga pelaku; Dita Futrianto, diidentifikasi polisi sebagai kepala sel JAD setempat.

Dita Futrianto—laporan lain menyebut Dita Oepriarto—dilaporkan "menugaskan" istrinya, Puji Kuswati, dan dua putri mereka di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Diponegoro, di mana mereka meledakkan diri. Kedua putri Puji—yang berusia 9 dan 12 tahun—memiliki bom diikat ke tubuh, seperti yang dilakukan ibu mereka.

Sedangkan Dita Fitrianto, kata polisi, pergi dengan mobilnya sendiri yang sarat bom ke dekat Gereja Pantekosta Pusat Surabaya.

Ada lagi dua remaja laki-laki berusia 16 dan 18 tahun mengendarai sepeda motor ke Gereja Katolik Santa Maria, dan meledakkan bahan peledak yang mereka bawa. Serangan pertama terjadi sekitar pukul 07.30 waktu setempat. Dua serangan lainnya berselang lima menit kemudian.

Seorang petugas keamanan mengatakan kepada kantor berita AP seorang tiba di GKI Diponegoro dengan membawa dua tas. Dia memaksa masuk ke dalam gereja, tapi dicegah penjaga keamanan.

"Tiba-tiba, dia memeluk seorang warga sipil, lalu (bom) meledak," kata saksi mata, yang mengidentifikasi dirinya sebagai Antonius. Wanita itu diduga kuat bernama Puji Kuswati.

Para pelaku juga disebut polisi baru pulang dari Suriah.

JAD sejatinya sudah dinyatakan sebagai kelompok teroris oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) sejak 2017. SINDOnews pada Senin (14/5/2018) mengakses lama Departemen Luar Negeri AS yang menyajikan detail tentang kelompok JAD.

Departemen itu menetapkan JAD sebagai Teroris Global yang Ditunjuk Khusus (SDGT) di bawah Perintah Eksekutif (EO) 13224. Dengan penetapan itu, orang-orang yang terkait JAD dijatuhi sanksi dengan alasan telah melakukan atau menimbulkan risiko serius untuk melakukan, dan bertindak terorisme yang mengancam keamanan warga negara AS atau keamanan nasional, kebijakan luar negeri, atau ekonomi AS.

"Konsekuensi dari penetapan ini termasuk larangan terhadap orang AS pada umumnya yang terlibat dalam transaksi dengan Jemaah Ansharut Daulah, dan pembekuan semua properti dan kepentingan dalam properti Jemaah Ansharut Daulah yang sekarang atau di masa depan berada di Amerika Serikat atau di bawah kepemilikan atau kontrol orang AS," bunyi keterangan Departemen Luar Negeri AS.

Masih menurut departemen itu, JAD adalah kelompok teroris yang berbasis di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2015 dan terdiri dari hampir dua lusin kelompok ekstremis Indonesia yang bersumpah setia kepada pemimpin ISIS Abu Bakr al-Baghdadi.

ISIS sendiri sudah dinyatakan sebagai adalah Organisasi Teroris Luar Negeri AS (FTO) dan SDGT. Sedangkan al-Baghdadi dinyatakan sebagai SDGT. 

Pada Januari 2016, empat orang tewas dan 25 orang cedera menyusul serangan oleh seorang pembom bunuh diri dan pria bersenjata di Jakarta Pusat. Serangan itu dikaitkan dengan militan JAD yang secara finansial didukung oleh militan ISIS Indonesia yang berbasis di Suriah.

Laman Global Security melaporkan JAD terdiri dari beberapa faksi seperti sempalan Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) kelompok Maman Abdurahman, kelompok Mujahidin Timur Indonesia (MIT) yang dipimpin oleh Santoso, dan kelompok Al Mujahirun yang merupakan sempalan dari kelompok Hizbut Tahrir.




Credit  sindonews.com


Minggu, 13 Mei 2018

Bom Surabaya, Tito Mohon Jokowi Terbitkan Perppu Terorisme


Bom Surabaya, Tito Mohon Jokowi Terbitkan Perppu Terorisme 
 Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta pemerintah segera menuntaskan UU Terorisme. (CNN Indonesia/Hesti Rika Pratiwi)
 
 
Surabaya, CB -- Merespons ledakan bom di tiga gereja di Surabaya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta pemerintah segera menuntaskan revisi Undang-undang Terorisme atau membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) antiterorisme.

"Kami harapkan UU cepat dilakukan revisi. Bila perlu, kami mohon pada Bapak Presiden membuat Perppu," ujar Tito dalam konferensi pers di RS Bhayangkara Surabaya.


Tito menyebut polisi kesulitan untuk menindaklanjuti penyelidikan mereka dengan payung hukum yang ada saat ini.

"Kami tahu sel mereka, tapi kami tidak bisa menindak. Kami bisa bertindak kalau sudah jelas barang buktinya. "Seperti yang kembali dari Suriah 500 orang, kami tak bisa lakukan apa apa, kami kesulitan. Hanya tujuh hari kami periksa, kemudian kami lepas."


Sebelumnya, Wawan Purwanto Direktur Komunikasi dan Informasi BIN yang juga menyatakan penundaan penindakan oleh polisi adalah karena akibat payung hukum yang saat ini.



"Sebelum ada bukti permulaan yang cukup, tidak ada kewenangan untuk dilakukan penindakan. Ini yang berupaya diubah di UU Antiteror yang baru. Kalau tidak ada bukti yang cukup, sekarang tidak bisa diapa-apakan," ujar Wawan, ketika diwawancarai CNN Indonesia TV.

"Kalau dulu sebelum reformasi masih boleh, tangkap dulu baru buktikan. Kalau sekarang jadinya wait and see, jadinya delay."

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu juga meminta hal yang sama menyusul aksi teror di dalam Mako Brimob. Ia mendukung penuh keterlibatan TNI dalam memberantas terorisme di Indonesia, dalam revisi UU tersebut.




Credit  cnnindonesia.com


Teror bom Surabaya serangan terhadap HAM


Teror bom Surabaya serangan terhadap HAM
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. (ANTARA/Sigid Kurniawan)



Medan (CB) - Aksi bom bunuh diri di tiga gereja di Kota Surabaya, Jawa Timur pada Minggu pagi merupakan bentuk teror dan serangan langsung terhadap hak asasi manusia.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik kepada Antara di Medan, Minggu, mengatakan, aksi teror tersebut merupakan salah satu bentuk upaya untuk menghalangi masyarakat bebas dari rasa kebebasan (freedom from free)

Karena itu, Komnas HAM mengutuk dengan keras tindakan teror tersebut yang sangat mengganggu hak masyarakat dalam mendapatkan kebebasan.

Tindakan teror itu sangat tidak dibenarkan, bahkan menolak dengan alasan apa alpun, termasuk jika aksinya dengan mengatasnamakan agama.

"Tidak ada agama dan keyakinan yang mengajarkan kekerasan terhadap sesama atas dasar dan alasan apa pun," katanya.

Menurut Taufan, Komnas HAM merasa sangat prihatin serta menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam kepada semua korban dan keluarga korban dari peristiwa tersebut.

Sesuai dengan fungsinya, Komnas HAM mendesak pemerintah dan aparat Polri untuk segera mengusut dengan tuntas peristiwa itu dengan sungguh-sungguh.

Komnas HAM juga mengharapkan instansi terkait tidak pernah merasa ragu-ragu dalam menindak tegas para pelaku peristiwa pengeboman tersebut dengan tetap menghormati prinsip-prinsip HAM, terutama kepada korban.

Pemerintah dan aparat keamanan juga diminta untuk menyampaikan informasi yang akurat dan menyeluruh kepada masyarakat mengenai setiap perkembangan penyelidikan yang dijalankan.

Namun, kata dia, masyarakat juga diminta untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan, serta tidak terprovokasi oleh berbagai informasi yang beredar dan tidak terhasut dengan desas-desus yang dapat menimbulkan rasa takut.

"Mari terus menjaga solidaritas sesama umat beragama dan sesama warga negara," katanya.

Sambil melakukan penyelidikan, Komnas HAM juga meminta pemerintah untuk terus melakukan pencegahan yang efektif agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.

Sebelumnya, peristiwa tragedi kemanusiaan baru saja terjadi dengan adanya aksi serangan bom di tiga gereja di Surabaya pada Minggu pagi sekitar pukul 07.00 WIB.

Peristiwa tersebut telah menimbulkan jatuhnya korban jiwa manusia yang meninggal dunia sekurang-kurangnya 11 orang maupun yang luka-luka sebanyak 41 orang, serta rusaknya harta benda.




Credit antaranews.com





Bom Surabaya Duka Bangsa Indonesia



Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah
Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah
Foto: Humas MPR 
Jika diperlukan Presiden dapat mengeluarkan Perppu tentang terorisme
CB,JAKARTA -- Belum hilang perasaan duka cita bangsa Indonesia atas gugurnya 5 orang anggota Brimob Polri dalam insiden penyanderaan dan pembunuhan oleh ratusan narapidana teroris di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua Depok, kini kita kembali berduka. Ini menyusul aksi terorisme dan bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya, Jawa Timur, Ahad (13/5).
Tiga gereja itu adalah Gereja Santa Maria, Gereja Kristen Indonesia, dan Gereja Pantekosta. Hingga sore ini, ledakan bom menewaskan 13 orang dan membuat puluhan orang korban luka-luka. "Terorisme merupakan tindakan yang tidak berperikemanusiaan yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun," ujar Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah.
Basarah menyatakan peristiwa bom surabaya hari ini menunjukkan bahwa terorisme adalah kejahatan kemanusiaan luar biasa bagi bangsa Indonesia dan juga warga dunia. Peristiwa ini harus dikecam dan segera diatasi bersama.
Seluruh pemangku kepentingan di negara ini sudah seharusnya bergotong-royong untuk mengambil langkah-langkah taktis dan strategis dalam menghentikan aksi terorisme sampai ke akar-akarnya. Termasuk, ujar Basarah, segera menyelesaikan revisi UU Terorisme agar penanggulangan berbagai aksi terorisme dapat lebih efektif lagi. "Jika diperlukan Presiden dapat menempuh langkah hukum untuk mengeluarkan Perppu tentang terorisme," ujar dia.
Basarah mengatakan aparat intelejen BIN, Polri, TNI dan Kejaksaan Agung agar meningkatkan kewaspadaan dan melakukan deteksi dini terhadap berbagai kelompok gerakan terorisme. Sehingga langkah ini dapat melakukan pencegahan dini secara lebih cepat dan tepat.
"Terkait dengan gugurnya lima orang anggota kepolisian dalam peristiwa di Mako Brimob dan 13 korban meninggal dunia akibat bom bunuh diri di Surabaya, saya menyampaikan turut berduka cita yang mendalam," ucap Basarah. "Semoga arwah almarhum dan almarhumah diterima disisi Tuhan YME dan keluarga yang ditinggalkan dapat tabah dan tegar menerimanya."
Terhadap korban luka-luka dalam insiden penyerangan di Mako Brimob maupun Bom Bunuh diri di Surabaya agar diberikan kesembuhan dan kesehatan seperti sedia kala. Pemerintah, Ujar Basarah, melalui kementerian terkait perlu memastikan adanya pemulihan memadai bagi korban-korban aksi terorisme. Dengan begitu, mereka yang menjadi korban atau keluarga korban dapat memperoleh keadilan dan layanan rumah sakit serta pemulihan kesehatan dari pemerintah dengan sebaik-baiknya.
Masyarakat diminta untuk tidak terpecah belah oleh upaya-upaya provokasi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga menimbulkan akibat-akibat yang memperburuk situasi. "Kita percayakan dan dukung pemerintah untuk mengatasi tindakan intoleransi, radikalisme, dan terorisme menurut prinsip-prinsip negara hukum," kata dia.





Credit   republika.co.id








Bom Surabaya, 9 Korban Tewas, 40 Luka-luka


Update Bom Surabaya, 9 Korban Tewas, 40 Luka-luka
Situasi kawasan Jalan Arjuna Surabaya pascaledakan bom, Minggu pagi (13/5/2018). Foto/Ali Masduki

SURABAYA - Ledakan yang diduga aksi bunuh diri ini terjadi di tiga gereja. Lokasinya di Jalan Ngagel Madya, Jalan Arjuna dan Jalan Diponegoro. Teror bom ini telah menewaskan 9 orang dan 40 orang luka-luka. Korban luka saat ini sedang dirawat di rumash sakit. Dua korban merupakan aparat Polrestabes Surabaya.

“Saya akan terus memperbarui informasi yang ada kepada masyarakat. Bapak Kapolri sedang take off menuju Surabaya,” ungkap Kombes Pol Frans Burung.

Ledakan bom di Gereja Jalan Diponegoro menewaskan tiga orang dan mengakibatkan empat orang luka-luka. Jalan Diponegoro juga ditutup total oleh polisi untuk mengamankan gereja yang juga menjadi salah satu sasaran bom bunuh diri.

Sebuah ambulans dari salah satu rumah sakit swasta disiagakan guna membantu proses evakuasi. Sejumlah perawat dan dokter juga tampak siaga di sekitar lokasi kejadian.

Sementara itu, seorang ibu mendadak menangis dan dipapah oleh aparat keamanan. Dia mencari saudaranya bernama Martha yang kebetulan berada didalam gereja. Namun, salah satu dokter menyebut bahwa Martha hanya mengalami luka ringan dan sudah menjalani perawatan di rumah sakit.



Credit  sindonews.com


Update Bom Surabaya, Jumlah Korban Tewas 13 Orang


Update Bom Surabaya, Jumlah Korban Tewas 13 Orang
Jenazah korban ledakan bom dibawa ke RS Bhayangkara Poldsa Jatim. Foto/SINDOnews/Lukman Hakim

SURABAYA - Data sementara jumlah korban tewas akibat ledakan bom bunuh diri di tiga gereja Surabaya, Jawa Timur, bertambah menjadi 13 orang. Diperkirakan jumlah itu masih akan terus bertambah seiring dengan identifikasi di lapangan.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera mengatakan, ke-13 orang itu adalah tujuh orang di Gereja Santa Maria Tak Bercela Jalan Ngagel Madya, tiga orang di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Jalan Diponegoro, dan tiga orang di Gereja Pantekosta Jalan Arjuno. "Sedangkan korban luka-luka yag masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di berjumlah 41 orang," katanya, Minggu (13/5/2018)

Menurutnya, semua korban yang meninggal dunia dipusatkan di Rumah Sakit Bhayangkara. Ini dilakukan untuk pendataan postmortem dan antemortem.

Antemortem merupakan data-data fisik khas korban sebelum meninggal. Mulai dari pakaian atau aksesoris yang terakhir kali dikenakan, barang bawaan, tanda lahir, tato, bekas luka, cacat tubuh, foto diri, berat dan tinggi badan, serta sampel DNA. Sementara postmortem merupakan data-data fisik yang diperoleh melalui personal identification setelah korban meninggal. Seperti sidik jari, golongan darah, konstruksi gigi dan foto diri korban pada saat ditemukan lengkap dengan barang-barang yang melekat di tubuhnya dan sekitarnya, bahkan termasuk isi kantong pakaiannya.

"Identitas korban masih belum dapat kami sampaikan karena data primer seperti gigi dan sidik jari masih belum lengkap," tandasnya.




Credit  sindonews.com










Panglima TNI Resmikan 4 Kesatuan Baru di Wilayah Timur Indonesia



Panglima TNI Resmikan 4 Kesatuan Baru di Wilayah Timur Indonesia
Empat kesatuan baru di lingkungan TNI diresmikan oleh Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dalam sebuah upacara di Lantamal XIV Sorong, Jumat (11/5/2018). Foto/SINDOnews/Chanry Andrew

SORONG - Guna menunjang tugas-tugas TNI di wilayah timur Indonesia, empat kesatuan baru di lingkungan TNI diresmikan oleh Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dalam sebuah upacara di lapangan apel, Lantamal XIV Sorong, Jumat (11/5/2018).

Keempat satuan baru tersebut masing-masing, Divisi Infanteri (Divif) 3 Kostrad TNI AD yang akan bermarkas di Makassar, Sulawesi Selatan, Komando Armada III, Pasmar 3 Korps Marinir TNI AL yang bermarkas di Kota Sorong, serta Koopsau III, TNI AU yang bermarkas di Kota Biak, Papua.

Selain peresmian empat kesatuan baru tersebut, Panglima TNI juga turut meresmikan perubahan nama kesatuan TNI, yakni Komando Armada I yang sebelumnya merupakan Komando Wilayah Barat (Koarmabar) dan Koarmabar II yang sebelumnya bernama Komando Armada RI Wilayah Timur.

Hadi Tjahjanto mengatakan, luasnya wilayah Indonesia bagian timur merupakan alasan utama dibentuknya kesatuan baru di dalam lingkungan TNI, dimana dengan luasnya wilayah tersebut sehingga dibagi menjadi dua dua bagian, termasuk Komando TNI Angkatan Udara dan Komando TNI Angkatan Laut khususnya di wilayah Timur untuk menjaga wilayah-wilayah timur Indonesia.

Dalam peresmian tersebut, kesatuan baru ini dipusatkan di Kota Sorong mengingat sebagai pintu gerbang masuk ke wilayah Papua. "Selaku Panglima TNI saya lihat untuk kawasan timur sangat luas kita membagi menjadi dua lagi yang termasuk Komando Angkatan Udara dan Kau, khususnya di wilayah timur untuk menjaga wilayah batasan. Kita utamakan di Sorong itu karena ujungnya di Sorong," ujar Hadi di hadapan wartawan di Kota Sorong, Papua Barat, Jumat (11/5/2018).

Hadi juga berharap pembangunan yang sedang dilakukan pemerintah dipadukan dengan strategi TNI. Kegiatan peresmian empat kesatuan baru  TNI ini diawali dengan pengambilan sumpah jabatan dan penandatangan fakta integritas naskah berita acara perubahan nama dan peresmian kesatuan.

Selanjutnya diisi dengan atraksi tari-tarian Papua yang menggambarkan tarian perdamaian, serta aksi terjun payung yang dilakukan oleh personel dari satuan TNI yang berjumlah 30 orang. Dengan rincian, 10 dari Angkatan Udara, 10 dari Kostrad, 10 Koopsau.

Peresmian empat satuan baru di lingkungan TNI ini, dihadiri oleh KSAD Jenderal TNI Mulyono, KSAL Laksamana TNI Ade supandi dan KSAU  Marsekal TNI Yuyu Sutisn. Turut pula hadir para kepala lembaga dan kementerian RI, pejabat Kemenhan RI, pejabat Polri, tokoh agama, tokoh adat, Gubernur Papua Barat, Gubernur Papua, Gubernur Maluku dan Gubernur Maluku Utara.



Credit  sindonews.com




Sabtu, 12 Mei 2018

Mengapa Mahathir Berjaya, Najib Tumbang?


 
Mahathir Mohamad.
Mahathir Mohamad.
Foto: AP 
 
Tidak diragukan lagi, Mahathir adalah striker paling efektif yang pernah ada.
 
 
CB -  KUALA LUMPUR -- Hasil Pemilihan Umum Malaysia edisi ke-14 yang rampung pada Kamis (10/5), memiliki beragam dimensi. Selain pelantikan Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri, kemenangan koalisi Pakatan Harapan (PH) juga mengakhiri kejayaan Barisan Nasional (BN) yang sudah berusia enam dekade alias 60 tahun.
Berdasarkan hasil pemilihan umum yang dipublikasikan Komisi Pemilihan Umum Malaysia via laman resminya, koalisi itu mengamankan mayoritas kursi parlemen setelah meraih 113 kursi dari total 222 kursi. Sementara BN memperoleh 79 kursi, The Malaysian Islamic Party (PAS) 18 kursi, Warisan delapan kursi. Kemudian Independents meraih tiga kursi dan satu kursi lainnya didapat Parti Solidariti Tanah Airku (STAR).
Dengan demikian, PH dapat membentuk pemerintahan baru. Sebab, koalisi tersebut plus Warisan telah melampaui batas 112 kursi yang dibutuhkan untuk mayoritas. Berdasarkan hasil pemilihan, oposisi menang di delapan negara bagian, yaitu Johor, Selangor, Kelantan, Terangganu, Penang, Negeri Sembilan, Melaka, dan Kedah.

Ooi Kee Beng, direktur eksekutif Penang Institute, sebuah think thank yang didanai Pemerintah Negara Bagian Penang, menilai kekalahan koalisi BN tak lepas dari sosok pemimpin UMNO, Najib Razak. "Ia merupakan jantung dan jiwa koalisi," ujar Ooi dalam analisisnya di Channel News Asia, kemarin.
Menurut Ooi, kesalahan Najib sudah tampak jauh sebelum menjadi PM pada 2009. Saat itu, dia diduga mengudeta Abdullah Badawi. Masa jabatan Najib pun terus terganggu oleh sejumlah skandal serius, seperti pembunuhan model Mongolia Altantuya Shaariibuu dan kasus korupsi 1MDB yang diselidiki Amerika Serikat (AS), Swiss, dan Singapura.
Hasil Pemilihan Umum 2013 juga menunjukkan ia gagal memenangkan suara Komunitas Tionghoa Malaysia. Menurut Ooi, setelah itu, Najib pun mengincar elemen yang lebih ekstrem di antara Melayu dan Islamis. "Modus operandi itu tampaknya berhasil dan menyebabkan Pakatan Rakyat kalah. Namun, proses manipulasi politik tanpa akhir itu telah membawa pemain baru tapi lama, yaitu Mahathir," katanya.
Ooi menuturkan, Mahathir yang kembali dari masa pensiun, kembali dengan 'peralatan perang lengkap' disertai tekad kuat menyingkirkan Najib dan membawanya ke pengadilan akibat kasus korupsi. Tekad itu tergambar dalam hasil pemilihan umum yang disampaikan KPU.
"Tidak diragukan lagi, Mahathir adalah striker paling efektif yang pernah ada. Dia tidak pernah bermain untuk kalah," kata Ooi mengibaratkan Mahathir layaknya Pele dalam perpolitikan Malaysia.
Dalam peta perpolitikan Malaysia, Muslim Melayu telah lama cenderung mendukung kebijakan afirmatif BN yang menawarkan mereka kontrak pemerintah, perumahan murah, dan jaminan penerimaan universitas. Koalisi PH, yang mengandalkan suara dan dukungan dari minoritas etnis Cina dan masyarakat India, berharap pemimpin Melayu veteran itu dapat menang atas pendukung setia BN.
Strategi itu telah berhasil. "Telah ada perubahan signifikan dalam suara etnis Melayu," kata Rashaad Ali, analis dari Sekolah Studi Internasional S Rajaratnam di Singapura.

Aliansi Mahathir berhasil merebut kendali di negara-negara bagian kunci, seperti di Johor dan Kedah. Aliansi itu juga mengurangi cengkeraman BN di kubu-kubu pertahanan seperti Sarawak.
Kemenangan Mahathir tak pelak menghadirkan kebahagiaan bagi sejumlah masyarakat Malaysia. Salah satunya David Thaiga (57 tahun), salah satu dari ribuan warga Malaysia yang merayakan kemenangan Mahathir di jalan-jalan. "Kami sangat bahagia, hari yang membanggakan bagi Malaysia," kata David dikutip Reuters, kemarin.
Ia pun mengaku telah menunggu momentum tersebut. "Ini adalah keajaiban bagi kami. Dan meskipun saya bukan penggemar Mahathir, saya pikir dia adalah satu-satunya yang bisa meraih kemenangan ini," ujar David.
Sementara itu, Sukumira Sekhar (84) mengaku telah menyaksikan kehidupan di Malaysia sejak awal kemerdekaan. Ia juga telah menjalani hidup di bawah pemerintahan koalisi Barisan Nasional (BN) selama 60 tahun. "Saya sangat senang saya masih bisa menyaksikan kemenangan ini. Saya berharap saya bisa melompat-lompat untuk bersenang-senang, tetapi hanya hati saya melompat-lompat. Saya sangat bangga dengan orang-orang Malaysia, terutama kaum muda dan orang Melayu," kata Sekhar.
Sisi ekonomi
Terpilihnya Mahathir sebagai PM Malaysia juga menarik ditinjau dari sisi ekonomi. Mahathir mewarisi ekonomi yang tumbuh lebih dari lima persen, inflasi yang stabil, dan kurs mata uang yang menjadi salah satu yang terbaik di Asia. Lalu, bagaimana ekonomi Malaysia selanjutnya di bawah kepemimpinan Mahathir?
Janji kampanye utama Mahathir dalam waktu 100 hari menjabat adalah menghapuskan pajak barang dan jasa (good and service tax/GST) sebesar enam persen. Pajak yang diperkenalkan pada tahun 2015 ini secara luas disalahkan oleh warga sebagai penyebab biaya hidup mereka yang meningkat. Koalisi oposisi mengatakan, akan menggantikan GST dengan pajak penjualan dan jasa yang lebih adil.
Koalisi berjanji untuk memperkenalkan kembali subsidi bensin, yang bisa menjadi keuntungan untuk konsumsi. Sebab, pemerintah baru menetapkan target pertumbuhan ekonomi enam persen. Mereka juga berkampanye meningkatkan royalti minyak ke negara bagian penghasil minyak dan menaikkan upah minimum.
Lembaga pemeringkat Moody's Investors Service mengatakan, tidak ada detail tentang janji pemilu. Tetapi, beberapa janji kampanye akan menjadi negatif untuk Malaysia. Khususnya, menghapus GST tanpa tindakan apa pun untuk mengimbangi kerugian dalam pendapatan akan meningkatkan ketergantungan ekonomi pada pendapatan minyak dan mempersempit basis pendapatan pemerintah.
Malaysia juga harus bersiap-siap akan terjadinya penurunan tajam dalam pertumbuhan investasi jika posisi Mahathir terhadap keterlibatan Cina di bidang infrastruktur mendorong proyek-proyek itu macet, menurut Capital Economics Ltd.
Bank Negara Malaysia memutuskan mempertahankan suku bunga acuan pada level 3,25 persen. Hal itu sesuai dengan penilaian 18 ekonom yang disurvei oleh Bloomberg sebelum pemilu. Inflasi relatif stabil, melambat menjadi 1,3 persen pada Maret, dengan mata uang yang lebih kuat sejak tahun lalu membantu meredakan tekanan harga. Pemerintah telah memperkirakan inflasi rata-rata 2,5 persen hingga 3,5 persen untuk tahun ini.





Credit   republika.co.id




Diampuni, Anwar Ibrahim Segera Bebas


Diampuni, Anwar Ibrahim Segera Bebas
Diampuni, Anwar Ibrahim Segera Bebas. (Reuters).

KUALA LUMPUR - Turbulensi politik di Malaysia berjalan begitu cepat. Setelah Mahathir Mohammad dan koalisi Pakatan Harapan (PH) berhasil menumbangkan Najib Razak, pemimpin oposisi Anwar Ibrahim dipastikan segera menghirup udara bebas.

Kepastian ini diperoleh setelah Raja Malaysia, Sultan Muhammad V, memberikan pengampunan penuh. Kebebasan yang diperoleh serta-merta akan menjadi awal dari tokoh Partai Keadilan Rakyat tersebut untuk kembali aktif dalam perpolitikan di negeri jiran tersebut.

Rencananya Mahathir tidak akan menduduki kursi perdana menteri (PM) secara penuh, tetapi akan lengser di tengah jalan dan menyerahkannya kepada Anwar setelah dia terbebas.

Sebelumnya Anwar mendekam di balik jeruji besi atas dakwaan sodomi kedua pada 2015 silam. Saat itu dia divonis lima tahun penjara. Dengan demikian Anwar baru menjalani masa tahanan kurang lebih selama tiga tahun. Banyak kalangan, termasuk lembaga kemanusiaan, menilai penjeblosan Anwar ke penjara tidak lebih karena motif politik.

Hukuman terhadap Anwar semestinya akan dijalani hingga 8 Juni mendatang. Anwar sendiri sudah sebulan ini menjalani perawatan di rumah sakit akibat cedera bahu yang dialaminya. “Pengampunan itu akan menjadi pengampunan penuh. Artinya dia akan dibebaskan secepatnya. Setelah itu dia bebas berpartisipasi di dunia politik,” kata Mahathir Mohamad yang kini resmi menjabat sebagai PM Malaysia seperti dilansir channelnewsasia.com.

Namun kapan Anwar akan dibebaskan dari penjara, Mahathir hanya mengatakan pembebasan akan dilakukan dalam waktu dekat.

Namun istri Anwar yang juga calon wakil PM, Wan Azizah Wan Ismail, menyatakan suaminya akan diberi pengampunan dan dibebaskan dari penjara dalam hitungan hari.

“Sultan Muhammad V ingin memberikan pengampunan sesegera mungkin. Apabila direktur lembaga pemasyarakatan (lapas) merasa puas, suami saya kemungkinan akan dibebaskan dalam 2-3 hari. Pembebasan lebih mudah daripada pengampunan,” ujar Wan Azizah di luar rumah sakit (RS) tempat Anwar dirawat.

Untuk diketahui, Anwar yang terlahir di Pulau Pinang pada 10 Agustus 1947 tersebut pernah menjadi Wakil PM Malaysia pada kurun 1993-1998 atau di era Mahathir.

Pada tahun 1999, dalam persidangan yang kontroversial, ia divonis hukuman 6 tahun penjara untuk tuduhan korupsi. Setahun kemudian dia mendapatkan tambahan vonis sembilan tahun penjara karena tuduhan sodomi, Namun kemudian Mahkamah Federal Malaysia membatalkan tuduhan sodomi dan Anwar bebas dari penjara pada 2004.

Tapi pada pertengahan 2008, Anwar kembali ditangkap dengan tuduhan sodomi yang dia lakukan terhadap asisten pribadinya. Yang menarik, di balik semua kisah duka yang dialami Anwar, Mahathir-lah orang yang disebut sebagai dalangnya.

Saat dibebaskan pada 2004, Anwar menunjukkan dendamnya terhadap Mahathir dan dia menjadi penentang utama pemerintah yang berasal dari Barisan Nasional yang pernah membesarkannya. Sebagai informasi, sejak 1998 atau setelah Anwar dipecat sebagai wakil PM oleh Mahathir, Anwar melakukan berbagai gerakan untuk melawan Mahathir, diantaranya menggerakkan demonstrasi besar-besaran di Kuala Lumpur pada September 2008 untuk memakzulkan Mahathir.

Karena itulah Anwar ditangkap dan kemudian menghadapi tuduhan yang membuatnya dijebloskan ke penjara. Namun kasus 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) senilai USD700 juta dan dugaan kasus korupsi lainnya yang menyeret PM Najib Rajak mengubah secara drastis peta politik Malaysia.

Mahathir yang dianggap sebagai guru dari Najib berubah menjadi penentang utama.

Sejak 2015, Mahathir yang lengser dari kursi PM pada 2003 itu secara lantang terus mengkritik kasus 1MDB, Najib, dan Partai UMNO sebagai elemen utama Barisan Nasional. Bahkan kemudian Mahathir memilih keluar dari UMNO dan mendirikan Partai Pribumi Bersatu (PPBM) sebagai wadah politik melawan Najib, UMNO, dan Barisan Nasional.

Mahathir dan PPBM pun tampil sebagai oposisi terkeras terhadap pemerintah. Lebih jauh Mahathir kemudian memutuskan turun gunung untuk ikut pemilu. Perjalanan kisah Mahathir-Najib berkebalikan dengan kisah Mahathir-Anwar yang justru semakin dekat satu sama lain. Pada 2016 mereka berjabat tangan dan keduanya bersepakat melupakan perselisihan masa lalu.

Hal ini terjadi karena kesamaan misi untuk menghentikan sepak terjang Najib dan dominasi UMNO. Puncaknya, saat menjalani perawatan di rumah sakit, Anwar mengumumkan dukungannya terhadap Mahathir. Anwar meminta pendukungnya mendukung Mahathir dan menyatukan suara untuk menghentikan Najib dan UMNO.

Bongkar Kasus Korupsi
Mahathir yang dilantik Kerajaan Malaysia pada Kamis (10/5) malam mengatakan tidak akan menoleransi tindak korupsi. Semua kasus korupsi yang terjadi sebelumnya juga akan diusut sampai tuntas. Menurut Mahathir, selama masa kampanye, lembaga antikorupsi mengabaikan adanya praktik politik uang untuk membeli suara.

“Dalam dua hari terakhir, tidak ada pidato yang disampaikan, yang ada hanya penyebaran uang. Kami akan menyelidiki secara tepat semua praktik yang tidak wajar tersebut,” katanya.

Menurut dia, seorang politikus yang terbukti menduduki kursi pemerintahan melalui hasil korupsi tidaklah dibenarkan dan tidak sah.

Mahathir juga menuduh jaksa agung menyembunyikan bukti korupsi dan merusak kredibilitas sendiri. Sesuai dengan janjinya sebelum terpilih menjadi PM, dia akan menyelidiki skandal korupsi 1MDB yang merugikan negara dan rakyat. Dia pun optimistis dapat mengembalikan sebagian uang itu.

Rezim Malaysia yang baru ini tidak hanya menyelidiki 1MDB, tapi juga Jaksa Agung, Ko misi Pemilu, dan Komisi Antikorupsi itu sendiri. Mahathir berjanji, setiap orang yang terindikasi memiliki keinginan untuk korupsi atau diketahui melakukannya akan diperiksa. Meski demikian Mahathir sadar pemberantasan korupsi secara menyeluruh mustahil dilakukan.

“Pemilu yang seharusnya bersih dan bebas juga tetap ternoda. Suara masyarakat di beli. Batas konstitusi negara diubah. Ini lebih buruk dari pada persekongkolan dan hanya untuk menyenangkan pemerintah sebelumnya,” katanya.

Pelaksanaan redelineasi pemerintah sebelumnya juga akan dikaji ulang dan kemungkinan dikembalikan ke titik awal.

Kepala Komisi Pemilu Mohd Hashim Abdullah juga akan diperiksa, apakah dia terli bat dalam praktik korupsi atau hanya berat sebelah. Begitu pun dengan Komisi Antikorupsi yang diharapkan selalu bersikap adil.

“Jika kami menemukan bahwa mereka berlaku berat sebelah atau hanya memperkenankan kelompok tertentu, termasuk diri kami sendiri, kami akan mengubah mereka. Seperti yang kami janjikan, kepala utama pemerintahan yang baru akan diperiksa oleh Parlemen. Kami juga akan memeriksa Jaksa Agung,” kata Mahathir.

Mahathir juga menegaskan, sebagai negara perdagangan, Malaysia ingin menjalin hubungan baik dengan semua negara, terlepas apapun ideologi mereka.

“Sejauh mungkin, kami akan bersikap netral dan bersahabat dengan semua negara,” tandas politikus elite yang pernah menjabat sebagai PM selama 22 tahun itu (1981-2003). Kemarin Mahathir menggelar pertemuan tingkat tinggi untuk merundingkan pembentukan jajaran pemerintahan baru.

Dia mengumpulkan anggota senior dari semua partai koalisi Pakatan Harapan. Lelaki berusia 92 tahun itu ingin membentuk kabinet yang ramping yang selambatnya akan diumumkan pada hari ini.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo telah memberikan ucapan selamat kepada PM Malaysia terpilih, Mahathir Mohamad, melalui pembicaraan per telepon, Kamis, 10 Mei 2018 pukul 21.55 WIB.

“Saya mengucapkan selamat atas kemenangan Pakatan Harapan pada Pilihan Raya Umum Ke-14 kemarin,” ucap Presiden Jokowi dari Istana Kepresidenan Bogor. Presiden Jokowi juga memberikan apresiasi atas pelaksanaan pemungutan suara yang berjalan lancar dan aman.

“Saya senang mendengar proses demokrasi berjalan lancar dan aman,” kata Kepala Negara. Dalam percakapan tersebut, Presiden Jokowi meyakini hubungan kedua negara akan semakin baik.



Credit  sindonews.com





Masuk Daftar Hitam Imigrasi, Najib Dilaporkan Terbang ke Jakarta



Masuk Daftar Hitam Imigrasi, Najib Dilaporkan Terbang ke Jakarta
Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dilaporkan masuk daftar hitam Departemen Imigrasi setempat. Namun, dia juga dikabarkan akan terbang ke Jakarta pagi ini (12/5/2018). Foto/REUTERS

KUALA LUMPUR - Mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Abdul Razak dan istrinya dilaporkan telah masuk daftar hitam (blacklisted) Departemen Imigrasi negara tersebut. Namun, politisi yang dikalahkan Mahathir Mohamad dalam pemilu ini juga dilaporkan terbang ke Jakarta hari ini (12/5/2018).

Laporan Najib dan istri masuk daftar hitam Departemen Imigrasi awalnya diberitakan media Malaysia, Malaysia Kini. "Ini sesuai dengan pencarian di Sistem Informasi Status Perjalanan Departemen Imigrasi (SSPI)," tulis media tersebut.

Uniknya, basis data, yang memungkinkan warga Malaysia untuk memeriksa apakah mereka diizinkan untuk melakukan perjalanan ke Malaysia Timur atau ke luar negeri, sejak kemarin dan sampai pagi ini, tidak dapat diakses.

Masih menurut laporan media Malaysia tersebut, situs basis data tersebut tidak dapat diakses dari dalam negeri Malaysia, sehingga memberi kesan kepada publik bahwa situs tersebut down.

Namun, dengan menggunakan perwakilan luar negeri, media Malaysia tersebut mengklaim dapat mengakses sistem untuk menjalankan pemeriksaan pada nomor identifikasi Najib dan Rosmah.

Nomor identifikasi juga telah diperiksa silang dengan catatan Komisi Pemilihan untuk mengonfirmasi identitas mereka.

Hasil pemeriksaan menemukan bahwa Najib bernomor 530723-06-XXXX dan Rosmah bernomor 511210-05-XXXX."Sila rujuk ke pejabat imigresen terdekat (Silakan merujuk ke kantor imigrasi terdekat)," bunyi petunjuk dalam SSPI.

Keterangan seperti itu sama dengan beberapa anggota dan aktivis Pakatan Harapan di masa lalu ketika mereka dilarang bepergian ke luar negeri.

Berdasarkan konvensi, jika seseorang tidak masuk daftar hitam, hasilnya keterangan di SPSI akan berbunyi;"Tiada halangan (Tanpa hambatan)."

Tidak jelas apakah tidak dapat diaksesnya portal imigrasi dari dalam negeri Malaysia disebabkan oleh Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) atau Departemen Imigrasi yang mengatur situs itu sendiri untuk mencegah akses lokal.

Ini berarti bahwa Najib atau pun Rosmah tidak akan dapat memeriksa status imigrasi mereka kecuali menggunakan proxy.

Meski dilaporkan masuk daftar hitam Departemen Imigrasi, Najib dan istrinya dilaporkan akan melakukan perjalanan dari Bandara Subang ke Bandara Internasional Halim Perdanakusuma di Jakarta pada pukul 10.00 pagi hari ini.
Pasangan itu melakukan perjalanan menggunakan jet pribadi yang dioperasikan oleh Premiair. Premiair adalah perusahaan milik Peter Sondakh, yang juga bos PT Rajawali Corp.

Najib telah tersandung kasus dugaan korupsi multi-miliar ringgit di lembaga keuangan negara, 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Dana besar USD700 juta dari 1MDB pernah terdeteksi mengalir ke rekening pribadi Najib.

Mantan perdana menteri itu mengklaim uang itu adalah "sumbangan" dari seorang anggota keluarga kerajaan Arab Saudi. Dia membantah melakukan kesalahan atau mengambil dana publik untuk keuntungan pribadi.

Beredarnya jadwal penerbangan Najib dan istri ke Jakarta memicu spekulasi bahwa mantan PM Malaysia ini akan melarikan diri. "Dia ingin istirahat dan dia akan pergi selama dua hari. Dia akan kembali," kata sumber yang dekat dengan Najib.

Sumber itu menepis spekulasi bahwa Najib akan melarikan diri dari negaranya. "Setiap orang memiliki jadwal penerbangan. Jadi mereka bisa pergi dan memeriksa apakah dia melarikan diri dengan kantong uang dan barang-barang (atau tidak). Tidak ada hal seperti itu (seperti melarikan diri)," lanjut dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Najib dari koalisi Barisan Nasional (BN) kalah dalam pemilu Malaysia Rabu lalu. Koalisi BN meraih 79 kursi parlemen dari total 222 kursi. Sedangkan koalisi Pakatan Harapan yang dipimpin Mahathir Mohamad menang dengan meraih 113 kursi parlemen. Sisanya diraih dua partai lain.

Kemenangan Pakatan Harapan menjadikan Mahathir Mohamad menjadi perdana menteri lagi. Dia telah resmi dilantik sebagai PM ketujuh Malaysia sekaligus menjadi PM tertua di dunia.





Credit  sindonews.com









Gebrakan Mahathir: Sikat Koruptor, Ancam Singkirkan Kroni-kroni Najib


Gebrakan Mahathir: Sikat Koruptor, Ancam Singkirkan Kroni-kroni Najib
Mahathir Mohamad, 92, menjadi perdana menteri ketujuh Malaysia sekaligus perdana menteri tertua di dunia. Foto/The Star

KUALA LUMPUR - Mahathir Mohammad, 92, yang kembali menjadi Perdana Menteri (PM) Malaysia akan mengumumkan komposisi kabinetnya pada Sabtu (12/5/2018) besok. Para pejabat tinggi di negara itu harap-harap cemas menunggu pengumuman besar tersebut, karena Mahathir telah mengancam akan menyingkirkan para kroni Najib Razak yang dia sindir dengan sebutan kleptokrat.

Pengumuman kabinet juga sedang dinanti sekitar 1,6 juta pegawai negeri yang kemungkinan ikut terdampak dengan susunan kabinet baru.

Ancaman Mahathir—PM ketujuh Malaysia yang juga PM tertua di dunia—ini disampaikan dalam konferensi pers hari Jumat (11/5/2018).

"Kepala-kepala tertentu harus jatuh. Kami menemukan bahwa beberapa orang membantu dan bersekongkol dengan seorang perdana menteri yang digambarkan dunia sebagai kleptokrat," kata Mahathir.

Mahathir bahkan blakblakan menyebut beberapa nama pejabat yang dia sebut layak diperiksa. Para pejabat tersebut adalah Jaksa Agung Mohamed Apandi Ali, Ketua Komisi Pemilihan Umum Mohd Hasyim Abdullah dan para pejabat Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC).

"Tujuan kami adalah mencari orang-orang yang telah menunjukkan kecenderungan untuk menjadi korup atau yang telah melakukan tindakan korupsi yang diketahui," ujar Mahathir, yang dikutip The Star.

Seiring dengan ancaman tersebut, beredar daftar palsu tentang siapa yang menjadi sasaran, mulai dari kepala GLC, sekretaris jenderal hingga kepala lembaga.

Ancaman Mahathir juga memicu obrolan di berbagai kementerian tertentu yang dicurigai sarat dengan penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Dalam melontarkan ancamannya, pemimpin Malaysia ini menyinggung tata kelola ekonomi dan perlunya transparansi.

Sebagai permulaan, dia mewajibkan transparansi ketika kementerian atau lembaga terkait memberikan proyek.

"Masih ada proyek yang diberikan yang tidak disadari banyak orang," kata seorang pegawai negeri sipil Malaysia yang ikut memperbincangkan keinginan Mahathir. "Apa dasar yang diberikan kepada mereka? Tidak ada tawaran terbuka atau tender."

"Jika Anda benar-benar ingin menghilangkan kronisme dan korupsi, Anda harus transparan dalam tata kelola ekonomi Anda terlebih dahulu," ujar pegawai negeri lainnya.

Mahathir mengatakan, dia akan mengumumkan menteri-menteri yang memimpin Kementerian Keuangan, Urusan Dalam Negeri, Pertahanan, Pendidikan, Pembangunan Pedesaan, Ekonomi, Pekerjaan Umum, Transportasi, Sains dan Teknologi Multimedia, dan Kementerian Luar Negeri.

Spekulasi tersebar luas mengenai bentuk apa yang akan diambil oleh kementerian ekonomi dan jika semuanya akan berada di bawah Unit Perencanaan Ekonomi.

Mahathir tidak menyebutkan sektor-sektor lain seperti pertanian dan kesehatan. Hal itu memicu spekulasi bahwa pemimpin Malaysia ini akan menggabungkan beberapa kementerian.


Credit  sindonews.com




PM India kunjungi Nepal untuk pulihkan hubungan


PM India kunjungi Nepal untuk pulihkan hubungan
Perdana Menteri India, Narendra Modi. (REUTERS)


Kathmandu (CB) - Perdana Menteri India, Narendra Modi, tiba di Nepal, Jumat (11/5), untuk lawatan dua hari yang bertujuan memulihkan hubungan yang tegang antara India dan negara tetangganya di utara.

Modi mendarat di kota selatan Janakpur, tempat dia akan sembahyang di sebuah kuil Hindu yang terkenal. Dia kemudian akan melakukan perjalanan ke Kathmandu untuk meresmikan pembangunan pembangkit listrik tenaga air yang didanai India dengan mitranya dari Nepal, KP Sharma Oli.

Kunjungan ini merupakan langkah terbaru dalam serangkaian niat baik New Delhi, yang mencemaskan pengaruh Tiongkok yang semakin besar di Nepal.

Pada 2017, perusahaan Tiongkok alias China menjanjikan investasi lebih dari 8,3 miliar dolar Amerika Serikat (sekitar Rp116,5 triliun), melampaui komitmen India sebesar 317 juta dolar Amerika Serikat (sekitar Rp4,45 triliun), dan pada Mei tahun lalu Nepal mendaftar ke insiatif ambisius Beijing, One Belt, One Road.


Dalam sebuah pernyataan, Modi mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari kebijakan tetangga utamanya dan “mencerminkan prioritas utama India, dan secara pribadi saya, terhadap hubungan kami yang sudah berjalan lama, dekat dan bersahabat dengan Nepal.”

Peresmian pembangkit listrik tenaga air Arun Three senilai 1,4 miliar dolar Amerika Serikat (sekitar Rp19,6 triliun) yang didukung India akan menandai kemenangan diplomatik besar bagi India, demikian AFP.



Credit  antaranews.com





Inspektur Kepala Pengawas Nuklir PBB Mengundurkan Diri



Inspektur Kepala Pengawas Nuklir PBB Mengundurkan Diri
Kepala inspektur IAEA Tero Varjoranta secara tiba-tiba mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas. Foto/Istimewa


WINA - Kepala inspektur pengawas nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional (IAEA), mengundurkan diri pada Jumat kemarin. Hal itu dikatakan juru bicara lembaga tersebut.

Tidak ada alasan yang diberikan atas pengunduran diri tiba-tiba Tero Varjoranta. Pengunduran diri ini terjadi beberapa hari setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menarik AS keluar dari kesepakatan antara Iran dan kekuatan dunia atas program nuklirnya.

IAEA melakukan inspeksi di Iran untuk memverifikasi kepatuhan dengan ketentuan kesepakatan.

"Kegiatan pengamanan IAEA akan terus dilakukan dengan cara yang sangat profesional," kata juru bicara IAEA seperti dikutip dari AFP, Sabtu (12/5/2018).

Varjoranta, yang telah menduduki pos tersebut sejak akhir 2013, telah diganti secara temporer oleh Massimo Aparo, direktur pelaksana Kantor Badan untuk Verifikasi di Iran.

Varjoranta adalah orang Finlandia dan sebelumnya menjabat sebagai kepala Badan Keselamatan Radiasi dan Nuklir Finlandia.

"Pengganti permanennya akan ditunjuk sesegera mungkin," kata juru bicara IAEA.

Para pejabat AS telah mengatakan bahwa meskipun penarikan AS dari kesepakatan Iran, mereka menginginkan inspeksi IAEA di Iran untuk dilanjutkan.

"Amerika Serikat akan terus mendukung implementasi yang kuat dari inspeksi IAEA di Iran untuk sepenuhnya otoritas IAEA," kata seorang pejabat misi AS di IAEA.

Dikenal secara resmi sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA), kesepakatan antara Teheran dan kekuatan besar dunia memaksa Iran untuk membuka situs apa pun ke IAEA dalam waktu paling banyak 24 hari.

Sejak kesepakatan itu tercapai pada tahun 2015, IAEA telah melakukan ratusan inspeksi terhadap Iran.

IAEA mengatakan bahwa berkat akses yang diberikan berdasarkan kesepakatan, pekerjaan inspeksi telah berlipat ganda sejak 2013, dengan inspekturnya sekarang menghabiskan 3.000 man days per tahun di Iran tahun lalu.

Badan ini juga membidik sekitar 2.000 seal tamper-proof yang melekat pada bahan nuklir dan peralatan serta ke ratusan ribu gambar yang diambil setiap hari oleh kamera pengintaian yang canggih, yang jumlahnya hampir dua kali lipat sejak 2013.


Sejak JCPOA mulai berlaku, IAEA telah mengeluarkan laporan rutin triwulanan yang menegaskan bahwa Iran mematuhi komitmen terkait nuklir di bawah kesepakatan itu.

Pihak-pihak lain dalam kesepakatan itu, termasuk Rusia, Cina, dan negara-negara Eropa, mengatakan mereka ingin tetap mempertahankan meski ada langkah penarikan yang dilakukan Trump.

Namun, beberapa analis khawatir runtuhnya kesepakatan sekarang bahwasanya AS telah menarik diri dan memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran, yang dapat menyebabkan Iran mengakhiri kerja sama dengan inspeksi IAEA.



Credit  sindonews.com





Inggris dan AS akan Bahas Dampak Sanksi Ekonomi Iran

 
Pertemuan Presiden AS, Donald Trump dengan PM Inggris, Theresa May
Pertemuan Presiden AS, Donald Trump dengan PM Inggris, Theresa May
Foto: The Telegraph 
 
Inggris dan Eropa tetap berkomitmen untuk kesepakatan nuklir Iran.
 
 
CB, LONDON -- Perdana Menteri Inggris Theresa May dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sepakat untuk mengadakan pertemuan terkait Iran. Pertemuan akan membahas seputar dampak operasional sejumlah korporasi terkait sanksi ekonomi Iran.
"Perdana Menteri mengungkapkan potensi dampak terhadap perusahaan yang bekerja sama dengan Iran menyusul sanksi ekonomi AS," kata Juru Bicara Theresa May, Sabtu (12/5).
Pemaparan potensi dampak yang muncul disampaikan May saat menghubungi Trump. Kedua negara kemudian sepakat untuk melakukan pertemuan guna membahas solusi atas permasalahan yang ada.
Juru bicara itu mengatakan, Inggris dan negara-negara Eropa tetap memberikan komitmen terhadap kesepakatan nuklir Iran. Eropa menilai Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) merupakan cara terbaik untuk mencegah Iran mengembangkan persenjataan nuklir.
Presiden Donald Trump telah memutuskan menarik AS dari perjanjian nuklir Iran pada Selasa (9/5). Paman Sam juga kembali memberlakukan kembali sanksi ekonomi kepada Tehran. Trump menyebut kesepakatan nuklir Iran merupakan bencana memalukan untuk AS.
Trump menilai kesepakatan tersebut banyak kecacatan sehingga tidak perlu bagi AS untuk tetap berada di dalamnya. Menurut dia, perjanjian itu akan memicu perlombaan nuklir di kawasan Timur Tengah. Sanksi yang akan diberlakukan berupa membatasi kemampuan Iran untuk menjual minyak atau bisnis di luar negeri.
Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengatakan mundurnya AS dari kesepakatan nuklir Iran tidak serta merta membubarkan kesepakatan tersebut. Le Drian tak menampik bahwa dirinya cukup kecewa atas keputusan Trump. Menurutnya, keputusan tersebut dapat berdampak pada stabilitas di kawasan.
Hal itu pun diutarakan Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Keduanya mengaku menyayangkan dan prihatin atas keputusan yang diambil Trump.




Credit  REPUBLIKA.CO.ID










Menlu AS Syaratkan Pengawasan untuk Perlucutan Nuklir Korut

 
Donald Trump (kiri) dan Kim Jong Un (kanan)
Donald Trump (kiri) dan Kim Jong Un (kanan)
Foto: VOA 
 
Trump dan Kim Jong-un akan bertemu di Singapura pada 12 Juni.
 
 
CB, WASHINGTON -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo mengatakan, denuklirisasi Korea Utara (Korut) harus melalui verifikasi. Menurutnya, denuklirisasi juga membutuhkan pengawasan yang ketat.
Pernyataan Pompeo dilontarkan dalam sebuah konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan (Korsel) Kang Kyung-wha. Pernyataan dikeluarkan satu hari setelah Pompeo menemui Pemimpin Tertinggi Korut Kim Jong-un.
Pompeo mengatakan, AS bersedia membantu Korut untuk menghilangkan sanksi ekonomi terhadap mereka. Hal itu dapat dilakukan dengan menghentikan program nuklir dan denuklirisasi Semenanjung Korea.
Korea Utara akan mengadakan pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump di Singapura pada Juni nanti. Pompeo mengatakan, tujuan utama dari pertemuan itu adalah denuklirisasi menyeluruh dan terverifikasi di Semenanjung Korea.
"Saya memiliki percakapan yang baik dan substantif dengan pemimpin Kim Jong Un selama kunjungan," kata Pompeo seperti diwartakan CNBC, Sabtu (12/5).
Sementara, Menteri Luar Negeri Korsel Kang Kyung-wha meminta agar sanksi tidak dicabut hingga pertemuan tingkat tinggi (KTT) 12 Juni nanti. Dia menegaskan, sanksi akan tetap diberlakukan kecuali sekutu melihat tindakan nyata dari Korut terkait denuklirisasi.
Donald Trump mengatakan akan bertemu Kim Jong Un pada 12 Juni mendatang di Singapura. Trump merasa terhormat atas rencana pertemuan itu dan diskusi pembuka sebelum pertemuan kedua kepala negara juga berlangsung baik.






Credit  REPUBLIKA.CO.ID



Myanmar Buru Warga Rohingya yang Curhat ke PBB


 
Pengungsi Rohingya di Bangladesh
Pengungsi Rohingya di Bangladesh
Foto: BPMI 
 
Warga Rohingya yang menceritakan nasibnya ke delegasi PBB melarikan diri.
 
 
CB, NAYPYITAW -- Penduduk desa Rohingya yang berbicara kepada delegasi Dewan Keamanan PBB di Rakhine pekan lalu kini bersembunyi karena ditargetkan oleh badan keamanan Myanmar. Hal itu diungkapkan oleh salah satu anggota masyarakat.
Penduduk desa tersebut berbicara kepada delegasi saat mereka berkunjung ke Rakhine utara bulan ini. Mereka kemudian menceritakan kekerasan yang mereka alami oleh militer Myanmar. Kini mereka terpaksa melarikan diri setelah badan keamanan meluncurkan perburuan untuk mereka.
Seorang wartawan Rohingya mengaku kepada the Guardian bahwa sebelum datangnya delegasi itu, pihak berwenang di kota Maungdaw telah memperingatkan Rohingya di desa-desa sekitarnya agar tidak memberi tahu apa pun yang merugikan tentang pemerintah atau pasukan keamanan. "Siapa pun yang tidak mematuhi peringatan akan menghadapi konsekuensi keras, pihak berwenang mengancam," kata wartawan itu.
Sebagian besar penduduk menolak untuk berbicara dengan utusan tersebut setelah ancaman itu keluar. Sementara di desa Nolboinna, tiga remaja laki-laki dan seorang wanita setengah baya bersedia menentang perintah dan menceritakan semuanya kepada utusan Dewan Keamanan PBB itu.
Segera setelah utusan tersebut meninggalkan Nolboinna, agen dari Sa Ra Pa atau unit intelijen militer dan penjaga perbatasan polisi (BGP) Myanmar tiba di desa mencari Rohingya yang telah berbicara dengan mereka. Sekarang mereka terpaksa melarikan diri demi keselamatan mereka.
"Beberapa agen intelijen yang menemani utusan telah memfilmkan percakapan antara penduduk desa Rohingya dan utusan di Nolboinna," kata wartawan, yang meminta untuk tetap tidak disebutkan namanya karena alasan keamanan.
Agen Sa Ra Pa menunjukkan beberapa klip video itu kepada administrator desa dan penduduk desa Nolboinna lainnya dan meminta bantuan mereka untuk mencari tahu empat warga desa Rohingya. "Kami tidak tahu apakah mereka masih di Myanmar atau telah menyeberang ke Bangladesh," ujarnya.
Administrator dan penduduk desa lainnya mengatakan kepada militer bahwa mereka tidak tahu keberadaan tiga anak laki-laki dan perempuan itu. Akan tetapi menurut seorang aktivis politik Rohingya yang berbasis di Bangladesh Ko Ko Linn, badan-badan keamanan masih melakukan pencarian di seluruh desa di wilayah itu.
"Karena berbicara jujur, keempat penduduk desa Rohingya menanggung konsekuensinya. Seperti yang terjadi dalam kasus beberapa orang lain di masa lalu, mereka diburu oleh pasukan Myanmar," kata Linn.
Selama kunjungan seharian ke Rakhine pada 1 Mei, utusan DK PBB mengunjungi beberapa desa Rohingya. Kunjungan itu bertujuan untuk mendengar pengalaman langsung kekerasan selama penumpasan keamanan dari sebanyak mungkin warga desa Rohingya.
Sebagai hasil dari temuan mereka di perjalanan, pada Rabu (9/5), Dewan Keamanan PBB menyerukan kepada Myanmar untuk mempercepat upaya untuk memastikan kembalinya Rohingya yang aman. Pihaknya juga meminta agar Myanmar segera menahan para pelaku serangan yang bertanggung jawab terhadap minoritas Muslim.
Dalam sebuah rancangan laporan, anggota dewan menyerukan kepada pemerintah Myanmar untuk melakukan penyelidikan transparan atas tuduhan penyalahgunaan hak asasi manusia dan pelanggaran.
Beberapa laporan penduduk desa Rohingya ditargetkan oleh badan keamanan setelah mereka melaporkan pelecehan dan kekerasan terhadap pengamat dan media internasional juga terjadi di masa lalu. Perempuan Rohingya Noor Jahan dan Jamalida Begum terpaksa melarikan diri ke Bangladesh pada Desember 2016 setelah berbicara dengan wartawan. Sementara empat pria yang menceritakan kepada mantan jenderal keamanan PBB Kofi Annan tentang penderitaan mereka, telah dipenjara.





Credit  REPUBLIKA.CO.ID







Deklarasi Ulama Bogor, Langkah Awal Perdamaian Afghanistan


Deklarasi Ulama Bogor, Langkah Awal Perdamaian Afghanistan 
 Ulama Afghanistan menyebut Deklarasi Bogor sebagai langkah awal perdamaian, berikutnya adalah penyatuan gagasan ulama Pakistan dan Afghanistan. (CNN Indonesia/Galih Gumelar)
 
 
 
Jakarta, CB -- Ulama asal Afghanistan, Pakistan, dan Indonesia melahirkan satu deklarasi bersama para ulama untuk mendukung perdamaian di Afghanistan. Adapun, deklarasi itu diberi nama Bogor Ulama Declaration of Peace yang dihasilkan usai menghelat pertemuan trilateral ulama ketiga negara yang dilaksanakan di Istana Bogor, Jumat (11/5).

Deklarasi ini memiliki 12 poin yang menegaskan posisi ulama untuk terus berperan aktif dalam proses perdamaian. Salah satu poin penting di dalam deklarasi tersebut adalah mewujudkan perdamaian melalui musyawarah, sesuai anjuran Al-Quran. Sebagai teladan umat Islam, ulama dianggap mengemban amanah besar untuk melestarikan prinsip-prinsip Islam.

Karena musyawarah harus meliputi seluruh kelompok dalam masyarakat, ulama Afghanistan sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama Afghanistan Fazal Ghani Kakar mengatakan, deklarasi Bogor ini sebetulnya masih langkah kecil dalam menciptakan perdamaian di Afghanistan.


Tetapi setidaknya, pertemuan di Bogor ini sejatinya memberikan kerangka pikir bagi ulama dalam melakukan negosiasi dan perundingan perdamaian yang dilaksanakan di kemudian hari, yakni mengesampingkan kekerasan.


"Ini masih persiapan untuk menuju tahap selanjutnya. Tapi, kami melihat bahwa pertemuan di Bogor merupakan langkah posiitif bagi pembicaraan dan negosiasi di perundingan-perundingan berikutnya," jelas Fazal di Istana Bogor, Jumat (11/5).

Langkah berikutnya, lanjut Fazal, adalah menyatukan gagasan antara ulama Pakistan dan Afghanistan yang sebelumnya tidak dijabarkan di dalam pertemuan Bogor. Maka, setelah ini ia berharap ulama Pakistan akan sering berkunjung ke Afghanistan dan sebaliknya.

"Bahkan, pertemuan ini juga harus diekspansi dengan melibatkan ulama dari Indonesia lagi. Inisiatif ini tentu tidak akan muncul jika tidak ada pertemuan hari ini," paparnya.


Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Indonesia berinisiatif melakukan pertemuan trilateral ini sebagai bentuk tanggung jawab Indonesia dalam memelihara perdamaian di negara-negara Islam lantaran Indonesia jadi rumah bagi umat muslim terbanyak di dunia. Tak hanya itu, pertemuan ini juga dilandasi atas perasaan Indonesia yang ikut merasakan luka saat melihat penderitaan di negara-negara Islam lainnya.

"Proses perdamaian yang inklusif perlu dilakukan Indonesia. Kami siap untuk terus berkontribusi dalam proses perdamaian di Afghanistan, karena perdamaian sudah lama dinanti-nantikan," ujar Wapres JK.

Pertemuan dihadiri sekitar 19 ulama dari Afghanistan, 17 ulama dari Pakistan, dan 17 ulama dari Indonesia. Presiden Joko Widodo dalam pidato pembukaan mengharapkan agar pertemuan trilateral ini dapat memberikan kontribusi konkret bagi perdamaian di Afghanistan.




Credit  cnnindonesia.com




Ulama Indonesia, Afghanistan dan Pakistan Sepakati Deklarasi Bogor


Ulama Indonesia, Afghanistan dan Pakistan Sepakati Deklarasi Bogor
Ulama dari tiga negara: Indonesia, Afghanistan, dan Pakistan menyepakati Deklarasi Bogor untuk perdamaian di Afghanistan. Foto/Biro Pers Istana

BOGOR - Ulama dari tiga negara, yakni dari Indonesia, Afgahanistan dan Pakistan menyepakati sebuah deklarasi bernama "Bogor Ulama Declaration of Peace". Deklarasi ini adalah sebuah bentuk dukungan untuk perdamaian Afghanistan.

Deklarasi yang dibacakan oleh perwakilan dari tiga negara, yaitu Qibla Ayaz yang mewakili Pakistan, Quraish Shihab yang mewakili Indonesia, dan Ataullah Lodin yang mewakili Afghanistan, merupakan hasil pertemuan tiga arah para ulama proses perdamaian Afghanistan di Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (11/5/2018).

Setidaknya terdapat 12 poin dalam deklarasi tersebut. Berikut poin-poin dari deklarasi Bogor tersebut:

1. Islam adalah negara damai toleran dan a'tidal. Kata Islam sendiri berasal dari kata salam yakni perdamaian dan keselamatan. Para penganut Islam sejati, terikat untuk terus menunjukkan rasa belas kasihan dan saling menyayangi.

2. Pesan utama Islam bermuara pada prinsip perdamaian, belas kasih, dan kasih sayang. "Oleh sebab itu, kami mendukung deklarasi Pakistan-Afghanistan dan berbagi inisiatif perdamaian yang dilakukan ulama umat Islam yang mendorong perdamaian, persaudaran islam, dan penolakan pada kekerasan dan terorisme," kata deklarasi tersebut.

3. Perdamaian adalah perintah dari Allah untuk kaum muslimin dan berkewajiban dalam melakukan kegiatan ini dalam lisan, dan jiwanya. Oleh sebab itu, semua konflik dalam pertentangan umat antar umat muslim harus diselesaikan sesuai kaidah Al-Quran dan sunnah.

4. Kami melihat lingkungan yang kondusif untuk perdamaian di Afghanistan dan menyerukan kepada semua pihak untuk bergabung dalam pembicaraan perdamaian langsung, sebagai musyawarah damai yang diabadikan dalam Al-Quran, sesuai dengan Surah As-Syura ayat 38 yaitu musyawarah sebagai ciri-ciri kaum beriman.

5. Sebagai pewaris Rasullulah dan pemegang otoritas Al Quran dan hadits, ulama memainkan peran penting dalam komunitas muslim dalam menegakkan syariat Islam, atau warisan sebenarnya dari Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Ulama dalam hal ini mengemban amanah besar di pundaknya untuk melestarikan prinsip moral yang tinggi dan melestarikan ukhuwah islamiyah dan ukhuwah insaniyah.

6. Para ulama sebagai pewaris nabi, memiliki kewajiban mempromosikan nilai universal Islam yaitu perdamaian, toleransi, keadilan sosial. Selain itu mendorong prinsip-prinsip inis ebagai tolak ukur dan kaedah.

7. Ulama dari umat Muslim, khususnya dari negara seperti Indonesia, Pakistan dan Afghanistan harus memiliki kepahaman mendalam ihwal tantangan dan kesulitan yang dihadapi oleh negara Islam dan dapat memainkan peranan aktif dalam perdamaian dan solidaritas di dunia Islam secara khusus di Afghanistan.

8. Ulama seperti di Indonesia, Pakistan dan Afghanistan harus memiliki kepahaman mendalam ihwal tantangan dan kesulitan yang dihadapi oleh negara Islam dan dapat memainkan peranan aktif dalam perdamaian dan solidaritas di dunia Islam secara khusus di Afghanistan. Petunjuk yang diberikan ulama harus sesuai dengan Al-Quran dan contoh yang diteladani dari Nabi Muhammad SAW, di mana beliau selalu menekankan sikap menengahi (wasath), sebagai jalan yang benar bagi umat Islam.

9. Kami menekankan kembali bahwa kekerasan dan terorisme tidak bisa dan tidak boleh diasosiasikan dengan agama, kewarganegaraan, peradaban, atau etnis manapun. Kekerasan ekstremisme dalam bentuk apapun termasuk terhadap warga sipil dan pelaku aksi bunuh diri bertentangan dengan prinsip Islam.

10. Sebagai satu keluarga besar, ulama mendukung proses perdamaian yang inklusif dan siap memberikan kontribusi yang konstruktif di dalamnya, sembari mencari cara dan upaya agar ada solusi yang mungkin bagi perdamaian Afghanistan.

11. Dalam hal ini, peran penting ulama Afghanistan, Indonesia, dan Pakistan perlu didorong demi mempromosikan perdamaian, keharmonisan, dan persaudaraan sesama umat sesuai dengan ajaran Islam yang berbasiskan Al-Quran dan Sunnah.

12. Kami juga mengapresiasi pemerintah Indonesia atas dukungan yang tulus untuk menginisiasi proses kerjasama diantara tiga negara dan juga dunia Islam.



Credit  sindonews.com