Jumat, 24 November 2017

Arab Saudi Ciduk Orang Terkaya Kedua di Kerajaan

RIYADH - Pihak berwenang Saudi telah menangkap Mohammed Hussein al-Amoudi yang mempunyai dua kewarganegaraan, Arab Saudi dan Ethiopia. Al-Amoudi dilaporkan merupakan orang Saudi terkaya kedua, setelah Pangeran al-Waleed bin Talal.

Sementara penangkapan bin Talal telah mendapat banyak perhatian media. Penangkapan al-Amoudi sangat penting karena berpotensi mengacaukan ekonomi suatu negara, menurut Middle East Eye.

Al-Amoudi, yang juga dikenal sebagai "Syekh", telah berinvestasi di hampir semua sektor ekonomi Ethiopia, termasuk hotel, pertanian dan astrologi. Menurut kabel diplomatik yang bocor dari tahun 2008, pengaruh Sheikh terhadap ekonomi Ethiopia tidak dapat diremehkan.

Dalam hampir sepuluh tahun sejak itu, semakin sulit untuk memperkirakan nilai pasti total investasi al-Amoudi di Ethiopia, yang merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Afrika. Seorang analis memperkirakan nilai investasi Sheikh sebesar USD3,4 miliar, yang mewakili 4,7 persen dari PDB Ethiopia saat ini.

Seseorang mengatakan bahwa perusahaannya mempekerjakan sekitar 100 ribu orang, yang mewakili 14 persen sektor swasta Ethiopia, menurut Survei Angkatan Kerja terbaru, 2013. Namun, analis Bank Dunia memperingatkan bahwa angka-angka ini mungkin meningkat tajam dalam empat tahun terakhir karena sektor telah berkembang sejak saat itu.

Al-Amoudi telah menduduki halaman depan majalah Ethiopia paling menonjol sejak ditangkap. Kantor berita telah meliput berita tentang penahanannya, termasuk rumor yang beredar di situs media sosial, seperti berita terbaru.

"Mereka sekarang panik," kata Henok Gabisa, seorang akademik di Washington and Lee University School of Law di Virginia dan seorang peneliti Ethiopia.

Dalam beberapa hari setelah penangkapan al-Amoudi, Perdana Menteri Ethiopia Hailemariam Desalegn merasa perlu mengadakan konferensi pers pertamanya dalam dua bulan. Selama konferensi tersebut, dia menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan al-Amoudi dan menekankan bahwa pemerintah tidak percaya bahwa ini akan mempengaruhi investasi al-Amoudi di Etiopia.

Seorang pejabat Otoritas Investasi Ethiopia menolak anggapan bahwa penangkapan al-Amoudi dapat menimbulkan kekacauan di pemerintahan.

"Perekonomian negara tidak didasarkan pada satu investor. Demi Tuhan, kita 100 juta orang, bagaimana kita bisa bergantung pada satu investasi ?! Ini lucu," ujarnya.

"Investasi di luar Arab Saudi yang dimiliki oleh Syekh belum terpengaruh oleh perubahan ini," kata Tim Pendry, juru bicara al-Amoudi di Inggris seperti dikutip dari Middle East Monitor, Kamis (23/11/2017).

Meskipun mereka mengakui bahwa orang-orang China yang banyak berinvestasi di Ethiopia sekarang memiliki saham yang jauh lebih besar daripada Al-Amoudi di Ethiopia, analis mengatakan bahwa meskipun pemerintah tidak dalam keadaan panik saat ini, pasti akan ada kekhawatiran masa depan mengenai sejauh mana konflik dengan Arab Saudi akan mempengaruhi ekonomi Ethiopia.

"Dia adalah orang yang kehadiran atau ketidakhadirannya bisa mempengaruhi perekonomian negara," ujar Dr Awol Allo, seorang dosen hukum di Universitas Keele.

"Dia memiliki dampak dan mengingat semua masalah yang terkait dengan investasinya di negara ini, ini membuatnya menjadi sosok yang berpengaruh," imbuhnya.

Credit sindonews.com

Arab Saudi Beli Senjata Presisi AS Senilai USD7 Miliar

WASHINGTON - Arab Saudi membeli persenjataan presisi dari produsen Amerika Serikat (AS), Raytheonb dan Boeing senilai USD7 miliar. Pembelian senjata ini merupakan bagian dari kesepakatan raksasa senilai USD100 miliar yang ditengahi Presiden Donald Trump.

"Raytheon dan Boeing adalah dua kontraktor pertahanan yang dipilih untuk memproduksi amunisi berpanduan presisi untuk militer Arab Saudi," ucap sebuah sumber seperti dikutip dari Russia Today, Jumat (24/11/2017).

Baik perusahaan maupun Duta Besar Arab Saudi untuk AS, Pangeran Khalid bin Salman, memilih untuk tidak mengomentari penjualan senjata presisi. Namun, diplomat Saudi mengatakan bahwa negaranya akan mengikuti kesepakatan yang ditandatangani oleh Trump dan King Salman.

Berdasarkan ketentuan kesepakatan tersebut, Arab Saudi akan menerima pengiriman tank, artileri, helikopter, dan dukungan udara dekat AS serta juga pesawat pengumpul intelijen, dan sistem rudal anti-rudal seperti Patriot dan THAAD.

Pemerintah Trump secara agresif mendorong kesepakatan senjata tersebut, dengan alasan bahwa pendapatan tersebut akan dihasilkan untuk ekonomi AS serta banyaknya pekerjaan yang akan diciptakannya di industri pertahanan.

Penjualan senjata ke Arab Saudi telah menyebabkan kontroversi yang meluas secara internasional. Sejak tahun 2015, monarki Sunni telah melakukan perang melawan pemberontak Syiah yang didukung Syiah di Yaman, yang mendorong salah satu negara termiskin di dunia Arab ke ambang kelaparan dan menyebabkan 4.800 orang Yaman terbunuh. Sebagian besar korban sipil disebabkan oleh serangan udara koalisi pimpinan Saudi, meskipun Riyadh secara konsisten membantah laporan tersebut.

Kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa serangan udara koalisi sengaja menargetkan masyarakat sipil dan infrastruktur sipil pada banyak kesempatan. Hal ini mengindikasikan bahwa masalahnya terletak pada peraturan keterlibatan koalisi pimpinan-Saudi dan bukan kepemilikan senjata yang lebih baik dan lebih tepat.

Secara khusus kesepakatan senjata presisi belum diungkapkan. Namun diketahui bahwa Raytheon telah lama memproduksi bom dipandu laser Paveway IV. Rudal ini dipasarkan sebagai amunisi yang dimaksudkan untuk merevolusi "perang taktis darat ke darat dengan mengubah bom 'bodoh' ke dalam amunisi yang dipandu dengan presisi.

Produk Raytheon lainnya, senjata artileri presisi Excalibur, digunakan dengan militer AS, Swedia, Kanada, Australia dan Belanda.

Boeing, salah satu pembuat pesawat terkemuka di dunia, juga dikenal sebagai produsen bom "cerdas" yang disebut Joint Direct Attack Munition (JDAM). Perusahaan ini juga menghasilkan apa yang disebut kit JDAM yang digunakan untuk mengubah bom tujuan umum menjadi senjata laser atau GPS.

Departemen Luar Negeri AS belum secara resmi memberi tahu Kongres tentang kesepakatan amunisi yang dipandu dengan presisi.

"Washington telah berjanji untuk mempertimbangkan keseimbangan regional dan hak asasi manusia serta dampaknya terhadap basis industri pertahanan AS," menurut seorang pejabat Departemen Luar Negeri yang tidak disebutkan namanya.

Credit sindonews.com

Hamas dan Fatah Makin Mesra

Selebrasi perdamaian Hamas dan Fatah (ilustrasi)

CB, Hubungan Hamas dan Fatah semakin ke sini semakin tampak mesra. Kepentingan rakyat dan kemerdekaan Palestina menjadi pemersatu keduanya.

Kemarin, Hamas dan Fatah telah sepekat untuk menggelar pemilihan umum nasional pada akhir 2018. Kesepakatan ini tercapai setelah kedua faksi Palestina tersebut melanjutkan perundingan rekonsiliasi di Kairo, Mesir, Rabu (22/11).

Kendati telah mencapai kesepakatan untuk menggelar pemilu nasional, Fatah dan Hamas masih belum seiring perihal status Jalur Gaza. Salah al-Bardaweel, pejabat Hamas yang terlibat dalam perundingan rekonsiliasi di Kairo mengatakan, kesepakatan yang baru tercapai pada Rabu masih samar.

Kesepakatan tersebut, kata Al-Bardaweel, belum menyinggung perihal pencabutan sanksi yang telah dijatuhkan Presiden Palestina Mahmoud Abbas terhadap Gaza. Sanksi tersebut, antara lain, pemadaman listrik serta pemotongan gaji sebesar 30 persen bagi sekitar 60 ribu warga Gaza yang dipekerjakan Otoritas Palestina (PA).

Hal ini cukup membaut Al-Bardaweel kecewa. Alasannya, sejak Oktober lalu, Hamas telah membubarkan komite administratif dan menyerahkan tanggung jawab pemerintahan di Gaza kepada PA.

Selain itu, pembukaan persimpangan perbatasan antara Gaza dan Mesir pun belum dibahas. “Kami bekerja keras untuk mencapai hasil yang praktis, seperti membuka penyeberangan perbatasan dan mencabut sanksi serta memajukan masalah rekonsiliasi. Sayangnya, hal itu terjadi,” ujar Al-Bardaweel.

Kepada delegasi Fatah untuk perundingan rekonsiliasi di Kairo, Azzam Al-Ahmed mengatakan, pihaknya bersikeras agar Hamas menuntaskan proses penyerahan kendali penuh atas Gaza kepada PA pada 1 Desember. Ia menambahkan, pertemuan dengan Hamas akan kembali digelar pada Desember untuk mengevaluasi langkah-langkah rekonsiliasi lebih lanjut.

Pejabat Palestina berharap, Mesir dapat mengutus delegasi keamanan ke Gaza dalam beberapa hari mendatang. Hal ini dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan kesepakatan yang telah tercapai.

Pada Oktober lalu dua faksi utama Palestina, Hamas dan Fatah, telah menandatangani sebuah kesepakatan rekonsiliasi di Kairo. Penandatanganan kesepakatan ini menjadi simbol keinginan kedua faksi untuk berdamai setelah 10 tahun berselisih.

Perselisihan ini dipicu oleh kemenangan Hamas dalam sebuah pemilihan umum pada 2006 yang hasilnya ditolak kelompok Fatah dan masyarakat internasional. Sejak kemenangan tersebut, Hamas mengontrol pemerintahan di Gaza.

Beberapa upaya rekonsiliasi antara kedua faksi ini sempat dilakukan. Tapi, upaya tersebut gagal karena Hamas selalu mengajukan syarat-syarat tertentu kepada PA bila hendak berdamai.

Setelah sepuluh tahun berlalu, Hamas akhirnya menyatakan kesiapannya untuk memulihkan hubungan dengan Fatah tanpa prasyarat apa pun. Mereka bahkan membubarkan komite administartif yang sebelumnya bertugas untuk mengelola pemerintahan di Jalur Gaza. Hal itu dilakukan agar PA dapat mengambil alih tugas pemerintahan di daerah yang diblokade tersebut.

Kantor PLO
Sementara itu, Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengaku masih terus menjalin komunikasi dengan pejabat-pejabat Palestina menyusul berembusnya kabar tentang penutupan kantor Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Washington, AS. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Heather Nauert.

“Percakapan akan berlangsung. Kami menghubungi pejabat Palestina mengenai status kantor PLO di Washington dan membahas tentang upaya besar kami dalam proses perdamaian yang langgeng dan menyeluruh,” kata Nauert, dilaporkan laman Middle East Monitor, Kamis (23/11).

Pekan lalu, AS disebut mengancam akan menutup kantor PLO di Washington. Hal itu dilakukan karena PLO menyerukan untuk mengadili pejabat-pejabat Israel di Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC) terkait kejahatan yang dilakukannya terhadap rakyat Palestina.

Seruan PLO untuk menuntut Israel di ICC bertentangan dengan undang-undang AS. Berdasarkan undang-undang AS 2015, menteri luar negeri AS harus meyakinkan Kongres agar PLO tidak mengajukan permohonan apa pun kepada ICC.

Segera, setelah ancaman tersebut tersiar, Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki mengatakan, akan menghentikan dan membekukan seluruh komunikasi dengan AS. Ancaman penutupan kantor PLO di Washington, menurutnya, memperlihatkan AS sangat bias terhadap Israel.

Kendati demikian, setelah kabar ancaman untuk menutup kantor PLO tersebar, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Heather Nauert sempat memberikan klarifikasi pada Selasa (21/11). Ia mengklaim, AS belum menutup kantor PLO di Washington. Dan, hingga saat ini, kantor PLO tersebut diklaim masih beroperasi. Tapi, belum ada pejabat Palestina atau PLO yang mengonfirmasi keterangan yang disampaikan oleh Nauert.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Rusia Beri Sinyal Kurangi Pasukan di Suriah

Rusia mengerahkan tank-tank canggih ke Suriah.

CB, MOSKOW -- Kekuatan militer yang dimiliki Rusia di Suriah kemungkinan akan berkurang. Demikian disampaikan Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia Valery Gerasimov, Kamis (24/11).

Selama ini dukungan militer Rusia terhadap Presiden Suriah Bashar al-Assad, terutama melalui serangan udara, sangat penting dalam mengalahkan kelompok IS dan pasukan oposisi Suriah.

"Tuhan akan memutuskan bagaimana hal itu (pengurangan jumlah kekuatan militer) akan terjadi, tapi mungkin itu akan terjadi," kata Valery Gerasimov kepada wartawan di sela-sela sebuah pertemuan antara Presiden Vladimir Putin dan petinggi militer di tempat peristirahatan Sochi, Laut Hitam.

Gerasimov menolak untuk menguraikan tanggal dan skala penarikan pasukan yang mungkin terjadi. Putin menerima Assad di Sochi Senin lalu dan mendiskusikan peluang mereka bergerak dari operasi militer untuk mencari penyelesaian politik konflik Suriah.

Pada Rabu, Putin mendapat dukungan Turki dan Iran untuk menjadi tuan rumah sebuah konferensi perdamaian Suriah, mengambil peran sentral dalam sebuah dorongan diplomatik utama untuk akhirnya mengakhiri perang saudara Suriah, yang tahun ini memasuki tahun ketujuh.

Pada Maret tahun lalu Putin mengatakan bahwa Rusia telah mencapai tujuannya di Suriah dan memerintahkan penarikan "bagian utama" pasukannya. Namun, koalisi yang dipimpin AS yang beroperasi di Suriah mengatakan bahwa setelah pernyataannya mengenai penarikan pasukan tersebut, kekuatan tempur Rusia sebagian besar masih utuh.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Iran Ancam Kirim Kapal Perang ke Teluk Meksiko dan Samudera Atlantik

TEHERAN - Komandan angkatan laut Iran yang baru telah berjanji untuk mengirim kapal perang ke halaman belakang Amerika Serikat (AS). Teheran telah lama mengeluh tentang keberadaan kapal perang AS yang berbasis di Teluk Persia.

Laksamana Hossein Khanzadi mengatakan bahwa rencana telah dibuat untuk mengirimkan kapal-kapal perang ke Teluk Meksiko dan Samudera Atlantik dalam waktu dekat. Mereka juga akan mengunjungi negara-negara Amerika Selatan.

"Angkatan Laut akan melambaikan bendera negara kita di Teluk Meksiko," ujar Khanzadi dalam konferensi pers pertamanya sejak ditunjuk memimpin Angkatan Laut Iran.

"Penampilan kapal-kapal kami di Terusan Mediterania dan Suez akan mengejutkan dunia dan AS juga akan memberikan komentar mengenai hal itu," imbuhnya seperti disitat dari NBC News, Jumat (24/11/2017).

Ini bukan kali pertama militer Iran berjanji bahwa kapalnya akan memasuki Teluk Meksiko. Pendahulu Khanzadi, Laksaman Habibollah Sayyari mengatakan pada tahun 2014 Iran berencana untuk mengirim kapal-kapalnya dekat dengan perbatasan maritim Amerika sebagai penghalang terhadap kehadiran Angkatan Laut negara itu di Teluk Persia.

Sayyari kemudian mengatakan bahwa manuver telah dibatalkan karena adanya perubahan dalam jadwal.

Ribuan tentara Amerika berada di Irak dan Afghanistan, yang keduanya berbatasan dengan Iran. Sementara Armada ke-5 Angkatan Laut AS berbasis di Teluk Persia di Bahrain, sedangkan negara tetangga Qatar merupakan rumah bagi 10.000 tentara Amerika.

Presiden Donald Trump telah mencap pemerintah Iran sebagai rezim pembunuh dan memperingatkan visi jahatnya untuk masa depan. Ia juga telah menuduh republik Islam itu menyebarkan kematian, kehancuran dan kekacauan di seluruh dunia.

Pada bulan Agustus, Pentagon mengatakan bahwa ada 14 pertemuan tidak aman dan/atau tidak profesional antara militer AS dan Iran selama tahun 2017.

Pada bulan Juli, sebuah kapal patroli Angkatan Laut AS menembakkan dua tembakan peringatan ke arah pesawat Iran yang mendekati pesawat tersebut dengan kecepatan tinggi selama apa yang oleh pejabat Amerika merupakan latihan rutin di Teluk Persia.

Credit sindonews.com

Brexit, Inggris batal selenggarakan acara Uni Eropa 2023

Ilustrasi pemilih memasukkan kertas suara pada kotak suara saat referendum menentukan keanggotaan Inggris Raya di Uni Eropa. (wikisabah.com)

Brussel (CB) - Inggris tidak dapat menjadi tuan rumah acara European Capital of Culture 2023 sesuai rencana karena keputusan mereka keluar dari Uni Eropa, Brexit, meskipun beberapa negara non-Uni Eropa boleh menyelenggarakannya, kata Komisi Eropa, Kamis (23/11).
Inggris dan Hongaria akan menerima kehormatan itu dalam waktu enam tahun, dan lima kota di Inggris dikabarkan telah mencalonkan diri atas undangan pemerintah, seperti diberitakan AFP.
Komisi Eropa, badan eksekutif UE, mengatakan sudah mengirim surat kepada Kementerian Kebudayaan Inggris yang menyatakan bahwa mereka tidak bisa lagi mengadakan acara tersebut.
“Sebagai salah satu konsekuensi nyata dari keputusannya untuk keluar dari Uni Eropa sebelum 29 Maret 2019, Inggris tidak dapat lagi menjadi tuan rumah European Capital of Culture pada 2023,” kata juru bicara Komisi Eropa dalam sebuah pernyataan.
“Mengingat bahwa Inggris akan keluar dari UE sebelum 29 Maret 2019, dan karena itu tidak dapat menyelenggarakan European Capital of Culture pada 2023, kami yakin masuk akal untuk menghentikan proses seleksi sekarang.”
Belfast dan Derry di Irlandia Utara, Dundee di Skotlandia, serta Milton Keynes, Leeds dan Nottingham telah mencalonkan diri mereka, menurut surat kabar Guardian.
Menjelaskan mengapa kota-kota non-UE termasuk Istanbul di Turki, Stavanger di Norwegia dan Novi Sad di Serbia menerima gelar Capital Culture Eropa, juru bicara tersebut mengatakan bahwa skema itu “tidak terbuka untuk negara ketiga kecuali negara calon dan negara-negara yang tergabung dalam Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa/Kawasan Ekonomi Eropa (European Economic Area/EEA).
Turki dan Serbia telah memulai proses untuk bergabung dengan UE dan Norwegia merupakan bagian dari EEA. Inggris mengatakan tidak akan menjadi bagian dari EEA setelah keluar dari Uni Eropa.

Credit antaranews.com

Sepakat Mundur, Mugabe dapat Kekebalan Hukum

Robert Mugabe (REUTERS/Charles Platiau)

Jakarta, CB -- Mantan Presiden Zimbabwe Robert Mugabe mendapatkan kekebalan hukum. Keselamantan mantan penguasa Zimbabwe selama 37 tahun terakhir itu juga terjamin.

Kekebalan hukum dan jaminan keselamatan itu merupakan bagian dari kesepakatan yang berujung pada pengunduran diri Mugabe, Selasa (21/11).

Mugabe berjasa dalam perjuangan kemerdekaan Zimbabwe dari Inggris pada 1980. Dia dipaksa mundur setelah militer menguasai ibukota, dan partai berkuasa pun menolaknya. Emmerson Mnangagwa, mantan wakil presiden akan dilantik menjadi presiden baru, Jumat (24/11).

Sumber pemerintah mengatakan Mugabe, yang kini telah berusia 93 tahun, dalam perundingan untuk memaksanya mundur, minta agar dirinya bisa mati di Zimbabwe. Mugabe menyatakan dirinya tidak punya rencana untuk tinggal di pengasingan di luar negeri.

"Mugabe sangat emosional soal ini dan dia sangat menekankan hal ini," kata sumber yang tidak disebut namanya seperti yang dilaporkan Reuters.
"
Jaminan keamanan untuk tinggal di dalam negeri sangat penting bagi dia, dan tidak dilarang pergi ke luar negeri kapan pun dia inginkan," kata sumber itu.

Runtuhnya kekuasaan Mugabe dipicu oleh persaingan kekuasaan antara Mnangagwa melawan istrinya, Grace. Militer Zimbabwe mengancam untuk intervensi jika Mnangagwa dipecat dan itu terjadi.

Credit cnnindonesia.com

Pemerintah Baru Zimbabwe Jamin Imunitas untuk Robert Mugabe

CB, Jakarta - Pemerintahan baru Zimbabwe akan menjamin imunitas bagi mantan Presiden Robert Mugabe dari penuntutan hukum. Pemerintah juga akan menjami keselamatan Mugabe di negara asalnya tersebut. Jaminan itu merupakan bagian dari kesepakatan pengunduran diri Mugabe.
Seorang sumber dari pemerintah mengatakan Mugabe kepada para perunding menyampaikan bahwa ia ingin mati di Zimbabwe dan tidak ingin tinggal di pengasingan. Sumber tersebut mengatakan Mugabe menyatakan hal tersebut dengan nada emosional dan dia memiliki keinginan yang sangat kuat terhadap hal itu.
"Baginya sangat penting menjamin keamanan untuk tinggal di negara ini. Meskipun itu tidak akan menghentikannya untuk bepergian ke luar negeri jika dia mau atau harus melakukannya," ujar sumber itu seperti dilansir Reuters, Kamis, 23 November 2017.

Mugabe yang memimpin Zimbabwe sejak 1980 mengundurkan diri pada Selasa, 21 November 2017 setelah tentara merebut kekuasaannya dan partai yang berkuasa menentangnya. Mantan Wakil Presiden Zimbabwe yang dipecat awal bulan ini, Emmerson Mnangagwa akan dilantik sebagai presiden menggantikan Mugabe pada Jumat, 24 November 2017.
Mnangagwa dikabarkan meninggalkan Zimbabwe menuju Afrika Selatan sesaat setelah dipecat oleh Mugabe. Pemecatan Mnangagwa memicu krisis politik di Zimbabwe. Kelompok militer kemudian mengambil alih pemerintah dan menahan Mugabe di rumahnya.
Mnangagwa merupakan kandidat presiden yang didukung kelompok militer. Dalam pidatonya sesaat setelah tiba di Harare pada 22 November waktu setempat, Mnangagwa berjanji akan memimpin Zimbabwe ke pemerintahan yang demokratis dan terbuka. Dia juga berjanji untuk membawa kemakmuran dan stabilitas ke negara tersebut.
Mnangagwa dijuluki pendukungnya sebagai Si Buaya karena kelicikan politik dan umur panjangnya. Dia merupakan salah satu veteran perang yang bertempur dalam perang kemerdekaan Zimbabwe dari pendudukan minoritas kulit putih.

Latar belakang dan pengalaman politiknya hampir sama dengan Mugabe. Dia adalah pembantu terdekat Mugabe dan memimpin beberapa tindakan paling kejam atas perintah Mugabe.
Dia adalah kepala mata-mata pemerintah pada 1980-an saat kampanye teror dilancarkan Brigade Kelima yang dilatih Korea Utara terhadap lawan politik dan warga sipil. Mnangagwa membantah terlibat teror itu dan menyalahkan tentara.

Credit tempo.co

Dapatkan Imunitas dan Jaminan Keselamatan, Mugabe Menolak Diasingkan

HARARE - Mantan orang kuat Zimbabwe, Robert Mugabe, mendapatkan kekebalan (imunitas) dari tuntutan hukum dan jaminan keselamatan sebagai bagian dari kesepakatan pengunduran dirinya. Hal itu diungkapkan sebuah sumber yang mengetahui proses perundingan Mugabe dengan pihak militer Zimbabwe.

Mugabe, yang memimpin Zimbabwe sejak kemerdekaan pada tahun 1980, mengundurkan diri pada hari Selasa setelah tentara merebut kekuasaan dan partai yang berkuasa menentangnya. Emmerson Mnangagwa, mantan wakil presiden yang dipecat Mugabe awal bulan ini, akan dilantik sebagai presiden pada hari Jumat.

Sebuah sumber pemerintah mengatakan Mugabe, yang berusia 93 tahun, mengatakan kepada para perunding bahwa ia ingin mati di Zimbabwe dan tidak memiliki rencana untuk tinggal di pengasingan.

"Sangat emosional baginya dan dia sangat kuat tentang hal itu," kata sumber tersebut, yang tidak berwenang untuk berbicara mengenai rincian penyelesaian yang dinegosiasikan.

"Baginya sangat penting menjamin keamanan untuk tinggal di negara ini meskipun itu tidak akan menghentikannya untuk bepergian ke luar negeri jika dia mau atau harus melakukannya," kata sumber tersebut seperti dilansir dari Reuters, Jumat (24/11/2017).

Mugabe mengundurkan diri pada hari Selasa saat parlemen memulai sebuah proses untuk memecatnya, memicu perayaan di jalanan. Kejatuhannya yang cepat setelah 37 tahun berkuasa dipicu oleh sebuah pertempuran untuk menggantikannya antara Mnangagwa dengan istri Mugabe yang jauh lebih muda, Grace.

"Presiden yang lengser jelas menyadari permusuhan publik terhadap istrinya, kemarahan di beberapa kalangan mengenai cara dia melakukan dirinya dan mendekati partai ZANU-PF," kata sumber kedua.

"Untuk itu, perlu juga memastikan bahwa seluruh keluarganya, termasuk istrinya, akan selamat dan aman," imbuhnya.

Mugabe terus bertahan selama seminggu setelah militer turun tangan. Ia membuat marah banyak orang Zimbabwe saat dia menolak mengundurkan diri dalam sebuah pidato yang disiarkan di televisi pada hari Minggu sebagaimana diharapkan semua orang.

Sumber pemerintah mengatakan titik kritis baginya adalah kesadaran bahwa dia akan dipecat dan digulingkan dengan cara yang tidak bermartabat.

"Ketika prosesnya dimulai, dia kemudian menyadari bahwa dia telah kehilangan dukungan partai," kata sumber tersebut.

Credit sindonews.com

Pesawatnya Dibajak untuk Serangan 9/11, Maskapai AS Bayar Rp1,2 Triliun

NEW YORK - Maskapai penanggung untuk pesawat American Airlines dan United Airlines setuju membayar nilai kerusakan menara kembar World Trade Center (WTC) sebesar USD95,2 juta atau lebih dari Rp1,2 triliun. Dua pesawat itu dibajak kelompok teroris dalam serangan 11 September 2001 atau 9/11.

Klaim tuntutan sebesar itu diajukan oleh para pengembang WTC, Amerika Serikat (AS). Maskapai itu terkena sial, karena pesawat dibajak tapi juga terkena tuntutan ganti rugi.

Menara ikon distrik keuangan New York itu runtuh saat para pembajak menerbangkan dua pesawat ke bangunan yang berlokasi di Manhattan tersebut. Sekitar 3.000 orang tewas dalam serangan.

Kasus tuntutan tersebut sudah berlarut-larut hingga 13 tahun. Mengutip laporan Reuters, Kamis (23/11/2017), maskapai yang bertanggung jawab untuk pesawat American Airlines dan United Airlines pada akhirnya mencapai penyelesaian multi-juta dolar dengan Silverstein Properties, pengembang WTC.

Perwakilan untuk maskapai masih menolak berkomentar. Namun, pihak Silverstein Properties mengonfirmasi penyelesaian tersebut.

”Kami senang akhirnya bisa mencapai resolusi untuk proses pengadilan pasca-9/11. Kami saat ini mencurahkan perhatian kami pada pembangunan World Trade Centre ketiga yang sedang berjalan, yang akan kami buka di musim semi, dan pengembangan World Trade Center kedua,” kata pihak pengembang kepada RT.com melalui email.

Pengusaha Amerika, Larry Silverstein, menandatangani kontrak 99 tahun untuk proyek World Trade Centre kurang dari dua bulan sebelum bangunan tersebut hancur diserang teroris. Silverstein menerima pembayaran dari perusahaan asuransi, dia juga menuntut maskapai penerbangan yang dia anggap lalai selama serangan tersebut.

Perusahaan real estate Silverstein sekarang mengelola portofolio kantor dan kondominium mewah World Trade Center yang baru. Perusahaan saat ini membangun dua menara World Trade Center.

Bangunan tersebut telah digambarkan oleh Silverstein sebagai langkah terakhir dalam membangun kembali Manhattan setelah tahun 2001. Pengembang awalnya telah meminta ganti rugi sebesar USD12,3 miliar dari perusahaan penerbangan dan keamanan bandara.

Pemerintah AS menuduh kelompok al-Qaeda yang dipimpin Osama bin Laden sebagai pelaku serangan teror 9/11 terhadap WTC. Serangan itu sekaligus menjadi awal dari Washington memulai perang di berbagai negara yang dianggap sebagai sarang al-Qaeda.

Credit sindonews.com

Lindungi Kepulauan Falkland, Inggris Beli Perisai Iron Dome Israel

LONDON - Inggris merogoh kocek hingga 78 juta pounds guna melindungi kepulauan Falkland dengan perisai pertahanan rudal Iron Dome Israel. Pembelian ini dilakukan tidak lama setelah Argentina membeli armada jet tempur baru. Argentina telah lama mengklaim apa yang mereka sebut pulau sebagai Islas Malvinas sebagai miliknya sendiri.

Sistem pertahanan Sky Sabre Falklands yang baru adalah bagian dari paket perpanjangan 280 juta pound untuk kepulauan yang diumumkan oleh sekretaris pertahanan Michael Fallon pada tahun 2015. Sabre menggunakan radar untuk melacak roket jarak dekat dan dapat memprediksi jalur dan tembakan rudal sebelum mencapai targetnya.

Perisai menggunakan teknologi yang sama seperti Iron Dome Israel, yang telah menembak jatuh ratusan roket yang ditembakkan dari Jalur Gaza. Sistem pertahanan ini akan terinstal penuh pada tahun 2020.

Perisai pertahanan yang baru dan suped-up adalah produk Mprest, sebuah perusahaan yang didirikan oleh mantan perwira militer Israel. Kepala eksekutif Mprest, Natan Barak, mengatakan bahwa sistem pertahanan akan membantu membuat hidup di Falklands lebih aman.

"Ada begitu banyak perubahan geopolitik di dunia. Anda tidak benar-benar tahu apa yang akan terjadi dalam tiga tahun ke depan konflik dan ancaman berubah," katanya.

"Kami ingin memastikan platform kami bisa menghadapi perang berikutnya yang belum kami pikirkan. Ini akan membuat Inggris lebih aman," imbuhnya seperti disitat dari Russia Today, Jumat (24/11/2017).

Barak memuji sistem pertahanan rudal, yang akan diintegrasikan ke dalam sistem komando dan kontrol Inggris.

"Sistem kami mampu melakukan ini dengan sangat cepat. Anda harus mengidentifikasi, secepat mungkin, objek mana yang ada di udara, entah itu di Inggris atau yang lainnya, dan lihat apakah itu adalah ancaman," tuturnya.

"Sistem ini menghubungkan banyak sensor dan hal-hal lain untuk membangun gambar taktis," sambungnya.

"Sistem ini juga harus mampu mengintegrasikan dengan peluncur dan rudal. Mereka akan bisa mengoperasikan dan mengaktifkan sistem kami untuk menyalakan ancaman," tambahnya.

Argentina baru saja membeli armada pesawat Super Etendard yang dilengkapi dengan rudal Exocet dari Prancis. Pesawat ini adalah pesawat yang sama yang digunakan dalam konflik 1982 antara Inggris dan Argentina.

Credit sindonews.com

Afghanistan: ISIS penggal 15 kepala anggotanya

Foto dokumen: Aparat keamanan berjaga-jaga di sekitar lokasi bom bunuh diri di masjid Kota Herat, Afghanistan, Selasa (1/7/2017). (Reuters)

Jalalabad, Afghanistan (CB) - Kelompok bersenjata ISIS pada Kamis memenggal kepala 15 anggota sendiri akibat perpecahan internal di Provinsi Nangarhar, kawasan timur Afghanistan, demikian keterangan pemerintah setempat.

Keterangan lebih rinci mengenai insiden tersebut belum diketahui sementara ISIS-pun belum mengkonfirmasi berita ini.

Secara terpisah, sebuah bom meledak di ibu kota Nangarhar, Jalalabad, pada hari yang sama, menewaskan sedikitnya delapan orang. Hingga kini belum ada indikasi siapa yang bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Attaullah Khogyani, juru bicara kantor gubernur provinsi, menurut laporan Reuters, mengatakan bahwa 15 orang anggota ISIS dieksekusi setelah terjadi perpecahan internal dalam kelompok bersenjata yang terkenal brutal tersebut.

Pembunuhan itu terjadi di distrik Achin.

Nangarhar, yang pertama kali dimasuki ISIS pada awal 2015, adalah sebuah kawasan bergolak yang menjadi pusat persaingan antara ISIS dan kelompok-kelompok militan lainnya. Wilayah itu juga merupakan perbatasan antara Afghanistan dengan Pakistan.

Kelompok bersenjata Taliban dan ISIS seringkali bertempur satu sama lain di Nangarhar dan keduanya juga menjadi sasaran utama serangan udara Amerika Serikat.

Meski demikian, hubungan sebenarnya antara Taliban dengan ISIS masih belum sepenuhnya dimengerti. Ada sejumlah insiden terpisah di Afghanistan di mana para anggota kedua kelompok tersebut saling bekerja sama.

Menurut sejumlah dokumen intelejen Afghanistan yang diperoleh Reuters pada awal tahun ini, pihak keamanan meyakini ISIS beroperasi di sembilan provinsi, dari Nangarhar dan Kunar di timur, Jawzjah, Faryab dan Badakhshan di utara, dan Ghor di barat tengah.

Credit antaranews.com

Oposisi Suriah Akan Kirim Delegasi Bersatu ke Perundingan PBB

Ilustrasi markas PBB di Jenewa. (AFP Photo/Fabrice Coffrini)

Jakarta, CB -- Oposisi Suriah yang selama ini terbelah akhirnya sepakat mengirimkan delegasi bersatu untuk perundingan perdamaian di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa pekan depan.

"Kami sepakat dengan dua cabang oposisi lainnya untuk mengirimkan delegasi bersatu untuk berpartisipasi dalam negosiasi langsung di Jenewa," ujar anggota tim negosiasi, Bassma Kodmani, setelah menghadiri pertemuan oposisi di Arab Saudi, Kamis (23/11).

Kodmani mengatakan, para oposisi akan mengadakan pertemuan lanjutan pada Jumat (24/11) untuk menentukan nama perwakilan dari setiap kelompok agar dapat membentuk satu koalisi delegasi yang kuat.

Sebagaimana dilansir AFP, ada tiga kelompok oposisi besar yang akan bersatu dalam delegasi ini, yaitu grup dengan basis di Kairo, Komite Tinggi Negosiasi (HNC), dan Koalisi Nasional.

Sejumlah kelompok oposisi lain, seperti yang berbasis di Moskow, juga dilaporkan bakal ikut serta dalam delegasi ini.

Salah satu agenda pembicaran yang akan dibawa oleh delegasi ini adalah tuntutan agar Presiden Bashar al-Assad mundur dari jabatannya, meski sejumlah pihak sudah mendesak oposisi untuk berunding tanpa permintaan ini.

"
Peserta menekankan bahwa transisi ini tidak akan terjadi tanpa kepergian Bashar al-Assad dan sekutunya pada periode peralihan," demikian pernyataan oposisi Suriah.

Pernyataan ini membuat beberapa pihak mempertanyakan kekuatan dari perundingan ini. Sebelumnya, PBB sudah mengadakan sejumlah upaya perundingan, tapi selalu gagal.

Utusan PBB untuk urusan Suriah, Staffan de Mistura, pun berharap perundingan kali ini benar-benar dapat mengakhiri perang sipil Suriah yang sudah merenggut 330 ribu orang sejak 2011 lalu.

Credit cnnindonesia.com

Hizbullah Sambut Kembalinya PM Hariri ke Lebanon

Poster mantan perdana menteri Lebanon Saad Al-Hariri.

CB, BEIRUT -- Hizbullah menyambut baik kembalinya Perdana Menteri Saad Hariri ke Lebanon. Mereka menyebut keputusan Hariri ini merupakan keputusan yang positif.

"Kembalinya dan pernyataan Hariri mengindikasikan situasi di Lebanon kembali normal," menurut Hizbullah dalam sebuah pernyataan, Kamis (23/11), dikutip Anadolu.

Kelompok ini juga mengungkapkan kepuasannya terhadap cara Presiden Michel Aoun mengelola krisis berkepanjangan di Lebanon yang disebabkan oleh absennya Hariri. Ia mendapat dukungan penuh dari Ketua Parlemen Nabih Berri.

"Kami senang dengan perkembangan politik yang baru-baru ini terjadi sebagai hasil dari persatuan warga Lebanon dan penolakan mereka terhadap dikte dari luar. Sekarang kita menunggu perubahan strategis utama di wilayah kita, menyusul kekalahan kelompok teroris ISIS," tambah pernyataan tersebut.

Hariri kembali ke Beirut pada Selasa (21/11), lebih dari dua pekan setelah dia tiba-tiba mengumumkan pengunduran dirinya dari Arab Saudi. Sekembalinya ke Lebanon, pada Rabu (22/11), Hariri mengatakan dia telah menunda pengunduran dirinya.

Berbicara di acara perayaan Hari Kemerdekaan di Beirut, Hariri mengatakan dia telah menerima permintaan dari Presiden Aoun untuk menunda pengunduran dirinya. Hal ini dilakukan agar ia bisa mendiskusikan alasan dibalik keputusannya mengundurkan diri.

Arab Saudi, pelindung politik Hariri, adalah musuh bebuyutan Iran di wilayah tersebut. Riyadh mendukung oposisi bersenjata Suriah, sementara Iran dan Hizbullah sama-sama mendukung rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Hariri minta rakyat dahulukan kepentingan Lebanon

Perdana Menteri Lebanon, Saad Al-Hariri. (Reuters)

Beirut, Lebanon (CB) - Perdana Menteri Lebanon, Saad al-Hariri, mengatakan, Kamis, krisis politik Lebanon merupakan peringatan bagi rakyat dengan haluan berbeda untuk mendahulukan kepentingan negara dibandingkan masalah-masalah kawasan.

Hariri mengacu pernyataannya itu pada krisis yang dipicu pengunduran dirinya secara tiba-tiba pada 4 November. Ia membuat pengumuman mundur, saat dia sedang berada di Arab Saudi, kerajaan Sunni dan kekuatan kawasan yang terkunci dalam konfrontasi dengan Syiah Iran.

Setelah kembali ke Lebanon pekan ini, Hariri, Rabu menarik pengunduran dirinya atas permintaan Presiden Lebanon, Michel Aoun.

"Masa yang sudah lewat mungkin seperti peringatan bagi kita semua untuk lebih memperhatikan kepentingan-kepentingan Lebanon daripada masalah-masalah di sekitar kita," kata Hariri pada Konferensi Tahunan Perbankan Arab di Beirut, Kamis.

"Masalah-masalah di sekitar kita memang penting, tapi Lebanon jauh lebih penting."

Hariri menekankan kepentingan bagi Lebanon untuk tetap pada kebijakannya tidak ikut campur dalam konflik kawasan bukan hanya dalam kata-kata tapi juga melalui tindakan. "Saya ingin menekankan bahwa... perhatian utama kita adalah stabilitas, dan ini yang sedang kita upayakan."

Menteri Luar Negeri Lebanon, Gebran Bassil, yang merupakan ketua partai politik tempat Aoun berasal, menulis kepada ketua Liga Arab, Kamis, untuk menekankan kebijakan Lebanon yang tidak ingin mencampuri krisis kawasan, menurut laporan kantor berita negara Lebanon.

Peranan kawasan yang dimainkan gerakan politik dan militer Hisbullah dukungan Iran telah membuat Arab Saudi, sekutu lama Hariri, sangat khawatir.

Kelompok parlemen Hisbullah pada Kamis melakukan pertemuan dan mengatakan setelahnya dalam suatu pernyataan bahwa kembalinya Hariri ke Lebanon beserta "pernyataan-pernyataan positifnya" merupakan tanda bahwa keadaan kembali normal.

Hariri mengatakan, Rabu, keputusannya untuk menunda pengunduran diri akan ditindaklanjuti dengan "dialog yang bertanggung jawab ... yang mengurusi berbagai masalah yang memecah belah dan penolakan mereka terhadap hubungan Lebanon dengan saudara-saudara Arab kita."

Sejumlah pejabat tinggi Lebanon sebelumnya mengatakan bahwa Riyadh memaksa Hariri untuk mundur dari jabatan perdana menteri Lebanon dan menahannya di kerajaan. Riyadh dan Hariri membantah tuduhan itu.

Hariri kembali ke Lebanon setelah Prancis turun tangan.

Credit antaranews.com

Garda Revolusi Iran siap bangun kembali Suriah, tolak tuntutan Saudi

Bendera Iran (ANTARANews/Grafis/ist)

Ankara (CB) - Garda Revolusi Iran siap membantu pembangunan kembali Suriah setelah perang usai sekaligus menjaga perdamaian di negara tersebut, kata komandan pasukan elit tersebut, Mohammad Ali Jafari, pada Kamis.

Pada kesempatan yang sama Jafari juga menolak tuntutan Arab Saudi untuk melucuti senjata milisi Hizbullah, lapor Reuters.

Situasi regional sepanjang beberapa pekan terakhir memang tengah memanas akibat perseteruan antara Arab Saudi dan Iran yang berseberangan sikap soal Suriah, Yaman, dan Hizbullah.

Arab Saudi menuding kelompok milisi Hizbullah telah mengirim pasukan ke Yaman dan terlibat dalam serangan rudal dengan sasaran Riyadh pada awal bulan ini.

Iran dan Hizbullah membantah tudingan tersebut.

"Hizbullah harus tetap bersenjata untuk memerangi musuh rakyat Lebanon, yaitu Israel. Mereka malah harus punya persenjataan terbaik untuk melindungi Lebanon. Persoalan ini tidak bisa ditawar," kata Jafari sebagaimana dikutip dari stasiun televisi Iran.

Iran sendiri menolak tudingan yang menyatakan bahwa Tehran telah mendanai kelompok Houthi dalam perang saudara di Yaman. Mereka balik menuduh Riyadh telah memperburuk situasi.

"Iran hanya memberikan bantuan spiritual kepada Yaman," kata dia.

Jafari juga memuji keberhasilan sekutu Iran di kawasan Timur Tengah, dan meminta Arab Saudi untuk menghindari konfrontasi dengan "barisan perlawanan" yang memanjang dari Tehran sampai Beirut ini.

"Kami harus berhadapan langsung dengan arogansi global dan Israel. Ini sebabnya kami tidak ingin berkonfrontasi langsung dengan Arab Saudi," kata dia.

Pada Rabu, para pemimpin Rusia, Turki, dan Iran sepakat untuk membantu proses politik penuh di Suriah dan mengumumkan kesepakatan pengadaan sebuah konferensi kota Sochi untuk mengakhiri konflik di Suriah.

"Garda revolusi siap memainkan peran aktif dalam menegakkan gencatan senjata di Suriah, dan juga membangun kembali negara tersebut," kata dia.

Iran telah menandatangani kontrak berskala besar di Suriah, yang nampak seperti hadiah besar karenatelah membantu sekutu utama Tehran, Presiden Bashar al Assad, dalam memerangi gerilyawan dan kelompok bersenjata ISIS.

"Dalam pertemuan dengan pemerintah Iran, telah disepakati bahwa garda revolusi adalah institusi yang tepat untuk merekonstruksi Suriah," kata Jafari.

Sementara itu mengenai sengketa pengembangan rudal kendali Iran, Jafari kembali menegaskan bahwa Tehran membutuhkan senjata untuk mempertahankan diri dan tidak akan tunduk pada tuntutan negara-negara Barat.

"Iran tidak tidak akan merundingkan program pertahanan ini yang tidak bisa ditawar ini," kata dia.

Pada awal bulan ini, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa Tehran harus mengurangi agresifitas di kawasan dan menjelaskan tujuan mereka mengembangkan rudal kendali.

Credit antaranews.com

Saudi Cs Masukkan Organisasi Qaradawi ke Daftar Hitam

Yusuf Al Qaradawi

CB, RIYADH -- Arab Saudi dan tiga negara Arab lain yang memblokade Qatar menambahkan dua organisasi Islam dan 11 individu ke "daftar teror". Keempat negara tersebut mengklaim entitas dan individu tersebut didukung oleh Doha.

Seperti dilansir dari Aljazirah, Kamis (23/11), Badan Pers Pemerintah Saudi mengeluarkan pernyataan bersama oleh Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab (UEA) pada Kamis, yang menyebut tindakan tersebut diambil sehubungan dengan komitmen mereka untuk memerangi terorisme.

Dua organisasi yang ditambahkan dalam daftar hitam adalah International Union of Muslim Scholars yang dipimpin oleh Yusuf al-Qaradawi, seorang teolog terkemuka dari Mesir, dan Dewan Dakwah dan Bantuan Internasional Islam.

"Dua entitas yang terdaftar adalah organisasi teroris yang bekerja untuk mempromosikan terorisme melalui eksploitasi wacana Islam dan penggunaannya sebagai penutup untuk memfasilitasi berbagai aktivitas teroris," kata pernyataan tersebut.

Adapun individu dinilai telah melakukan berbagai operasi teroris, tempat mereka menerima dukungan Qatar secara langsung di berbagai tingkat, termasuk memberi paspor.

Ke-11 individu termasuk direktur bantuan dan pembangunan internasional Qatar Red Crescent, Khaled Nazem Diab, pembangkang Bahrain Hassan Ali Mohammed Juma Sultan, dan pemimpin umum gerakan Ikhwanul Muslimin, Mahmoud Ezzat.

Selain itu ada nama pemimpin Ikhwanul Muslimin Alaa Ali Al Samahi, dan pembangkang Mesir seperti Qadri Mohamed Fahmy Mahmoud Sheikh.

Seorang warga Qatar, Mohammed Suleiman Al-Haydar, termasuk di antara daftar tersebut. Sementara beberapa tambahan lainnya berasal dari Mesir, Libya dan Somalia.

Negara-negara tersebut mengatakan otoritas Qatar belum mengambil tindakan efektif untuk menghentikan aktivitas teroris dan menegaskan kembali komitmen mereka untuk membangun keamanan di wilayah tersebut.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Terlibat Interogasi Korupsi Arab Saudi? Ini Kata Blackwater

CB, Jakarta - Nama perusahaan penyedia jasa keamanan swasta Amerika Serikat disebut teribat dalam operasi antikorupsi yang digelar Kerajaan Arab Saudi.
Blackwater yang telah berganti nama menjadi Xe lalu berubah lagi menjadi Academi dilaporkan telah disewa Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Mohammad bin Salman, atau biasa dipanggil MBS. Pasukan keamanan terlatih ini disewa untuk mengawal putra mahkota termasuk untuk menginterogasi para tahanan kasus korupsi.

Seorang juru bicara perusahaan Constellis, yang merupakan induk perusahaan Academi, membantah tudingan ini.

Academi menyangkal keras bahwa timnya berada di Arab Saudi. Academi juga mengatakan pasukan mereka tidak melakukan penyiksaan, yang merupakan tindakan ilegal bagi setiap warga Amerika Serikat.
Juru bicara ini mengatakan kepada Daily Mail bahwa pihaknya tidak pernah mengirimkan timnya ke Arab Saudi dan tidak melakukan interogasi.
"Academi tidak pernah memberikan layanan interogasi," demikian pernyataan juru bicara itu seperti yang dilansir Daily Mail pada Rabu, 22 November 2017.
Dia menambahkan Academi tidak berpartisipasi dalam layanan interogasi untuk pelanggan pemerintah atau pribadi manapun. Academi memiliki kebijakan toleransi nol untuk kekerasan dan beroperasi secara legal, moral, etis sesuai dengan hukum lokal dan hukum di Amerika Serikat.
Sebelumnya, Daily Mail mendapat informasi bahwa kehadiran kontraktor keamanan swasta Amerika Serikat di Hotel The Ritz Carlton di Riyadh untuk melakukan interogasi terhadap puluhan pangeran serta ratusan pengusaha, pejabat pemeritnahan dan petinggi militer Arab Saudi. Mereka ditangkap Komisi Antikorupsi yang dipimpin MBS dengan tuduhan terlibat korupsi.
Seorang sumber mengklaim bahwa MBS menyewa sekitar 150 anggota Academi yang berbasis di Dubai.
Blackwater adalah salah satu kontraktor keamanan terbesar di dunia. Perusahaan Blackwater terdiri dari sembilan unit bisnis, mulai dari pasukan anjing penjaga, pasukan penerjun payung, pasukan pengamanan di lautan hingga membuat kendaraan lapis baja.
Blackwater mulai terkenal ketika beroperasi di Irak serta di Afghanistan pada awal 2000an.
Blackwater bermarkas di Moyock, North Carolina dan memiliki semboyan sebagai perusahaan operasi militer profesional, penegak hukum, keamanan, penjaga perdamaian dan stabilitas yang paling komprehensif di dunia.
Perusahaan ini didirikan pada tahun 1997 oleh mantan anggota Navy SEAL Erik Prince dan Al Clark.
Pada Oktober 2007, Blackwater USA memulai proses mengubah nama menjadi Blackwater Worldwide.
Namun tak lama berselang, Blackwater pecah kongsi. Pada tahun 2010, sekelompok investor swasta yang membeli perusahaan itu membangun perusahaan baru bernama Academi.
Pada 2014, Academi melakukan merger dan hingga saat ini Academi berada di bawah perusahaan Consteilis Holdings, Inc. Nama Blackwater atau Academi kembali muncul di Arab Saudi terkait penangkapan para pangeran dan pengusaha dalam kasus korupsi.

Credit TEMPO.CO

Arab Saudi Sewa Tentara Bayaran AS Siksa Tahanan Koruptor?

CB, Riyadh - Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Mohammed bin Salman, atau yang dikenal sebagai MBS diduga menyewa tentara bayaran Amerika Serikat yang Blackwater.
Pasukan keamanan bayaran ini diduga disewa untuk menginterogasi termasuk menyiksa dan memukuli pangeran dan pengusaha miliarder yang tertangkap dalam operasi antikorupsi di kerajaan ini.

Arab Saudi berusaha mengembalikan kekayaan negara yang konon telah hilang sebanyak US$100 miliar atau sekitar RpRp1300 triliun.

Seorang sumber di kerajaan Arab Saudi yang bercerita kepada media Daily Mail mengungkapkan MBS menyewa pasukan keamanan swasta Amerika, yang dikenal sebagai Blackwater.
Sekitar sebelas pangeran, empat menteri aktif dan ratusan pejabat serta mantan pejabat termasuk pengusaha miliarder negara itu ditangkap dalam pemberangusan terhadap praktek korupsi.
Raja Salman membentuk Komisi Antikorupsi Arab Saudi dan menunjuk Putra Mahkota Pangeran Mohammed Bin Salman sebagai kepalanya. Mohammed memerintahkan penangkapan massal yang menjaring 208 orang, dengan tujuh diantaranya telah dilepas.
Penangkapan itu diikuti 'interogasi' yang menurut sebuah sumber dilakukan oleh 'tentara bayaran Amerika', yang disewa pangeran berusia 32 tahun, dan sekarang menjadi tokoh kerajaan paling berkuasa .
"Mereka memukul, menyiksa, menampar, menghina para tahanan. Mereka ingin menghancurkan semuanya, " kata sumber itu, seperti yang dilansir Daily Mail padaRabu, 22 November 2017.
Sumber ini menambahkan Hotel The Ritz Carlton di Riyadh dijaga pasukan khusus Saudi. Namun proses interogasi dilakukan Blackwater, yang sekarang bernama Academi. Ini karena mayoritas penjaga mengenal para tokoh pejabat dan bangsawan secara dekat.
Sebelumnya beredar laporan tentang adanya penyiksaan seperti disebarkan oleh beberapa whistleblower Arab Saudi soal keterlibatan Blackwater dan penyiksaan para tahanan.
Akun twitter whistleblower Saudi yang terkenal, @Ahdjadid, yang mengunggah apa yang dikatakan sebagai informasi orang dalam, juga mengklaim bahwa MBS telah membawa setidaknya 150 penjaga 'Blackwater'.
"Kelompok tentara bayaran Blackwater pertama tiba di Arab Saudi seminggu setelah penggusuran bin Nayef [pendahulu Salman sebagai putra mahkota]. MBS mengirim beberapa dari mereka untuk mengamankan tempat penahanan Nayef dan sisanya digunakan untuk melindungi dirinya sendiri. '
Klaim penyiksaan juga muncul baru-baru ini dalam sebuah artikel di New York Times. Seorang dokter di sebuah rumah sakit di Riyadh dan seorang pejabat AS mengatakan kepada Times bahwa sebanyak 17 tahanan telah menjalani perawatan medis.
Namun Fatimah Baeshen, juru bicara Kedutaan Besar Saudi di Washington, mengatakan kepada surat kabar ini bahwa penangkapan ditujukan untuk menangani kejahatan 'kerah putih'. Jaksa penuntut umum negara juga memastikan penangkapan ini 'mematuhi undang-undang dan peraturan yang relevan'.
Blackwater sebelumnya juga disebut sebagai perusahaan yang diklaim kehadirannya di Arab Saudi di media sosial Arab, dan oleh presiden Lebanon. Presiden Lebanon mengunggah di Twitter bahwa mantan perdana menteri Saad Hariri ditahan di Riyadh oleh penjaga Blackwater, namun kemudian menghapus tweet tersebut.
"Pihak berwenang Libanon telah mengkonfirmasi informasi bahwa perusahaan Blackwater menjaga Hariri dan keluarganya - bukan pasukan keamanan resmi Saudi," tulis Michel Aoun, Presiden Lebanon pada Rabu pekan lalu.
Laporan lain menyebutkan, dua tahanan yang dianggap potensial melakukan perlawanan dalam tahta kerajaan adalah pengusaha tajir Alwaleed bin Talal dan Mutaib bin Abdullah. Keduanya paling keras mengalami siksaan.
Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman selaku ketua Komisi Antikorupsi Arab Saudi menangkap sedikitnya 40 pangeran dan lebih dari 200 pengusaha, pejabat militer dan mantan pejabat karena tudingan korupsi.

Credit tempo.co

Arab Saudi Tangkap Pangeran Alwaleed di Kamar Tidur

CB, Riyadh- Pemerintah Arab Saudi berupaya mengembalikan kekayaan negara yang diduga telah dicuri lewat berbagai praktek korupsi oleh para pejabat dan bangsawan.
Salah satu yang ditahan dalam penangkapan besar-besaran oleh komisi antikorupsi pada 4 Nopember 2017 lalu adalah Pangeran Alwaleed Bin Talal.
Alwaleed memiliki kekayaan sekitar US$17 miliar atau Rp 230 triliun dan mengoleksi sejumlah saham dari perusahaan terkenal seperti Twitter, Lyft, dan Citigroup lewat perusahaannya yang bernama Kingdom Holding.

Alwaledd merupakan keponakan dari Raja Salman, yang saat ini berkuasa. Putra Mahkota Mohammed Bin Salman, merupakan anak dari Raja Salman dan bersepupu dengan Alwaleed. Mohammed mengepalai komisi antikorupsi Arab Saudi,ang melakukan penangkapan.

Sebuah kisah menarik dilansir media Daily Mail soal proses penangkapan Alwaleed oleh komisi antikorupsi pimpinan Mohammed. Menurut sumber yang tidak disebutkan namanya, Alwaleed diundang datang ke sebuah pertemuan dengan Mohammed di istana Al Yamamah. Namun pada malam hari sebelum pertemuan, pasukan kerajaan menyerbu rumah Alwaleed.
"Tiba-tiba sekitar pukul 2.45 am semua pengawalnya dilucuti, pasukan kerajaan MBS masuk menyerbu rumah Alwaleed," kata sumber ini. MBS adalah nama panggilan Mohammed Bin Salman.
Komisi antikorupsi Arab Saudi mulai bergerak melakukan penangkapan massal sejak 4 Nopember 2017, setelah Raja Salman mengeluarkan keputusan membentuk komisi itu. Sekitar 208 orang termasuk 11 pangeran, empat mantan menteri dan ratusan mantan pejabat serta bangsawan ikut ditangkap. tujuh orang telah dilepas karena dinyatakan tidak terlibat korupsi.
"Dia (Alwaleed) ditarik dari kamar tidurnya dan hanya mengenakan piyama, lalu diborgol dan dimasukkan ke dalam sebuah sedan mewah lalu menjalani interogasi seperti seorang kriminal saja," masih kata sumber ini.
Lalu para petugas membawa Alwaleed ke Hotel Ritz Calrton, Riyadh, untuk menjalani penahanan. Hotel ini dimiiki kerajaan. "Mereka (petugas) menggantung mereka terbalik hanya untuk menunjukkan bahwa ini serius," kata sumber ini.
Petugas interogasi Arab Saudi juga mengatakan dakwaan terhadap orang-orang yang ditahan ini sudah diumumkan ke publik. "Dunia tahu kalian ditangkap dan dakwaannya apa," kata sumber tadi.

Credit TEMPO.CO

Suu Kyi bahas pemulangan Rohingya dengan menteri Bangladesh

Konselor Negara Myanmar Aung San Suu Kyi saat berbicara dalam sebuah konferensi pers di Asia Europe Foreign Ministers (ASEM) di Naypyitaw, Myanmar, Selasa (21/11/2017). (REUTERS)

Yangon (CB) - Pemimpin sipil Myanmar Aung San Suu Kyi bertemu dengan menteri luar negeri Bangladesh pada Kamis untuk mencapai kesepakatan mengenai pemulangan ratusan ribu warga Rohingya yang melarikan diri dari tindakan kekerasan di Negara Bagian Rakhine.

Suu Kyi, yang berbagi kekuasaan dengan militer, bertemu dengan Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Hassan Mahmood di Naypyidaw.

"Mereka membahas pengembangan kerja sama dan hubungan antara kedua negara, untuk menerima orang-orang yang meninggalkan tempat-tempat di Rakhine, dan kerja sama yang berjalan antara kedua negara", demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Myanmar yang dikutip AFP.

Kantor berita AFP tidak bisa menghubungi para pejabat untuk meminta penjelasan mengenai kesepakatan akhir.

Warga Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan telah menjadi sasaran kekerasan komunal dan sentimen anti-Muslim di Myanmar yang mayoritas penduduknya penganut Buddha.

Mereka juga menghadapi penindasan sistematis dari pemerintah, yang mencabut kewarganegaraan mereka dan sangat membatasi pegerakan mereka, juga akses mereka ke layanan dasar.

Pembicaraan antara Suu Kyi dan menteri luar negeri Bangladesh dilakukan menjelang kunjungan Paus Fransiskus, yang dinantikan kedua negara tersebut.

Paus akan bergabung dengan gelombang pemimpin global yang mengunjungi ibu kota Myanmar, Naypyidaw, dalam beberapa pekan terakhir guna menekan para pemimpin -- termasuk pemimpin militer kuat, Min Aung Hlaing -- guna mengakhiri krisis tersebut.

Lebih dari 620.000 orang telah mengungsi ke Bangladesh sejak Agustus, melarikan diri dari tindakan militer Myanmar yang disebut Amerika Serikat sebagai "pembersihan etnis terhadap Rohingya."

Militer membantah tuduhan telah melakukan kekerasan terhadap Rohingya, namun membatasi akses ke zona konflik.

Pemerintahan Suu Kyi juga menolak memberikan visa kepada petugas Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditugasi mencari fakta mengenai tuduhan-tuduhan pelanggaran militer.

Warga mayoritas Myanmar yang menganut Buddha, yang menyangkal melakukan kekejaman terhadap minoritas muslim, sepakat untuk bekerja dengan Bangladesh memulangkan sebagian warga Rohingya yang memenuhi kamp-kamp pengungsi.

Namun, Bangladesh kesulitan menyelesaikan rinciannya, termasuk mengenai berapa banyak warga Rohingya yang akan diizinkan kembali ke Rakhine, tempat ratusan desa telah hancur atau hangus terbakar.

Dan pekan lalu, Min Aung Hlaing mengatakan bahwa "tidak mungkin menerima jumlah warga yang diusulkan oleh Bangladesh."

Credit antaranews.com

Myanmar-Bangladesh Sepakati Pemulangan Rohingya

Menlu Retno Marsudi (CNN Indonesia/Patricia Diah Ayu Saraswati)

Jakarta, CB -- Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi mencapai kesepakatan untuk menerima pengungsi Rohingya dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Hassan Mahmood di Nay Pyi Daw, Kamis (23/11).

"Kami siap menerima kembali para pengungsi secepatnya setelah Bangladesh mengirimkan daftar identitas para pengungsi kepada kami," kata Menteri Tenaga Kerja, Imigrasi dan Kependudukan Myanmar Myint Kyaing, seperti dilaporkan Reuters, Kamis (23/11).

Sebelumnya, Myanmar juga mengatakan bahwa pemulangan tersebut berlaku bagi seluruh pengungsi Rohingya yang telah memenuhi verifikasi data dan dokumen. Naypyidaw menyatakan akan menjamin keamanan repatriasi bagi para pengungsi yang memenuhi syarat verifikasi.

Pemulangan akan dimulai dalam dua bulan mendatang. Kelompok kerja bersama akan dibentuk dalam tiga pekan. Pembicaraan bilateral khusus soal pemulangan akan dilakuan sepcepatnya.

Dalam pernyataannya, Myanmar menyatakan kesepakatan itu berdasarkan pakta repatriasi antara kedua negara 1992-1993.

Kesepakatan Suu Kyi dan Mahmood diteken saat militer Myanmar, yang masih berpengaruh di pemerintahan, belum sepenuhnya menyepakati rencana repatriasi pengungsi tersebut.

Panglima Militer Myanmar, Min Aung Hlaing, bahkan menutup kemungkinan negaranya untuk menerima kembali para pengungsi Rohingya yang telah melarikan diri ke Bangladesh sejak krisis kembali memburuk di Rakhine pada akhir Agustus lalu.

"Tidak mungkin untuk menerima jumlah orang yang diusulkan Bangladesh," kata Hlaing pada pekan lalu.

Sejak krisis yang dipicu bentrokan kelompok bersenjata dan militer pecah pada 25 Agustus lalu, sedikitnya 600 ribu Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh untuk mengungsi. Konflik itu pun diperkirakan telah menewaskan 1.000 orang, terutama Rohingya.

Sejak itu pun Myanmar, khususnya Suu Kyi terus menjadi sorotan dunia internasional. Peraih Nobel Perdamaian itu tak lepas dari serangkaian desakan karena dianggap gagal melindungi Rohingya sebagai warga negaranya sendiri.

Suu Kyi pun didesak agar mau bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan militer terhadap Rohingya.

PBB dan Amerika Serikat pun telah menganggap tragedi kemanusiaan yang mengincar etnis Rohingya itu sebagai upaya pembersihan etnis. Sejumlah pihak bahkan menilai krisis tersebut sudah seharusnya dianggap sebagai kejahatan genosida.

Meski begitu, militer Myanmar hingga kini berkeras membantah tudingan pelanggaran HAM tersebut dan tetap membatasi akses masuk ke pusat konflik di Rakhine.

Kesepakatan itu tercapai menjelang kunjungan Paus Fransiskus ke Bangladesh dan Myanmar. Paus akan berkunjung ke Myanmar pada 27-30 November dan ke Bangladesh 30 November-2 Desember.

Indonesia sejak awal mendorong pertemuan kedua negara untuk mengatasi krisis Rohingya. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan perjanjian repatrisi antara Myanmar dan Bangladesh menjadi awal pemulangan para pengungsi.

Menurut Retno, krisis kemanusiaan di Rakhine, Myannmar turut dibahas dalam pertemuan tingkat menteri luar negeri Asia dan Eropa (ASEM) di Nay Pyi Daw, Myanmar pekan lalu. "Menlu Bangladesh tinggal lebih lama untuk menuntaskan putaran terakhir negosiasi repatriasi," kata Menlu Retno, Kamis.

Di sela-sela pertemuan ASEM, menurut Retno, Aung San Suu Kyi juga mengadakan pertemuan informal dengan 19 negara, termasuk Indonesi, memmbahas masalah yang dialami Myanmar.

Sejumlah negara meminta perkembangan terkini agar dunia internasional bisa memahami kebutuhan atau bantuan seperti apa yang dapat diberikan untuk membantu penyelesaian masalah di Myanmar.

Credit cnnindonesia.com

China Perkuat Relasi dengan Militer Myanmar

Ilustrasi militer Myanmar. (Reuters/Soe Zeya Tun)

Jakarta, CB -- China mengungkapkan keinginan untuk memperkuat hubungan dengan militer Myanmar, meski konflik dengan kaum minoritas Rohingya di Rakhine masih terus memanas.

"Di tengah situasi keamanan kawasan yang kompleks dan cepat berubah, China ingin menjalin komunikasi strategis antara militer kedua negara," ujar pejabat Komisi Militer Pusat China, Li Zuocheng, saat bertemu dengan Panglima Militer Myanmar, Min Aung Hlaing, di Beijing.

Li mengatakan, China ingin militer kedua negara memperkuat kontak dan memperdalam pelatihan, juga pertukaran teknis. China juga berharap militer kedua pihak dapat bekerja sama memastikan stabilitas dan perdamaian di perbatasan.

Sebagaimana dilansir Reutes, selama ini Beijing kerap melontarkan protes karena pertikaian antara pemberontak dan militer Myanmar di Shan, negara bagian yang berbatasan langsung dengan China.

Akibat pertempuran ini, ribuan warga kabur ke desa-desa di dekat perbatasan China. Sejumlah selongsong peluru juga dilaporkan berjatuhan di tanah China.

Pertempuran itu mereda belakangan ini, ketika bentrokan lainnya terjadi di Rakhine, negara bagian yang berbatasan langsung dengan Bangladesh.

Bentrokan itu dipicu oleh serangan kelompok bersenjata Pasukan Penyelamat Rohingya Arakan (ARSA) ke sejumlah pos polisi dan satu pangkalan militer di Rakhine pada 25 Agustus.

Militer pun melakukan operasi untuk membersihkan tanah Rakhine dari ARSA. Namun ternyata, militer tak hanya membasmi anggota ARSA, tapi juga sipil Rohingya.

Setidaknya 1.000 Rohingya dilaporkan tewas dalam bentrokan tersebut, sementara lebih dari 600 ribu lainnya kabur dan mengungsi ke Bangladesh.

Namun dalam pernyataan tertulisnya, Li sama sekali tak menyinggung masalah Rohingya ini, sementara Amerika Serikat baru saja menyatakan bahwa militer Myanmar melakukan "pembersihan etnis Rohingya" di Rakhine.

China memang terus membangun relasi baik dengan Myanmar, bahkan ketika negara-negara Barat menjatuhkan sanksi atas Naypyidaw saat junta militer berkuasa di negara itu.

Dalam pertemuan ini, Min Aung Hlaing pun mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuan China dalam membantu Myanmar memastikan stabilitas dalam negerinya.

Credit cnnindonesia.com

Cina Ingin Meningkatkan Hubungan dengan Militer Myanmar

Tentara Myanmar (ilustrasi).

CB, BEIJING -- Cina menginginkan hubungan lebih erat dengan militer Myanmar guna membantu melindungi perdamaian dan keamanan wilayah. Demikian disampaikan seorang jenderal Cina.

Cina dan Myanmar memiliki hubungan erat diplomatik dan ekonomi bertahun-tahun, termasuk peningkatan strategis pada sektor minyak dan gas. Cina menawarkan dukungannya kepada negara tetangga selatannya itu yang juga dikenal sebagai Burma, dalam kemelut terkait Muslim Rohingya.

Lebih dari 600 ribu warga Rohingya melarikan diri dari negara bagian Rakhine, Myanmar, sebagian besar pergi ke negara tetangganya, Bangladesh, sejak militer Myanmar melakukan tindakan balasan dalam menanggapi serangan terhadap pasukan keamanan oleh gerilyawan Rohingya pada Agustus.

Amerika Serikat pada Rabu untuk pertama kali menyebut tindakan militer Myanmar terhadap Rohingya itu sebagai upaya pembersihan suku dan mengancam memberikan sanksi terhadap yang bertanggung jawab atas "kekejaman mengerikan" tersebut.

Dalam pertemuan di Beijing, Li Zuocheng, yang duduk di Komisi Militer Pusat Cina, mengatakan kepada Jenderal Min Aung Hlaing bahwa pembangunan dan kemakmuran Cina merupakan kesempatan penting bagi pembangunan Myanmar.

"Dalam menjaga keamanan wilayah yang kompleks dan keadaan yang berubah-ubah, Cina bersedia menjaga komunikasi strategis antara militer kedua negara," kata Zuocheng seperti dikutip dalam pernyataan, yang dikeluarkan pada Rabu malam.

Cina menginginkan hubungan yang lebih besar antara kedua angkatan bersenjata tersebut dan pelatihan yang lebih dalam serta pertukaran teknis untuk mempromosikan kerja sama pertahanan perbatasan, guna menjamin perdamaian dan keseimbangan wilayah perbatasan bersama.

Cina menyerukan keberatannya atas pertempuran yang melibatkan antara militer Myanmar dengan pemberontak suku yang menginginkan kemerdekaan, di daerah perbatasan Myanmar dengan Cina. Pertempuran tersebut telah terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Ini 16 Target Nuklir dan Rudal Korut Termasuk Gedung Putih

LONDON - Sebanyak 16 wilayah di berbagai dunia, termasuk Gedung Putih dan Pentagon, Amerika Serikat (AS) menjadi target utama serangan nuklir dan rudal Korea Utara. Daftar target itu hasil kajian Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa (EFCR).

SINDOnews pada Jumat (24/11/2017), melihat daftar belasan target serangan senjata mematikan rezim Kim Jong-un tersebut dari situs resmi EFCR.

Selain target-target penting di AS, beberapa wilayah Jepang, Korea Selatan dan kawasan Asia-Pasifik yang jadi basis kepentingan AS juga menjadi target.

”Korut tidak memiliki perbedaan yang jelas antara penggunaan senjata nuklir terhadap target militer dan penggunaannya terhadap sasaran sipil,” bunyi laporan EFCR.

Yang menakutkan, kota-kota besar yang dihuni banyak warga sipil seperti New York tak lepas dari daftar target. Menurut laporan EFCR yang telah telah diterbitkan oleh setiap cabang kantor di berbagai negara, belasan target tersebut sudah disusuk sejak diktator muda Kim Jong-un berkuaa di Korut.

“Laporan baru ini bertujuan untuk memprediksi tanggapan Pyongyang terhadap berbagai skenario, sehingga lebih baik memahami bagaimana rezim melihat senjata nuklirnya, dan kapan akan menggunakannya,” lanjut laporan EFCR.

Militer Korut, sambung EFCR, memiliki keyakinan bisa menjadi pertahanan terbaik terhadap serangan musuh-musuhnya.

”Tanpa kepastian bahwa persenjataannya bisa bertahan dari serangan pertama oleh musuh-musuhnya, pencegahan Pyongyang bergantung pada ancaman peluncuran serangan pertama itu sendiri,” papar laporan tersebut.

Berikut 16 daftar target serangan senjata nuklir dan rudal Korea Utara yang dirilis Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa;

Credit sindonews.com