Senin, 30 Oktober 2017

Klaim Tak Langgar Aturan, Iran Lanjutkan Produksi Rudal

Presiden Hassan Rouhani menyebut Iran tetap memproduksi rudal dan mengklaim tidak melanggar peraturan karena untuk mempertahankan diri. (REUTERS/Faisal Mahmood)

Jakarta, CB -- Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan Iran akan tetap memproduksi rudal dengan alasan pertahanan dan tidak menganggap keputusan tersebut sebagai pelanggaran kesepakatan internasional.

Hal itu diungkapkan Rouhani melalui pidato yang disiarkan televisi negara tersebut. Rouhani menyampaikan keputusan itu usai Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat memberikan suara untuk sanksi baru soal program rudal balistik Iran.

"Kami telah, sedang, dan akan tetap membangun rudal, dan ini tidak melanggar kesepakatan internasional," kata Rouhani dalam pernyataannya di depan parlemen.

"Kami akan menghasilkan senjata apa pun yang kami butuhkan dan menyimpannya, dan menggunakannya kapan pun untuk mempertahankan diri kami,” lanjutnya.

Amerika Serikat telah memberlakukan sanksi sepihak kepada Iran. AS mengatakan pengujian rudal Iran telah melanggar resolusi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

AS juga meminta Teheran untuk tidak melakukan kegiatan terkait dengan rudal yang mampu membawa senjata nuklir tersebut.

Iran membantah mengembangkan senjata nuklir dan mengatakan tidak memiliki rencana membangun rudal berkemampuan nuklir.

Rouhani juga mengkritik AS atas penolakan Presiden Donald Trump pada awal Oktober ini untuk mengakui Teheran telah mematuhi kesepakatan program nuklir pada 2015. Di sisi lain, para inspektur internasional telah mengakui Teheran mematuhi kesepakatan tersebut.

"Anda mengabaikan negosiasi dan kesepakatan terakhir yang disetujui oleh Dewan Keamanan PBB dan mengharapkan yang lain akan bernegosiasi dengan Anda?" kata Rouhani.

"Karena sikap yang telah dilakukan ini, Amerika harus melupakan perundingan dan kesepakatan di masa depan dengan negara lainnya," kata Rouhani yang mengacu pada sebuah negara di Asia Timur.

Di sisi lain, Menteri Pertahanan AS Jim Mattis mengatakan dalam lawatannya ke Korea Selatan, AS menyatakan tindakan nuklir Korea Utara tidak akan pernah dapat diterima.

Credit cnnindonesia.com

Rouhani: Iran akan Terus Bangun Rudal

Presiden Iran Hassan Rouhani

CB, TEHERAN -- Presiden Iran Hassan Rouhani berkomitmen terus memproduksi rudal untuk pertahanan negaranya. Menurutnya, hal ini bukan sebuah pelanggaran terhadap kesepakatan nuklir Iran yang disepakati pada 2015.

"Kami telah membangun, sedang membangun, dan akan terus membangun rudal. Dan ini tidak melanggar kesepakatan internasional," kata Rouhani saat berpidato di parlemen Iran, Ahad (29/10).

Pada Ahad, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional Yukiya Amano dijadwalkan menggelar pertemuan dengan Rouhani dan pejabat tinggi Iran lainnya. Adapun tujuan dari kunjungan tersebut adalah memastikan Iran mematuhi kesepakatan nuklirnya. Salah satu poin kesepakatan tersebut adalah mewajibkan Iran mengurangi program nuklirnya yang kontroversial.

Kunjungan Amano ini dilakukan dua pekan setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam meninggalkan kesepakatan nuklir dengan Iran. Trump menuding Iran telah melanggar kesepakatan tersebut dengan memproduksi senjata nuklir berbahaya.

Pertengahan Oktober lalu, Trump telah mencabut dukungannya terhadap kesepakatan nuklir Iran. Sejak tercapainya kesepakatan nuklir Iran pada 2015, Kongres AS mewajibkan presiden mengesahkan kembali kesepakatan tersebut setiap 90 hari sebagai bukti Iran melaksanakan janjinya.
Sejak menjabat sebagai presiden AS, Trump telah dua kali mengesahkan kesepakatan nuklir tersebut. Namun ia menolak melakukan hal ini untuk yang ketiga kalinya.

Dengan keputusanTrump tersebut, Kongres AS memiliki waktu 60 hari untuk memutuskan apakah akan membatalkan kesepakatan nuklir dengan menjatuhkan sanksi baru kepada Iran.

Kesepakatan nuklir Iran adalah sebuah kesepakatan antara lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yakni AS, Inggris, Prancis, Rusia, Cina, ditambah Jerman dan Uni Eropa dengan Iran. Kesepakatan ini ditandatangani pada Oktober 2015 dan dilaksanakan pada awal 2016.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Wali Kota Ankara Mengundurkan Diri Atas Perintah Erdogan

Erdogan melakukan revitalisasi pemerintahan untuk mendulang suara di Pemilu 2019. (AFP PHOTO / ADEM ALTAN)

Jakarta, CB -- Melih Gokcek Wali Kota Ankara mengundurkan diri pada Sabtu (28/10) dari posisinya atas perintah Presiden Recep Tayyip Erdogan yang berusaha untuk merevitalisasi partai berkuasa jelang Pemilu 2019.

Gokcek yang juga seorang pengikut setia Erdogan sudah memimpin ibukota Turki selama 23 tahun. Dia mengatakan tindakan itu diambilnya untuk berdasarkan kepentingan negara.

“Saya meninggalkan jabatan wali kota atas perintah pemimpin kami, Recep Tayyip Erdogan,” kata Gokcek yang juga seorang anggota partai AKP (Justice and Development Party) dalam sebuah piado di televisi dikutip dari AFP.

“Saya tunduk pada permintaan Recep Tayyip Erdogan, bukan karena saya pikir saya gagal, bukan karena saya lelah, tapi karena saya pikir (Erdogan) bisa membuat negara ini jadi pemimpin.”

Menyusul pengunduran dirinya, sampai saat ini pengganti Gokcek belum disebutkan namanya.

Erdogan yang juga pemimpin partai AKP menekankan akan melakukan perubahan jelang Pemilu 2019. Hal ini dilakukannya setelah melihat melemahnya suara partai.

Pada Agustus lalu, Erdogan mengungkapkan bahwa ‘rekan kerja yang berhasil’ termasuk anggota parlemen, walikota, dan pejabat regional akan bertahan di posisinya. Sebaliknya, mereka yang menunjukkan tanda ‘kelelahan dan keletihan berkerja’ akan digantikan.

Selain Gokcek, beberapa wali kota lain juga sudah mengundurkan diri. Termasuk di antaranya adalah wali kota Istanbul Kadir Topbas yang sudah 13 tahun menjabat.

Credit cnnindonesia.com

Turki tangkap puluhan terduga anggota ISIS jelang libur nasional

Dokumen foto polisi di Turki. (twitter.com/@anadoluajansi)

Ankara (CB) - Turki, Sabtu (28/10), menangkap lebih dari 50 orang yang diduga menjadi anggota kelompok ISIS, yang beberapa di antaranya disangka merencanakan serangan di hari libur nasional Turki pada Minggu, lapor kantor berita pemerintah, Anadolu.

Sebagian besar penangkapan itu dilakukan di ibu kota Ankara, tempat 49 tersangka ditangkap sehari sebelum perayaan yang digelar di seluruh negara itu untuk memperingati 94 tahun Hari Republik Turki.

Empat orang lainnya ditangkap di di distrik komersial Istanbul, karena diduga menyiapkan serangan atas nama ISIS, lapor kantor berita Anadolu seperti dikutip AFP.

Bom rakitan ditemukan di dalam mobil mereka, menurut kantor berita Dogan, yang melaporkan bahwa salah satu tersangka menderita cedera selama penangkapan.

Anadolu melaporkan bahwa otoritas Turki mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi 55 terduga anggota ISIS asing, tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Turki didera serangkaian serangan berdarah dengan tertuduh pelaku militan ISIS selama dua tahun terakhir, termasuk serangan Tahun Baru pada tahun ini di klub malam Istanbul oleh pria bersenjata ISIS, yang menewaskan 39 orang.

Credit antaranews.com

Mesir Lakukan Reshuffle Pejabat Keamanan Tinggi

Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi menunjuk kepala staf angkatan bersenjata yang baru, sedangkan kementerian dalam negeri melakukan reorganisasi. (REUTERS/The Egyptian Presidency/Handout via Reuters)

Jakarta, CB -- Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi menunjuk kepala staf angkatan bersenjata yang baru pada Sabtu (28/10). Selaln itu kementerian dalam negeri juga memecat beberapa pejabat tinggi dalam sebuah reorganisasi di negara tersebut.

Namun tak ada alasan jelas yang diberikan untuk perombakan tersebut. Hanya saja, keputusan kementerian dalam negeri soal perombakan atau reshuffle ini datang seminggu setelah serangan mematikan di gurun barat Provinsi Giza.

Serangan mematikan tersebut menewaskan 16 orang polisi karena baku tembak.

Mengutip Reuters, sebuah pernyataan dari kepresidenan mengungkapkan bahwa Jenderal Mohamed Farid Hegazy akan menggantikan Jenderal Mahmoud Hegazy yang kini menjadi penasihat presiden untuk perencanaan strategis dan management krisis.

Selaln itu dalam pernyataan terpisah, kementerian dalam negeri mengumumkan bahwa mereka juga sudah mengganti beberapa pejabat tinggi.

Termasuk di dalamnya kepala keamanan dalam negeri, asisten menteri keamanan untuk Provinsi Giza, direktur keamanan, dan direktur keamanan pusat untuk Giza.

Namun sampai saat ini, dia juga tak memberikan rincian lebih lanjut terkait hal tersebut.

Credit cnnindonesia.com

300 Ribu Orang Demo Menentang Kemerdekaan Catalonia

ilustrasi: Ratusan ribu orang berkumpul di ibukota Catalan, Barcelona pada Minggu (29/10) untuk menentang adanya kemerdekaan Catalonia dari Spanyol.(REUTERS/Albert Gea)

Jakarta, CB -- Ratusan ribu orang berkumpul di ibukota Catalan, Barcelona pada Minggu (29/10). Polisi kota mengatakan bahwa kerumunan orang berjumlah sekitar 300 ribu orang.

Mereka berkumpul untuk menunjukkan kemarahan mereka atas langkah pemimpin Catalan yang ingin memisahkan diri dari Spanyol.

Orang-orang tersebut melambai-lambaikan bendera Catalan, Spanyol, dan Uni Eropa sambal berteriak, ‘Jangat tertipu, Catalonia adalah Spanyol!’

Kerumunan orang yang terdiri dari orang tua dan anak kecil, pensiunan, serta pemuda berjalan di sepanjang jalan Paseig de Gracia di bawah pengawasan patroli helikopter polisi.

Carmen Gutierrez (60), salah seorang pekerja asuransi yang ikut pawai tersebut melambaikan bendera Spanyol sembari menari dan menyanyi. Dia mengungkapkan bahwa dia sedang bekerja saat mendengar parlemen daerah Catalonia memutuskan untuk merdeka, Jumat lalu.

“Ini tidak akan berjalan lama,” katanya pada diri sendiri, dikutip dari AFP.

“Saya merasa sedih terhadap orang yang percaya itu.”

“Jalan-jalan tidak hanya milik kelompok separatis,” kata Alex Ramos, seorang dokter dan wakil president Societas Civil Catalana, kelompok penentang kemerdekaan dan penyelenggara demonstrasi itu.

Mereka membawa spanduk bertuliskan ‘bersama,’ ‘Catalonia adalah tanah saya, Spanyol adalah negara saya.’

“Tidak mungkin ada republik Catalan,” kata Oscar Torres, seorang pensiunan.

Tak dimungkiri, adanya permintaan merdeka telah memicu krisis politik terbesar Spanyol dalam beberapa dasawarsa. Catalan terbagi karena kemerdekaan.

Torres mengungkapkan meskipun ada dua juta orang yang memilih dalam referendum kemerdekaan terlarang pada 1 Oktober lalu, namun masih ada 7,5 juta orang Catalan (yang belum memilih).

“Kita harus mencari solusi yang bisa memuaskan ego orang separatis dan juga ego penguasa Spanyol.”

Dia menambahkan bahwa kaum separatis memang punya jumlah yang banyak. Namun dia yakin bahwa orang yang ingin Catalonia tetap jadi bagian dari Spanyol jauh lebih banyak.

Tak cuma itu, para demonstran juga meminta pemimpin Catalan Carles Puigdemont dipenjara. Pada Jumat, kantor jaksa penuntut umum Spanyol akan mengajukan tuntutan atas pemberontakan terhadap Puigdemont minggu ini.

Credit CNN Indonesia

Ribuan demonstran serukan pemenjaraan pemimpin separatis Catalonia

Presiden Catalonia Carles Puigdemont saat memimpin rapat kabinet di kantor pusat pemerintah daerah, Generalitat, di Barcelona, Spanyol, Selasa (10/10/2017). (REUTERS/Ivan Alvarado)

Madrid (CB) - "Penjara untuk Puigdemont", demikian teriakan ribuan orang di Madrid tengah yang pada Sabtu (28/10) berdemonstrasi sambil mengibarkan bendera Spanyol raksasa dalam kemarahan terhadap deklarasi kemerdekaan sepihak Catalonia di bawah pimpinan separatis Carles Puigdemont.

Ketidaksenangan terhadap upaya pemisahan diri Catalonia juga membuat banyak orang menyalahkan Perdana Menteri Mariano Rajoy, yang mereka anggap terlalu lunak terhadap pemimpin separatis di wilayah itu.

"Yang terjadi di Catalonia adalah aib, dan yang terjadi setelahnya juga memalukan," kata Carlos Fernandez, seorang teknisi pertambangan berusia 41 tahun.

Pada Jumat, parlemen Catalonia menyatakan kemerdekaan sepihak.

Rajoy membalasnya dengan memecat Puigdemont dan eksekutifnya, membubarkan parlemen dan menyerukan pemilu regional cepat pada 21 Desember untuk membatalkan apa yang dia sebut sebagai "eskalasi pembangkangan".

"Tidak ada yang akan berubah dalam dua bulan," kata Fernandez tentang intervensi Rajoy, "Itu hanya akan memperpanjang masalah".

"Hari ini, kami semua berkumpul untuk menunjukkan kesatuan kami, untuk menyatakan bahwa kami akan mendapatkan kembali Catalonia," kata seorang pembawa acara di hadapan massa.

"Kami tidak akan berhenti sampai melihat mereka di dalam penjara," tambah dia tentang seruan pemenjaraan Puigdemont.

Jaksa Spanyol mengumumkan bahwa pekan depan mereka akan mengajukan tuduhan "pemberontakan" terhadap Puigdemont -- kejahatan yang bisa kena hukuman hingga 30 tahun penjara.

Di dekat lapangan, satu spanduk besar dengan tulisan yang artinya "Spanyol tidak menyerah" tergantung dari satu bangunan yang diduduki kelompok xenopobia kanan jauh, Hogar Social.

Orang-orang condong keluar cendera dan bersorak saat puluhan pengunjuk rasa memegang bendera Spanish Legion, satu unit angkatan darat, dan sekelompok kecil anggota partai kanan-jauh National Democracy yang berpawai diapik polisi.

Sementara di lapangan, insinyur 38 tahun Jorge Marin, mengatakan : "Pada akhirnya, ini tidak jadi apa-apa."

"Warga Catalan tidak serius, dan kami tidak serius, karena mereka tidak benar-benar mendapat kemerdekaan, dan kami tidak akan memasukkan mereka ke penjara atas apa yang mereka lakukan," katanya sebagaimana dikutip kantor berita AFP.

Credit antaranews.com

Ratusan ribu penentang kemerdekaan Catalonia unjuk gigi di Barcelona

Pengunjuk rasa mengibarkan bendera Spanyol dan berteriak di depan balai kota dalam sebuah demonstrasi mendukung persatuan Spanyol sehari sebelum referendum kemerdekaan 1 Oktober yang dilarang di Catalunya, di Madrid, Spanyol, Sabtu (30/9/2017). (REUTERS/Sergio Perez/cfo/17)

Barcelona (CB) - Ratusan ribu pendukung Spanyol bersatu memenuhi jalan-jalan Barcelona, kemarin, dalam salah satu unjuk kekuatan terbesar dari mayoritas diam yang selama ini harus menyaksikan para pemimpin daerah mereka memaksakan kemerdekaan Catalonia.

Berbagai jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan sekitar separuh elektorat di provinsi kaya raya yang sudah mendapatkan status otonomi itu menentang pemisahan diri Barcelona dari Spanyol. Namun gerakan prokemerdekaan yang kian agresif telah membawa ke tingkat krisis seperti sekarang terjadi.

Jumat pekan lalu pemerintah pusat Spanyol memecat Presiden Catalonia Carles Puigdemont, membekukan parlemen dan membubarkan pemerintahan. Langkah ini ditempuh setelah DPRD Catalonia memproklamasikan secara sepihak kemerdekaan daerah ini, kendati diboikot tiga partai nasional.

Pemerintah daerah merasa mendapatkan mandat untuk merdeka menyusul referendum kemerdekaan 1 Oktober yang disebut pemerintah Spanyol ilegal dan diboikot para pendukung kesatuan Spanyol.

Mengutip Reuters, dengan mengibarkan bendera Spanyol dan menyanyikan “"Viva Espana", para demonstran memenuhi jalan-jalan di kota Barcelona demi menunjukkan dukungan kepada Spanyol bersatu.

"Saya di sini untuk mempertahankan kesatuan dan hukum Spanyol," kata Alfonso Machado (55), salesman yang membawa putrinya dengan hiasan bendera Spanyol pada kepalanya.

Credit antaranews.com

Indonesia tidak akui kemerdekaan Catalonia

Peta Spanyol, dengan Catalonia digambarkan pada arena berwarna merah bata. Ibukota Catalonia adalah Barcelona dan penduduknya memakai bahasa Catalan. (google.com)

Jakarta (CB) - Pemerintah RI melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa Indonesia tidak mengakui kemerdekaan Catalonia dan tidak mendukung pemisahan Catalonia dari Spanyol.

"Indonesia tidak mengakui pernyataan sepihak kemerdekaan Catalonia," kata pernyataan dari Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi seperti dilansir pada laman resmi Twitter Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Sabtu.

Pemerintah Indonesia juga menganggap Catalonia sebagai bagian dari wilayah Spanyol. "Catalonia adalah bagian integral Spanyol. Indonesia tidak akan mengakui kemerdekaan Catalonia," demikian pernyataan Menlu Retno Marsudi pada laman resmi Twitter Kemlu RI.

Catalonia menyampaikan deklarasi kemerdekaan sepihak setelah wilayah tersebut mengadakan referendum penentuan nasib sendiri pada 1 Oktober lalu.

Namun, referendum tersebut dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Konstitusi Spanyol, karena melanggar konstitusi Spanyol.

Selain Indonesia, beberapa negara lain pun menyatakan tidak mengakui kemerdekaan Catalonia untuk memisahkan diri dari Spanyol, salah satunya Jerman.

Pemerintah Jerman telah menyatakan dukungan kepada pemerintah Spanyol dalam sengketanya separatis di Catalonia. Jerman pun menyatakan tidak akan mengakui deklarasi kemerdekaan yang disampaikan parlemen Catalonia.

Credit antaranews.com

Spanyol resmi ambil kendali pemerintahan daerah Catalonia

Ilustrasi - Pengunjuk rasa mengibarkan bendera Spanyol dan berteriak di depan balai kota dalam sebuah demonstrasi mendukung persatuan Spanyol sehari sebelum referendum kemerdekaan 1 Oktober yang dilarang di Catalonia, di Madrid, Spanyol, Sabtu (30/9/2017). (REUTERS/Sergio Perez/cfo/17)

Madrid (CB) - Pemerintah Spanyol, Sabtu, secara resmi mengambil alih kendali pemerintahan daerah Catalonia, yang disebut dengan Generalitat.

Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy memegang kekuasaan atas fungsi-fungsi presiden Generalitat.

Rajoy telah mendelegasikan tugas-tugas tersebut kepada Wakil Perdana Menteri Soraya Saenz de Santamaria, yang juga ditugaskan menjadi wakil presiden Catalonia.

Sementara itu, menteri-menteri Spanyol mengambil alih berbagai departemen di bawah Generalitat.

Pemerintah Spanyol juga telah memecat Kepala Mossos dEsquadra (Kepolisian Catalonia), Josep Lluis Trapero, yang menerima keputusan tersebut.

Posisi Trapero sebagai Kepala Kepolisian Catalonia digantikan oleh Ferran Lopez.

Juga pada Sabtu, mantan presiden Generalitat, Carles Puigdemont, meminta warga Catalonia untuk bersabar, menghindari kekerasan serta menjalankan upaya "membangun negara yang bebas".

Sementara itu, ribuan orang berkumpul di Plaza Colon di ibu kota negara Spanyol, Madrid, untuk membela kesatuan negara dan undang-undang dasar Spanyol, demikian seperti dilaporkan Xinhua.

Credit antaranews.com

Jumat, 27 Oktober 2017

Pemimpin Senior Houthi Tewas dalam Serangan Udara Koalisi

SANAA - Pasukan koalisi Arab pimpinan Arab Saudi melancarkan serangan udara ke provinsi Hajja di barat laut Yaman pada Kamis kemarin. Serangan tersebut menewaskan seorang pemimpin milisi Houthi dan sejumlah tentara lainnya.

Seorang sumber militer Yaman mengkonfirmasi bahwa pemimpin Houthi Ibrahim Abdullah al-Moayed, salah satu komandan lapangan paling menonjol di medan perang Saada, tewas dalam serangan tersebut seperti dikutip dari Al Arabiya, Jumat (27/10/2017).

Sebuah pernyataan komando wilayah militer kelima yang dikeluarkan oleh media center mengatakan bahwa pesawat koalisi menargetkan al-Moayad dan tentaranya di daerah Mazraq, saat menuju ke front Alba setelah menghadiri pertemuan dengan para pemimpin milisi.

Al-Moayed adalah putra pemimpin klan Houthi Abdullah al-Moayed. Dia ditunjuk sebagai wakil menteri pelayanan sipil oleh pemerintah milisi. Dia adalah orang ketiga dari saudara laki-lakinya yang membunuh orang-orang Yaman dan pemerintah mereka yang sah.

Milisi Houthi mengkonfirmasi kematian al-Moayad di situs jejaring sosial tempat foto-foto dia bersama ayahnya, yang dijuluki 'guru' karena dia mewakili salah satu referensi religius yang paling penting bagi Houthi.

Credit sindonews.com

Hamas Bahas Perkembangan Palestina dengan Yordania

AMMAN - Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh membahas perkembangan terakhir Palestina dengan Raja Jordania Abdullah II. Seperti diketahui, kelompok Hamas dan Fatah telah sepakat untuk melakukan rekonsiliasi setelah terlibat perseteruan panjang.

Dalam sebuah telpon, Haniyeh menggariskan situasi politik dan isu persatuan Palestina. Dia menekankan pada hubungan yang kuat antara orang-orang Palestina dan Yordania, mengingat kejadian sejarah di mana Yordania berdiri di samping Palestina.

"Citra Raja Yordania saat menyumbangkan darah selama serangan Israel di Gaza dan peran almarhum Raja Hussein dalam pembebasan pemimpin Hamas terakhir Ahmed Yassin dari penjara Israel terukir di benak orang Palestina," katanya seperti dikutip dari Middle East Monitor, Jumat (27/10/2017).

Dia juga mengatakan bahwa Hamas menolak semua konspirasi dan usulan negara alternatif untuk orang-orang Palestina. "Palestina adalah Palestina dan Yordania adalah Yordania. Kita tidak akan menerima teori tentang negara lain," katanya.

Pemimpin tertinggi Hamas mengulangi dukungan gerakannya untuk stabilitas Yordania, mencatat bahwa keamanan nasional Yordania adalah keamanan nasional Palestina. Dia juga memuji kustodian Saudi di tempat-tempat suci di Yerusalem.

Sementara itu, Raja Yordania menekankan dukungan negaranya untuk kepentingan Palestina, terutama menjelang tantangan yang terus berlanjut.

Dia mengucapkan selamat kepada Haniyeh atas rekonsiliasi tersebut dan mengatakan bahwa kerajaannya akan berusaha mengembalikan penyebab Palestina ke prioritas utama negara-negara Arab.

Credit sindonews.com

PBB Masukan 130 Perusahaan Israel dalam Daftar Hitam

NEW YORK - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memasukkan sejumlah perusahaan Israel dan internasional yang beroperasi di Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Dataran Tinggi Golan dalam daftar hitam. Mereka dianggap telah melanggar hukum internasional dan resolusi PBB.

Sebanyak 130 perusahaan Isrel dan 60 perusahaan internasional menerima surat peringatan dari Komisioner PBB untuk Hak Asasi Manusia, Zeid bin Ra'ad al-Hussein, tentang inklusi mereka yang akan masuk dalam daftar hitam.

Daftar tersebut, yang kabarnya akan diterbitkan pada akhir Desember, termasuk di dalamnya Israel Aerospace Industries, raksasa telekomunikasi, firma teknologi internasional, bank, dan bahkan kafe.

Sementara perusahaan Amerika yang menerima surat tersebut adalah Coca-Cola, TripAdvisor, Airbnb, dan Caterpillar.

Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB Nikki Haley mengecam daftar hitam sebagai yang terbaru dalam serangkaian tindakan memalukan yang panjang yang diambil oleh Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC). Pada bulan Juni Haley memperingatkan AS bisa menarik diri dari 47 anggota badan tersebut.

"Ini dapat menyebabkan perusahaan investasi besar atau dana pensiun membawa saham dari berbagai perusahaan Israel untuk melakukan divestasi di dalamnya karena mereka kemudian beroperasi di permukiman," kata seorang pejabat senior Israel seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (26/10/2017).

Ia menambahkan bahwa hal tersebut dapat menyebabkan efek bola salju yang akan sangat merugikan ekonomi Israel pada akhirnya.

Sementara pihak perusahaan mengatakan penciptaan daftar itu bermotif politik dan inklusi mereka dapat menyebabkan kerugian finansial dan merusak merek mereka. Mereka dilaporkan tengah menimbang untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Komisaris dan UNHRC.

Pada bulan September, Komisaris PBB telah memperingatkan lebih dari 150 perusahaan bahwa aktivitas mereka di wilayah Palestina yang diduduki dapat membuat mereka masuk ke dalam daftar hitam. Pasalnya operasional mereka bertentang dengan hukum internasional dan bertentangan dengan resolusi PBB.

Komisi Hak Asasi Manusia PBB melakukan pemungutan suara untuk resolusi yang akan merumuskan basis data perusahaan Israel dan internasional secara langsung atau tidak langsung melakukan bisnis di Tepi Barat, Yerusalem Timur atau Dataran Tinggi Golan. Resolusi yang didorong oleh otoritas Palestina dan negara-negara Arab ini diterima meski mendapat tekanan dan kritik dari AS.

Credit sindonews.com

Sikap Acuh Suu Kyi Bikin Kecewa Penyidik HAM PBB

NEW YORK - Penyidik PBB atas pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar mengungkapkan kekecewaannya terhadap tanggapan pemimpin negara itu, Aung San Suu Kyi, terkait krisis Rohingya. Ia menilai Suu Kyi bersikap tidak acuh atas kekerasan yang berkecamuk terhadap minoritas Muslim Rohingya.

Komentar oleh penyidik, Yanghee Lee dari Korea Selatan (Korsel), menggarisbawahi frustrasi sunia internasional mengenai perilaku Aung San Suu Kyi mengenai penganiayaan terhadap Rohingya. Lee adalah seorang ahli hak anak terkemuka yang ditunjuk untuk jabatan penyidik hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2014

Lee mengatakan ada begitu banyak kebencian dan permusuhan terhadap Rohingya di Myanmar yang sedikit sekali yang berani menentangnya. Laporan pembunuhan, pemerkosaan, desa-desa yang terbakar dan pemindahan paksa tidak mendapat liputan di media berita Myanmar.

"Ini benar-benar membuat bingung semua orang, dan telah benar-benar membuatku bingung, tentang posisi tak beralasan Daw Aung dalam masalah ini," kata Lee seperti dikutip dari New York Times, Jumat (27/10/2017).

"Dia tidak pernah menyadari bahwa ada orang seperti itu yang disebut Rohingya - itu adalah titik awal. Aku sangat kecewa," sambung Lee.

"Jika pemimpin Myanmar menjangkau orang-orang dan berkata, 'Hei, mari kita tunjukkan beberapa kemanusiaan,' Saya pikir orang akan mengikutinya. Dia dipuja oleh publik," lanjut Lee.

Lee berbicara sehari setelah dia menyampaikan sebuah kritik tajam mengenai situasi hak asasi manusia Myanmar ke Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lee mengatakan bahwa dia sangat terkejut dengan suasana anti-Rohingya di negara ini.

"Sayangnya, tampaknya ada sedikit simpati, apalagi empati, untuk orang Rohingya di Myanmar," katanya.

"Selama beberapa dekade, ini telah dibudidayakan di benak rakyat Myanmar bahwa orang Rohingya tidak menjadi penduduk asli negara tersebut dan oleh karena itu tidak memiliki hak apa pun yang dapat mereka klaim," ungkapnya.

Tidak ada tanggapan segera atas komentar Lee dari misi diplomatik Myanmar di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pejabat Myanmar sebelumnya membantah tuduhan pembersihan etnis dan telah menegaskan bahwa penggambaran luar krisis tersebut terdistorsi atau dibuat oleh simpatisan pro-Rohingya. Mereka juga secara tajam membatasi akses ke Negara Bagian Rakhine.

Credit sindonews.com

Kecam UE, Duterte: Pergilah Anda ke Neraka

MANILA - Presiden Rodrigo Duterte melemparken kecaman keras kepada Uni Eropa (UE). Kecaman Duterte ini muncul tidak lama setelah UE merilis laporan tebaru, yang berisi kritikan keras terhadap kebijakan anti-narkoba Filipina.

Berbicara di Malacañang, Duterte mengatakan bahwa UE lebih baik pergi ke neraka, jika mereka tidak mendengarkan penjelasan utusan khusus Filipina untuk organisasi di Eropa tersebut, Edgardo Angara.

Duterte mengungkapkan bahwa dia telah memberi tahu Angara bagaimana menangani orang-orang Eropa mengenai isu kampanye anti-narkoba yang diterapkan Filipina saat ini.

"Senator Angara, saya menunjuknya sebagai utusan ke UE. Saya telah mencoba untuk menjelaskan kepada dia, saya berkata kepadanya, jika mereka (UE) mendengarkan Anda, Tuan, baiklah, jika tidak, mereka semua bisa masuk neraka," kata Duterte seperti dilansir Anadolu Agency pada Kamis (26/10).

Duterte kemudian mengatakan Filipina seharusnya tidak menerima lagi bantuan dari UE, jika bantuan itu disertai dengan sejumlah syarat.

"Untuk semua Serikat Eropa, katakan tidak pada mereka, katakan tidak, kita tidak membutuhkannya, kita bisa bertahan sebagai sebuah negara. Mereka yang kritis terhadap perang obat bius tidak bertanya mengapa tersangka narkoba terbunuh. Tapi mereka hanya melihat berapa banyak orang yang dituduh dibunuh dengan proses di luar hukum. Mereka bahkan tidak repot-repot melihat mengapa mereka dibunuh," ungkapnya.

Sebelumnya diwartakan, dalam sebuah laporan yang dirilis pekan lalu, UE menyatakan pelanggaran HAM seperti pembunuhan di luar hukum, dan iklim impunitas telah ada selama pemerintahan sebelumnya. Pembunuhan dalam perang obat-obatan, serta kemungkinan pengenalan hukuman mati menjadi fokus utama UE dalam laporan itu.

UE kemudian menyatakan bahwa pernyataan, dan tindakan Duterte tampaknya mendorong polisi untuk mengambil pendekatan agresif dalam menangani pengguna narkoba, dan para pengedar narkoba.

Laporan tersebut juga mengulangi sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh delegasi legislator UE yang mengunjungi Filipina pada bulan Juli lalu, yang menyatakan keprihatinannya atas undang-undang yang tertunda di Kongres Filipina, salah satunya adalah mengenai hukuman mati.

Credit sindonews.com

Para Senator AS Coba Cegah Trump Gempur Korut dengan Bom Nuklir

WASHINGTON - Para senator Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat berusaha mencegah Presiden Donald Trump untuk menyerang Korea Utara (Korut) dengan bom nuklir.

Mereka sedang mengusulkan rancangan undang-undang (RUU) untuk membatasi wewenang eksekutif presiden untuk menggunakan senjata nuklir AS. Ada tiga senator Partai Demokrat yang gencar memperkenalkan RUU tersebut, yakni Chris Murphy, Corey Booker, dan Brian Schatz.

RUU itu akan memberi wewenang Kongres untuk menggelar pemungutan suara guna boleh tidaknya presiden meluncurkan serangan nuklir pertama terhadap negara asing.

“Ancaman Trump di Korut itu nyata,” kata Senator Murphy dari Connecticut yang menuliskan komentarnya di Twitter pada Rabu (26/10/2017) malam. Dia membenarkan bahwa para senator Demokrat berniat untuk membatasi wewenang eksekutif presiden untuk menggunakan senjata nuklir.

“Proposal saya dengan @brianschatz dan @CoryBooker memperjelas bahwa setiap serangan pre-emptive yang tidak sah di Korut—nuklir atau konvensional—adalah ilegal,” lanjut Murphy, yang dikutip Newsweek, Jumat (27/10/2017).

Para senator Demokrat itu juga mengajak rekannya dari Partai Republik untuk ikut mencegah serangan nuklir oleh Trump.”Inilah kesempatan Anda untuk benar-benar membatasi kekuatannya yang paling berbahaya—untuk melakukan perang,” kata para senator Partai Demokrat itu dalam pernyataan bersama.

RUU tersebut mengikuti pernyataan serupa yang diajukan oleh perwakilan Demokrat di parlemen AS, Ted Lieu, pada bulan Januari lalu. Saat itu, Trump gencar mengumbar ancaman untuk melakukan tindakan militer terhadap Korut jika Pyongyang melanjutkan program pengembangan senjata nuklirnya.

Saat ini Presiden Trump memiliki wewenang untuk memerintahkan peluncuran senjata nuklir kapanpun jika ada ancaman terhadap AS. Menteri Pertahanan dapat menolak untuk melaksanakan perintah tersebut, namun dia dapat dipecat segera dan diganti.

Pada awal Oktober, Kim In Ryong, Wakil Duta Besar Korea Utara untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mengatakan bahwa perang nuklir dapat terjadi kapan saja. Terlebih, ketegangan antara Korut dan AS semakin memanas seiring dengan perang kata-kata antara Presiden Trump dan pemimpin Korut Kim Jong-un.

Credit sindonews.com

Trump Sebut Rusia Cederai Upaya AS Singkirkan Nuklir Korut

Foto Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di antara aksi demonstrasi 100 hari pemerintahan Trump, di New York, Sabtu (29/4).

CB, WASHINGTON -- Presiden Donald Trump mengatakan Rusia mencederai usaha Amerika Serikat menyingkirkan senjata nuklir Korea Utara, Rabu (25/10). Sedangkan Cina dinilai membantu.

Dalam sebuah wawancara dengan Fox Business Network, Trump mengatakan akan lebih mudah menyelesaikan masalah nuklir Korea Utara jika Amerika Serikat memiliki hubungan yang lebih baik dengan Rusia.

"Cina membantu kita dan mungkin Rusia memilih jalan lain dan mencederai apa yang kita dapatkan," kata Trump tentang situasi Korea Utara.

Serangkaian tes senjata dilakukan oleh Korea Utara dan serangkaian perseteruan yang semakin sengit antara Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un telah meningkatkan ketegangan. Trump telah menekan Cina untuk membantu mengendalikan program nuklir Korea Utara. Cina, satu-satunya sekutu utama Korea Utara, menyumbang lebih dari 90 persen perdagangan dengan negara yang terisolasi tersebut.

Trump mengatakan dalam sebuah kicauan dia berbicara dengan Presiden Cina Xi Jinping pada Kamis (26/10) dan pembicaraan tersebut mencakup Korea Utara. Hubungan AS dan Rusia telah tegang karena tuduhan Rusia mencampuri pemilihan presiden AS pada 2016, aneksasi Moskow terhadap Krimea dari Ukraina dan dukungannya terhadap pemerintah Suriah.

"Saya pikir kita bisa memiliki hubungan yang baik" dengan Rusia, kata Trump. "Saya pikir situasi Korea Utara akan lebih mudah diselesaikan."

Trump mengatakan selama kampanye tahun lalu dia berharap dapat memperbaiki hubungan dengan Moskow. Sebelumnya, Trump mengatakan kepada diplomat tertinggi AS untuk tidak menyia-nyiakan waktu bernegosiasi dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, yang dijulukinya "Pria Roket."

"Saya mengatakan kepada Rex Tillerson, Menteri Luar Negeri kita yang luar biasa, dia menyia-nyiakan waktunya untuk bernegosiasi dengan Pria Roket Kecil," kata Trump di Twitter sehari setelah Tillerson mengungkapkan Amerika Serikat secara langsung berkomunikasi dengan Korea Utara mengenai program peluru kendali nuklir namun Pyongyang tidak menunjukkan minat untuk berdialog.

"Hemat energi Anda Rex, kita akan melakukan apa yang harus dilakukan!" Kata Trump.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres meminta negara anggota menghindari perang dengan Korea Utara dan mengecam pemimpin dunia, yang menyebarkan ujaran kebencian kepada pengungsi untuk mendapatkan kuntungan politik.

Dua pasal pernyataan tersebut adalah kecaman tersirat Guterres kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang bersikap keras terhadap Pyongyang dan mengeluarkan beberapa kebijakan benci-pendatang.

Dalam pidato pertama pertemuan tahunan pemimpin 193 negara anggota di Sidang Umum PBB, sejak menjadi sekretaris jenderal pada Januari, Guterres mengatakan bahwa kemelut terkait Korea Utara harus diselesaikan dengan upaya politik, yang damai.

Di tengah ketegangan terkait ambisi nuklir dan rudal kendali Korea Utara, yang ingin punya kemampuan membombardir Amerika Serikat dengan rudal kendali berhulu ledak nuklir, Trump sering mengeluarkan pernyataan ancaman aksi militer.

Guterres juga meminta ke-15 negara anggota Dewan Keamanan PBB untuk mempertahankan kesatuan sikap terkait Korea Utara. Lembaga tersebut baru saja menjatuhkan sanksi kesembilan terhadap Korea Utara sejak 2006.

Credit republika.co.id

Menlu AS Prihatin Kekejaman Militer Myanmar pada Muslim Rohingya

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Rex Tillerson telah berbicara dengan Panglima Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing pada hari Kamis. Diplomat top Washington itu mengatakan bahwa AS prihatin dengan kekejaman militer terhadap minoritas Muslim Rohingya di Rakhine.

Sikap Menlu Tillerson itu disampaikan Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan.

Tillerson mendesak Jenderal Min Aung Hlaing untuk mendukung pemerintah Myanmar dalam mengakhiri kekerasan di Rakhine dan membiarkan etnis Rohingya yang melarikan diri pulang ke wilayah tersebut.

Lebih dari 600.000 warga Muslim Rohingya telah meninggalkan negara bagian Rakhine, Myanmar, untuk menyelamatkan diri dari operasi militer.

Operasi itu diluncurkan sebagai respons atas serangan kelompok militan Rohingya (ARSA) terhadap sejumlah pos polisi yang menewaskan belasan petugas pada 25 Agustus lalu.

Departemen Luar Negeri AS, seperti dikutip Reuters, Jumat (27/10/2017), sedang mempertimbangkan untuk secara formal mengumumkan tindakan keras terhadap Muslim Rohingya sebagai pembersihan etnis.

Dalam pembicaraan dengan Jenderal Min Aung Hlaing, Tillerson juga mendesak militer Myanmar untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan bagi orang-orang yang kehilangan tempat tinggal, mengizinkan akses media dan bekerja sama dengan penyelidikan PBB.

Tekanan AS terhadap Myanmar mulai meningkat menjelang kunjungan perdana Presiden Donald Trump ke Asia bulan depan. Trump akan menghadiri puncak konferensi ASEAN di Manila, di mana pihak Myanmar juga hadir.

Credit sindonews.com

PBB Bantah Terlibat Program Hunian Warga Rakhine

Suasana kamp pengungsian etnis Rohingya pasca konflik tahun 2012 di Sittwee, Negara Bagian Rakhine Myanmar, (15/5/2013)

CB, RAKHINE -- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membantah bekerja sama dengan Pemerintah Myanmar untuk membangun tempat tinggal warga Rakhine yang hancur akibat operasi militer setempat. PBB berpendapat hunian yang dibangun berdasarkan rencana otoritas lokal dibawah standar.

"Tak ada kesepakatan semacam itu sejauh ini," kata Juru Bicara Kordinator Pembangunan Tempat Tinggal PBB, Stanislav Saling kepada Reuters, Kamis (26/10) di Myanmar.

Bantahan tersebut muncul lantaran pemberitaan media milik pemerintah setempat, Global New Light of Myanmar yang menyebut PBB setuju membantu pemerintah menyediakan rumah bagi warga Rakhine. Media tersebut juga mengatakan jika PBB akan bekerja dibawah pemerintah untuk menyediakan proyek yang sesuai dengan sistem administrasi budaya dan sosial Myanmar.

PBB menilai program pembangunan rumah warga Rakhine yang dicanangkan pemerintah Myanmar berada dibawah standar. PBB mengkritik rencana pemerintah untuk menempatkan kembali muslim Rohingya yang kabur ke desa-desa yang mirip tempat pengungsian.

Sementara, misi pembangunan rumah milik PBB mengharuskan pengungsi diberi tempat tinggal sesuai standar perumahan. Stanislav Saling mengatakan, pengungsi harus ditempatkan kembali ke lokasi yang aman dan bermartabat seperti semula.

"PBB hanya tertarik dengan program tersebut jika sesuai dengan norma dan standar internasional," kata Stanislav Saling lagi.

Seperti diketauhi, lebih dari 500 ribu muslim Rohingya kabur dari kejaran militer Myanmar dan mengungsi ke Bangladesh. Pemerintah kemudian enggan untuk mengakui mereka sebagai warga negara Myanmar.

Kendati, Pemimpin de facto Aung San Suu Kyi mengatakan, muslim Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh dapat kembali jika bisa membuktikan mereka benar warga Myanmar. Namun belum jelas apakah mereka dibolehkan kembali ke rumah masing-masing. Ini mengingat desa dan ladang mereka kemungkinan sudah dijual otoritas setempat.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Tiga Pasukan Penjaga Perdamaian PBB Tewas di Mali

Pasukan penjaga perdamaian PBB berpatroli di Kouroume, Mali.

CB, BAMAKO -- Sedikitnya tiga pasukan penjaga perdamaian PBB di Mali utara telah terbunuh dan dua lainnya luka-luka saat kendaraan mereka menabrak sebuah tambang atau alat peledak. Dilansir dari Aljazirah, Jumat (27/10), ledakan ini terjadi pada Kamis siang saat kendaraan tersebut mengawal konvoi logistik di jalan antara Tessalit dan Aguelhok.

Sebuah pernyataan dari misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Mali (MINUSMA) mengatakan dua penjaga perdamaian yang terluka telah dibawa ke kota Kidal untuk perawatan. Namun identitas kewarganegaraan penjaga perdamaian belum dipublikasikan.

"Saya mengutuk tindakan terkuat semacam itu, yang satu-satunya tujuannya adalah untuk mengacaukan negara dan membahayakan proses perdamaian yang sedang berlangsung di Mali," kata kepala misi interim Koen Davidese.

Dia mengatakan misi PBB bertekad melakukan semua upaya agar tercipta perdamaian di negara tersebut. Menurut Davidse, serangan mematikan tersebut bisa dianggap sebagai kejahatan perang internasional.

Tidak ada klaim tanggung jawab atas serangan tersebut.

Tapi kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan Alqaidah, seperti Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimeen, sebelumnya telah melakukan serangan di wilayah tersebut. Pada September, tiga penjaga perdamaian dari Bangladesh terbunuh dan lima lainnya terluka parah saat konvoi mereka diserang di wilayah Gao tepat di sebelah selatan Kidal.

Sejak 2013, saat MINUSMA ditempatkan di Mali, ada lebih dari 80 penjaga perdamaian terbunuh, membuat misi tersebut menjadi yang paling mematikan di dunia. Negara-negara tetangga Mali seperti Niger, Chad, Mauritania dan Burkina Faso juga telah memerangi kelompok bersenjata di wilayah Sahel.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Pemilihan Presiden Kenya Diwarnai Protes

Pemilihan presiden di Kenya diwarnai protes warga di Samaria, Kisumu, Kenya, Kamis (26/10).

CB, NAIROBI -- Pemungutan suara ulang untuk memilih presiden Kenya diwarnai protes. Ini menyusul boikot yang dilakukan salah satu kandidat, Raila Odinga. Demonstran membakar ban yang memaksa aparat menembakkan gas air mata.

"Kami mengimbau warga Kenya yang menjunjung tinggi demokrasi dan kadilan untuk berdoa saja dan tetap di rumah," kata Raila Odinga seperti dikutip Aljazirah, Kamis (26/10).

Imbauan Odinga disertai persuasif kepada warga Kenya untuk mengajak penduduk lainnya tidak berpartisipasi dalam pemungutan suara. Dia mengatakan hal itu lantaran menilai voting yang dilakukan penuh dengan kecurangan.

Sebelumnya, pemungutan suara ulang dilakukan menyusul keputusan pengadilan tinggi yang tidak mengakui hasil pemungutan suara yang dilakukan pada 8 Agustus kemarin. Proses voting dinilai penuh dengan kejanggalan dan ilegal.

Pemungutan suara ulang dibuka pukul 06.00 pagi hingga 17.00 waktu setempat. Lebih dari 19 juta warga tercatat sebagai daftar pemilih tetap.

Sementara, hasil jajak pendapat sebelumnya menempatkan kandidat pejawat presiden Uhuru Kenyatta unggul dengan perolehan 54 persen suara. Unggul dibanding pesaingnya Raila Odinga dengan raihan 45 suara.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Penembakan dan Pembakaran Warnai Pemilu Ulang di Kenya

Pemilihan presiden di Kenya diwarnai protes warga di Samaria, Kisumu, Kenya, Kamis (26/10).

CB, KISUMU -- Para pendukung oposisi Kenya bentrok dengan polisi dan membakar barikade-barikade pada Kamis (26/10) untuk menantang legitimasi satu pemilihan yang diulang.

Presiden petahana, Uhuru Kenyatta, diperkirakan akan kembali naik ke tampuk kekuasaan di negara yang memiliki peran penting di bidang ekonomi dan politik di Afrika Timur.
Di Kisumu, kota di bagian barat, kaum muda yang melempar batu bentrok dengan polisi yang melepaskan gas airmata, peluru tajam dan semprotan air. Dilansir Reuters, para kaum muda ini turun ke jalan-jalan setelah pemimpin oposisi Raila Odinga menyerukan boikot terhadap pemilihan tersebut.

Sejauh ini belum ada laporan korban dan Reuters tak menemukan tempat-tempat pemungutan suara buka.

Di Kibera dan Mathare, dua daerah kumuh di Nairobi, polisi anti huru-hara berpatroli. Para pengunjuk rasa membakar barang-barang di Kibera pada pagi. Hampir 50 orang tewas ketika bentrok dengan aparat keamanan sejak pemungutan suara yang sebenarnya pada Agustus.
Dalam pemungutan suara itu Kenyatta menang tetapi dianulir oleh Mahkamah Agung karena ditemukan kesalahan-kesalahan prosedur. Pemilihan itu diperhatikan secara seksama di Afrika Timur, yang bergantung pada Kenya sebagai pusat logistik dan perdagangan, dan di Barat, yang memandang Nairobi benteng terhadap aktivitas kelompok-kelompok militan di Somalia dan konflik sipil di Sudan Selatan dan Burundi.

Sementara ketegangan merebak di beberapa wilayah yang menjadi kubu oposisi, di kawasan-kawasan lain situasi tenang.

Menteri Dalam Negeri Fred Matiang'i mengatakan kepada Citizen TV bahwa tempat-tempat pemungutan suara buka di lebih 90 persen negara itu, termasuk Kiambu, tempat Kenyatta memberikan suaranya.

"Kami meminta mereka (para pemberi suara) untuk memberikan suara dalam jumlah besar," kata Kenyatta setelah memberikan suara. "Kami lelah sebagai negara yang terkendala oleh pemilihan dan saya pikir kini saatnya kita bergerak maju."

Jika beberapa wilayah gagal menyelenggarakan pemilihan-pemilihan, ketakstabilan politik di negara itu yang terpecah karena perbedaan etnis dapat berlangsung lama.

Pada Rabu, Mahkamah Agung dijadwalkan mendengarkan satu perkara yang berusaha menangguhkan pemilihan tetapi tak dapat bersidang setelah lima dari tujuh hakimnya tak muncul.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Satu Orang Tewas dalam Kericuhan Pemilu Ulang di Kenya

Pendukung oposisi melemparkan batu ke Polisi dalam bentrokan di Nairobi, Kenya.

CB, NAIROBI -- Seorang pemuda berusia 19 tahun tewas dalam aksi protes pemungutan suara ulang presiden Kenya. Korban tewas akibat mengalami pendarahan usai tertembus timah panas dibagian paha. Bentrokan tersebut juga melukai puluhan lainnya.

Seperti diwartakan Aljazirah, Kamis (26/10), pemungutan suara ulang presiden Kenya diwarnai bentrokan antara massa dan kepolisian. Aparat lantas menembakan gas air mata untuk membubarkan demonstran.

Bentrokan terjadi tak lama setelah massa menggelar aski di markas salah satu kandidat presiden, Raila Odinga. Pemungutan suara dibuka pukul 06.00 pagi hingga 17.00 waktu setempat. Lebih dari 19 juta warga tercatat sebagai daftar pemilih tetap.

Pemungutan suara ulang dilakukan menyusul keputusan pengadilan tinggi yang tidak mengakui hasil pemungutan suara yang dilakukan pada 8 Agustus kemarin. Proses votinNairobig dinilai penuh dengan kejanggalan dan ilegal.

Hasil tersebut menempatkan kandidat pejawat presiden Uhuru Kenyatta unggul dengan perolehan 54 persen suara. Unggul dibanding pesaingnya, Raila Odinga dengan raihan 45 suara. Massa lantas memprotes hasil tersebut.

Sedikitnya 37 orang tewas dalam demonstrasi menyusul pengumuman hasil pemilihan di Kenya. Tiga di antara korban tewas yaitu anak-anak.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Kenya mengatakan korban tewas disebabkan oleh tindakan polisi yang menggunakan peluru dan tongkat. Di antara korban tewas adalah bayi perempuan berusia enam bulan.

Hampir semua korban kekerasan terbunuh di kubu oposisi di daerah ibu kota, Nairobi, atau bagian barat negara tersebut.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Tillerson: Tidak Ada Tempat untuk Assad di Suriah

JENEWA - Presiden Bashar al-Assad dan keluarganya tidak memiliki peran di masa depan Suriah. Hal itu ditegaskan Sekretaris Negara Amerika Serikat (AS), Rex Tillerson.

Tillerson mengatakan bahwa pemerintah Trump mendukung perundingan perdamaian Jenewa sebagai satu-satunya cara untuk mengakhiri perang enam tahun dan beralih ke transisi politik dan pemilihan.

Ia mengatakan hal itu setelah mengadakan pembicaraan dengan Utusan Khusus PBB untuk Suriah Staffan de Mistura. Sebelumnya de Mistura mengumumkan bahwa perundingan damai yang terhenti antara pemerintah Suriah dan oposisi akan dilanjutkan di Jenewa pada 28 November mendatang.

"Amerika Serikat menginginkan Suriah yang utuh dan bersatu tanpa peran Bashar al-Assad di pemerintahan," kata Tillerson seperti dilansir dari Reuters, Jumat (27/10/2017).

"Ini adalah pandangan kami dan saya telah mengatakan ini berkali-kali juga bahwa kami tidak percaya bahwa ada masa depan bagi rezim Assad dan keluarga Assad. Masa pemerintahan keluarga Assad akan segera berakhir. Satu-satunya masalah adalah bagaimana hal itu harus dilakukan," lanjutnya.

"Ketika pemerintah Trump mulai beroperasi, kami berpendapat bahwa ini bukanlah sebuah prasyarat bahwa Assad pergi sebelum proses peralihan dimulai," tukasnya.

Didukung oleh kekuatan udara Rusia dan milisi yang didukung Iran, Assad tampaknya tidak dapat ditahan secara militer dan bulan lalu sekutu Assad Hizbullah mengumumkan kemenangan dalam perang Suriah.

Pasukan tersebut telah mendorong negara Islam kembali dari sebagian besar wilayah timur Suriah dalam beberapa bulan terakhir. Selama setahun terakhir Hizbullah telah membawa banyak wilayah kantong yang dikuasai pemberontak di sekitar Aleppo, Homs dan Damaskus.

Perundingan gencatan senjata yang ditengahi oleh Rusia, Turki, Iran dan Amerika Serikat di daerah-daerah yang dikuasai pemberontak di Suriah barat telah membebaskan tenaga kerja untuk sekutu-sekutu Assad.

Tillerson menyebut pembahasannya dengan Mistura "berbuah" dan mengatakan bahwa AS akan melanjutkan usahanya untuk mengurangi kekerasan di Suriah".

Dia mengatakan satu-satunya alasan pasukan Assad telah berhasil mengubah arus dalam perang melawan ISIS dan militan lainnya adalah dukungan udara yang di terima dari Rusia.

Tillerson mengatakan Iran, sekutu utama Assad lainnya, seharusnya tidak dipandang telah membuat perbedaan dalam kekalahan ISIS di Suriah.

"Saya tidak melihat Suriah sebagai kemenangan bagi Iran. Saya melihat Iran sebagai gantungan baju. Saya tidak berpikir bahwa Iran harus diberi penghargaan atas kekalahan ISIS di Suriah. Sebaliknya, saya pikir mereka telah memanfaatkan situasi ini," tukasnya.

Credit sindonews.com

Tillerson: Iran Dijatuhi Sanksi Karena Berbuat Jahat

NEW DELHI - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Rex Tillerson mengatakan bahwa sanksi AS terhadap Iran menargetkan "perilaku jahat" negara tersebut, dan ditujukan untuk membantu rakyat Iran menguasai pemerintahan mereka.

"Tindakan AS berusaha untuk membatasi aktivitas destabilisasi Iran lainnya di Timur Tengah, termasuk pengembangan rudal balistik, ekspor senjata ke organisasi terori" dan keterlibatan dalam konflik di Suriah dan Yaman," kata Tillerson, seperti dilansir Al Arabiya pada Kamis (26/10).

"Pertarungan kami bukan dengan rakyat Iran. Ketidaksepakatan kami adalah dengan rezim revolusioner. Kami mengambil tindakan untuk menjatuhkan sanksi kepada rezim tersebut, dan khususnya Garda Revolusi Iran. Ini adalah tujuan kami untuk menolak pembiayaan dan untuk mengganggu aktivitas yang terkait dengan perilaku jahat ini," sambungnya.

Tillerson kemudian menjelaskan bahwa AS berusaha memberi dukungan untuk suara modern di Iran, dalam upaya untuk mewujudkan perubahan dalam pemerintah Iran.

"Kami tahu ada perasaan, dan nilai yang kuat di dalam Iran yang ingin kami promosikan suatu hari orang-orang Iran dapat merebut kembali kendali pemerintah mereka. Mereka hidup di bawah rezim revolusioner yang represif ini, dan kami tidak ingin menyakiti orang-orang Iran. Pertarungan kami bukan dengan rakyat Iran," imbuhnya.

Meski demikian, Tillerson yang berbicara saat melakukan konferensi pers di New Delhi setelah melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri India Sushma Swaraj, Tillerson menuturkan AS tidak akan memblokir kegiatan bisnis India atau sekutu lainnya, dengan Iran.

Credit sindonews.com

AS Jatuhkan Sanksi Baru untuk Iran dan Hizbullah

Ilustrasi. (Reuters/Carlos Barria)

Jakarta, CB -- Dewan Perwakilan Amerika Serikat meloloskan undang-undang tentang penjatuhan sanksi baru untuk Iran dan kelompok Hizbullah.

Sanksi dijatuhkan tak lama setelah Presiden Donald trump menolak mengesahkan kembali kesepakatan nuklir Iran yang ia anggap tak patuh karena terus mengembangkan program peluru kendali.

Seorang sumber di Kongres pada Kamis (26/10) menyebut Dewan Perwakilan saat ini tengah berfokus mencari cara lain untuk menekan Iran, salah satunya yaitu dengan menjatuhkan sanksi terhadap sekutu seperti Hizbullah.

Organisasi politik dan paramiliter itu menyebarkan pengaruh di Libanon dan memainkan peran kunci dalam perang sipil di Suriah.

"Langkah-langkah penting ini memberlakukan sanksi baru untuk mematikan pendanaan Hizbullah sekaligus menjadi tagihan pertanggungjawaban atas kerusakan dan kematian yang diakibatkan kelompok itu," kata Wakil Ketua Komisi Luar Negeri Dewan Perwakilan Ed Royce sebagaimana dikutip Reuters.

Melalui undang-undang tersebut, AS menjatuhkan sanksi karena Iran dan Hizbullah dianggap telah menggunakan warga sipil sebagai tameng hidup dalam peperangan di Timur Tengah.

Sanksi tersebut juga menyasar seluruh pihak dan entitas lain yang dianggap memasok senjata dan bantuan lain bagi Hizbullah. Undang-undang itu juga menyepakati sebuah resolusi yang mendesak Uni Eropa untuk memasukan Hizbullah dalam daftar teroris.

Ketiga sanksi itu disetujui dengan suara bulat pada Rabu (25/10). Parlemen juga berencana melakukan voting terhadap undang-undang lain berisikan sanksi tambahan bagi Iran terkait program peluru kendalinya.

Sejak pemerintahan Trump berkuasa, AS kembali bersikap keras terhadap Iran yang selama ini dianggap menjadi ancaman karena ideologi dan senjata nuklirnya.

Trump bahkan mengambil risiko membatalkan kesepakatan nuklir Iran yang telah disepakati pemerintahan Barack Obama pada 2015 lalu karena menganggap perjanjian itu menjadi salah satu langkah terburuk AS dalam sejarah.
Awal Oktober lalu, Washington bahkan menawarkan hadiah senilai jutaan dolar bagi dua pejabat pemerintah yang dapat mengembangkan strategi untuk membendung pengaruh Iran yang terus berkembang di kawasan.

Namun, sejumlah pihak menganggap AS bakal kesulitan mendapatkan dukungan internasional untuk melawan Hizbullah yang selama ini memiliki pengaruh politik cukup besar di Libanon.

Hizbullah juga dikenal banyak memberikan bantuan dan layanan sosial terhadap masyarakat di negara yang berbatasan langsung dengan Suriah dan Israel itu.

Credit cnnindonesia.com