Belasan Tewas Akibat Bom di Mahkamah Agung Afghanistan

 

 

Suasana pasca-serangan Juli 2016. Bom bunuh diri kerap melanda Afghanistan, dua tahun setelah misi NATO berakhir. (REUTERS/Mohammad Ismail)

 

Jakarta, CB -- Sebanyak 19 orang tewas akibat serangan bom bunuh diri di Mahkamah Agung Afghanistan, Selasa (7/2). Ini adalah serangan kedua yang mengincar institusi pemerintah dalam waktu kurang dari satu bulan.

Juru Bicara Menteri Dalam Negeri Najibullah Danish mengatakan kepada AFP, pelaku yang berjalan kaki meledakan bom di lapangan parkir ketika pegawai hendak menaiki bus untuk pulang bekerja.

Sementara jumlah korban dinyatakan oleh Juru Bicara Kementerian Keseharatan Waheed Majroh. Ada 41 orang korban luka, di luar belasan korban tewas, termasuk perempuan dan anak-anak.

Polisi langsung memblokir jalan di sekitar kompleks bangunan tersebut ketika keluarga korban yang panik mulai berkerumun di lokasi, seiring tibanya ambulans dan pemadam kebakaran.

Kompleks tersebut berada di jalan yang menghubungkan bandara internasional Kabul ke Kedutaan Besar Amerika Serikat.

Bulan lalu, serangan ganda yang diklaim oleh Taliban menyerang pegawai yang pulang dari parlemen di Kabul, menewaskan 30 orang dan melukai 80 lainnya.

Serangan ini menunjukkan situasi keamanan yang semakin memburuk di Afghanistan, di mana pasukan setempat kesulitan memerangi Taliban, Al Qaidah dan ISIS, dua tahun setelah NATO menyelesaikan misinya di negara tersebut.

Pada Senin, PBB menyatakan jumlah korban sipil di Afghanistan sepanjang 2016 mencapai rekor tertinggi, yakni 11.500 orang tewas atau terluka.



Credit  CNN Indonesia

Singapura akan teruskan program wajib militer

 

Singapura (CB - Singapura akan meneruskan program wajib militernya karena pihaknya tidak dapat bergantung pada bantuan orang lain di tengah dunia yang tidak pasti, kata Menteri Pertahanan Ng Eng Hen pada Selasa.

Ng Eng Hen mengatakan wajib militer sangat penting, terutama untuk negara-negara lebih kecil seperti Singapura, dan mereka yang menghapuskan program tersebut akhirnya menyesali keputusan mereka.

Salah satunya adalah Lithuania, yang menghentikan program wajib militer setelah Perang Dingin berakhir, kata menteri pertahanan itu.

"Namun, bukannya tercipta stabilitas, malah terjadi aneksasi Crimea dan masalah di Ukraina hampir dua dekade kemudian," ungkap Ng dalam sambutan kepada para kadet pada hari jadi ke-50 Tentara Nasional (National Service/NS).

"Saat ini, Lithuania ingin memulai kembali program NS di tengah agresi berani, tapi mendapati hampir tidak mungkin membangun militer yang kuat ketika mereka sangat membutuhkannya."

Ng juga menyebutkan Kuwait, yang harus bergantung pada pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat untuk memukul mundur pasukan Irak yang menginvasi pada 1990.

"Singapura tidak bisa bergantung pada orang lain untuk menyelamatkannya jika kita terjebak dalam situasi serupa," katanya.

Singapura, yang dikelilingi tetangga yang jauh lebih besar, mengumumkan draf program wajib militer pada 1967, dua tahun setelah berpisah dari Malaysia.

Laki-laki berbadan sehat berhak mengikuti program itu begitu mereka berusia 18 tahun.

Militer Singapura termasuk yang memiliki persenjataan terbaik di Asia, dengan gudang yang mencakup kapal selam, pesawat tempur F-15 dan F-16 dan helikopter serang Apache, demikian AFP.



Credit  antaranews.com

Iran dan China kompak menantang Donald Trump dengan pamer senjata

 

Misil balistik dengan panduan-teliti baru milik Iran diluncurkan di wilayah tak diketahu. (REUTERS/farsnews.com/Handout via Reuters )

Dan hanya perlu tujuh menit bagi peluru kendali Iran untuk menghajar Tel Aviv

Jakarta (CB) - China dan Iran, dua negara yang dikelaskan sebagai musuh Amerika oleh Presiden Donald Trump, membalas omongan bermusuhan Trump dengan unjuk kekuatan lewat latihan militer di kawasannya masing-masing.

Iran menggelar latihan militer dan sekaligus pamer senjata barunya yang disebut para pemimpinnya akan memperkuat pertahanan negara itu, sedangkan China menguji coba peluru kendali terbarunya menyusul sentilan Trump di Twitter atas manuver China di Laut China Selatan.

Menteri Pertahanan Iran Brigjen Hossein Dehqan mempertontonkan senjata baru Iran, termasuk peluru kendali, peluncur granat dan pistol. Senjata-senjata ini akan meningkatkan kemampuan militer Iran dalam pertempuran individual dan pertahanan udara, kata Dehqan kepada Kantor Berita Tasnim.

Iran juga memperingatkan jika diserang maka peluru kendali-peluru kendalinya akan menghajar Armada Kelima AS yang berbasis di Bahrain, instalasi-instalasi militer AS di Samudera Hindia dan ibu kota Israel, Tel Aviv.

"Titik-titik ini ada dalam jangkauan tembak sistem peluru kendali Iran, dan semuanya akan rata dengan tanah jika musuh berbuat salah," kata Mojtaba Zonour, anggota Komisi Keamanan Nasional dan Luar Negeri Parlemen Iran. "Dan hanya perlu tujuh menit bagi peluru kendali Iran untuk menghajar Tel Aviv."

Sementara itu, China mengujicoba peluru kendali berkepala nuklir yang berjangkauan 600 mil yang bisa menyasar Taiwan, Korea dan Jepang, selain kapal-kapal yang bergerak di lautan.

Peluru kendali DF-16 ini diluncurkan dari peluncur bergerak yang membuatnya sulit dihancurkan sebelum meluncurkan rudalnya. Peluru kendali ini dirancang untuk memperluas kemampuan laut militer China.

Uji coba ini dilakukan setelah Trump menganggap China sebagai ancaman. Trump memang langsung memberikan sinyal bermusuhan kepada China dengan menerima telepon dari Presiden Taiwan, menyatakan AS tak terikat dengan kebijakan "Satu China", dan menuduh China sengaja mendevaluasi Yuan untuk memukul produk-produk impor dari AS, demikian USA Today.





Credit  antaranews.com

Suriah dituding eksekusi gantung massal ribuan tahanan

 

Seorang pria menggendong anak perempuan yang terluka di situs yang rusak setelah terkena serangan udara dua kali di lingkungan yang dikendalikan pemberontak, Bab al-Nairab, Aleppo, Suriah, Sabtu (27/08/2016). (REUTERS/Abdalrhman Ismail)

 

Beirut (CB) - Pemerintah Suriah telah mengeksekusi ribuan tahanan dengan cara menggantung secara massal, selain menyiksa secara sistematis para tahanan di sebuah penjara militer dekat Damaskus, kata Amnesti Internasional seperti dikutip Reuters.

Amnesti Internasional menyatakan eksekusi massal itu terjadi antara 2011 sampai 2015, namun kemungkinan besar masih terus terjadi dan bisa dikategorikan kejahatan perang. Amnesti Internasional menyeru PBB untuk menyelidikinya.

Pemerintah Suriah dan Presiden Bashar al-Assad sudah membantah tudingan serupa melakukan penyiksaan dan pembunuhan tanpa peradilan yang mereka lakukan selama perang saudara yang sudah merenggut ratusan ribu nyawa itu.

Amnesti Internasional menyatakan rata-rata 20-50 orang digantung setiap minggu di penjara Sednaya sebelah utara Damaskus. Antara 5.000 sampai 13.000 orang dieksekusi di Sednaya dalam jangka waktu empat tahun setelah demonstrasi rakyat Suriah berubah menjadi perang saudara, kata Amnesti Internasional.

"Para korban kebanyakan warga sipil yang dianggap menentang pemerintah," tulis Amnesti Internasional. "Banyak tahanan di Penjara Militer Sednaya dibunuh setelah disiksa dan secara sistematis tidak diberi makan, air, obat-obatan dan layanan kesehatan."

Menurut Amnesti, para tahanan yang termasuk di dalamnya tentara yang dianggap tidak setia atau rakyat yang dianggap terlibat kerusuhan, disidang dalam peradilan militer dan kadang-kadang dipaksa memberi pengakuan setelah disiksa terlebih dahulu.

Amnesti meneruskan, eksekusi itu dilakukan secara rahasia dan mereka yang dibunuh kemudian dikuburkan dalam kuburan massal di luar Damaskus dan keluarga tahanan yang dibunuh itu tidak pernah diberi tahu nasib anggota keluarganya itu.

Laporan Amnesti Internasional ini didasarkan kepada wawancara terhadap 84 saksi, termasuk bekas sipir dan petugas penjara, tahanan, hakim dan pengacara, selain para pakar tahanan di Suriah.

"Para penyokong Suriah, khususnya Rusia, yang memiliki kursi permanen dalam Dewan Keamanan PBB, serta Iran, harus mengutuk eksekusi ekstrajudisial dan kebijakan eksterminasi negara Suriah ini, dan memakai kekuatan mereka untuk mengakhiri praktik Suriah itu," kata Amnesti Internasional.




Credit  antaranews.com

PBB dan Uni Eropa kutuk pengesahan pemukiman Israel di wilayah Palestina

PBB (en.wikipedia.org)

Brussel/Perserikatan Bangsa-bangsa (CB) - Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-bangsa pada Selasa mengeluarkan kecaman terhadap langkah Israel untuk mengesahkan pemukiman ribuan rumah di tanah Palestina yang diduduki Israel di Tepi Barat.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini mengatakan bahwa undang-undang soal pengesahan pemukiman itu, jika diterapkan, berbahaya dan melewati batas.

"Pembangunan permukiman seperti itu akan menghambat perdamaian dan mengancam masa depan penyelesaian dua-negara," katanya.

Mogherini menggarisbawahi bahwa Uni Eropa menganggap pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki Israel sebagai tindakan ilegal.

Dua minggu setelah Donald Trump dilantik sebagai presiden Amerika Serikat, parlemen Israel mengesahkan undang-undang perizinan perumahan tersebut.

Trump telah menunjukkan pendekatan lebih lunak terhadap masalah pembangunan permukiman Israel dibandingkan pemerintahan sebelumnya.

Israel telah memberikan izin bagi pembangunan 4.000 rumah di tanah pribadi Palestina.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan tindakan Israel tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan akan menyebabkan konsekuensi hukum bagi Israel.

"Sekretaris Jenderal menekankan agar (Israel) menghindari tindakan-tindakan yang bisa mengacaukan penyelesaian dua-negara (pada konflik Israel-Palestina, red)," kata juru bicara Guterres, Stephane Dujarric dalam pernyataan.

Presiden Prancis Francois Hollande juga menyatakan kecaman. Ia mengatakan pemberian izin pemukiman itu akan membuka jalan bagi tindakan pencaplokan terhadap wilayah-wilayah Palestina yang diduduki Israel.

"Seharusnya Israel dan pemerintahannya bisa mengubah undang-undang ini," kata Hollande dalam acara jumpa pers setelah ia melakukan pertemuan dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

Abbas menyebut undang-undang perizinan itu sebagai serangan terhadap rakyat Palestina. Para pemimpin Palestina lainnya menganggap pengesahan pemukiman sebagai pukulan terhadap keinginan untuk mendirikan negara.

Sebagian besar negara menganggap pemukiman, yang dibangun di atas tanah yang dicaplok Israel saat Perang Timur Tengah 1967, sebagai tindakan ilegal. Tindakan itu juga dilihat sebagai penghalang bagi perdamaian dan langkah yang membuyarkan harapan Palestina untuk mendirikan negara di wilayah Tepi Barat, Jerusalem dan Jalur Gaza.





Credit  antaranews.com

Palestina Serukan Dunia Internasional Hukum Israel

Palestina mendesak dunia internasional untuk menjatuhkan hukuman kepada Israel. Foto/Istimewa

YERUSALEM - Pejabat senior Palestina telah menyerukan masyarakat internasional untuk menghukum Israel atas undang-undang baru yang kontroversial. Undang-undan baru tersebut melegalkan pembangunan ribuan rumah di atas tanah pribadi Palestina.

 
"Tidak ada yang bisa melegalkan pencurian tanah Palestina. Pembangunan permukiman adalah kejahatan, membangun permukiman melawan semua hukum internasional," kata Menteri Pariwisata dan Barang Antik Palestina, Rula Ma'ayah.

"Saya pikir sudah waktunya sekarang bagi masyarakat internasional untuk bertindak konkret menghentikan Israel dari kejahatan ini," imbuhnya seperti dikutip dari laman The Guardian, Selasa (7/2/2017).

Sementara juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rdeneh mengatakan, hukum tidak dapat merima dan mendesak masyarakat internasional untuk bertindak segera. "Ini adalah eskalasi yang hanya akan menyebabkan lebih banyak ketidakstabilan dan kekacauan," katanya.

Masyarakat internasional telah lama menganggap semua permukiman Yahudi ilegal. Pandangan ini diperkuat oleh resolusi Dewan Keamanan PBB pada bulan Desember lalu. Tapi para ahli menyatakan bahwa undang-undang Israel yang baru berjalan satu langkah signifikan bahkan dari pendudukan militer Israel 50 tahun.

Credit  sindonews.com

Mengenal Kapal Selam Nuklir Andalan Perancis

 

Dilihat dari menara Conning, "The Vigilant" kapal selam nuklir yang berada di pangkalan militer di dekat Brest, Perancis Barat, 2 Februari 2017. Kapal selam ini disebut sebagai Sous-marin Nucléaire Lanceur d'Engins (SNLE). REUTERS

 

Seorang anggota awak berada berdiri di dalam lambung kapal selam nukir Triumphant “Le Vigilant” di pangkalan militer l'Ile Longue di Brest, Perancis Barat, 2 Februari 2017. Triumphant “Le Vigilant” merupakan kapal selam startegis milik AL Prancis yang membawa rudal balistik nuklir (Submarine-Launched Ballistic Missile/SLBM). REUTERS

 

Seorang awak kapal selam nukir Triumphant “Le Vigilant” melihat sebuah monitor simulator rudal balistik di Brest, Perancis Barat, 2 Februari 2017. Kapal selam nuklir kelas Triumphant dirancang dan dibangun oleh DCN (Direction des Constructions Navales) di galangan Cherbourg pada antara tahun 1994 dan 2008. REUTERS

 

Seorang awak kapal selam nukir Triumphant “Le Vigilant” mempelajari simulator rudal balistik di Brest, Perancis Barat, 2 Februari 2017. Triumphant merupakan kapal selam yang sangat powerfull dibandingkan dengan kapal selam sejenisnya milik negara lain. REUTERS

 

Seorang anggota kru naik tangga di dalam lambung kapal selam nuklir Triumphant “Le Vigilant” di pangkalan militer l'Ile Longue di dekat Brest, Perancis Barat, 2 Februari 2017. Kapal selam nuklir Triumphant “Le Vigilant” membawa rudal balistik M51 dengan 12 kepala nuklir independen dan menjangkau sasaran sejauh 8.000 km. REUTERS

 

Seorang anggota kru naik tangga di dalam lambung kapal selam nuklir Triumphant “Le Vigilant” di pangkalan militer l'Ile Longue di dekat Brest, Perancis Barat, 2 Februari 2017. Kapal selam ini dapat menghancurkan target dengan rudal balistik yang dibawanya secara presisi. REUTERS

Credit  tempo.cos

Mengenal Pandur II 8x8, Kendaraan Tempur Lapis Baja

 

Situs militer IHS Janes, edisi 1 Jakarta 2017, menulis bahwa Kementerian Pertahanan Republik Ceko menandatangani kontrak pembelian Armoured Personnel Carrier (APC) dengan Tatra Defence Vehicle. Kontrak senilai hampir 1,1 triliun rupiah ini untuk pengadaan 20 Pandur II 8x8 versi khusus. tanks-encyclopedia.com

 

APC Pandur II dikembangkan oleh Steyr-Daimler-Puch, Austria, anak perusahaan General Dynamics, Ceko. Selain sebagai kendaraan pengangkut pasukan, Pandur II dapat dijadikan kendaraan komando peleton, kendaraan komando bataliyon, kendaraan lapis baja amphibi, kendaraan dengan senjata anti tank, ambulans, dan kendaraan latihan. wikipedia.org

 

Austria memesan 260 Pandur II 8x8, kemudian 94 dibatalkan, pada 2005. Republik Czech awalnya memesan 199 Pandur II 8x8, kemudian dikurangi menjadi 107, pada 2006. Tatra Defence Vehicle, yang mendapat hak perakitan Pandur, akan membuat enam Pandur dengan konfigurasi kendaraan kontrol dan komando, dan 14 Pandur konfigurasi komunikasi untuk Ceko. army.cz

 

Pandur II 8x8 dapat dilengkapi dengan turret meriam 105 yang yang dapat melacak target secara otomatis, sistem penembakan siang dan malam, buatan General Dynamics Land Systems. Pandur II 8x8 juga dapat dilengkapi dengan meriam Mauser 30 mm dan senjata mesin co-axial 7,62mm. army.cz

 

Excalibur Army, yang mendapatkan hak untuk memproduksi dan MRO khusus untuk Angkatan Darat Ceko, Eropa Timur, serta negara-negara Asia, menawarkan Pandur II 8x8 kepada Indonesia. Penawaran ini diajukan pada Indo Defence 2016, yang berlangsung di Jakarta, November 2016. army.cz

 

APC Pandur II 8x8 dapat membawa 14 orang. Ruang kru dilengkapi dengan sirkulasi udara, sistem proteksi NBC dan deteksi kebakaran serta pemadaman secara otomatis. Pasukan dapat masuk dan keluar dengan cepat dari dua pintu di belakang. Lantai Pandur II 8x8 untuk Republik Ceko berbentuk V, untuk mengurangi efek ledakan ranjau. army.cz

Credit  tempo.co

Riyadh Dilaporkan Dihantam Rudal Balistik Houthi Yaman

Kelompok pemberontak Houthi di Yaman klaim menyerang pangkalan militer Saudi di Riyadh dengan rudal balistik Scud pada Minggu malam (5/2/2017). Foto / REUTERS

RIYADH - Sebuah pangkalan militer di Riyadh, Arab Saudi, dilaporkan dihantam rudal balistik yang ditembakkan kelompok pemberontak Houthi di Yaman, pada Minggu malam. Hingga saat ini (6/2/2017) belum ada laporan perihal korban jiwa maupun kerusakan.

Kelompok Houthi mengonfirmasi serangan rudal balistik berpresisi itu. Menurut kelompok pemberontak Yaman tersebut, serangan rudal mereka menghantam basis militer Saudi yang berjarak 40 km sebelah barat dari pusat Kota Riyadh.

Namun, Kementerian Pertahanan Saudi seperti dikutip AlAraby, belum mengomentari klaim serangan rudal kelompok Houthi tersebut. Meski demikian, sejumlah warga lokal melalui Twitter melaporkan bahwa bahwa serangan rudal itu menghantam sebuah kamp militer yang terletak di sebelah barat al-Mazahimiyah, sebuah wilayah di dekat pusat Kota Riyadh.

Para pemberontak Houthi mengumumkan bahwa peluncuran rudal balistik jenis Scud berlangsung sekitar pukul 20.00 malam waktu Riyadh.

Kantor berita Saba mengutip seorang juru bicara Houthi mengumumkan serangan rudal balistik jarak jauh mereka sukses.

”Kami menekankan bahwa Ibu Kota Arab Saudi sekarang di kisaran rudal dan, Insya Allah, apa yang akan datang akan lebih besar,” kata kelompok Houthi dalam sebuah pernyataan.

Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Mohammad bin Salman sedang melakukan pertemuan dengan Presiden Yaman Abed Rabbo Mansour Hadi saat serangan rudal terjadi.

Ini adalah serangan rudal balistik Scud kedua oleh kelompok Houthi yang menyasar wilayah Saudi. Sebelumnya, kelompok itu menyerang wilayah Saudi dengan rudal serupa tapi rudal berhasil dicegat dan dihancurkan.




Credit  sindonews.com

Iran Sesumbar Rudalnya Butuh 7 Menit untuk Hantam Ibu Kota Israel

 

Rudal jarak jauh S-200 Iran saat diuji tembak di kota pelabuhan Bushehr, kawasan Teluk Persia, Iran. Foto uji tembak rudal ini dirilis media Pemerintah Iran 29 Desember 2016. Foto / ISNA / Amir Kholousi

 

TEHERAN - Seorang pejabat pemerintah senior Iran, Motjaba Zonour, sesumbar bahwa rudal Teheran hanya butuh waktu tujuh menit untuk menghantam Tel Aviv, Ibu Kota Israel. Menurutnya, Iran dengan cepat akan menyerang Israel jika Amerika Serikat (AS) berani melakukan serangan militer terhadap Teheran.

Mojtaba Zonour adalah anggota Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran. Dia juga mantan pejabat Korps Pengawal Revolusi Islam.

Zonour mengatakan Teheran akan menyerang kota pesisir Israel dan meratakan pangkalan militer AS di Bahrain jika “musuh” membuat kesalahan terhadap Iran. ”Dan hanya tujuh menit yang dibutuhkan bagi rudal Iran untuk menghantam Tel Aviv,” katanya, seperti dikutip Times of Israel, semalam (5/2/2017).

Komentar Zonour muncul saat militer Garda Revolusi menguji tembak rudal dan sistem radarnya. Latihan itu berlangsung di sebuah kawasan seluas 35.000 kilometer persegi di Provinsi Semnan, Iran utara.

Iran semakin berani menguji tembak rudalnya setelah pemerintahan Presiden AS Donald Trump menjatuhkan sanksi terbaru terhadap Iran. Sanksi AS ini sejatinya sebagai respons atas uji tembak rudal balistik Iran sebelumnya. Sanksi AS ini menargetkan lebih dari dua lusin tokoh dan perusahaan Iran yang dituding mendukung program rudal Iran.

Pada hari Sabtu pekan lalu, para pejabat senior Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengeluarkan peringatan keras terhadap AS. Salah satunya, Jenderal Amir Ali Hajizadeh, Kepala Divisi Udara IRGC. ”Jika musuh membuat kesalahan, rudal menderu kami akan jatuh ke mereka,” katanya.



Credit  sindonews.com

Wapres AS Peringatkan Iran: Jangan Uji Trump, Pikir Dua Kali untuk Perang

 

Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence memperingatkan Iran untuk tidak menguji tekad Presiden Donald Trump. Foto / REUTERS / Jonathan Ernst

 

WASHINGTON - Wakil Presiden (Wapres) Amerika Serikat (AS) Mike Pence memperingatkan Iran untuk tidak menguji tekad Presiden Donald Trump. Wapres Pence menilai kesepakatan nuklir Iran dengan enam negara kekuatan dunia pada 2015 merupakan kesepakatan mengerikan.

“Jangan menguji tekad Presiden (Trump),” kata Pence. “Iran harus berpikir dua kali soal permusuhan lanjutan dan tindakan mereka untuk berperang,” lanjut Wapres Pence.

Komentar wakil Trump itu muncul dalam wawancaranya dengan penyiar ABC News, George Stephanopoulos, pada hari Minggu. Wapres Pence ditanya soal kenekatan Iran menguji tembak rudal balistik dan memberikan dukungan untuk kelompok pemberontak di Yaman.

“Presiden (Trump) mengatakan segala sesuatu ada di meja,” kata Pence mengacu pada semua opsi yang diambil AS terhadap Iran, tak terkecuali opsi aksi militer atau perang.



Pemerintah Presiden Trump sudah menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran sebagai respons atas uji tembak rudal balistik. Sanksi itu ditujukan pada 13 individu dan 12 entitas Iran yang dianggap sebagai pendukung program rudal Teheran. Hukuman dari Trump itu membuat mereka yang terkena sanksi tidak dapat mengakses sistem keuangan AS atau kesepakatan dengan perusahaan AS.

”Iran harus berdiri pada dasarnya untuk bekerja dengan masyarakat dunia. Tapi sebaliknya, apa yang kita lihat adalah perilaku semacam ini, berperang dan bermusuhan, perilaku menantang masyarakat dunia,” kata Pence, yang dikutip Senin (6/2/2017).

“Presiden (Trump),  saya dan administrasi kami berpikir bahwa kesepakatan (nuklir Iran) mengerikan,” ujar Pence. ”Kami mengevaluasi (apa yang harus dilakukan berikutnya) saat kita bicara.”




Credit  international.sindonews.com

Suku Rohingya Alami Politik Apartheid

 

Anak-anak mendaur ulang barang dari reruntuhan pasar yang dibakar di sebuah desa Rohingya luar Maugndaw di negara bagian Rakhine, Myanmar, 27 Oktober 2016. Gambar diambil tanggal 27 Oktober 2016.

 

CB, RAKHINE -- Suku Rohingya tinggal di Myanmar yang mayoritas penduduknya beragama Buddha. Mereka tinggal di Rakhine di wilayah utara. Mereka hidup dalam kondisi yang menyedihkan seperti kondisi era politik apartheid zaman dahulu di Afrika Selatan.

Seperti dilansi Aljazirah, Sabtu, (4/2) hingga saat ini Yangon tak mengakuiRohingya sebagai etnik minoritas mereka. Yangon menyebut suku Rohingya sebagai migran ilegal yang berasal dari Bangladesh. Padahal banyak suku Rohingya yang hidup di Myanmar dari generasi ke generasi.

Investigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar sendiri tak menunjukkan jika pasukan keamanan Myanmar melakukanoperasi pemusnahan suku Rohingya. Meskipun faktanya mereka melakukan pemusnahan terhadap suku Rohingya dan buktinya sudah tersebar ke seluruh dunia lewat berbagai media.

Saat ini terdapat66 ribu suku Rohingya melarikan diri dari Rakhine menuju Bangladesh sejak pasukan keamanan melakukan operasi balas dendam karena pos polisi di perbataaan diserang pada 9 Oktober lalu.

Menurut data lembaga kemanusiaan PBB baru-baru ini, jumlah pengungsi Rohingya ke Bangladesh mencapai69 ribu orang. Ini menunjukkan adanya gelombang pengungsian yang dilakukan terus-menerus ke Bangladesh.

Seperti dilansir Independent, bayi dan anak-anak digorok dengan pisau selama kampanye militer pasukan keamanan Myanmar. Ini merupakan laporan PBB yang isinya mengerikan. Bayi berusia delapan bulan, lima tahun, dan enam tahun dilaporkan dibunuh dengan cara ditusuk sampai mati di rumah mereka selama operasi pemusnahan suku Rohingya.

Laporan PBB mengenai kondisi mengerikan suku Rohingya diterbitkan di Jenewa, setelah para investigator mengumpulkan testimoni dari para korban dan saksi suku Rohingya yang melarikan diri dari Rakhine ke Bangladesh.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Menhan AS: Iran Sponsor Terorisme Terbesar

 

Menteri Pertahanan AS, James Mattis.

 

CB, WASHINGTON -- Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran terus meningkat. Hal ini terjadi menyusul uji coba rudal balistik yang dilakukan oleh Iran. Uji coba itu disusul dengan sanksi baru yang kemudian dijatuhkan oleh Negeri Paman Sam.
Menteri Pertahanan AS James Mattis mengatakan pada Sabtu (4/2), bahwa salah satu negara di Timur Tengah itu merupakan sponsor terorisme terbesar di dunia.

"Iran adalah negara pendukung tunggal sekaligus terbesar untuk berbagai kejahatan terorisme di dunia," ujar Mattis dalam sebuah pernyataan seperti dilansir CNN, Ahad (5/2).

Pria yang dikenal dengan julukan 'Mad Dog' itu juga menuturkan bahwa langkah untuk menangani kesalahan Iran segera dilakukan oleh AS.
Bersama dengan sejumlah negara lainnya, Negeri Paman Sam akan bekerja sama untuk memberi peringatan atau melakukan tindakan lain yang dirasa perlu.

 "Kami memiliki tanggung jawab bersama dengan sejumlah negara lain untuk menangani Iran dalam hal ini dan tidak sedikitpun mengabaikannya," jelas Mattis.


Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Bisnis Kilang Minyak di AS Terancam Bangkrut

Kilang minyak/ilustrasi

 

CB, JAKARTA -- Permintaan bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan bermotor di Amerika Serikat terus mengalami penurunan sejak lima tahun terakhir. Hal tersebut memicu kekhawatiran pendapatan perusahaan kilang di negeri Paman Sam pada tahun ini bakal lebih buruk dari performa suram tahun lalu.
Badan Informasi Energi AS (EIA) pada awal bulan ini merilis data satu bulan terakhir, rata-rata pasokan bensin di negara tersebut hanya 8,2 juta barel per hari. Angka tersebut merupakan yang terendah sejak 2012.
Para pelaku bisnis terus memantau permintaan bensin karena menyumbang 10 persen dari konsumsi global. "Jika permintaan menurun berdasarkan data, maka akan menjadi masalah untuk bisnis kilang ini," kata analis kilang Wood Mackenzie, dikutip dari Reuters, Senin (6/2).
Sejak 2012 pemakaian bensin di AS berkembang setiap tahun. Di sisi lain muncul kekhawtiran permintaan menurun di tengah pertumbuhan mobil hemat bahan bakar.
Jajaran eksekutif di perusahaan kilang AS, Marathon Petroleum Corp, Phillips 66 and Valero Energy Corp mengakui volume musiman melemah dari prediksi penghasilan pekan terkahir ini. Namun mereka megantisipasi hal tersebut.
"Meskipun kami melihat kelemahan yang tidak biasa dalam permintaan produk olahan pada Januari, kami  berharap pertumbuhan ekonomi yang solid akan terus mendukung," ujar CEO Marathon, Gary Heminger.
Perusahaan kilang terbesar di AS, Valero melaporkan laba bersih pada 2016 sebesar 2,3 miliar dolar AS, terendah sejak 2012. Sementara Marathon memiliki laba bersih sebesar 1,2 miliar As, terendah dalam lima tahun terakhir.


Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Dirut dan Wadirut Pertamina Dicopot, Ini Penjelasan Lengkap Rini

 

 

Foto: Ardan Adhi Chandra

Jakarta - Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang diberhentikan dari posisi Direktur Utama (Dirut) dan Wakil Dirut (Wadirut) PT Pertamina (Persero). Menurut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, keputusan ini sudah dipertimbangkan secara matang dan direstui Presiden Joko Widodo.

Lantas, kenapa kedua pucuk pimpinan perusahaan migas pelat merah itu diberhentikan? Berikut penjelasan lengkap Rini dalam tanya jawab saat jumpa pers di Kementerian BUMN, Jumat (3/2/2017).

Kenapa AD/ART disetujui Kementerian BUMN?

Oh waktu itu memang dasar prosesnya Dewan Komisaris itu dari waktu ke waktu sudah melakukan analisa mengenai Pertamina. Dan akhir Agustus itu Dewan Komisaris memberikan usulan kepada kami bahwa perlu adanya Wadirut, mengingat tanggung jawabnya Pertamina sangat besar di tahun mendatang. Terutama kita juga mendorong Pertamina implementasikan satu harga. Kedua, ada proyek-proyek besar yang belum pernah Pertamina mempunyai tugas untuk investasi di beberapa proyek-proyek besar. Pada saat yang sama, yaitu revitalisasi kilang Cilacap dan penambahan kapasitas, kemudian Balikpapan, Dumai kemudian juga dan GRR yang ada di Tuban.

Selain itu kita juga mendorong bagaimana optimasi TPPI yang sudah diambil alih. Selain itu kita juga terus mendorong meningkatkan kemampuan mendapatkan sumur-sumur di luar Indonesia, mengingat sumur di Indonesia itu kapasitasnya makin berkurang. Padahal kita punya komitmen agar Indonesia itu mempunyai kemampuan kemandirian energi. Sehingga kita harus cari potensi sumber minyak di tempat lain.

Berdasarkan itu, kemudian Komisaris menulis surat kepada kami dibutuhkan posisi Wadirut dan tambahan direksi dan kami memakai independent consultant untuk menganalisa. Dan memang mereka mengusulkan juga karena ada beberapa benchmark mereka di luar, dan kami sbg pemegang saham melakukan itu dan memutuskan menerima usulan komisaris dan memutuskan adanya Wadirut dan tambahan direksi.

Tapi dalam perjalanannya, kita lihat baru beberapa bulan ternyata ada permasalahan kepemimpinan. Dewan Komisaris komunikasi dan beberapa kali rapat dan terakhir melakukan interview kepada semua direksi, dirut, Wadirut dan kemarin mereka memberikan usulan bahwa masalah kepemimpinan ini sudah akut sehingga bisa men-divergise kestabilan dari Pertamina. Kan pertamina itu salah satu BUMN yang paling penting, dalam aset nomor 4, pinjaman luar negeri juga cukup besar, dan tanggung jawabnya untuk distribusi BBM itu kan sangat penting.

Oleh karena itu, atas usulan itu kemarin saya melapor kepada Presiden, kemudian Bapak Presiden menginstruksikan kepada saya ya sudah lakukan. Jadi, makanya tadi malam saya menandatangani yang hari ini dilakukan oleh Pak Gatot (Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN, Gatot Trihargo), dan tadi malam saya tandatangani pemberhentian dua direksi Pertamina, yaitu Dirut dan Wadirut.

Dengan pemberhentian dua itu maka Dewan Komisaris harus rapat untuk menentukan pejabat sementara. Nah pejabat sementara itu tadi mereka rapat dan bahwa diputuskan Ibu Yenni Andayani (Direktur Gas dan Energi Baru Terbarukan), karena mereka melihatnya ini Ibu Yenni sudah senior dari jabatan dan termasuk direktur yang 2014 dia masuk, dan juga karirnya di sana terus, jadi Dewan Komisaris memilih Ibu Yenni. Dan prosesnya adalah bahwa pejabat sementara ini 30 hari, kemudian Dewan Komisaris nanti akan memberikan usulan kepada pemegang saham, dan kami akan konsultasikan dengan bapak presiden.

Apa Pertimbangan Pak Presiden kemudian memberi keputusan oke?

Pada dasarnya usulan dari Dewan Komisaris. Bahwa ada masalah kepemimpinan, dan beliau juga melihat ada banyak tulisan di koran mengenai permasalahan kepemimpinan ini, dan beliau sepakat bahwa keadaan ini membahayakan Pertamina. Dengan ada kepemimpinan ini, tidak ada atau dua kepemimpinan membuat situasi tidak stabil untuk Pertamina. Padahal Pertamina itu membutuhkan kestabilan. Jadi memang kita harapkan Dewan Komisaris dalam memilih Bu Yenni meyakini bahwa kestabilan 30 hari ini sangat penting, dan Dewan Komisaris memastikan.

Usulan datang dari Dewan Komisaris, apa ada usulan selain tadi?
Pada dasarnya Dewan Komisaris merasa bahwa mungkin dengan sistem Dirut dan Wadirut ini juga tidak tepat. Oleh karena itu, pada saat yang sama posisi Wadirut dihilangkan itu saja. Sedangkan memang kemudian memang belum ada usulan untuk pengganti karena memang harus ada prosesnya.

Wadirut kosong?
Iya, wadirutnya hilang. Nantinya tetap satu dirut dengan direktur-direktur. Pada dasarnya jadi yang mula-mula diusulkan oleh Dewan Komisaris dengan melihat kejadian ini merasa posisi ini ada dua kepemimpinan dianggap tidak tepat karena itu posisi wadirut dihilangkan.

Masalahnya apa?
Masalahnya kepemimpinan, ini juga yang saya sedih karena saya mengetahui keduanya dan saya salah satu yang mendukung waktu itu pemilihannya Pak Dwi Soetjipto. Dan tentunya ini kan Pak Dw Soetjipto bukan orang Pertamina, dan itupun juga posisinya membuat, apa namanya, berat. Tapi kami harapkan bisa berjalan dengan baik karena melihat waktu itu berjalan dengan baik ada juga beberapa yang baru seperti Pak Arief Budiman, Pak Daryono yang bisa apa berjalan dengan baik

Tapi kelihatannya memang dari waktu Dewan Komisaris mengusulkan bulan Agustus itu, mereka memang hanya melihatnya bahwa ini perlu ada konsentrasi dalam hilirisasi dan dalam mega project. Karena mega project-nya Pertamina ini kalau dihitung-hitung jumlahnya bisa sampai Rp 700 triliun, belum pernah dalam sejarah.

Itu sebetulnya dasar-dasarnya, tapi kemudian kok jadi malah membuat yang situasi jadi enggak stabil di kepemimpinan di dalam. Padahal semua apa yang dihasilkan Pertamina tidak terlepas dari teamwork. Dan saya meyakini semua itu bisa berhasil karena teamwork. Kalau sudah ini kelihatan teamwork-nya tidak berjalan, khawatir lah kita semua. Akhirnya yang sudah berhasil bagus di 2016 ini, bisa bermasalah di 2017. Padahal di tahun 2017 ini justru mega-mega project ini mulai jalan. Kemarin itu kan baru apa namanya persiapan tapi benar-benar dalam pengeluaran capital expenditure, betul-betul apa namanya aktif di lapangan itu bergerak itu tahun ini. Sehingga tahun ini tahun-tahun yang sangat penting.

Mereka itu berkonflik?
Ya kayaknya gitu, tolong tanya mereka ya. Saya enggak bisa jawab, tapi terus terang tiap kali yang satu ditanya enggak ada apa-apa, yang satu ditanya enggak ada apa-apa. Tetapi ternyata kok di luar ada apa-apa, terus kok orang di dalam ngomong ada apa-apa. Jadi ya itulah.

Ketidakstabilannya kelihatan?
Oh iya, mungkin yang lebih detail nantinya juga bicara Dewan Komisaris, Dewan Komisaris sebagai pengawas apa namanya dalam mungkin mengambil keputusan, rapat direksi. Jadi kalau yang satu tidak setuju dengan yang lain jalan sendiri. Akhirnya kan bukan teamwork. Padahal penekanannya good corporate governance, adalah bahwa untuk keputusan itu keputusan direksi. Jadi keputusan direksi itu tanggung renteng bersama, enggak bisa dipotong sendiri. Jadi kalau sudah tidak ikut good corporate governance itu masalah.

Jadi Dewan Komisaris mengusulkan, karena melihat ada dua hal, ada mega project, ada program hilirisasi, ada holdingisasi ada tiga. Oleh karena itu mereka menganggap hilirisasi apa namanya BBM penyaluran BBM terus satu harga harus dikonsultasikan dengan satu tim.

Ketika Dewan Komsiaris usulkan ke Ibu sebelum tandatangani SK tersebut, apakah ada komunikasi dengan mereka?
Jadi pada dasarnya saya sengaja tidak mau komunikasi dengan keduanya. Karena saya memang mengharapkan bahwa, karena gini secara good corporate governance, Dewan Komisaris itu sudah melakukan fungsinya.

Jadi saya memang langsung memutuskan untuk bicara dengan Presiden. Sedih saya terus terang saya harus akui, tapi itulah satu hal yang mungkin kita tidak baca adalah sehubungan dengan karakter orang, karakter masing-masing. Kita tidak sadar ada hal-hal yang kita tidak bisa baca. Itu saja. Prosesnya kemarin saya lapor ke Bapak Presiden, tanda tangannya dari kemarin siang lah, sore tapi kan siapin apa, saya juga kemarin.

Mendadak?
Betul, karena dianggapnya sudah akut oleh Dewan Komisaris, sangat akut. Jadi tentunya kami juga harus merespons. Alhamdulillah bisa langsung diberi waktu Presiden, Jadi kami langsung laporkan dulu.

Calon pengganti?
Karena prosesnya, good corporate governance, Dewan Komisaris harus menulis surat dan beri usulan. Dewan Komisaris biasanya mengusulkan potensi dari dalam, kalau bisa ada yang dari luar itu bisa saja. Pada akhirnya dirut kami usulkan ke Presiden, nanti presiden yang akan menentukan. Kami sedang kaji

Wadirut kewenangannya terlalu besar?
Sebetulnya nggak. kami yakini kalau pemimpin bisa memimpin dengan baik, apapun strukturnya itu sudah bisa dilakukan. Dan yang jadi nomor dua pemimpin juga bisa menjadi pemimpin nomor dua. Itu semua bisa berjalan. Itu akhirnya ke sana. Persoalannya kalau saya melihatnya maaf ya, maaf Pak Dwi, maaf Pak Ahmad Bambang, masalahnya personality.

Iya mungkin daripada susah personality diusulkannya, karena daripada sulit nanti kalau kita bikin Dirut Wadirut ternyata personality saya pikir oke ternyata enggak oke. Bisa masalah lagi, makanya kami memutuskan Wadirut tidak ada.

Karena kalau di tempat lain, di perbankan ada Wadirut enggak ada masalah, Alhamdulillah. Semoga saya bacanya benar gitu. Jadi yakini saja. Makanya saya minta maaf, Pak Dwi mohon maaf, Pak Ahmad Bambang mohon maaf.

Saya melihatnya terus terang siapapun posisinya, kemampuan menjadi pemimpin sangat penting. Kita coba lihat menteri-menteri yang ada. Sebagai menteri mereka mempunyai tanggung jawab untuk memimpin dan mereka memimpin dirjen-dirjen yang dari dulu udah ada. Yang utama bagaimana menunjukkan leadership.

Jadi, suka atau tidak suka harus dikesampingkan, sebagai pemimpin adalah tanggung jawab utamanya membawa perusahaan ini menjadi lebih baik, lebih besar, karena memang Pertamina besar sekali. Ada hal-hal yang menurut saya, beberapa hal seperti dalam pengelolaan yang ternyata tidak dilakukan dengan baik. Ini tidak boleh terjadi di 2017.

Jadi memang apa namanya situasinya membutuhkan Pertamina ini ke depan memiliki tanggung jawab lebih besar dibutuhkan pemimpin yang mungkin dengan sepenuh hati dengan mengesampingkan preference pribadi ini yang paling penting. Kita harus utamakan yang akan kita tuju hasil untuk perusahaan korporasi, jadi fokusnya kepada tujuan.

Kok dua-duanya dicopot? Supaya adil?
Menurut saya akhirnya begini, karena dua-duanya sudah kita anggap sebagai pemimpin, iya kan. Kalau jadi pemimpin itu harus mengesampingkan itu tadi. Dua-duanya tidak bisa kesampingkan itu.

Oh iya bener, karena sekarang begini, kalau kita punya tanggung jawab untuk perusahaan, teamwork harus nomor satu dan di Pertamina itu ada 9 orang. Jangan akhirnya perusahaan itu dipakai aja untuk kepentingan orang, apapun dasarnya, apapun dasarnya. Udah ya titik ya.Terima kasih.




Credit  finance.detik.com

Jajaran Direksi Pertamina Sebelum dan Sesudah Perombakan

 

 

Foto: Ari Saputra

Jakarta - Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang resmi diberhentikan sebagai Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama Pertamina per hari ini. Keduanya kemudian digantikan oleh Plt Direktur Utama Yenni Andayani.

Padahal posisi Wakil Direktur Utama di Pertamina baru beberapa bulan diisi oleh Ahmad Bambang yang dulunya menjabat sebagai Direktur Pemasaran Pertamina. Sedangkan, Dwi Soetjipto tercatat menjabat Direktur Utama Pertamina sejak November 2014 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No.SK-265/MBU/11/2014.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengungkapkan, di tengah perjalanannya ada permasalahan kepemimpinan di tubuh Pertamina. Di mana, jika ini diteruskan akan membahayakan bagi Pertamina itu sendiri.

Rini mendapatkan laporan tersebut dari jajaran Dewan Komisaris Pertamina.

"Tapi dalam perjalanannya, kita lihat baru beberapa bulan ternyata ada permasalahan kepemimpinan," ujar Rini.

Dengan demikian, jajaran direksi Pertamina saat ini diduduki oleh 7 orang, termasuk Yenni Andayani yang menjabat sebagai Plt Direktur Utama dan Direktur Gas dan Energi Baru Terbarukan (EBT).

Jajaran Direksi Pertamina yang lama:

- Direktur Utama Dwi Soetjipto

- Wakil Direktur Utama Ahmad Bambang

- Direktur Hulu Syamsu Alam

- Direktur Gas dan Energi Baru Terbarukan (EBT) Yenni Andayani

- Direktur Pemasaran Muchamad Iskandar

- Direktur Keuangan Arief Budiman

- Direktur SDM, Teknologi Informasi & Umum Dwi Wahyu Daryoto

- Direktur Pengolahan Toharso

- Direktur Megaproyek Pengolahan & Petrokimia Rachmad Hardadi

Jajaran Direksi Pertamina sementara setelah perombakan:

- Plt Direktur Utama sekaligus Direktur Gas dan Energi Baru Terbarukan (EBT) Yenni Andayani

- Direktur Hulu Syamsu Alam

- Direktur Pemasaran Muchamad Iskandar

- Direktur Keuangan Arief Budiman

- Direktur SDM, Teknologi Informasi & Umum Dwi Wahyu Daryoto

- Direktur Pengolahan Toharso

- Direktur Megaproyek Pengolahan & Petrokimia Rachmad Hardadi

Credit  finance.detik.com

Sosok Yenni Andayani dan Rencananya Sebagai Plt Dirut Pertamina

 

 

Foto: Ari Saputra

Jakarta - Yenni Andayani dinobatkan sebagai Pelaksana Tugas Sementara (Plt) Direktur Utama PT Pertamina persero. Yenni akan bertugas sampai para pemegang saham memutuskan pengisi struktur yang definitif atau paling lambat 30 hari dari sekarang.

Menurut Yenni, dalam rentang waktu tersebut tidak banyak perubahan yang akan terjadi. Yenni akan menjalankan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

"Saya kira semua sudah jelas, RKAP semua sudah disetujui sudah ada dan saya kira tidak ada hal yang perlu dipertanyakan lagi," ungkap Yenni di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (3/2/2017).

Arahan para pemegang saham, kata Yenni agar jajaran Pertamina menjadi lebih solid ke depannya. Pertamina merupakan salah satu raksasa Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Yenni menyadari keputusan yang diambil harus berdasarkan kajian yang matang.

"Kita juga harus berhati-hati untuk mengubah policy-policy, yang terpenting adalah tadi melakukan pengisian jabatan," paparnya.

"Saya kira masing-masing direksi juga sudah sangat paham apa yang harus dilakukan dan pesannya jelas kita harus melakukan sustainability kita untuk 2017 ini," tegas Yenni.



Credit  finance.detik.com

Siapa Yenni Andayani, Pengisi Kursi Kosong Dirut Pertamina?

Jakarta - Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina persero hari ini memutuskan pemberhentian Dwi Soetjipto sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Sebagai penggantinya, telah ditunjuk Yenni Andayani sebagai Pelaksana Tugas Sementara (Plt) Direktur Utamasampai diperoleh pejabat definitif untuk mengisi jabatan tersebut.


Siapa sosok Yenni Andayani?

Mengutip profil jajaran direksi di situs resmi Pertamina, Yenni Andayani ternyata bukan orang baru di Pertamina.

Ia menjabat sebagai Direktur Gas dan Energi Baru Terbarukan Pertamina Pertamina sejak 28 November 2014 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No.SK 265/MBU/11/2014 tanggal 28 November 2014 dan SK No.Kpts-051/ C00000/2014-S0 tentang Tugas dan Wewenang Direksi dan Perubahan Garis Lapor Organisasi PT Pertamina (Persero).

Wanita kelahiran 24 Maret 1965 itu merupakan lulusan Sarjana Hukum dari Universitas Parahyangan tahun 1988.

Perjalanan karirnya dimulai sejak 1991 di PT Pertamina dan pernah dipercaya untuk memegang posisi sebagai Direktur Utama PT Nusantara Gas Company Services di Osaka, Jepang, Direktur Utama PT Donggi-Senoro LNG (2009-2012) dan Senior Vice President Gas and Power, Direktorat Gas PT Pertamina (Persero) (2013-2014).


Credit  finance.detik.com

Yenni Andayani Rangkap Jabatan Plt Dirut dan Direktur Gas Pertamina

Jakarta - Yenni Andayani per hari ini menjabat sebagai Plt Direktur Utama Pertamina menggantikan Dwi Soetjipto. Yenni akan menjabat sebagai Plt Direktur Utama sampai 30 hari ke depan seiring Dewan Komisaris memilih nama Direktur Utama Pertamina definitif.

Sebulan ke depan, Yenni akan menempati dua jabatan sekaligus, yaitu jabatan lamanya sebagai Direktur Gas dan Energi Baru Terbarukan (EBT) sekaligus Plt Direktur Utama Pertamina.

"Iya (menjabat Plt Direktur Utama dan Direktur Gas dan EBT)," ujar Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan, Kementerian BUMN, Gatot Trihargo di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat (3/2/2017).

Posisi Wakil Direktur Utama di Pertamina ke depan juga akan dihapus. Hal ini dilakukan agar tidak mengulang kesalahan yang sama seperti saat ini.

"Iya (dihapus), kan Ibu (Menteri BUMN Rini Soemarno) udah ngomong," ujar Gatot.

Ia juga menambahkan, dengan tanggung jawab Pertamina ke depan yang lebih berat lagi, jajaran direksi Pertamina juga harus diperkuat koordinasinya.

"Pertamina ke depan tanggung jawabnya luar biasa. Pertamina tugasnya strategis, manajemen harus solid," tutup Gatot.




Credit  finance.detik.com

Dirut dan Wadirut Pertamina Resmi Dicopot

 

 

Foto: Ardan Adhi Chandra-detikFinance

Jakarta - Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) resmi dicopot. Hal itu diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina yang berlangsung pagi ini.

"Bahwa pada pagi hari ini tadi sudah ada penyerahan surat keputusan (SK) pemberhentian Direktur dan Wakil Dirut PT Pertamina Persero. Baik Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang. Dan, mulai hari ini beliau diberhentikan sesuai SK Menteri BUMN," kata Deputi Bidang Usaha Jasa Kementerian BUMN, Gatot Trihargo di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (3/3/2017).

RUPS tersebut digelar tertutup dimulai sekitar pukul 10.00-10.30 WIB di lantai 7 Gedung Utama Kantor Kementerin BUMN.

Dalam RUPS tersebut, turut hadir, Komisaris Utama Pertamina, Tanri Abeng usai RUPS, perwakilan Kementerian Keuangan, Kepala BKF Suahasil Nazra, Perwakilan Kementerian ESDM, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar dan sejumlah pejabat tinggi negara lainnya.



Credit  finance.detik.com

Rini Soemarno Beberkan Kronologi Pencopotan Bos Pertamina

 

Foto: Michael Agustinus

Jakarta - Kursi Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama (Wadirut) Pertamina sudah ditinggalkan oleh Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang. Saat ini posisi Direktur Utama Pertamina diduduki oleh Yenni Andayani sebagai Pelaksana Tugas Sementara (Plt) Direktur Utama.

Posisi Wadirut Pertamina baru diisi pada beberapa bulan lalu atas usulan Dewan Komisaris Pertamina yang kemudian disetujui oleh pemegang saham yaitu Rini Soemarno.

Menteri BUMN Rini Soemarno ikut angkat bicara mengenai langkahnya menyetujui adanya kursi Wadirut di Pertamina. Menurutnya, dengan adanya wadirut diharapkan bisa membantu jajaran direksi dalam menjalankan tanggung jawab Pertamina yang ke depan akan semakin besar.

"Dan akhir Agustus itu Dewan Komisaris memberikan usulan kepada kami bahwa perlu adanya wadirut, mengingat tanggung jawab Pertamina sangat besar di tahun mendatang. Terutama kita juga mendorong pertamina implementasikan satu harga, dan ada proyek besar yang belum pernah.

Rini menambahkan, proyek-proyek besar yang dimaksud antara lain revitalisasi kilang hingga penambahan kapasitas kilang yang ada di beberapa daerah. Pertamina juga diminta untuk meningkatkan kapasitas produksinya di tahun mendatang.

"Selain itu kita juga terus mendorong meningkatkan kemampuan mendapatkan sumur di luar Indonesia, mengingat sumur di Indonesia kapasitasnya makin berkurang. Padahal kita punya commit agar Indonesia mempunyai kemandirian energi, sehingga kita harus cari potensi sumber minyak di tempat lain," ujar Rini.

Usulan penambahan direksi di tubuh Pertamina juga sudah melakukan kajian dari konsultan independen. Hingga pada akhirnya Rini selaku Menteri BUMN dan pemegang saham menyetujui adanya penambahan kursi wadirut.

"Dan kami sebagai pemegang saham melakukan itu dan memutuskan menerima usulan Dewan Komisaris dan memutuskan adanya wadirut dan tambahan direksi," tutur Rini.

Namun, lanjut Rini, di tengah perjalanannya ada permasalahan kepemimpinan di tubuh Pertamina. Di mana jika ini diteruskan akan membahayakan bagi Pertamina itu sendiri.

"Tapi dalam perjalanannya, kita lihat baru beberapa bulan ternyata ada permasalahan kepemimpinan," ujar Rini.

Atas dasar itu, Rini melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin sore atas pemberhentian Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang dari Dirut dan Wadirut Pertamina. Surat Keputusan (SK) pergantian direksi Pertamina tersebut pun ditandatangani Rini semalam.

"Makanya tadi malam saya menandatangani yang hari ini dilakukan oleh Pak Gatot dan tadi malam saya tandatangani," tutup Rini.



Credit  finance.detik.com

Kenapa Dirut dan Wadirut Pertamina Dicopot Sekaligus?

Jakarta - Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) pagi ini memutuskan pencopotan Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama (Wadirut) Pertamina. Deputi Bidang Usaha Jasa Kementerian BUMN, Gatot Trihargo mengungkapkan, masalah kepemimpinan menjadi faktor pemicu pencopotan keduanya.

"Salah satu hal yang dicermati Ibu Menteri (Menteri BUMN Rini Soemarno) dan jajaran komisaris, masalah leadership di Pertamina. Sebagaimana diketahui, bahwa Pertamina ke depan tanggung jawab luar biasa. Kita menekankan Pertamina dengan tugas strategis, manajemen harus solid. Dan untuk mencapai tugas tersebut, kami lihat internal ditingkatkan, sehingga perlu ada penyegaran," kata Gatot usai RUPS di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (3/2/2017).

Dalam kesempatan yang sama, Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng menjelaskan, pencopotan dua pucuk pimpinan di perusahaan migas pelat merah itu dilatarbelakangi performa dalam memimpin perusahaan.

Direktur Utama Pertamina, kata Tanri, bukan hanya harus bisa memimpin perusahaan tetapi juga mengkoordinasikan setiap jajaran di bawahnya untuk bersama-sama mencapai tujuan perusahaan.

Kedua sosok yang dicopot dianggap kurang mampu mencapai harapan tersebut. Sehingga diperlukan sosok baru yang bisa membawa jajaran petinggi Pertamina lebih solid.



"Saya jelaskan, terkadang dalam satu struktur itu tidak berjalan sesuai dengan intensi struktur itu, dan terkadang, karena kecocokan daripada manusianya. Akan lebih baik kalau yang dicari talent-talent (sosok) baru yang mungkin bisa kerja sama dan solid teamwork di Pertamina," kata dia.

Masalah kepemimpinan Dwi dan Ahmad Bambang, kata Tanri, dinilai dari pencapaian perusahaan selama ini yang dianggap belum bisa memenuhi target yang diberikan.

"Kita amati di dewan Komisaris, hal-hal yang seharusnya sudah terjadi, misalnya pengangkatan penempatan tenaga-tenaga senior, tenaga strategis. Mungkin ada tarik menarik, sehingga itu tidak berjalan sesuai dengan waktu yang diharapkan," tandasnya.



Credit  finance.detik.com

Dibanderol Rp 60 Juta, Ini Penampakan Mobil Pedesaan

Foto: Dok. Kementerian Perindustrian

Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam waktu dekat akan merilis mobil pedesaan seharga Rp 60 juta per unit. Prototipe mobil pedesaan ini sendiri ditargetkan selesai pada Agustus tahun ini.

Kemenperin bakal membuat 34 prototype yang akan diuji coba di 34 provinsi. Baru kemudian akan diproduksi secara masal setelah uji coba selesai.

detikFinance menerima foto-foto salah satu protipe mobil pedesaan yang telah dibuat, dari Humas Kemenperin.

Mobil Pedesaan Foto: Dok. Kementerian Perindustrian

Dengan kelir putih terang, moncong bagian depan terlihat lebih besar ketimbang seperti truk, dengan dua kursi, satu untuk pengemudi, dan satu lagi untuk penumpang.

Yang paling membedakan dengan kendaraan lainnya, yakni bagian belakangnya. Mobil pedesaan memang dibuat tidak hanya sebagai alat angkut hasil, namun juga didesain multi fungsi.

Dalam salah satu prototipe tersebut, mobil pedesaan tersebut difungsikan sebagai alat perontok padi. Kemenperin sendiri menargetkan ada 34 prototipe yang dibuat, beberapa di antaranya dibuat dengan fungsi yang berbeda-beda.

Mobil Pedesaan Foto: Dok. Kementerian Perindustrian

Dari mulai penggiling biji, pengolah sampah, pengangkut hasil kebun, pengering jagung, dan fungsi lainnya yang dibutuhkan petani dan peternak di pedesaan.

Nantinya, mobil pedesaan ini akan dibuat beberapa pabrikan. Harganya dibanderol cukup terjangkau, yakni sekitar Rp 60 juta per unit.

Mobil Pedesaan Foto: Dok. Kementerian Perindustrian

Credit  detik.com

Daya Tahan Mobil Pedesaan Hingga 100.000 Km Tanpa Kerusakan

Jakarta - Pemerintah akan merilis prototipe mobil pedesaan di Agustus tahun ini. Sejumlah prototipe yang sudah jadi pernah dites daya tahannya hingga jarak 100.000 kilometer tanpa ada kerusakan.

"Kita bikin beberapa prototipe. Sudah ada yang diuji coba sampai 100.000 km," ujar Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, I Gusti Putu Suryawirawan kepada detikFinance, Kamis (2/2/2017).

Sebelumnya diberitakan mobil pedesaan mampu menempuh hingga 100 km per jam. Seharusnya, mobil pedesaan memiliki kemampuan menempuh jarak hingga 100.000 km.

Rencananya mobil pedesaan ada yang berjenis pikap hingga bisa dikaitkan dengan alat mesin pertanian.

"Pikap bisa, tidak pakai pikap bisa, ada yang cuma sasis dipasangi alat mesin pertanian. Jadi bentuknya beda-beda tergantung fungsinya nanti. Jadi semacam kendaraan serbaguna, macamnya belum tahu. Ini masih bentuk prototipe kita masih kembangkan terus," terang pria yang akrab disapa Putu itu.

Putu menambahkan, alat mesin pertanian yang bisa dipadukan dengan mobil pedesaan antara lain mesin perontok padi, penggiling biji-bijian hingga mesin pengolah sampah. Kombinasi antara mobil dan alat mesin pertanian akan mengurangi kendaraan modifikasi yang berseliweran di desa.

"Kalau dilihat kan kebanyakan orang desa yang punya alat pertanian, dengan alat pertanian itu dia rekayasa jadi kendaraan sehingga kendaraannya yang tidak layak jalan tetap dijalankan, jadi bisa membahayakan," kata Putu

Credit  finance.detik.com

Mobil Pedesaan Bisa Ngebut Sampai 100 Km/Jam

Jakarta - Pemerintah akan merilis prototipe mobil pedesaan di Agustus tahun ini. Sejumlah prototipe yang sudah jadi pernah dites kecepatannya hingga 100 kilometer (km) per jam.

"Kita bikin beberapa prototipe. Sudah ada yang diuji coba sampai 100 km per jam," ujar Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, I Gusti Putu Suryawirawan kepada detikFinance, Kamis (2/2/2017).

Rencananya mobil pedesaan ada yang berjenis pikap hingga bisa dikaitkan dengan alat mesin pertanian.

"Pikap bisa, tidak pakai pikap bisa, ada yang cuma sasis dipasangi alat mesin pertanian. Jadi bentuknya beda-beda tergantung fungsinya nanti. Jadi semacam kendaraan serbaguna, macamnya belum tahu. Ini masih bentuk prototipe kita masih kembangkan terus," terang pria yang akrab disapa Putu itu.

Putu menambahkan, alat mesin pertanian yang bisa dipadukan dengan mobil pedesaan antara lain mesin perontok padi, penggiling biji-bijian hingga mesin pengolah sampah. Kombinasi antara mobil dan alat mesin pertanian akan mengurangi kendaraan modifikasi yang berseliweran di desa.

"Kalau dilihat kan kebanyakan orang desa yang punya alat pertanian, dengan alat pertanian itu dia rekayasa jadi kendaraan sehingga kendaraannya yang tidak layak jalan tetap dijalankan, jadi bisa membahayakan," kata Putu.


Credit  finance.detik.com

Mobil Pedesaan akan Pakai Mesin Toyota dan Daihatsu

Jakarta - Pemerintah akan menggandeng beberapa pihak untuk terlibat dalam produksi mobil pedesaan. Salah satunya produsen mobil Toyota dan Daihatsu di Indonesia.

Menurut Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin), I Gusti Putu Suryawirawan, kerja sama ini untuk memasok mesin bagi mobil pedesaan.

"Kita lagi coba untuk kerja sama dengan Toyota dan Daihatsu, mereka kan jual kendaraan terbanyak, terutama komponen kritikal seperti mesin dan transmisi. Itu lagi kita coba kerjasamakan karena enggak mungkin diproduksi sendiri," ujar pria yang akrab disapa Putu ini kepada detikFinance, Kamis (2/2/2017).

Putu belum bisa memastikan komponen dari produsen mobil asal Jepang itu bakal lebih murah karena untuk program pemerintah. Tapi yang jelas, mobil pedesaan ini bukan didesain untuk kepentingan komersil, namun dipakai untuk membawa alat mesin pertanian.

Misalnya, mesin perontok padi atau mesin penggiling biji-bijian.

"Kita enggak bisa menggunakan kriteria-kriteria komersial seperti kendaraan biasa, karena ini lebih didesain untuk membawa peralatan alat mesin pertanian, ketimbang mengangkut penumpang," tutur Putu.

Selain produsen otomotif, produksi mobil pedesaan juga melibatkan pemerintah daerah, SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), universitas hingga pabrik perakitan lokal. Pemda akan terlibat dalam merekomendasikan SMK mana yang bisa ikut terlibat dalam produksi mobil pedesaan. Sedangkan universitas akan terlibat dalam proses desain.


Credit   finance.detik.com

Siapa Produsen Mobil Pedesaan? Ini Kata Menperin

Jakarta - Pemerintah akan meluncurkan mobil pedesaan. Saat ini prototipe mobil pedesaan sedang dirakit dan rencananya Agustus tahun ini akan dipamerkan.

Sedangkan untuk urusan produksi mobil pedesaan, pemerintah membuka kesempatan kepada semua pihak untuk terlibat alias open source.

"Kita terbuka siapa saya yang mau ikut bergabung," ujar Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin), I Gusti Putu Suryawirawan, kepada detikFinance, Kamis (2/2/2017).

Putu menjelaskan, meski terbuka untuk pihak manapun, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tetap sebagai pemegang lisensi mobil pedesaan.

"Jadi open source yang nanti pegang lisensi Kemenperin. Nanti bisa dirakit sama siapa saja, kalau mereka mau rakit ya bisa saja, tapi Kemenperin yang pegang lisensi," terang Putu.

Rencananya mobil pedesaan ada yang berjenis pikap hingga bisa dikaitkan dengan alat mesin pertanian dengan harga jual Rp 60 juta.

"Pikap bisa, tidak pakai pikap bisa, ada yang cuma sasis dipasangi alat mesin pertanian. Jadi bentuknya beda-beda tergantung fungsinya nanti. Jadi semacam kendaraan serbaguna, macamnya belum tahu. Ini masih bentuk prototipe kita masih kembangkan terus," kata Putu.



Credit  finance.detik.com

Hanya untuk Pertanian, Mobil Pedesaan Tak Dilengkapi STNK

Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bakal merilis kendaraan multiguna yakni mobil pedesaan. Mobil pedesaan dibuat untuk membantu petani atau peternak dalam menjalankan usaha.

Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Gati Wibawaningsih, mengatakan mobil pedesaan bukan diperuntukkan sebagai angkutan orang.

Selain itu, kendaraan yang nantinya dibanderol sekitar Rp 60 juta per unit tersebut tak memiliki STNK sebagaimana kendaraan lainnya, serta dilarang melintas di jalan raya.

"Hanya untuk pedesaan saja. Urusan pelat itu di kepolisian, kan kalau sudah sampai pelat mobil, harus ada STNK. Sementara STNK itu harus ada uji laik jalan, jadi masih panjang nanti. Sementara itu, mobil enggak masuk jalan raya, hanya di (jalan) pedesaan. Di bawah 1.000 cc," ujar Gati di kantor Kemenperin, Jakarta, Jumat (3/2/2017).

Diungkapkannya, pembuatan mobil pedesaan ini juga terbuka untuk pabrikan manapun, asal mau mengikuti prototipe yang sudah ditentukan oleh Kemenperin. Selain itu, kendaraan juga direncanakan sudah bisa berbahan bakar gas.

"Kita sih maunya bahan bakar gas. Supaya sudah tak perlu konverter kit lagi. Kalau soal mobil, kita harus maksimum aman. Nanti kita ngobrol bareng (pabrikan mobil), kita harus jelaskan ke mereka bagaimana yang harus diproduksi. Itu nanti kita ngobrol bareng," kata Gati.

Menurutnya, gagasan mobil pedesaan dibuat untuk menghilangkan mobil-mobil grandong yang biasa digunakan petani.

"Iya ini untuk menghilangkan itu (grandong). Itu kan bahaya," pungkasnya.

Mobil grandong mengacu pada sebutan mobil modifikasi, umumnya dari mobil bekas atau traktor, untuk mempermudah pekerjaan petani. Di beberapa daerah, mobil grandong lumrah dipakai sebagai kendaraan multifungsi untuk mesin perontok dan penggiling padi.


Credit  finance.detik.com

AS Beri Iran Sanksi Baru Usai Peluncuran Rudal Balistik

Peluncuran dianggap Trump timbulkan ancaman pada kawasan dan AS.

Peluncuran rudal Iran membuat khawatir AS dan Israel. (Reuters/Mahmood Hosseini/TIMA)

 

CB – Presiden Donald Trump kembali memukul Iran dengan sanksi administrasi baru pada Jumat 3 Februari 2017. Ini dilakukan setelah Iran melakukan uji penembakan rudal balistik jarak menengah. Tindakan Gedung Putih ini mengesampingkan resolusi yang dikeluarkan Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB.
Dilansir dari laman CNBC, pada Minggu 5 Februari 2017, Direktur Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS, John E. Smith mengatakan, dukungan Iran terhadap terorisme dan pengembangan program rudal balistik menimbulkan ancaman bagi wilayah tersebut, sekutu dan AS.
Menurut dia, sanksi menargetkan tiga jaringan yang terdiri dari 13 orang dan belasan entitas lain termasuk kelompok yang berafiliasi dengan Garda Revolusi Iran yang bekerjasama dengan kelompok teroris Hizbullah. Sanksi ini diakui tak melanggar kesepakatan nuklir Iran.
"Iran memiliki pilihan untuk mengambil keputusan. Kita akan terus menanggapi perilaku mereka dengan cara yang berkelanjutan pada tingkat yang sesuai dan terus menekan mereka untuk mengubah perilaku mereka," kata seorang pejabat senior pemerintah kepada NBC News.
Sebelumnya, pemerintahan Obama juga telah mengeluarkan sanksi secara sepihak dalam menanggapi tes rudal balistik kedua dan upaya Iran mensponsori kegiatan teroris. Namun, sanksi tersebut diakui terlalu toleran terhadap perilaku buruk Iran.
Perwakilan AS di PBB, Nikki Haley mengatakan, upaya ini dilakukan agar AS tak akan menutup mata atas hal-hal yang sudah terjadi. AS akan bertindak dan menjadi kuat serta melakukan apa pun untuk melindungi rakyat Amerika dan seluruh dunia.
Sedangkan, 20 Senator dari kelompok bipartisan AS menyatakan sanksi Trump kepada Iran harus ditegakkan secara penuh dan pengenaan sanksi tambahan terhadap Iran karena mereka lakukan program rudal balistrik.
Sementara itu, Iran mengkonfirmasi secara keras bahwa uji tembak rudal pada Minggu lalu tidak melanggar kesepakatan nuklir karena rudal ini tidak mampu membawa hulu ledak nuklir. Ini adalah peluncuran pertama dari jenis rudal jarak menengah sejak Trump menjabat.


Credit  viva.co.id

Pasca-Brexit, referendum kemerdekaan Skotlandia mengencang lagi

 

Ilustrasi pemilih memasukkan kertas suara pada kotak suara saat referendum menentukan keanggotaan Inggris Raya di Uni Eropa. (wikisabah.com)

 

Edinburg (CB) - Keputusan untuk menyerukan referendum kemerdekaan Skotlandia akan dibuat dalam beberapa pekan ke depan, kata anggota DPR dari Partai Hijau Skotlandia yang berkoalisi dengan Menteri Pertama Skotlandia Nicola Sturgeon.

Waktu referendum kemerdekaan Skotlandia yang menurut jajak pendapat ditolak oleh sebagian besar warga Skotlandia, akan ditentukan oleh proses keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa (Brexit), kata Ross Greer, yang merupakang anggota legislatif dan penganjur utama referendum 2014 di mana Skotlandia menolak merdeka dengan marjin 10 persen poin.

"Kami kini akan bekerja pada skala waktu di mana Pasal 50 (yang memicu Inggris Raya keluar dari Uni Eropa) akan diaktifkan bulan depan, itu skala waktu ketika hampir pasti apakah akan ada referendum atau tidak. Jadi itu adalah skala waktu yang mesti kita kerjakan agar kampanye kita berjalan," kata Greer kepada The Herald, Minggu waktu setempat.

Skotlandia --salah satu dari empat negara yang berada di bawah naungan Kerajaan Bersatu bersama Inggris, Wales dan Irlandia Utara-- justru memilih tetap bersama Uni Eropa Juni tahun lalu. Skotlandia terpaksa ikut keluar dari Uni Eropa karena Inggris Raya secara keseluruhan menginginkan keluar dari Uni Eropa.

Ini artinya Skotlandia memiliki pilihan sendiri untuk masa depannya, kara Sturgeon yang merupakan nasionalis, jika negara ini menganggap tidak menjadi bagian dari negosiasi Brexit.

Kaum nasionalis mengajukan kesepakatan khusus untuk Skotlandia di dalam Brexit yang mereka bilang harus dipertimbangkan oleh pemerintah Inggris Raya.

Greer memperkirakan kampanye untuk pengganti "Yes Scotland" pada 2014 akan mulai digencarkan pada beberapa pekan ke depan.

Partai Hijau Skotlandia yang menguasai enam kursi di parlemen Skotlandia akan memenuhi syarat mayoritas 65 kursi parlemen untuk meloloskan legislasi bagi referendum. Partai Nasional Skotlandia (SNP) pimpinan Sturgeon sendiri sudah menguasai 63 kursi.

Secara teknis parlemen Inggris Raya yang memiliki kedaulatan, dapat saja menghalangi referendum kemerdekaan itu. Namun jika itu dilakukan maka akan menimbulkan krisis konstitusional seandainya jajak pendapat menunjukkan kebanyakan warga Skotlandia memilih merdeka, demikian Reuters.




Credit  antaranews.com